TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA

BERSAMA ANTARA PTP NUSANTARA IX DENGAN SP BUN

NUSANTARA IX PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 13

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NIRMALA KUSUMADEWI

C100150017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

i

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA PTP NUSANTARA IX DENGAN SP BUN NUSANTARA IX

(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Nirmala Kusumadewi

C100150017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

ii

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA PTP NUSANTARA IX DENGAN SP BUN NUSANTARA IX

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN

OLEH:

NIRMALA KUSUMADEWI

C100150017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Darsono, S.H

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727085803

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Agustus 2019

Penulis

NIRMALA KUSUMADEWI

C100150017

1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA PTP NUSANTARA IX DENGAN SP BUN NUSANTARA

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstrak

Agar menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan dan kesempatan

serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mensejahterakan pekerja maka perjanjian

kerja antara perusahaan dan pekerja yang dibuat wajib mengacu pada Undang-

undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apabila perjanjian kerja yang

dibuat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka dapat

mengakibatkan perjanjian kerja tersebut dapat batal demi hukum. Penelitian ini

bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja bersama PTP

Nusantara IX dan SP BUN Nusantara dengan UU No. 13 Tahun 2003, Untuk

mengetahui bentuk perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan yang diberikan

kepada pekerja dalam perjanjian kerja bersama PTP Nusantara IX dengan SP

BUN Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan “yuridis normatif”

(doctrinal normative) karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga

Negara yang berwenang. Jenis penelitian deskriptif, karena bermaksud

menggambarkan dan menjelaskan tentang Perjanjian Kerja Bersama yang

dilakukan antara PTP Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara di Surakarta,

dilihat dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa

di dalam data perjanjian kerja tersebut semua unsur sudah memenuhi syarat yang

sesuai dengan undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Terhadap Pekerja dalam Perjanjian

Kerja Bersama PTP Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara sesuai dengan UU

No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, ketenagakerjaan.

Abstract

In order to guarantee the basic rights of workers and guarantee equality and

opportunity and treatment without discrimination for the welfare of workers, the

work agreement between the company and workers made obliged to refer to Law

No. 13 of 2003 concerning employment. If the work agreement is made in

contravention of the applicable laws, it can result in the employment agreement

being null and void. This study aims to determine the compatibility between the

joint employment agreement PTP Nusantara IX and SP BUN Nusantara with Law

No. 13 of 2003, to find out the forms of protection, remuneration, and welfare

given to workers in the joint employment agreement of PTP Nusantara IX with SP

BUN Nusantara. This study uses a "normative juridical" approach (doctrinal

normative) because in this study, the law is conceptualized as what is written in

the laws and regulations made by the authorized State institutions. This type of

research is descriptive, because it intends to describe and explain the Collective

2

Labor Agreement carried out between PTP Nusantara IX and SP BUN Nusantara

in Surakarta, seen from the aspect of the Civil Code and Law No. 13 of 2003

concerning Manpower. The results of the study show that in the data on the

employment agreement all elements have met the requirements in accordance

with law number 13 of 2003 concerning employment. Protection, remuneration,

and welfare for workers in the Collective Labor Agreement of PTP Nusantara IX

with SP BUN Nusantara in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning

Labor.

Keywords: work agreement, collective labor agreement, employment.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk di Indonesia semakin

meningkat begitu pula dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin

tinggi. Maka dari itu timbul lah lapangan pekerjaan yang semakin banyak, salah

satunya adalah didirikannya perusahaan-perusahaan. Perusahaan membuka

kesempatan kerja guna mensejahterakan perekonomian dan pembangunan

masyarakat Indonesia. Dengan adanya perusahaan ini maka perekonomian dapat

berjalan seimbang dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu bentuk

dari perusahaan adalah Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha PT merupakan

bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di

Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pelaksanaannya (Harahap, 2009).

PTP Nusantara IX merupakan perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI dan Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Perkebunan XVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan

Nusantara IX. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2014

PTP Nusantara IX berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya

pada Undang-Undang No 40 tahun 2007. Suatu Perseroan harus mempunyai

3

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2

UUPT 2007.

Agar Perseroan tersebut berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan

didirikannya, maka perusahaan berbadan hukum tersebut dikelola oleh tenaga

kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja dengan alat produksi berupa

tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun fikiran. Dalam UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan pasal 104 ayat (1) setiap pekerja berhak membentuk dan

menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk

dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun luar perusahaan guna

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningakatkakn

kesejahteraan pekerja dan keluarganya. SP BUN Nusantara IX adalah serikat

pekerja perkebunan nusantara dalam lingkup PT Perkebunan Nusantara IX yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan perjanjian kerja bersama oleh masing-masing

anggota dari seleruh kewajiiban atau hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan perjanjian kerja bersama.

