1

PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

Khomsun Masyhadi

221 08 021

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

2016

2

i

PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

Khomsun Masyhadi

221 08 021

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

2016

ii

iii

iv

v

vi

vii

MOTTO

الح وال خذ على محافظة على ال صلح جديد قديم الص

Artinya: “Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru

yang lebih baik”

Tak ada yang tak mungkin, bila kita yakin

viii

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas

dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat

dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa

bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat

dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan

penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

2. Ayahanda dan Ibunda tercinta & tersayang yang telah membesarkan dan

mendidikku dengan penuh cinta dan kesabaran serta ikhlas-tulus memberikan

dukungan dan doa restunya kepada penulis.

3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini

telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan

mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai

harganya, agar saya menjadi lebih baik.

4. Kakak-kakak saya, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum

dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran

semangat yang menggebu.

5. Teman, sahabat dan sejawat tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan

kalian semua tak kan mungkin aku sampai di sini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu

pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

ix

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiqnya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam kami haturkan kepada

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke

jalan kebenaran dan keadilan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi

syarata guna untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Adapun judul skripsi ini

adalah “PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA MENURUT

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN TINGKIR LOR,

KECAMATAN TINGKIR, KOTA SALATIGA”

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah

memberikan dukungan moril maupun meteriil. Dengan penuh kerendahan hati,

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rahmat Hariyadi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Salatiga

2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga.

3. Bapak Sukron Ma’mun, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-

Syakhshiyyah IAIN Salatiga

4. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah

berkenan secara ikhlas dan sabar meluangakan waktu serta mencurahkan

pikiran dan tenaganya memberi bimbingan dan pengarahan yang sangat

berguna sejak awal proses penyusunan dan penulisan hingga terselesaikannya

skripsi ini.

x

5. Seluruh Dosen Fakultas Syaria’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah IAIN

Salatiga yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

dan pelayanan hingga studi ini dapat selesai.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril

maupun spiritual serta yang senantiasa berkorban dan berdoa demi tercapainya

cita-cita.

7. Warga masyarakat Kelurahan Tingkir Lor selaku responden yang berkenan

membantu penulis dalam melakukan penelitian dalam hal wawancara.

8. Sejawat-sejawat Mapala MITAPASA, FORSA MITAPASA dan sahabat-

sahabat semua yang telah membantu memberikan dukungan dalam

penyelesaian skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah

membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal mereka diterima sebagai amal ibadah oleh Allah SWT serta

mendapatkan balasan myang berlipat ganda amien. Penulis sadar bahwa dalam

penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnan. Oleh karena

itu, dengan kerendahan hati penulis mohon saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya dan

memberikan sumbangan bagi pengetahuan dunia pendidikan. Amien ya robbal

‘alamien.

Salatiga, 3 Februari 2016

Yang menyatakan

Khomsun Masyhadi

NIM : 221 08 021

xi

ABSTRAK

Masyhadi, Khonsun. 2016. Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut

Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga). Skripsi Fakultas Syari’ah. Jurusan Ahwal

Al-Syakhshiyyah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Pembimbing : Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.

Kata Kunci: Pernikahan di Depan Jenazah dan Perspektif Hukum Islam.

Penelitian tentang terjadinya pelaksanaan akad nikah di depan jenazah

yang terjadi di warga masyarakat Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota

Salatiga adalah ditujukan kepada warga masyarakat yang posisinya melakukan

proses akad nikah (pernikahan) di depan jenazah orang tuanya. Adapun

permasalahan yang akan dikaji yakni: bagaimana pelaksanaan akad nikah di

depan jenazah orang tua yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga? bagaimana landasan pernikahan di depan jenazah orang

tua yang dilakukan di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?

dan apakah pelaksanaan akad nikah di depan jenazah sudah sesuai dengan Hukum

Islam?

Adapun hasil penelitian dapat dipaparkan peneliti, sebagai berikut:

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tetap berpegang teguh pada syar’i

dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para

ahli fiqh. Hal ini, terlihat dengan adanya ijab dan qabul yang tetap

dilaksanakan oleh masyarakat serta terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai

ajaran Islam. Pernikahan tersebut telah mendapat ijin dari KUA Tingkir meskipun

hanya via telepon. Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak

ditemukan adanya penyimpangan terhadap syar’i sebab jenazah dalam

pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali

maupun saksi.

Adapun alasan yang mendasar dilaksanakan akad nikah di depan

jenazah orang tua adalah sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua;

ada amanah atau pesan terakhir/wasiat almarhum untuk menikahkan anaknya

sebelum meninggal dunia dengan mendasarkan pada kaidah ushul fiqih yakni

riwayat rasulullah shallallahu ‘alaihu wasallam bersabda: “Wahai Ali, ada tiga

perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya,

jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang

sekufu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan). Sedangkan dari sisi normatifnya

masyarakat setempat tidak pernah merasakan hal ini sebagai sebuah aib bagi

pelakunya. Yang menjadi landasan adalah kaidah yang mengatakan bahwa “Tidak

dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman).”

Pernikahan di depan jenazah orang tua, hukumnya mubah (boleh

dilakukan karena dalam pelaksanaan tersebut seperti halnya pernikahan dalam

Islam, yaitu rukun dan syarat sah pernikahan terpenuhi).

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN BERLOGO ................................................................................. ii

HALAMAN DEKLARASI .............................................................................. iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ....................................................... iv

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ............................................................... v

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... vi

MOTTO ........................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................ viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

ABSTRAK ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Fokus Penelitian ................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 5

E. Penegasan Istilah .................................................................. 6

F. Telaah Pustaka ..................................................................... 8

G. Kerangka Teoritik ................................................................ 12

H. Metode Penelitian ................................................................ 13

I. Sistematika Penulisan .......................................................... 18

xiii

BAB II KAJIAN PUSAKA

A. Pernikahan ........................................................................... 19

1. Definisi Nikah................................................................ 19

2. Dasar Hukum Pernikahan .............................................. 21

3. Hukum Pernikahan ........................................................ 22

B. Akad Nikah .......................................................................... 24

1. Pengertian Akad Nikah dan Dasar Hukum.................... 24

2. Syarat dan Rukun Akad Nikah ...................................... 26

C. Bentuk-bentuk Nikah Terlarang Dalam Islam ..................... 28

D. Teori-teori Ushul Fiqh Dalam Hukum Islam ....................... 36

E. Ruang Lingkup Pembahasan Ushul-Fiqh dan Fiqh ............. 37

F. Adat Istiadat (‘urf) Dalam Perspektif Hukum Islam ........... 41

G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di

Depan Jenazah Orang Tua ................................................... 47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tingkir Lor ........................... 50

B. Penyajian Data ..................................................................... 63

1. Pelaksanaan Akad Nikah di Depan Jenazah Orang

Tua di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga.................................................................. 63

2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan di Depan

Jenazah Orang Tua di Kelurahan Tingkir Lor,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ................................. 70

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di

Depan Jenazah Orang Tua di Kelurahan Tingkir

Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ......................... 72

xiv

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Akad Nikah Depan Jenazah Orang Tua di

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga .................................................................................. 76

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Depan Jenazah Orang

Tua di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga ........................................................................ 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 92

B. Saran ....................................................................................... 94

C. Penutup ................................................................................... 95

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk ...................................................................... 54

Tabel 3.2 Data Penduduk Menurut Agama ........................................................ 55

Tabel 3.3 Data Tingkat Pendidikan Terakhir ..................................................... 55

Tabel 3.4 Susunan Pengurus LPMK Periode Tahun 2015-2018 ....................... 57

Tabel 3.5 Data Kepengurusan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga

(RT) Kelurahan Tingkir Lor .............................................................. 58

Tabel 3.6 Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Tingkir Lor

Masa Bakti Tahun 2013-2016 ............................................................ 60

Tabel 3.7 Data Mata Pencaharian ...................................................................... 62

Tabel 3.8 Daftar Nama Masjid dan Mushola ..................................................... 63

xvi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang bersifat umum dan berlaku

bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun

tumbuh-tumbuhan. Agar manusia tidak bebas berbuat menurut kehendak

nafsunya seperti binatang, bebas bergaul dengan lawan jenisnya, maka

diperlukan adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang dikenal dengan istilah pernikahan.

Terkait dengan persoalan pernikahan, setiap masyarakat pasti memiliki

adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat

dalam sebuah pernikahan. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi

pelaksanaan pernikahan yang terdiri dari beberapa aturan yang harus

dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi

pernikahan adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan.

Misalnya seperti pada prosesi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan

masyarakat Jawa pada umumnya, dimana dalam prosesi pernikahan

masyarakat Jawa disuguhi oleh adat-istiadat yang menimbulkan beragam

kontroversi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pernikahan mayit

(http://glesyer.wordpress.com/2010/07/13/hukum-nikah-di-depan-jenazah/diakses

pada 9 februari 2016, jam 19.00 WIB).

Pernikahan mayit adalah sebuah tradisi pernikahan adat dalam

suatu masyarakat tertentu, biasanya model pernikahan adat ini dilakukan

sebelum mayat dikebumikan dan proses pelaksanaan pernikahan ini dilakukan

di dekat jenazah. Akad nikah di depan mayat terjadi apabila seorang laki-laki

2

yang telah melakukan peminangan kepada seorang gadis dan menentukan hari

dan tanggal pernikahan (perjanjian pernikahan), namun sebelum hari dan

tanggal tersebut tiba, orang tua dari pihak laki-laki meninggal dunia. Adapun

alasan tentang pelaksanaan prosesi pernikahan di dekat jenazah adalah

sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua.

Model pernikahan di depan jenazah ini hingga sekarang masih

dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir Kota Salatiga yang masih memegang kuat tradisi tersebut.

Pernikahan di depan jenazah ini terlaksana apabila terjadi sebuah peristiwa

yang menurut orang Jawa bilang adalah peristiwa Kerubuhan Gunung.

Istilah ini diperuntukkan kepada pasangan yang telah melakukan

pertunangan dan sudah bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan

pada waktu yang telah ditentukan, namun ternyata dalam waktu yang (relatif)

bersamaan ada anggota keluarga yang meninggal dalam hal ini orang tua

(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/diakses pada 9 Februari 2016).

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa masyarakat

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, mayoritas

beragama Islam sehingga sistem pernikahan seharusnya menurut Islam.

Namun dalam kenyataannya masih banyak yang tidak melakukan pernikahan

secara Islam, tetapi masih banyak yang mengikuti dan mentaati sistem

pernikahan adat. Nikah di depan mayat di atas dari berbagai segi

terdapat perbedaan dengan sistem pernikahan Islam. Apabila pernikahan

tersebut sudah terjadi, maka kedua mempelai yang akan menikah melakukan

beberapa serangkaian tata cara pernikahan, seperti: 1) melaksanakan Ijab

3

Kabul sebagaimana yang telah direncanakan semula. Hal ini dikarenakan

pemahaman dan keyakinan terhadap sebuah adat istiadat yang berbeda.

2) Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Meski waktu pernikahan

sudah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, apabila hal tersebut

dihadapkan dengan peristiwa di atas, maka sebagian masyarakat ada yang

mengambil langkah untuk menunda pernikahan hingga berganti tahun

menurut kalender Jawa. 3) Memutuskan pertunangan untuk sementara

waktu. Hal ini dilakukan ketika Kerubuhan Gunung diikat kembali setelah

40 hari atau setelah satu tahun kematian. 4) Menyelenggerakan pernikahan

sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan dikebumikan.

Pernikahan di depan jenazah menimbulkan kontradiksi dalam

pelaksanaannya dengan hukum pernikahan Islam, di mana jenazah yang

identik dengan kematian dan berkaitan dengan kesedihan, sementara

pernikahan itu mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan tidak

seharusnya disatukan (http://tausyiah275.blogsome.com/2009/08/11/menikah-

di-depan-jenazah-ajaran-siapa-itu/diakses pada, Minggu 1 Februari 2016, jam

16.30 WIB). Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu

memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau

memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya hingga

diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat

bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan. Selain itu, tradisi

ini juga bersinggungan dengan perintah agama perihal kematian, yaitu

4

ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan

mengubur jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

أسرعوا بالنازة فإن تك صالة : عن النبي ص: قال عن أبي هريرة, ضي الله عنه,مون ها وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ر ت قد فخي

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW

bersabda: percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang

yang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan,

dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau

hindarkan kejelekan itu darimu. Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Al-Bukhari, nomor hadits 1315(Al-Mundziri, 2001:267).

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan pernikahan di depan

jenazah, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dengan menggunakan

kaidah (العادةمحكمة) agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan ke

dalam adat shahih yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan

sebuah pertimbangan hukum atau adat fasid yang harus dieliminasi karena

kemafsadatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong mengkaji lebih

lanjut tentang “PERNIKAHAN DI DEPAN JENAZAH ORANG TUA

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi di Kelurahan Tingkir

Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya bagi

peneliti untuk membuat sebuah rumusan masalah yang nantinya dapat

memudahkan peneliti dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap

5

kasus tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum

dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang

terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?

2. Bagaimana landasan pernikahan di depan jenazah orang tua yang dilakukan

di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di depan jenazah

orang tua di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan tujuan

yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian, untuk memperoleh gambaran

secara mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah di depan jenazah yang

terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

2. Untuk mengetahui landasan pernikahan di depan jenazah di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di depan

jenazah orang tua di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis

maupun praktis, antara lain:

6

1. Manfaat teoritis

a) Penelitian ini semoga dapat memberikan konstribusi positif bagi para

akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang

pernikahan di dekat jenazah orang tua dalam perspektif hukum Islam.

b) Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan

untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini

dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

2. Manfaat praktis

a) Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang

berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan di dekat

jenazah orang tuanya.

b) Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya

bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya

mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang

bersangkutan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu

penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas.

Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Pernikahan di Depan Jenazah

Pernikahan adalah suatu ibadah dan suatu perjanjian suci yang

kuat dan kokoh untuk hidup bersama yaitu, di antara seorang lelaki

dengan seorang wanita, secara sah menurut agama Islam dan

7

membentuk sebuah keluarga yang kasih-mengasihi, yang lebih tepat

sebuah keluarga “sakinah mawaddah wa rahmah” yang diidamkan

sebuah keluarga.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan

membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang

laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom

(Rasjid,tanpa tahun:374). Oleh karena itu, dalam pernikahan ini sangat

memerlukan kepastian hukum, yang mana telah diatur dalam agama

Islam dan juga Undang-undang Keluarga. Dalam hal ini terjadinya

suatu akad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah

diadakan alat-alat buktinya, sebagai suatu kemaslahatan yang akan

datang, jika terjadi sesuatu perkara yang tidak diinginkan.

Selain itu, pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat

penting dan suatu sejarah dalam kehidupan masyarakat, sebab

pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan lelaki bakal

mempelai saja, tetapi juga orang tua. Kedua belah pihak, sudara-

saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dengan tidak

mengesampingkan unsur-unsur yang terlibat dalam lingkupnya, karena

satu sama lain saling ikut melengkapi demi terciptanya keharmonisan

hidup.

Pernikahan di depan jenazah adalah merupakan tradisi pernikahan

atau akad nikah yang dilakukan di dekat jenazah (orang tua mempelai),

dan pernikahan ini biasanya dilakukan sebelum mayat dikebumikan.

8

2. Perspektif Hukum Islam

a. Perspektif

Yaitu gambaran suatu hal yang tidak dapat kita temukan dalam hal ini

kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari diambil dari

kebiasaan/tradisi.

b. Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah batasan-batasan yang diberikan

terhadap hukum Islam untuk mendapatkan pengertian mengenai

hukum Islam. Definisi hukum Islam pada umumnya disamakan

dengan syariat Islam, dalam hal ini biasa disebut syariat. Secara

etimologi, syariat berarti jalan, sedangkan dari segi bahasa syariat bisa

bermakna sebagai hukum yang diadakan oleh Allah SWT.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan

pernikahan di depan jenazah orang tua menurut perspektif hukum Islam

adalah tinjauan hukum positif dalam hal ini hukum Islam terhadap adanya

prosesi akad nikah yang dilakukan di dekat jenazah (orang tua mempelai) dan

pernikahan ini biasanya dilakukan sebelum mayat dikebumikan.

