pola respons latvia dan estonia terhadap perang informasi...

163 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 2, mei 2018

Pola Respons Latvia dan Estonia terhadap

Perang Informasi Rusia Tahun 2014-2017

Abdullah Faqih

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Email: [email protected]

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pola respons Estonia dan Latvia menghadapi perang informasi yang dilancarkan oleh Rusia. Pasca terjadiya aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia pada tahun 2014, Rusia semakin meningkatkan intensitas perang informasi terhadap negara-negara di sekitar kawasan. salah satu landasan yang digunakan oleh Rusia untuk melakukan perang informasi adalah kebijakan kompatriot. Sedangkan, alat yang digunakan oleh Rusia adalah propaganda dan disinformasi. Melihat kasus aneksasi Krimea tahun 2014 dan perang Georgia tahun 2008 yang juga menggunakan alasan-alasan kompatriot, Latvia dan Estonia dalam hal ini perlu melihat kembali bagaimana respons perang informasi yang telah dilakukan sejauh ini. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan. Pertama, Estonia dan Latvia tidak melakukan respons ignore terhadap perang informasi. Kedua, Estonia dan Latvia tidak merespons dengan hard power, tetapi menggunakan sarana koersif lain yaitu dengan penegakan hukum dalam meregulasi media-media Rusia. Ketiga, respons literasi media dilakukan oleh Estonia dan Latvia untuk merespons perang informasi Rusia.

Kata-kata kunci: Estonia, Latvia, Kompatriot Rusia, Propaganda dan disinformasi, Respons Perang Informasi

Abstract

This thesis aims to describe the response patterns used by Estonia and Latvia in facing an information war initiated by Russia. In the aftermath of their annexation of Crimea in 2014, Russia increased the intensity of information warfare to countries around the region. One of the foundations used by Russia to engage in information warfare is the compatriot policy, while they utilize propaganda and disinformation as tools to further their interests and goals in the region. The case of the Crimean annexation of 2014 and the War in Georgia of 2008 which also used compatriot, Latvian and Estonian reasons in this case need to look again at how the information war response has been done so far. In this study, researchers found some findings. First, Estonia and Latvia do not ignore the information war. Secondly, Estonia and Latvia did not respond with hard power, choosing instead to utilize other coercive means by enforcing the law in regulating Russian media. Third, the media literacy response was done by Estonia and Latvia to respond to the Russian information war.

Keywords: Estonia, Latvia, Russian Compatriot, Propaganda and Disinformation, Information Warfare Response

Ancaman-ancaman yang dihadapi oleh negara-negara kecil dalam sistem internasional tidak hanya berada pada cakupan ancaman-ancaman klasik seperti ancaman militer dengan senjata kinetiknya. Ancaman-ancaman yang

datang dari keterkaitan ekonomi, infrastruktur daring, serta diaspora telah muncul dan menjadi tantangan dalam keamanan negara pada era

Abdullah Faqih

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 2, mei 2018 164

kontemporer.1 Bentuk-bentuk ancaman ini muncul seiring dengan semakin intensnya penggunaan soft power oleh negara-negara besar. Dalam hal ini, Estonia dan Latvia mengalami ancaman dari Rusia yang semakin intens menggunakan elemen soft power2 sebagai metode menebarkan ancaman ke negara-negara lain, terutama negara post-Soviet. 3

Kedaulatan Estonia dan Latvia yang merupakan negara kecil di kawasan dengan populasi kompatriot Rusia4 terbanyak daripada negara-negara post-Soviet lain tentu menjadi dua negara

paling terancam oleh ancaman soft power Rusia.5 Setidaknya, 26% penduduk Estonia merupakan etnis Rusia sedangkan Latvia memiliki 27% penduduk beretnis Rusia.6 Estonia pada tahun 2015 mempunyai 1.315.000 penduduk dengan rincian 70% etnis Estonia dan hampir 26% merupakan etnis Rusia.7 Sekitar 300.000 etnis Rusia menjadi penduduk Estonia pada tahun 2015, sekitar 120.000 orang merupakan warga negara Estonia, 100.000 orang merupakan warga negara Rusia dan hampir 100.000 lainnya merupakan penduduk yang tidak mempunyai kewarganegaraan. 8

Gambar 1.1: Persebaran Kompariot Rusia di Negara-negara Post-Soviet

Sumber:

1 Matthew Crandall, “Soft security threats and

small states: The case of Estonia”. Defence

studies, 14(1), (2015): hal 30. 2 Menurut Nye, Soft power adalah kemampuan

untuk mempengaruhi aktor lain tanpa

menggunakan cara-cara koersif. 3 Peningkatan Intensitas penggunaan elemen soft

power oleh Rusia ditandai dengan pidato Valerie

Gerasimov (doktrin Gerasimov) yang

menekankan bahwa kekuatan yang digunakan

oleh Rusia pada abad ke-21 adalah soft power. 4 Kompatriot merupakan diaspora masyarakat

Rusia yang dibagi menjadi empat kategori; warga

Federasi Rusia yang tinggal di luar negeri;

Individu yang dulunya memiliki

kewarganegaraan Soviet; Individu yang

beremigrasi dari Uni Soviet atau Federasi Rusia;

Dan keturunan rekan senegaranya, kecuali

keturunan individu yang mewakili negara-negara

titular di luar negeri. Istilah kompatriot secara

konsisten muncul lima sampai tujuh kali dari

setiap dokumen konsep kebijakan luar negeri

Rusia tahun 1993, 2000, 2008, 2013, dan 2016. 5 Andis Kudors, “Reinventing Views to the

Russian Media and Compatriot Policy in the

Baltic States,” dalam The War in Ukraine:

Lessons for Europe, ed. (2015): 157. 6 6 “Ethnic Russian in the Baltic States,” Stratfor,

April 11, 2014,

https://www.stratfor.com/image/ethnic-

russians-baltic-states (diakses Januari 1, 2018). 7 Paul A. Goble, “in Estonia Life is Good, Maybe

Too Good for Ethnic Russians,” Quartz, Februari

16, 2015, https://qz.com/344521/in-estonia-life-

is-good-maybe-too-good-for-ethnic-russians/

(diakses Januari 1, 2018). 8 Ibid.

https://www.stratfor.com/image/ethnic-russians-baltic-states

https://www.stratfor.com/image/ethnic-russians-baltic-states

Pola Respons Latvia dan Estonia


Sedangkan di Latvia, 38% penduduk merupakan penutur bahasa Rusia, dengan menghitung imigran dari Belarusia dan beberapa negara post-Soviet lain yang mengelompokkan dirinya dalam 26% etnis Rusia yang ada di Latvia. Penduduk Rusia di Latvia sendiri berjumlah sekitar 280.000 atau sekitar 13% dari jumlah 2.1 juta penduduk di Latvia. Sebagai orang asing, 280.000 orang Rusia ini tentu saja tidak mempunyai hak memilih dan tidak bisa mempunyai jabatan senior di tubuh pemerintahan. 9

