profil k4b

Profil Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka 1

Profil

KERUKUNAN KELUARGA

KECAMATAN KOTO BALINGKA

Dewan Pengurus Pusat

Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto

Balingka

2010


“Manusia terbaik adalah

yang paling bermanfaat bagi banyak orang”


“Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang”


Pengantar Penyusun

etidaknya ada 199 kabupaten tertinggal di Indonesia. 62 persen di antaranya tersebar pada Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Sisanya 38 persen tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Yaitu 29 persen ada di Sumatera dan 9 persen tersebar di Jawa dan Bali. Data ini adalah hasil validasi dan verfikasi mutakhir yang dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2005).

Daerah tertinggal merupakan salah satu masalah besar, bahkan sebagian kalangan berpendapat sebagai yang paling krusial, yang dihadapi bangsa Indonesia, apalagi dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah di Indonesia menjadi terdikotomi antara “daerah maju” dan “daerah tertinggal”. Hal inipun mempunyai akibat yang luas bagi bangsa, utamanya masalah keberadilan pembangunan antardaerah, yang pada akhirnya berdampak kepada integritas teritori nasional. Penyelesaian masalah ini tentu tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Seperti namanya, organisasi ini mencerminkan sebuah substansi kehidupan yang paling dibutuhkan oleh

S


bangsa Indonesia di era otonomi daerah; organisasi berbasis daerah. Kami selalu mengatakan bahwa Kelahiran Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka (K4B) adalah social movment dan kuncup daerah yang mekar jadi bunga. Ia ditakdirkan lahir di tengah krisis dan tumbuh berkembang pada titik nadir sebuah masa transisi demokratisasi daerah.

Dalam setiap transisi demokratasisasi daerah, setiap bangsa biasanya akan segera menengok kepada anak-anak daerahnya yang tengah berpikir tentang masa depan. Karena anak-anak bangsa seperti itulah yang selalu mewakili cita-citanya. Krisis yang melanda sebuah bangsa, sepanjang sejarah peradaban manusia, selalu lahir di saat pikiran-pikiran lama yang membentuk kehidupan pusat-daerah itu sebelumnya mulai mati. Bangkai pikiran itulah sesungguhnya yang mematikan elemen lain dari bangsa tersebut. Dan apa yang paling dibutuhkan oleh bangsa itu, dengan begitu, adalah pikiran-pikiran, ide-ide, teori-teori sosial, dan disain-disain baru tentang relasi pusat-daerah. Dari situlah kemudian “cita-cita akan perubahan-perubahan besar” memperoleh kekuatannya.

Lembaga sosial bukanlah kelompok pengecualian. Jauh sebelum lembaga sosial dipersepsi sebagai sebuah entitas sosial yang ditandai dengan bangunan organisasional, struktural, dan massanya, sebuah lembaga sosial haruslah merupakan struktur lengkap dari sebuah gagasan besar civil society. Usia dan eksistensi sebuah lembaga sosial akan sangat ditentukan oleh daya jangkau dan imunitas (daya tahan) gagasan-gagasannya terhadap berbagai perubahan pada skala ruang dan waktu.


K4B bukanlah merupakan pengecualian dari teori itu. Keyakinan itulah setidaknya yang mendorong kami menyusun buku “Profil K4B” ini. Apa yang dijelaskan oleh buku ini adalah kerangka-kerangka pikiran yang mengarahkan cara kami bekerja untuk bangsa ini; membuka isolasi daerah tertinggal. Kami tidak terlalu terobsesesi untuk memperkenalkan nama kami lebih dari obsesi kami untuk memperkenalkan gagasan dan cara kerja kami. “Inilah cara kami memahami, dan beginilah kami ingin dipahami”.

Buku ini merupakan kumpulan gagasan-gagasan autentisitas dan dokumen-dokumen resmi K4B yang pertama. Kami berharap buku ini memerankan fungsi mediasi antara K4B dengan kader, pendukung, massa, lembaga swadaya masyarakat/NGO lainnya, daerah, dan dengan semua komponen bangsa ini secara keseluruhan. Silakan memberi komentar apa saja tentang buku ini. Karena K4B pencaya pada teori “perbaikan berkesinambungan”.■

Jakarta, 10 Oktober 2010

Drs. Maneger Nasution, MA Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat K4B


Bagian 1

Piagam Deklarasi

Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka

ahwa sesungguhnya Bangsa Indonesia telah melewati periode pasang surut, memikul beban berat penjajahan, penindasan, dan pengkhiatan.

Langkah demi langkah perjuangan panjang mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan, yang pada awalnya dicita-citakan untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, daerah-daerah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan semangat Proklamasi 1945.

Namun selama beberapa dekade berikutnya, garis tangan sejarah itu mengalami berbagai penyimpangan dan kesenjangan, sehingga cita-cita besar bangsa menjadi tidak sampai-sampai.

B


Keruntuhan rejim Orde Lama, diikuti kejatuhan rejim Orde Baru, merupakan tragedi yang seharusnya menyadarkan kembali bangsa ini akan cita-cita luhurnya sedari awal. Seluruh potensi bangsa wajib berangkulan tangan dengan landasan persaudaraan, persatuan, dan berpacu dalam kebaikan, seraya menjauhi permusuhan, kesenjangan, dan konflik antar kelompok dan daerah.

Gerakan “Reformasi Mei 1998” sebagai peretas

jalan bagi terbentuknya “Orde Reformasi”; orde yang diikat dengan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Berkat rahmat Allah Subhanu wa Ta’ala, kemudian dipicu semangat reformasi, terciptalah momentum untuk membangun kembali negeri yang besar ini, dengan cara memajukan dan mensejahterakan daerah sebagai basis masyarakat bangsa. Mari bersatu dalam kebenaran dan kesejahteraan untuk mengisi lembaran sejarah baru agar bangsa Indonesia senantiasa berdiri tegap dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat internasional yang berperadaban.

Kejayaan atau kehancuran suatu bangsa merupakan

buah dari kepatuhan dan keingkaran masyarakatnya terhadap nilai-nilai religius yang universal, terutama nilai keadilan bagi setiap daerah. Pada titik ini fitrah insani bertemu dengan tuntutan reformasi dan peluang demokratisasi. Maka perjuangan menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua daerah pun menjadi keharusan sejarah, sebagai manifestasi misi utama semangat Proklamasi 1945.