F. Telaah Pustaka

Hal yang membedakan studi ini berbeda adalah berusaha mengupas

mengenai pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua, alasan

dilakukannya pernikahan di depan jenazah orang tua serta pandangan hukum

Islam terhadap pernikahan di depan jenazah orang tua yang terjadi di

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

9

Penelitian serupa telah dilakukan Siti Aminah (2007) Mahasiswa

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik

Ibrahim dengan judul “Tradisi Kawin Mayit” studi tentang pandangan tokoh

masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong

penelitian studi kasus (case study), adapun sifat dari penelitian ini adalah

deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan

pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang

diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah adalah bahwa para tokoh

masyarakat di Kecamatan Lumajang berbeda pendapat seputar tradisi

kawin mayit tersebut. Golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi

kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Golongan

kedua, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena

selain pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Golongan ketiga,

pelaksanaan tradisi kawin mayit tergantung situasi dan kondisi dalam

masyarakat. Jadi apabila pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi

negatifnya dari pada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk

tidak dilakukan. Begitupula sebaliknya.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2008) Mahasiswa

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik

Ibrahim dengan judul “Tradisi Kaboro Co’i Pada Perkawinan Masyarakat

Bima Perspekktif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”. Metode

10

penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan sifat penelitiannya adalah

deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan

observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh

dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya

diperoleh sebuah kesimpulan bahwa tradisi Kaboro Co’i yaitu faktor

pertama adalah faktor kekeluargaan/kekerabatan dan faktor kedua karena

faktor adat kebiasaan yang merupakan warisan budaya dan menjadi jati

diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan

Bima. Tradisi Kaboro Co’i pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan

yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Dan di

sana juga ada saling keterkaitan antar keduanya (Tradisi Kaboro Co’i) sama

menjadi sesuatu yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara

umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang wajib dilakukan.

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian

yang akan kami teliti yakni tentang kedudukan sebuah tradisi perkawinan

adat dalam tinjauan hukum perkawinan Islam dan kaidah Al-Adatu

Muhakkamat, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan

pada pernikahan di depan jenazah orang tua menurut perspektif hukum Islam.

Jadi hukum pernikahan Islam dan kaidah Al-Adatu Muhakkamat dijadikan

pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut dan membedah

status hukum dari pernikahan di depan jenazah orang tua yang hingga saat

ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Tinjauan seperti inilah yang

11

membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis

sebelumnya. Dengan adanya beberapa perbedaan ini, peneliti menganggap

cukup untuk membuktikan orisinilitas skripsi ini.

Dengan demikian, penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tema

tentang “Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua” benar-benar belum pernah

dikaji dalam bentuk kajian ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

meneliti dan mengangkat kasus tentang “pernikahan di depan jenazah orang

tua menurut perspektif hukum Islam yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.” dalam bentuk skripsi.

Perlu penulis tegaskan, bahwa permasalahan yang penulis teliti ini

belum pernah diteliti, akan tetapi perspektif atau tinjauan yang digunakan

berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Di sini, penulis mencoba

meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu

mengadakan penelitian di lingkungan Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

memiliki perbedaan secara geografis, historis dan budaya pada lingkungan

masyarakat.

Perbedaan yang lain adalah terletak pada obyek penelitiannya,

penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Responden dalam

penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku pernikahan di depan jenazah

orang tua yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga.

12

G. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan fenomena yang umum dan lazim terjadi dalam

masyarakat. Tetapi fenomena ini menjadi menarik ketika dihadapkan pada

suatu kasus tertentu, misalnya kasus seperti yang penulis teliti di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga yaitu pernikahan di depan

jenazah orang tua. Meskipun persoalan ini sangat menarik, namun

berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan belum ada buku-buku yang

mengangkat dan mengkaji tentang “pernikahan di depan jenazah orang tua”.

Pernikahan di depan mayat adalah salah satu bentuk tradisi atau adat kebiasan

(‘urf) yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh kelompok masyarakat

tertentu. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus terhadap adat kebiasan

(‘urf), maka secara otomatis yang menjadi acuan umum atau landasan teori

dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan tentang nikah dan adat-

kebiasaan (‘urf).

Ajaran Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah,

apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan

rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab

I, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

(Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 1990:1).

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan,

yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan menjadi

13

sah dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka

perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada. Syarat dan rukun dalam

akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada

dalam suatu perkawinan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah

sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian

dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu,

persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain,

persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah.

Akad nikah merupakan hal yang mutlak atau harus dilakukan dalam

suatu perkawinan. Akan tetapi tidak semua akad nikah dapat dianggap benar

menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru dianggap benar dan sah

jika memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari’at Islam. Namun

begitu dalam hal-hal tertentu masih terdapat perbedaan pendapat di antara

para ulama fiqh. Mengenai sahnya nikah para ulama mazhab sepakat bahwa

pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang meliputi ijab

dan qabul antara perempuan yang dilamar (wakil atau wali) dengan lelaki

yang melamarnya atau wakilnya (Mughniyah, 2002:309).

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu cara

mendekati masalah yang sedang diteliti apakah sesuatu itu baik/buruk,

benar/salah berdasarkan norma yang berlaku (Sumitro, 1990:54).

14

Pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat

fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk

memahami hukum yang berlaku di masyarakat. (Soekanto,1988:4-5)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (field research)

yaitu suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan

penelitian pada obyek yang dibahas (Erna W. Muchtar, 2000:79).

Tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku dan tindakan (Moleong, 2007:6)

2. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian

penulis menggunakan subyek penelitian berupa populasi (Arikunto,

1997:115). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga

masyarakat Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

Yang akan diteliti adalah warga masyarakat yang posisinya melakukan

proses akad nikah (pernikahan) di dekat jenazah orang tuanya.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk menperoleh beberapa jenis data

dengan teknik komunikasi secara langsung (Surakhmad, 1990:174).

Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai

pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah

warga masyarakat Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota

Salatiga. Untuk mendapatkan data mengenai realita terjadinya

pernikahan di dekat jenazah orang tuanya.

15

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data

monografi Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga,

jumlah warga yang pernah melakukan pernikahan di dekat jenazah

orang tua dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah

satu pelengkap dalam memperoleh data.

c. Studi pustaka

Yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis, berupa:

catatan, buku- buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya (Amirin,

1990:135).

4. Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka

dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai

sumber yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari

pustaka dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh

dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok

serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dipahami, maka dalam hal

ini penulis menggunakan analisa data sebagai berikut:

a. Deduktif

Apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam

suatu kelas antar jenis, berlaku juga untuk semua peristiwa yang

termasuk dalam kelas/jenis itu. Dalam arti apa yang berlaku pada suatu

yang bersifat umum berlaku juga pada sesuatu yang sejenis (Hadi,

1991:42).

16

b. Komparatif

Yaitu cara pembahasan dengan mengadakan analisis

perbandingan antara beberapa pendapat, kemudian diambil suatu

pengertian/kesimpulan yang memiliki faktor-faktor yang ada

hubungannya dengan situasi yang diselidiki dan dibandingkan antara

suatu faktor dengan faktor yang lain (Surachmad, 1978:135).

c. Kualitatif

Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2002:45).

Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga

komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses

siklus.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 yakni:

a. Sumber data primer

Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang

baru/mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui

maupun mengenai suatu gagasan/ide, mencakup undang-undang, buku,

disertasi/tesis dll (Soekanto & Namudji, 1985:13).

Sumber data primer yang dipakai dalam penulisan ini adalah

penjelasan yang didapat dari wawancara terhadap warga masyarakat

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tentang

pernikahan di dekat jenazah orang tuanya.

17

b. Sumber data sekunder

Yakni bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, antara lain rancangan undang-undang, hasil

penelitian, yurisprudensi, dll (Soekanto & Namudji, 1985:13).

Data-data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah

Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

tentang pernikahan di dekat jenazah orang tuanya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah terkumpulnya data-data yang telah diperoleh dari buku dan

dokumen maupun data dari lapangan, maka peneliti melakukan

pengecekan data yaitu dengan cara mengadakan perbandingan antara buku

dengan buku, buku dengan wawancara atau sebaliknya maupun

wawancara dengan wawancara. Tujuannya ialah untuk mendapatkan

kevalidan data dan meminimalkan resiko kekeliruan.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan penulis mencari tema yang hendak

diteliti dan mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan

untuk dipelajari. Kemudian mengembangkannya menjadi suatu

permasalahan yang menarik untuk diteliti. Dengan bermodalkan data yang

ada, dilanjutkan dengan observasi dan wawancara di lapangan yang

bertujuan mensinkronkan data yang ada dengan fakta yang terjadi di

lapangan. Setelah data dokumen dan data lapangan terkumpul maka

dilanjutkan dengan penyusunan hasil penelitian yang telah dilakukan

untuk menjadi sebuah karya tulis/skripsi.

18

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum dalam penulisan skripsi ini terbagi dari beberapa bagian

pembahasan teoritis dan pembahasan empiris dari dua pokok pembahsan

tersebut kemudian penulis jabarkan menjadi lima bab. Adapun perinciannya,

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, penegasan istilah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka tentang Pernikahan meliputi; tentang pengertian

pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, larangan melakukan pernikahan.

Akad Nikah meliputi; tentang akad nikah dan dasar hukumnya, syarat dan

rukun akad nikah, bentuk-bentuk nikah yang terlarang, teori ushul fiqh,

pandangan ulama.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang warga masyarakat

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga; pelaksanaan akad

nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga; faktor-faktor terjadinya pernikahan di

depan jenazah orang tua, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di

depan jenazah orang tua.

Bab IV Analisis Data, berisi tentang pelaksanaan akad nikah di

depan jenazah orang tua yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga; faktor terjadinya pernikahan di depan jenazah orang

tua, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di depan jenazah orang tua.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah

dibahas, saran-saran.

19

19

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Definisi Nikah

Pernikahan menurut istilah Ilmu Fiqh dipakai perkataan ” نكح”

dan perkataan “ نكح ” .”زوج” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya

dan arti kiasan, arti yang sebenarnya dari “nikah” ialah “ ضم” yang

berarti mengumpulkan, memegang, mengenggam, menyatukan,

menggambungkan, menyandarkan, merangkul (Munawwir, 1984:887).

Sedangkan “ المع” yang berarti mengumpulkan, menghimpun,

menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun (Munawwir,

1984:225). Sedangkan arti kiasannya ialah “ الوطء” yang berarti berjalan

di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli

dan bersetubuh atau bersenggama (Munawwir, 1984:1671-1672).

Pernikahan atau lebih dikenali ialah Nikah dari segi bahasa ialah bersatu

dan berkumpul. Kata setengah orang Arab: “Pokok-pokok itu bernikah”, Ia

bermaksud pokok-pokok itu condong dan berhimpun rapat di antara satu

sama lain.

20

Dari segi syara’, nikah adalah satu akad yang menghalalkan

istimta’ (bersetubuh/bersenang-senang ) di antara suami istri dengan cara

yang dibenarkan oleh syara’. Ia dinamakan nikah karena ia mengumpulkan

dua manusia dan menyatukan di antara satu sama lain. Orang Arab

menggunakan perkataan nikah dengan makna akad, juga dengan makna

persetubuhan serta bersenang-senang.

Walaupun begitu makna hakiki bagi kalimat nikah ialah akad

dan makna simboliknya (majaz) ialah persetubuhan. Al-Quran secara

umumnya menggunakan perkataan nikah dengan makna akad dan bukan

persetubuhan (Al-Khin dan Al-Bugho, 2005:725). Firman Allah SWT :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak

wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian

untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum

dicampuri) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang

sebaik- baiknya (QS. Al-Ahzāb 33: 49)

Kalimat menikahi perempuan yang beriman dalam ayat atas bermaksud

kamu mengadakan pernikahan dengan perempuan yang beriman. Ini

perpanduan firman Allah selepas itu yang bermaksud: “kemudian kamu

ceraikan dia sebelum kamu menyentuhnya”, maksud menyentuh ialah

menyetubuhinya (Al-Khin dan Al-Bugho, 2005:726).

21

Makna hakiki nikah dalam syariat menurut fukaha’, yakni

penggunaan makna hakiki nikah sebagai akad dan makna kiasannya

sebagai bersetubuh. Meskipun kedua makna ini disebutkan dalam

Al-Qur’an disebabkan karena nikah lebih sering digunakan dalam

makna akad dan bukan pada bersetubuh. Sebagian fukaha mengatakan,

ketika makna kiasan lebih diutamakan atas makna sinonim, maka hal

ini menunjukan makna kiasannya adalah bersetubuh. Karena itu,

makna hakikat nikah dalam syariat adalah akad dan makna kiasannya

adalah bersetubuh (Jannati, 2007:301- 302).

2. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an:

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum 30:21)

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak

dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.

Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan

mengingkari nikmat Allah?”(QS. Al-Nahl 16:72)

22

Selain dari Al-Qur’an, terdapat banyak hadits dari Rasulullah

SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang pernikahan dalam Islam

berbunyi:

“Dari Abullah Ibn Mas’ud r.a berkata: Rasulullah Saw

bersabda kepada kami: “wahai pemuda, barang siapa yang

telah mampu di antara kamu untuk menikah, maka hendaklah

menikah karena akan menunduk pandanganmu dan memelihara

kehormatanmu, tetapi jika tidak mampu untuk berkawin

berpuasalah, karena puasa itu merupakan perisai bagimu.” (HR.

Muslim)

3. Hukum Pernikahan

Berdasarkan Al-qur’an dan As-sunnah, Islam sangat menganjurkan

kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan.

Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan

pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakan suatu

pernikahan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh

ataupun Mubah (Sayyid Sabiq 6, 1996 : 22).

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan

perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus

dalam perzinaan wajiblah bagi dia untuk kawin, sedangkan untuk itu

tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

Kata Qurtuby :

Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan

agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri

23

kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang

wajibnya dia kawin. Allah berfirman :

“ Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga

dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan

karunia-Nya,” (QS. An-Nuur : 33).

“Dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata : telah bersabda

Rasulullah saw, kepada kami : Hai golongan orang-orang

muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia

berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan

mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak

mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri

bagimu”.(Ibnu Hajar Al-Asqalani, A Hassan, 2002 : 431).

b. Sunnah

Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi

mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina,

maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun

diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta

sedikitpun tidak dibenarkan Islam.

Thabrani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash bahwa

Rasulullah bersabda :“ Sesungguhnya Allah menggantikan cara

kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada

kita”. (Sayyid Sabiq 6, 1996 : 23).

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan

batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia

kawin. Qurthuby berkata : “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu

membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-

hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang

24

menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya

ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Allah berfirman :

“…Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam

kebinasaan dengan tanganmu sendiri…” (QS. Al-Baqarah :

195). (Al-qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2002 :

36)

d. Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak

mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri,

karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari

melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang

mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang

mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

B. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah dan Dasar Hukum

Akad Nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Istilah

akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata عقد yang jamaknya عقود

mempunyai arti “perjanjian”, “pertalian” atau “kontrak” (Warson, tanpa

tahun:1023). Kata nikah berarti “pernikahan” atau “perjodohan”. Jadi

akad nikah ialah “pernyataan sepakat (perjanjian) pernikahan. Sedangkan

25

menurut istilah Akad Nikah adalah pernyataan sepakat (perjanjian) dari

pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri

mereka dengan tali pernikahan (Mufa’at, 1992:101).

Kata-kata yang berisi pernyataan ikatan dalam suatu pernikahan,

dalam ilmu fiqh disebut sighat akad nikah. Sighat akad nikah merupakan

formulasi kehendak yang dinyatakan untuk mengadakan perikatan yang

dilakukan oleh kedua belah pihak yang membuat akad, baik melalui lisan,

tulisan, maupun dalam bentuk isyarat. Dalam menyatakan kehendak yang

melalui ucapan diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah

pernyataan pihak pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang

mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri. Sedang qabul adalah

pernyataan pihak kedua setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya

untuk mengikatkan diri (Dahlan, 1997:64).