Melihat populasi minoritas Rusia di Estonia dan Latvia merupakan populasi kompatriot terbanyak daripada negara-negara lain menjadikan Estonia dan Latvia harus menghadapi ancaman kebijakan kompatriot10, dan perang informasi yang semakin intens dilakukan oleh Rusia.11 Ancaman perang informasi yang dihadapi Estonia dan Latvia ditunjukkan dengan bukti bahwa Rusia semakin meningkatkan pendanaan pada media-media propagandanya. Sejak tahun 2015, pemerintah Rusia telah meningkatkan anggaran tahunan kanal TV Russian Today (RT) lebih dari 10 kali lipat. Anggaran RT meningkat dari $30 juta menjadi lebih dari $300 juta.12 Selain itu, DELFI melaporkan bahwa kantor berita Sputnik dan Ria Novosti mempunyai pendanaan $200 juta pertahun, belum termasuk media-media

9 Carol J. Williams, “Latvia with a Large Minority

of Russians, Worries about Putin’s Goal,”

Latimes, Mei 02, 2015,

http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-

latvia-russia-next-20150502-story.html (diakses

Januari 1, 2018). 10 Kebijakan Kompatriot adalah kebijakan luar

negeri Rusia yang bertujuan untuk melindungi

kompatriot Rusia di negara-negara lain. 11 Kebijakan kompatriot menjadi fondasi

kebijakan luar negeri Rusia dalam satu dekade ke

belakang. Dalih-dalih perlindungan terhadap

kompatriot diberikan oleh Rusia untuk

menjustifikasi kebijakan-kebijakan lain,

termasuk dalam pelaksanaan perang informasi. 12 Benjamin Bidder, “Russia Today: Putin’s

Weapon in the War of Images,” Spiegel, Agustus

lokal yang berperan terhadap penyebaran propaganda.13 Menurut Elena Glushko, aktivis berkebangsaan Rusia, perang informasi yang dilakukan oleh Rusia memasuki era baru pada tahun 2013. Hal ini ditandai dengan munculnya media-media yang walaupun mengklaim dirinya independen dan tidak mempunyai hubungan dengan Rusia, justru menjadi bagian dari senjata Rusia dalam melakukan perang informasi. 14

Semakin intensnya Rusia dalam mendanai infrastruktur informasi yang dimiliki menjadi urgensi tersendiri bagi Latvia dan Estonia untuk merespons perang informasi yang dilakukan oleh Rusia. Bagaimana tidak, Rusia telah berhasil melakukan perang informasi dalam kasus perang Rusia-Georgia pada tahun 2008, dan aneksasi Krimea tahun 2014. Kedua peristiwa tersebut erat kaitannya dengan penggunaan media Rusia dalam menggiring opini publik, baik domestik Rusia maupun kompatriot Rusia, baik di Georgia maupun di Ukraina. Dalam kasus perang Georgia, Rusia melakukan misi penyelematan dengan memanfaatkan dalih perlindungan terhadap populasi kompatriot yang ada di wilayah Abkhazia dan Ossettia Selatan.15 Enam tahun kemudian, Rusia juga menggunakan dalih-dalih perlindungan atas kompatriot yang didiskriminasi secara kebasahasaan oleh otoritas Ukraina.16 Dalam penerapannya di Georgia dan

23, 2013, http://www.spiegel.de/international/

business/putin-fights-war-of-images-and-

propaganda-with-russia-todaychannel-a-

916162.html (diakses Januari 3, 2018) 13 Tomáš Čižik, “Baltic States-How to React to

“New Warfare” in the Context of the Article V?”

Slovak Journal of Political Sciences, 17(2),

(2017): 184-201, hal 188. 14 Viljal Veebel, "Estonia confronts propaganda."

Per Concordiam: Journal of European Security

and Defense Issues 7.S1 (2016):14-19, hal 17. 15 Moritz Pieper, “Russkiy Mir: The Geopolitics of

Russian Compatriots Abroad,” Geopolitics,

(2018), hal 2. 16 Ibid, hal 12

http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-latvia-russia-next-20150502-story.html

http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-latvia-russia-next-20150502-story.html

Abdullah Faqih


Ukraina, Rusia menggunakan perang informasi melalui media-media yang dikuasai untuk menyuarakan pesan-pesan perlindungan terhadap kompatriot.

Urgensi lain untuk merespons perang informasi dapat dilihat dari komparasi dua kasus yang berbeda tersebut, yaitu respons Georgia dan Ukraina. Hasil berbeda yang muncul dari kedua kasus tersebut (Georgia mencuri perhatian global sementara Ukraina justru harus merelakan Krimea dianeksasi) menunjukkan bahwa pola respons negara kecil terhadap perang informasi dari negara besar sangat memengaruhi hasil dari konflik tersebut. Oleh karena itu, pemetaan pola respons yang dikeluarkan oleh Estonia dan Latvia perlu dilakukan untuk melihat kembali bagaimana kedua negara tersebut dapat bertahan terhadap serangan-serangan informasi yang dilakukan oleh Rusia.

Secara teoritik, penggambaran respons terhadap perang informasi dapat dijelaskan melalui respons terhadap perang jejaring yang dikemukakan oleh Arquilla dan Rondfelt. Dalam teorinya, Arquilla dan Rondfelt Menurut Arquilla & Rondfelt, terdapat lima pola negara dalam merespons netwar. Lima pola ini dibagi menjadi dua poros sesuai dengan

penggunaan kekuatan dalam melakukan respons, yaitu respons dengan pola soft power dan hard power. Dalam hal ini, penggunaan respons hard power berupa kekuatan militer dan ekonomi yang terdiri dari bentuk respons oppose yaitu bertentangan dengan kelompok lawan, atau support yaitu aktif bertindak dalam konteks damai. Salah satu contoh respons oppose misalnya dalam bentuk kebijakan containment atau detterence, dan contoh respons support adalah kebijakan partnership dan engagement. Sedangkan respons dalam bentuk soft power dibagi menjadi dua, yaitu shun dan beckon. Pola respons shun dapat dilihat dari penghindaran, dan pernyataan tidak suka atas tindakan aktor lain. Sedangkan dalam pola beckon, berupa usaha untuk memunculkan ide-ide tandingan (kontra-narasi) yang bertujuan membuat aktor lain memahami posisinya. Respons terakhir adalah ignore atau pengabaian. Bentuk respons ini melalui adanya kekecewaan dengan tindakan aktor lain, namun tidak melakukan tindakan perlawanan secara aktif.17

Kelima bentuk respons yang diangkat oleh Arquilla & Rondfelt tersebut dapat digambarkan secara sederhana dalam satu diagram di bawah ini

Gambar 1.2: Pola Respon Perang Informasi

17 Arquilla and Ronfeldt. Networks and netwars,

hal 348.