Demi mewujudkan cita-cita sejati Proklamasi, mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan, serta berbekal semangat melaksanakan silaturrahim, persaudaraan, kekeluargaan, tolong menolong, dan kepedulian sosial sehingga terwujud kerukunan dan kesejahteraan anggota serta kemajuan daerah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala, kami selaku anak bangsa pada hari ini, Ahad, tanggal 10 Oktober 2010, pukul 17.00 WIB. kami Dewan Pendiri dengan ini mendeklarasikan berdirinya organisasi, “KERUKUNAN KELUARGA KECAMATAN KOTO BALINGKA”. Semoga Allah Subhanu wa Ta’ala meridhai.

“Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang”.

Dideklarasikan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2010

DEWAN PENDIRI,

1. H. M. Yunan Lubis, SH., MH 2. Suparman 3. M. Gontar Lubis 4. Harapan Martondi Lubis, SH 5. Drs. Maneger Nasution, MA 6. Muhammad Yazid 7. Torus MG 8. Suryadi 9. M. Torkis Nasution 10. Sardan


Bagian 2

Dasar Perjuangan Kerukunan Keluarga Kecamatan

Koto Balingka

alam rangka mencapai tujuan organisasi dan memenuhi tuntutan atas realitas yang melingkupi bangsa Indonesia di tengah-tengah

percaturan otonomi daerah, maka Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka perlu memiliki Dasar Perjuangan yang kokoh dalam setiap gerak dan langkahnya, selain agenda yang jelas dalam mencapai tujuan-tujuan yang digariskan. Dasar Perjuangan ini selain memuat cita-cita normatif, sekaligus juga merupakan kristalisasi keyakinan atas realitas historis dan harapan masa depan bangsa Indonesia di tengah perjuangan untuk membebaskan keterisoliran daerah-daerah tertinggal dan turut serta dalam perjuangan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, khususnya unit kecil yaitu anggota organisasi. Ada “Lima Dasar” Perjuangan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka, yaitu:

D


1. Terbaik Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka wadah berhimpun yang mendasari diri pada semangat “menjadi yang terbaik”. Semangat inilah yang menjadi moto gerakannya, “manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang”.

2. Kekeluargaan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka

merupakan wadah perjuangan yang mendasari diri pada

semangat silaturrahim, persaudaraan, kekeluargaan, dan

tolong menolong sehingga terwujud kerukunan dan

kesejahteraan anggota.

3. Kepedulian Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka merupakan wadah perjuangan peningkatan kepedulian sosial sesama anggota. Untuk itu, ketika anggota mendapat “kebahagiaan”, setiap anggota wajib menghadirinya walaupun tidak pada hari itu. Tetapi, ketika anggota mendapat “duka”, setiap anggota wajib menghadirinya pada hari itu juga. Kepedulian juga dimaksudkan untuk melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi anggota dan masyarakat daerah yang membutuhkan.

4. Kedaerahan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka merupakan wadah perjuangan membebaskan keterisolasian daerah tertinggal. Memperjuangkan pembangunan daerah tertinggal adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa


daerah dan kemanusiaan. Di atas landasan inilah semangat dikobarkan dalam upaya meraih cita-cita masa depan, semangat yang selalu belia, tak pernah menjadi renta lebih-lebih mati.

5. Independen Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka merupakan wadah perjuangan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung dan terpengaruh oleh kekuatan sosial politik tertentu atau pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, dan pendapat.


Bagian 3

Visi, Misi, Dan Program Pokok Kerukunan Keluarga Kecamatan

Koto Balingka

alam upaya untuk memberikan panduan yang jelas dan terarah bagi jalannya organisasi, sangat diperlukan adanya visi dan misi yang

terukur. Berikut ini adalah Visi, Misi, dan Program Pokok Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka. A. VISI

Merukunkan kekeluargaan, mensejahterakan anggota, dan memajukan daerah.

B. MISI

(1) Memperteguh iman, mempergiat ibadah, mempertinggi akhlak anggota.

(2) Meningkatkan silaturrahim, persaudaraan, kekeluargaan, tolong menolong, dan kepedulian soaial. Untuk itu, ketika anggota mendapat

D


“kebahagiaan”, setiap anggota wajib menghadirinya walaupun tidak pada hari itu. Tetapi, ketika anggota mendapat “duka”, setiap anggota wajib menghadirinya pada hari itu juga.

(3) Meningkatkan etos kerja anggota demi meningkatkan taraf hidup anggota, serta melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi anggota dan masyarakat daerah untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

(4) Meningkatkan pengembangan syi’ar agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

(5) Membangun hubungan baik dan kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha untuk pembangunan daerah.

C. PROGRAM POKOK

(1) Bidang keagamaan; mendirikan rumah ibadah, meningkatkan dakwah dan syi'ar Islam, konsultasi keagamaan, dan pembinaan Keislaman bagi para anggota dan daerah.

(2) Bidang pendidikan; menyelenggarakan pendidikan dan lembaga pendidikan dan pemberian beasiswa pendidikan bagi anggota dan daerah.


(3) Bidang pemberdayaan ekonomi, mengembangkan ekonomi anggota melalui pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah, menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF), dan pengembangan daerah dengan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, fakir, miskin, dan pemberdayaan daerah tertinggal.

(4) Bidang pemuda, olah raga, dan seni budaya, menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepemudaan, olah raga, dan seni budaya daerah.

(5) Bidang pemberdayaan ibu dan perlindungan anak, menyelenggarakan pembinaan keluarga, ibu, dan anak.

(6) Bidang hubungan masyarakat (Humas), menyelenggarakan komunikasi dengan anggota, menyebarluaskan kebijakan dan kegiatan organisasi, serta media informasi.

(7) Bidang bantuan hukum, melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi anggota dan masyarakat daerah, serta memberikan advokasi bidang kesehatan, lingkungan, dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya.


Bagian 4

Anggaran Dasar Kerukunan Keluarga Kecamatan

Koto Balingka

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 N a m a

Organisasi ini bernama Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka (K4B), yang selanjutnya disebut K4B.