Sementara itu Muhammad Husain al-Zahabi (tanpa tahun:50)

mengartikan ijab dengan suatu ungkapan atau pernyataan awal dari salah

satu orang yang membuat akad yang menunjukkan kemauan atau kerelaan

untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Sedangkan qabul adalah

ungkapan atau pernyataan dari orang kedua yang menunjukkan arti

penerimaan atau kerelaan dengan yang diungkapkan oleh orang yang

membuat ijab.

Selain dari pengertian-pengertian akad nikah tersebut, dalam

Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Akad Nikah merupakan

rangkaian ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh

mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi

(Saekan dan Effendi, 1997:75).

26

Adapun yang menjadi dasar disyari’atkannya akad nikah adalah

QS. An-Nisa` ayat 21:

Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat” (Departemen

Agama RI, 1994:120).

Di samping itu, karena akad nikah merupakan salah satu bentuk dari

perjanjian yang menuntut untuk dipenuhi, maka keberadaan akad

nikah dapat juga didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

(Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada

Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam

pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak,

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Departemen Agama

RI, 1994:156).

2. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Menurut Islam suatu pernikahan dianggap sah, apabila pernikahan

itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai

dengan ketentuan yang ada dalam hukum pernikahan Islam. Menurut

Undang-undang Pernikahan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa

27

pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu (UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974

tentang pernikahan, 1990:1). Syarat dan rukun akad nikah

merupakan dasar bagi suatu pernikahan, yang mana jika syarat dan

rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah, dan sebaliknya

jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut

dianggap tidak sah dan tidak ada.

Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pernikahan namun di

luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan

menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah

merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan

nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan

nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah. Pelaksanaan akad

nikah ada lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu: calon suami; calon isteri;

wali nikah; dua orang saksi dan Sighot / Ijab dan qabul (Al-Jaziri,

1969:12).

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah, sebagai berikut:

a. Calon Suami, syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya,

dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan.

b. Calon Isteri, syaratnya: beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;

perempuan; jelas orangnya; dapat dimintai persetujuannya; tidak

terdapat halangan pernikahan.

28

c. Wali Nikah, syaratnya: laki-laki; dewasa; mempunyai hak perwalian;

tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi Nikah, syaratnya: minimal dua orang laki-laki; hadir dalam ijab

qabul; dapat mengerti maksud akad; Islam dan dewasa.

e. Ijab qabul, syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

adanya penerimaan dari calon mempelai pria; memakai kata-kata

nikah, tazwij atau terjemahnya; antara ijab dan qabul bersambungan;

antara ijab dan qabul jelas maksudnya; orang yang berkait dengan ijab

dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah; majelis ijab dan qabul

harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria

atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua

orang saksi (Rofiq, 1998:71-72).

Itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam

melaksanakan akad nikah demi sahnya pernikahan.

C. Bentuk-bentuk Nikah Terlarang Dalam Islam

Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan

dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai

pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum

muslimin untuk menjauhinya (Jawas, 2006).

1. Nikah Sigar (syighar)

Nikah Sigar (syighar) adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon

istri di antara para wali untuk dinikahkan dengan calon suami yang telah

29

disepakati atau untuk dirinya masing-masing dengan suatu perjanjian

tanpa mahar.

Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa

sallam:

Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain,

‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku

dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara

perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan

dirimu” (Hadits shahih: diriwayatkan oleh Muslim (no. 1416) dari

Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu)

2. Nikah Tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah

ditalak tiga oleh suami sebelumnya, kemudian laki-laki tersebut

mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi

kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah

masa ‘iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan

termasuk dalam perbuatan dosa besar.

3. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu

menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu

tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan atau lebih. Para ulama kaum

muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut’ah.

Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal.

4. Nikah dalam masa ‘Iddah.

Masa ‘iddah adalah masa menunggu bagi wanita karena beberapa sebab

yang menyebabkan ia harus menunggu hingga waktu tertentu. Waktu

30

‘iddah dimaksudkan untuk mengetahui kosongnya rahim, dalam rangka

ibadah atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. Al-Baqarah : 235

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu

(yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah)

dengan sindiran (wanita yang boleh dipinang secara sindiran

ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya,

atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak

raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran) atau

kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut

mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji

kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar

mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf

(perkataan sindiran yang baik) dan janganlah kamu ber'azam

(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.

dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada

dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah

bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

5. Nikah dengan wanita kafir selain yahudi dan nasrani.

Menikah dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani)

dibolehkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maa-idah ayat 5.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. Al-Baqarah : 221:

31

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.

dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun

Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

6. Nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau

hubungan kekeluargaan karena pernikahan.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. An-Nisaa' ayat 23:

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu

yang perempuan (maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan

seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan

ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke

bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud

32

dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu,

menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam

pemeliharaannya); saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua);

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-

isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang”

7. Nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan.

8. Nikah yang menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya

maupun dari pihak ibunya.

9. Nikah dengan isteri yang telah di talak tiga.

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak

dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanitu itu menikah

dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu

terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya diboleh-kan

menikahi wanita itu kembali setelah masa ‘iddahnya selesai.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. Al-Baqarah ayat 230:

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),

Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin

33

dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas

suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

mengetahui.

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki

lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka

ketententuannya adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh)

kemudian terjadi perceraian, maka setelah ‘iddah ia boleh kembali kepada

suaminya yang pertama.

10. Nikah Pada Saat Melaksanakan Ibadah Ihram.

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh

menikah, berdasarkan sabda Nabi shallal-laahu ‘alaihi wa sallam: “Orang

yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar” (Hadits shahih:

Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409), at-Tirmidzi (no. 840) dan an-Nasa-i

(V/192), dari Shahabat ‘utsman bin ‘Affan radhiyallaahu ‘anhu).

11. Nikah Dengan Wanita Yang Masih Bersuami.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. An-Nisaa' ayat 24:

34

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,

kecuali budak-budak yang kamu miliki / maksudnya: budak-

budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-

samanya (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-

Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian

(selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An

Nisaa' ayat 23 dan 24) yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah

kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;

dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu

telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu

(menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali

maskawin yang telah ditetapkan). Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Nikah Dengan Wanita Pezina/Pelacur.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. An-Nuur : 3:

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

diharamkan atas oran-orang yang mukmin (maksud ayat ini

ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang

berzina, demikian pula sebaliknya).

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh

menikah dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga

kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini

berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. An-Nuur : 26:

35

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan

laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula),

dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik

dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik

(pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka

ampunan dan rezki yang mulia/surga (menunjukkan kesucian

'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan

kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka

pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau).

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang

nashuha (benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri,

maka boleh dinikahi. Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma pernah berkata

mengenai laki-laki yang berzina kemudian hendak menikah dengan wanita

yang dizinainya, beliau berkata, “Yang pertama adalah zina dan yang

terakhir adalah nikah. Yang pertama adalah haram sedangkan yang

terakhir halal” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/155). Lihat Adabul

Khitbah waz Zifaf (hal. 29-30)

13. Nikah Dengan Lebih Dari Empat Wanita.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala QS. An-Nisaa' : 3

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,

tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

Berlaku adil (perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti

pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah),

Maka (kawinilah) seorang saja (Islam memperbolehkan

poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini

poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi

36

sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami

sampai empat orang saja), atau budak-budak yang kamu miliki.

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya.

Ketika ada seorang Shahabat bernama Ghailan bin Salamah masuk

Islam dengan isteri-isterinya, sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri.

Maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memilih

empat orang isteri, beliau bersabda: “Tetaplah engkau bersama keempat

isterimu dan ceraikanlah selebihnya” (Hadits shahih: Diriwayatkan oleh

at-Tirmidzi (no. 1128), Ibnu Majah (no. 1953), al-Hakim (II/192-193), al-

Baihaqi (VII/149, 181) dan Ahmad (II/44). Begitu juga ada seorang

Shahabat bernama Qais bin al-Harits mengatakan bahwa ia akan masuk

Islam sedangkan ia memiliki delapan orang isteri. Maka ia mendatangi

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakan keadaannya.

D. Teori-teori Ushul Fiqh Dalam Hukum Islam

Pemahaman mengenai obyek pembahasan yang menjadi kajian ilmu-

ilmu ushul-fiqh, sebagai berikut:

1. Sumber hukum Islam dan seluk-beluknya, baik yang telah disepakati

bersama (seperti al-Qur'an dan hadis) maupun yang masih diperselisihkan

(seperti istihsan dan mashlahah-mursalah).

2. Metode penggunaan sumber hukum Islam, seperti metode tarjih dengan

menggunakan teori-teori, sebagai berikut:

a. Teori kompromitas (jam'iy) atau teori taufiqiy sebagai salah satu sistem

pencarian jalan keluar dari adanya dua dalil yang secara lahiriyah

37

kontradiktif (tanaqud), misalnya antara ayat dengan ayat atau antara

hadis dengan hadis dan sebagainya.

b. Teori nasikh-mansukh atau teori tasaqut adinaini, sebagai salah satu

sistem pengguguran salah satu dalil yang kontradiktif atau keduanya

sekaligus.

3. Metode penggalian hukum (istinbath al-hukm) dari sumber asalnya,

seperti dalam pembahasan masalah hukum syara', baik yang bersifat

tuntutan (thalab), larangan, pilihan (takhyir), maupun bersifat dispensasi

(rukhshah) dan lazimah. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan

persoalan hukum, hakim, makhum 'alaih (orang yang dibebani) dan

mahkum fih.

4. Kriteria orang yang berhak melakukan penggalian hukum (istinbath) dan

seluk-beluknya, seperti masalah mujtahid dan hasil ijtihadnya.

5. Pembahasan masalah kaidah-kaidah/teori-teori yang akan dipakai untuk

mengistinbathkan hukum dan metode mengaplikasikan teori-teorirtya.

E. Ruang Lingkup Pembahasan Ushul-Fiqh dan Fiqh

Dari penjelasan obyek pembahasan dan kajian ushul-fiqh diatas, maka

ruang lingkup (sistimatika) pembahasan ushul-fiqh adalah :

1. Pembakuan klasifikasi hukum dalam sistem kajian syari'ah, seperti :

a. Pembakuan hukum taklifi, hukum wadl'iy dan hukum ikhtiyar.

b. Pembakuan istilah-istilah tekhnis yang lazirn dipakai dalam proses

pembahasan syari'ah.

Istilah ini dikenal dengan sebutan al-Haqiqah al-Syar'iyyah (istilah al-

38

Syathibiy dalam kitabnya al-Muwafaqat), seperti status ijab, fardlu,

nadb, shah, fasih, bathil, ibahah, karahah, rukhshah, 'azimah, syarat

sah dan syarat wajib, syarat hakiki dan syarat ja'liy dan sebagainya.

c. Pembakuan tentang siapa pemegang otoritas hukum (al-hakim) dan

siapa pula subyek mahkum 'alaih (mukallaf) beserta persolan-persoalan

di.dalamnya.

2. Dalil-dalil hukum, yang mencakup:

a. Dalil-dalil yang berkedudukan sebagai sumber hukum pokok

(mashadir asasi).

b. Dalil-dalil ijtihadiy yang berkedudukan sebagai sumber hukum

skunder (mashadir thaba'iy) beserta penetapan ranking (martabat)

kehujjahan masing-masing dalil dengan berbagai kemungkinan yang

membayanginya, seperti masalah-masalah sebagai berikut:

1) Masalah fungsi sunnah atau hadis sebagal penjelas atau bayan bagi

al-Qur'an.

2) Masalah jenis sunnah/hadis qauliyyah lebih kuat menunjukan

hukum dari pada sunnah/hadis fi'liyyah.

3) Masalah hadis ahad dan sebagainya.

3. Penjelasan masalah metode (cara) mengeluarkan hukum dari dalil-

dalilnya. Maksudnya adalah metode atas kaidah (cara berfikir) dalam

menarik petunjuk hukum dari nash syar'i al-Qur'an dan sunnah/hadis. Hal

ini dilakukan melalui:

a. Pendekatan tekstual (qawa'id lafdliyyah atau lughawiyah), seperti pola

39

pengembangan manthuq dan mafhum.

b. Pendekatan kontekstual (qu'idah mainazviyyah), seperti pola

penentuan illat hukum untuk teori qiyas, proses terjadinya ijma dan

sebagainya Metode penyingkapan kasus ta'arudl (kontradiksi) antara

dalil nash dan dalil ijtihad, begitu juga masalah teori nasakh dan tarjih.

4. Mujtahid dan Ijtihad. Hal ini penekanan uraiannya pada sisi persyaratan,

tingkatan, obyek dan berbagai permasalahan ijtihad. Begitu juga masalah

ifta', ittiba', taqlid, madzhab beserta pembahasan masing-masing.

Ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah baik perintah maupun

larangan, di samping bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh

umat manusia, juga mempunyai alasan-alasan atau latarbelakang tersendiri.

Sejalan dengan maksud ini, maka Alyasa Abu bakar (1991:177) menyebutkan

bahwa setiap perintah dan larangan pasti mempunyai alasan-alasan logis (nilai

hukum) dan tujuannya masing-masing.

Pandangan ini memberikan pengertian bahwa suatu ketentuan hukum

itu tidaklah lahir atau ditetapkan begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang

mendorong keberadaannya itu. Di kalangan Ulama Ushul Fiqh, hal yang

disebut terakhir ini dijadikan sebagai dasar pijakan atau landasan pemikiran

untuk melihat dan menentukan kira-kira apa yang menjadi pendorong atau

yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum syara‘ tersebut. Untuk

memahami dan mengetahui apa yang menjadi pendorong (alasan-alasan logis)

dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu, maka para ulama ushul

berupaya meneliti Nash al-Qur`an dan al-Sunnah dengan melihat hubungan

40

antara suatu ketentuan hukum dengan alasan yang yang mendasarinya

(Causal-Connection). Upaya ini, pada akhirnya melahirkan suatu teori yang

kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut dengan ‘illat (Khallâf,

1972:49) hukum atau Ta‘lîl al-Ahkâm (تعلي ل الأح كام) , yaitu teori ke-‘illat-an

hukum.

Teori ke-‘illat-an hukum atau ‘illat hukum (ta‘lîl al-ahkâm) pada

prinsipnya mengkaji dan membicarakan tentang apa yang menjadi ‘illat

atau manâth al-hukm (مناط ال كم) , yaitu pautan hukum serta apa pula yang

menjadi indikator bahwa ‘illat yang dimaksud adalah merupakan alasan yang

dijadikan dasar dalam penetapan hukum tersebut. Di samping itu, prosedur

atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan dan menetapkan

suatu ‘illat hukum serta apa-apa saja yang menjadi keriteria atau persyaratan

dari suatu ‘illat tersebut. Kemudian, pembahasan tentang ‘illat hukum ini juga

akan melihat eksistensi, fungsi dan hubungannya dengan tujuan pensyari’atan

hukum (maqâshid al-syarî‘ah). Faktor-faktor pendorong untuk dilakukannya

pengkajian tentang ‘illat. Artinya, dari sini akan terlihat bagaimana eksistensi

dan posisi ‘illat yang dipandang sebagai faktor penentu atau alasan yang tidak

dapat dipisahkan dari pensyari‘atan hukum syara‘. Bertitik tolak dari sini

ulama ushul merumuskan teori ‘illat hukum yang dapat dijadikan sebagai alat

dalam kegiatan istinbâth al-ahkâm (penggalian dan penetapan hukum).

Ulama Ushul Fiqh mendeduksikan suatu pandangan dengan

merumuskan bahwa setiap ketentuan hukum akan terpaut dengan ada

41

dan tidak adanya ‘illat (al-Subkî, 1984:71). Artinya ‘illat-lah yang menjadi

pautan hukum. Dalam hubungan ini Khallâf (1972:50) menyebutkan:

ت د ور الأح كام و ج ودا وع د ما مع علله ا لا م ع ح ك م ه ا" "

Maksudnya bahwa hukum-hukum syara‘ itu dilatarbelakangi oleh ada dan

tidak adanya ‘illat, bukan oleh hikmahnya.

