petunjuk pelaksanaan pembinaan...

Kepala Dinas

Kepala UPT KPH

Ka Sub Bag TU

Kelompok Jabatan Fungsional

Garis Struktural

Garis Fungsional

PROFIL KPH MODEL RAMBAT MENDUYUNG (PROVINSI BANGKA BELITUNG)

1. Pembentukan Wilayah KPH Model Rambat Menduyunga. Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP

KPHL dan KPHP Provinsi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan, SK.No. 797/Menhut-VII/2009 Tanggal 07 Desember 2009 seluas 641.801 Ha yang terdiri dari 2 unit KHPL seluas 93.632 Ha dan 11 unit KPHP seluas 548.169 Ha.

b. Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP ModelKPHP Rambat Menduyung adalah KPH Model Provinsi Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan, SK.No. 763/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 seluas 59.622 Ha yang terdiri dari Hulan Lindung seluas 8.803 Ha dan HP seluas 50.819 Ha

2. Kelembagaan KPH Model Rambat Menduyunga. Organisasi KPH Model Rambat Menduyung berbentuk UPTD yang

dibentuk melalui Peraturan Bupati Bangka Barat No 19 Tahun 2012 Tanggal 5 Juli 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

b. KPHP Rambat Menduyung hanya baru memiliki seorang KKPH

c. Sarana dan Prasarana KPH Rambat MenduyungMelalui BPKH XIII Pangkal Pinang, pada tahun anggaran 2013 KPH Rambat Menduyung mendapat fasilitasi sarana dan prasarana seperti Gedung Kantor, Kendaraan dan Peralatan Kantor. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dimaksud, BPKH XIII sudah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1

FASILITASI PEMBANGUNAN RENCANA PELAKSANAAN KETERANGAN

Fasilitasi Sarana dan Prasarana

- Pembangunan Gedung Kantor Bulan April s/d September 2013- Kendaraan KPH (roda 2 dan roda 4) Bulan Januari s/d Februari 2013- Peralatan Perkantoran (Meja, Lemari, Kursi, dll) Bulan April s/d Mei 2013

persiapan administrasi pelaksanaan lelang

Gedung Kantor KPH Rambat Menduyung direncanakan akan dibangun disamping Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Muntok, Desa Belo Laut. Tanah yang disiapkan untuk calon kantor KPH telah bersetifikat tanggal 14 Februari 2011 seluas 3.814 m².

d. Alokasi Anggaran KPH Rambat Menduyung KPH Rambat Menduyung dan Gunung Duren mendapat Anggaran pemerintah pusat sebesar Rp.2.871.480.000,- yang disalurkan melalui BPKH XIII Pangkal Pinang dengan allokasi anggaran sebagai berikut :

PENGUMUMANRENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I)

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, seperti tersebut dibawah ini:

SATUAN KERJA

NAMA PAKET PENGADAAN JENIS BELANJA JENIS PENGADAAN

NAMA

(3) (4) (6) (7)

Belanja Barang Jasa Konsultansi


Belanja Barang Barang

Belanja Barang Barang



BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG

Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda




Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat


Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat





MELALUI PENYEDIA

Selain mendapatkan dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga telah menyediakan dana APBD sebesar Rp. 99.180.000 yang ditujukan untuk peningkatan pengelolaan wilayah kerja KPHP Unit I Rambat Menduyung.

Kepala Dinas

Kepala UPT KPH

Ka Sub Bag TU

Kelompok Jabatan Fungsional

Garis Struktural

Garis Fungsional

3. Tahubja Dinas Kehutanan dan UPT - Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat No 19 Tahun 2012

Struktur Organisasi KPH Rambat Menduyung adalah sebagai berikut :

Berdasarkan struktur tersebut bahwa KPH dalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat sangat mendukung dengan KPH Rambat Menduyung, hal ini ditandai dengan sudah tersedianya tanah untuk calon lokasi kantor KPH dan pada tahun 2013 telah tersedia anggaran untuk mendukung kegiatan KPH sebesar Rp 99.180.000,-.