Perusahaan berhak memilih calon karyawannya dan memperkerjakan

kandidat terpilih yang menurutnya mampu untuk bekerja sesuai kemampuan yang

dibutuhkan. Untuk terlaksananya hubungan kerja antara pekerja dengan

perusahaan maka diadakan suatu perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara

tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan

dengan tindakan dan harta kekayaan dan dapat dijadikan alat bukti yang memiliki

kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian tidak

tertulis adalah perjanjian yang dilaksanakan secara lisan dan sah selama

memenuhi ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya

suatu perjanjian, namun apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan

gugatan diajukan ke pengadilan maka perjanjian tidak tertulis tersebut tidak dapat

dijadikan sebagai alat bukti. Apabila perjanjian ini telah dilahirkan maka pihak-

pihak yang bersepakat wajib melaksanakannya dengan itikad baik, artinya

pelaksanaannya tidak boleh merugikan pihak yang bersangkutan dan bertujuan

untuk saling menguntungkan. Para pihak yang bersepakat untuk mengadakan

4

perjanjian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Berarti, disini

perusahaan memiliki hak dan kewajiban begitupun juga dengan pekerja

perusahaan tersebut.

Perjanjian yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pekerja

merupakan perjanjian kerja. Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan

kewajiban para pihak.. Sedangkan perjanjian kerja bersama merupakan hasil

perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang mencakup

syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, hak, dan kewajiban masing-masing

pihak. Disini ada perbedaan bahwa pada perjanjian kerja pada umumnya hanya

dibuat dan ditetapkan oleh pihak pengusaha atau majikan saja. Sedangkan dalam

perjanjian kerja bersama, pekerja diwakili oleh serikat pekerja langsung dilibatkan

dalam proses perjanjian sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan

kewajibannya.

Perjanjian kerja adalah awal dari hubungan antara pekerja dengan

perusahaan yaitu suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak

yang lain untuk melakukan atau melaksanakan suatu hal yang mana akibat dari

perjanjian ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang

dinamakan perikatan (Kansil, 2001). Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU

Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,

upah, perintah. Unsur pekerjaan memiliki maksud adanya suatu pekerjaan

menurut kemampuan yang dibutuhkan dan ditentukan oleh perusahaan dan harus

dilakukan oleh pekerja. Definisi upah ialah hak pekerja yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja

dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja dan kesepakatan atas jasa yang

telah dan atau yang akan dilakukan. Unsur perintah artinya adanya pihak yang

memberikan perintah dan adanya pihak yang wajib melakukan perintah, antara

lain adalah pekerja.

5

Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi yang

berkedudukan lemah terhadap yang berkedudukan kuat. Dalam hubungan

kekuasaan ekonomi yang berkedudukan lemah adalah tenaga kerja dan yang

berkedudukan kuat adalah perusahaan atau pengurus perusahaan. Menurut pasal

31 UU No 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak

dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan

dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Namun

pada kenyataannya ada sebagian pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya

sebagaimana mestinya. Seringkali pekerja dirugikan oleh peraturan-peraturan

perusahaan yang bersifat memaksa tanpa memperhatikan kesejahteraan

pekerjanya. Hal itu dikarenakan oleh perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan

apa yang ada pada UU Ketenagakerjaan.

Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi

pembantunya atau pegawainya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiallahu

‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meriwayatkan, bahwa Allah berfirman:

ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره … ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة

“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: … orang

yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia

tidak memberikan upahnya (yang sesuai).” (HR. Bukhari 2227 dan Ibn Majah

2442).

Secara teoritis ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu perlindungan sosial,

perlindungan teknis, perlindungan ekonomis. Perlindungan sosial atau kesehatan

kerja yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang

memungkinkan pekerja mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia

pada umumnya khususnya sebagai anggota masyarakat dan keluarga.

Perlindungan teknis atau keselamatan kerja yaitu perlindungan yang berkaitan

dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan

yang ditimbulkan dari alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Sedangkan yang

dimaksud dengan perlindungan ekonomis atau jaminan sosial ialah perlindungan

yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu

6

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya dan

keluarganya (Bambang, 2013).

Agar menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan dan

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mensejahterakan pekerja

maka perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja yang dibuat wajib mengacu

pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apabila

perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan perundang-undangan yang

berlaku maka dapat mengakibatkan perjanjian kerja tersebut dapat batal demi

hukum.