Pasal 2 W a k t u

(1) Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dibentuk dan didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2010 untuk jangka waktu tidak terbatas.

(2) Hari ulang tahun Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka adalah tanggal 10 Oktober 2010.


Pasal 3 Tempat Kedudukan

Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS

Pasal 4 A s a s

Organisasi ini berasaskan persaudaraan.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5 Sifat

Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka bersifat kekeluargaan, kedaerahan, kemasyarakatan, dan independen.

Pasal 6 Fungsi

(1) Sebagai wadah berhimpun dan silaturrahim para perantau dan keluarga yang berasal dari Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam melaksanakan kepedulian sosial guna mewujudkan kesejahteraan anggota.

(2) Sebagai wadah melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi para perantau yang berasal dari Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera


Barat dan keluarganya serta masyarakat daerah untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

(3) Sebagai wadah yang mewakili para perantau yang berasal dari Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat dan keluarganya dalam membangun hubungan baik dengan pemerintah dan kemitraan dengan dunia usaha untuk pembangunan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7 T u j u a n

Maksud dan tujuan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka ialah menjunjung tinggi silaturrahim, persaudaraan, kekeluargaan, tolong menolong, dan kepedulian sosial sehingga terwujud kerukunan dan kesejahteraan anggota serta kemajuan daerah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Pasal 8 Usaha

(1) Memperteguh iman, mempergiat ibadah, dan mempertinggi akhlak anggota.

(2) Meningkatkan silaturrahim, persaudaraan, kekeluargaan, tolong menolong, serta meningkatkan kepedulian sosial dan etos kerja anggota demi untuk meningkatkan taraf hidup anggota.


(3) Melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi anggota dan masyarakat daerah untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

(4) Meningkatkan pengembangan syi’ar agama, pendidikan, ilmu, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

(5) Membangun hubungan baik dengan pemerintah untuk pembangunan daerah.

(6) Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha untuk meningkatkan pembangunan daerah.

(7) Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

BAB V LAMBANG DAN SEMBOYAN

Pasal 9 Lambang

(1) Lambang Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka adalah gambar jalan melingkar berwarna biru tua dan di tengahnya gambar monumen nasional (Monas) berwarna kuning.

(2) Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka adalah gambar jalan melingkar berwarna biru tua dan di tengahnya gambar monumen nasional (Monas) berwarna kuning..


Pasal 10 Semboyan

Semboyan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka adalah, “manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang”.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 11 Ketentuan Keanggotaan

(1) Anggota Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka adalah para perantau yang berasal dari Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat dan keluarganya, dan menyetujui Anggaran Dasar, serta bersedia melaksanakan tujuan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(2) Anggota Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka mempunyai hak suara, memilih, dan dipilih.

(3) Peraturan keanggotaan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12 Dewan Pendiri

Dewan Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.


Pasal 13 Susunan Organisasi

(1) Susunan organisasi Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka terdiri dari:

(a) PUSAT, ialah kesatuan anggota Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya serta berkedudukan di Ibukota Negara RI.

(b) DAERAH, ialah kesatuan anggota Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam daerah Ibu Kota Provinsi dan sekitarnya serta berkedudukan di Ibukota Provinsi.

(c) CABANG, ialah kesatuan anggota Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam daerah Ibu Kota Kab/Kota dan sekitarnya serta berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

(d) RANTING, ialah kesatuan anggota Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam daerah Ibu Kota Kecamatan/suatu tempat dan sekitarnya serta berkedudukan di Ibukota Kecamatan/setingkat.

(2) Ketentuan tentang Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.


Pasal 14 Hubungan Organisasi

(1) Hubungan organisasi antara Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting bersifat koordinatif, konsultatif, dan aspiratif.

(2) Hubungan antara Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dengan organisasi/kelembagaan kedaerahan lainnya bersifat koordinatif dan aspiratif.

Pasal 15 Penetapan Organisasi

(1) Pembentukan dan penetapan Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting oleh musyawarah masing-masing tingkatan.

(2) Penetapan ketentuan wilayah tingkatan organisasi diputuskan oleh Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan.

(3) Dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan Dewan Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan lain.

BAB VIII SUSUNAN PENGURUS

Pasal 16 Susunan Dewan Pengurus

(1) Susunan Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka terdiri dari:


(a) Dewan Penasihat Organisasi.

(b) Dewan Pengurus Harian.

(c) Departemen dan Lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut susunan Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus

(1) Pemilihan dan pemberhentian Dewan Pengurus dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkatan.

(2) Bila terjadi kevakuman kepengurusan maka pengurus masing-masing tingkatan organisasi dapat melakukan pergantian pengurus (resuffle) sesuai kebutuhan.

(3) Dalam hal-hal luar biasa DPP dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 18 Masa Jabatan

(1) Masa jabatan kepengurusan DPP, DPD, DPC, dan DPRt masing-masing adalah lima tahun.

(2) Dalam hal-hal luar biasa DPP dapat mengambil ketetapan lain.

BAB IX PERMUSYAWARATAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 19 Permusyawaratan


(1) Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka menyelenggarakan musyawarah-musyarah sebagai berikut:

(a) Kongres.

(b) Musyawarah Daerah (Musda).

(c) Musyawarah Cabang (Muscab).

(d) Musyawarah Ranting (Musran).

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

Pasal 20 Rapat-Rapat

(1) Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:

(a) Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

(b) Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

(c) Rapat Kerja Cabang (Rakercab).

(d) Rapat Kerja Ranting (Rakerting).

(e) Rapat Dewan Penasihat.

(f) Rapat Pleno.

(g) Rapat Pimpinan (Rapim).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat dalam Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.


Pasal 21 Kuorum dan Keputusan

(1) Musyawarah dalam Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.

(2) Keputusan musyawarah dalam Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diusahakan dengan suara bulat. Apabila terpaksa maka dapat diadakan pemungutan suara, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(3) Keputusan musyawarah dalam Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka tetap berlaku hingga dibatalkan oleh keputusan musyawarah berikutnya.

BAB X SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 22 Sumber Dana

(1) Sumber dana Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diperoleh dari:

(a) Uang pangkal dan iuran anggota.

(b) Zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, dan hibah.