Pandangan ini semakin mempertegas dan memperjelas eksistensi,

posisi dan fungsi ‘illat dalam hubungannya dengan pensyari‘atan atau

pembentukan ketentuan hukum. Karena itu ‘illat menjadi kata kunci yang

sangat menentukan dalam upaya untuk memahami apa yang melatarbelakangi

suatu ketetapan hukum syara‘ tersebut.

F. Adat Istiadat (Urf) dalam Perspektif Hukum Islam

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, umat Islam telah mengalami

bermacam-macam kondisi, hambatan, dan tantangan. Setelah Islam

berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di nusantara pada abad XIII

sampai abad XV, ia harus berhadapan dengan kaum kolonial sejak abad XVI.

Karena itu, tradisi hukum Islam yang sudah mulai mendapatkan tempat pada

masyarakat harus berjuang melawan kebijakan pemerintah kolonial yang

cenderung memberikan keuntungan (advantage) pada hukum perdata

Barat, hukum adat. Lebih jauh lagi, pada masa berikutnya, hukum Islam

termasuk juga hukum adat- dianggap tidak lagi compatible untuk

diaplikasikan di Indonesia, sebuah asumsi yang masih banyak dianut oleh

beberapa sarjana di Indonesia (Truna dan Ropi, 2002:97). Berdasarkan

diskursus socio-legal, masyarakat berfungsi sebagai instrument premier

42

hukum sehingga merupakan sebuah kaidah pasti bahwa hukum haruslah

adaptable terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi, dan kebiasaan

masyarakat lainnya. Di sisi lain, hukum bisa berfungsi sebagai instrumen

untuk perubahan evolusioner atau revolusioner ketika digunakan sebagai alat

merekayasa masyarakat / a tool of social engineering (Rahardjo, 1991:191).

Hukum Islam juga sangat bersifat adaptable dan fleksibel terhadap

perubahan-perubahan selama hal tersebut mengacu kepada maqâshid al-

syari‘ah yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Lebih jauh lagi

dikatakan bahwa ‘urf / ‘âdah dianggap sebagai faktor yang sangat

menentukan pada perubahan hukum dalam teori hukum Islam (ushûl fiqh).

Kerangka teoritis inilah yang kemudian selain menyiratkan adanya mutual

relationship antara hukum dan masyarakat, juga dapat meyakinkan kita

bahwa perkembangan setiap hukum dapat dan harus dilihat dari perspektif

sosialnya.

1. Definisi ‘Urf atau Adah

Sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi

masyarakat, kata urf atau adah menurut pendapat sebagian ahli bahasa

memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun

dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang

tidak mempunyai sanksi (Anoname, 1999:21).

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa

Salabi, Amir Syarifuddin (2001:362) menambahkan bahwa apabila dilihat

dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata ‘urf dapat dipahami

43

sebagai sebuah tradisi yang baik sedangkan kata al-‘âdah sendiri

diartikan sebagai tradisi yang netral dalam arti bisa baik atau buruk.

Sementara itu, Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy (1999:44)

memberikan suatu makna yang berbeda dalam mengartikan kata ‘urf

dan al-âdah dengan perkataanya yaitu ‘Urf adalah sesuatu yang

diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan

kemudian diterima oleh akal sehat dan keberadaan ‘urf sendiri dikenal

sebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu, adat diartikan sebagai yang

dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan

rasional.

Searah dengan penjelasan di atas, ‘urf diartikan sebagai sesuatu

yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa

perkataan, perbuatan atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan (Khalâf,

1978/1398:124). Dijelaskan juga bahwa ‘urf dapat dipahami sebagai

kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan

(Harun, 1997:138). Bersinggungan dengan pendapat yang terakhir,

dijelaskan bahwa pengertian ‘urf mencakup sikap saling pengertian

diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik dari

keumumannya ataupun kekhususannya (Syafi’I, 1999:128).

2. Macam-Macam ‘Urf atau ‘Adah

Klasifikasi ‘urf atau ‘adat dapat ditinjau dari beberapa sudut

pandang, antara lain:

a. Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2

(dua) macam, yaitu:

1) Al-‘urf al-lafdziy yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan

kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna

44

itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran

masyarakat.

2) Al-‘urf al-‘amaliy yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan

dengan perbuatan biasa atau mu‘âmalah keperdataan.

b. Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini ‘urf dibagi

menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Al-‘urf al-‘âm yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas

di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.

2) Al-‘urf al-khâsh yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan

daerah-daerah tertentu.

c. Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini

‘urf terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Al-‘urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau

hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan

mereka dan tidak pula membawa kesulitan (mudlarat) kepada

mereka. Sejalan dengan pedapat tersebut, dikatakan bahwa al‘ urf

al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan

membatalkan yang wajib (Syafi’I, 1999:128).

2) Al-‘urf al-fasid yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan

dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Para ushuliyyûn sepakat bahwa semua macam ‘urf di atas kecuali

Al-‘urf alfasid dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum

sara. Seorang faqîh (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki

menyatakan bahwa seorang mujtahîd di dalam menetapkan suatu

45

hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasan yang

berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar

hukum yang akan diputuskannya nanti tidak bertentangan atau

bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut

masyarakat itu sendiri (Harun, 1997:142).

3. Kehujjahan ‘Urf

Terkait permasalahan ini, al-Khallâf berpendapat bahwa semua

ulama’ menggunakan unsur-unsur tradisi untuk sistem hukum yang

mereka kembangkan. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan satu

kalimatnya yang berbunyi : Adat adalah syari’at yang dapat dijadikan

hukum, karena keberadaannya harus menjadi bahan pertimbangan dalam

menetapkan sebuah hukum. Imam Malik banyak membangun hukum-

hukummya atas dasar praktek penduduk Madinah, sedangkan keaneka

ragaman hukum yang dipakai Abu Hanifah dan para pendukungnya

berdasarkan bermacam-macamnya kebiasaan mereka. Hal inilah yang

kemudian muncul satu ungkapan yang berbunyi “Segala sesuatu yang

baik menurut adat istiadat adalah sama halnya dengan dengan sarat dan

yang harus dipenuhi, sedangkan ketetapan dalam sebuah adat istiadat

adalah sama nilainya dengan ketetapan yang termaktub di dalam nash”.

Pengalaman yang sama juga terjadi pada Imam Syafi‘iy, tepatnya

setelah beliau hijrah dari Irak menuju Mesir, sehingga beliau

mempunyai dua pandangan hukum yaitu qaul qadîm dan qaul jadîd

(Khalâf, 1978/1398:90).

“Setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya syara

secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik dalam syara ataupun

46

dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat

istiadat”

Perlu kami jelaskan, bahwa yang menjadi landasan para ulama’

dalam mempergunakan ‘urf sebagai salah satu metode istinbath dalam

hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi (Zahrah, 2008:417)

نا ف هو عند الله حسن .مار أه المسلمون حي Artinya: “Segala sesuatu yang baik dalam pandangan orang-orang Islam,

maka hal itu juga baik menurut Allah”

Hadits inilah yang kemudian juga menjadi sumber dari lahirnya sebuah

kaidah yang berbunyi: (Jumantoro dan Amin, 2005:335).

العد ة محكمه.Artinya: “Adat istiadat itu adalah sebuah hukum”

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf / ‘adah di atas,

maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘adah tersebut dapat

dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa sarat, yaitu:

a. ‘Urf atau ‘adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima

akal sehat.

b. Keberadaan ‘urf atau ‘adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam

masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa

sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku

secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka

tidak perlu diperhitungkan kembali (Syarifuddin, 2001:364).

c. ‘Urf atau ‘adah tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu.

d. ‘Urf atau ‘adah yang ada tidak bertentangan dengan nash.

47

G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Depan Jenazah

Orang Tua

Pernikahan di depan jenazah boleh dilakukan asalkan syarat dan rukun

nikah yang terpenuhi, tentulah pernikahan itu sah. Sepanjang ada kedua

mempelai, wali, saksi serta ijab-qobul. Yang menjadi permasalahan disini,

apakah jenazah itu masuk dalam syarat dan rukun nikah? Misalnya, karena

yang meninggal adalah ayah si mempelai, maka ia dihadirkan dalam

kesempatan itu sebagai wali. Tentu hal ini sangat menyalahi aturan dan

mustahil dilakukan. Mengingat dalam prosesi ijab-qobul, dimana mempelai

laki-laki harus berinteraksi dengan wali secara lisan.

Sebab Rasulullah selalu memposisikan pernikahan itu dengan

kebahagiaan, bahkan memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda

berlangsungnya walimatul’ursy, sehingga diperbolehkannya nyanyian dengan

alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah

kegembiraan, bukan kesedihan. Adapun wali, jika seorang bapak berhalangan

mewalikan anaknya bisa diwakilkan oleh nasab atau sanak keluarga yang lain,

seperti: kakak laki-laki, adik laki-laki, paman, uwak dan seterusnya menurut

urutan hak wali. Karena dalam tuntunan Islam, jika yang menjadi wali

meninggal, maka hak wali itu akan beralih ke yang berikutnya. Jika dalam hal

ini si bapak (kandung sudah meninggal), maka kakek atau saudara laki-

lakinya, bisa menggantikan posisi si bapak tersebut.

Merujuk pada sabda rasulullah saw yang berbunyi: ”Hai Ali, ada tiga

perkara yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya, yaitu shalat apabila sudah

48

tiba waktunya, jenazah apabila sudah siap penguburannya dan wanita bila

menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya (HR. Ahmad).

Kehadiran jenazah dalam pernikahan hanya dimaksudkan untuk

sekedar disandingkan dengan anaknya yang menikah, memang tidak masalah.

Pernikahan yang dilangsungkan tetap sah, sepanjang terpenuhi rukun dan

syarat nikah. Hanya saja kembali pada pokok persoalan, sejauh mana

kehadiran jenazah membawa manfaat. Apabila dikembalikan pada aturan

agama yang memerintahkan kepada ahli waris untuk segera menguburkan

jenazah.

Pelaksanaan akad nikah didepan jenazah yang terjadi, disatu sisi

mereka tetap berpegang teguh pada syar’i dalam artian mereka tidak

meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini

terlihat dengan adanya ijab dan qabul yang tetap dilaksanakan oleh

masyarakat. Selain itu, pernikahan ini tidak menemukan adanya

penyimpangan syar’i yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah di depan

jenazah, karena yang mereka lakukan hanya sebuah tradisi yang dilakukan

oleh sekelompok masyarakat dan bukan menjadi satu bagian daripada syarat

maupun rukun nikah itu sendiri. Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu

sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap syar’i sebab jenazah

dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai

wali maupun saksi.

49

Ditinjau dari sisi normatifnya masyarakat setempat tidak pernah

merasakan hal ini sebagai sebuah aib bagi pelakunya. Yang menjadi landasan

adalah kaidah yang mengatakan bahwa;

ان م ز الأ ي غ ت ب ام ك ح الأ ي غ ت ر ك ن ي لا

Artinya: “Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena

perubahan keadaan (zaman).”(Mubarok, 2002:156)

Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain adalah (a)

adanya calon istri dan calon suami (b) masing-masing bukan termasuk

mawani’un-nikah, (c) antara keduanya merupakan sejodoh atau kafa’ah.

Berkaitan dengan keharusan untuk melakukan tradisi ini, banyak para ulama

mengatakan bahwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai

masyarakat, tidak bisa lepas dari mitos ini.

50

50

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum warga masyarakat Kelurahan Tingkir

Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga; pelaksanaan akad nikah di depan

jenazah orang tua yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga; faktor-faktor terjadinya pernikahan di depan jenazah orang tua,

pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di depan jenazah orang tua.

A. Gambaran Umum Kelurahan Tingkir Lor

1. Letak Geografis Kelurahan Tingkir Lor

Kelurahan Tingkir Lor merupakan salah satu kelurahan di

wilayah Kecamatan Tingkir Kota salatiga. Secara geografis, Kelurahan

Tingkir Lor berbatasan dengan beberapa Kelurahan yang berada di

wilayah Kota salatiga serta dengan desa yang berada di wilayah

Kabupaten Semarang. Adapun Batas-batas Kelurahan Tingkir Lor, sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Kalibening dan Desa Nyamat

Sebelah Selatan : Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir

Sebelah Timur : Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir

Sebelah Barat : Kelurahan Tingkir tengah Kecamatan tingkir

Keadaan Wilayah Kelurahan Tingkir Lor dengan topografi atau

bentangan lahan yang terdiri dari daratan + 105,08 ha dan kondisi

geografis tinggi dari permukaan air laut 660 m serta keadaan suhu rata-rata

51

23 C, curah hujan rata-rata per tahun 2,250 mm, secara umum beriklim

tropis dan berhawa sejuk.

Adapun tingkat perkembangan Kelurahan Tingkir Lor didukung

berbagai faktor antara lain jarak orbitrasi / jarak dari pusat pemerintahan

sebagai berikut :

Jarak dari Kecamatan tingkir : 4 Km

Jarak dari Pemerintahan Kota salatiga : 5 Km

Jarak dari Penerintahan Provinsi : 55 Km

Kelurahan Tingkir Lor sebelumnya merupakan desa di wilayah

Kabupaten Semarang, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, resmi

diperoleh berdasarkan Perda Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang

Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Sebagian besar area di wilayah Kelurahan Tingkir Lor berupa

lahan pertanian berupa tanah persawahan, lahan pertanian kering jenis

tegalan dan sebagian tanah lainnya adalah kawasan perumahan penduduk.

Luas Kelurahan Tingkir Lor adalah 177,3 Ha yang terdiri dari :

Tanah Sawah seluas 75,992 Ha, dengan rincian :

Sawah Irigasi : 72,712 Ha

Sawah Tadah hujan : 3,28 Ha

Tanah Kering seluas 101,308 Ha dengan rincian:

Tanah Tegalan : 45,365 Ha

Lain-lain : 55,943 Ha

52

2. Potensi Wilayah

Untuk mengetahui potensi wilayah beserta sumber daya manusia

yang tinggal di Kelurahan Tingkir Lor bisa dilihat dari jumlah penduduk

berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk di Kelurahan

Tingkir Lor sebanyak 4.874 orang terdiri dari 1.634 KK dengan perincian :

menurut jenis kelamin laki-laki : 2.397 orang dan perempuan : 2.477

orang. Selanjutnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Data Jumlah Penduduk

No Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1. 0 – 4 tahun 186 197 383

2. 5 – 9 tahun 186 191 377

3. 10 – 14 tahun 188 179 367

4. 15 – 19 tahun 177 225 402

5. 20 – 24 tahun 168 193 361

6. 25 – 29 tahun 208 195 403

7. 30 – 34 tahun 230 232 462

8. 35 – 39 tahun 197 183 380

9. 40 – 44 tahun 203 185 388

10. 45 – 49 tahun 170 202 372

11. 50 – 54 tahun 160 160 320

53

12. 55 – 59 tahun 113 101 214

13. 60 – 64 tahun 82 83 165

14. 65 – 69 tahun 43 49 92

15. 70 – 74 tahun 33 41 74

16. > 75 tahun 53 61 114

J U M L A H 2.397 2.477 4.874

Sumber : Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Tingkir Lor bulan

Desember 2015

Sedangkan jika ditinjau dari keyakinannya, mayoritas penduduk

Kelurahan Tingkir Lor beragama Islam di samping agama-agama yang

lainnnya. Kerukunan umat dan antar agama sangat baik. Adapun rincian

jumlah penduduk menurut agama bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2.

Data Penduduk Menurut Agama

No Agama Jumlah

1. Islam 4.643

2. Kristen Protestan 158

3. Khatolik 71

4. Hindu -

5. Budha -

6. Lain –lain 2

J u m l a h 4.874

Sumber : Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Tingkir Lor bulan

Desember 2015

54

Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Tingkir

Lor bisa sebetulnya bisa dibedakan menjadi dua. Yaitu pendidikan formal

dan pendidikan non formal. Yang dimaksud pendidikan non formal adalah

masyarakat yang menempuh pendidikan pesantren dimana pesantren

tersebut tidak mengeluarkan ijazah. Data ini lumayan sulit untuk didata.

