periode 2004-2009repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24198... · 2014. 4. 1. ·...

PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP

HUBUNGAN BILATERAL INDONEISA-MALAYSIA

PERIODE 2004-2009

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Ilmu Sosial

oleh

UMI KULSUM

NIM. 106083003677

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011

PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA

PERIODE 2004-2009

Skripsi

diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial

oleh:

Umi Kulsum

NIM: 106083003677

Menyetujui,

Pembimbing Penasehat Akademik

Drs, Armein Daulay, M.Si Nazaruddin Nasution, SH, MA

NIP.130 892 961 NIP. 020 001 548

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Politik Domestik Malaysia Terhadap

Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Periode 2004-2009” telah diujikan

dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2011. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Program Strata 1 (S1) Jurusan Hubungan Intenasional.

Jakarta, 21 Maret 2011

Sidang Munaqasyah

Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan

Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, M.Si.

NIP. 1973041199032002 NIP.197808042009121002

Pembimbing

Drs. Armein Daulay M.Si.

NIP. 130892961

Penguji I Penguji II

Kiky Rizky, M.Si. Mutiara Pertiwi, MA.

NIP. 19730312008011002 NIP. 1973032120080110022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.


Umi Kulsum

iii

ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan mengenai permasalahan politik domestik Malaysia

dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada periode 2004-

2009. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Peneliti

menemukan, bahwa persoalan politik Malaysia relatif tidak terlalu mempengaruhi

hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia. Seperti yang kita ketahui hubungan antara

Indonesia-Malaysia telah diwarnai dengan berbagai isu yang hingga saat ini masih

belum ada penyelesaiannya, adanya permasalahan dalam politik domestik Malaysia

tidak begitu banyak pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

karena sejak awal Malaysia merupakan negara multikultural yang rentan terhadap

konflik antar etnis, sehingga permasalahan domestik yang akan selalu dihadapi

Malaysia adalah masalah etnis yang sangat rentan dengan konflik.

Sedangkan dilihat dari dinamika hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia

dari awal kemerdekaan Malaysia hingga tahun 2009, masalah seperti perbatasan

(Borderline) di laut antara Indonesia-Malaysia, dan perlakuan terhadap Tenaga Kerja

Indonesia (TKI), yang dinilai melanggar HAM memang sudah ada dan hingga saat ini

masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Kedua negara masih melakukan upaya-

upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis mendapatkan bahwa hal

yang melatar belakangi terjadinya hubungan istimewa antara Indonesia dengan

Malaysia selain mempunyai warisan sejarah, bahasa, agama dan kebudayaan yang

sama, tetapi karena telah membuat kedua negara menjadi simbiosis mutualistik

(adanya saling ketergantungan) sehingga permasalahan politik domestik dimasing-

masing negara tidak akan banyak berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua

negara.

Dengan menggunakan kerangka pemikiran K.J Holsti mengenai politik

internasional, serta kerangka pemikiran Arend Lijphart mengenai Consociational

democracy dan Ahmad Atory Hussain tentang demokrasi “ala” Malaysia, yang

menjadi acuan penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan

metoda penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjut penelitian ini

merujuk kepada data primer (wawancara, dokumen-dokumen resmi, serta pernyataan

resmi pemerintah RI) dan data sekunder berupa studi kepustakaan melalui buku-buku,

Koran, hasil penelitian, jurnal, dan terbitan-terbitan lainnya.

iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-

Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan

kepada Nabi Muhammmad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah, dengan ridho-Nya skripsi dengan judul “Pengaruh Politik

Domestik Malaysia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Periode

2004-2009” dapat diselesaikan. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya

bimbingan, arahan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu,

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Armein Daulay, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang

telah memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya di

tengah-tengah berbagai kesibukan.

2. Dina Afrianty, Ph.D., sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Agus Nilmada Azmi, M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Kiky Rizky, M.Si., dan Mutiara Pertiwi, MA., sebagai Dosen Penguji Skripsi

yang turut membantu mengarahkan dan memberi saran dan ilmunya.

5. Nazaruddin Nasution, SH, MA., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis.

v

6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan berbagai ilmu

dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa.

7. Musni Umar sebagai Sekertaris Eminent Persolan Group Indonesia-Malaysia

(EPG), yang telah meluangkan waktu nya dan membantu dalam penyediaan data-

data yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Ayah dan ibu tercinta, yang telah mendidik penulis dengan kasih sayang,

memberikan pengorbanan baik materiil dan non materiil yang tidak terhitung

nilainya, serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan do’a restu pada

penulis.

9. Adik-adikku, Yazid Albustomi dan Hizbu Agillah yang telah memberikan

motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Puji Nia Rahmatika, Dwi Wahyuni dan Iyul Yanti, yang selalu memberikan

motivasi, semangat dan perjalanan seru yang menjadi kenangan yang tidak

terlupakan bagi penulis. Terima kasih karena selalu ada saat suka dan duka sejak

awal kuliah hingga sekarang, semangat terus dan sukses buat kita semua.

11. Terima kasih kepada Natiqoh, Shinta Oktalia, Anne, Benardy, Rifqi, Siti Alfiah,

yang telah sama-sama berjuang di detik-detik terakhir penyelesaian skripsi sampai

pada proses sidang.

12. Seluruh teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi jurusan Hubungan internasional

angkatan 2006 terutama kelas B, yang telah memberikan dukungan dan motivasi

dalam penyelesaian skripsi ini.

vi

13. Sahabat-sahabatku dikosan Dila, ka’ kiki, ka’win, Anis, Evi, Neneng yang selalu

memberikan semangat, dan tidak bosan-bosannya mendengarkan semua keluh

kesah dan setiap tetesan air mata penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari, skripsi ini hanyalah bagian kecil dari khazanah ilmu

pengetahuan yang sangat luas. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan sumbangsih pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah khususnya dan masyarakat

umumnya.

Penghargan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga segala bantuan yang

tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai ibadah,

Amin.


Umi Kulsum

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ i

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ ii

ABSTRAK ...................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR .................................................................................... iv

DAFTAR ISI ................................................................................................... vii

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 7

C. Tujuan penelitian ........................................................................... 7

D. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 7

D.1. Teori Consociational ............................................................. 7

D.2. Konseptual Demokrasi “Ala” Malaysia ................................ 11

D.3. Politik Internasional (International Politics) ........................ 18

E. Metoda Penelitian .......................................................................... 20

F. Sistematika Penulisan .................................................................... 21

BAB II POLITIK DOMESTIK MALAYSIA

A. Struktur Penduduk dan Masyarakat Malaysia ............................... 23

B. Kondisi Pemerintahan dan Politik Malaysia ................................. 23

C. Etnisitas dalam Politik Malaysia ................................................... 31

viii

BAB III HUBUNGAN BILATERAL MALAYSIA-INDONESIA

A. Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia………………………….41

B. Permasalahan yang Dihadapi Antara Indonesia-Malaysia ............ 45

BAB IV PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA PERIODE

2004-2009.

A. Pengaruh Politik Domestik Malaysia Terhadap Hubungan

Bilateral Indonesia-Malaysia ........................................................ 52

B. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia……………..54

C. Upaya Menyelesaikan Permasalahan Hubungan Bilateral

Kedua Negara ................................................................................ 57

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.…………………………………………………………..64

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ix

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN : Association of South East Asian Nation

BA : Barisan Alternatif

BERJASA : Barisan Jemaah Islamiyah Se-Malaysia

BN : Barisan Nasional

DAP : Democratic Action Party

DUN : Dewan Undang Negeri

EPG : Eminent Person Group

EXCO : Executive Councillor

MCA : Malaysian Chinese Association

MIC : Malaysian Indian Congress

NEP : New Ekonomi Policy

NOC : National Operations Council

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PAP : Partai Aksi Rakyat

PAS : Partai Islam se-Malaysia

PANAS : Partai Negara Serawak

PBRS : Partai Bersatu Rakyat Sabah

PBDS : Partai Bangsa Dayak Sarawak

PPP : People’s Progressive Party of Malaysia

PBB : Partai Pesaka Bumiputera Bersatu Serawak

x

PBS : Partai Bersatu Sabah.

PKR : Partai Rakyat Malaysia

PMIP : Pan-Malayan Islamic Party

SAPP : Sabah Progressive Party

SUPP : Serawak United People’s Party

SNAP : Sabah National Party

STAR : State Reform Party Saraak

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

UPKO : Pasok Momogun Kadazandusun Organization

UMNO : United Malays National Organization

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini membahas mengenai masalah politik domestik Malaysia dan

pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Malaysia merupakan

nama baru bagi Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya, yang memperoleh

kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Dalam perkembangan

selanjutnya pada tahun 1963 Inggris menggabungkan Singapura, Serawak dan Sabah

dalam naungan satu negara bersama Persekutuan Tanah Melayu dan diberi nama

Malaysia. Malaysia merupakan suatu negara federal yang terdiri dari 14 negara

bagian.1 Fokus skripsi ini adalah pengaruh dari politik domestik Malaysia terhadap

hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada periode 2004-2009.

Bila dilihat dari struktur penduduknya, Malaysia adalah negara dengan struktur

masyarakat plural. Penduduk Malaysia terdiri dari tiga kumpulan etnis yaitu, etnis

Bumiputera (Melayu) yang beragama Islam, China yang identik dengan Budha dan

India yang menganut agama Hindu.2 Etnis muslim Melayu pada umumnya dianggap

1 Di antara negara bagian tersebut adalah: Johor, Kedah, Kelatan, Melaka, Negeri Sembilan,

Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Serawak, Selangor, Terengganu, dan Kuala lumpur, yang

merupakan wilayah khusus negara Malaysia. Lihat Syahbuddin Mangandaralam, 1988., Mengenal

Malaysia dari Dekat. Negara Tetangga Kita dalam ASEAN. (Bandung: Remadja Karya,). h. 36-37.

Namun pendirian negara Malaysia tersebut mendapat pertentangan dari Indonesia dalam wujud

konfrontasi “Ganyang Malaysia” (Crush Malaysia). 2 Lihat Ding Choo Ming. 16-17 Mei 2005. Perpaduan Kaum dan Toleransi Agama di Malaysia.

Prosiding Konvensi Kebangsaan Kecemerlangan Sosial dan Pembangunan Komuniti. (Banda Hilir

Malaka: Penerbit Institut Sosial Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat

Malaysia). h. 47

2

sebagai penduduk asli di negara Malaysia yang dikenal dengan sebutan kaum

Bumiputera. Mereka merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah populasi 56%,

Bumiputera yang bukan muslim ialah 6,0%. Sedangkan kelompok China mencapai

27%, dan kelompok India berjumlah 8%. Di samping itu terdapat kelompok kecil

seperti orang Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh dan beberapa penduduk pribumi

yang banyak berdiam di Sabah dan Serawak yang berjumlah 3%.3

Dari uraian di atas, Malaysia yang dikenal sebagai negara multi etnis dan multi

religius sangat rentan terhadap konflik. Sistem politik ini menghadapi masalah yang

mengancam integrasi nasionalnya, yaitu potensi konflik antar etnik yang jumlahnya

hampir seimbang. Elit politik yang dominan di Malaysia berasal dari kelompok etnis

Melayu. Walaupun demikian, usaha untuk meredam konflik tersebut sementara dapat

diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini berdampak bagi pembentukan nation-building

secara luas pada masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Francis Loh Koh Wah, Malaysia melakukan nation-

building dengan didukung oleh sistem politik akomodasi yang menganut teori

consociational. Artinya masyarakat yang plural hidup dalam atmosfir komunal.

Mereka terefleksi dalam koalisi besar partai-partai politik yang berbasis etnik, yang

memainkan peranan penting bagi stabilitas politik dan bagi pertumbuhan ekonomi.4

3 Abdul Rahman Embong. 2007. “Budaya dan Praktik Pluralisme di Malaysia Pasca-

Kolonial”, dalam Robert W, Hefner, Politik Multikulturalisme. (Yogyakarta: Impluse-Kanisius) h.

105. 4 Francis Loh Koh Wah. 2009. Old Vs New Politics in Malaysia, (Selanggor: SIRD &

ALIRAN) h.xiii.

3

Pada Tahun-tahun permulaan kemerdekaan, pemerintahan Malaysia diganggu

oleh beberapa konflik baik secara internal maupun eksternal diantaranya: konflik

dengan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Konfrontasi (1962-1966)

menyangkut pembentukan Federasi Malaysia. konflik internal dengan keluarnya

Singapura pada 1965 karena politik diskriminasi, dan pertikaian antar-etnis di dalam

kerusuhan 13 Mei pada 1969. Efek dari kerusuhan 13 Mei 1969 yang menyebabkan

kematian ribuan orang menyadarkan bahwa jika ketimpangan tidak diatasi maka akan

terjadi sebuah kehancuran dalam suatu negara. Hal ini lah yang memicu munculnya

Kebijakan Ekonomi Baru (NEP)5 oleh Perdana Menteri Abdul Razak, dalam rangka

penaikan hasil bagi dalam bidang ekonomi antara bumi putra dengan kelompok etnis

lainnya. Malaysia sejak saat itu memelihara keseimbangan politik kesukuan, dengan

sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan

kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan dari semua etnis.

Sistem kepartaian Malaysia menggunakan sistem multi partai (multy party

system).6 Terdiri atas dua bagian yaitu: partai yang pro terhadap pemerintah, yang

tergabung dalam Barisan Nasional yang didominasi oleh United Malays National

Organization, kaum China dalam Malaysian Chinese Association, dan kaum India

bergabung kedalam Malaysian Indian Congress. Selain itu, ada juga partai yang

5 NEP merupakan sebuah kebijakan yang ambisius dan kontroversial untuk mengubah struktur

ekonomi sosial masyarakat Malaysia. Dibentuk pada tahun 1971 di bawah pimpinan Perdana Menteri

Tun Abdul Razak, NEP bertujuan menghilangkan ketimpangan ekonomi antara minoritas etnis China

yang kaya dengan mayoritas etnik Melayu yang miskin. Lihat Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia

Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, & Dinamika Hubungannya dengan Indonesia.

(Jogjakarta: Garasi) h.146. 6 Lihat Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi)

h. 415.

http://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia-Malaysia



http://id.wikipedia.org/wiki/1962

http://id.wikipedia.org/wiki/1966

http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_13_Mei

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Ekonomi_Baru_Malaysia

http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Razak

http://id.wikipedia.org/wiki/Bumiputra

4

berseberangan dengan pemerintah, yang tergabung dalam Barisan Alternatif sekarang

berubah nama menjadi Pakatan Rakyat yang didominasi oleh Partai Keadilan Rakyat

(PKR), Partai Islam se-Malaysia, dan Democratic Action Party.

Barisan Nasional merupakan satu-satunya partai politik yang bukan saja

menguasai tumpuk pemerintahan, namun telah memenangi kesemua pemilu yang

telah diadakan di Malaysia.7 Adanya keterlibatan pemerintahan Malaysia dalam

pembangunan ekonomi-politik Malaysia, telah memberi ruang politik kepada Barisan

Nasional yang telah mendominasi pemerintah Malaysia semenjak 1957. Hal ini yang

menyebabkan pemerintah telah berhasil menanamkan suatu bentuk orientasi budaya

politik terhadap masyarakat Malaysia bahwa hanya pemerintah yang mampu untuk

mewujudkan kestabilan ekonomi-politik di Malaysia.

Namun pada pemilu ke-12 yang dilaksanakan Pada tanggal 8 Maret 2008 di

Malaysia, telah membuktikan merosotnya popularitas Barisan Nasional. Dalam

pemilu kali ini BN hanya memenangi 140 kursi, sedangkan BA berhasil memenangi

82 kursi parlemen dari 222 kursi parlemen.8 Hasil dari pemilu tahun 2008 ini

mengalami banyak perubahan dalam perolehan jumlah kursi diparlemen, pada pemilu

sebelumnya BN telah memenangi 198 kursi sedangkan BA hanya memperoleh 21

kursi dari 219 jumlah kursi diparlemen. Fakta ini juga mengindikasikan bahwa

reformasi dalam sistem demokrasi di Malaysia sudah dinanti-nantikan, Hasil pemilu

7 Zaini Othman, dkk., 2009. Politik dan Perubahan antara Reformasi politik di Indonesia dan

Politik baru di Malaysia (Yogyakarta: Graha Ilmu), h.169-170. 8 Diantaranya adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Sabah,

Serawak, Terengganu, dan Kuala lumpur.