(c) Semua usaha yang halal dan tidak mengikat ;

(2) Biaya organisasi dibebankan kepada keuangan organisasi, pengurus, dan anggota masing-masing tingkatan.


Pasal 23 Kekayaan

(1) Kekayaan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka terdiri dari semua aset Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

(2) Termasuk dalam kekayaan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka adalah hak intelektuan dan hak lainnya yang bisa bernilai uang.

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(2) Aggaran Rumah Tangga ditetapkan pertama kali oleh Dewan Pendiri Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan, DPP dapat mengadakan perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar dan berlaku sampai diadakan Rakernas berikutnya.


BAB XII PERUBAHAN DAN PEPMBUBARAN

Pasal 25 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka hanya dapat diputuskan oleh Kongres.

Pasal 26 Pembubaran Organisasi

Pembubaran Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka hanya dapat diputuskan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk pembubaran organisasi.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 27 Ketentuan Penutup

(1) Anggaran Dasar ini disusun dan ditetapkan untuk pertama kali oleh Dewan Pendiri Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(2) Anggaran Dasar Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 10 Oktober 2010


DEWAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN KELUARGA KECAMATAN

KOTO BALINGKA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Harapan Martondi Lubis, SH Drs. Maneger Nasution, MA


Bagian 5

Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan

Koto Balingka

BAB I USAHA

Pasal 1 Ketentuan Mengenai Usaha

(1) Bidang keagamaan, mendirikan rumah ibadah, meningkatkan dakwah, konsultasi keagamaan, dan pembinaan Keislaman bagi anggota dan daerah.

(2) Bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan dan lembaga pendidikan serta pemberian beasiswa pendidikan bagi anggota dan daerah.

(3) Bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi anggota, zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ZISWAF), lembaga keuangan mikro syari'ah, membantu bencana alam, fakir, miskin, dan pemberdayaan daerah tertinggal.

(4) Bidang pemuda, olah raga, dan seni budaya, melaksanakan kegiatan kepemudaan, olah raga, dan seni budaya daerah.

(5) Bidang pemberdayaan ibu dan perlindungan anak, menyelenggarakan pembinaan keluarga, ibu, dan anak.


(6) Bidang Humas, menjadi “PR” (public relation) organisasi (mensosialisasikan kegiatan organisasi kepada anggota), menerbitkan media informasi, dan mengkoordinir kegiatan sosial anggota (setiap anggota wajib hadir, walaupun tidak pada hari itu, saat anggota mendapat “kebahagiaan”, dan wajib hadir pada hari itu juga ketika anggota mendapat “duka”).

(7) Bidang bantuan hukum, melakukan advokasi dan bantuan bidang hukum, kesehatan, lingkungan, dan bidang sosial lainnya bagi anggota dan masyarakat.

BAB II LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 2 Makna Lambang

(1) Lambang K4B adalah lingkaran berwarna biru dan di tengahnya gambar monumen nasional (Monas) berwarna kuning, seperti berikut:

(2) Lingkaran melambangkan geografis yang menjadi asal usul penamaan Kecamatan Koto Balingka. Balingka (bahasa Minang: melingkar) juga bermakna ikatan yang kokoh para perantau. Sedangkan Monas adalah lambang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara di mana organisasi ini berpusat.


Pasal 3 Bendera

Bendera K4B berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga, berwarna dasar putih dengan lambang K4B di tengah, dan tulisan K4B di bawahnya berwarna biru, seperti berikut:

K4B

BAB III DEWAN PENGURUS

Pasal 4 Dewan Penasihat

(1) Dewan Penasihat Organisasi Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka baik Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting berfungsi memberikan nasihat, bimbingan, dan batuan kepada Dewan Pengurus Organisasi dalam pelaksanaan tujuan dan usaha Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan tingkatan masing-masing.


(2) Dewan Penasihat Organisasi Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka baik Pusat, Daerah, Cabang, dan Ranting terdiri dari pejabat dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka masing-masing tingkatan sesuai kebutuhan.

(3) Susunan organisasi Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka terdiri dari:

(a) Dewan Penasihat Pusat.

(b) Dewan Penasihat Daerah.

(c) Dewan Penasihat Cabang.

(d) Dewan Penasihat Ranting.

(4) Susunan Dewan Penasihat Organisasi Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka masing-masing tingkatan terdiri dari:

(a) Ketua Dewan Penasihat Organisasi.

(b) Sekretaris Dewan Penasihat Organisasi.

(c) Anggota (sesuai kebutuhan).

Pasal 5 Dewan Pengurus

(1) Pembentukan Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dilakukan:

(a) Dewan Pengurus Pusat oleh Kongres.

(b) Dewan Pengurus Daerah oleh Musda.

(c) Dewan Pengurus Cabang oleh Muscab.


(d) Dewan Pengurus Ranting oleh Musran.

(2) Pemilihan Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dapat dilakukan melalui formatur atau langsung.

(3) Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka baik DPP, DPD, DPC, maupun DPRt berhenti karena:

(a) Meninggal dunia.

(b) Permintaan sendiri; atau

(c) Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus atau keputusan musyawarah.

(4) Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus harian Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diputuskan oleh musyawarah atas usul pengurus harian Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka, sesuai tingkatannya.

(5) Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus departemen Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka diputuskan oleh pengurus harian atas usul pengurus departemen.

(6) Anggota Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka di semua tingkatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

(b) Anggota aktif Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.


(c) Menerima Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, dan Tujuan, serta Peraturan-peraturan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(7) Susunan Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka sebagai berikut:

(a) Dewan Pengurus Pusat.

(b) Dewan Pengurus Daerah.

(c) Dewan Pengurus Cabang.

(d) Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 6 Dewan Pengurus Pusat

(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pengurus tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan dan melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat DPP lainnya dengan memperhatikan nasihat dan pertimbangan Dewan Penasihat Organisasi Pusat.

(2) DPP menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kongres.

(3) DPP berwewenang mengukuhkan Susunan Dewan Pengurus Harian, Departemen, dan Lembaga tingkat Pusat.

(4) Susunan Dewan Pengurus Harian Pusat terdiri dari:

(a) Ketua Umum.

(b) Ketua-Ketua (sesuai kebutuhan).