167 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, DESEMBER 2018

Penggambaran pola respons perang informasi dalam hal ini tidak terbatas pada teori yang diajukan oleh Arquilla dan Rondfelt. Melihat semakin intensnya penggunaan perang informasi yang dilakukan oleh Rusia dan bagaimana negara-negara lain seperti Latvia dan Estonia merespons kemudian membuka opsi-opsi respons lain yang dapat dikeluarkan oleh negara-negara yang menjadi sasaran perang informasi.

Pola Respons Latvia terhadap Perang Informasi Rusia

Latvia menjadi salah satu negara sasaran perang informasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap negara-negara di sekitar kawasan. Pemerintah Latvia dalam merespons perang informasi antara lain melakukan perubahan sikap terhadap Rusia yang ditunjukkan melalui pidato-pidato presiden, menteri luar negeri, dokumen-dokumen terkait keamanan ruang informasi republik Latvia Kebijakan media, dan kebijakan-kebijakan etnis yang mengatur penggunaan bahasa dan hak minoritas di Latvia. Keempat bentuk respons yang dilakukan oleh Latvia ini setidaknya dikeluarkan pada kurun waktu tahun

18 “The President of Latvia H.E. Raimonds

Vējonis speech At Rikskoferensen in Sälen 2016

January 10; Challenges and Opportunities for a

Secure Baltic Sea Region,” Folkochforsvar

2014-2017 dan bersifat merespons narasi dan intensitas perang informasi yang berubah pasca terjadinya aneksasi Krimea.

Respons pertama, yaitu mengenai perubahan sikap terhadap Rusia ditunjukkan melalui pidato

Raimonds Vējonis pun menggunakan diksi yang ofensif dalam menggambarkan Rusia. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Vējonis pada Konferensi Keamanan Swedia, Rikskoferensen in Sälen, pada tanggal 10 Januari 2016. Dalam pidatonya, Vējonis menyatakan bahwa;

“Russia’s hard power challenge is the most serious of all. Almost two years ago Russia brutally violated international law, European security principles and its own international commitments by the illegal annexation of Crimea and aggression in Eastern Ukraine.”18

Selain pernyataan sikap yang lebih ofensif, Latvia dalam dokumen keamanan tahunannya memperlihatkan adanya kesadaran secara gradual mengenai kapabilitas perang informasi yang dimiliki oleh Rusia. Kesadaran ancaman terhadap ruang informasi mulai dituangkan dalam dokumen

http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.ht

ml?file=files/dokument/2016/Rikskonferensen/p

resident-raimonds-vejonis.pdf (Diakses 30 Maret

30, 2018)

http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html?file=files/dokument/2016/Rikskonferensen/president-raimonds-vejonis.pdf



Abdullah Faqih


konsep keamanan nasional tahun 2008 yang menyebutkan bahwa;

“In the near future electronic methods of attack will be used increasingly more often. With the help of new information and communication technologies it is possible to destroy public administration information systems....”19

Sedangkan dalam konsep keamanan nasional tahun 2011, Latvia menyebutkan bahwa;

“Currently threats to the electronic information space shall be considered average, and it has no significant effect to the national security..... ”20

Dalam dokumen keamanan nasional tahun 2015 tersebut, Latvia menyebutkan bahwa;

“The Russian Federation implements its foreign policy by using complex measures that causes so-called hybrid threats........ Additionally, the Russian Federation uses economic sanctions, suspension of energy supply, humanitarian influence, informative propaganda, and psychological influence, as well as cyber attacks.”21

Tiga dokumen yang menjadi landasan penyelenggaraan keamanan nasional Latvia tersebut memperlihatkan bahwa keamanan ruang informasi merupakan salah satu prioritas utama di Latvia. Hal ini kemudian dibuktikan

19 Ministry of Defence of the Republic of Latvia.

“The National Security Concept 2008,” official

document, Desember 12, 2008,

http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsar

dzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2008_nd_

en.ashx , hal 7. 20 Ministry of Defence of the Republic of Latvia.

“The National Security Concept 2011”, official

document, Maret 11, 2011,

http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsar

dzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2011_EN_

ND.ashx , hal 11.

melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal melindungi ruang informasi negaranya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adanya inisiatif kerja sama dengan tiga negara Baltik lainnya untuk membangun saluran televisi khusus bagi penduduk beretnis dan berbahasa Rusia. Namun usulan ini kemudian tidak dapat direalisasikan karena alasan keamanan negara, dan juga adanya potensi salah paham mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap kompatriot Rusia. kebijakan membangun saluran televisi bersama dengan negara-negara Baltik yang tidak dapat direalisasikan membuat Latvia harus mencari jalan lain. Jalan keluar yang ditempuh Latvia adalah dengan memberikan dana pada saluran televisi bilingual yang sudah ada yaitu LTV 7. Kebijakan ini berujung pada kegagalan karena saluran LTV 7 dinilai terlalu Rusia untuk orang Latvia, dan terlalu Latvia untuk penduduk berbahasa Rusia.22

Di samping usaha untuk mengembangkan kanal televisi khusus untuk minoritas Rusia, pemerintah Latvia juga berusaha untuk melakukan restriksi terhadap media-media yang disponsori oleh pemerintah Rusia.23 Bentuk dari restriksi media yang dilakukan oleh Latvia adalah larangan tayang untuk media Rusia, kanal televisi “Rossija RTF” untuk beroperasi selama tiga bulan. Larangan tayang ini diberikan pada bulan April 2014.24 Larangan tayang juga dilakukan oleh Latvia pada saluran media televisi all Rossiya RTR television (Russian Television and Radio

21 Ministry of Defence of the Republic of Latvia,

“National Security Concept 2015,” hal 4. 22 Rostoks and Vanaga, “Latvia’s Security and

Defence Post-2014”, hal 88. 23 Pada saluran televisi dan kanal berita daring,

Latvia mempunyai acuan hukum tentang

penyiaran media yaitu Electronic Mass Media

Law 2014 serta institusi the National Electronic

Mass Media Council (NEPLP). 24 “The Rebroadcasting of Rossiya RTR in Latvia

Restricted,” Neplpadome, Oktober 5, 2014,

http://neplpadome.lv/en/home/news/news/the-

rebroadcasting-of-rossiya-rtr-in-latvia-

restricted.html, (Diakses Maret 20, 2018).

http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2008_nd_en.ashx



http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2011_EN_ND.ashx





Broadcasting Company) selama 6 bulan terhitung sejak 7 April 2016.25 Larangan tayang ini diambil oleh otoritas Latvia melalui NEPLP dengan alasan bahwa tayangan RTR berusaha memberi dampak buruk bagi penduduk Latvia. lebih lanjut, NEPLP menjabarkan bahwa RTR telah melanggar Bab 26 EPLL dan pasal 6 lampiran, yang merujuk pada tiga edisi siaran. Dalam tiga edisi siaran ini, permasalahan utama yang diangkat oleh NEPLP bukan dalam ranah topik bahasan, tetapi pada upaya pengaburan informasi yang coba dilakukan melalui program-program tersebut.