5

tersebut juga harus mendorong partai berkuasa untuk melakukan intropeksi terhadap

berbagai kebijakan mereka. Selain itu, Malaysia juga bisa belajar banyak dari

Indonesia yang sudah menjalankan kehidupan berdemokrasi.

Skripsi ini akan memfokuskan bagaimana pengaruh politik domestik Malaysia

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam dinamika hubungan bilateral

Indonesia-Malaysia. Periode yang akan digunakan dalam analisis skripsi ini yaitu

periode 2004-2009, periode itu didasarknan pada pemikiran bahwa telah terjadi suatu

perubahan politik domestik Malaysia yang memungkin terjadinya suatu pandangan

baru dalam penyelesaian berbagai masalah dalam hubungan bilateral Indonesia-

Malaysia.

Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada masa pra kemerdekaan dianggap

sebagai hubungan yang istimewa karena kedua negara tersebut merupakan salah satu

tetangga di Asia Tenggara dan mempunyai warisan sejarah, bahasa, agama dan

kebudayaan yang sama. Penduduk dari kedua negara mempunyai ikatan kekeluargaan

yang erat khususnya antara Persekutuan Tanah Melayu dengan penduduk Sumatera,

karena wilayah-wilayah Malaysia dan Indonesia pernah berada di bawah naungan

kekuasaan kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit dan Malaka.9

Hingga saat ini hubungan Indonesia-Malaysia ini sering terusik oleh beberapa

masalah yang mengakibatkan hubungan bilateral kedua negara tidak baik. Misalnya

masalah perbatasan (Borderline) di laut antara Indonesia-Malaysia, kemudian

9 Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. (Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka) h.1-2.

6

sengketa pulau Sipadan-Ligitan (yang dimenangkan oleh Malaysia sebagai pemilik

sah kedua pulau tersebut dalam Mahkamah Internasional tahun 2002). Di samping

itu, muncul pula masalah Ambalat (Ambang Batas Laut). Sedangkan perbatasan di

darat ditemukan beberapa "patok" yang menandakan batas wilayah antara Indonesia

(Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) dengan Malaysia (Serawak dan Sabah)

yang telah bergeser letaknya, dan penampungan kayu-kayu dari hasil illegal logging.

Kayu-kayu tersebut berasal dari hutan-hutan di Kalimantan dan Papua yang

sebagiannya dijadikan produksi rumah tangga dan diekspor oleh Malaysia ke luar

negeri. Selain itu, perlakuan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dinilai

melanggar HAM. Selanjutnya masalah yang berkaitan dengan klaim hak kekayaan

intelektual, budaya dan kesenian khas Indonesia oleh negara tersebut. Misalnya

seperti batik, angklung, lagu “Rasa Sayange”, dan reog ponorogo.10

Dari uraian di atas, terdapat beberapa tema penting dalam hubungan Indonesia-

Malaysia yaitu: persaudaraan, kerjasama, konflik, keserantauan, yang mengakibatkan

pasang surutnya hubungan antara Indonesia-Malaysia.11

Maka dengan adanya

beberapa ganjalan-ganjalan tersebut rupanya memunculkan ide bersama untuk

membuat sebuah lembaga konsultasi di mana lembaga tersebut akan menjadi

jembatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada pun lembaga yang

beranggotakan para pakar dari kedua negara diberi nama Eminent Person Group

(EPG).

10

Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia Vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia

& Malaysia. (Jogyakarta: Garasi) h 101-102. 11

Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. h. 2.

7

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh politik domestik Malaysia terhadap hubungan

bilateral Indonesia-Malaysia pada periode 2004-2009, serta bagaimana

upaya yang dilakukan antara kedua negara dalam menanggapi berbagai

isu yang mewarnai hubungan bilateral tersebut?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan

bilateral Indonesia- Malaysia periode 2004-2009.

2. Memperoleh Informasi mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh

kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

mewarnai hubungan bilateral Indonesia-Malaysia periode 2004-2009.

D. Kerangka Pemikiran

D.1 Teori Consociational.

Malaysia adalah negara yang pernah mencoba menerapkan mekanisme

“consociational democracy” sebagai upaya untuk mengelola konflik-konflik

yang mereka hadapi. Tetapi penerapan consociational democracy di Malaysia

mengalami kegagalan dengan pecahnya kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969.

Membahas permasalahan Malaysia tersebut, digunakan konsep consociational

democracy yang dikemukakan seorang ilmuan Belanda, Arend Lijphart. Dalam

makalah World Politics, dengan judul Consociational Democracy. Apa yang

8

dikemukakan oleh Lijphart mendekati model politik plural yang berdasarkan

pada faktor perkauman seperti yang terdapat di Malaysia.12

Teori ini menekankan kerjasama dan kompromi antara partai-partai

politik yang mewakili berbagai kelompok yang membentuk pemerintahan.

Partai-partai politik tersebut mewakili kelompok atau etnik masing-masing.

Dampaknya ialah terdapat pergeseran kekuasaan yang secara relatif bersifat

sama atau adil dari segi pembagian kursi parlemen. Hal ini menjadikan menteri-

menteri yang duduk dalam jabatannya dipilih berdasarkan ketentuan etnis

masing-masing.13

Secara etimologis consociation berasal dari consociato, adalah istilah

yang pernah digunakan David Apter untuk menggambarkan situasi politik di

Nigeria. Sementara itu orang Belanda menggunakan istilah verzuiling untuk

menggambarkan situasi masyarakat yang terbagi dalam pilar-pilar yang

menyangga suatu kubah, seperti pilar yang menyangga bangunan kuno di

Yunani. Pada kubah atau bangunan sosial tersebut terjadi akomodasi dan

kompromi antara elit dari masing-masing pilar. Dalam masyarakat yang

12

Intercollegiate Studies Institute (ISI), Consociational Democracy: The Views of Arend

Lijphart and Collected Criticisms. www.mmisi.Org. diakses pada12 Januari 2007. Dikutip dari

Penelitian Armein Daulay dan Eva Mushoffa. 2010. Perubahan Politik Malaysia Pasca Pemilu 2008

Implikasinya dalam Praktek Kehidupan Bermultietnis. (Jurusan Hubungan Internasional, FISIP.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). h. 11. 13

Lihat Ahmad Atory Hussain. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu

1990-2000. (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD). h. 36.

http://www.mmisi.org/

9

sesungguhnya pilar-pilar tersebut mempunyai bentuk seperti pyramid.14

Lapisan atas dihuni oleh elit, kemudian lapisan bawah dihuni oleh massa

pengikutnya sebagaiman tergambar dalam diagram di bawah ini:

Diagram D.I.I.

Consociational Democracy

Elit

Masa

Pengikut

„

Sumber: Nur Azizah, National Building, Satate Buiding, dan Pemabngunan

Perekonomian di Asia Tenggara, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

.

Dari diagram di atas, maka ciri khas dari consociational democracy

adalah: pertama, adanya pengelompokan masyarakat dalam masing-masing

kubu yang sangat kedap, tertutup rapat-rapat dan sulit ditembus dari luar.

Kedua, adanya komunikasi secara vertikal yang menghubungkan massa dengan

14

Dwi Rahayu Ningsih. 2003. Persaingan Partai Pemerintah dan Partai Oposisi di Malaysia.

(Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta) h. 17.

Consociational Democracy

UMNO

Melayu

MCA

China

MIC

India

10

elitnya (pemimpinnya) dalam masing-masing kelompok (subculture), dan

Ketiga, Adanya perlembagaan perundingan antar elit atau dengan kata lain,

perundingan antar elit dijadikan proses negoisasi yang melembaga.

Sejalan dengan pendapat Francis Loh Koh Wah, yang mengatakan bahwa

upaya Malaysia membentuk nation-building didukung oleh sistem politik

akomodasi yang menganut teori consociational. Artinya masyarakat yang plural

hidup dalam atmosfir komunal. Mereka terefleksi dalam koalisi besar partai-

partai politik yang berbasis etnik, yang memainkan peranan penting bagi

stabilitas politik dan bagi pertumbuhan ekonomi.15

Selanjutnya, Lijphart melihat bahwa teori consociational lebih tepat

untuk masyarakat pluralis yang tersegmentasi dalam berbagai kelompok sosial

yang berbeda, karena teori ini menjamin bahwa setiap kelompok akan berbagi

kekuasaan dan mendorong para elit untuk memerintah bersama. Dengan

demikian, teori ini merupakan cara yang ampuh untuk melindungi kelompok

minoritas dan masyarakat budaya akomodasi pada elit perwakilan. Kesimpulan

yang dikemukakan oleh Lijphart bahwa demokrasi consociational tidak hanya

dapat diaplikasikan dalam masyarakat yang plural, tetapi juga untuk beberapa

negara, yang merupakan cara dibutuhkan untuk mencapai kestabilan demokrasi.

Karena prinsip yang mendasar bagi Lipjhart adalah “The realistic choice

is….between consociational democracy and no democracy at all” (pilihan yang

15

Francis Loh Koh Wah. 2009. Old Vs New Politics in Malaysia, (Selanggor: SIRD &

ALIRAN). h. xiii.

11

realistis adalah antara demokrasi consociational, atau tidak demokratis sama

sekali).16

D.2 Konseptual dari Demokrasi “Ala” Malaysia.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari para

filsuf Yunani. Akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai

sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir

abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti

demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintah

menurut Samuel P. Huntington, demokrasi didefinisikan berdasarkan sumber

wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur

untuk membentuk pemerintah.17

Dari sisi yang lain, Huntington menjelaskan

bahwa demokrasi berkaitan dengan kemakmuran. Oleh karena itu, peralihan

menuju demokrasi akan berlaku di negara-negara yang mempunyai tahap

perkembangan ekonomi yang tinggi. Pendapat Huntington ini di aplikasikan

dalam konteks Malaysia yang merupakan sebuah negara yang masih dalam

proses pengukuhan demokrasi atau lebih tepat lagi masih di peringkat

pendemokrasian politik, di mana kemakmuran dan perpaduan antar kelompok

sangat penting selain aspek ekonomi.18

16

Intercollegiate Studies Institute (ISI), Consociational Demokracy. h. 10. 17

Samuel P. Huntington. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. (Jakarta: PT Midas Surya

Grafindo) h. 4. 18

Malike Brahim. 2002. (Dasar Awam di Malaysia; respons Kepada Isu-Isu Semasa. Dalam

Majalah Pemikir; Membangun Minda Berwawasan. Penerbit UTUSAN Malaysia) h. 89.

12

Sidney Hook misalnya berpendapat demokrasi adalah bentuk

pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara

langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang

diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut pendapat Henry B. Mayo

demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan

bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjaminnya kebebasan politik.19

Menurut Ahmad Atory Hussain, yang mengutip pendapat Diamond

bahwa demokrasi terbagi atas demokrasi electoral (electoral democracy)

sampai demokrasi liberal (liberal democracy), dan di antara dua varian ini ada

beberapa varian lainnya. Dengan merujuk pada konsep demokrasi electroral

dari Schumpeter, Diamond memandang demokrasi electoral sebagai konsep

demokrasi yang sangat minimal, karena varian ini mengukur demokrasi dari

hasil pemilihan umum (pemilu) dan mengabaikan aspek lainnya yang

memastikan bahwa seluruh unsur masyarakat terlibat, atau menyisakan ruang

bagi kemungkinan aktor-aktor yang tidak terseleksi dalam pemilu untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan.20

Sedangkan di sisi lain Demokrasi

19

Azyumardi Azra, 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani. (Jakarta.

ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) h. 110. 20

Larry Diamond, “Defining and Developing Democracy”, in The Democracy Source Book,

edited by Robert Dahl, Ian Shapiro and Jose Antonio Cheibub (Cambridge: The MIT Press, 2003), hal.

32-33, dikutip dari Ahmad Atory Hussain. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik

Melayu 1990-2000. (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD) h.34.

13

Liberal, telah melampaui ukuran-ukuran pemilu karena varian ini dengan tegas

menolak pembagian kekuasaan kepada militer atau elemen lain yang tidak

dapat dipertanggung jawabkan di hadapan pemilih. Varian ini juga mengukur

kewenangan eksekutif dengan akuntabilitas vertikal dan horizontal, serta

memberikan kebebasan yang penuh bagi ekspresi kepentingan-kepentingan dan

nilai-nilai yang berseberangan.21

Berangkat dari uraian di atas, ada baiknya kita melihat pelaksanaan

demokrasi di Malaysia, karena penerapannya agak “berbeda” dengan negara-

negara demokratis lainnya, sehingga Ahmad Atory Hussain menamakannya

sebagai demokrasi “ala” Malaysia. Konsep ini dirasakan berdasarkan

pengamatannya sendiri. Walaupun istilah tersebut tidak ada dalam kamus ilmu

politik, dalam hal ini Atory menambahkan bahwa tidak semua teori dan konsep

politik barat itu sesuai atau serasi dengan Malaysia. Atas dasar itu maka kita

merasa bahwa terdapat beberapa aspek demokrasi yang kalau di Barat dianggap

mempunyai unsur-unsur positif pada mereka, tetapi sebaliknya di Malaysia

mempunyai unsur negatif jika sampai diterapkan konsep demokrasi atau politik

barat tersebut.

Dalam pelembagaan Malaysia terdapat beberapa pasal yang menyebut

bahwa semua warga negara bebas berbicara, berbahasa, berkesatuan, bebas

mengamalkan agama, menulis, mengeluarkan pendapat, menggunakan bahasa

dan bebas menjalankan apa saja yang menjadi aktivitas dalam masyarakat. Hal

21

Azyumardi Azra, 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani. h. 111.

14

ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, di mana secara definitif “hak”

merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku,

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia

dalam menjaga harkat dan martabatnya.22

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia sangat erat hubungannya dengan

kebebasan, dan pada dasarnya setiap manusia di negara manapun berhak

mendapatkan kebebasan dalam segala hal termasuk dalam berpolitik. Namun

dalam hal ini tidak semua negara sama dalam menerapkan suatu kebebasan

tersebut, seperti hal nya kebebasan yang dijalankan di Malaysia hampir mutlak

dijalankan di barat dan sering membandingkan dengan kebebasan yang

dijalankan di Malaysia, dan pihak oposisi di negara ini juga hampir senada

selalu menghantam kerajaan karena dianggap selalu membatasi kebebasan.

Meskipun demikian dengan kebebasan “ala” Malaysia ini, negara

Malaysia telah mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang sangat

pesat. Jika Malaysia menerapkan kebebasan seperti yang dituntut oleh

demokrasi barat atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mungkin saja Malaysia

tidak akan mencapai pembangunan seperti sekarang ini.

Jika media diberikan kebebasan mutlak seperti yang terjadi di barat, maka

api perkauman akan merebak. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang bisa

mengerti atau memahami arti kebebasan dan demokrasi. Ada sebagian yang

22

Ahmad Atory Hussain. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu 1990-

2000. h. 35.

15

mengartikan kebebasan sebagai pihak yang beroposisi terhadap pemerintah

(membangkang kerajaan). Jika tidak dipimpin secara jujur oleh para pemimpin-

pemimpin politik, maka pergolakan antar kaum atau etnis akan terjadi. Terlebih

lagi apalagi dalam kampanye pemilihan umum diijinkan seperti tahun 60-an

dulu, tentu akan kembali terjadi pergolakan antar etnis. 23

Jadi Atory memberikan contoh pada pembentukan ideologi komunis jika

diijinkan juga seperti yang dituntut dalam demokrasi barat, tentu akan terjadi

revolusi dan pergolakan antar masyarakat. Bagaimanpun jika trend

pembangunan yang mapan, pendidikan di kalangan masyarakat yang merata

serta budaya civic yang luas ditanamkan kepada rakyat yang tergolong dalam

beberapa kaum, pastinya kampanye secara besar-besaran dalam pemilihan

umum dapat dijalankan dengan beberapa peraturan dan etika. Akan tiba pada

satu tahap nantinya, masyarakat Malaysia tidak akan bertindak primitif dan

nuncivilized. Kemudian akan mencoba mengadakan kampanye secara terbuka

dan memberikan kebebasan kepada media namun secara bertahap.

Adanya perbedaan proses sosialisasi politik di tiap negara dapat

menimbulkan budaya politik yang berbeda di tiap negara. Kemudian dengan

adanya budaya politik yang berbeda di tiap negara dapat menyebabkan

perbedaan kinerja sistem politik tiap negara tersebut. Budaya politik juga dapat

23

Atory, Ibid., h. 38-39.