(c) Sekretaris Jenderal.

(d) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal (sesuai kebutuhan).

(e) Bendahara Umum.

(f) Bendahara-bendahara (sesuai kebutuhan).

(5) Susunan Pengurus Departemen dan Lembaga tingkat Pusat terdiri dari:

(a) Departemen Kegamaan.

(b) Departemen Pendidikan.

(c) Departemen Pemberdayaan Ekonomi.

(d) Departemen Pemuda, Olah Raga, dan Seni Budaya.

(e) Departemen Pemberdayaan Ibu dan Perlindungan Anak.

(f) Departemen Hubungan Masyarakat.

(g) Lembaga Bantuan Hukum.

(h) Lembaga lain (sesuai kebutuhan) yang ditetapkan oleh Kongres.

(6) DPP mewakili organisasi untuk organisasi di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 7 Dewan Pengurus Daerah

(1) Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah memimpin organisasi dalam provinsi atau di luar negeri dan melaksanakan keputusan-keputusan Musda, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat DPP lainnya dengan


memperhatikan nasihat dan pertimbangan Dewan Penasihat Organisasi Daerah.

(2) DPD menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.

(3) DPD berwewenang mengukuhkan Susunan Dewan Pengurus Harian, Departemen, dan Lembaga tingkat Daerah.

(4) Susunan Dewan Pengurus Harian Daerah terdiri dari:

(a) Ketua.

(b) Wakil-wakil Ketua (sesuai kebutuhan).

(c) Sekretaris.

(d) Wakil-wakil Sekretaris (sesuai kebutuhan).

(e) Bendahara.

(f) Wakil-wakil Bendahara (sesuai kebutuhan).

(5) Susunan Pengurus Departemen dan Lembaga tingkat Daerah terdiri dari:

(a) Departemen Keagamaan.








(h) Lembaga lain (sesuai kebutuhan) yang ditetapkan oleh Musda.

Pasal 8 Dewan Pengurus Cabang

(1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah memimpin organisasi dalam kabupaten/kota dan melaksanakan keputusan-keputusan Muscab, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat DPC lainnya dengan memperhatikan nasihat dan pertimbangan Dewan Penasihat Organisasi Cabang.

(2) DPC menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Muscab.

(3) DPC berwewenang mengukuhkan Susunan Dewan Pengurus Harian, Departemen, dan Lembaga tingkat Cabang.

(4) Susunan Dewan Pengurus Harian Cabang terdiri dari:

(a) Ketua.


(c) Sekretaris.


(e) Bendahara.


(5) Susunan Pengurus Departemen dan Lembaga tingkat Daerah terdiri dari:










Pasal 9 Dewan Pengurus Ranting

(1) Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) adalah memimpin organisasi dalam kecamatan/setingkat dan melaksanakan keputusan-keputusan Musran, Rapat Kerja Ranting, dan Rapat-rapat DPRt lainnya dengan memperhatikan nasihat, pertimbangan, dan saran Dewan Penasihat Organisasi Ranting.

(2) DPRt menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musran.

(3) DPRt berwewenang mengukuhkan Susunan Dewan Pengurus Harian, Departemen, dan Lembaga tingkat Rantin.

(4) Susunan Dewan Pengurus Harian Ranting terdiri dari:


(a) Ketua.


(c) Sekretaris.


(e) Bendahara.


(5) Susunan Pengurus Departemen dan Lembaga tingkat Ranting terdiri dari:









Pasal 10 Pembagian Tugas Dewan Pengurus

(1) Ketua Umum/Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka masing-masing tingkatan secara umum.


(2) Ketua-Ketua/Wakil Ketua membantu dan mewakili Ketua Umum/Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja departemen-departemen/lembaga sesuai dengan pembidangannya.

(3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris membantu Ketua Umum/Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memimpin administrasi kesekretariatan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(4) Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris membantu Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan para Ketua/Wakil Ketua dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pembuatan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(5) Bendahara Umum/Bendahara membantu Ketua Umum/Ketua dalam mencari pendanaan organisasi dan memimpin administrasi keuangan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(6) Bendahara-Bendahara/Wakil Bendahara membantu Bendahara Umum/Bendahara dalam pembukuan masuk-keluar keuangan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(7) Departemen-Departemen/Lembaga melaksanakan program-program organisasi sesuai dengan program masing-masing Departemen/Lembaga.


BAB IV PERMUSYAWARATAN

Pasal 11 Kongres

(1) Kongres adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diadakan oleh DPP sekali dalam lima tahun.

(2) Kongres diikuti oleh pengurus DPP dan anggota organisasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

(3) Agenda Kongres adalah membahas AD dan ART, pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum DPP, evaluasi pelaksanaan program dan perumusan program DPP satu periode mendatang.

(4) Kongres dapat dihadiri oleh perwakilan DPD dan DPC sebagai peninjau.

Pasal 12 Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah (Musda) adalah permusyawaratan tertinggi tingkat provinsi yang diadakan oleh DPD sekali dalam lima tahun.

(2) Musda diikuti oleh pengurus DPD dan anggota di Ibu Kota Provinsi dan sekitarnya.

(3) Agenda Musda adalah pemilihan dan pemberhentian Ketua DPD, evaluasi pelaksanaan program dan perumusan program DPD satu periode mendatang.


(4) Musda dapat dihadiri oleh perwakilan DPP dan DPC sebagai peninjau.

Pasal 13 Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang (Muscab) adalah permusyawaratan tertinggi di kabupatern/kota yang diadakan oleh DPC sekali dalam lima tahun.

(2) Muscab diikuti oleh DPC dan anggota di Ibu Kota Kab/Kota sekitarnya.

(3) Agenda Muscab adalah pemilihan dan pemberhentian Ketua DPC, evaluasi pelaksanaan program dan perumusan program DPC satu periode mendatang.

(4) Muscab dapat dihadiri oleh perwakilan DPD dan DPRt sebagai peninjau.

Pasal 14 Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting (Musran) adalah permusyawaratan tertinggi di kecamatan/setingkat sekali dalam lima tahun.

(2) Musran diadakan oleh DPRt yang diikuti oleh pengurus DPRt dan anggota di Ibu Kota Kecamatan/setingkat dan sekitarnya.