Selain melakukan larangan penayangan terhadap saluran televisi, Latvia juga melakukan pelarangan aktivitas jurnalistik terhadap media berita daring dan radio yang disponsori oleh pemerintah Rusia yaitu Sputnik. Sputnik yang berada di bawah Rossiya Segodnya mulai diluncurkan di Latvia pada awal bulan Maret 2016 dengan domain situs sputnik.lv. beberapa minggu kemudian, pemerintah Latvia pada tanggal 29 Maret 2016 melalui NIC (Network Information Center) mencabut hak sputnik memegang domain “.lv” yang telah menulis berita mengenai Rusia serta Latvia sejak beberapa bulan terakhir.

Raimonds Jansons yang pada waktu itu menjabat sebagai juru bicara kementerian luar negeri, saat diwawancarai oleh AFP dalam pemberitaan Radio Free Europe Radio Liberty (RFE/RL) pada tanggal 30 Maret 2016, menyatakan bahwa;

"We don't regard Sputnik as a credible media source but as something else: a propaganda tool."26

25 “NEPLP Restricts Rebroadcasting of Rossiya

RTR in Latvia for Six Months,” Neplpadome,

April 19, 2016,

http://neplpadome.lv/en/home/news/news/nepl

p-restricts-rebroadcasting-and-distribution-of-

rossiya-rtr-in-latvia-for-six-months.html,

(Diakses Maret 20, 2018). 26 “Latvia Blocks Russian News Site As Kremlin

‘Propaganda Tool’,” RFERL, Maret 30, 2016,

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Jansons menunjukkan posisi Sputnik di antara media-media lain yang ada di Latvia. Pemberitaan Sputnik yang cenderung mengabarkan satu sisi berita versi Rusia menjadikan Sputnik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Rusia. hal ini yang membuat Sputnik dan media-media milik pemerintah Rusia lainnya dilarang, atau di bawah pengawasan ketat pemerintah.

Menyikapi maraknya media-media Rusia yang menjadi instrumen perang informasi di wilayah Latvia, pemerintah kemudian melakukan inisiatif untuk meregulasi kembali media massa yang dapat beroperasi di ruang informasi Latvia. Mass Media Policy Guidelines menjadi bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa hal yang menjadi penekanan pemerintah adalah pengaturan konten-konten yang dapat ditampilkan oleh media yang dapat beroperasi di Latvia.

Penerbitan kebijakan media Latvia ini berdasarkan lima prinsip dasar dan tujuan yaitu keberagaman media, kualitas dari lingkungan media massa, edukasi para profesional di sektor media masa, literasi media, dan penjagaan lingkungan media massa.27 Tidak hanya melarang penerbitan media-media pro-Rusia. selain itu, pemerintah Latvia juga merespons informasi palsu dan propaganda yang dilakukan oleh Rusia dengan menunjukkan media-media kredibel yang dapat dijadikan sumber informasi. Beberapa media yang ditunjuk oleh pemerintah Latvia sebagai media kredibel antara lain TV TV3, LNT, PBK, LTV1, LTV7, Re: TV, Sportacentrs.com TV dan Riga TV24. Di bidang komunikasi elektronik, amandemen akan diperluas

https://www.rferl.org/a/latvia-blocks-russian-

news-site-sputnik-calling-kremlin-propaganda-

tool/27643252.html (Diakses 20 Maret 2018). 27 Ministry of Culture of the Republic of Latvia,

Mass Media Policy Guideline 2016,

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/E

N/media_policy/Mass%20Media%20Policy%20

Guidelines%20of%20Latvia%202016-2020.pdf,

hal 6.

http://neplpadome.lv/en/home/news/news/neplp-restricts-rebroadcasting-and-distribution-of-rossiya-rtr-in-latvia-for-six-months.html



Abdullah Faqih


ke Lattelecom, LMT, Tele2 dan Bite Latvija

Terdapat tiga jenis tindakan yang dilakukan oleh Latvia untuk mencegah ancaman perang informasi Rusia di ruang informasi Latvia yaitu penguatan media publik, usaha penurunan pengaruh federasi Rusia di ruang informasi Latvia, dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi media serta edukasi media.28 Diangkatnya literasi media dan edukasi merupakan kesadaran bahwa kecanggihan teknologi tidak akan menggantikan kesadaran publik dan tingkat pendidikan yang tinggi di masyarakat. Bentuk respons terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan etnis. Latvia yang merupakan ethnic nations menggunakan alasan-alasan

etnisitas untuk membedakan antara penduduk Latvia dan Rusia. Dalam hal ini, Kebijakan dan politik etnis memang sangat kental di Latvia. Selain penerapan amandment to criminal law, Latvia juga mengeluarkan dokumen Language Policy Guideline 2015-2020 yang bertujuan untuk menguatkan kembali posisi bahasa Latvia sebagai bahasa resmi negara.

Secara sederhana, pola respons yang dilakukan oleh Latvia dapat dilihat pada tabel 2.1. dari tabel tersebut, beberapa bentuk respons seperti pencabutan domain Sputnik, pengesahan hukum media massa, dan amandemen hukum kriminal tidak dapat dimasukkan kedalam bentuk respons terhadap perang informasi yang dilakukan oleh Latvia pada kurun waktu 2014-2017.

Tabel 2.1: Pola Respon Latvia Terhadap Perang Informasi Rusia

Bentuk Respons Soft Power Hard Power Ignore Literasi Media Shun Beckon Oppose Support

Pernyataan kecaman terhadap perang informasi Rusia

✓

Pendanaan media alternatif, LTV7

✓

Penguatan media publik ✓

Literasi Media ✓

Pola Respons Estonia terhadap Perang Informasi Rusia

Estonia menjadi negara yang paling menyadari akan bahaya perang informasi yang dilakukan oleh Rusia di negara-negara sekitarnya. Sebagai negara yang pernah mengalami serangan siber yang dilakukan oleh Rusia pada tahun 2007, Estonia menjadi salah satu negara dengan kesiapan perang siber terbaik dibanding negara-negara lain.29

28 The Ministry of Defence of the Republic of

Latvia, “The National Security Concept,” hal 9. 29 Roi Perez, “Estonian Cyber Security Ranks Best

in Europe Fifth in the World” SC Magazine UK,

pemerintah melakukan beberapa tindakan respons untuk melawan narasi perang informasi ini. Respons yang dilakukan oleh Estonia antara lain adalah dilakukannya kebijakan-kebijakan integrasi antar etnis. Kebijakan ini dicerminkan melalui pembangunan kanal TV berbahasa Rusia milik pemerintah yaitu ETV+. Bentuk respons lainnya adalah pengambilan posisi pemerintah terkait beroperasinya media-media Rusia, dan yang terakhir adalah

Juni 20, 2017,

https://www.scmagazineuk.com/estonian-cyber-

security-ranks-best-in-europe-fifth-in-the-

world/article/669379/, (Diakses Maret 30, 2018).



strategi anti-propaganda yang diwujudkan dalam bentuk jejaring situs propastop.org.