Dari uraian diatas dapat diambil pelajaran bahwa pentingnya pembuatan

perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja berdasarkan Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal tersebut guna mencegah

adanya eksploitasi tenaga kerja dan juga untuk memberi perlindungan hukum

terhadap serikat pekerja. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum yang terdapat dalam

perjanjian kerja sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN

KERJA BERSAMA ANTARA PTP NUSANTARA IX DENGAN SP BUN

NUSANTARA IX PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan “yuridis normatif” (doctrinal

normative) karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara

yang berwenang. Menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena bermaksud

menggambarkan dan menjelaskan tentang Perjanjian Kerja Bersama yang

dilakukan antara PTP Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara di Surakarta,

dilihat dari aspek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

7

Menggunakan jenis data Data sekunder merupakan data-data yang diperolah

oleh penulis melalui bahan hukum sekunder seperti: Karya Ilmiah, Jurnal Hukum,

Buku-Buku yang berkaitan tentang Perjanjian, hukum ketenagakerjaan, hukum

perusahaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang

Ketenagakerjaan, dan website yang berkenaan dengan lingkup penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis yang

berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu perjanjian kerja bersama antara PTP

Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara. Teknik pengumpulan data melalui

Observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan metode analisis

secara metode kualitatif yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan kemudian

dengan data yang diperoleh dari PTP Nusantara IX sehingga dapat ditarik

kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian antara Perjanjian Kerja Bersama PTP Nusantara IX dan SP

BUN Nusantara IX dengan UU No. 13 Tahun 2003

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan

antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ buruh yang

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan

pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.Di dalam pejanjian kerja

bersama ini terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu PTP

Nusantara IX selaku perusahaan dan SP BUN Nusantara IX selaku serikat

pekerja.

Subyek hukum dalam perjanjian kerja bersama tersebut sudah sesuai dengan

pasal 116 Undang – undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama dibuat

berdasarkan hasil perundingan antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan

serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi di bidang

ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja bersama antara PTP Nusantara IX

8

dengan SP BUN Nusantara IX sudah memenuhi subyek yang disebutkan dalam

Undang-Undang dan serikat pekerja sudah tercatat pada instansi di bidang

ketenagakerjaanyaitu Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Surakarta dengan Surat Keputusan Nomor: 93/PNCT/II/2002. Sehingga sudah

sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan

menggunakan bahasa Indonesia hal tersebut dijelaskan dalam pasal 116 Undang –

undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil

penelitian, perjanjian kerja bersama antara PTP Nusantara IX dengan SP BUN

Nusantara IX dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa

Indonesia sehingga perjanjian kerja bersama tersebut sudah sesuai dengan Undang

– undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pasal 124 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian

kerja bersama peling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan

kewajiban pekerja, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja

bersama dn tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Dalam

perjanjian kerja bersama pasal 4 memuat kewajiban para pihak yaitu perusahaan

dan pekerja.Sedangkan dalam pasal 6 dan pasal 8 memuat hak SP BUN

Nusantara.Sehingga perjanjian kerja bersama tersebut sudah sesuai dengan

Undang – undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, masa berlaku

perjanjian kerja bersama diatur dalam pasal 123 yang mana masa berlakunya

perjanjian kerja tersebut paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa

berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara

pengusaha dengan serikat pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian kerja

bersama ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember

2015.Setelah jangka waktu yang telah disebutkan berakhir maka PKB ini

dianggap diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya. Maka masa

berlakunya perjanjian tersebut 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sehingga

sudah sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

9

Meskipun data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan perjanjian kerja

bersama periode tahun 2014-2015, namun berdasarkan penelitian pada hari Senin

tanggal 22 Juli 2019 pukul 09.30 WIB di PTP Nusantara IX, Surakarta dengan

sumber yang bernama Bapak Jarwanto yang bekerja di bidang Sumber Daya

Manusia (SDM), substansi yang ada pada perjanjian kerja bersama antara PTP

Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara IX dari tahun ke tahun tidak jauh

berbeda.

