bab i pendahuluan - jumali264.files.wordpress.com · dikoordinasikan oleh ksg melalui website yang...

1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah

pendidik professional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata

pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, dan guru yang diangkat dalam

jabatan pengawas satuan pendidikan. Guru profesional dipersyaratkan memiliki

kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan

menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan

Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan melalui sertifikat

pendidik yang diperoleh melalui suatu proses yang disebut sertifikasi.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu

guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan

formal. Untuk itu, terus dilakukan perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru. Pada

tahun 2011 perbaikan tersebut antara lain menyangkut: (1) implementasi

sertifikasi guru berbasis program studi; (2) mekanisme registrasi peserta; (3)

implementasi tes awal online; (4) penataan ulang substansi dan rubrik penilaian

portofolio; (5) substansi pelatihan, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan banyak instansi

yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan

prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, maka diperlukan Pentunjuk Teknis

Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

2


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan.


Guru.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.


Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

7. Keputusan Mendiknas Nomor 076/P/2011 tentang Pembentukan

Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

8. Keputusan Mendiknas Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan

Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui penilaian

portofolio ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan kepada instansi

terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara

Sertifikasi Guru/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)1, Lembaga

Pejaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraannya di

lapangan.

1 Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut

LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau Rayon LPTK.

3


D. Sasaran

Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang meliputi: (1) LPTK penyelenggara

sertifikasi guru dalam jabatan, (2) dinas pendidikan provinsi, (3) LPMP, (4) dinas

pendidikan kabupaten/kota, (5) asesor, (6) guru peserta sertifikasi, dan (7) pihak-

pihak lain yang terkait.

4


5


BAB II

ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011,

guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi

melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio

(PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi

Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku

panduan tersendiri.

A. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi

guru pola PSPL sebagai berikut.

1. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan

tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang

relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya

dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit

kumulatif setara dengan golongan IV/b.

2. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari

perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi

yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah

IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan

IV/b.

3. Guru bimbingan dan konseling/konselor yang sudah memiliki kualifikasi

akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang

kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan

konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka

kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

6


4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang

sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi

terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan

dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

5. Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

B. Penilaian Portofolio (Pola PF)

Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas

yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:

(1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar,

(4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan

pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8)

keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang

kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang

pendidikan.

Peserta Sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan

pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan

administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru

yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak

memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan

mengikuti sertifikasi pola PLPG.

C. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam

bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LTPK untuk memfasilitasi

terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG

sebanyak 90 jam pembelajarandan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan

workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan

7


menyenangkan (PAIKEM). Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan dan

mengemas perangkat pembelajaran. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi.

Peserta srtifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas,

guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor, serta guru yang

diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi

pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak lulus tes awal atau tidak mencapai

passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP), dan

(3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP).

Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK

Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Rayon LPTK Penyelengara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dan didukung

oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang

studi/mata pelajaran yang diserifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru

dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur

pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

8


Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 1

sebagai berikut.

1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b

atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan

dokumen1 untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk

menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen

mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK

penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil

verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka

yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak

memenuhi persyaratan (TMP), maka secara otomatis guru menjadi peserta

sertifikasi pola PLPG.

2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia 50

tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, atau sudah mencapai golongan

IV/a; dapat memilih pola PF2 atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui

mekanisme pada SIM NUPTK.

3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.

a. Peserta wajib mengikuti tes awal secara online. Tes awal online

dikoordinasikan oleh KSG melalui website http://ksg.dikti.go.id yang

hanya dapat dibuka di ICT Center Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi

guru.

b. Peserta dinyatakan lulus tes awal apabila mencapai skor sama dengan

atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG.

1 Dokumen berupa: (1) fotokopi ijazah, (2) surat tugas atau surat izin belajar, (3) surat keputusan pangkat/golongan terakhir, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5) surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari dinas pendidikan. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL disebut dokumen.