Akan tetapi banyak masyarakat yang berpendidikan pondok pesantren. Hal

ini terbukti banyaknya tokoh agama, kyai yang memiliki kemampuan

keagaamaan (Islam) yang tinggi. Para kyai memiliki majelis-majelis kajian

keagamaan. Adapun data pendidikan formal warga Kelurahan Tingkir Lor

dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Data Tingkat Pendidikan Terakhir

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1. Tidak/Belum Sekolah 700

2. Belum tamat SD 646

3. SD / Sederajat 1.045

4. SLTP 735

5. SLTA 1.231

6. D1 – D3 175

7. S1 318

8. S2 20

9. S3 4

Sumber : Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Tingkir Lor bulan

Desember 2015

Dalam melihat potensi wilayah penting juga diperhatikan data

tentang sarana prasarana pembangunan. Karena hal ini merupakan salah

satu kebutuhan masyarakat yang cukup penting dalam mendukung

55

jalannya roda pemerintahan di suatu wilayah. Adapun sarana prasarana

pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Tingkir Lor di bagi dalam

beberapa bidang, sebagai berikut :

a. Sarana pendidikan, di Kelurahan Tingkir Lor mempunyai sarana

pendidikan, sebagai berikut :

SD /Sederajat : 3 Buah

SLTP / Sederajat : 1 Buah

SLTA / Sederajat : -

Pendidikan Tinggi / Akademi : 1 Buah

b. Sarana kesehatan. Prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Tingkir

Lor hanya ada satu orang bidan praktik.

c. Sarana prasarana olah raga. Prasarana olah raga yang ada di Kelurahan

tingkir Lor yaitu lapangan sepak bola yang berada di wilayah RT 05

RW VIII. Lapangan ini setipa hari dipakai oleh masyaarakat untuk

bermain sepak bola dan juga jenis olah raga yang lainnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas kepemerintahan, di

Kelurahan Tingkir Lor telah terbentuk berbagai lembaga tingkat kelurahan

yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan.

Berikut ini lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Tingkir Lor:

a. Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK). Sesuai

dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 tahun 2004, LPMK

mempunyai tugas, sebagai berikut :

1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif

2) Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat

56

3) Melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.

Sedangkan fungsi dari LPMK sebagaimana pasal 5 Keputusan

Walikota Salatiga Nomor 12 tahun 2004 adalah :

1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat kelurahan

2) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan

3) Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan

4) Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipasif dan terpadu

5) Pengendalian dan pemenfaatan sumberdaya kelembagaan untuk

pembangunan di Kelurahan.

Adapun susunan pengurus LPMK periode tahun 2015-2018

bisa dilihat dalam tabel, di bawah ini:

Tabel 3.4.

Susunan Pengurus LPMK Periode Tahun 2015-2018

No Jabatan Nama

1. Ketua Drs. Akhsin

2. Wakil Ketua Edy Sugijono

3. Sekretaris Lagiyem

4. Bendahara Muamir Marzuqi

Bidang – Bidang

1. Pembangunan Afifudin

Zumroni

2. Pemuda dan Pariwisata Tri Mashudi

57

No Jabatan Nama

3. Kesehatan dan Kependudukan Ari Herayati

4. Perekonomian dan Koperasi Haryono

5. Keagamaan Tuba Rubai

6. Keamanan dan Ketertiban Muh Rifai

Ahmad Sholikun

b. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Tingkir Lor

terdiri dari 8 RW dan 24 RT dengan data kepengurusan, sebagai

berikut :

Tabel 3.5.

Data Kepengurusan

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Kelurahan Tingkir Lor

No RW RT Nama Ketua RW / RT

1. I Nuryanto

01 Armedi

02 Khoerun

03 Jarmanto

2. II Nurchan

01 Sofyan Fuadi

02 M. Fauzan Thoironi

3. III M. Fanani

58

No RW RT Nama Ketua RW / RT

01 Sofyan Sauri

02 Aris Heri Wibowo

03 Faisol Faruq

4. IV Hardiyo

01 Ja’farin

02 Sunaryo

03 Suali

5. V Muslim

01 Ma’ani Azis

02 Munir

6. VI Lantip

01 Arif Budianto

02 Mujiyono

7. VII Sudarmono

01 Sapari

02 Sudarto

03 Haryanto

04 Sunar Suryadi

05 Supriyanto

8. VIII Edi Sugijono

59

No RW RT Nama Ketua RW / RT

01 Sahadad

02 Eko Sudianto

03 Purwanto

04 Muh Toha

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah

organisasi yang berbasis masyarakat, dipelopori dan didukung penuh

oleh Pemerintah dan merupakan salah satu wahana untuk menampung

aspirasi dan menggerakkan peran sera masyarakat khususnya

perempuan dalam pembangunan.

PKK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam

melaksanakan tugas pemerintahan umum dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui program-program kerjanya.Berikut

ini Kami sampaikan Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK

Kelurahan Tingkir Lor Masa Bakti Tahun 2013 – 2016.

Tabel 3.6.

Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Tingkir Lor

Masa Bakti Tahun 2013 – 2016

No Nama Jabatan Ket

1 2 3 4

1. Ny. Udiyani Sumadi Ketua SK Lurah Tingkir

60

No Nama Jabatan Ket

1 2 3 4

2. Ny. Purwanto Wakil Ketua Lor No :

421.1/01/302.02/2013

3. Ny. Suyati Sekretaris I

4. Ny. Ruminah Sekretaris II

5. Ny. Sri Karyanti Bendahara I

6. Ny. Suali Bendahara II

7. Ny. Sukaesi Akhla Pokja I

8. Ny. Suherman Pokja I

9. Ny. Nasiroh Pokja I

10. Ny. Siti Munawaroh Pokja II

11. Ny. Nur Hidayati Pokja II

12. Ny. Sri Mulyani Pokja II

13. Ny. Himatul Aliyah Pokja II

14. Ny. Rohmiyati Pokja III

15. Ny. Anis Hudaya Pokja III

16. Ny. Yuli Parnawati Pokja III

17. Ny. Ari Herayati Pokja IV

18. Ny. Kholila Hidayati Pokja IV

19. Ny. Nur Hasanah Pokja IV

61

PKK merupakan sebuah organisasi perempuan secara nasional yang

bergerak dalam bidang urusan rumah tangga.

d. Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM).

LKM adalah Lembaga Komunikasi Masyarakat yang dibentuk

guna meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan khususnya di kota salatiga dengan

menciptakan ruang publik yang dapat digunakan sebagai media

penyebarluasan informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Maksud

dibentuknya LKM adalah :

1) Mewujudkan masyarakat yang mengerti, mengetahui, peduli dan

paham informasi.

2) Memberdayakan masyarakat agar mampu memilih dan memilah

informasi.

3) Mewujudkan jaringan komunikasi dua arah antara masyarakat

dengan Pemerintah.

4) Menghubungkan berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga

terwujud persatuan dan kesatuan.

Tujuan dibentuknya LKM adalah :

1) Media penyatuan persepsi antara pemerintah daerah dengan

masyarakat dan antara anggota masyarakat sendiri.

2) Media penyebarluasan informasi dan penyaluran aspirasi.

3) Media peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilakukan LKM antara lain menyebarluaskan

informasi kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan dengan

62

masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pemahaman dan

pencerahan, menyelenggarakan dialog interaktif, menjadi fasilitator,

melakukan kegiatan sebagai public relations / hubungan masyarakat,

membentuk jaringan komunikasi dan membentuk pusat informasi

dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3. Struktur Sosial Ekonomi Kemasyarakatan

Untuk mengetahui tingkat ekonomi masyarakat kelurahan Tingkir

Lor bisa dilihat dari jenis pekerjaan atauapun mata pepncaharian. Mata

pencaharian penduduk Tingkir Lor beraneka ragam. Mulai dari petani,

pedagang, PNS dan lain-lain. Untuk data lengkapnya bisa dilihat dalam

tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.

Data Mata Pencaharian

No Pekerjaan Jumlah

1. Pelajar / mahasiswa 1.083

2. Mengurus rumah tangga 597

3. Pensiunan 58

4. Pegawai negeri sipil 137

5. Tni – polri 21

6. Pedagang/perdagangan 198

7. Petani/pekebun 81

8. Karyawan swasta 565

9. Buruh harian lepas 308

10. Buruh tani 76

11. Guru 78

12. Tukang jahit 89

13. Wiraswasta 624

63

14. Lain-lain 188

15. Belum / tidak bekerja 771

J u m l a h 4.874

4. Setting Kehidupan Keagamaan

Kelurahan Tingkir Lor merupakan suatu wilayah yang memiliki

potensi keagamaan yang sangat tinggi. Banyak kyai dan juga tokoh agama

Islam yang sejak kecil tinggal di wilayah ini. Hal ini terbukti banyaknya

pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam

satu kelurahan ada empat pondok pesantren yaitu pondok pesantren al-

Islah, pondok pesantren al-Muhajirin, pondok pesantren Asta’in dan

pondok pesantren Masyitoh.

Selain itu juga banyak majlis-majlis pengajian yang dilaksanakan

di rumah para kyai dengan mengkaji berbagai kitab klasik baik fiqh, tafsir,

hadis ataupun tasawuf. adalah sarana prasarana bidang keagamaan, di

Kelurahan Tingkir Lor mempunyai tempat ibadah baik masjid maupun

musholla sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8.

Daftar Nama Masjid dan Mushola

No Nama Alamat

1. Masjid Jami’ Sabilal Muttaqien Sanggrahan RT 02 / RW 01

2. Masjid Al Maslahah Dukuh RT 01 / RW 02

3. Masjid Luhur Al Qhofuru Dukuh RT 02 / RW 02

4. Masjid Al Fudlola Krajan RT 02 / RW 05

64

No Nama Alamat

5. Masjid Misykatul Atsar Kradenan RT 02 / RW 06

6. Masjid Darul Amanah Cinderejo RT 01 / RW 07

7. Masjid An Nur Cinderejo RT 02 / RW 07

8. Masjid Al Hidayah Tingkir Indah RT 02 / RW 08

9. Mushola Baitus Surur Sanggrahan RT 01 / RW 01

10. Mushola Baitus Su’ada Wonosaren RT 03 / RW 01

11. Mushola Darusssalam Dukuh RT 01 / RW 02

12. Mushola Nurul Burhan Dukuh RT 02 / RW 02

13. Mushola As Salam Dukuh RT 02 / RW 02

14. Mushola Al Amin Ngentak RT 01 / RW 03

15. Mushola Al Hikmah Ngentak RT 02 / RW 03

16. Mushola Ma’wan Na’asik (H.

Cholid Trenggono)

Ngentak RT 03 / RW 03

17. Mushola Al Fallah (H. Hardiyo) Kriyan RT 01 / RW 04

18. Mushola Al Huda Kriyan RT 01 / RW 04

19. Mushola Awabin (Komp Ponpes

Darul Muhajirin)

Kriyan RT 02 / RW 04

20. Mushola Yatama (Komp PA

Yatama)

Kriyan RT 03 / RW 04

21. Mushola Al Hikmah Kriyan RT 03 / RW 04

22. Mushola Darul Fallah Krajan RT 01 / RW 05

23. Mushola Darussalam Krajan RT 01 / RW 05

65

No Nama Alamat

24. Mushola Nurul Huda Timur Kradenan RT 01 / RW 06

25. Mushola Nurul Huda Barat Kradenan RT 01 / RW 06

26. Mushola Al Muttaqien Timur Kradenan RT 02 / RW 06

27. Mushola Al Muttaqien Barat Kradenan RT 02 / RW 0628.

28. Mushola Assalam (Titik Istiati) Cinderejo RT 02 / RW 07

29. Mushola Darul Fallah Cinderejo RT 02 / RW 07

30. Mushola Baitul Maghfiroh Cinderejo RT 05 / RW 07

31. Mushola Rahmad Salam Al Salam Perum Tingkir Indah RT 03 /

RW 08

Selain tersedia masjid dan mushalla ada juga lembaga pendidikan

yang khusus mempelajari materi agama, yaitu madrasah diniyah, mulai

dari tingkat ula, wustha, dan ulya. Masyarakat juga memiliki antusias

yang sangat tinggi dalam mendorong anak-anaknhya untuk mempelajari

materi agama. Hal ini bisa dibuktikan banyak santri yang belajar di

madrasah diniyah tersebut.

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa warga masyarakat

kelurahan Tingkir Lor memiliki tradisi keagamaan yang tinggi. Hal ini

mempengaruhi pola ketaatan istri kepada suami. Bahkan kitab Uqudulijain

karya Imam Nawawi al Bantani merupakan kajian wajib bagi perempuan

baik mereka yang mengenyam pembelajaran di pondok pesantren atau[un

hanya belajar ngaji ke rumah kyai yang ada lingkungan tempat tinggalnya.

66

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Akad Nikah di Depan Jenazah Orang Tua di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Menurut hasil wawancara peneliti dapat memaparkan, sebagai

berikut:

a. Inisial (DUR) usia 26 tahun dengan (TW) usia 29 tahun merupakan

pelaku pernikahan di depan jenazah, nama orang tua yang meninggal

inisial (FH) usia 63 tahun. Pelaksanaan nikah dilakukan pada 24 Mei

2013, dimana yang menikahkan kakak kandung laki-laki dari

mempelai perempuan, tempat rumah duka/rumah mempelai

perempuan. Pernikahan ini merupakan inisiatif dari Kiai S, adapun

kronologi terjadinya pernikahan ini dapat pelaku jelaskan, sebagai

berikut:

1) Keluarga H.M. FH memiliki patokan tersendiri untuk menikahkan

putra-putrinya. Patokan itu tidak lain adalah harus sudah

menyelesaikan perkuliahan S1. H.M FH memiliki 3 anak, anak

pertama perempuan, anak kedua laki-laki dan yang terakhir anak

perempuan. Di usianya yang menyamai Rasulullah S.A.W (63

tahun) H.M. Fauzi masih memiliki beban berat yang ada di

pundak, beban itu tidak lain adalah belum menikahkan anak

perempuannya yang terakhir yaitu (DUR).

2) DUR memiliki pacar bernama TW. TW menginginkan hubungan

yang lebih serius. Akhirnya TW melamar DUR, setelah proses

lamaran diterima selanjutnya menentukan hari pernikahan.

67

3) Minggu, 26 Mei 2013 adalah hari yang dipilih untuk

melangsungkan pernikahan. H.M. Fauzi memiliki riwayat penyakit

jantung.

4) Pada hari kamis, 23 Mei 2013 penyakit jantung H.M FH kambuh.

Siang itu DUR dipanggil H.M FH, dan berkata :

H.M. FH = mbak DUR bapak itu punya beban berat

sekali

DUR = beban apa to pak?

HM.FH = bapak itu masih memiliki beban berat sekali

kalau belum menikahkan mbak DUR

(sambil memegang pundak DUR dan di

tekan)

H.M F H bertanya = Sakit ndak mbak..??

DUR = iya pak sakit....

H.M FH = ayo sekarang bapak biar latihan

menikahkan mbak dewi dulu.. (bacaan ijab)

حيم حمن الر جيم * بسم الله الر يطا ن الر * اعوذ بالله من الش

نوب 3… ×استغفر الله العظيم واتوب اليه من جميع المعاصي والذ

سول الله دا ر * اشهد ان لآاله الالله * و اشهد أن محم

د ابن عبد بسم الله والحمد لاة والسلام على رسول لله سـيدنا محم الله وعلى آله لله والص

اله واصحا به ومن ا بعد : أوصيكم –تبـعه ونصـره ومن و ة البالله ام ولحول ولقو

– واياي بتقوي الله فقد فازالمتقون

جـتك ابنتي ………… ! بن ……….. يا انكحـتك وزو

قدانـ………….. بمهر …………………………..

H.M FH = Bapak itu berkeinginan nantinya kamu

menikah disaksikan oleh orang banyak.