Salah satu langkah yang telah diwujudkan adalah pembuatan televisi berbahasa Rusia untuk merangkul penduduk berbahasa Rusia di Estonia. Kebijakan ini diambil melihat Rusia telah meluncurkan media-media berbahasa Rusianya di Estonia untuk memengaruhi kompatriotnya. Terlebih lagi, krisis Ukraina dan memburuknya hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat telah meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap media berita, tetapi juga semakin memperdalam jurang perbedaan antara penduduk Estonia dan etnis lain dalam kaitannya dengan kanal media yang mereka ikuti. Sementara itu, etnis Estonia mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dengan media yang melakukan pemberitaan secara objektif yang dilakukan oleh media-media berbahasa Estonia. Sedangkan, populasi penutur bahasa Rusia mempunyai tingkat kepercayaan tinggi terhadap media Rusia, dan juga kepercayaan secara umum dengan kanal-kanal berita yang lain.30

Bentuk respons ini dilakukan oleh Estonia sebagai jawaban atas narasi yang dikembangkan oleh Rusia. Kanal Televisi pemerintah Estonia berbahasa Rusia yang dibangun untuk melawan perang informasi yang dilakukan oleh Rusia adalah ETV+.31 Keberhasilan

30 Ministry of Culture of the Republic of Estonia.

“Estonian Society Monitoring 2015,” official

document,

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kokkuvot

eeim_2015_en.pdf, hal 7. 30 Issabelle de Pommerau, “Estonia Woos Russian

Speakers with Local TV” DW, Oktober 1,

2015,http://www.dw.com/en/estonia-woos-

russian-speakers-with-local-tv/a-18751570,

(Diakses Maret 30, 2018) 31 Issabelle de Pommerau, “Estonia Woos Russian




(Diakses Maret 30, 2018). 32 Issabelle de Pommerau, “Estonia Woos Russian


Estonia dalam membangun kanal ETV+ ini menjadikan Estonia sebagai satu-satunya negara yang berhasil membangun kanal televisi khusus untuk penutur bahasa Rusia. Hal ini melihat negara Baltik lainnya, Latvia yang gagal membangun kanal TV untuk penutur bahasa Rusianya.32 Kanal ETV+ yang didanai oleh pemerintah Estonia ini melakukan siaran perdana pada tanggal 28 September 2015.33 Saluran ETV+ menargetkan audiens dari umur 25 sampai 55 tahun, dan menggunakan jejaring sosial media Facebook, Instagram, Youtube, dan VKontake. Kanal televisi ini bertugas untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan ke penutur bahasa Rusia dengan cakupan lokal dan peristiwa-peristiwa yang mempunyai sisi-sisi positif dari kehidupan di Estonia.34 Dengan anggaran tahunan sebesar empat juta euro yang diambil dari anggaran Estonia, ETV+ mempunyai tugas untuk merangkul penutur bahasa Rusia di Estonia, dan mewujudkan kesadaran akan ruang informasi bersama yang dimiliki masyarakat Estonia baik dari etnis mayoritas maupun minoritas.35

Peluncuran ETV+ yang sukses menjadi salah satu kebijakan integrasi masyarakat Estonia hanya menjadi awal dari kebijakan-kebijakan perlawanan terhadap perang informasi yang dilakukan oleh Rusia. intensitas perang informasi yang dilakukan oleh Rusia ternyata tidak membuat Estonia gentar



(Diakses Maret 30, 2018). 33 “New Russian Channel ETV Most Popular with

Ethnic Estonian,” The Baltic Times, Oktober 7,

2015,

https://www.baltictimes.com/new_russian_chan

nel_etv__most_popular_with_ethnic_estonians

/, (Diakses Maret 30, 2018). 34 Rostoks and Vanaga, “Latvia’s Security and

Defence Post-2014,” hal 88. 35 Rachel Nielsen, “Estonia Launches New

Channel to Win Over its Russians,” The Moscow

Times, September 27, 2015,

https://themoscowtimes.com/articles/estonia-

launches-new-channel-to-win-over-its-russians-

49854, (Diakses Maret 30, 2018)

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kokkuvoteeim_2015_en.pdf

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kokkuvoteeim_2015_en.pdf

http://www.dw.com/en/estonia-woos-russian-speakers-with-local-tv/a-18751570






https://www.baltictimes.com/new_russian_channel_etv__most_popular_with_ethnic_estonians/



https://themoscowtimes.com/articles/estonia-launches-new-channel-to-win-over-its-russians-49854



Abdullah Faqih


dalam menghadapi informasi palsu dan propaganda yang disebarkan. Justru, pemerintah Estonia mengambil posisi untuk tidak melarang kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh Sputnik Estonia. Hal yang ditekankan adalah, media Rusia boleh melakukan aktivitas jurnalistiknya, tetapi pemerintah dan aparatnya tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari Sputnik.36 Selain itu, juga tidak ada larangan untuk melakukan komunikasi dengan Sputnik.37 Posisi resmi pemerintah terkait Sputnik secara resmi disampaikan oleh PM Taavi Roivas, pada tanggal 11 April 2016. Roivas menyatakan bahwa;

“Estonia will not ban Sputnik, the Kremlin-sponsored news agency, but closely monitor it. The government reacts to this [emergence of Sputnik in the country] based on the principles of openness and freedom of speech in Estonia”.38

Meskipun pemerintah Estonia telah membebaskan media Rusia untuk beroperasi, namun beberapa negara lain mendesak pemerintah Estonia untuk melarang aktivitas jurnalistik media-media Rusia. desakan dari negara lain dapat dilihat dari kasus terbaru yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2017. OSCE (Organization for security and Cooperation in Europe) meminta penolakan akreditasi media39 Rossiya Segodnya untuk meliput pertemuan menteri luar negeri EU di Tallin yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 7 September 2017. Pihak otoritas