16

membentuk identitas nasional karena budaya politik merupakan sikap, tingkah

laku, dan orientasi pemikiran politik dari masyarakat.24

Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Nidzammuddin Sulaiman, yang

dikutip dari Abdul Monir Yaacob dan Suzalie Mohamad bahwa latar belakang

budaya politik di Malaysia memiliki pengaruh yang besar dari budaya politik

Melayu. Budaya dan pemikiran politik Melayu sedang mengalami transformasi.

Budaya politik Melayu bersifat feodal dengan ciri-ciri yang jelas seperti pada

masa kesultanan Melayu Malaka. Sifat atau struktur budaya politik ini

bercirikan agrarian, patron-client, pasif, non-political, setia, sensitif, dengan

derajat dan kedaulatan pemimpin (Raja). Budaya politik tersebut tidak

mengenal nilai demokrasi, persaingan dan kebebasan yang dituntut oleh

kebanyakan masyarakat sekarang.25

Akan tetapi dalam perkembangannya budaya politik tersebut dapat

berkembang, berubah ataupun tetap. Walaupun kemungkinan besar budaya

politik akan lebih cenderung untuk terus berkembang atau berubah. Namun hal

ini tergantung pada sosialisasi politik karena sosialisasi politik merupakan

proses pewarisan nilai dan norma politik dari satu generasi ke generasi

selanjutnya. Begitu juga dengan Malaysia, dengan kedatangan penjajah yang

24

Toto Pribadi, dkk. 2007. Sistem Politik Indonesia. (Jakarta: Universitas Terbuka) h. 2.9. 25

Ahmad Nidzammuddin Sulaiman. Budaya Politik dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia.

Dalam buku Abdul Monir Yaacob dan Suzalie Mohamad. 2002. Etika dan Budaya Politik dari

Perspektif Islam. (Malaysia. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) h. 34-35.

17

membawa pendidikan barat telah membawa sedikit perubahan walaupun tidak

menyeluruh.26

Demokrasi dan kebebasan mulai berkembang, baik di Filipina yang

dijajah oleh Amerika Serikat maupun Malaysia yang dijajah oleh British

(Inggris). Secara jelas kedatangan penjajah tersebut telah menggeserkan nilai

politik tradisional dengan nilai politik yang baru, diantaranya telah

mengenalkan institusi politik yang baru seperti pelembagaan, dewan

perwakilan, pemilihan umum, partai politik dan mahkamah.

Selepas perang dunia kedua zaman penjajahan secara berangsur-angsur

berakhir. Tanah-tanah jajahan mulai mencapai kemerdekaan, setelah mendapat

kemerdekaan kebanyakan negara baru memiliki semangat yang tinggi untuk

membangun negaranya baik dalam sudut sosial, ekonomi, maupun politik.

Kemudian kebanyakan negara membangun dan melaksanakan sistem

pemerintahan dengan demokrasi seperti yang dilaksanakan di barat tanpa

mengambil perbedaan atas latar belakang masyarakat, seperti taraf pendidikan

yang masih rendah, elemen feodal yang masih kuat, tingkat ekonomi yang

masih rendah serta sifat budaya politik yang parokial.

Dalam masyarakat seperti ini identifikasi individu masih terikat dengan

sentiment primordium. Ikatan kesetiaan masih terpusat pada sentiment

perkauman yang menonjolkan ciri-ciri etnik, agama, bahasa dan budaya.

Sehingga etnis bukan Melayu masih belum merasakan negara ini sebagai

26

Sulaiman, Ibid., h. 35.

18

negara mereka, seperti hal nya terjadi di Malaysia yang menyebabkan

terjadinya kerusuhan 13 Mei 1969 hingga meruntuhkan kerajaan dan

keseluruhan sistem pemerintahan. Dari uraian di atas, maka dibuatlah konsep

demokrasi yang cocok dengan latar belakang masyarakat Malaysia yaitu,

demokrasi “ala” Malaysia seperti yang sudah dijelaskan di atas. 27

D.3 Politik Internasional (International Politics).

Politik internasional menurut K.J Holsti adalah studi mengenai pola

tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon

negara lain.28

Selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, politik

internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional

deterrence, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi

politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan

reaksi dan respon bukan aksi.29

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam

hubungan internasional. politik internasional membahas keadaan atau soal-soal

politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan

27

Pribadi, dkk. 2007. Sistem Politik Indonesia. h. 35-37. 28

Lingkungan eksternal juga dijelaskan oleh Rosenau dalam konsep politik luar negeri yang

mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yaitu, upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan

aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Selain itu,

kebijakan luar negeri menurutnya ditunjukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan

hidup suatu negara. James N. Rosenau. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The

Free Press. hal. 171-173. 29

K.J Holsti. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. (Banndung: Bina Cipta) h.

26.

19

berfokus pada diplomasi dan hubungan hubungan antar negara dan kesatuan-

kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik

terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan,

gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan

lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon

atas tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses

interaksi antara dua negara atau lebih.30

Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung

dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan

interplay, antar aktor dalam lingkungannya. Secara umum, objek yang menjadi

kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri, dimana

keduanya menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan

serta unsur power. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan

eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan

merupakan kajian politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik

internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola

tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain, seperti dapat

dilihat pada tabel berikut:

30

Dikutip dari Howard Lentner. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and

Conceptual Approach. Ohio: Bill and Howell Co.,hal 2. Dalam buku Anak Agung Banyu Perwita,

Yayan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya Offset). h. 40

20

Tabel D.3.I.

Politik Internasional

Negara A Negara B

Tujuan Tindakan

Tindakan Tujuan

Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respons.

Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan

limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi

sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan

sikap melalui respons., manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk

mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima

keinginan politiknya.31

Kerangka pemikiran politik internasional ini akan

digunakan untuk menganalisis proses apa saja yang diambil oleh kedua negara

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan antara Indonesia-Malaysia. hal ini

penting untuk dikaji dan dibahas secara mendalam karena menyangkut

kepentingan kedua negara.

E. Metoda Penelitian

Metoda yang digunakan adalah metoda kualitatif dengan studi kepustakaan.

Menurut Bogdan dan Taylor, motoda kualitatif ialah prosedur penelitian yang

31

Anak Agung Banyu Perwita, Yayan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional. h. 41.

Respons Respons

21

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati.32

Berkaitan dengan isu yang hendak penulis kemukakan, maka

penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh

melalui pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Indonesia, dan beberapa dokumen

lainnya serta melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang

berkompeten di bidangnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan

studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini berupa pencarian data melalui bacaan-

bacaan yang berkaitan dengan tema yang diusung dalam penelitian. Sumber-sumber

data tersebut berupa hasil catatan lapangan, dokumen pribadi atau dokumen resmi,

buku hasil penelitian dan penerbitan-penerbitan lainnya.33

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

E. Metoda Penelitian

F. Sistematika Penulisan

32

Lexy J. Moleong. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung. PT Remaja Rosdakarya)

h. 3. 33

Moleong, Ibid., h. 6.

22

BAB II POLITIK DOMESTIK MALAYSIA

A. Struktur Penduduk dan Masyarakat Malaysia

B. Kondisi Pemerintahan dan politik Malaysia

C. Etnisitas dalam Poliitik Malaysia

BAB III HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA

A. Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia

B. Permasalahan yang Dihadapi Antara Indonesia-Malaysia

BAB IV PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA TERHADAP

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA PERIODE

2004-2009.

A. Pengaruh Pergolakan Politik Malaysia terhadap Indonesia

B. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

C. Upaya Penyelesaian Permasalahan Hubungan Bilateral Kedua

Negara

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

23

BAB II

POLITIK DOMESTIK MALAYSIA

Bab kedua ini membahas tentang politik domestik Malaysia. Pembahasan

terdiri dari tiga sub bab, yaitu dimulai membahas struktur penduduk dan masyarakat

Malaysia, kondisi pemerintahan dan politik Malaysia, perkembangan politik Malaysia

hingga terjadinya perubahan politik Malaysia pasca pemilu 2008.

A. Struktur Penduduk dan Masyarakat Malaysia

Malaysia sebagai negara federal, telah dibagi menjadi beberapa negara bagian

(states) dan tiga „negara persekutuan‟ (federal territories). Malaysia Barat yang

terletak di Semenanjung Malaysia terdiri dari negara-negara bagian Johor, Kedah,

Kelatan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang atau penang,

Selangor, Terengganu, dan dua wilayah persekutuan (Putrajaya dan Kuala Lumpur).

Sedangkan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Borneo (Kalimantan), terdiri dari

tiga negara bagian satu wilayah persekutuan (Labuan), Sabah dan Serawak.1

B. Kondisi Pemerintahan dan Politik Malaysia

Negara Malaysia adalah monarki konstitusional yang dikepalai Dipertuan

Agong (paramount ruler), yang secara adat disebut dengan Raja. Ia dipilih lima tahun

1Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, & Dinamika

Hubungannya dengan Indonesia. (Jogjakarta: Garasi) h. 26.

24

sekali di antara sembilan sultan dari negara-negara semenanjung Malaysia. Di

samping sebagai kepala negara (head of state), Raja juga berfungsi sebagai pemimpin

agama Islam Malaysia. Kekuasaan eksekutif dijalankan kabinet yang dipimpin oleh

Perdana Menteri, sebagai kepala pemerintahan (chief exsekutif).2 Konstitusi Malaysia

menyaratkan bahwa Perdana Menteri harus merupakan anggota Dewan Rakyat yang

memimpin mayoritas kekuasaan politik di parlemen. Menteri-menteri yang duduk

dalam Kabinet diangkat dari anggota Dewan Rakyat dan bertanggung jawab kepada

lembaga tersebut. Sistem administrasi pemerintahan Malaysia dibagi dalam tiga

struktur, yaitu: Pemerintah Pusat (federal) di Kuala Lumpur, Pemerintah Negara

Bagian di setiap negara bagian, dan Pemerintah setempat (local government).3

Parlemen Malaysia menganut sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Negara

(States Assembly) dan Dewan Rakyat (House of Representatives). Anggota Dewan

Negara terdiri dari 58 anggota, 26 orang diantaranya dipilih oleh Dewan Undangan

Negeri dan 13 anggota dipilih oleh Majelis negara bagian, dan selebihnya dibentuk

oleh kepala negara atas usul dari Perdana Menteri. Para anggota Dewan Negara

menduduki jabatannya selama 6 tahun.4 Sedangkan untuk anggota Dewan Rakyat

berjumlah 219 orang yang dipilih 5 tahun sekali dalam pemilu distrik.

Pada setiap negara bagian terdapat pemerintahan negara bagian yang dipimpin

oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri yang dibantu oleh Sekretaris Negara (Daerah)

2 Anissa, Ibid., h. 40.

3 Lihat A Effendy Choirie. 2008. Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan

Diplomasi. (Jakarta: Pensil-324) h.39. 4 Anissa. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, & Dinamika Hubungannya

dengan Indonesia. h. 43.

25

dan sejumlah Exco (Executive Councillor) yang jumlahnya sesuai dengan masing-

masing undang-undang negara bagian. Di setiap negara bagian terdapat badan

legislatif yang disebut Dewan Undang Negeri (DUN) yang dipilih dalam pemilu. 5

Badan Yudikatif dalam bentuk Pengadilan Tinggi Malaysia yang mengakui dan

menjamin berlakunya konstitusi masing-masing negara dan struktur

pemerintahannya. Badan peradilan mencontoh lembaga-lembaga hukum Inggris dan

India, dan merupakan sebuah badan yang independen, yang terdiri dari Hakim

Agung, Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan yang lebih rendah. Mahkamah

Agung berwewenang untuk menafsirkan konstitusi federal maupun negara bagian,

dan dapat bertindak sebagai penengah kalau sampai terjadi perselisihan antara Kuala

Lumpur dan Pemerintah Negara Bagian.6

Malaysia menganut sitem multi partai (multy party system). Artinya dari

masing-masing etnis membentuk suatu partai yang mewakili kelompoknya. Partai-

partai politik di Malaysia, antara lain:

1. United Malays National Organization (UMNO), didirikan pada tahun 1946

oleh Dato‟ Onn Ja‟far.

2. Malaysian Chinese AssocIation (MCA), didirikan pada tahun 1949 oleh Tan

Cheng Lock.

3. Malaysian Indian Congress (MIC), didirikan pada tahun 1946 oleh John

Thivy, bergabung dengan BN 1955.

5 Choirie. Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi. h.41-42.

6 Mohtar Mas‟od dan Colin MacAndreas. Perbandingan Sistem Politik. h. 238-239.

26

4. Malaysian People’s Movement party (Partai gerakan Malaysia/Gerakan),

didirikan pada tahun 1968 oleh Lim Chong Eu dan Tan Chee Koo,

bergabung dengan BN 1973.

5. People’s Progressive Party of Malaysia (PPP), didirikan pada tahun 1953

oleh Seenivagasan bersaudara, bergabung dengan BN pada 1973.

6. Partai Pesaka Bumiputera Bersatu Serawak (PBB), didirikan pada tahun

1973 sebagai gabungan dari Partai Pesaka dan Partai Bumiputera.

7. Serawak United People’s Party (SUPP), didirikan oleh Ong Kee Hui dan

Stephen Yong pada tahun 1959, partai pertama di Serawak, bergabung

dengan BN pada tahun 1976.

8. Sabah National Party (Partai Kebangsaaan Sabah/SNAP), didirikan oleh

Stephen Kalong Ningkan. Bergabung dengan BN pada tahun 1963,

Kemudian pernah keluar dari BN pada 1966 dan bergabung kembali pada

1976.

9. Partai Bangsa Dayak Sarawak (PBDS), didirikan pada tahun 1983

merupakan pecahan dari partai SNAP Kemudian bergabung dengan BN

1984.

10. Sabah Progressive Party (SAPP), didirikan pada tahun 1994 merupakan

pecahan dari partai Bersatu Sabah (PBS).

11. Liberal Democration Party, didirikan oleh Hiew Ming Kong dan Chong Kah

KIat pada tahun 1989 bergabung dengan BN 1991.

27

12. Partai Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), didirikan oleh Datuk Clarence

Bongkos, yang merupakan pecahan PBS Kemudian bergabung dengan BN

pada tahun 1994.

13. Pasok Momogun Kadazandusun Organization (UPKO), yang merupakan

pecahan dari PBS, bergabung dengan BN pada 1994.

14. Partai Islam se-Malaysia (PAS), didirikan tahun 1951. Pada awal

terbentuknya partai ini merupakan Biro Agama UMNO dan pernah bergabung

dengan BN pada tahun 1971 Kemudian keluar pada tahun 1977.

15. Democratic Action Party (DAP), partai ini merupakan pecahan dari PAP

(Partai Aksi Rakyat) yang menjadi partai berkuasa di Singapura. Dipimpin

oleh Lim Kit SIang, DAP semula bergabung dalam Barisan Alternatif namun

keluar dari koalisi pada September 2001. Dalam pemilu 2004 DAP bertanding

sebagai partai independen.

16. State Reform Party Saraak (STAR), partai ini merupakan pecahan dari SNAP

dan didirikan oleh Dr. Patau pada tahun 1995.

17. Partai Keadilan (KEADILAN), didirikan oleh pendukung mantan Deputi PM

Anwar Ibrahim dan dipimpin oleh Datin Seri Dr. Wan Azizah Ismail.

18. Malaysian People’s Party (Partai Rakyat Malaysia/PKR), merupakan

kelanjutan dari partai Rakyat yang dibentuk kembali pada tahun 1974.

19. Barisan Jemaah Islamiyah Se-Malaysia (BERJASA), didirikan oleh H.

Mohammad Nasir dan tokoh pecahan PAS bergabung dengan BN pada tahun

1977 Kemudian keluar tahun 1989.

28

20. Partai Negara Serawak (NEGARA), didirikan pada 1974 oleh mantan anggota

Partai Negara Serawak (PANAS). 7

Partai besar yang paling berpengaruh di Malaysia adalah The United Malays

National Organization (UMNO) yang dibentuk pada 11 Mei 1946 oleh Dato Onn

Jafar. UMNO adalah partai mewakili etnis Melayu dan beragama Islam, dengan

tujuan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa/suku Melayu mengingat

sebelumnya etnis Melayu terpinggirkan dalam lapangan ekonomi dan politik.8

Selain itu adanya alasan bahwa pemerintah kolonial Inggris bersikeras untuk

memindahkan kekuasaannya hanya kepada pemerintahan yang multirasial,

dikarenakan pemerintahan Inggris tidak ingin memerdekakan Malaysia jika tidak

terjamin stabilitas dan kepentingannya di masa depan. Di samping itu pemerintah

Inggris percaya bahwa pemerintahan Melayu tidak akan dapat mengatasi

pemberontakan komunis di bawah pimpinan Chinpeng, yang didukung oleh China.