2 Untuk menyederhanakan terminologi, selanjutnya dalam buku ini disebut penilaian portofolio. Portofolio adalah bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

http://ksg.dikti.go.id/

9


c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan printout bukti kelulusan dari ICT

Center dan diwajibkan menyusun portofolio1. Fotokopi bukti kelulusan

tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio. Peserta yang tidak lulus

dalam tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

d. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dinilai oleh asesor.

1) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat

mencapai passsing grade, dilakukan verifikasi terhadap portofolio

yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta

sertifikasi guru tidak mencapai passsing grade, guru yang

bersangkutan secara otomatis menjadi peserta pola PLPG.

2) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade,

namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta

harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi

atau MA2) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap

portofolio yang disusun.

3) Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan

lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik.

Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai

passing grade, guru secara otomatis menjadi peserta sertifikasi

pola PLPG.

e. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2)

pola PF tetapi tidak lulus tes awal atau tidak mencapai passing grade

penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP), dan (3)

PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP). Waktu

1Teknis penyusunan portofolio dan jenis berkas yang disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

2Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

10


pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang

tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan

Profesi Guru (Buku 4).

11


BAB III

MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. Mekanisme dan Alur Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi

pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), Ditjen

Dikmen, Ditjen Dikdas, Ditjen PAUDNI, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi,

dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antar institusi

penyelenggara sertifikasi disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan Kerja antar Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru

dalam Jabatan

Hubungan kerja dan aktivitas antar dan setiap institusi penyelenggara

sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana Gambar 2 dapat dijelaskan

sebagai berikut.

12


1. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG): (a) merumuskan standar proses dan

mutu penyelenggaraan dan lulusan sertifikasi guru, dan (b) melaksanakan

harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan

Badan PSDMP dan PMP menetapkan standar pelaksanaan sertifikasi guru

dalam bentuk Panduan Sertifikasi Guru (Buku 1 s.d Buku 4).

2. Badan PSDMP dan PMP melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru

kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

3. Badan PSDMP dan PMP melakukan sosialisasi Pedoman Penyaluran dan

Penggunaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 kepada

LPMP dan Rayon LPTK.

4. LPMP dan Rayon LPTK melakukan penandatanganan surat perjanjian

penggunaan dana sertifikasi guru dalam jabatan sebagai dasar untuk

penyaluran dana.

5. LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melaksanakan

koordinasi tentang mekanisme prosedur dan penentuan kuota,

penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2011.

6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memperbaiki (update) data

guru, menetapkan peserta, mencetak Format A0 dan Format A1 dari -

database NUPTK, sesuai dengan kuota, kemudian menyampaikan Format

A1 kepada guru.

7. Guru peserta sertifikasi pola PSPL menyusun dokumen. Guru peserta

sertifikasi pola PF mengikuti tes awal online, menyiapkan portofolio dan

mengikuti verifikasi. Guru peserta sertifikasi pola PLPG menyiapkan

berkas PLPG yang diperlukan. Selanjutnya, dokumen/portofolio/berkas

PLPG diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan dokumen/

portofolio/berkas PLPG ke Rayon LPTK.

13


9. Rayon LPTK melaksanakan sertifikasi mencakup kegiatan: tes awal online,

verifikasi dokumen, menilai dan verifikasi portofolio, dan melaksanakan

PLPG. Hasil sertifikasi dilaporkan kepada KSG secara online.

10. Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi kepada guru atau melalui

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

11. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota meneruskan hasil sertifikasi

guru kepada guru.

12. Badan PSDMP dan PMP menerima hasil sertifikasi guru dan menerbitkan

nomor registrasi guru (NRG) bagi guru yang lulus sertifikasi.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian

Agama dan kementerian lain, menyesuaikan prosedur sertifikasi yang

ditetapkan oleh Kemdiknas.

B. Aktivitas Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dan Peserta

1. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)

Mendiknas menetapkan peraturan dan ketentuan tentang sertifikasi guru,

antara lain sebagai berikut.

a. Peraturan Mendiknas tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

b. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Perguruan Tinggi

Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

c. Keputusan Mendiknas tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi

Guru (KSG).

d. Kuota sertifikasi guru dalam jabatan secara nasional.

2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

KSG melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut.

a. Merumuskan standar proses dan standar mutu hasil sertifikasi guru.

14


b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

c. Melakukan koordinasi antar Rayon LPTK Penyelenggara dengan dinas

pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP.

d. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi sertifikasi

guru.

e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru.

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru

serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan

standar mutu hasil sertifikasi guru.

g. Menampung, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan masyarakat.

h. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru.

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)

Ditjen Dikti melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut.

a. Mengembangkan naskah akademik sistem sertifikasi guru.

b. Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dan pendidikan

profesi guru.

c. Merancang rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

d. Memfasilitasi kegiatan KSG.

e. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh

tim internal dan tim independent.

f. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru.

g. Mengembangkan dan menetapkan Pedoman Sertifikasi Guru Dalam

Jabatan, mencakup tiga buku pedoman sebagai berikut.

1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi.

2) Pedoman Penyusunan Portofolio.

15


3) Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

(PLPG).

h. Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah rayon LPTK

penyelenggara sertifikasi guru.

i. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru

kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

j. Menetapkan kriteria asesor, memberikan rekomendasi kepada Rayon

LPTK tentang instruktur/narasumber dalam proses rekrutmen asesor

sertifikasi guru di Rayon LPTK.

k. Menyiapkan instrumen untuk rekrutmen asesor di Rayon LPTK dan

memberikan rekomendasi kepada Rayon LPTK tentang instruktur/nara

sumber yang bertugas melaksanakan rekrutmen asesor di Rayon LPTK.

l. Memberikan Nomor Induk Asesor (NIA) bagi asesor yang lulus rekrutmen,

dan mengirimkan daftar asesor kepada Rayon LPTK.

m. Menyiapkan soal tes awal online dan uji kompetensi PLPG bersama Badan

SDMP dan PMP.

n. Memberdayakan fasilitas ICT Center untuk pelaksanaan tes awal online.

4. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan

Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP)

Badan PSDMP dan PMP melakukan kegiatan, antara lain sebagai berikut.

a. Mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi

guru yang dituangkan dalam buku Pedoman Penetapan Peserta.

b. Mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta

sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

c. Mengalokasikan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan

sertifikasi guru dalam jabatan.

16


d. Mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta

sertifikasi guru menggunakan sistem NUPTK online.

e. Mengembangkan dan menetapkan pedoman penetapan peserta

sertifikasi guru dalam jabatan.

f. Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan

kabupaten/kota, dan LPMP dalam memahami buku Pedoman Penetapan

Peserta.

g. Menetapkan kuota sertifikasi guru per provinsi

h. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan

kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan

LPMP.

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan

dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

j. Menyusun panduan penyaluran dana pelaksanaan sertifikasi guru.

k. Menyusun buku Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi

Guru Dalam Jabatan untuk LPMP dan Rayon LPTK.

l. Menerima data hasil sertifikasi guru, mengolah, menganalisis data hasil

sertifikasi guru, dan menerbitkan NRG.

5. Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas, dan Ditjen Dikmen

a. Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru untuk

merencanakan penganggaran pembayaran tunjangan profesi guru.

b. Menerima data hasil sertifikasi guru untuk penerbitan surat keputusan

penerima tunjangan profesi pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi

dan memiliki nomor registrasi guru (NRG).

6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

LPMP melakukan kegiatan antara lain hal-hal sebagai berikut.

17


a. Menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 dari

KSG/Badan PSDMP dan PMP sebagai berikut.

Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta.

Buku 2 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi.

Buku 3 : Pedoman Penyusunan Portofolio.

Buku 4 : Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi

Guru (PLPG).

b. Menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman

sertifikasi guru tahun 2011 secara taat azas terkait dengan bidang

tugasnya.

c. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di LPMP, sekurang-kurangnya

terdiri atas: seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota.

PSG bertugas, antara lain sebagai berikut.

1) Mengkoordinasikan proses penetapan peserta sertifikasi guru yang

dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai

Pedoman Penetapan Peserta sertifikasi guru dalam jabatan.

2) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.

3) Bersama dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menghitung dan

menyepakati kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk

kabupaten/kota dan mengirimkan kuota yang disepakati tersebut

kepada Badan PSDMP dan PMP.

4) Memasukkan data kuota kabupaten/kota yang telah disepakati ke

dalam database NUPTK melalui NUPTK online.

5) Melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota.

6) Melakukan redistribusi kuota kabupaten/kota jika ada kabupaten/

kota yang tidak dapat memenuhi kuota dan melaporkan ke Badan

PSDMP dan PMP.

18


7) Melakukan verifikasi data peserta bersama dinas pendidikan

kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai peserta final.

d. Melakukan koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan

penyaluran dana sertifikasi guru.

e. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Badan PSDMP dan

PMP.

7. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota bertugas

sebagai berikut.

a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi/

kabupaten/kota, sekurang-kurangnya terdiri atas: seorang ketua, seorang

sekretaris, dan tiga orang anggota. PSG bertugas, antara lain sebagai

berikut.

1) Menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 dari

KSG/ Badan PSDMP dan PMP sebagai berikut.

Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta.



Buku 4 : Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan

Profesi Guru (PLPG).

2) Menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman

sertifikasi guru tahun 2011 secara taat azas terkait dengan bidang

tugasnya.

3) Melakukan kegiatan rekrutmen peserta sertifikasi dalam jabatan

dengan taat azas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan

Peserta), antara lain sebagai berikut.

19


a) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru tahun 2011 kepada guru

dan masyarakat.

b) Menampilkan data guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi

guru tahun 2011 dari SIM NUPTK online.

c) Melakukan pemutakhiran (update) data guru pada NUPTK yang

akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta.

(1) Perubahan data NUPTK dilakukan oleh operator dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan

NUPTK Web Browser.

(2) Proses pemutakhiran (update) data NUPTK online hanya

dilakukan jika ada perbaikan data guru yang dibuktikan

dengan dokumen dari guru. Perubahan data NUPTK akan

mempengaruhi urutan prioritas dalam daftar calon peserta

sertifikasi guru.

(3) Batas akhir update data NUPTK untuk kebutuhan

penetapan prioritas/perengkingan calon peserta sertifikasi

2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011. Setelah

tanggal tersebut data guru yang memenuhi syarat menjadi

dasar proses selanjutnya.

d) Menyusun daftar nama guru sesuai dengan urutan prioritas

penetapan peserta.

e) Menetapkan calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 sesuai

dengan kuota,taat azas, dan transparan1 melalui NUPTK online.

f) Mencetak Formulir Pendaftaran Calon Peserta Sertifikasi Guru

Tahun 2011 (Format A0) dari NUPTK online dan

memberikannya kepada calon peserta.

1Diketahui oleh masyarakat, terutama perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, dan asosiasi guru

20


g) Menerima kembali Format A0 yang telah diverifikasi oleh guru

yang bersangkutan.

h) Melakukan pemutakhiran data calon peserta sertifikasi

berdasarkan Format A0 yang telah diverifikasi calon peserta

melalui SIM NUPTK online.

i) Menetapkan peserta sertifikasi guru tahun 2011 final secara

taat azas1 sesuai dengan kuota.

j) Menerbitkan surat keputusan kepala dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota tentang peserta sertifikasi guru tahun

2011.

k) Mencetak Daftar Peserta Sertifikasi Guru Tiap Kabupaten/

Kota (Format B1.12/Format B1.23/Format B1.34) dari SIM

NUPTK online.

l) Berkoordinasi dengan Tim NUPTK untuk meng-upload data

peserta sertifikasi guru tahun 2011.

m) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada guru

peserta sertifikasi tahun 2011 di wilayahnya5, berkaitan dengan

beberapa hal berikut.

(1) Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun

2011.

1Sesuai pada Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta).

2Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola PF.

3Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola PSPL.

4Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola PLPG.

5Dapat melibatkan LPTK penyelenggara sertifikasi guru terkait agar terjadi keseragaman susunan portofolio di LPTK.

21


(2) Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL,

PF, atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai

keadaan terakhir.

(3) Waktu dan tempat pelaksanaan tes awal online (ICT

Center) kepada guru yang memilih pola PF.

(4) Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang

memilih pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan

Penyusunan Portofolio).

(5) Teknispenyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang

memilih pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan

Penyusunan Portofolio).

(6) Penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen.

(7) Teknik pelaksanaan penilaian dan verifikasi portofolio.

(8) Penyiapan passphoto peserta.

(a) Passphoto terbaru peserta (6 bulan terakhir, berwarna,

bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm).

(b) Setiap peserta sebanyak 4 lembar.

(c) Di bagian belakang setiap passphoto dituliskan

identitas peserta: nama, nomor peserta, dan

satminkal.

(9) Jadwal penyerahan portofolio/dokumen/berkas PLPG.

(10) Teknis penyusunan berkas PLPG dan teknis pelaksanaan

PLPGbagi peserta sertifikasi yang memilih pola PLPG.

(11) Hal lain yang relevan.

4) Menerima berkas dari peserta sertifikasi sebagai berikut.

a) Portofolio dari peserta pola PF, rangkap dua. Satu bendel

portofolio terdapat bukti fisik asli (komponen 2 dan 8), bendel

portofolio lainnya berupa copy yang telah dilegalisasi. Rincian

portofolio terdapat pada buku 3.

22


b) Dokumen dari peserta pola PSPL, rangkap dua setiap peserta.

Rincian dokumen terdapat pada buku 3.

c) Berkas PLPG dari peserta pola PLPG, terdiri atas:

(1) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-

3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi

yang mengeluarkan,

(2) fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama

menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan

oleh atasan langsung/pejabat terkait,

(3) fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan

oleh atasan langsung, dan

(4) fotokopi SK pangkat terakhir (bagi PNS) yang telah

dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait.

(5) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

d) Passphoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan

polaroid) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian

belakang setiap passphoto ditulis identitas peserta (nama,

nomor peserta, dan satminkal).

5) Mengadministrasikan portofolio yang telah disusun oleh peserta

pola penilaian portofolio (dua rangkap untuk setiap peserta secara

tidak terpisah).

6) Mengadministrasikan dokumen dari peserta pola PSPL, rangkap dua

untuk setiap peserta secara tidak terpisah1.

1Untuk memudahkan identifikasi,berkas dokumen dan portofoliodikelompokkan tersendiri.

23


7) Memverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran

portofolio/dokumen dan berkas lain terkait, sebelum diserahkan ke

Rayon LPTK. Di samping itu, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/

kota memastikan bahwa tidak ada peserta yang bukan guru1 atau

guru di bawah pembinaan Kementerian Agama.

8) Berkoordinasi dengan Rayon LPTK untuk memperoleh informasi

tentang:

a) waktu dan tempat pelaksanaan tes awal online,

b) jadwal pengiriman berkas sertifikasi (dokumen/portofolio/

berkas peserta PLPG),

9) Mengirim Format B1.1 ke Rayon LPTK.

10) Berkoordinasi dengan Rayon LPTK tentang pelaksanaan tes awal

online dan menunggu hasil tes awal online.

11) Menerima hasil tes awal online (Format C2 danFormat D6.1) dari

Rayon LPTK dan menyampaikan kepada guru hal sebagai berikut.

a) Bagi guru yang berstatus Lulus tes awal online untuk menyusun

portofolio.

b) Bagi guru yang berstatus Tidak Lulus tes online untuk menyusun

berkas PLPG.

12) Menyerahkan berkas kepada Rayon LPTK sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam

Jabatan sebagai berikut.

a) Portofolio dari peserta sertifikasi guru dalam jabatan pola PF,

masing-masing peserta rangkap dua. Bendel pertama portofolio

memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8. Penyerahan

portofolio disertai dengan fotokopi Format C2.

1 Misal instruktur BLPT.

24


b) Dokumen dari peserta sertifikasi guru dalam jabatan pola PSPL,

masing-masing peserta rangkap dua. Penyerahan dokumen

disertai dengan Format B1.2.

c) Berkas PLPG dari peserta sertifikasi pola PLPG. Penyerahan

berkas PLPG disertai dengan Format B1.3/Format C3/Format

D6.2/Format D7.2.

d) Passphoto terbaru peserta, enam bulan terakhir, berwarna,

bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm, tiap peserta sebanyak 4

lembar, dan di bagian belakang setiap passphotodituliskan

identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

Penyerahan berkas tersebut disertai dengan Berita Acara Serah

Terima Berkas (BA-PF: 2)1.

13) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi

Guru dan menindaklanjuti informasi tentang peserta guru SLB pola

PF yang berstatus MA dan K.

14) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta sertifikasi

pola PF yang berstatus MA untuk melengkapi portofolio.

15) Menerima kelengkapan berkas dari peserta sertifikasi yang

berstatus MA, selanjutnya menyerahkan berkas tersebut ke Rayon

LPTK sesuai dengan jadwal yang disepakati.

16) Memfasilitasi Rayon LPTK dalam proses klarifikasi bagi peserta yang

berstatus K, baik peserta pola PF maupun pola PSPL.

17) Menerima tembusan hasil sertifikasi guru pola PF dan sertifikat

pendidik (bagi peserta yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara

Sertifikasi (Format D6.2).

1 BA-PF-2 disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB).

25


18) Menerima tembusan hasil sertifikasi guru pola PSPL dan sertifikat

pendidik (bagi peserta yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara

Sertifikasi (Format D7.2).

19) Menindaklanjuti hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen bagi

guru yang lulus sertifikasi sebagai berikut.

a) Meneruskan pengumuman hasil sertifikasi guru kepada peserta

sertifikasi.

b) Menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus

sertifikasi1.

20) Mengambil bendel pertama portofolio yang memuat bukti fisik asli

untuk komponen 2 dan 8, minimal setelah 2 minggu dari

pengumuman kelulusan2.

21) Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi

guru tentang guru yang harus mengikuti PLPG dan meneruskan

informasi tentang PLPG kepada guru, antara lain sebagai berikut.

a) Jadwal PLPG.

b) Tempat PLPG.

c) Ketentuan lain yang ditetapkan LPTK penyelenggara sertifikasi

guru.

22) Memberikan izin (menerbitkan surat izin) bagi peserta yang harus

mengikuti PLPG.

23) Menerima berkas hasil PLPG dan sertifikat pendidik (bagi peserta

yang lulus) dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi (Format D8.2).

24) Memfasilitasi kegiatan panitia sertifikasi guru di dinas pendidikan

kabupaten/kota.

1 Apabila LPTK belum mengakomodasi kegiatan penyerahan sertifikat pendidik.

2 Jika dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan, portofolio tersebut tidak diambil, maka di luar

tanggung jawab Rayon LPTK.

26


25) Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut

sertifikasi guru di wilayahnya.

26) Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan sertifikasi guru.

b. Memberikan penugasan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi

kebenaran dan keabsahan portofolio/dokumen yang diserahkan oleh

guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik.

c. Memberikan penugasan kepada pengawas untuk melakukan penilaian

pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial

(penilaian atasan) secara objektif dan memberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini

dengan baik.

d. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG di wilayahnya.

e. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan

pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi.

f. Melakukan tindak lanjut (pembinaan) bagi guru yang tidak lulus sertifikasi

dan diskualifikasi.