Bukan resepsinya yang disaksikan orang

banyak, tetapi akad nikahnya. Karna inti

dari pernikahan adalah akad nikahnya

bukan resepsinya

DUR = iya pak...

5) Sore harinya kondisi H.M. FH bukannya membaik, tetapi malah

justru sebaliknya, melihat kondisi H.M FH yang tak kunjung

68

membaik akhirnya pihak keluarga berinisiatif membawanya ke RS.

PAW. Akan tetapi setelah sampai di pintu masuk RS. PAW, H.M

FH menghembuskan nafas untuk yang terakhir.

6) Setelah pengurusan administrasi selesai, pukul 19.00 WIB jenazah

H.M FH dibawa pulang ke rumah duka. Sudah menjadi kebiasaan

warga Kelurahan Tingkir Lor, apabila ada salah satu warga yang

meninggal jenazahnya tidak langsung dikebumikan.

7) Jum’at, 24 Mei 2013 warga dan para ulama sekitar berdatangan

untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Kakak

DUR (anak pertama dan kedua jenazah) yang tinggal di luar kota

juga sudah tiba di rumah duka. TW (kekasih DUR) beserta

keluarganya juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

8) Sebelum upacara pemakaman dimulai, para ulama menanyakan

masalah duniawi yang berhubungan dengan jenazah, baik itu

masalah hutang-piutang, wasiat dll kepada ahli waris atau keluarga

yang ditinggalkan..

9) Berawal dari sini DUR menyampaikan wasiat almarhum di atas

kepada para ulama. Mendengar penuturan DUR mengenai wasiat

almarhum, Kiai S beserta ulama yang lain (H.M AS, KH. N, Kiai

M) berinisiatif untuk memenuhi wasiat almarhum (meringankan

beban yang ada di pundak almarhum dan akad nikah disaksikan

orang banyak) dengan berpatokan kepada ushul fiqh mengenai

hadist nabi tentang 3 (tiga) hal yang harus disegerakan.

69

10) Selanjutnya KH. N dengan menggunakan telefon selluler

menghubungi KUA Kec. Tingkir untuk meminta ijin

melangsungkan pernikahan saat itu juga. Setelah berkomunikasi

dengan pihak KUA Tingkir, akhirnya pihak KUA Tingkir

memberikan ijin, dengan catatan proses administrasinya menyusul

secepatnya.

11) Jum’at, 24 Mei 2015 prosesi pernikahan di depan jenazah

berlangsung di rumah duka, Kakak laki-laki DUR (anak kedua

almarhum) yang menikahkan DUR dan yang menjadi saksi para

ulama Kelurahan Tingkir Lor dan jama’ah ta’ziyah.

12) Setelah prosesi akad nikah usai, selanjutnya upacara pemakaman

jenazah H.M FH baru dimulai.

13) Senin, 27 Mei 2013 DUR beserta TW mengurus proses

administrasi di KUA Kec. Tingkir. Sesuai arahan Kepala KUA

Kec. Tingkir untuk memperbaharui akad nikah (tajdidun nikah),

(dengan catatan, nikah pada 24 Mei 2013 tetap sah, hanya sebagai

penguat supaya sesuai dengan administrasi yang masuk pada

tanggal 27 Mei 2013). Akad nikah di KUA dengan penghulu dari

KUA, saksi kakak kandung laki-laki dan pegawai KUA.

b. Bapak HDY selaku Ketua RW. 04, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga pada tanggal 8 November 2015, menyatakan:

Akad nikah di depan jenazah merupakan salah satu adat istiadat

dari sekian banyak adat yang lain yang masih dipatuhi dan

70

dilaksanakan, khususnya di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga. Akan tetapi tidak mudah adat istiadat ini

dilaksanakan, karena ada sebab-sebab tertentu yang menimbulkan agar

adat istiadat tersebut harus dilaksanakan, sebab pelaksanaan akad

nikah di depan jenazah hanya terjadi apabila seorang laki-laki yang

telah melaksanakan peminangan kepada seorang wanita dan telah

menentukan hari dan tanggal pernikahan (perjanjian pernikahan),

namun sebelum hari dan tanggal tersebut tiba orang tua dari salah satu

pihak yang bertempat tinggal di desa tersebut meninggal dunia.

c. Bapak NYT selaku ketua RW 01 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga dalam wawancara tanggal 10 November 2015,

menjelaskan:

Menurut adat istiadat masyarakat Kelurahan Tingkir Lor,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, akad nikah tersebut harus

dilaksanakan saat itu juga di depan jenazah orang tua yang meninggal

dunia. Mungkin tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan pada saat

akad nikah tersebut berlangsung karena jenazah tersebut tidak

berperan, baik sebagai saksi maupun sebagai wali, akan tetapi apabila

pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka peminangan yang

sebelumnya telah dilaksanakan oleh pihak laki-laki kepada pihak

perempuan menjadi gugur (peminangan yang telah dilakukan sudah

dianggap tidak syah menurut hukum adat mereka) dan harus dilakukan

peminangan lagi (ulang) dengan syarat harus menunggu ganti tahun

71

menurut perhitungan tahun Hijriyah/tahun Islam. Kalau memang kedua

belah pihak memaksakan untuk tetap melaksanakan akad nikah sesuai

dengan rencana awal, maka sanksi sosial yang akan mereka terima

bahwa sanksi sosial ini biasanya dalam bentuk pelecehan oleh

masyarakat karena dianggap telah melupakan tradisi nenek moyang.

Adat istiadat tersebut tentu sangat berbeda dengan sistem

perkawinan Islam. Pernikahan tersebut memang sangat langka, karena

harus bertepatan dengan meninggalnya orang tua dari salah satu pihak

yang akan melaksanakan perkawinan, sedangkan mati merupakan

salah satu dari sekian banyak rahasia Tuhan yang tidak dapat diterka

dan tidak dapat diramalkan oleh manusia. Sehingga tidak banyak

seseorang yang melaksanakannya karena tidak bertepatan dengan

meninggalnya orang tua mereka.

d. Wawancara dengan Bapak JFN selaku Ketua 01 RW. 04, Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tanggal 9 November

2015, menerangkan:

Masyarakat Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga mayoritas beragama Islam. Namun dalam kenyataan, masih

banyak yang memegang teguh warisan leluhur mereka dengan

melaksanakan dan patuh terhadap adat istiadat yang mereka yakini

sebagai pedoman dalam menempuh dan menjalani kehidupan di dunia.

Letak geografis dan kehidupan perkotaan ternyata tidak dapat

menghilangkan adat istiadat yang sampai saat ini masih dipatuhi

72

dan sudah membudaya dalam masyarakat.

Selain adat istiadat tersebut, dalam masyarakat Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga juga masih

melaksanakan adat istiadat lainnya, yaitu “akad nikah di depan

jenazah”. ternyata dalam masyarakat di Kelurahan Tingkir Lor,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam saat-saat tertentu, masih ada

yang melaksanakan dan mentaati sistem pernikahan adat meskipun

masih tetap memperhatikan sisi syar’i-nya. Ini terlihat dari syarat yang

harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Hal ini

dikarenakan kehidupan beragama di masyarakat Kelurahan Tingkir

Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sebenarnya juga tidak berbeda

dengan masyarakat Islam secara umum, dalam artian mereka tetap

melaksanakan ibadah ritual seperti shalat, puasa, melaksanakan tahlil

dan lain sebagainya. Ternyata hal ini tidak dapat merubah adat yang

sudah mengakar dan membudaya itu.

Adat istiadat ini pada awalnya dari pemahaman masyarakat

bahwa sebenarnya salah satu kewajiban anak terhadap kedua orang tua

adalah menghormati keduanya meskipun mereka sudah meninggal

dunia, baik salah satu maupun semuanya. Kemudian dari pemahaman

ini, masyarakat menkomparasikan dengan ajaran jawa yang

mengajarkan bahwa seorang anak itu harus bisa mikul duwur mendhem

jero. Dengan adanya dua pemahaman ini kemudian memunculkan

satu tradisi untuk tetap melaksanakan akad nikah di depan jenazah

orang tua sekalipun. Mereka yang tidak melakukan tradisi ini akan

73

dipandang sebagai anak yang tidak berbakti pada orang tua. Pada

dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh itikad

baik masyarakat setempat untuk menghormati orang tua.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua

a. Hasil wawancara dengan Bapak JFN selaku warga masyarakat RT. 01

RW. 04 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

tanggal 13 November 2015, menjelaskan:

Pernikahan di depan jenazah seperti yang dilakukan saudari DUR,

Dusun Kriya, RT. 01 RW.04 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan

Tingkir, Kota Salatiga menurut pandangan masyarakat sekitar

dikarenakan ada amanah bahwa keinginan sang orang tua melihat

pernikahan anaknya namun sudah lebih dulu meninggal. Dimana pada

saat itu tidak terdapat musyawarah untuk menunda pernikahan, akan

tetapi tetap dilaksanakan secara sederhana yang merupakan inisiatif

dari Kiai S mendasarkan pada riwayat rasulullah shallallahu ‘alaihu

wasallam bersabda:

رهن لاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم : ثلاثة يا علي ل تؤخ الص

إذا وجدت كفؤا

Artinya: “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda,

yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah

hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang

sekufu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

b. Hasil wawancara dengan Bapak IJ salah satu warga masyarakat

RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga tanggal 13 November 2015, mengemukakan pelaksanaan

74

pernikahan tersebut, merupakan bagian adat istiadat daerah kelurahan

tingkir lor. Menurut mitos, apabila khitbah atau akad tidak dilakukan

sebagaimana telah direncanakan tetapi pada saat tidak terduga

bertepatan dengan adanya musibah meninggalnya salah satu orang tua

mempelai akan mendapatkan musibah melebihi dari yang dialami pada

saat itu. Selain itu, juga merupakan wujud rasa hormat atau

penghormatan terakhir orang tuanya sebagai wujud bakti semasa

hidupnya sepanjang tidak menyalahi syarat dan rukun nikah sesuai

dengan agama yang dianut.

c. Hasil wawancara DUR Dusun Kriya, RT. 01 RW. 04 Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tanggal 13 November

2015 (pelaku pernikahan di depan jenazah orang tua), memaparkan:

pernikahan ini dilakukan karena terdapat amanah/wasiat dari

almarhum bapak H.M. FH yang masih mempunyai beban berat ingin

menikahkan saya tetapi belum sempat sudah meninggal dikarenakan

sakit jantung. Selain itu, menurut pendapat Kiai pernikahan boleh

dilakukan menyangkut kaidah ushul fiqh yaitu 3 (tiga) perkara yang

tidak boleh di tunda (“Tiga perkara tidak boleh ditunda-tunda yaitu:

Shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan perempuan

bila telah ditemukan jodohnya yang sepadan” (HR. Baihaqi dan lain-

lain dari Ali ra).

Pernikahan yang saya langsungkan telah memperoleh ijin dari KUA

Tingkir, dengan catatan proses administrasinya menyusul secepatnya.

75

Pada Jum’at, 24 Mei 2015 akhirnya prosesi pernikahan di depan

jenazah berlangsung di rumah duka, Kakak laki-laki DUR (anak kedua

almarhum) yang menikahkan DUR dengan disaksikan oleh jama’ah

ta’ziyah. Setelah prosesi nikah selesai dilanjutkan upacara pemakaman.

Senin, 27 Mei 2013 proses administrasi KUA Tingkir, setelah sampai

di KUA Tingkir. Sesuai arahan Kepala KUA Tingkir proses akad

nikah kembali dilakukan atau pembaharuan akad nikah (tajdidun

nikah) (dengan catatan, nikah pada 24 Mei 2013 tetap sah, nikah pada

hari ini sifatnya hanya untuk menguatkan saja agar sesaui dengan

administrasi kantor KUA). Akad nikah di KUA dengan penghulu dari

KUA, saksi kakak kandung laki-laki dan pegawai KUA).

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Depan Jenazah

Orang Tua di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga

Pernikahan di depan jenazah boleh dilakukan asalkan syarat

dan rukun nikah yang terpenuhi, tentulah pernikahan itu sah.

Sepanjang ada kedua mempelai, wali, saksi serta ijab-qobul. Yang

menjadi permasalahan disini, apakah jenazah itu masuk dalam syarat

dan rukun nikah? Misalnya, karena yang meninggal adalah ayah si

mempelai, maka ia dihadirkan dalam kesempatan itu sebagai wali.

Tentu hal ini sangat menyalahi aturan dan mustahil dilakukan.

Mengingat dalam prosesi ijab-qobul, dimana mempelai laki-laki harus

berinteraksi dengan wali secara lisan.

76

Sebab Rasulullah selalu memposisikan pernikahan itu dengan

kebahagiaan, bahkan memerintahkan agar dihidangkan makanan

pertanda berlangsungnya walimatul’ursy, sehingga diperbolehkannya

nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa

pernikahan itu adalah kegembiraan, bukan kesedihan. Adapun wali,

jika seorang bapak berhalangan mewalikan anaknya bisa diwakilkan

oleh nasab atau sanak keluarga yang lain, seperti: kakak laki-laki, adik

laki-laki, paman, uwak dan seterusnya menurut urutan hak wali.

Karena dalam tuntunan Islam, jika yang menjadi wali meninggal, maka

hak wali itu akan beralih ke yang berikutnya. Jika dalam hal ini si

bapak (kandung sudah meninggal), maka kakek atau saudara laki-

lakinya, bisa menggantikan posisi si bapak tersebut.

Merujuk pada sabda rasulullah saw yang berbunyi: ”Hai Ali,

ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya, yaitu

shalat apabila sudah tiba waktunya, jenazah apabila sudah siap

penguburannya dan wanita bila menemukan laki-laki sepadan yang

meminangnya (HR. Ahmad).

Untuk memenuhi wasiat almarhum (meringankan beban yang

ada di pundak almarhum dan akad nikah disaksikan orang banyak)

dengan berpatokan kepada ushul fiqh mengenai hadis nabi tentang 3

hal yang harus disegerakan. Kemudian meminta ijin ke KUA,

alhamdulillah diberi ijin melangsungkan pernikahan dengan

konsekuensi proses administrasi di KUA diadakan pengulangan akad

77

nikah dengan disaksikan keluarga dan pegawai KUA yang berfungsi

untuk menguatkan syarat administrasi akan tetapi akad nikah yang

dilaksanakan sebelumnya tetap sah.

Kehadiran jenazah dalam pernikahan hanya dimaksudkan

untuk sekedar disandingkan dengan anaknya yang menikah, memang

tidak masalah. Pernikahan yang dilangsungkan tetap sah, sepanjang

terpenuhi rukun dan syarat nikah. Hanya saja kembali pada pokok

persoalan, sejauh mana kehadiran jenazah membawa manfaat. Apabila

dikembalikan pada aturan agama yang memerintahkan kepada ahli

waris untuk segera menguburkan jenazah.

Pelaksanaan akad nikah didepan jenazah yang terjadi, disatu

sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar’i dalam artian mereka

tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh.

Hal ini terlihat dengan adanya ijab dan qabul yang tetap dilaksanakan

oleh masyarakat. Selain itu, pernikahan ini tidak menemukan adanya

penyimpangan syar’i yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah di

depan jenazah, karena yang mereka lakukan hanya sebuah tradisi yang

dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan bukan menjadi satu bagian

daripada syarat maupun rukun nikah itu sendiri. Bila dilihat dari

kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan

terhadap syar’i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak

memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

Ditinjau dari sisi normatifnya masyarakat setempat tidak

78

pernah merasakan hal ini sebagai sebuah aib bagi pelakunya. Yang

menjadi landasan adalah kaidah yang mengatakan bahwa;

ل ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena

perubahan keadaan (zaman).”(Mubarok, 2002:156)

Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain adalah

(a) adanya calon istri dan calon suami (b) masing-masing bukan

termasuk mawani’un-nikah, (c) antara keduanya merupakan sejodoh

atau kafa’ah. Berkaitan dengan keharusan untuk melakukan tradisi ini,

banyak para ulama mengatakan bahwa manusia, baik sebagai

individu maupun sebagai masyarakat, tidak bisa lepas dari mitos ini.