Inggris mendukung UMNO sebagai partai besar di Malaysia untuk bekerjasama

dengan kelompok non-Melayu.9

Semenjak terbentuknya rangkaian elit politik sampai pada pemilu 2008, UMNO

merupakan satu-satunya partai politik yang bukan saja menguasai tumpuk

7 Choirie. Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi. h. 44-46.

8 Anissa. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, & Dinamika Hubungannya

dengan Indonesia. h. 46-47. 9 Seperti halnya dalam pemilihan Kotapraja 1952, UMNO bekerjasama dengan organisasi

konservatif MCA, bersekutu melawan partai multi rasial Melayu. Persekutuan berhasil dan bertambah

dengan MIC. Lihat Dwi Rahayu Ningsih. 2003. Persaingan Partai Pemerintah dan Partai Oposisi di

Malaysia. (Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta) h. 33.

29

pemerintahan, namun telah memenangi semua pemilu yang telah berlangsung di

Malaysia. Hal ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel B.I

Hasil-Hasil Pemilu Dewan Rakyat Malaysia Pada Tahun 1959-2008

Tahun

Pemilu

Pemerintah

(Barisan Nasional)

Oposisi

(Barisan Alternatif)

Total

Jumlah

Kursi

Persentase

Kursi

Jumlah

Kursi

Persentase

Kursi

Jumlah

Kursi

1959

1964

1969

1974

1978

1982

1986

1990

1995

1999

2004

2008

74

89

95

135

130

132

148

127

162

148

198

140

71,15

85,58

66,00

87,66

84,42

85,71

83,62

70,55

84,38

76,68

90,32

63,06

30

15

49

19

24

22

29

53

30

45

21

82

28,85

14,42

34,00

12,34

15,58

14,29

16,38

29,45

15,62

23,32

9, 68

36,94

104

104

144

154

154

154

177

180

192

193

219

222 Sumber: A Effendy Choirie, Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan

Diplomasi, hal. 49

Dari tabel diatas bisa dilihat dari hasil pemilu dari tahun 1959 semenjak

kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, hampir 80% dari persentase kursi di

Parlemen didominasi oleh BN. Hal ini telah memberi ruang politik yang dominan

kepada BN untuk mengkonstruksi suatu bentuk ideologi populis terhadap masyarakat

Malaysia. Hal ini yang menyebabkan pemerintah telah berhasil menanamkan suatu

bentuk orientasi budaya politik terhadap masyarakat Malaysia bahwa hanya

30

pemerintah yang mampu untuk mewujudkan kestabilan ekonomi-politik di

Malaysia.10

Namun pada pemilu 2008, BN yang hanya memenangi 140 kursi dan hanya

menguasai sembilan negara bagian.11

Sedangkan BA memenangi 82 kursi parlemen

dan berhasil menguasai lima negara bagian, diantaranya Ialah Penang, Kelantan,

Perak, Selangor, Kedah. Pada pemilu kali ini, BA kehilangan 51 kursi dari 222 kursi

parlemen.12

Apabila dikaitkan dengan peraturan dalam konteks sistem demokrasi

berparlemen di Malaysia, kemenangan 140 kursi tersebut menang cukup untuk BN

memerintah di Malaysia. Namun tidak berarti semua keputusan dapat diambil dalam

parlemen karena adanya pendapat lain dari BA.

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan menurunnya suara yang di peroleh

oleh BN diantaranya: merosotnya wibawa pemerintah karena mengerasnya

ketegangan etnis hingga menguatnya ISA,13

terjadi konflik internal dalam UMNO

yang menyebabkan semakin kompaknya BA, selain dari itu, maraknya isu korupsi,

10

Zaini Othman. Fase Perubahan Dalam Pembangunan Politik Malaysia. Dalam Buku Leo

Agustino. 2009. Politik dan Perubahan antara Reformasi Politik di Indonesia dan Politik Baru di

Malaysia (Yogyakarta: Graha Ilmu). h.169-170. 11

Diantaranya adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Sabah,

Serawak, Terengganu, dan Kuala lumpur. 12

Zaini Othman. Dalam Buku Leo Agustino, Ibid., h. 190. 13 hal ini terlihat pada awal November 2007, puluhan ribu etnik India yang tergabung dalam

HIDRAF (Gerakan Aksi Hak Asasi Hindu/Hindu Rights Action Force), melakukan protes berkenaan

kebijakan timpang yang mengutamakan Suku Melayu, mereka menuntut dihapuskannya diskriminasi

dalam hal RAS, membuat pemerintahan PM Abdullah Badawi semakin terpojok. Malaysiakini.com. 25

November 2007. Diakses 19 Januari 2011.

31

naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok hingga upaya untuk mencegah kembalinya

tokoh oposisi Anwar Ibrahim ke panggung politik.14

Dari gambaran di atas, pelaksanaan pemilu 2008 di Malaysia BN telah

disandingkan secara ketat dengan BA. Walaupun presentase BN dalam setiap pemilu

selalu mendominasi BA, namun tidak mustahil bagi BA mengambil kekuasaan dari

tangan BN. Hal ini dikarenakan dari beberapa hasil pemilu jelas sekali presentase

jumlah suara yang didapatkan BA semakin mengejar BN.

C. Etnisitas dalam Politik Malaysia

Membahas etnisitas dalam politik Malaysia berkaitan erat dengan keberadaan

tiga etnis yang membawa partai masing-masing. Pada masa pra kemerdekaan, Islam

dan Nasionalisme diterima sebagai paket kehidupan semua kekuatan politik yang

mempunyai tujuan menjamin keutuhan Melayu.15

Selain itu, Malaysia juga

menggunakan hukum-hukum syariat Islam dalam proses kehidupan bernegara yang

menjadikan etnis Melayu sebagai kelompok mayoritas muslim merasa bangga, hal itu

terlihat dengan banyaknya etnis Melayu yang menduduki birokrasi dan pertanian,

sementara etnis non-Melayu dominan di bidang perdagangan, dan hanya berprofesi

sebagai kelas pekerja.16

14

http://www.indopos.com. A. Effendy Choirie. Meneropong Wajah Pemilu Malaysia. Senin,

10 Mar 2008. 15

Hussin Mutalib, 1996. Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu. (Jakarta: LP3ES) h. 38. 16

Ningsih. 2003. Persaingan Partai Pemerintah dan Partai Oposisi di Malaysia. h. 29-31.

http://www.indopos.com/

32

Adanya konsep Ketuanan Melayu yang menjadikan etnis Melayu sebagai

"tuan" atau "pengsuasa" Malaysia, seperti yang tertuang dalam artikel 153 Konstitusi

Malaysia.17

Konsep ketuanan Melayu ini dibentuk oleh politikus-politikus Malaysia,

terutama yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang

memiliki pengaruh kuat di Malaysia.18

Adanya ketimpangan sosial antara etnis Melayu dengan etnis non-Melayu ini

telah menyebabkan etnis non-Melayu masih belum merasakan negara Malaysia

sebagai negara mereka dan masih merasa didiskriminasikan di negaranya sendiri. Lee

Kuan Yew seorang pemimpin pemerintahan Singapura dari Partai Aksi Rakyat

(PAP), secara publik mendeklarasikan penolakannya atas ketuanan Melayu, dan

sebaliknya menyerukan "Malaysian Malaysia" (Malaysia-nya orang Malaysia).

menurut pendapat Lee Kuan Yew, bangsa Melayu mulai bermigrasi ke Malaysia

dalam jumlah besar hanya sekitar 700 tahun yang lalu. Dari 39% kaum Melayu di

Malaysia, sepertiganya adalah imigran baru yang datang ke Malaya dari Indonesia.

Oleh karena itu sangat tidak logis bagi kelompok rasial tertentu untuk berpikir bahwa

merekalah yang paling dibenarkan disebut sebagai bangsa Malaysia dan mendapatkan

jaminan hak-hak khusus dari pemerintah Malaysia.19

17

Maksud dari artikel 153 tersebut adalah menghilangkan ketidakseimbangan antara etnik

China dan Malaysia untuk menciptakan kesetaraan ekonomi. Tetapi, dimasa-masa awal pembangunan

untuk mengisi kemerdekaan Malaysia, pendapatan ekonomi bumiputera tidak juga meningkat dan

hanya mendapatkan 2,4 % dari seluruh ekonomi, sisanya dikuasai China dan pihak-pihak luar negeri.

Inilah yang memicu kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969 tersebut. Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia

Macan Asia. (Jogjakarta: Garasi). h. 146-147. 18

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/05/09220510/politik.rasialis.warisan.kolonial.di

Malaysia. diakses. 19 Februari 2011. 19

Mutalib. Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu. h. 64.

http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Melayu

http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasal_153_Konstitusi_Malaysia&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasal_153_Konstitusi_Malaysia&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Nasional_Melayu_Bersatu

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysian_Malaysia&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/05/09220510/politik.rasialis.warisan.kolonial.di%20Malaysia



33

Hubungan antar etnis Melayu dan non-Melayu yang tidak harmonis tersebut

mencapai puncaknya pada kerusuhan rasial 1964 di Singapura yang masih merupakan

wilayah Malaysia. Dalam hal ini Lee Kuan Yew pada tahun 1965 terus bersikap

melancarkan kampanyenya dengan membentuk Dewan Solidaritas Malaysia

(Malaysian Solidarity Council/MSC) yang terdiri dari partai-partai multirasial seperti

Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party, PAP), Partai Progresif Rakyat (People's

Progressive Party, PPP) dan Partai Demokrasi Bersatu (United Democratic Party,

UDP).20

Setelah adanya reaksi seperti yang dikemukakan di atas, akhirnya anggota

parlemen dari UMNO Mahathir Mohamad menyerang Lee Kuan Yew dalam

parlemen. Ia mengatakan bahwa orang China Singapura tidak pernah mengetahui

kekuasaan Melayu dan tidak dapat menerima gagasan bahwa orang-orang yang telah

mereka tundukkan (etnis Melayu) sekarang berada dalam posisi memerintah mereka.

Melihat kejadian tersebut, Tunku Abdul Rahman dari UMNO yakin bahwa

perseteruan ini jika dilanjutkan lebih jauh maka akan berakhir pada kekerasan,

sehingga ia meminta Singapura untuk memisahkan diri dari Malaysia. Pernyataan ini

ditanggapi secara positif oleh Lee Kuan Yew sehingga Singapura keluar dari

Malaysia, menjadi negara merdeka pada tahun 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai

perdana menteri.

Pemisahan Singapura dari Malaysia, ternyata tidak meredakan isu-isu etnik

yang ada di Malaysia. Justru dengan adanya pemisahan Singapura tersebut dipandang

20

Mutalib, Ibid., h. 65.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerusuhan_rasial_1964_Singapura&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_Solidaritas_Malaysia&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Progresif_Rakyat_%28Malaysia%29&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Demokrasi_Bersatu&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_Mohamad

34

oleh sebagian besar bangsa Malaysia sebagai isu etnik yang telah mendorong

fanatisme etnik sampai pada tingkat yang tidak dapat ditolerir lagi. Keadaan ini

terlihat pada saat Malaysia Barat melangsungkan pemilihan umum untuk anggota

parlemen pada tanggal 10 Mei 1969. Pemilihan umum ini adalah yang pertama yang

diikuti oleh partai-partai oposisi non-Melayu secara besar-besaran.21

Walaupun pada

pemilihan umum sebelumnya isu-isu etnik selalu muncul namun dapat dibungkam.

Strategi yang diterapkan UMNO pada pemilihan umum tahun 1969 adalah

mengarahkan kampanye kepada kalangan bangsa Melayu untuk menandingi

pengaruh dari Pan-Malayan Islamic Party (PMIP) yang sekarang bernama Partai

Islam se-Malaysia (PAS). Akibatnya UMNO kurang memperhatikan perlunya

mencari dukungan dari kalangan etnik non-Melayu, dan membiarkan tugasnya itu

dilakukan oleh rekannya dari Partai Aliansi MCA dan MIC namun usaha mereka

ternyata tidak begitu berhasil.22

Dalam pemilihan umum tahun 1969, partai oposisi ternyata lebih sukses dengan

menggeser pemerintahan UMNO di tiga negara bagian yaitu Kelantan, Terengganu,

Perak. Hal ini hampir menjatuhkan mayoritas dua pertiga kursi parlemen yang

dipegang oleh UMNO. Kemudian Partai Aliansi menyerang dan menuduh kaum

oposisi non-Melayu, terutama yang dari DAP, GRM, dan PPP, sebagai partai-partai

21

Pada saat itu terjadi konflik karena adanya isu-isu golongan dan ras yang menyentuh emosi

dan sentimen menjadi tema sepanjang kampanye pemilu 1969 yang mengakibatkan meningkatnya

semangat masyarakat Melayu dan China di Malaysia. Selama kampanye Pemilu 1969, para calon serta

anggota-anggota partai politik, khususnya dari partai oposisi, mengangkat soal-soal sensitif yang

berkaitan dengan bahasa nasional (Bahasa Melayu), kedudukan istimewa orang Melayu (Bumiputera)

dan hak kerakyatan warga non-Melayu. Hal ini menimbulkan sentimen rasial dan kecurigaan. 22

Mohtar Mas‟od dan Colin MacAndreas. 2006. Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press). h. 236.

35

etnik yang anti Melayu. Tetapi serangan terbesar ditujukan pada DAP, Partai ini

berkampanye untuk menciptakan Malaysia yang multi rasial, menyerukan

penghapusan hak-hak khusus orang Melayu dan mendorong terciptanya masyarakat

yang terbuka dan menghargai orang berdasarkan kepandaian.23

Di Kuala Lumpur para pendukung partai oposisi meneriakkan kata-kata rasialis

yang menghina orang Melayu, hal ini telah menyebabkan meningkatnya suasana

ketakutan dan kebencian. Sehingga pada tanggal 13 Mei 1969 terjadi kerusuhan antar

kelompok etnik pecah keadaan ini berawal dari kelompok Melayu yang mengalami

provokasi yang ekstrim. Selama dua minggu etnik Melayu menyerang orang China

dan etnik India.24

Setelah kerusuhan yang terjadi di Malaysia pada bulan Mei 1969 terjadi

kemerosotan kepercayaan dikalangan penduduk non-Melayu terhadap pemerintah

terutama pada aparat keamanan, karena ketidak mampuan mereka untuk memelihara

ketertiban umum secara adil. 25

Pada akhirnya pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan membekukan

parlemen selama periode yang tidak ditentukan. Pada saat yang sama pula menunda

23

Mohtar Mas‟od dan Colin MacAndreas, Ibid., 236-237. 24

Dampaknya ialah menyebabkan banyak penduduk terbunuh dan luka-luka, dan beribu-ribu

rumah dan bangunan lainnya dibakar. Dalam kerusuhan ini orang China dan India menjadi korban

yang paling parah. Angka resmi menunjukkan 196 mati, 439 cedera, 39 hilang dan 9.143 ditahan, 211

kendaraan musnah. Tapi spekulasi mengatakan 700 orang mati terbunuh. Insiden 13 Mei ini memicu

kemarahan di negara tetangga Singapura. Orang-orang Tionghoa Singapura yang merasa tidak senang

atas apa yang terjadi terhadap orang-orang Tionghoa Malaysia di Malaysia, mulai melakukan

kerusuhan terhadap orang-orang Melayu Singapura di Kampong Glam dan daerah Pecinan

(Chinatown). Barikade-barikade jalan dipasang oleh militer untuk mencegah kekerasan lebih jauh.

Namun korban yang jatuh tidak setinggi yang di Malaysia. Dikutip dari

http://www.mediaindonesia.com/berita.kerusuhan 13 Mei. Diakses pada tanggal 31 Mei 2010. 25

Mutalib. Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu. h 80.

http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tionghoa_Singapura&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa_Malaysia

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Melayu_Singapura&action=edit&redlink=1

http://www.mediaindonesia.com/berita.kerusuhan%2013%20Mei

36

pemilihan umum di Serawak dan Sabah. Kemudian setelah itu, dibentuk Dewan

Operasi Nasional (National Operations Council atau NOC), yang terdiri dari Tun

Razak (yang waktu itu menjadi Wakil Perdana Menteri/ Timbalan Perdana Menteri)

sebagai ketua.26

Dibentuknya kebijakan NOC dengan tujuan membentuk serangkaian

”Komite Niat Baik” pada tingkat federal dan negara bagian, menyingkirkan tokoh-

tokoh UMNO yang mempelopori tindakan-tindakan radikal untuk memperkokoh

dominasi politik orang Melayu, dan meningkatkan posisi ekonomi bangsa Melayu.

Secara perlahan-lahan NOC membuat berbagai kebijakan baru, yakni mendirikan

Departemen Persatuan Nasional pada bulan Juli 1969 dengan sebuah mandat untuk

mewujudkan suatu ideologi negara yang baru, Kemudian dikenal sebagai ”Rukun

Negara”.

Rukun negara sebagai suatu ideologi baru diumumkan pada pertengahan tahun

1970 yang terdiri dari lima ”keyakinan” (Persatuan bangsa, demokrasi, Keadilan,

Liberal, dan Kemajuan) dan lima ”asas” Kepercayaan pada Tuhan, Kesetiaan kepada

penguasa tertinggi yaitu Yang Dipertuan Agong dan kepada Negara mendukung

konstitusi, berperilaku baik, dan moralitas. Selanjutnya dibentuk pula Dewan

Permusyawaratan Nasional pada bulan Januari 1970 yang terdiri dari para pemimpin

Aliansi, para ahli hukum, para ahli ekonomi, kelompok profesional lain, dan beberapa

wakil partai oposisi seperti: SNAP (Serawak National Party) dan GRM (Gerakan

26

Mutalib, Ibid., h 81.

37

Rakyat Malaysia) diperbolehkan turut serta dalam dewan tersebut, namun terhadap

DAP ditolak.27

Ada dua hasil utama yang dapat dipetik dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas:

pertama, rencana Pembangunan Malaysia Kedua dirumuskan dan dilaksanakan, serta

kedua, diciptakannya pra kondisi untuk mengaktifkan kembali parlemen dan kembali

kepada demokrasi konstitusional. Masa kekuasaan peralihan NOC, oleh banyak

pengamat dianggap menandai berakhirnya demokrasi di Malaysia jelas sangat

bermanfaat. NOC telah meredakan perselisihan etnis dan dari sudut pandangan

pemerintah.

Keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh NOC, diantaranya berisi larangan

untuk mempermasalahkan isu-isu sensitif yang mungkin membangkitkan emosi rasial

misalnya berkenaan dengan Bahasa Nasional (yakni Bahasa Melayu), kedudukan

khusus bangsa Melayu dan penduduk Bumiputra lainnya, hak-hak kewarganegaraan

warga China dan India, serta kedaulatan Raja-raja Melayu.28

Etnisitas dalam politik Malaysia memperkuat argumen tentang pentingnya

faktor domestik dalam pembentukan keamanan nasional. Dominasi politik Melayu

dalam politik Malaysia merefleksikan adanya interplay antara keamanan etnis

Melayu dan konsepsi keamanan nasional. Rasa aman dan tidak aman yang dirasakan

etnis Melayu terefleksi dalam kebijakan keamanan pemerintah. Bahkan rasa aman

dan tidak aman UMNO pun secara bertahap berhimpitan dengan rasa aman dan tidak

27

Mohtar Mas‟od dan Colin MacAndreas. Perbandingan Sistem Politik. h. 238-239. 28

Mohtar Mas‟od dan Colin MacAndreas, Ibid., h. 240.

38

aman etnis Melayu, dengan memperkuat rasa aman etnis Melayu maka Malaysia

seolah-olah telah melakukan usaha untuk memperkuat keamanan nasionalnya.29

Secara keseluruhan keamanan domestik Malaysia ditentukan oleh kemampuan

mengembangkan dan mempertahankan stabilitas politik, kemajuan perekonomIan dan

kemajuan industri. Di bawah PM Mahathir Mohamad dulu, Malaysia berusaha keras

untuk memelihara stabilitas politiknya melalui kebijakan politik yang cenderung

otoriter. Salah satu alat hukum yang sangat ditakuti kawan dan lawan adalah Internal

Security Act (ISA)30

atau Akta Keamanan Dalam Negeri. Undang-undang ini

memungkinkan pemerintah Malaysia mengambil tindakan represif guna memelihara

stabilitas rezim yang berkuasa. Dengan ISA pemerintah Malaysia telah menahan

lebih dari 9000 hingga tahun 1993, termasuk diantaranya mantan wakil perdana

menteri Anwar Ibrahim.

Pada masa pemerintahan PM Mahathir Mohamad (1986-2003) dianggap

sebagai kelanjutan dari “kontrol hegemoni" politik Malaysia oleh kaum Melayu dan

UMNO khususnya. Namun pada tanggal 2 September 1998 Mahathir memecat

Anwar Ibrahim sebagai Wakil PM, dengan dugaan melakukan tindakan yang tidak

senonoh (sodomi). Dampaknya Ia harus melepaskan jabatan Wakil PM yang

dijabatnya dalam pemerintah dan partai politik UMNO.31

Menurut sebagian

pengamat Internasional tuduhan yang dilontarkan terhadap Anwar Ibrahim

29

Mohtar Mas‟od dan Colin MacAndreas, Ibid., h.122-124. 30

Dwi Rahayu Ningsih. 2003. Persaingan Partai Pemerintah dan Oposisi di Malaysia. (Skripsi

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. FISIP. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta). h. 9.

http://id.wikipedia.org/wiki/Anwar_Ibrahim

http://id.wikipedia.org/wiki/UMNO

39

dikarenakan telah terjadinya perselisihan dengan Mahathir Mohammad terutama

ketika krisis ekonomi Malaysia 1997-1999.32

Selama menjabat sebagai Perdana

Menteri Mahathir Mohammad telah memberikan konstribusi besar bagi keberhasilan

pembangunan ekonomi Malaysia dalam mengurangi kemiskinan dan membawa

kemakmuran ekonomi. Namun pada 31 Oktober 2003, Mahathir secara resmi mundur

dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dengan alasan untuk memulihkan stabilitas

sosial-politik Malaysia dan digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi.33

Pada masa pemerintahan PM Ahmad Badawi. kasus korupsi yang semakin

merajalela, tingkat kriminalitas yang semakin meningkat tajam, dan ketegangan antar

etnis belakang ini, padahal etnis yang kurang mendapatkan perhatian dari

pemerintahan Malaysia adalah etnis China dan India. Selama ini etnis Melayu lebih

diistimewakan. Padahal etnis India dan China tersebut telah tinggal cukup lama di

Malaysia, akan tetapi haknya tidak disamakan serta didiskriminasikan.

Gambaran diatas merupakan beberapa penyebab mengapa PM Abdullah

Badawi tidak mendapatkan simpati dari rakyat, Mahathir Mohamad yang

mengangkat Abdullah Badawi sebagai Perdana Menteri untuk menggantikannya

mengaku kecewa telah memilih Abdullah Badawi. Karena Abdullah Badawi

dianggap tidak mampu mempertahankan hegemoni BN, terbukti dengan hasil pemilu

32

Mahathir dan Anwar Ibrahim terlibat konflik kebijakan karena berbeda pendapat dalam

merespon krisis ekonomi. Mahathir membuat kebijakan ekonomi nasionalistik kontrol devisa

sedangkan Anwar Ibrahim membuat kebijakan reformasi ekonomi neo-liberalisme. Mahathir meyakini

terdapatnya persengkokolan kekuatan neokolonialisme negara-negara industri Barat, yang bekerja

melalui krisis ekonomi dalam melanjutkan dominasi terhadap negara-negara berkembang. Lihat Endi

Haryono. 2008. Ketahanan Rezim Mahathir Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Asia. (Disertasi

Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta) h. 245-246. 33

Endi Haryono, Ibid., h. 258.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahathir_Mohammad

http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_1997

http://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Ahmad_Badawi

40

2008 yang merupakan keputusan terburuk yang pernah diperoleh oleh BN semenjak

menguasai politik Malaysia dari tahun 1957 hingga sekarang ini. Keputusan tersebut

telah meniadakan penguasaan mayoritas.34

Selain itu, menurut PM Mahathir

Mohamad tindakan lain yang dilakukan Abdullah Badawi ialah telah banyak

menghamburkan uang negara serta menangguhkan proyek-proyek yang semula telah

di rencanakan oleh Mahathir.35

Dari uraian diatas, walaupun pemerintahan PM Abdullah Badawi kurang

mendapatkan simpatik dari berbagai kalangan dan rakyat Malaysia, namun disisi lain

pada masa pemerintahannya telah menetapkan nada baru dalam hubungan luar negeri,

seperti hubungan bilateral antara Malaysia-Indonesia.36

hal ini terbukti dengan

adanya pertemuan tingkat tinggi antara PM Abdullah Badawi dengan Susilo

Bambang Yudhoyono, yang dilaksanakan di Bukit Tinggi (Sumatera Barat) sebagai

upaya untuk mencari pemecahan berbagai permasalahan bilateral kedua negara

(perbatasan, tenaga kerja illegal, dan pembajakan liar).

34

http://www.seputarindonesia.com. Andika Hendra. “PM Badawi Didesak Mundur”. 10 Maret

2008. 35

Abdul Rashid Moten. 2008. Government and Politics in Malaysia. (Malaysia: Cengange

Learning). h 287 36

Anak Agung Banyu Perwita. Pasang Surut Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia. (Biro

hubungan internasional, Deputi sekertaris Wakil Presiden. Bidang Politik. Sekertaris Wakil Presiden

Republik Indonesia. Pekan Baru, 15 Maret 2008.).h. 72-73. 36

Banyu Perwita, Ibid., h.73.

http://www.seputarindonesia.com/

41

BAB III

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA

Bab ini akan membahas mengenai dinamika hubungan bilateral Indonesia-

Malaysia. Penjelasan tersebut dibutuhkan untuk memberikan gambaran umum

mengenai awal sejarah hubungan Indonesia-Malaysia, hingga permasalahan-

permasalahan yang dihadapi kedua negara tersebut yang diwarnai isu-isu yang cukup

fluktuatif intesitas konflik nya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai

hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang lebih berfokus pada periode 2004-2009

sebagai mana dalam judul skripsi ini.

A. Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjalin sejak abad ke-14, di

mana saat itu terjadi perpindahan kelompok dari Malaysia ke wilayah Indonesia, dan

dari Indonesia ke Malaysia, dengan membawa budaya tradisi masing-masing, yang

kemudian berkembang sampai sekarang. Indonesia-Malaysia merupakan tetangga

yang paling dekat di Asia Tenggara dan mempunyai warisan sejarah.

Hubungan baik itu sudah terjalin di masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7

hingga kejayaan Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-17, semasa kegemilangan

kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka, yang pernah menyatukan

Indonesia-Malaysia di bawah naungan kekuasaan kerajaan-kerajaan Melayu tersebut.

Itulah sebabnya hingga kini dapat ditelusuri berbagai keturunan dari Indonesia yang

42

tinggal di Semenanjung Malaysia seperti keturunan Jawa berdiam di Pantai Barat

Johor, Selangor, Perak. Keturunan Bugis tersebar di Pantai Timur Johor, Pahang dan

Terengganu. Keturunan Aceh berdiam di sekitar Pulang Pinang, Kedah dan Perak.

Keturunan Batak Mandailing tersebar di Selangor dan Perak,

Sedangkan keturunan Kerinci berdiam di sekitar Pahang dan Selangor.

Keturunan Minangkabau tersebar di Negeri Sembilan, Melaka dan Selangor dan

keturunan Banjar tersebar di Perak serta Pahang.1 Hingga pada masa penjajahan,

hubungan antar penduduk dan kekerabatan telah terjalin dengan erat satu sama lain.

Hubungan istimewa antara Indonesia-Malaysia dapat dilihat dari kunjungan

resmi Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu pada tahun 1955

ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan awal dilakukannya kerjasama antara

Indonesia-Malaysia Hal ini terbukti dengan dengan pembukaan kantor-kantor

perwakilan Indonesia di Malaysia. Hubungan diplomatik antara Indonesia-Malaysia

secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaya menyatakan

kemerdekaannnya.2

Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui

kemerdekaan Malaysia, langsung menaikkan status Kantor Perwakilannya dari

Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menempatkan Dr.

Mohd Razif sebagai Duta Besar RI yang pertama untuk Malaysia. Hubungan kedua

1http://www.kbrikualalumpur.org/id/politik-keamanan.html. Diakses pada tanggal 15 Februari

2011. 2 Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. (Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka). h. 2.

http://www.kbrikualalumpur.org/id/politik-keamanan.html

43

bangsa sebenarnya telah terjalin jauh sebelum masing-masing negara merdeka.3

Pada awal kemerdekaan, hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia dapat

dikatakan sangat penting dikarenakan memiliki sejarah yang sama dalam

kemerdekaan, merupakan negara serumpun yang sama-sama berasal dari keturunan

Melayu, kedekatan geografis, dan memiliki budaya dan bahasa yang hampir sama.

Namun hubungan diplomatik ini sempat terputus pada era konfrontasi4 pada tanggal

17 September 1963 sampai tahun 1965.

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa pada saat itu merupakan titik awal

hubungan yang tidak baik antara Indonesia-Malaysia, hal ini dikarenakan politik luar

negeri Indonesia pada saat itu masih bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti

imperialisme dan kolonialisme serta konfrontasi.5 Sehingga tidak lama setelah

Malaysia mengumumkan pembentukan federasi Malaysia pada tahun1960 untuk

tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan kestabilan, politik luar negeri menjadi

dasar rencana untuk mendirikan persekutuan lebih besar dengan nama Malaysia.

Namun pembentukan federasi ini dinilai Presiden Soekarno sebagai gagasan

Inggris bukan gagasan rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah. Dan dianggap

3 http://www.kbrikualalumpur.org/id/politik-keamanan.html. Diakses tanggal 18 Februari 2008.

4 Konfrontasi adalah suatu bentuk sengketa atau konflik antar dua negara atau lebih, yang

menggunakan cara kecuali perang terbuka, konfrontasi berarti suatu kondisi atau keadaan di mana dua

negara berada dalam hubungan bermusuhan akibat adanya perbedaan kepentingan yang saling tidak di

akomodasikan. Istilah ini dipopulerkan oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio pada 20 Januari 1963,

sikap permusuhan terhadap Malaysia kemudian dipertegas oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya

diumumkannya pemerintahan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada 3 Mei 1963, yang isinya

selain untuk memperkuat ketahanan revolusi Indonesia, seluruh rakyat juga diperintahkan membantu

perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah.Lihat Hidayat Mukmin, 1991. TNI dalam

Politik Luar Negeri Studi kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia. (Perpustakaan Sinar

Harapan: Jakarta). 5 Politik bebas aktif Indonesia lebih condong bergerak ke kiri, di mana Indonesia lebih akrab

dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak Gerang terhadap AS dan sekutu barat nya.


44

bertujuan membentuk sebuah negara boneka. Sehingga pada akhirnya pada tanggal

17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Selanjutnya Soekarno juga membuat propaganda anti Malaysia dengan seruan

“Ganyang Malaysia”6 pada tanggal 18 September 1963. Kemudian menjelang akhir

pemerintahannya Soekarno semakin radikal dan berani menyerukan perlawanannya

terhadap imperialisme. Kemudia memutuskan keluar dari PBB dalam pidato yang

bertajuk “Berdikari” (Berdiri di atas kaki sendiri) pada tanggal 17 Agustus 1965.7

Perkembangan selanjutnya ialah ketegangan ini baru mereda ketika Jenderal

Soeharto mengambil alih kepemimpinaan Indonesia dari Soekarno pada tahun 1965.

Dengan naiknya Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto merupakan awal baru bagi

hubungan Indonesia-Malaysia. Pada massa ini lebih mengutamakan upaya

memulihkan hubungan diplomatik kedua negara dan bergabung kembali dengan PBB

pada tahun 1966. Sejak kepemimpinan Soeharto, dapat dikatakan bahwa kerja sama

antar pemerintah Indonesia-Malaysia terbangun, terutama kerjasama kawasan yang

terwadahi dalam ASEAN (Association of South East Asian Nations) yang bertujuan

menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Pada tahun 1981 ketika Perdana Menteri Malaysia Hussein Oon (pengganti PM

Tun Razak) mengakhiri masa jabatannya dan digantikan oleh Tun Dr. Mahathir

6 Adanya istilah ini, dikarenakan pada tanggal 17 Desember 1963 ada demontrasi anti-Indonesia

di Kuala Lumpur. Para demontrasi telah menyerbu gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia

(KBRI), merobek foto Soekarno dan membawa lambing garuda pancasila dihadapan Perdana Menteri

Malaysia Tunku Abdul Rachman dan memaksanya untuk menginjak lambing garuda tersebut. Kompas

8 Sepetember 2010 “Ganyang Malaysia”. 7 Kompas, 8 Sepetember 2010.

45

Mohamad. Pada masa PM Mahathir Mohamad ini telah membawa banyak perubahan

di dalam kebijakan Malaysia yang kemudian memberikan dampak yang signifikan

kepada hubungan Indonesia-Malaysia. Hal ini karena PM Mahathir Mohamad dan

Presiden Soeharto mampu mendekatkan hubungan kedua negara dengan

memperkokoh rasa saling percaya anatara kedua negara. Sebagai negara tetangga,

kedua negara berusaha sedapat mungkin untuk menata secara jelas batas-batas

kedaulatan intern mereka dan mempunya prinsip tidak mencampuri urusan dalam

negeri tetangga diusahakan sejauh mungkin terpelihara dan terlaksana.

Hubungan sosial budaya antara Indonesia-Malaysia sejak berakhirnya

konfrontasi terliahat lebih nyata, dengan adanya pertukaran guru dan pelajar dari

kedua negara pada tahun 1980 diharapkan kedua negara dapat saling mengenalkan

kebudayaan dan karakter masyarakat masing-masing negara.

Dari pandangan Malaysia pada masa PM Mahatir Mohamad, Indonesia adalah

saudara serumpun yang cenderung mendominasi Malaysia sebagai saudara yang lebih

muda. Selain itu, Malaysia menyembunyikan yang menyangkut masalah keamanan

territorial dan pendatang gelap berupa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).8

B. Permasalahan yang dihadapi Antara Indonesia-Malaysia

Hubungan Indonesia-Malaysia hingga saat ini sering terusik oleh beberapa

masalah yang mengakibatkan hubungan bilateral kedua negara pun kerap mengalami

kerikil-kerikil tajam. Misalnya masalah perbatasan (Borderline) di laut antara

8 Kunaseelan a/I Muniandy, Ibid., 94.

46

Indonesia-Malaysia, setelah masa konfrontasi, kemudian timbul sengketa pulau

Sipadan-Ligitan. Sengketa kedua pulau ini berawal ketika dalam pertemuan teknis

hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau

Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu

sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo, akan

tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia telah membangun resort

parawisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, adanya status quo tersebut

sepertinya tidak terlalu berpengaruh bagi pihak Malaysia. Sedangkan pihak Indonesia

mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh

ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.9

Dari uraian di atas, jelas reaksi pemerintah Indonesia semakin memanas,

Karena Indonesia juga merasa memiliki pulau-pulau itu, sehingga akhirnya mengirim

protes ke Kuala Lumpur, minta agar pembangunan di sana dihentikan. Dengan alasan

bahwa Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputuskan siapa

pemiliknya. Hal ini sesuai dengan hukum internasional yang melarang mengunjungi

daerah status quo.

Selanjutnya, Indonesia-Malaysia menyelesaikan konflik Sipadan dan Ligitan

dengan membentuk Komisi Bersama dan Kelompok Kerja Bersama, namun

perundingan ini mencapai jalan buntu. Hingga akhirnya Pada tahun 1998, kedua

negara sepakat untuk menyerahkan masalah sengketa Sipadan dan Ligitan ini ke

9 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/06/WAW/mbm.20081006.diakses pada

tanggal 19 Januari 2011.

47

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ),10

kemudian pada hari

Selasa 17 Desember 2002, akhirnya Mahkamah Internasional mengeluarkan

keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara

Indonesia-Malaysia, hasil pemungutan suara dimenangkan oleh pihak Malaysia

dengan dukungan 16 hakim, sementara hanya 1 orang hakim yang berpihak kepada

Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah

Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih

oleh Indonesia.11

Setelah mendapatkan Sipadan dan Ligitan, tidak lama kemudian Malaysia

berambisi menduduki Ambalat (Ambang Batas Laut), yang diduga mengandung

minyak dan gas bumi yang nilainya amat besar mencapai miliaran dollar Amerika.

Klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di Blok Ambalat sudah diprotes

Indonesia sejak 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah di laut Sulawesi sebagai

milik Malaysia yang didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan

Ligitan. Pada tahun 1999 kecurigaan atas kepemilikan wilayah Ambalat sudah mulai

terlihat dengan adanya perebutan minyak di wilayah tersebut. Krisis hubungan ini

dimulai sejak PETRONAS (perusahaan minyak milik Malaysia) memberikan

konsensi pengeboran minyak lepas pantai Sulawesi yaitu di blok Ambalat kepada

SHELL (perusahaan milik Inggris dan Belanda) pada tahun 2001.

10

http://www.icj-cij.org/Docket/Files/102/7177.Pdf for submission to the international court of

justice of the dispute between indonesia and Malaysia concerning sovereignty over Pulau Ligitan and

Pulau Sipadan, jointly notified to the court on 2 November 1998. Diakses pada tanggal 19 Januari

2011. 11

http://hukum.kompas.com/2010/10/17/keputusan-mahkamah-internasional-tentang-pulau-

sipadan-dan-ligitan. diakses tanggal 19 Januari 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hakim

http://www.icj-cij.org/Docket/Files/102/7177.Pdf

http://hukum.kompas.com/2010/10/17/keputusan-mahkamah-internasional-tentang-pulau-sipadan-dan-ligitan


48

Hal inilah yang mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia kembali

mengalami ketegangan. Dengan mnculnya isu ambalat tersebut, akhirnya Indonesia

merespon masalah itu dengan mengirim armada-armada angkatan lautnya untuk

mengamankan blok Ambalat. Bahkan beberapa kali kapal-kapal perang Indonesia dan

Malaysia saling berhadapan dan nyaris baku tembak.12

Permasalahan Ambalat ini

sudah muncul pada tahun 1967, masalah perbatasan ini tidak mudah untuk

diselesaikan. Kedua negara ini sudah melakukan upaya dalam menyelesaikan

sengketa kawasan Amabalat di perairan Sulawesi ini dengan pendekatan dipolmasi,

dengan pendekatan diplomasi ini diharapkan dapat meredakan masalah ini.

Walaupun hingga saat ini penyelesaian wilayah Ambalat ini belum ditemukan titik

temu dan penyelesaiannya.

Penyelesaian Ambalat yang hingga saat ini belum menemukan titik

penyelesaian, sudah muncul masalah baru lagi yang lagi-lagi mengenai perbatasan

yaitu ditemukan beberapa "patok" yang menandakan batas wilayah antara Indonesia

(Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) dengan Malaysia (Serawak dan Sabah)

yang telah bergeser letaknya. Malah Malaysia disinyalir sudah membangun sarana

pendaratan helikopter. 13

Belum lagi masalah lain terselesaikan, muncul masalah baru yaitu masalah TKI

(Tenaga Kerja Indonesia). Masalah TKI illegal merupakan salah satu permasalahan

12

Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan

Indonesia&Malaysia. (Jogjakarta: Garasi). h. 109-111. 13

http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881--membangun-hubungan-

indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html diakses pada 15 Februari 2011.

http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881--membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html


49

yang mengganggu hubungan Indonesia-Malaysia. Hal ini berawal sejak krisis

ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, terjadi peningkatan jumlah

pendatang yang berasal dari Indonesia menuju Malaysia. Sebelum terjadi krisis tahun

1998 para TKI yang berasal dari Indonesia dapat diatur secara resmi dengan dokumen

yang memadai. Namun setelah krisis tahun 1998 hingga sekarang, jumlah TKI illegal

semakin meningkat. 14

Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, dimulai dengan

berbagai perlakuan kasar, seperti penyiksaan hingga berujung pada kematian yang

dilakukan oleh warga Malaysia terhadap TKI. Kemudian warga Indonesia yang tidak

bisa menerima perlakuan warga Malaysia terhadap para TKI telah membuat

demontrasi anti Malaysia di dalam negeri Indonesia, namun hingga saat ini Indonesia

dinilai lemah dalam penanganan hukum terhadap berbagai kekerasan terhadap TKI

Indonesia. Dalam kasus ini kecenderungan pemerintah Indonesia yang lebih

mengedepankan diplomasi untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Malaysia

dari pada menyelesaikan masalah secara keseluruhan dengan cara kekerasan

misalnya.

Pemerintah Indonesia menyatakan memahami keputusan pemerintah Malaysia

yang mendeportasi serta menghukum para TKI yang tidak taat pada aturan

keimigrasian, sementara fakta di lapangan menunjukan bahwa banyak dari pada TKI

yang menjadi korban kesewenang-wenangan pihak Malaysia. Untuk menyelesaikan

permasalahan TKI ini, kedua negara mengambil upaya melalui kesepakatan dalam

14

Kompas, Kamis, 30 September 2010.

50

menyelesaikan permasalahan seputar deportasi TKI illegal, penganiayaan dan lain-

lain berupa UU No 39/2004 mengenai peraturan tentang prosedur dan penempatan

TKI diluar negeri. Selain itu, Memorandum of Understanding (MoU) mengenai

perlindungan TKI yang ditandatangani pada 10 Mei 2004.15

Keberadaan para TKI ini

akan tetap menjadi isu yang menunjukkan dinamika hubungan bilateral antara

Indonesia-Malaysia. Karena, hingga sekarang berbagai kasus TKI masih terjadi mulai

dari penganiayaan, deportasi, TKI ilegal, dan lain-lain.

Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh Indonesia-Malaysia adalah masalah

klaim atas budaya Indonesia yang mulai menghambat hubungan kedua negara ini,

masalah ini berawal dari pengklaiman yang dilakukan oleh warga Malaysia atas

kepemilikan Angklung pada November 2006. Bahkan Malaysia berencana

mematenkan alat musik bambu yang jelas berasal dari Jawa Barat itu. Awal 2007,

Malaysia kembali mengklain batik sebagai hasil budaya Malaysia. Padahal sudah

jelas bahwa Jawa merupakan pusat pengembangan batik dari masa ke masa. Klaim

atas kebudayaan Indonesia tidak berhenti sampai sini saja, pengklaiman budaya ini

terus menerus terjadi hingga kepemilikan lagu “Rasa Sayange”, yang waktu itu

digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan

kepariwisataan Malaysia yang dirilis Oktober 2007.

15

Kemudian telah dilakukan peninjauan nota kesepahaman tersebut yang membahas revisi

aturan majikan memegang paspor tenaga kerja, pemberian cuti sehari dalam seminggu, peningkatan

gaji dan kondisi kerja, perlunya lembaga pengawasan, serta pengurangan biaya penempatan tenaga

kerja.Indonesiamemberlakukanmoratorium(penghentianpengirimansementara)sejak25Juni.2009.http://

www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/11/24/brk,20091124-210197,id.html. diakses tanggal 19

Januari 2011.

51

Akhirnya dengan alasan agar masalah ini tidak memanjang maka pada 11

November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia,

mengakui bahwa lagu “Rasa Sayange” adalah milik Indonesia.16

Setelah pengklaiman

lagu “Rasa Sayange” diselesaikan, maka muncul lagi masalah baru, yaitu kasus klaim

Malaysia atas kebudayaan Reog Ponogoro milik Indonesia. Banyak nya klaim

budaya yang dilakukan Malaysia yang berasal dari Indonesia ini telah memicu

konflik antar waga masyarakat di masing-masing negara dengan perang komentar di

dunia maya. Sehingga akibatnya memancing berbagai reaksi negatif dari warga di

kedua negara.17

16

Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan

Indonesia&Malaysia. h 104. 17

Adi Susilo, Ibid. h., 101-102.

52

BAB IV

PENGARUH POLITIK DOMESTIK MALAYSIA DALAM HUBUNGAN

BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA PERIODE 2004-2009

Pada bab IV ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaruh politik

Malaysia dalam hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia yang akan lebih

difokuskan pada periode 2004-2009, kemudian bagaimana dinamika hubungan

bilateral Indonesia-Malaysia dan apa saja upaya dalam menyelesaikan permasalahan

hubungan bilateral di kedua negara tersebut.

A. Pengaruh Politik Domestik Malaysia dalam Hubungan Bilateral

Indonesia-Malaysia

Pengaruh politik domestik Malaysia dalam hubungan bilateral Indonesia-

Malaysia, bisa dilihat bagaimana hubungan kedua negara dari awal kemerdekaan,

hingga terjadi pengaruh politik baik di negaranya masing-masing maupun pada

permasalahan-permasalahan yang terjadi di kedua negara tersebut.

Hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada etnis Melayu, telah

menyebabkan lepasnya Singapura dari Malaysia, terjadinya kerusuhan rasial hingga

menyebabkan terjadinya perubahan politik di Malaysia pasca pemilu 2008. Etnisitas

dalam politik Malaysia memperkuat argument tentang pentingnya faktor domestik

dalam pembentukan keamanan nasional. Dominasi politik Melayu dalam politik

Malaysia merefleksikan adanya interplay antara keamanan etnis Melayu dan konsepsi

53

keamanan nasional. Rasa aman dan tidak aman yang dirasakan etnis Melayu

terefleksi dalam kebijakan keamanan pemerintah. Bahkan rasa aman dan tidak aman

UMNO pun secara bertahap berhubungan dengan rasa aman dan tidak aman etnis

Melayu.

Dengan memperkuat rasa aman etnis Melayu, maka Malaysia seolah-olah telah

melakukan usaha untuk memperkuat keamanan nasionalnya, paling tidak di tingkat

domestik. Untuk itu pada masa tahun 1970-an, pemerintah Malaysia melakukan

berbagai upaya untuk memperkuat dan memperkokoh kepentingan etnis Melayu.

Adanya kebijakan New Economic Policy (NEP), New Development Policy (NDP) dan

Sixth Malaysian Plan. Bertujuan untuk mempertahankan hak-hak istimewa orang

Melayu.1

Walaupun dalam perkembangannya, saat ini Perdana Menteri Tun Najib Razak

mengumumkan paket reformasi ekonomi yang diberi nama Model Ekonomi Baru

(NEM). Hal ini disiapkan untuk mencapai target Malaysia menjadi negara maju yang

dikenal dengan wawasan 2020. Di samping itu, NEM bertujuan membuat Malaysia

lebih kompetitif dikawasan nasional dan regional. Suatu hal yang menarik dari paket

NEM ini ialah adanya perubahan kebijakan yang memprioritaskan warga Melayu

(Bumiputera) tidak dilanjutkan lagi. 2

1 Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, &

Dinamika Hubungannya dengan Indonesia. (Jogjakarta: Garasi) h.146. 2 kompas, 31 Maret 2010. Perhatikan pendapat Menteri Perdagangan Internasional Malaysia

Rafidah Azis pada masa lampau yang menolak dan tidak berkompromi terhadap permintaan asisten

perwakilan dagang Amerika Serikat Barbara Weisel. Isinya Ialah agar Malaysia melucuti kebijakan

pemerintah yang berpihak kepada pengusaha Melayu. Lihat Kompas, 10 Februari 2007.

54

Dari uraian di atas, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah

Malaysia berdasarkan atas konsep kebebasan “ala” Malaysia, di mana konsep ini

telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Malaysia sehinggga negara Malaysia

telah mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang sangat pesat.3

Jadi seberapa besar pengaruh politik domestik Malaysia terhadap hubungan

bilateral Indonesia-Malaysia, hal ini bisa terlihat dari dinamika hubungan kedua

negara selama ini.

B. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Hubungan Indonesia-Malaysia berlangsung seccara fluktuatif, kedua negara ini

mempunyai hubungan istimewa karena merupakan salah satu tetangga di Asia

Tenggara dan mempunyai warisan sejarah, bahasa, agama dan kebudayaan yang

sama.4 Selain itu kedua negara tersebut pernah sama-sama hidup dalam bingkai

kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pasang surut hubungan Indonesia-Malaysia

dimulai sejak terjadinya konfrontasi, hingga masalah perbatasan, dari beberapa sengketa

perbatasan mulai dari pulau Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Insiden Tanjung Berakit yang

merupakan peristiwa yang kesekian kalinya yang berujung pada sengketa perbatasan RI-

Malaysia. perlakuan terhadap TKI di Malaysia, sampai mengenai klaim budaya dan kesenian

3Ahmad Atory Hussain. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu 1990-

2000. (kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD) h. 38. 4Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan

Indonesia&Malaysia. (Jogjakarta: Garasi). h. 89.

55

khas Indonesia oleh Malaysia.5 Berikut ini serangkaian bukti dinamika hubungan Indonesia-

Malaysia:

Tabel B.I

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

1957-1963 1963-1966 1966-1990 1990-2009

Menjalin hubungan

diplomatik

Pemutusan hubungan

diplomatik

Tensi dalam statement

pemerintah

Ketegangan antar

masyarakat

Kerjasama politik dan

keamanan

Kerjasama budaya

Kerjasama ekonomi

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak awal kemerdekaan Malaysia,

hubungan diplomtik antara Indonesia-Malaysia masih sangat baik karena ikatan

keserumpunan menjadi faktor pemersatu kedua negara tersebut. Kemudian pada

periode 1963-1966, merupakan era konfrontasi yang ditandai dengan saling curiga

dan konflik, hal itu terlihat dari pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Periode 1966-1990 merupakan periode terjalinnya kembali kerjasama yang baik, hal

ini bisa terlihat dari terjalinnya kembali kerjasama di berbagai bidang. Dan yang

5 Adi Susilo, Ibid., 83-86.

56

terakhir merupakan periode persaingan 1990-2009, dimana hubungan antar kedua

negara tetap terjalin baik, namun didalamnya manaruh kecurigaan. Hal tersebut bisa

terlihat dari kerjasama yang dilakukan diberbagai bidang, namun masih terdapat tensi

antar pemerintah dan ketegangan dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, merujuk pada konsep politik internasional menurut K.J

Holsti mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi

atas respon negara lain.6 Adanya interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh

dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga

merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu.7 Seperti halnya hubungan bilateral

yang terjadi antara Indonesia-Malaysia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini bisa

dikatakan pasang surut dari baik hingga terjadi pemutusan diplomatik kemudian

sampai terjalin baik lagi. Berfokus pada pengambilan periode dalam skripsi ini yaitu

dari periode 2004-2009, bisa disimpulkan hubungan kedua negara pada saat itu

memang baik walaupun kedua negara tersebut telah dipenuhi dengan berbagai konflik

baik dalam negerinya masing-masing maupun permasalahan-permasalahan yang

menyangkut hubungan bilateral kedua negara, adanya berbagai permasalahan dalam

struktur politik domestik Malaysia tidak membawa pengaruh besar dalam bagi

hubungan bilateral dikedua negara, karena hingga saat ini hubungan bilateral itu

6 Lingkungan eksternal juga dijelaskan oleh Rosenau dalam konsep politik luar negeri yang

mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yaitu, upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan

aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Selain itu,

kebijakan luar negeri menurutnya ditunjukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan

hidup suatu negara. James N. Rosenau. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The

Free Press. hal. 171-173. 7 Anak Agung Banyu Perwita, Yayan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional. h. 41.

57

masih terjalin dengan baik walaupun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan-

permasalahan yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, hal ini dikarenakan

kedua negara mempunyai sifat simbiosis mutualistik (saling ketergantungan).8

C. Upaya Penyelesaian Permasalahan Hubungan Bilateral Kedua Negara

Indonesia-Malaysia merupakan Negara yang memiliki hubungan erat tidak

hanya kedekatan secara geografis, tetapi juga kedekatan historis, kesamaan budaya

dan rasa persaudaraan (garis keturunan).9 Hal ini yang menjadi landasan yang kuat

hubungan kedua negara selama ini, pengaruh politik yang terjadi sejak masa

konfrontasi hingga saat ini lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan

kelompok maupun politis tertentu yang berkeinginan mengganggu serta merusak

hubungan Indonesia-Malaysia. Sejauh ini hubungan politik kedua negara merupakan

pilar penting dalam memajukan organisasi ASEAN yang telah berkembang secara

pesat dalam empat dekade terakhir, baik di tingkat regional maupun Internasional.

Hubungan kedua negara juga telah menjadi perhatian dan role model bagi

negara-negara lain dalam menyelesaikan setiap persoalan atau konflik, khususnya

bagaimana menempatkan hubungan bilateral kedua negara secara seimbang baik

secara substantif maupun dari sudut pandang publik masing-masing negara.

8 Abdul Rashid Moten. 2008. Government and Politics in Malaysia. (Malaysia: Cengange

Learning). h 287 9 Kunaseelan a/I Muniandy. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. (Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka). h. 2.

58

Merujuk pada konsep Politik internasional yang merupakan salah satu wujud

dari interaksi dalam hubungan internasional. politik internasional membahas keadaan

atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu

dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan hubungan antar negara dan kesatuan-

kesatuan politik lainnya. Konsep politik internasional juga seperti halnya politik

domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan

dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan

lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas

tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi

antara dua negara atau lebih.10

Seperti halnya Indonesia dan Malaysia yang saling

merespon permasalahan dengan membuat berbagai upaya diplomasi maupun

kerjasama dalam meningkatkan hubungan bilateral di kedua negara. Demikian upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia-Malaysia:

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia:

Melaksanakan manajemen perbatasan yang baik dan efektif. Hal ini dapat

dilakukan dengan menyusun dasar hukum dan kerangka kerja kegiatan

pengelolaan kawasan perbatasan yang menyeluruh.selain itu, para pengambil

kebijakan dan para pelaksana perlu memiliki motivasi, dedikasi, dan kapabilitas

yang tinggi guna merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian pengendalian dan

10

Dikutip dari Howard Lentner. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual

Approach. Ohio: Bill and Howell Co., hal 2. Dalam buku Anak Agung Banyu Perwita, Yayan

Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Offset). h. 40

59

pengawasan selama pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan agar selalu berada

pada jalur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Akhirnya evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan agar dapat diketahui

sejauh mana perbedaan antara rencana awal, tujuan akhir dan realisasinya.

Melaksanakan kebijakan border diplomacy yang telah direncanakan

peningkatannya sejak tahun 2002 hendaknya terus dilanjutkan dan didukung

dengan sinergi lintas instansi/lembaga untuk dapat segera menyelesaikan

delimitasi batas-batas NKRI yang masih cukup banyak volumenya.

Melaksanakan kerjasama pembangunan ekonomi kawasan perbatasan:

kerjasama ini dibangun atas dasar prinsip “win win solution” yang berarti kedua

negara mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat berupa

pembangunan sarana sosial ekonomi seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan,

dan lain-lain. Adanya forum kerjasama Sosek Malindo hendaknya dievaluasi

dan direvitalisasi guna didapat manfaat optimum bagi Indonesia.

Melaksanakan Kerjasama keamanan perbatasan; kerjasama ini dapat berupa

patroli bersama pasukan pengaman perbatasan kedua negara, penggunaan peta

perbatasan bersama, tukar-menukar data dan informasi perbatasan, latihan-

latihan bersama dalam hal pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana

dan tanggap darurat. 11

Sedangkan dalam penyelesaian masalah perlindungan TKI, Indonesia telah

11

Artauli R.M.P. Tobing. 2007. Tinjauan Kritis Terhadap Hubungan Bilateral RI-Malaysia

Dalam Konteks Good Neighbouring Policy. Bandung,: Departemen Luar Negeri. h.7.

60

melaksanakan second track diplomacy, yaitu bentuk diplomasi yang dimainkan

oleh aktor-aktor non-negara, seperti individu atau non-governmental

organization (NGO). Selain itu dilaksanakan juga diplomasi dual track

diplomacy, yaitu bentuk diplomasi yang dijalankan oleh aktor negara dan non-

negara. 12

Persepsi dan strategisnya Malaysia dalam upaya promosi hubungan bilateral

Indonesia-Malaysia tersebut direfleksikan dengan adanya kedekatan hubungan

pribadi antar para pemimpin dari kedua negara tersebut. Berbagai kunjungan,

pertemuan dan komunikasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana

Menteri Abdullah Badawi begitu intensif. Forum resmi bilateral berjalan dengan baik

mulai dari tingkat Annual Consultation, Joint Commission, General Border

Committee, High Level Commission, serta berbagai working groups dan komite

bilateral di tingkat teknis lainnya.13

Selain itu pada masa Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan Perdana Menteri Abbdullah Badawi, diperkaya dengan forum

people-to-people contact. Salah satu forum yang aktif adalah Eminent Persons Group

(EPG)/Dewan Pakar Indonesia-Malaysiayang diresmikan di Kuala Lumpur pada 7

Juli 2008. Tugas utama EPG ialah menyusun rekomendasi kepada pemerintah kedua

negara dalam berbagai isu strategis , seperti penanganan masalah TKI, penguatan

12

Amalia Sustikarini. 2004. Dual-Track Diplomacy Government-NGO. Solusi Alternatif dalam

Masalah Perlindungan TKI. (GLOBAL: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas ILmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia) h. 9. 13

Khoridatul Anissa. 2009. Malaysia Macan Asia: Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya, &

Dinamika Hubungannya dengan Indonesia. h. 205.

61

kerjasama perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.14

Pertemuan puncak tahunan (Annual Consultations) antar kedua kepala

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah

Badawi berlangsung di Jakarta, Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009. Kedua

pemimpin mengindikasikan beberapa strategic goals yang harus segera

ditindaklanjuti, yaitu: peningkatan volume perdagangan, upaya bersama untuk

menstabilkan harga minyak sawit, perlindungan TKI di Malaysia, kerjasama di

bidang energi dan pertanian dalam upaya ikut serta menjamin food and energy

security di kawasan, kerjasama di kawasan untuk menanggulangi masalah people

smuggling dan trafficking in persons (TIPs), penyelesaian masalah batas wilayah dan

peningkatan kerjasama di bidaang pariwisata.15

Hasil dari pertemuan tersebut mencerminkan perhatian dan komitmen dari para

pemimpin kedua negara bagi upaya penyelesaian outstanding issues sekaligus

sebagai jawaban terkait dengan telah terjadinya kesenjangan “persepsi” dan

“interprestasi” dari kondisi hubungan bilateral antara para pemimpin dan anggota

lainnya. Untuk menjebatani kesenjangan pemahaman tersebut penting guna

menciptakan sinergi yang positif dari para pembuat politik luar negeri dalam

menjalankan roda diplomasi total.16

14

Keppres Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Eminent Persons

Group Indonesia. 15

http://www.deplu.org.id/pages/Event.aspx?I=id, diakses pada 1 Mei 2011. 16

http://www.deplu.org, Ibid.

http://www.deplu.org.id/pages/Event.aspx?I=id

62

Terlepas dari segala permasalahan yang melanda Indonesia-Malaysia, hingga

saat ini nyatanya hubungan bilateral kedua negara ini masih tetap terjaga dengan baik,

terkecuali hubungan kedua negara dengan rakyat atau biasa disebut goverment to

people yang hingga saat ini selalu berpengaruh. Hal ini disebabkan karena

pemahaman masyarakat tentang berbagai masalah yang terjadi antara Indonesia-

Malaysia memang suatu hal yang menuntut untuk dilakukannya upaya pembelajaran,

pemahaman dan pencerahan. Permasalahan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia

menjadi besar umumnya karena disebabkan oleh emosi masyarakat yang berlebihan

dan tanpa pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan. Apalagi dengan

beberapa kasus yang terjadi selama ini, yang membuat masyarakat Indonesia sudah

terluka dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Malaysia.

Dari uraian di atas, maka yang sebenarnya sangat berperan penting adalah

media, karena peran media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar

bisa mendapatkan gambaran yang kongkrit tentang suatu permasalahan. Namun

sayangnya terkadang informasi yang disampaikan oleh media massa dikedua negara

kepada publik pun ternyata tidak sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga

gambaran yang diterima oleh masyarakat pun menjadi tidak sesuai dengan

permaslaahan yang ada.17

Dari uraian di atas, dengan adanya beberapa mekanisme bilateral diharapkan

mampu memberikan solusi terbaik untuk penyelesaian konflik kedua negara. Apakah

masing-masing delegasi mampu berdiri di tengah-tengah, baik dalam kerangka

17

Wawancara dengan Musni Umar, Sekretaris EPG. Pada 25 Oktober 2010.

63

penyelesaian secara politik, ekonomi, hukum dan budaya. Hubungan bilateral kedua

negara memiliki makna strategis tidak hanya bagi negara-negara lain di lingkungan

ASEAN, Asia dan negara-negara lain di dunia. Harus dilihat peran perwakilan

Indonesia yang harus mampu menjaga integritas kedaulatan dan integritas bangsa

Indonesia. Sehingga harga diri dan martabat bangsa harus pula ditegakkan.

64

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Skripsi telah membahas bagaimana pengaruh politik domestik Malaysia

terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia periode 2004-2009, melalui studi

pustaka dan wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa pengaruh politik

domestik Malaysia tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-

Malaysia.

Pada bab II, penulis membahas mengenai struktur penduduk dan Masyarakat

Malaysia, dan kondisi pemerintahannya, kemudian etnisitas dalam politik Malaysia.

Seperti yang telah diketahui bahwa negara Malaysia ini mempunyai struktur

masyarakat plural yang terdiri dari tiga kumpulan etnis yaitu, kaum Bumiputera

(Melayu), China dan India. Hal ini yang menjadikan Malaysia sangat rentan terhadap

konflik etnis, terbukti dengan adanya pemisahan Singapura, kerusuhan 1969 dan

hingga hasil pemilu pasca 2008.

Terjadi berbagai ketegangan antar etnis ini, disebabkan oleh adanya

diskriminasi terhadap etnis lain. Kaum China dan India sangat dibedakan dalam

segala bidang seperti: pendidikan, ekonomi dan apalagi dalam berpolitik. Hal ini

dirasakan tidak adil karna bagaimana pun kaum China dan India merupakan warga

Malaysia seperti hal nya kaum bumiputera (Melayu). Saat ini dengan belajar dari

beberapa gejolak yang sudah terjadi antar etnis di Malaysia maka Malaysia dipimpin

65

oleh PM Najib Rajak telah membuat kebijakan baru mengenai permasalahan etnik ini

yaitu dengan menegeluarkan kebijakam one Malaysia yang menghilangkan

diskriminasi terhadap etnik non-Melayu. Hal ini berarti bukan hanya sekedar kaum

bumiputera saja yang diberikan kesempatan dalam segala hal, namun kaum China

dan India pun punya kesempatan yang sama.

Selanjutnya pada bab III. Penulis membahas mengenai hubungan bilateral

Indonesia-Malaysia, bagaimana kedua negara tetangga yang memiliki banyak

persamaan. Hubungan baik itu sudah terjalin semasa kegemilangan kerajaan-kerajaan

Sriwijaya, Majapahit, Malaka, yang pernah menyatukan Malaysia- Indonesia dibawah

naungan kekuasaan kerajaan-kerajaan Melayu tersebut. Hubungan istimewa antara

Indonesia-Malaysia dapat dilihat dari kunjungan resmi Tunku Abdul Rahman sebagai

Ketua Menteri Tanah Melayu pada tahun 1955 ke Indonesia. Kunjungan tersebut

merupakan awal dilakukannya kerjasama antara Indonesia-Malaysia yang kemudian

mendirikan kedutaan pertamanya di Indonesia pada awal tahun 1957

Kemudian hubungan bilateral tersebut sempat memanas pada masa konfrontasi

yang akhirnya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik nya dengan Indonesia,

namun tidak lama kemudian pada tahun 1966 hubungan bilateral itu kembali

dijalankan. Banyak sekali berbagai konflik yang mewarnai hubungan Indonesia-

Malaysia misalnya dalam kasus perbatasan, TKI, sampai masalah klaim budaya

Indonesia oleh Malaysia, yang hingga sekarang belum terselesaikan dengan baik.

Terakhir di bab IV, penulis mencoba melihat bagaimana pengaruh politik

domestik Malaysia terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, walaupun

66

hampir tidak ada pengaruh yang signifikan dari berbagai permasalahan dalam politik

domestik Malaysia terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, hal tersebut bisa

dilihaht dari dinamika hubungan bilateral kedua negara. Adanya permasalahan-

permasalahan dalam politik domestik Malaysia tidak membawa pengaruh besar

terhadap hubungan bilateral kedua negara. Dinamika hubungan bilateral antar

Indonesia-Malaysia seperti yang sudah dijelaskan dalam bab IV, sepertinya tidak

berpengaruh dengan berbagai kejadian yang ada di negaranya karena hingga saat ini

hubungan bilateral antar Indonesia-Malaysia ini masih sangat baik terlihat dengan

berbagai kerjasama dalam segala bidang. Walaupun terjadi pasang surut hubungan

Indonesia-Malaysia dan sering terjadi tensi antar pemerintah dan adanya ketegangan

dalam masyarakat namun bukan karena pengaruh dari politik domestik Malaysia.