4. Rencana KPHP Rambat Menduyunga. Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan

Saat ini BPKH XIII sedang melaksanakan kegiatan Inventarisasi Biogeofisik di lapangan guna mendapatkan data sebagai bahan penyusunan tata hutan pada KPH Rambat Menduyung. Dalam rangka penyusunan tata hutan dan Rencana Pengelolaan pada KPH Rambat Menduyung, BPKH XIII akan bekerja sama dengan unsur Akademisi dari Universitas Bangka Belitung dan Universitas Jambi. Untuk lebih jelas jadwal kegiatan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

FASILITASI PEMBANGUNAN RENCANA PELAKSANAAN KETERANGAN

Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan- Inventarisasi Hutan Bulan Februari 2013 sedang dilaksanakan- Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat Bulan Maret 2013 persiapan teknis- Penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Bulan April s.d Mei 2013 persiapan teknis & sudah menghubungi pakar

b. Rencana Strategis BisnisSesuai pengamatan sekilas di lapangan dan hasil diskusi dengan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, areal KPHP Rambat Menduyung sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman karet dan gaharu, sehingga kedepan dapat direncanakan tanaman industri karet dan gaharu sebagai strategi bisnis pengelolaannya. Namun karena kegiatan penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan saat ini baru sampai pada tahap inventarisasi biogeofisik di lapangan sehingga Strategi bisnis belum bisa dirancang secara detil.

5. Rencana Pemberdayaan MasyarakatAdanya pencadangan HTR dalam areal KPH Rambat Menduyung telah mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam areal KPH Rambat Menduyung melalui permohonan IUPHHK-HTR. Selain HTR Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat juga telah memohon penetapan Hutan Kemasyarakatan yang ada dalam areal KPH Rambat menduyung yaitu HKm Gapoktan Gong Bergema seluas 1.071,37 hektar. Diharapkan setelah ada IUPHHK HKM dan HTR ini masyarakat tidak lagi menanam sawit dalam kawasan hutan seperti yang selama ini terjadi

6. Data Izin Pemanfaatan di KPH Model Rambat MenduyungDalam KPHP Rambat Menduyung terdapat Pencadangan HTR Bangka Barat Sk.No. 571/Menhut-II/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 dan IUPHHK-HTI PT.Agro Pratama Sejahtera SK.No.208/Menhut-II/2011 Tanggal 29 Juni 2011.

7. Data penutupan lahan. Penutupan lahan pada wilayah KPH Model Rambat menduyung

berdasarkan citra landsat liputan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Penutupan Lahan KPHP Rambat MenduyungBelukar RawaDanau 4.361,32Hutan Lahan Kering SekunderHutan Mangrove Primer 0,19Hutan Mangrove Sekunder 8.283,01Hutan Rawa Primer 130,06Hutan Rawa Sekunder 1.911,86Permukiman 563,41

Perkebunan 702,81Pertambangan 4.100,41Pertanian Lahan Kering 759,49Pertanian Lahan Kering Campur Semak

90,35

Rawa 67,49Semak/Belukar 13.300,52Tanah Terbuka 2.149,47Transmigrasi 2.952,32

7. Permasalahan

KPH Rambat menduyung belum mempunyai KKPH maupun Ka Sub Bag Tu, Hal ini menyebabkan aktivitas KPH Rambat Menduyung menjadi belum terarah secara jelas, karena baik fasilitasi pengadaan sarpras maupun tata hutan/rencana pengelolaan harus ada KKPH untuk dapat dipertanggung jawabkan

Adanya kebun sawit dalam areal kph rambat menduyung, kebun sawit ini telah ada sebelum penetapan kph model rambat menduyung, walaupun kebun sawit ini berada dalam Hutan Produksi dan diakui menjadi milik masyarakat namun keberadaan nya cukup luas

8.Kesimpulan

Walaupun sudah ada peraturan bupati yang mengatur kelembagaan KPH Model namun personil dan KKPH nya sendiri belum ada, sehingga menyulitkan perkembangan KPH Model itu sendiri. Personil KPH merupakan hal yang mendesak untuk diselesaikan agar

Tanah untuk calon kantor KPH Tanah untuk calon kantor KPH

Hutan Produksi dalam areal KPH Hutan Produksi dalam areal KPH

petunjuk pelaksanaan pembinaan...

Documents