Oleh karena itulah, hukum pelaksanaan akad nikah di depan

jenazah ini, bukanlah satu kewajiban syar’i yang harus dilaksanakan

namun itu hanya sebuah “kewajiban” bisa dikatakan hanya

melaksanakan amanah/wasiat dari mendiang almarhum belaka. Jika

tidak dilakukan juga tidak akan mengakibatkan sebuah konsekuensi

hukum agama.

79

79

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Akad Nikah Depan Jenazah Orang Tua di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Berdasarkan pada paparan hasil penelitian bab III, peneliti mencoba

menganalis tentang pelaksanaan akad di depan jenazah orang tua yang terjadi

di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, antara lain:

Pertama, merujuk dan bersandar kepada kaidah-kaidah fiqh yang telah

disepakati bersama oleh para fuqaha, yang diambil dari Al-Quran dan

As-Sunnah. Dari kaidah-kaidah ini, dalil akan diambil dan hukum akan

diletakkan diatasnya. Merujuk pada Al-Qur'an, bahwa nikah itu sangat

dianjurkan dalam Islam, seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".(Departemen

Agama RI., 1994:644).

Oleh karena nikah merupakan salah satu anjuran, maka para ahli fiqh

kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam

melaksanakan akad nikah tersebut sebagai usaha untuk mencegah umat

dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Melihat pelaksanaan akad nikah

80

didepan jenazah yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir

Kota Salatiga, penulis menilai bahwa disatu sisi mereka tetap berpegang

teguh pada syar’i dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang

ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini, terlihat dengan adanya ijab dan

qabul yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Mengenai ucapan atau lafal

yang digunakan masyarakat di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir

Kota Salatiga lebih memilih memakai bahasa mereka sendiri, misalnya

dengan bacaan ijab sebagaimana yang dilakukan oleh DUR dan TW, yakni:

حيم اعوذ بالله من حمن الر جيم * بسم الله الر الشيطا ن الر *

نوب واتوب اليه 3… ×استغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذ

سول الله دا ر * اشهد ان لآاله الالله * و اشهد أن محم

د ابن بسم الله لاة والسلام على رسول لله سـيدنا محم لله والص والحمد

اله ولحول –عبدالله وعلى آله واصحا به ومن تبـعه ونصـره ومن و

ا بعد: أوصيكم واي ة البالله ام اي بتقوي الله فقد فازالمتقونولقو –

جـتك ابنتي ………… ! بن ……….. يا انكحـتك وزو

نـقدا………….. بمهر …………………………..

Mendasarkan hal tersebut penulis belum menemukan adanya

penyimpangan syar’i yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah di

depan jenazah, karena yang mereka lakukan hanya memenuhi

amanah/wasiat dari mendiang almarhum K.H. FM dan bukan menjadi satu

bagian daripada syarat maupun rukun nikah itu sendiri. Bila dilihat dari

kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan

81

terhadap syar’i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki

peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

Begitu juga dari persyaratan yang harus dipenuhi calon mempelai

pria dalam melakukan khitbah sebelum dilangsungkannya akad nikah, tidak

ada penyimpangan. Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara

lain: (a) adanya calon istri dan calon suami (b) masing-masing bukan

termasuk mawani’un-nikah, (c) antara keduanya merupakan sejodoh atau

kafa’ah (Ahmad, 1992:103-113). Menitikberatkan pada macam-macam

bentuk ‘urf sebagaimana telah dipaparkan bab II dapat dikatakan bahwa kasus

yang terjadi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ini

termasuk ‘urf shahih mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini

ternyata bisa diterima oleh masyarakat dimana tradisi tersebut dijalankan dan

juga tidak bertentangan dengan syara’. Oleh karena itu, implikasi dari

pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi

antara mereka yang melaksanakan dengan mereka yang tidak mau

melaksanakan.

Mengutip pendapat Abdul Haq dalam bukunya “Formulasi Nalar Fiqh

Telaah Kaidah Fiqh Konseptual” (2006:292), menyatakan bahwa syarat-

syarat adat secara umum sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yakni:

1. Adat tidak bertentangan atau berbenturan dengan teks syari’at artinya adat

tersebut berupa adat shahih. Sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek

substansial nash. Sebab bila seluruh isi subtantif nash tidak teranulir,

maka tidak dinamakan bertentangan dengan nash, karena masih

82

terdapat beberapa unsur nash yang tak tereliminasi. Contohnya adalah

seperti dapat dipindah.

2. Adat berlaku konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan

kalangan mayoritas. Bilapun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya

sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur

konstansi adat sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat,

apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mereka sering

lakukan atau tidak. Yang dimaksud adat konstan adalah adat yang

bersifat umum dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini

dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa dilakukan dalam

transaksi jual beli, wakaf atau wasiat. Konstruksi hukum pada ketiga jenis

transaksi ini harus disesuaikan dengan istilah-istilah yang berlaku saat

transaksi itu berlangsung, bukan kebiasaan yang akan terbentuk

kemudian. Misalnya ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk

para ulama, sementara menunjuk orang-orang ahli fiqh, bukan ahli selain

fiqh.

4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai

substansial adat. Misalnya: dalam pernikahan di depan jenazah prosesi

akad nikah (ijab qobul) disertai dengan mas kawin (mahar) dimana

terdapat wali dan saksi terjadinya pernikahan.

Kedua, pelaksanaan pernikahan (akad nikah) di depan jenazah orang

tua hanya sebatas memenuhi bagian dari amanah/wasiat almarhum dengan

berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yaitu ‘Ali r.a mengabarkan, Rasulullah

S.A.W pernah bersabda kepadanya: “Hai ‘Ali, tiga perkara janganlah engkau

83

mengakhirkannya. Yaitu sholat apabila tiba (waktunya), jenazah apabila telah

sempurna (kematiannya), dan wanita jika telah menemukan pasangan yang

sepadan dengannya” (HR. Tirmidzi).

B. Faktor Terjadinya Pernikahan Depan Jenazah Orang Tua di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Mendasarkan pada objek penelitian terjadinya akad nikah di Kelurahan

Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga dilatar-belakingi oleh adanya

amanah dari mendiang almarhum sebelum meninggal dunia yang intinya ingin

almarhum masih memiliki beban berat yakni ingin menikahkan putri

terakhirnya sebelum meninggal karena keadaan kesehatan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian wawancara dari beberapa tokoh

masyarakat/ulama dan masyarakat di kelurahan tersebut dapat peneliti analisa

bahwa faktor-faktor yang melatar-belakangi pernikahan di depan jenazah

berbagai macam, antara lain:

1. Kepercayaan dan Adat

Kehidupan dalam masyarakat segala pola tingkah laku individu

anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang

tidak tertulis dan ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola

tingkah laku tersebut meliputi pergaulan menyangkut masalah pernikahan.

Urusan pernikahan yang terkait dengan masa depan, mereka tidak terlepas

dari kepercayaan, dimana sebelum perkawinan dilaksanakan biasanya

kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan

84

perhitungan hari, pasaran calon mempelai serta dicari hari yang baik.

Begitu pula untuk pemasangan terop (pemasangan hiasan janur) juga

dicarikan hari-hari yang baik pula. Karena dengan perhitungan yang baik

tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari

malapetaka.

2. Menjalankan Amanah/Wasiat

Hal ini merupakan pemahaman terhadap permasalahan hukum

yang tidak disebut dalam al-syari’, bisa dikatakan bahwa persoalan

muamalah pada hakekatnya secara sosiologis muncul sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Menurut pandangan

penulis bahwa akad nikah di depan jenazah dipahami sebagai satu bentuk

pesan Allah SWT bagi manusia untuk melihat apa yang ada merupakan

ketetapan-Nya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 242;

Artinya: “Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya

(hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya”.

Berkenaan dengan hukum pelaksanaan akad nikah di depan

jenazah, penulis dalam hal ini juga tetap merujuk pada realitas yang ada

seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam bukunya I`ilam

al-Muwaqqi`in;

“Seorang mufti dan hakim tidak akan mampu untuk memberi

fatwa atau hukum dengan benar kecuali dengan dua bentuk

kefahaman. Salah satunya ialah memahami realitas dan hukum

fiqh. Lalu menghasilkan pengetahuan mengenai hakikat yang

sejajar dengan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang ada.

Bentuk yang kedua ialah memahami kewajiban dalam berhadapan

85

dengan realitas yaitu memahami hukum Allah yang ditetapkan

dalam kitab- Nya atau melalui Rasul-Nya, kemudian

menerapkan salah satu (Al-Quran/Sunnah) pada yang lain.

Siapa yang melakukan usaha dan upaya yang demikian itu, tidak

akan hilang darinya dua pahala atau satu pahala” (Ibn Qayyim,

I`lam al-Muwaqqi`iin, As-Sa`aadah, Juz I, hlm. 77-78)

Bertitik tolak dari obyek penelitian, penulis memakai penalaran

istislahi, mengingat yang menjadi pedoman disini adalah kemaslahatan

umum. Istilah ini dipakai dengan pertimbangan bahwa yang menjadi

permasalahan kedua adalah justru pada diharuskannya masyarakat

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk

melaksanakan tradisi nikah di depan jenazah. Selanjutnya, dengan metode

al-masalih al-mursalah diharapkan dalam menentukan hukum nikah di

depan jenazah akan lebih bisa diterima. Dalam pemikiran ushul fiqh

terdapat cara penentuan legalitas maslahat yang diantaranya adalah

maslahat yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan

maupun ketidakberlakuannya. Mengingat nikah di depan jenazah

merupakan satu tradisi suatu daerah, sehingga untuk mencari nas khusus,

kalaupun ada hanya pada persoalan ‘urf.

Akad nikah di depan jenazah sebagai sebuah kebudayaan,

merupakan sesuatu yang berada diluar kemauan manusia, diluar

kemampuan seseorang dan keberadaannya memaksakan kehendaknya

pada para individu. Kemudian dari sini muncullah pola budaya ideal yang

memuat hal-hal yang diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukan

dalam keadaan tertentu dan pola seperti ini kemudian sering disebut

dengan norma. Ketika sebuah tradisi telah menjelma dalam norma

86

kehidupan, kesepakatan untuk merubahnya pun memerlukan satu

proses dan jelas akan membutuhkan satu perjuangan tersendiri.

Unsur-unsur dari pernikahan di depan jenazah terdapat beberapa hal

yang harus dikoreksi lagi, mengingat dalam unsur tradisi tersebut mengandung

beberapa macam hal yang terasa janggal, seperti:

a. Bakti terakhir anak terhadap orang tua

Pelaksanaan pernikahan di dekat jenazah orang tua sebelum

dikebumikan merupakan bentuk dari penghormatan/ungkapan rasa bakti

seorang anak terhadap orang tua. Wujud berbakti kepada orang tua

dalam agama Islam tidak mengenal waktu atau usia. Adapun, bentuk-

bentuk bakti anak terhadap orang tua dalam Islam, sebagai berikut:

1) Bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik.

Maksudnya memberi kegembiraan kepada seorang mu’min termasuk

shadaqah, lebih utama lagi kalau memberikan kegembiraan kepada

kedua orang tua kita.

2) Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut.

3) Tidak boleh sombong apabila sudah meraih sukses atau

mempunyai jabatan di dunia, karena sewaktu lahir kita berada dalam

keadaan hina dan membutuhkan pertolongan. Kedua orang tualah

yang menolong dengan memberi makan, minum, pakaian dan

semuanya.

4) Memberikan infak (sadaqah) kepada kedua orang tua.

Semua harta kita adalah milik orang tua.

5) Mendoakan orang tua.

87

Menurut penulis bentuk bakti terakhir kepada orang tua dalam

bentuk pernikahan di depan jenazah orang tua tidak sesuai dengan bentuk

dan macam bakti kepada orang tua yang dianjurkan oleh Islam. Apabila

pernikahan tersebut dijadikan alasan rasa bakti anak terhadap orang tua,

merupakan hal yang sudah mengada-ada termasuk dalam kategori bid’ah.

b. Bala’ (malapetaka/musibah)

Pernikahan di depan jenazah ada istilah terkena balak. Hal ini

karena kepercayaan sebuah masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi

tersebut, maka akan terkena balak atau kesialan. Kepercayaan semacam

ini dalam Islam dikategorikan sebagai tathayyur, dan tathayyur sendiri

termasuk pada syirik. Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah

SWT QS. At-Taghabun ayat 11:

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali

dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah

niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah

Maha mengetahui segala sesuatu”.

Maksud ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang terkait

masalah musibah, semua itu yang mengatur adalah Allah SWT bukan

karena sesuatu yang lain. Jadi pada dasarnya kepercayaan terhadap akan

datangnya bala’ merupakan sebuah kesyirikan karena menganggap bahwa

bala’, musibah dan kesialan datangnya dari Allah. Dan tathayyur (merasa

sial karena sesuatu) disabdakan oleh rasulullah SAW bukan termasuk

golongannya. Sebagaimana sabda beliau yang artinya: tidak termasuk

88

golongan kami orang yang bertathayyur atau meminta ditathayyurkan,

atau menenung atau diminta ditenungkan, atau menyihir atau diminta

disihirkan -Thabrani dari Ibnu Abbas dengan isnad yang baik.

c. Tidak Menyegerakan Mayit

Berlama-lama membiarkan jenazah tidak disegerakan untuk dikubur

seperti halnya yang terjadi ketika pernikahan di depan jenazah

dilaksanakan. Maka hal itu akan menimbulkan pertentangan pada hadits

Nabi SAW yang berbunyi: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa

Nabi SAW bersabda percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang baik,

maka segera kau antarkan kebaikan/kenikmatan dan jika dia orang tidak

baik maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu (HR. Al-Bukhari,

nomor hadist 1315)”.

d. Mengundur Waktu Pernikahan Hingga Ganti Tahun

Pernikahan di depan jenazah ada beberapa serangkaian tradisi yang

dilakukan jika tidak melaksanakan pernikahan di depan jenazah,

diantaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Hal ini

dilakukan agar pernikahan kedua mempelai nanti tidak merasakan

suasana berkabung lagi ketika pernikahan tersebut dilaksanakan. Oleh

karena itu, pengunduran waktu pernikahan hingga tahun depan

bertujuan untuk menghilangkan masa berkabung salah satu mempelai

pengantin agar nantinya ketika pernikahan dilaksanakan penuh suka cita.

Pengunduran waktu pernikahan hingga ganti tahun

sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam rangkaian pernikahan di

depan jenazah dalam pandangan Islam yaitu boleh. Hal ini karena

tidak adanya suatu tindakan yang menyalahi aturan Islam. Islam

89

menganjurkan untuk segera menyegerakan pernikahan jika sudah

mampu baik secara lahir maupun batin. Namun ketika terjadi

musibah seperti peristiwa kerubuhan gunung, maka pengunduran waktu

pernikahan adalah suatu hal sangat tepat, karena pada saat peristiwa

kerubuhan gunung terjadi, kesiapan mental dari salah satu pihak

mempelai pasti tertekan. Hal seperti ini, dapat mengurangi tingkat

kesiapan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu,

untuk menjaga kesempurnaan pernikahan yang dibalut dengan suka

cita dan kebahagian, pengunduruan waktu seperti halnya dalam

serangkaian pernikahan di depan jenazah tidaklah masalah karena

pengunduran waktu tersebut tidaklah menyalahi aturan Islam yang

berlaku.

Penulis berpendapat berpendapat mendasarkan pada penelaahan ‘illah

al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan), hukum nikah dalam Islam masih

kurang jelas. Hal ini, bisa dijadikan satu landasan dalam menentukan hukum

pelaksanaan akad nikah di depan jenazah yang bagi penulis sah menurut

hukum Islam, dalam artian tidak adanya satu pelanggaran terhadap hukum

Islam. Hal ini penulis lakukan dengan landasan pada dalil yang menerangkan

bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, itulah yang

harus disadari oleh orang yang beriman sebagaimana termaklub dalam QS. Ali

Imran ayat 191:

90

Artinya: (Yaitu) Orang orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau

duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami,

tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci

Engkau, maka perihalah kami dari siksa api neraka”(Departemen

Agama RI., 1994:110).

Melangsungkan ijab qabul pernikahan di depan jenazah, biasanya

dilakukan saat pernikahan sedang direncanakan, tapi tiba-tiba tanpa disangka-

sangka terjadi musibah, orang tua mendadak meninggal dunia. Sebagaimana

yang pernah muncul di dalam berita media masa, atas meninggalnya sang

ayah salah satu calon mempelai. Salah satu motivasinya, mungkin mereka

ingin agar sang ayah yang sudah meninggal ikut menyaksikan pelaksanaan

ijab qabul pernikahan putra/putrinya. Alasan tersebut sulit diterima akal,

logika dan perasaan. Jika mereka bermaksud agar sang ayah menjadi wali

dalam pernikahan, hal ini tidak dibenarkan oleh syariat, karena ia sudah

meninggal. Orang yang meninggal sudah tidak lagi berfungsi seluruh organ-

organ tubuhnya. Tangannya tidak lagi menyalami, matanya tidak dapat

memandang lagi, dan jantungnya pun sudah tidak berdetak lagi. Sedangkan

secara syariah, orang yang meninggal artinya rohnya sudah terlepas dari jasad,

dan itu artinya ia sama sekali tak mampu lagi melakukan perbuatan apa pun

apalagi perbuatan hukum.

Pernikahan adat sudah bukan merupakan hal yang baru,

keberadaan pernikahan adat menjadi pewarna dari hukum pernikahan

Islam itu sendiri. Banyak hal yang terlihat begitu berbeda namun secara

mendasar pernikahan atau perkawinan adat kebanyakan masih menggunakan

91

ketentuan-ketentuan dasar dari perkawinan Islam. Hal ini terbukti dari banyak

dan beragamnya perkawinan adat yang hingga saat ini masih dilestarikan

diberbagai daerah. Akan tetapi, terkadang ada hal yang sengaja dilupakan,

diganti dan mungkin ditiadakan karena alasan kondisi yang tidak

memungkinkan, sehingga perkawinan adat tersebut seolah merupakan

mencari celah-celah hukum guna mendapatkan keutuhan dan terhindar dari

sangsi agama yang telah ditetapkan.

Perkawinan adat yang seperti ini sudah barang tentu akan menuai

benturan dari ajaran Islam (karena adanya jenazah pada saat terjadinya akad

nikah) dengan alasan karena situasi dan kondisi yang tidak

memungkinkan. Alasan yang seperti ini pasti akan dijumpai meski tidak

sering, perkawinan ataupun pernikahan dalam Islam adalah sebuah

kesakralan dalam hidup seseorang, karena dalam definisi pernikahan dalam

Islam sudah dijelaskan al-istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita atau

melakukan wathi dan berkumpul selama wanita tersebut seorang laki-laki

dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai suami-

istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Definisi di atas sudah jelas jika perkawinan (nikah) merupakan sebuah

kesakralan karena perkawinan itu bertujuan untuk menjalin ikatan yang

suci, sehingga untuk memenuhi hal tersbut rukun dan syarat sah pernikahan

harus terpenuhi. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting

dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan

terutama akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang

92

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di

depan jenazah di masyarakat Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum pernikahan

dalam Islam karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut, rukun dan syarat sah

perkawinan terpenuhi. Jadi status hukumnya mubah melaksanakan

pernikahan di depan jenazah lantaran tidak adanya pertentangan dengan

ketentuan dari pernikahan Islam.

Adapun pernikahan di depan jenazah di masyarakat Kelurahan Tingkir

Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, status hukum dari perkawinan tersebut

sah menurut hukum pernikahan Islam, karena terpenuhinya unsur dalam rukun

pernikahan dalam Islam, sebagaimana pernikahan di depan jenazah di

masyarakat Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dalam

tinjauan hukum pernikahan Islam pernikahan di depan jenazah tersebut

boleh dilakukan, tapi bukan pernikahan tersebut sudah dapat dipastikan

sebagai pertimbangan hukum. Ada aturan-aturan pokok terkait adat istiadat

atau tradisi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karena itu

dibutuhkan sebuah analisa terhadap tradisi pernikahan di depan jenazah

tersebut dengan menggunakan kaidah Al-Adatu Muhakkamah. Kaidah Al-

Adatu Muhakkamah merupakan kaidah fikih asasi yang kelima dari kaidah-

kaidah fiqhiyyah yang utama. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa

93

adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum

(hukum Islam).

Kehidupan sehari-hari mendefinisikan kaidah tersebut yakni bahwa

tradisi, baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu

hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam (Zaidan, 2008:133). Tradisi

dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila

tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash itu

wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan

sebagai ganti darinya.

Norma tersebut bisa dilakukan individu atau kelompok masyarakat.

Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan,

minum dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah sebentuk

kebenaran umum yang diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh kemunitas

tertentu, sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati.

Adapun landasan kaidah tersebut, sebagai berikut: (Rohayana, 2008:219)

1. Hadits Manqul yang berbunyi:

.ن س ح الله د ن ع و ه ف ان س ح ون م ل س الم ه أ ار م

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di

sisi Allah” (Usman, 1996: 141).

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 dan QS. An-Nisa’

ayat 19 (Departemen Agama RI, 2008).

Menurut Muhammad al-zarqa dilihat dari sisi bentuknya realitas, adat

dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ‘ammah dan khassah. Adat

‘ammah (adat umum) maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang

berlaku umum diseluruh Negara, sedangkan adat khassah (adat khusus)

94

maksudnya adalah suatu perbuatan atau perilaku yang berlaku umum

disebuah Negara. Dengan demikian, berlaku umum merupakan syarat

diperhitungkannya adat, baik adat yang umum maupun yang khusus. Jadi

apabila tidak ada nash (Al-Qur’an dan Sunnah) yang menentang maka tidak

perlu diperbincangkan lagi untuk diperhitungkan.

Menurut peneliti, pernikahan di depan jenazah orang tua

diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan apa yang

telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Sedangkan jenazah yang ada

tidak diikut-sertakan sebagai wali, saksi dalam pernikahan tersebut karena

jenazah tidak bisa melakukan perbuatan. Secara fiqih model pernikahan

tersebut dalam kategori pernikahan adat, sedangkan dalam undang-undang

perkawinan serta kompilasi hukum nikah tidak secara serta merta menjelaskan

tentang terjadinya pernikahan di depan jenazah. Berdasarkan hasil wawancara

lapangan peneliti dapat menyimpulkan pernikahan di depan jenazah bisa

dilakukan apabila telah mendapat ijin dari KUA sebagaimana terjadi di

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga telah mendapat ijin

dari KUA Kecamatan Tingkir akan tetapi ada konsekuensi tersendiri bahwa

terjadi penmbaharuan akad nikah (tajdidun nikah) sebagai syarat administrasi,

namun akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya tetap dianggap sah

secara hukum.

95

95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang peneliti uraian pada bab-bab sebelumnya

dan analisis tentang pernikahan di depan jenazah orang tua, maka peneliti

menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di

Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tetap berpegang

teguh pada syar’i dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat

yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini, terlihat dengan adanya

ijab dan qabul yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat serta

terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ajaran Islam. Pernikahan

tersebut telah mendapat ijin dari KUA Tingkir. Bila dilihat dari kedudukan

jenazah itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap syar’i

sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama

sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

2. Pernikahan di depan jenazah orang tua dilakukan di Kelurahan Tingkir Lor,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sebagai bentuk bakti terakhir anak

terhadap orang tua; ada amanah atau pesan terakhir/wasiat almarhum

untuk menikahkan anaknya sebelum meninggal dunia mendasarkan pada

riwayat rasulullah shallallahu ‘alaihu wasallam bersabda:

رهن لاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت : ثلاثة يا علي ل تؤخ الص

، والأيم إذا وجدت كفؤا

96

Artinya: “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda,

yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah

hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu”

(HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Ditinjau dari sisi normatifnya masyarakat setempat tidak pernah

merasakan hal ini sebagai sebuah aib bagi pelakunya. Yang menjadi

landasan adalah kaidah yang mengatakan bahwa;

ل ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان Artinya: “Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan

keadaan (zaman).”

Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain: (a) adanya

calon istri dan calon suami (b) masing-masing bukan termasuk

mawani’un-nikah, (c) antara keduanya merupakan sejodoh atau kafa’ah.

3. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di depan jenazah orang tua,

yakni mubah (dilakukan karena dalam pelaksanaan tersebut seperti halnya

pernikahan dalam Islam, yaitu rukun dan syarat sah pernikahan terpenuhi)

Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah tidak dapat dijadikan sebagai

pertimbangan hukum karena, adat/tradisi model pernikahan di depan

jenazah tidaklah memenuhi kriteria adat yang baik ‘amm (adat umum)

ataupun khash (adat khusus).

B. Saran

Penulisan skripsi ini, penulis mengakui bahwa kendala utama yang

penulis hadapi adalah minimnya referensi di lapangan juga minimnya literatur

Islam tentang budaya ataupun tradisi lokal yang ada di Indonesia. Oleh karena

itu, penulis, menyarankan :

97

1. Kepada para peneliti mengenai hukum Islam dan kebudayaan untuk

mempertimbangkan referensi di lapangan juga literatur Islam tentang

budaya lokal suatu daerah bila suatu saat akan mengadakan penelitian

yang serupa.

2. Menghimbau dan memohon kepada semua pihak yang berwenang

untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalam peran sosiologi

terhadap hukum Islam. Hendaknya pelaksanaan akad nikah di depan

jenazah yang mengacu pada implikasinya yaitu pengulangan khitbah

bagi yang tidak melaksanakan akad tersebut perlu mendapat perhatian

khusus dari ahli hukum Islam.

3. Menghimbau kepada semua masyarakat untuk lebih sering melakukan

dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dengan memakai

kacamata agama dalam rangka usaha melakukan reinterpretasi

terhadap fiqh Islam. Selain itu, dalam setiap warisan luhur dari nenek

moyang kita seperti tradisi jangan langsung kita telaah secara utuh

tanpa ada sebuah koreksi terhadap tradisi tersebut. Untuk memastikan

semua itu perlu kiranya untuk menelaah ulang apa yang sudah kita terima

dan kita lakukan hingga saat ini, agar kita tidak salah dalam

mengadopsi dan melaksanakan sesuatu yang telah diwariskan yang

berakibat pada pertentangan kepada Agama.

C. Penutup

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penulis mengucapkan syukur

Alhamdulillah sebagai rasa syukur yang tak terhingga. Penulis sangat

98

mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan dan

perbaikan kelak.

99

1

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika

Presindo).

Ahmad, Hady Mufa’at. 1992. Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam),

(Semarang: Duta Grafika).

Al-Anshari, Zakaria. t.th. Fath al- Wahab Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi)

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. Kitab Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah, Juz. IV,

(Mesir: al Maktabah al –Tijaroh al-Kubro).

Al-Khin, Mustofa dan Mustofa Al-Bugho. 2005. Kitab Fikih Mazhab Syafie,

Undang-Undang Kekeluargaan ( Nikah, Talak, Nafkah, Penjagaan

Anak-anak, Penyusuan, Membentuk Keturunan, Anak Buangan),

(Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd).

Al-Zahabi, Muhammad Husain. t.th. al-Syari’ah al-Islamiyah (Dirasat Muqaranat

baina al- Mazahib ahl al-Sunnah wa Mazahib al-Ja’fariyah), (Mesir:

Dar al-Ta’lif).

Amirin, Tatang M. 1990. Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta : Rajawali Pers)

Anoname. 1999. Ensiklopedi Islâm, Vol. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve).

Arikunto, Suharsini. 1987. Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek

(Jakarta: Rineka Cipta).

Dahlan, Abdul Azis. 1997. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, (Jakarta: PT. Ikhtiar

Baru Van Hoeve).

Departemen Agama RI,. 1994. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang:

Kumudasmoro Grafindo).

Harun, Nasrun. 1997. Ushul Fikih (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Ihromi, T.O. 1986. Pokok-pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Gramedia).

Imam Abi al- Husain Muslim Ibn. Hajjaj Qusairy an-Naisabury. t. th. Shahih

Muslim, (Mishr: Darul Fikr).

Imam Al-Mundziri. 2001. Ringkasan Hadist Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka

Amani).

Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. Fiqih Perbandingan Lima Mazhab, Syafi’i,

Hambali, Maliki, Hanafi, Ja’fari, (Jakarta: Cahaya).

2

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2006. Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga

Sakinah (Bogor: Pustaka At-Taqwa).

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. Kamus Ilmu ushul Fikih

(Jakarta: Bumi aksara).

Madjid, Nurcholish. 2000. Islam Agama Peradaban, (Jakarta: Paramadina).

Moleong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda

Karya.

Mubarok, Jaih. 2002. Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada).

Muchtar, Kamal. 1995. Ushul Fiqh, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf).

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. Fikih Lima Madzhab, Terj. Masykur A.

B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama).

Mukhtar, Erna Widodo. 2000. Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif.

(Yogyakarta : Avyrouz).

Nasution, Khoirudin. 2004. Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum

Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara

Muslim. (Yogyakarta : Tazzafa Academia).

Prasetyo, Joko Tri. 1998. Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya).

Rasjid, Sulaiman. t.th. Fiqh Islam (Jakarta: Sinar Baru al Gesindo).

Rofiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada).

Rusyd, Ibnu. t.th. Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Fikr).

Sabiq, Sayyid. 1980. Fiqh Sunnah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr).

Saekan, Erniati Effendi. 1997. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,

(Surabaya: Arkola Offset).

Surakhmad, Winarno. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik

(Bandung: CV. Tarsito).

Suwondo, Nani. 1981. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan

Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

3

Syafi’I, Rahmat. 1999. Ilmu Ushul Fikih (Bandung: Pustaka Setia).

Syarifuddin, Amir. 2001. Ushul Fikih, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

T.O. Ihromi (ed.) 1986. Pokok-pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Gramedia).

Truna, Dody S. dan Ismatu Ropi. 2002. Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan

Sosial, Politik Hukum, dan Pendidikan (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1990. (Semarang: Aneka

Ilmu).

Warson, Ahmad. 1984. Munawir al-Munawir, Kamus Arab Indonesia,

(Yogyakarta: Ponpes Al- Munawir).

Yunus, Mahmud. 1983. Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya

Agung).

Zahrah, Abu. t.th. Ahwal al-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi).

Zahrah, Muhammad Abu. 2008. Ushul al-Fiqh (Jakarta: Pustaka firdaus).

Zaidan, Abdul Karim. 2008. 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

(http://tausyiah275.blogsome.com/2009/08/11/menikah-di-depan-jenazah-ajaran-

siapa-itu/diakses pada, Minggu 1 Januari 2016, jam 16.30WIB)

4

5

Nama : Khomsun Masyhadi Panggilan : Adi, Khomsun, Shonto Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 09 Juli 1985 Kebangsaan : Indonesia Status : Belum Kawin Hobi : Hunting foto, desain grafis, petualangan, jalan-jalan Tinggi/Berat : 168 cm / 55 kg Agama : Islam Alamat : Kalibening RT 02/III Kalibening Salatiga 50744 No. HP, WA / Pin : 085 6278 6298/ 54C91D8A Email : adie3289@gmail.com / pernah_cakept@yahoo.com

2008 – sekarang : IAIN Salatiga (Fakultas Syari’ah – Hukum Perdata Islam)

2000 – 2003 : MA AL-Muayyad Surakarta (Berijazah) 1997 – 2000 : Sekolah Menengah Pertama (Berijazah) 1991 – 1997 : Sekolah Dasar (Berijazah)

Ags – Des 2008 : Kursus Kewirausahaan Orientasi Perkotaan Bidang Teknisi Komputer di SKB Ngebul Kota Salatiga, pelaksana SKB NGEBUL Salatiga dan UKSW Salatiga

Microsoft : Word, Exel, Power Point Grafis : Corel, Adobe Photoshop, Sketchup

DATA PRIBADI

PENDIDIKAN NON FORMAL

KEMAMPUAN

PENDIDIKAN FORMAL

6

7

8

9