(3) Agenda Musran adalah pemilihan dan pemberhentian Ketua DPRt, evaluasi pelaksanaan program dan perumusan program DPRt satu periode berikutnya.

(4) Musran dapat dihadiri oleh perwakilan DPC sebagai peninjau.


BAB V RAPAT-RAPAT

Pasal 15 Rapat Kerja Nasional

(1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah rapat yang diadakan oleh DPP sekali setahun dan dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pengurus, dan perwakilan anggota tingkat Pusat.

(2) Agenda Rakernas adalah melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga, melakukan resuffle Dewan Pengurus tingkat Pusat (sesuai kebutuhan), memutuskan hal-hal penting yang tidak bisa menunggu Kongres, evaluasi program tahunan, dan perumusan program tahun berikutnya.

Pasal 16 Rapat Kerja Daerah

(1) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) adalah rapat yang diadakan oleh DPD sekali setahun dan dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pengurus, dan perwakilan anggota tingkat Daerah.

(2) Agenda Rakerda adalah melakukan resuffle Dewan Pengurus tingkat Daerah (sesuai kebutuhan), memutuskan hal-hal penting yang tidak bisa menunggu Musda, evaluasi program tahunan, dan perumusan program tahun berikutnya.

Pasal 17 Rapat Kerja Cabang


(1) Rapat Kerja Cabang (Rakercab) adalah rapat yang diadakan oleh DPC sekali setahun dan dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pengurus Cabang, dan perwakilan anggota tingkat Cabang.

(2) Agenda Rakercab adalah melakukan resuffle Dewan Pengurus Cabang (sesuai kebutuhan), memutuskan hal-hal penting yang tidak bisa menunggu Musyawarah Cabang berikutnya, evaluasi program tahunan, dan perumusan program tahun berikutnya.

Pasal 18 Rapat Kerja Ranting

(1) Rapat Kerja Ranting (Rakerting) adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekali setahun dan dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pengurus Ranting, dan perwakilan anggota Ranting.

(2) Agenda Rakerting adalah melakukan resuffle DPRt (sesuai kebutuhan), memutuskan hal-hal penting yang tidak bisa menunggu Musyawarah Ranting berikutnya, evaluasi program tahunan, dan perumusan program tahun berikutnya.

Pasal 19 Rapat Pleno

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka masing-masing tingkatan, diadakan sekali sebulan atau menurut kebutuhan, dan dihadiri oleh Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus masing-masing tingkatan.


(2) Agenda Rapat Pleno adalah memutuskan hal-hal penting yang tidak bisa menunggu pelaksanaan Rapat Kerja masing-masing tingkatan berikutnya, evaluasi program bulanan, dan perumusan program bulan berikutnya.

Pasal 20 Rapat Dewan Penasihat

(1) Rapat Dewan Penasihat adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Penasihat masing-masing tingkatan, diadakan sekali sebulan atau menurut kebutuhan, dan dihadiri oleh Dewan Penasihat masing-masing tingkatan.

(2) Agenda Rapat Dewan Penasihat adalah untuk memberikan pertimbangan, pandangan, nasihat, dan bantuan kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan program-program organisasi masing-masing tingkatan.

Pasal 21 Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus masing-masing tingkatan, diadakan sekali dua pekan atau menurut kebutuhan, dan dihadiri oleh Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus masing-masing tingkatan.

(2) Agenda Rapat Pimpinan adalah memutuskan hal-hal penting yang tidak bisa menunggu pelaksanaan Rapat Pleno berikutnya dan menyiapkan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Pleno berikutnya.


BAB VI ADMINISTRASI

Pasal 22 Surat-Surat

(1) Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka menggunakan Tahun Takwim dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

(2) Surat-surat resmi Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka mempergunakan tanggal, bulan, dan tahun Syamsiyah atau Miladiyah serta memulai dan mengakhiri surat-surat dengan “salam” (Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh) pada awal dan akhir surat.

(3) Surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka yang masuk dan keluar dicatat dengan tertib melalui sekretariat.

(4) Surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka yang masuk disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris kepada Ketua Umum/ Ketua/Sekretaris Jenderal/Sekretaris untuk didisposisikan kepada yang berkepentingan.

(5) Surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris. Dalam hal Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris berhalangan, maka surat-surat organisasi dapat ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris.


(6) Surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka mengenai keuangan organisasi ditandantangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara. Dalam hal Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara berhalangan, maka surat-surat mengenai keuangan organisasi dapat ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/Wakil Bendahara.

(7) Surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka yang bersifat teknis, internal, rutin dan/atau yang sifatnya tidak prinsipil, maka dapat ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris.

(8) Kode indeks surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka tata urutannya adalah sebagai berikut: nomor urut surat, kode eselon pimpinan (DPP/DPD/DPC/DPRt), kode organisasi (K4B), dan terakhir tahun pengeluaran surat. Misalnya, surat DPP kepada DPD perihal Undangan Kongres, maka tata urutan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Nomor : 010/DPP/K4B/2010 Tahun pengeluaran Nama organisasi Kode eselon Nomor surat

(9) Untuk surat-surat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka yang bersifat khusus seperti Surat Keputusan (SK) dan sejenisnya, maka tata urutan selengkapnya adalah sebagai berikut: nomor urut


surat, KEP (surat keputusan), kode eselon pimpinan (DPP/DPD/DPC/DPRt), kode organisasi (K4B), dan terakhir tahun pengeluaran surat nomor urut surat. Misalnya, SK DPP tentang ”Rekomendasi Calon Bupati Pasaman Barat”, maka tata urutan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Nomor : 011/KEP/DPP/K4B/2010

Tahun Nama organisasi Kode eselon Surat khusus Nomor surat

BAB VII PERBENDAHARAAN

Pasal 23 Perbendaharaan

(3) Seluruh harta kekayaan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dimanfaatkan sesuai tujuan organisasi dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus serta dilaporkan dalam musyawarah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

(4) Sesudah organisasi dinyatakan bubar, maka segala hak miliknya demi hukum dihibahkan kepada daerah.


BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional atau dapat dirubah dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan berlaku sampai dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional berikutnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25 Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan dengan peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pertama kali oleh Dewan Pendiri Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.