3.2 Bentuk Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan Terhadap

Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama PTP Nusantara IX dengan SP

BUN Nusantara IX Perspektif UU No 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Bab X bagian kesatu paragraph

ketiga pasal 76 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan

bahwaPekerja/ buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)

tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Selain itu

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh perempuan antara pukul 23.00

sampai dengan pukul 07.00 wajib memberi makanan dan minuman bergizi dan

wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pengusaha wajib

menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/ buruh perempuan yang

berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Berdasarkan hasil penelitianperjanjian kerja bersama antara PTP Nusantara IX

dengan SP BUN Nusantara IX tidak memuat tentang perlindungan terhadap

perempuan namun dalam lingkup kerja PTP Nusantara IX mayoritas pekerja

adalah laki-laki sehingga hak perempuan dan laki-laki disamaratakan dan tidak

ada perbedaan gender, maka sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Perlindungan waktu kerja diatur dalam bab X bagian kesatu paragraph 4

(empat) pasal 77 sampai dengan pasal 85 UU No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa Setiap pengusaha wajib melaksanakan

ketentuan waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1

(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Selain itu 8

10

(delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dan apabila pekerja bekerja melebihi

batas waktu yan telah ditentukan maka pekerja berhak mendapatkan upah kerja

lembur dengan syarat adanya persetujuan pekerja/ buruh yang bersangkutan dan

waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1

(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.Pengusaha wajib

memberi cuti kepada pekerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari dalam 1

(satu) tahun.Selain itu pekerja berhak mendapat kesempatan untuk keadaan

tertentu yaitu pada saat ibadah, haid, melahirkan, dan menyusui. Sebelum saatnya

melahirkan anak, pekerja perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 1,5

(satu setengah) bulan dan 1,5 (satu setengah bulan) sesudah melahirkan menurut

perhitungan dokter kandungan atau bidan. Lamanya istirahat melahirkan dapat

diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Apabila

pekerja perempuan mengalami keguguran kandungan, ia berhak memperoleh

istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter

kandungan atau bidan. Sedangkan pekerja perempuan yang sedang dalam masa

menyusui anaknya harus diberi kesempatan untuk mendapatkan waktu menyusui

anaknya apabila hal tersebut harus dilakukan selama waktu kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian kerja bersama ini memiliki waktu

kerkerja dimana hari kerja perusahaan dalam satu minggu adalah enam hari kerja

dan jam kerja dalam satu hari adalah tujuh jam dan empat puluh jam dalam

seminggu.Perjanjian kerja bersama tersebut juga memuat pembebasan dari

kewajiban bekerja seperti hari libur, cuti, dan tidak masuk kerja karena keadaan

tertentu sehingga sudah sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

4. PENUTUP

Bahwa di dalam pejanjian kerja bersama ini terdapat dua pihak yang

berkepentingan langsung yaitu PTP Nusantara IX selaku perusahaan dan SP BUN

Nusantara IX selaku serikat pekerja, Perjanjian Kerja Bersama telah disepakati

dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam perjanjian kerja bersama tersebut

11

telah memuat subyek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban kedua pihak, serta

masa berlakunya perjanjian kerja bersama. Setelah melakukan penelitian, penulis

menyimpulkan bahwa di dalam data perjanjian kerja tersebut semua unsur sudah

memenuhi syarat yang sesuai dengan undang – undang nomor 13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan.

Dalam Perjanjian Kerja bersama antara PTP Nusantara IX dengan SP BUN

Nusantara IX hanya memuat perlindungan terhadap waktu kerja, keselamatan dan

kesehatan kerja, pengupahan, serta kesejahteraan pekerja saja. Sedangkan dalam

Bab X yang diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 memuat

perlindungan terhadap penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja,

keselamatan dan kesehatan kerja. Namun tidak disebutkan bahwa perlindungan

terhadap penyandang cacat, anak, dan perempuan tersebut wajib ada dalam

perjanjian kerja bersama dan disebutkan hanya pengusaha yang mempekerjakan

saja. Setelah melakukan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa Perlindungan,

Pengupahan, dan Kesejahteraan Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja

Bersama PTP Nusantara IX dengan SP BUN Nusantara sesuai dengan UU No 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Setelah melakukan analisis pada PTP Nusantara IX diharapkan dalam

perjanjian kerja bersama tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja

perempuan karena di PTP Nusantara IX mempekerjakan perempuan namun tidak

memberikan ketentuan perlindungan seperti yang ada pada pasal 76 UU No 13

tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budiono, Abdul R. (2009). Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Indeks

Asyhadie, Zaeni. (2007). Hukum kerja: hukum ketenagakerjaan bidang hubungan

kerja, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Kansil, C.S.T. (2001). Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: PT Pradnya

Paramita

12

Ash-Shiddieqy, Hasbi. (2009). Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: Pustaka

Rizqi Putra

Husni, Lalu. (2000). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada

Harahap, M. Yahya. (2009). Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang, R. Joni. (2013). Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: CV Pustaka Setia

Rusli, Hardijan. (2004). Hukum ketenagakerjaan 2003, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soekamto, Soerjono. (1983). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta

UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan