PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ANDY KURNIAWAN, SAP, MPA

Staff Pengajar pada Jurusan Administrasi Publik

Fakultasi Ilmu Administrai – Universitas Brawijaya

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan | Pertemuan 7 dan 14

Landasan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

a. Dasar Peraturan Perundang-Undangan selalu Peraturan Perundang-

Undangan.

b. Hanya Peraturan Perundang-Undangan tertentu saja yang dapat

dijadikan Landasan Yuridis.

c. Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku hanya dapat

dihapus, dicabut, atau diubah oleh Peraturan Perundang-Undangan

yang sederajat atau yang lebih tinggi.

d. Peraturan Perundang-Undangan baru mengesampingkan Peraturan

Perundang-Undangan Lama.

e. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah.

f. Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus

mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat

umum.

g. Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya

berbeda.

Dasar Peraturan Perundang-Undangan selalu Peraturan Perundang-Undangan

Landasan atau dasar Peraturan Perundang-Undangan secara yuridis selalu

Peraturan Perundang-Undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan

dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menyusun

Peraturan Perundang-Undangan harus ada landasan yuridis secara jelas.

Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-Undangan namun

hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan

Perundang-Undangan. Contoh hukum lain seperti hukum adat, yurisprudensi,

dan sebagainya.

Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yaitu hanya

Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan

terkait langsung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan disusun.

Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-Undangan

yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan

Perundang-Undangan. Kemudian Peraturan Perundang-Undangan yang tidak

terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-

Undangan.

Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.

Dengan prinsip tersebut, maka sangat penting peranan tata urutan atau hirarki

Perundang-Undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para

pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran

(interpretasi), pembangunan hukum maupun penghalusan hukum terhadap

Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Perundang-Undangan baru mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang

sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan

yang terbaru. Dalam prakteknya pada prinsip tersebut temyata tidak mudah

diterapkan, karena banyak Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat

saling bertentangan materi muatannya namun malahan sering dilanggar oleh

para pihak yang memiliki kepentingan.

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang

lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih

rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang

diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah

dikesampingkan.

Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang

bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum

yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan

Perundang-Undangan yang bersifat khusus (lex spesialis derogat lex

generalis).

Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya berbeda.

Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya harus

saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak

boleh diatur kembali di dalam materi muatan Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih rendah. Penentuan materi muatan Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak

mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas

mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih

rendah.

Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terdiri dari 3 tahapan besar yaitu:

PRA LEGISLASI Perencanaan, Persiapan, TeknikPenyusunan, Perumusan

LEGISLASI Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan

PASCA LEGISLASI Penyebarluasan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:Proses yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004

PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG : PROLEGNAS

Dasar Hukum penggunaan instrumen Prolegnas dalam Pembentukan Undang-Undang :

Pasal 15 Ayat (1) UU No 10 tahun 2004:

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional

Pasal 17 Ayat (1) UU No 10 tahun 2004:

Rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari

Dewan Perwakilan Rakyat disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional

Pasal 2 Ayat (1) Perpres No. 68 Tahun 2005:

Penyusunan RUU dilakukan Pemrakarsa berdasarkan Prolegnas

Pasal 2 51 Ayat (1) UU NO. 27 Tahun 2009:

DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi nasional

Pasal 101 Ayat (1) Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib:

Rancangan Undang-Undang sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan

Prolegnas

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis (Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

BERENCANA Disusun dengan niatan sebagai pedoman bagi pembentukan undang-undang

TERPADU Koordinatif antara DPR dan Pemerintah

SISTEMATIS Menggunakan mekanisme dan syarat tertentu

Peran Prolegnas terkait dengan Pembangunan Hukum adalah:

1. SEBAGAI INSTRUMEN perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

2. SEBAGAI ARAH POLITIK HUKUM NASIONAL atau potretrencana materi hukum dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945. (Pada tataran ini Prolegnas harus mengacu pada RPJP, RPJM danRKP)

Dengan Prolegnas dapat diketahui undang-undang apa saja yang akan diarahkan dibuatatau yang akan diperbaharui pada masa yang

akan datang.

Oleh karena itu Pengelolaan Prolegnas HARUS diarahkan agar rencana pembentukan UU dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas harus

betul-betul terencana, terpadu, dan sistematis

TIDAK HANYA

sekadar menanyakan apa yang dibutuhkan oleh

masing-masing instansi, kemudian dituangkan

dalam daftar.

ACUAN PEMBAHASAN PENYUSUNAN PROLEGNAS

Pasal 106 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib

1. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

2. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Perintah undang-undang lainnya.

4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

7. Rencana Kerja Pemerintah.

8. Mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

Tujuan Prolegnas:

1. Terwujudnya konsistensi undang-undang

2. Tidak ada pertentangan antar undang-undang

(vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada

terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna,

dan demokratis.

3. mempercepat proses penggantian materi hukum

yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum

masyarakat

4. Mewujudkan kerjasama yang sinergis antara

lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses

pembentukan undang-undang

Penyusunan Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004:

Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang

legislasi.

Pasal 16 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2004:

Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan

Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan

tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang

undangan

ALUR PENYUSUNAN PROLEGNAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH

INVEN-

TARISASI

PENYU-

SUNAN

PEMBA-

HASAN

KOORDI-

NASI

PROLEG-

NAS

Kementerian/

LPNKKlasifikasi

Sinkronisasi

Pembulatan

Rapat

Pembahasan

Tahunan

di lingkungan

Pemerintah

Penyusunan

Prolegnas

Prioritas

bersama dengan

Baleg DPR RI

Lima

tahunan &

Prioritas

tahunan(ditetapkan

melalui

Paripurna

DPR RI)

PAPARAN NA

Walaupun Perpres No. 61 tahun 2005 menyatakan bahwa Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah dan tahunan, AKAN TETAPI sejak tahun 2004 DPR RI selaku koordinator penyusunan Prolegnas hanya menetapkan Prolegnas jangka menengah dan tahunan saja, sedangkan Prolegnas jangka panjang belum pernah ditetapkan

KEPUTUSAN DPR RI NO.1/DPR

RI/III/2004-2005 TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PROGRAM LEGISLASI

NASIONAL TAHUN 2005–2009

Ditetapkan 284 (dua ratus delapan

puluh empat) RUU sebagai program

pembentukan UU tahun 2005 s/d

2009

KEPUTUSAN DPR RI NO. :

41A/DPR RI/I/2009-2010 TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN

PROGRAM LEGISLASI

NASIONAL TAHUN 2010-2014

Ditetapkan 247 (dua ratus empat

puluh tujuh) RUU sebagai program

pembentukan UU tahun 2010 s/d

2014

KENDALA PROLEGNAS

1. Jumlah Rencana Legislasi yang terlalu banyak untuk diselesaikanselama lima Tahun. (2005 s/d 2009= 284 RUU; 2010 s/d 2014=247 RUU).

Demikian juga prioritas tahunannya (Tahun 2010= 70 RUU; Tahun

2011=70 RUU)

Jumlah tersebut belum ditambah dengan adanya Daftar KumulatifTerbuka yang akan menambah jumlah RUU yang disusun

Akan berdampak menjadi luncuran tahun berikutnya.

2. Dinamika usulan pembentukan undang-undang baik yang datangdari DPR maupun Pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa selama lima tahun tidak akan muncul rencana

legislasi baru (diluar daftar yang ada) baik yang diusulkan DPR maupunPernerintah

3. Substansi Rancangan Undang-Undang Faktor berat ringannya substansi RUU akan sangat mempengaruhi proses

pembahasan. Ukuran berat dan ringannya RUU dapat dilihat dari jumlahpasalnya (RUU KUHPidana misalnya memuat lebih dari 740 pasal, dibandingkan dengan RUU ratifikasi perjanjian internasional

4. Kualitas Rancangan Undang-Undang Pembahasan suatu RUU mungkin akan lebih "mudah" apabila naskah RUU

tersebut telah melalui proses penyusunan dan perancangan yang baik dansesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baku.

akan lebih baik apabila sebelum disusun naskah RUU-nya terlebih dahuludisusun naskah akademiknya

5. Kriteria penentuan prioritas RUU Prolegnas yang seringkali tidak dapat

diterapkan secara ketat

Sudah disusun naskah akademiknya

Sudah disusun draft RUU

Sudah melalui tahap rapat antarkementerian

Sudah selesai proses harmonisasi

TANTANGAN PROLEGNAS KEDEPAN

Pengalaman 2 kali penetapan Proleganas jangka menengah menjadi pelajaran penting bagi BALEG DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM dalam MENATA ULANG (RE DESIGN)penyusunan dan pengelolaan Prolegnas baik di lingkungan DPR dan Pemerintah

Upaya re design tersebut perlu dilakukan sebagai wujud

pertanggungjawaban BALEG DPR dan Menteri Hukum dan HAM

selaku koordinator penyusunan Prolegnas dilingkungan DPR dan

Pemerintah.

Upaya re design tersebut ditujukan agar jumlah RUU yang di

rencanakan dalam Prolegnas harus benar-benar sesuai kebutuhan

hukum masyarakat dan harus disesuaikan dengan kemampuan rata-

rata DPR dan Pemerintah dalam membahas RUU setiap tahunnya,

sehingga tidak ada lagi RUU yang diluncuran tahun-tahun berikutnya,

kecuali untuk RUU tertentu yang memang substansinya berkaitan

dengan kepentingan nasional yang bersifat luas dan kompleks.

upaya melakukan re design penyusunan dan pengelolaan Prolegnas difokuskan terhadap:

1. Tatacara Pengusulan Prolegnas

2. Tatacara Penentuan Prioritas Prolegnas

3. Mekanisme Penentuan Prioritas Luncuran

4. Mekanisme Pertanggungjawaban

PERSIAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG : NASKAH AKADEMI

NASKAH AKADEMIK :Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, arah

pengaturan Rancangan Undang-UndangPasal 1 angka 7 Perpres 68 Tahun 2005

Dasar Hukum Kewajiban Dukungan Naskah Akademik

Pasal 142 ayat (2) UU No.27 Tahun 2009:

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR,

Presiden, atau DPD disertai penjelasan atau

keterangan dan/atau naskah akademik

Pasal 99 ayat (5) Peraturan DPR RI No. 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib:

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diajukan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah

akademik

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

1. memudahkan pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan

2. Memudahkan perencanaan, misalnya kapan harus diselesaikan

3. Memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat

4. Sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan data dan informasi yang memadai

Substansi Muatan Naskah Akademik terdiri dari:

1. Alasan-alasan mengapa suatu peraturan harus dibuat, paling tidak dalam naskah akademik dicantumkan alasan filosofis, yuridis dan sosiologis

2. Identifikasi permasalahan

3. Tujuan pembuatan naskah akademik

4. Asas-asas atau prinsip-prinsip (hukum dan non-hukum) yang digunakan dengan didasarkan pada teori atau komparatif studi

5. Peraturan perundang-undangan terkait, untuk mencegahpertentangan atau duplikasi yang tidak perlu Adopsi dari living law yang hidup di masyarakat atau

mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi masyarakat Mempertimbangkan pula ketersediaan infrastruktur jalannya

peraturan agar efektif.

Ketentuan Format Naskah Akademik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

JUDUL NA

BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGB. IDENTIFIKASI MASALAHC. TUJUAN DAN KEGUNAAND. METODE PENELITIAN

BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

BAB III MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

„TERIMAKASIH“