KOTO BALINGKA




Bagian 6

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT

KERUKUNAN KELUARGA KECAMATAN KOTO BALINGKA NO.001/KEP/DPP/K4B/2010

TENTANG STRUKTUR PERSONALIA

DEWAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN KELUARGA KECAMATAN KOTO BALINGKA

PERIODE 2010-2015

Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka

Menimbang : 1. Bahwa untuk efektifitas jalannya

organisasi Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dipandang perlu menetapkan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Periode 2010-2015;

2. Bahwa nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu mengemban amanah sebagai Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Periode 2010-2015;


Mengingat : 1. Dasar Perjuangan Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka;

2. Anggaran Dasar Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka;

3. Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka;

Memperhatikan : Rapat Pleno Dewan Pendiri, Dewan

Penasihat Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat tanggal 10 Oktober 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetetapkan : Pertama : Menetapkan Struktur Personalia Dewan

Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Periode 2010-2015;

Kedua : Mengangkat nama-nama terlampir sebagai

Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Periode 2010-2015;

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-

masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan;


Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KOTO BALINGKA




LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT

KERUKUNAN KELUARGA KECAMATAN KOTO BALINGKA NO.001/KEP/DPP/K4B/2010

TENTANG STRUKTUR PERSONALIA

DEWAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN KELUARGA KECAMATAN KOTO BALINGKA

PERIODE 2010-2015

DEWAN PENASIHAT PUSAT

Ketua: H.M. Yunan Lubis, SH., MH

Wakil Ketua: Suparman

Anggota: Tini Andriani

DEWAN PENGURUS PUSAT

Ketua Umum: Harapan Martondi Lubis, SH

Ketua: Muhammad Gontar Lubis

Ketua: Muhammad Yazid


Sekretaris Jenderal: Drs. Maneger Nasution, MA

Wakil Sekretaris Jenderal: Suryadi

Wakil Sekretaris Jenderal: Diani Hayati

Bendahara Umum: Torkis Nasution

Bendahara: Muhammad Taufan

DEPARTEMEN DAN LEMBAGA

Departemen Keagamaan: Sardan

Departemen Pendidikan: Dra. Nur Aisyah

Pemberdayaan Ekonomi: Efriyadi

Departemen Pemuda, Olah Raga, dan Seni Budaya: Toras

Departemen Pemberdayaan Ibu dan Perlindungan Anak: Hartati

Lembaga Bantuan Hukum: Lona Degesya, SH

Departemen Hubungan Masyarakat: Torus MG Rahmat




KOTO BALINGKA




Bagian 7

Job Discription Pengurus Dewan Pengurus Pusat

Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Periode 2010-2015

A. Dewan Penasihat Pusat

1. Ketua (HM. Yunan Lubis, SH., MH)

(1) Memimpin rapat-rapat Dewan Penasihat Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(2) Memberikan nasihat, bimbingan, dan batuan kepada Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam pelaksanaan tujuan dan usaha organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

(3) Melimpahkan tugas dan wewenang Ketua Dewan Penasihat kepada Wakil Ketua Dewan Penasihat apabila Ketua Dewan Penasihat berhalangan.

(4) Bertanggung jawab kepada Kongres.


2. Wakil Ketua (Suparman)

(1) Mewakili Ketua Dewan Penasihat memimpin rapat-rapat Dewan Penasihat Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka apabila Ketua Dewan Penasihat berhalangan.

(2) Bersama Ketua Dewan Penasihat memberikan nasihat, bimbingan, dan batuan kepada Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam pelaksanaan tujuan dan usaha organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

(3) Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Penasihat apabila Ketua Dewan Penasihat berhalangan.

(4) Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Panasihat.

3. Anggota (Tini Andriani)

(1) Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penasihat memberikan nasihat, bimbingan, dan batuan kepada Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka dalam pelaksanaan tujuan dan usaha organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

(2) Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Panasihat.


B. Dewan Pengurus Pusat (DPP)

1. Ketua Umum (Harapan Martondi Lubis, SH)

(1) Memimpin organisasi secara umum baik kedalam maupun keluar sesuai dengan dasar perjuangan, tujuan, visi, dan misi organisasi.

(2) Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi serta program kerja DPP Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka (K4B).

(3) Memimpin rapat-rapat DPP Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka.

(4) Menandatangani surat-surat organisasi bersama Sekretaris Jenderal.

(5) Bersama Bendahara Umum menggalang donasi dana untuk pembiayaan organisasi dan menandatangani surat-surat organisasi yang berkenaan dengan keuangan.

(6) Melimpahkan tugas dan wewenang Ketua Umum kepada Ketua sesuai pembidangannya apabila Ketua Umum berhalangan.

(7) Bertanggung jawab kepada Kongres.

2. Ketua-Ketua

(1) Ketua (Muhammad Gontar Lubis)

(a) Membantu Ketua Umum memimpin DPP K4B secara umum baik kedalam maupun keluar sesuai dengan dasar perjuangan, tujuan, visi, dan misi organisasi.


(b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan program kerja departemen keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga dan seni budaya, dan departemen hubungan masyarakat DPP K4B.

(c) Memimpin rapat-rapat DPP K4B yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

(d) Menandatangani surat-surat organisasi yang berkaitan bidangnya bersama Sekretaris Jenderal apabila Ketua Umum berhalangan.

(e) Menandatangani surat-surat organisasi yang berkenaan dengan keuangan bersama Bendahara Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

(f) Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Umum sesuai pembidangannya apabila Ketua Umum berhalangan.

(g) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(2) Ketua (Muhammad Yazid)

(a) Membantu Ketua Umum memimpin DPP K4B secara umum baik kedalam maupun keluar sesuai dengan dasar perjuangan, tujuan, visi, dan misi organisasi.

(b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan program kerja departemen ekonomi, pemberdayaan ibu dan perlindungan anak, dan lembaga bantuan hukum DPP K4B.

(c) Memimpin rapat-rapat DPP K4B yang berkaitan dengan bidang tugasnya.


(d) Menandatangani surat-surat organisasi yang berkaitan dengan bidangnya bersama Sekretaris Jenderal apabila Ketua Umum berhalangan.

(e) Menandatangani surat-surat organisasi yang berkenaan dengan keuangan bersama Bendahara Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

(f) Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Umum sesuai pembidangannya apabila Ketua Umum berhalangan.

(g) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3. Sekretaris Jenderal (Drs. Maneger Nasution, MA)

(1) Bersama Ketua Umum memimpin DPP K4B secara umum baik kedalam maupun keluar sesuai dengan dasar perjuangan, tujuan, visi, dan misi organisasi.

(2) Memimpin administrasi dan kesekretariatan DPP K4B.

(3) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal DPP K4B.

(4) Menandatangani surat-surat organisasi bersama Ketua Umum.

(5) Melimpahkan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal kepada Wakil Sekretaris Jenderal sesuai pembidangannya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

(6) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.


4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

(1) Wakil Sekretaris Jenderal (Suryadi)

(a) Membantu Sekretaris Jenderal memimpin administrasi DPP K4B.

(b) Bersama Ketua (Muhammad Gontar Lubis) mengkoordinir pelaksanaan tugas dan program kerja departemen keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga dan seni budaya, dan departemen hubungan masyarakat DPP K4B.

(c) Melaksanakan pembuatan dan penyebaran surat-surat, serta membuat absensi dan notulensi rapat-rapat DPP K4B.

(d) Menandatangani surat-surat organisasi bersama Ketua Umum apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

(e) Melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal sesuai pembidangannya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

(f) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Wakil Sekretaris Jenderal (Diani Hayati)

(a) Membantu Sekretaris Jenderal memimpin administrasi dan kesekretariatan DPP K4B.

(b) Bersama Ketua (Muhammad Yazid) mengkoordinir pelaksanaan tugas dan program kerja departemen ekonomi,


pemberdayaan ibu dan perlindungan anak, dan lembaga bantuan hukum DPP K4B.

(c) Melaksanakan pembuatan buku induk keanggotaan DPP K4B.

(d) Menandatangani surat-surat organisasi bersama Ketua Umum apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

(e) Melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal sesuai pembidangannya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.

(f) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

5. Bendahara Umum (Torkis Nasution)

(1) Membantu Ketua Umum memimpin DPP K4B.

(2) Memimpin pelaksanaan program pendanan DPP K4B.

(3) Membuat laporan keuangan DPP K4B (tahunan, semesteran, dan bulanan) dan menyampaikannya pada acara-acara organisasi.

(4) Menandatangani surat-surat organisasi bersama Ketua Umum dalam hal keuangan/pendanaan.

(5) Bersama Ketua Umum membuka rekening bank atas nama organisasi.

(6) Melimpahkan tugas dan wewenang Bendahara Umum kepada Bendahara apabila Bendahara Umum berhalangan.

(7) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.


6. Bendahara (Muhammad Taufan)

(1) Membantu Bendahara Umum melaksanakan program pendanan DPP K4B.

(2) Melaksanakan pembukuan keuangan organisasi.

(3) Menyiapkan laporan keuangan DPP K4B (tahunan, semesteran, dan bulanan) untuk disampaikan pada acara-acara organisasi.

(4) Melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Umum apabila Bendahara Umum berhalangan.

(5) Bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

7. Departemen/Lembaga

(1) Merencanakan program-program organisasi pada masing-masing departemen/lembaga.

(2) Melaksanakan program-program organisasi sesuai dengan program masing-masing Departemen/Lembaga.

(3) Berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal yang membidangi.


Bagian 8

Program Kerja Dewan Pengurus Pusat

Kerukunan Keluarga Kecamatan Koto Balingka Periode 2010-2015

1. Departemen Keagamaan

(1) Melaksanakan pengajian-pengajian rutin bagi anggota.

(2) Melaksanakan pembinaan-pembinaan keagamaan bagi anggota.

(3) Melaksanakan syi’ar dan peringatan hari-hari besar Islam.

(4) Mendirikan atau membantu rumah ibadah. (5) Melaksanakan dakwah Islam lainnya.

2. Departemen Pendidikan (1) Menyelenggarakan lembaga pendidikan. (2) Melakukan pendidikan-pendidikan keterampilan

bagi anggota. (3) Memberikan beasiswa pendidikan bagi putra-putri

anggota yang berprestasi. (4) Memberikan beasiswa pendidikan bagi putra-putri

daerah yang berprestasi. (5) Melaksanakan pendidikan lainnya.


3. Departemen Pemberdayaan Ekonomi (1) Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi

anggota. (2) Mendirikan dan memberdayakan lembaga

keuangan mikro syari'ah dan koperasi. (3) Menerima dan menyalurkan zakat, infaq,

shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). (4) Mengembangkan ekonomi daerah.

4. Departemen Pemuda, Olah Raga, dan Seni Budaya (1) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepemudaan

bagi keluarga anggota. (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan olah raga. (3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan seni budaya. (4) Melakukan perlombaan olahraga dan seni budaya

secara rutin. 5. Departemen Pemberdayaan Ibu dan Perlindungan Anak (1) Melaksanakan program pemberdayaan dan

pembinaan ibu bagi anggota. (2) Melaksanakan pembinaan dan perlindungan anak

bagi anggota. (3) Melakukan pembinaan dan pelatihan keluarga

sakinah bagi anggota. (4) Melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan

bagi ibu.


6. Departemen Hubungan Masyarakat (1) Melakukan komunikasi efektif baik ke dalam

maupun keluar organisasi. (2) Menyebarluaskan kebijakan, kegiatan, dan

undangan organisasi kepada pihak terkait. (3) Melaksanakan kunjungan organisasi dan

memberikan bantuan sosial bagi anggota yang mendapat suka/kegembiraan dan santunan bagi anggota yang mendapat duka/musibah.

(4) Membantu korban bencana alam, fakir, dan miskin.

(5) Menerbitkan media informasi organisasi. 7. Lembaga Bantuan Hukum

(1) Memberikan pendidikan hukum bagi anggota agar memahami kewajiban dan hak hukumnya.

(2) Memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi anggota yang menghadapi persoalan hukum.

(3) Memberikan advokasi bagi daerah di bidang kesehatan, lingkungan, dan di bidang sosial kemasyarakatan.

profil k4b

Documents