36 “Estonia will not follow Latvia Suspending

Russia Media,” New Europe, April 12, 2016,

https://www.neweurope.eu/article/estonia-will-

not-follow-latvia-suspending-russia-media/,

(Diakses Maret 30, 2018). 37 Anna Põld, “Vene propagandakanal Sputnik

Plaanib Peatselt Avada Uudisteportaali ka Eestis,”

Delfi, Februari 20, 2016,

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ve

ne-propagandakanal-sputnik-plaanib-peatselt-

avada-uudisteportaali-ka-eestis?id=73732885,

(Diakses 30 Maret 2018). 38 38 “the Baltics Versus Russian Media” Estonian

World View, April 12, 2016,

Estonia akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan akreditasi dari tiga jurnalis Rossiya Segodnya untuk meliput pertemuan menteri luar negeri EU di Tallin. Keputusan untuk melarang jurnalis-jurnalis media Rusia memang diambil oleh pemerintah Estonia, tetapi dalam hal ini Estonia masih memegang keputusan untuk tidak melarang beroperasinya media Rusia di Estonia dengan prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.40

Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi media masyarakat Estonia ditunjukkan oleh pemerintah melalui dokumen Digital Agenda Estonia 2020, dan Estonia Lifelong Learning Strategy 2020. dalam dokumen Estonia Lifelong Learning Strategy disebutkan bahwa terdapat sembilan program yang diimplementasikan untuk menyiapkan masyarakat menghadapi era post-truth. Program pendidikan umum, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, pendidikan dewasa, pendidikan kepemimpinan guru, pembelajaran sumber daya, pembelajaran karir dan konseling, pendidikan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah program jejaring sekolah.41 Kesembilan program ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi ujung tombak dalam melawan perang informasi yang dilakukan oleh Rusia.

Perlawanan terhadap informasi palsu yang disebarkan oleh Rusia tidak berhenti pada literasi media, penentuan posisi pemerintah terhadap media Rusia, dan pendirian kanal televisi baru di

http://www.eesti.ca/the-baltics-versus-russian-

media/print47404, (Diakses Maret 30, 2018). 39 Akreditasi media adalah proses yang harus

dilewati oleh jurnalis, juru foto dan kru TV untuk

memasuki zona pers dari komisi, parlemen,

dewan Eropa. 40 “Estonia Reply EN Russian Journalist Refused

Accreditation to Cover EU Meeting,” Council of

Europe, Agustus 28, 2017,

https://rm.coe.int/estonia-reply-en-russian-

journalists-refused-accreditation-to-cover-

eu/168073e9a5 (Diakses Maret 30 2018) 41 Ibid.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vene-propagandakanal-sputnik-plaanib-peatselt-avada-uudisteportaali-ka-eestis?id=73732885



https://rm.coe.int/estonia-reply-en-russian-journalists-refused-accreditation-to-cover-eu/168073e9a5





Estonia. Informasi palsu yang menyerang masyarakat secara psikologis harus ditangani baik dalam cakupan rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Literasi media merupakan salah satu bentuk respons yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh Rusia. sesuai dengan preferensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Estonia tidak melakukan kontra-propaganda, tetapi Estonia bergerak pada anti-propaganda. Bentuk respons pemerintah berupa jejaring situs anti-propaganda melengkapi respons-respons yang telah dilakukan sebelumnya. Posisi pemerintah yang sangat terbuka, dan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kebebasan memberikan ruang terhadap media-media Rusia untuk menyebarkan informasi palsu dan propagandanya. Namun, hadirnya jejaring situs anti-propaganda yang bertugas sebagai situs yang dapat menumbangkan berita-berita palsu dan propaganda menjadikan pengaruh informasi palsu dan propaganda dari media Rusia dapat direduksi.

Secara sederhana, pola respons Estonia dapat digambarkan dalam tabel 2.2. pola respons yang dilakukan oleh Estonia mulai terlihat. Respons Estonia dengan melakukan pembangunan ETV+

yang menjadi satu-satunya kanal TV milik pemerintah berbahasa Rusia yang sukses beroperasi, dan usaha anti-propaganda dengan adanya situs Propastop merupakan respons beckon. Sedangkan posisi Estonia yang tidak melarang media Rusia di Estonia merupakan respons dalam bentuk shun. Kemudian, literasi media di Estonia telah berlangsung sejak lama dibandingkan dengan literasi media yang dilakukan oleh Latvia. Hal ini membuat hasil dari literasi media, yaitu berhasilnya masyarakat Estonia dalam kompetensi digital berupa pemahaman akan informasi di era digital, dan bersikap kritis terhadap informasi yang beredar.

Beberapa respons lain yang dilakukan oleh Estonia, seperti pencabutan akreditasi media Rusia, dan deportasi Jurnalis Rusia tidak dapat dikategorikan dalam upaya shun, beckon, ignore, oppose, support, maupun literasi media. Namun, dari pola-pola respons tersebut menunjukkan bahwa Estonia secara konsisten memegang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat yang berulang kali ditekankan baik dari pidato, dokumen kebijakan dan rilis pemerintah lainnya. Keputusan untuk mendeportasi jurnalis Rusia dan mencabut akreditasi media Rossiya Segodnya pun dilakukan atas desakan dari negara-negara lain.

Tabel 2.2: Pola Respon Estonia terhadap Perang Informasi Rusia

Bentuk Respons Soft Power Hard Power Ignore Literasi Media

Shun Beckon Oppose Support Pembangunan ETV+ ✓

Tidak melarang media Rusia di Estonia

✓

Literasi Media ✓

Propastop ✓

Kesimpulan

Abdullah Faqih


Dari pola-pola respons yang dihimpun peneliti dari berbagai data tersebut, peneliti mendapatkan temuan bahwa terdapat bentuk atau pola lain yang dapat dilakukan oleh negara kecil untuk merespons perang informasi di luar lima bentuk respons yang diungkapkan John Arquilla dan David Rondfelt. Dari pola respons Estonia dan Latvia yang telah dipaparkan, peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut; Pertama, dari data yang dihimpun peneliti menunjukkan bahwa Estonia dan Latvia tidak melakukan usaha-usaha ignore, yaitu untuk mengalihkan isu bahwa perang informasi bukan merupakan agenda utama dalam pertahanan dan keamanan negaranya, tetapi justru mengakui bahwa perang informasi merupakan ancaman serius yang dibawa oleh Rusia di Estonia dan Latvia.

Kedua, dari data yang dihimpun peneliti menunjukkan bahwa bentuk respons berupa hard power tidak dijumpai baik dari Latvia maupun Estonia. Hal ini karena definisi penggunaan hard power yang diungkapkan oleh Arquilla dan Rondfelt hanya berupa penggunaan kekuatan militer dan ekonomi yang secara koersif menentang tindakan negara lain. Estonia dan Latvia tidak melakukan respons ofensif maupun defensif dalam penggunaan kekuatan militer, yaitu melalui senjata kinetik berupa tank maupun senapan.