Saat ini Indonesia-Malaysia perlu mencari upaya-upaya dalam menyelesaikan

berbagai masalahnya baik masalah dalam dan luar negerinya dengan Indonesia. saat

ini upaya penyelesaian masalah dalam negerinya yaitu dengan membuat kebijakan

one Malaysia, yang menghapus diskriminasi terhadap etnik non-Melayu dan

bermaksud menyamakan hak antara kaum melayu dengan non-Melayu dalam segala

bidang, karena seperti yang sudah dibahas bahwa permasalahan yang paling

mendasar kenapa terjadinya gejolak adalah karena adanya hak istimewa kaum

Melayu yang tidak diberikan kepada kaum non-Melayu.

Sedangkan dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Indonesia telah

mengadakan berbagai pertemuan guna menyelesaikan berbagai masalah tersebut,

diantaranya: Berbagai kunjungan, pertemuan dan komunikasi antara Presiden Susilo

67

Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Badawi begitu intensif. Forum

resmi bilateral berjalan dengan baik mulai dari tingkat Annual Consultation, Joint

Commission, General Border Committee, High Level Commission, serta berbagai

working groups dan komite bilateral di tingkat teknis lainnya.

Pertemuan puncak tahunan (Annual Consultations) antar kedua kepala

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah

Badawi berlangsung di Jakarta, Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009. Kedua

pemimpin mengindikasikan beberapa strategic goals yang harus segera

ditindaklanjuti, yaitu: peningkatan volume perdagangan, upaya bersama untuk

menstabilkan harga minyak sawit, perlindungan TKI di Malaysia, kerjasama di

bidang energi dan pertanian dalam upaya ikut serta menjamin food and energy

security di kawasan, kerjasama di kawasan untuk menanggulangi masalah people

smuggling dan trafficking in persons (TIPs), penyelesaian masalah batas wilayah dan

peningkatan kerjasama di bidaang pariwisata. Walaupun hingga saat ini sepertinya

belum ada titik temu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Karena

seperti kebijakan luar negeri Malaysia terhadap Indonesia dalam menangani kasus

TKI misalnya, dari mulai masa ppemerintahan Perdana Menteri Mahatir Mohamad

hingga saat ini Perdana Menteri Najib Rajak tidak ada perubahan yang signifikan

mengingat kedua negara ini sama-sama merasa diuntungkan dengan adanya para TKI

ini, jadi hubungan antara Indonesia-Malaysia merupakan hubungan simbiosis

mutualistik (adanya saling ketergantungan).

68

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, Leo. 2009. Politik dan Perubahan Antara Reformasi Politik di Indonesia

dan Politik Baru di Malaysia. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani.

(Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Banyu Perwita, Anak Agung, Mochamad Yani, Yanyan. 2005. Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).

Budiardjo Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi)

Brahim Malike. 2002. Dasar Awam di Malaysia; respons Kepada Isu-Isu Semasa.

Dalam Majalah Pemikir; Membangun Minda Berwawasan. (Penerbit UTUSAN

Malaysia).

Basri, Ahmad Fawzi. Idris Salleh, Mohd. Dan Saad Shafee. 1991. Bumi Dipijak

Milik Orang. (Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian

Pendidikan Malaysia).

Choirie A Effendy. 2008. Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan

Diplomasi. (Jakarta: Pensil-324).

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar).

Ding Choo Ming. 16-17 Mei 2005. Perpaduan Kaum dan Toleransi Agama di

Malaysia. Prosiding Konvensi Kebangsaan Kecemerlangan Sosial Dan

Pembangunan Komuniti. (Banda Hilir Malaka. Penerbit Institut Sosial Malaysia

dan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat Malaysia).

Embong, Abdul Rahman. 2007. “Budaya dan Praktik Pluralisme di Malaysia Pasca-

Kolonial”, dalam Hefner, Robert W, Politik Multikulturalisme. (Yogyakarta:

Impluse-Kanisius).

Heryanto, Ariel dan Mandala, K. Sumit. 2004. Mengugat Otoriterisme di Asia

Tenggara, Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia.

(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).

69

Haji Ismail, Abdul Rahman, Arifin, Azmi dan Zainun, Nazarudin. 2006.

Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan Indonesia. (Pulau Pinang:

Universiti Sains Malayasia).

Huntington Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. (Jakarta: PT Midas

Surya Grafindo).

Hussain, Ahmad Atory. 1998. Dari Berantakan Menuju Pembangunan Politik

Melayu 1990-2000. (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD).

Hasan, Mohd Yusof. 1991. Dunia Melayu. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia).

Holsti, K.J. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. (Banndung: Bina

Cipta).

Jawan, Jayum A. 2008. Malaysian Politics & Government. (Kuala Lumpur. Karisma

Publication SDN. BHD).

Loh Koh Wah, Francis. 2009. Old Vs New Politics in Malaysia, (Selanggor: SIRD &

ALIRAN).

Mas’od, Mohtar dan MacAndreas, Colin. 2006. Perbandingan Sistem Politik.

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Mahayana, S. Moman. 2001. Akar Melayu Sistem Sastra dan Konflik Ideologi di

Indonesia dan Malaysia. (Magelang: Indonesia Tera).

Muniandy, Kunaseelan a/I. 1996. Hubungan Malaysia Indonesia 1957-1970. (Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka).

Mutalib, Hussin. 1996. Islam dan Etnisitas; Perspektif Politik Melayu. (Jakarta. PT

Pusaka LP3ES, Anggota IKAPI).

Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung. PT Remaja

Rosdakarya).

Moten, Abdul Rashid. 2008. Government and Politics in Malaysia. (Malaysia:

Cengange Learning).

Mangandaralam, Syahbuddin. 1988 Mengenal Malaysia dari Dekat. (Bandung:

Remadja Karya).

70

Mukmin Hidayat, 1991. TNI dalam Politik Luar Negeri Studi kasus Penyelesaian

Konfrontasi Indonesia-Malaysia. (Perpustakaan Sinar Harapan: Jakarta).

M. Bakri, Musa. 1999. The Malay Dilemma Revisited. Merantau Publishers.

Nidzammuddin Sulaiman Ahmad. Budaya Politik Dalam Masyarakat Majmuk Di

Malaysia. Dalam buku Abdul Monir Yaacob dan Suzalie Mohamad. 2002.

Etika dan Budaya Politik Dari Perspektif Islam. (Malaysia. Institut Kefahaman

Islam Malaysia (IKIM).

Othman, Zaini, dkk. 2009. Politik dan Perubahan antara Reformasi politik di

Indonesia dan Politik baru di Malaysia (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Pribadi Toto, dkk. 2007 Sistem Politik Indonesia. (Jakarta: Universitas Terbuka).

Rosenau, James N. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The

Free Press.

Rahman, A H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Susilo, Taufik Adi. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan

Indonesia&Malaysia. (Jogjakarta: Garasi).

Yaacob, Abdul Monir dan Mohamad, Suzalie. 2002. Etika dan Budaya Politik Dari

Perspektif Islam. (Malaysia. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

SKRIPSI/ TESIS/ DISENTRASI

Ningsih, Dwi Rahayu. 2003. Persaingan Partai Pemerintah dan Partai Oposisi di

Malaysia. (Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

MAKALAH

Artauli R.M.P. Tobing. 2007. Tinjauan Kritis Terhadap Hubungan Bilateral RI-

Malaysia Dalam Konteks Good Neighbouring Policy. (Bandung: Departemen

Luar Negeri).

Armein Daulay dan Eva Mushoffa. 2010. Perubahan Politik Malaysia Pasca Pemilu

2008 Implikasinya Dalam Praktek Kehidupan Bermultietnis. (Penelitian

71

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Islam Negeri Jakarta).

Amalia Sustikarini. 2004. Dual-Track Diplomacy Government-NGO. Solusi

Alternatif dalam Masalah Perlindungan TKI. (GLOBAL: Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas ILmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia).

ARTIKEL

Kompas, Kamis, 30 September 2010.

Kompas, 31 Maret 2010.

Kompas, 8 Sepetember 2010 “Ganyang Malaysia”

Republika, 1 Oktober 2010

Kompas, 10 Februari 2007

Laporan Tahunan KBRI Kuala Lumpur Tahun 1998-1999.

Majalah Pemikir: Membangun Minda Berwawasan. 2002. (Penerbit UTUSAN

Malaysia).

INTERNET

http://www.seputarindonesia.com. Andika Hendra. “PM Badawi Didesak Mundur”.

10 Maret 2008.

http://www.indopos.com. Choirie, A. Effendy .Meneropong Wajah Pemilu Malaysia.

Senin, 10 Maret 2008.

http://www.mediaindonesia.com/berita.kerusuhan 13 Mei. Diakses pada Tanggal 31

Mei 2010.

http://www.indonesiaontime.com. Membangun hubungan Indonesia-Malaysia yang

lebih bermartabat. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2008.

http://www.indopos.com/

http://www.mediaindonesia.com/berita.kerusuhan%2013%20Mei.

http://www.indonesiaontime.com/

72

http://www.dutamasyarakat.com/rubrik/RI-Malaysia Bentuk Tim Penengah

Perseteruan/2008. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2008.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/05/09220510/politik.rasialis.warisan.kolo

nial.di.malaysia. Diakses. 19 Februari 2011.

http://www.kbrikualalumpur.org/id/politik-keamanan.html. Diakses pada Tanggal 15

Februari 2011.

http://www.kbrikualalumpur.org/id/politik-keamanan.html. Diakses Tanggal 18

Februari 2008.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/06/waw/mbm.20081006.

Diakses pada Tanggal 19 Januari 2011.

http://Www.Icj-Cij.Org/Docket/Files/102/7177.Pdf For Submission To The

International Court Of Justice Of The Dispute Between Indonesia And

Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan,

Jointly Notified To The Court On 2 November 1998. Diakses pada Tanggal 19

Januari 2011.

http://hukum.kompas.com/2010/10/17/keputusan-mahkamah-internasional-tentang-

pulau-sipadan-dan-ligitan. Diakses Tanggal 19 Januari 2010.

http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881--membangun-hubungan-

indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html Diakses pada 15 Februari

2011.

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/11/24/brk,20091124210197,id.html.

Diakses Tanggal 19 Januari 2011.

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Evaluasi+Hubungan+Bilatera

l+Indonesia-Malaysia. Diakes pada Tanggal 15 Februari 2011.

http://www.Malaysiakini.com. Diakses 19 Januari 2011.

http://www.deplu.org.id/pages/Event.aspx?I=id, diakses pada 1 Mei 2011.

http://www.dutamasyarakat.com/rubrik/RI-Malaysia%20Bentuk%20Tim%20Penengah%20Perseteruan/2008

http://www.dutamasyarakat.com/rubrik/RI-Malaysia%20Bentuk%20Tim%20Penengah%20Perseteruan/2008

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/05/09220510/politik.rasialis.warisan.kolonial.di.malaysia.%20diakses.%2019%20Februari%202011

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/05/09220510/politik.rasialis.warisan.kolonial.di.malaysia.%20diakses.%2019%20Februari%202011



http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/06/waw/mbm.20081006.%20diakses

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/06/waw/mbm.20081006.%20diakses

http://www.icj-cij.org/Docket/Files/102/7177.Pdf





http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Evaluasi+Hubungan+Bilateral+Indonesia-Malaysia

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Evaluasi+Hubungan+Bilateral+Indonesia-Malaysia

http://www.deplu.org.id/pages/Event.aspx?I=id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara Dr. Musni Umar (Sekretaris EPG Indonesia-Malaysia)

Tanggal: 26 Oktober 2010 dan 19 Februari 2011

1. Bagaimana sejarah awal dibentuknya EPG?dan siapa saja pendirinya?

Jawab: EPG ini didirikan pada tanggal 7 Juli 2008 di Kuala Lumpur oleh Presiden

Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia. Try Sutrisno yang mewakili

Indonesia, dan Tun Musa Hitam yang mewakili Malaysia, ditunjuk sebagai Ketua

EPGs di masing-masing negara. Kerangka acuan untuk EPG adalah untuk

membuat rekomendasi mengenai lebih memperkuat hubungan bilateral antara

Indonesia dan Malaysia dan untuk mengidentifikasi isu-isu yang dapat

menimbulkan iritasi potensi untuk kedua belah pihak.

2. Bagaimana cara EPG dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi antara Malaysia-

Indonesia?

Jawab: EPG merupakan forum yang lebih menangani masalah people to people. EPG

beberapa kali mengadakan acara diskusi baik di Indonesia maupun Malaysia

dengan tujuan agar masyarakat antar kedua negara ini bisa lebih saling memahami.

EPG hanya menjebatani berbagai permaslahan di kedua negara agar tidak semakin

meluas, untuk itu peran NGO, media massa, masyarakat sangat membantu proses

kerja EPG.

3. Kemudian apa saja fungsi EPG?

Jawab: Fungsi EPG seperti yang tertera dalam keppres mengenai pembentukan EPG,

fungsi utamanya yaitu sebagai forum yang menangani kerjasama seperti kerjasama

budaya, pertukaran pelajar, dan permasalahan TKI illegal.

4. Bagaimana tanggapan Bapak, mengenai adanya perubahan politik di Malaysia pasca

pemilu 2008?

Jawab: Hasil pemilu 2008 dimana oposisi memperoleh lingkungan suara yang signifikan

hingga mempengaruhi konsitalasi politik yang tadinya pemerintah monolid artinya

didominasi oleh UMNO. Namun setelah pemilu tersebut, sepertinya sekarang

UMNO tidak bisa lagi menguasai pemerintah sepenuhnya karena UMNO harus

berbagi kekuasaan dengan oposisi. Khususnya dibeberapa negara bagian seperti

Selangor yang dikuasai oleh partai oposisi yang merupakan partainya Anwar

Ibrahim. Namun secara keseluruhan tidak ada perubahan yang mendasar, karena

sejak dulu hingga sekarang UMNO masih tetap berkuasa.

5. Apakah ada pengaruh besar dengan masuknya oposisi di parlemen terhadap kebijakan

dalam dan luar negeri Malaysia?

Jawab: Oposisi di parlemen banyak berbicara tentang demokrasi, HAM, isu nasional,

maupun internasional. Khususnya oposisi tidak lagi bisa menerima pengutamaan

Bumiputera, namun menyarankan adanya persaingan bebas tapi hal itu ditentang

kaum Bumiputera. Karena seperti yang diketahui Bumiputera selalu diutamakan

dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Sehingga hal ini berpengaruh

terhadap pembuat kebijakan, mereka harus berhati-hati karena takut digugat oleh

oposisi.

6. Adanya pengutamaan Bumiputera (etnis Melayu), telah menyebabkan terjadinya

kerusuhan 1969 di mana etnis non-Melayu merasa didiskriminasikan oleh etnis Melayu.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut?

Jawab: Kerusuhan etnis yang terjadi di Malaysia tahun 1969, yang disebabkan oleh

adanya kebijakan pengutamaan Bumiputera. Memang menjadi suatu

pembelajaran agar Malaysia lebih mengurangi kecemburuan sosial antar etnik.

Belajar dari peristiwa tersebut maka saat ini Malaysia dengan dipimpin oleh PM

Najib Razak telah membuat kebijakan baru yaitu „one Malaysia’ yang intinya

tidak ada lagi diskriminasi. China, India dan Melayu sama-sama diberikan

kesempatan yang sama. Walaupun ada etnis Melayu yang menilai hal ini

membahayakan karena Bumiputera dinilai belum mapan. Namun PM Najib

Razak melakukan hal tersebut karena alasan untuk menghimpun kekuatan dalam

negeri.

7. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Malaysia-Indonesia, seperti masalah

perbatasan, TKI, dan sebagainya. Menurut pendapat Bapak solusi apa yang terbaik bagi

kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut?

Jawab: Pada dasarnya hubungan bilateral Malaysia-Indonesia antara Government to

Government selama ini baik-baik saja, yang menjadi masalah terbesar adalah

Government to People’s. Untuk itu perlu dilakukan diplomasi yang bersifat

“multi channel” dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah baik pusat

maupun daerah, NGO, partai politik, media, dan lain-lainnya. Dengan

dilakukannya berbagai kerjasama tersebut maka diharapkan akan membuat

hubungan bilateral Malaysia-Indonesia lebih baik lagi.

periode 2004-2009repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24198... · 2014. 4. 1. ·...

Documents