Ketiga, meskipun tidak ada aspek militer dan ekonomi yang digunakan oleh Estonia dan Latvia, namun aspek koersif tetap digunakan oleh kedua pemerintah tersebut. Aspek koersif ini berada pada legalitas pemerintah untuk menegakkan hukum dalam melarang aktivitas media Rusia atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan perang informasi dan perang hibrida. Dalam kaitannya dengan aspek koersif ini, peneliti kemudian menempatkan respons dalam bentuk koersif ke dalam bentuk respons penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Keempat, peneliti tidak memasukkan literasi media dalam bentuk respons shun maupun beckon. Hal ini karena bentuk respons literasi media tidak berusaha untuk berhadapan langsung dengan Rusia yang melakukan perang informasi, ataupun untuk menyatakan posisi kecaman atau dukungan negara terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Selain itu, respons literasi media dilakukan dalam hubungannya dengan edukasi masyarakat untuk mengetahui informasi palsu dan propaganda secara mandiri.

Dari keempat temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa respons yang dapat dilakukan oleh negara dalam menanggapi perang informasi tidak hanya dapat dilakukan dalam lima bentuk respons yang diungkapkan oleh Arquilla dan Rondfelt. Terdapat beberapa respons yang menjadi ciri-khas dari upaya melawan perang informasi seperti kebijakan literasi media yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpikir kritis, dan kebijakan koersif yang dilakukan oleh pemerintah dalam ranah hukum atau regulasi.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam melihat bagaimana suatu negara dapat merespons perang informasi, terutama yang dilakukan oleh Rusia. Melihat dinamika kawasan Eurasia yang dinamis pasca aneksasi Krimea, serta intensitas perang informasi yang dilakukan oleh Rusia semakin tinggi akan menargetkan negara-negara lain selain Estonia dan Latvia. Selain itu, respons yang dilakukan oleh Estonia dan Latvia tetap menarik untuk diteliti dikemudian hari. Hal ini melihat bagaimana Estonia dan Latvia yang mempunyai latar belakang negara yang sama, namun mempunyai persiapan dan sikap terhadap perang informasi yang berbeda.

Abdullah Faqih


Abdullah Faqih

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, DESEMBER 2018 177

Abdullah Faqih


Abdullah Faqih


Daftar Pustaka

Buku dan Bab dalam Buku [1] Arquilla, John and David Ronfeldt. “The

Advent of Netwar (Revisited).” in Networks dan Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, edited by John Arquilla and David Ronfeldt. (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2001).

[2] Gerasimov, V.‘Ценность науки в предвидении’ Value of Science and Foresight, Voenno-promyslennyikurer, No 8 (476), (2013) http://vpk-news.ru/articles/14632

[3] Giles, K. Handbook of Russian information warfare, (NATO Defence College Research Division, 2016).

[4] Kažociņš, J. “Baltic Security in the Shadow of Ukraine’s War, “ dalam The War in Ukraine: Lessons for Europe, ed. (2015)

[5] Kudors, A.‘“Reinventing Views to the Russian Media and Compatriot Policy in the Baltic States,” dalam The War in Ukraine: Lessons for Europe, ed. (2015): 157.

[6] Lucas, E & Pomeranzev, P. Winning the Information War, Techniques and Counter-strategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe. (Washington: The Center for European Policy Analsis, 2016).

[7] Hobbs, R. “Digital and Media Literacy: A Plan of Action. A White Paper on the Digital and Media Literacy Recommendations of the Knight Commission on the Information Needs of Communities in a Democracy,” (Washington: Aspen Institute, 2010),

[8] Jaitner, M, & Mattsson, P, A "Russian Information Warfare of 2014." Cyber Conflict: Architectures in Cyberspace (CyCon), 2015 7th International Conference, (IEEE, 2015): 39-52

Berita dan Situs Internet [9] Andersone, I ‘Latvia; Amandment Adopted

to the Electronic Mass Media Law’, Iris Merlin, http://merlin.obs.coe.int/iris/2016/3/article24.en.html (diakses 20 Maret 2018)

[10] Bidder, B. “Russia Today: Putin’s Weapon in the War of Images,” Spiegel, Agustus 23, 2013, http://www.spiegel.de/international/ business/putin-fights-war-of-images-and-propaganda-with-russia-todaychannel-a-916162.html (diakses Januari 3, 2018)

[11] BNN. Estonia Denies Entry to Three Russian Journalist, Mei 3, 2016, http://bnn-news.com/estonia-denies-entry-to-three-russian-journalists-143491, (Diakses Maret 30, 2018).

[12] Council of Europe. Estonia Reply EN Russian Journalist Refused Accreditation to Cover EU Meeting, Agustus 28, 2017, https://rm.coe.int/estonia-reply-en-russian-journalists-refused-accreditation-to-cover-eu/168073e9a5 (Diakses Maret 30, 2018)

[13] Estonian World View. the Baltics Versus Russian Media, April 12, 2016, http://www.eesti.ca/the-baltics-versus-

russian-media/print47404, (Diakses Maret 30, 2018).

[14] Folkochforsvar, The President of Latvia H.E. Raimonds Vējonis speech At Rikskoferensen in Sälen 2016 January 10; Challenges and Opportunities for a Secure Baltic Sea Region, http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html?file=files/dokument/2016/Rikskonferensen/president-raimonds-vejonis.pdf (Diakses Maret 30, 2018)

[15] Goble, A, Paul “in Estonia Life is Good, Maybe Too Good for Ethnic Russians,” Quartz, Februari 16, 2015, https://qz.com/344521/in-estonia-life-is-good-maybe-too-good-for-ethnic-russians/ (diakses Januari 1, 2018).

[16] Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Estonian Society Monitoring 2015, official document, ,http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kokkuvoteeim_2015_en.pdf (diakses Maret 30, 2018).

[17] Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Integrating Estonia 2014-2020, official document, http://www.kul.ee/en/integrating-estonia-2020 (diakses Maret 30, 2018).

[18] Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Mass Media Policy Guideline 2016-2020, offcial document, https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/EN/media_policy/Mass%20Media%20Policy%20Guidelines%20of%20Latvia%202016-2020.pdf (diakses Maret 20, 2018).

[19] Ministry of Defence of the Republic of Latvia, National Security Concept 2008, official document, Desember 12, 2008, http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2008_nd_en.ashx (diakses Maret 20, 2018).

[20] _____________, National Security Concept 2011, official document, Maret 11, 2011, http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/2011_EN_ND.ashx (diakses Maret 20, 2018).

[21] _____________, National Security Concept 2015 (Informative Section), official document, http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/NDK/NDK_ENG_final.ashx (diakses Maret 20, 2018).

[22] _____________, State Defence Concept 2016, official document, June 16, 2016, http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani,%20koncepcijas/NDK/NDK_ENG_final.ashx (diakses Maret 20, 2018).

[23] _____________, National Defence Concept 2016, official document, http://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2017/01/Latvia-national-defence-concept-2016-en.pdf (diakses Maret 20, 2018).

Abdullah Faqih


[24] Ministry of Economic Affairs and Communication of the Republic of Estonia 2015, official document, https://www.mkm.ee/sites/default/files/digital_agenda_2020_estonia_engf.pdf Digital Agenda Estonia 2020 (diakses Maret 30, 2018).

[25] Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia 2014, Estonian Lifelong Strategy 2020, official document, https://www.hm.ee/en/estonian-lifelong-learning-strategy-2020, (diakses Maret 30, 2018).

[26] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. “The Latvian Government’s Position on 16 March Events”, official statement, Maret 16, 2018, http://www.mfa.gov.lv/en/policy/information-on-the-history-of-latvia/the-latvian-government-s-position-on-16-march-events (diakses Maret 20, 2018).

[27] Neplpadome. Country Report- Latvia September 2017, September 29, 2017, http://neplpadome.lv/en/home/news/country-reports/country-report-%E2%80%93-latvia-september-2017.html (diakses Maret, 20 2018).

[28] ________. The Rebroadcasting of Rossiya RTR in Latvia Restricted, Oktober 5, 2014, http://neplpadome.lv/en/home/news/news/the-rebroadcasting-of-rossiya-rtr-in-latvia-restricted.html, (diakses Maret 20, 2018).

[29] ________. NEPLP Restricts Rebroadcasting of Rossiya RTR in Latvia for Six Months, April 19, 2016, http://neplpadome.lv/en/home/news/news/neplp-restricts-rebroadcasting-and-distribution-of-rossiya-rtr-in-latvia-for-six-months.html, (diakses Maret 20, 2018).

[30] New Europa. Estonia will not follow Latvia Suspending Russia Media, April 12, 2016, https://www.neweurope.eu/article/estonia-will-not-follow-latvia-suspending-russia-media/, (diakses Maret 30, 2018).

[31] Nielsen, R. “Estonia Launches New Channel to Win Over its Russians,” The Moscow Times, September 27, 2015, https://themoscowtimes.com/articles/estonia-launches-new-channel-to-win-over-its-russians-49854, (diakses Maret 30, 2018).

[32] Petsinis, V. “In Estonia, we Should be Careful not to Overstate Impact of Information Warfare,” Open Democracy, May 30, 2016, https://www.opendemocracy.net/od-russia/vassilis-petsinis/in-estonia-we-should-be-careful-not-to-overstate-impact-of-information-w (diakses Maret 30, 2018).

[33] Põld, A. “Vene propagandakanal Sputnik Plaanib Peatselt Avada Uudisteportaali ka Eestis,” Delfi, Februari 20, 2016, http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vene-propagandakanal-sputnik-plaanib-peatselt-avada-uudisteportaali-ka-eestis?id=73732885, (diakses 30 Maret 2018).

[34] Presiden Estonia “President of the Republic of Estonia at the Opening of the Riga Stratcom Dialog,”, official statement Juli 5,

2017, https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/13437-president-of-the-republic-at-the-opening-of-the-riga-stratcom-dialogue/index.html (diakses Maret 30. 2018).

[35] Püss, F. “Vene propagandakanal Sputnik avas Tallinnas pressikeskuse” Delfi, Desember 20, 2017, http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vene-propagandakanal-sputnik-avas-tallinnas-pressikeskuse?id=80555590 (diakses Maret 30, 2018).

[36] Reporters Withouth Borders. Rangking Table, diakses Maret 10, 2018, https://rsf.org/en/ranking_table (diakses Maret 30, 2018).

[37] RFERL. Latvia Blocks Russian News Site As Kremlin ‘Propaganda Tool’, Maret 30, 2016, https://www.rferl.org/a/latvia-blocks-russian-news-site-sputnik-calling-kremlin-p(diakses Maret 30, 2018). ropaganda-tool/27643252.html (diakses Maret 30, 2018).

[38] Saeima. Saeima Preliminarilyu Supports Amamndments to the Criminal Law Airmed at Addressing Threats of Hybrid Warfare, Maret 3, 2016, , http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/24508-saeima-preliminarily-supports-amendments-to-the-criminal-law-aimed-at-addressing-threats-of-hybrid-w (diakses Maret 30, 2018).

[39] Stratfor. Ethnic Russian in the Baltic States, April 11, 2014, https://www.stratfor.com/image/ethnic-russians-baltic-states (diakses Januari 1, 2018).

[40] Vahtla, A 2018, “Mikser in US; Russia now Waging Information War on Much Boarder” ERR, https://news.err.ee/687982/mikser-in-us-russia-now-waging-information-war-on-much-broader-front (diakses Maret 20, 2018).

[41] Williams, J, Carol. “Latvia with a Large Minority of Russians, Worries about Putin’s Goal.” Latimes, Mei 2, 2015, http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-latvia-russia-next-20150502-story.html (diakses Maret 20, 2018).

Jurnal dan Artikel [42] Arquilla, John and David Ronfeldt.

“Cyberwar is Coming!” Comparative Strategy 12 (1993): 141-165.

[43] Bērziņš, J. “Russia’s new generation warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy” Policy Paper (2014).

[44] Čižik, T. “Baltic States-How to React to “New Warfare” in the Context of the Article V?”, Slovak Journal of Political Sciences, 17(2), (2017): 184-201.

[45] Bartmann, B. “Meeting the needs of microstate security”, The Round Table (91) 365, 361-374 (2002).

[46] Crandall, M.“Soft security threats and small states: The case of Estonia”. Defence studies, 14.1 (Maret 2013): 30-53.

[47] Jakniunaite, D.”Changes in Security Policy and Perceptions of the Baltic States 2014-



2016”, Journal on Baltic Security, 2.2 (2016): 6-34.

[48] Nate, Silviu, and Aurelian Rațiu. "Defending the Truth and Counter Information Warfare in Europe." International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION. 23.1 (De Gruyter Open, 2017).:1-8

[49] Pieper, M. “Russkiy Mir: The Geopolitics of Russian Compatriots Abroad,” Geopolitics, (2018)

[50] Rostoks, T, & Vanaga, N. “Latvia’s Security and Defence Post-2014”. Journal on Baltic Security, 2(2), (2016): 71-108.

[51] Veebel, V. "Estonia confronts propaganda." Per Concordiam: Journal of European Security and Defense Issues 7.S1 (2016):14-19

pola respons latvia dan estonia terhadap perang informasi...

Documents