8. Rayon LPTK

Rayon LPTK terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Rayon LPTK dapat

didukung perguruan tinggi (PT Pendukung) yang memiliki program studi

relevan sesuai dengan penetapan Kemdiknas. Rayon LPTK membentuk Panitia

Sertifikasi Guru (PSG), dengan tugas sebagai berikut.

a. Menerima Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 dari

Ditjen Dikti sebagai berikut.

Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta



27


Buku 4 : Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi

Guru (PLPG).

b. Mengaplikasikannya secara taat azas Pedoman Sertifikasi Guru Dalam

Jabatan Tahun 2011 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

c. Menetapkan Panita Sertifikasi Guru Tingkat Rayon LPTK (PSG) dalam

bentuk Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi

Guru. Rayon LPTK/PSG melaksanakan kegiatan, antara lain sebagai

berikut.

1) Melaksanakan rapat evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru dalam

jabatan tahun 2010 dan merencanakan kegiatan sertifikasi guru

tahun 2011, mencakup: (1) tes awal online, (2) penilaian portofolio,

(3) verifikasi fortofolio, (4) verifikasi dokumen, dan (4) PLPG.

2) Menyusun proposal kebutuhan anggaran pelaksanaan sertifikasi guru.

3) Membuat jadwal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011, mencakup:

persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.

4) Melaksanakan kegiatan penyegaran asesor dan instruktur PLPG tahun

2007, 2008, 2009, 2010; dengan berkoordinasi dengan Ditjen Dikti

untuk memperoleh rekomendasi nara sumber dari Ditjen Dikti.

5) Melakukan analisis kebutuhan asesor dan instruktur PLPG tahun 2011

dan mengakomodasikan kegiatan dalam rangka penyegaran asesor

dan instruktur PLPG lama atau perekrutan asesor baru.

6) Melaksanakan tes awal online.

7) Menerima portofolio, dokumen, berkas PLPG, dan berkas lain dari

dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi

untuk guru SLB.

8) Mengadministrasikan portofolio dan dokumen untuk dinilai oleh dua

asesor.

28


9) Melaksanakan pelimpahan tugas sertifikasi guru dengan Rayon LPTK

lain peserta dengan mata pelajaran yang tidak relevan dengan

program studi yang ada.

10) Menerima pelimpahan tugas sertifikasi guru dari Rayon LPTK lain

untuk mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang ada.

11) Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu tes awal online,

penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, dan

pelaksanaan PLPG beserta perangkat pendukungnya.

12) Mengundang asesor dan instruktur PLPG untuk diberikan pengarahan

teknis (coaching) pelaksanaan penilaian portofolio, verifikasi

portofolio, verifikasi dokumen, terutamakebijakan pelaksanaan PLPG

tahun 2011.

13) Memfasilitasi asesor untuk dapat melakukan penilaian portofolio,

verifikasi portofolio, verifikasi dokumen secara profesional,

independen, objektif, dan jujur.

14) Memfasilitasi asesor dalam entri data hasil penilaian pada ASG1 dan

membuat rekapitulasi.

15) Melaksanakan rapat PSG hasil penilaian portofolio/verifikasi

dokumen dengan agenda sebagai berikut.

a) Penentuan hasil penilaian portofolio. Berdasarkan hasil penilaian

portofolio peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam (lima)

kategori sebagai berikut.

(1) Mengikuti Verifikasi Portofolio (MVP).

(2) Melengkapi Administrasi (MA).

(3) Mengikuti PLPG (MPLPG).

(4) Klarifikasi (K).

1Rayon LPTK Wajib Menggunakan ASG dalam pemrosesan data sertifikasi guru.

29


(5) Diskualifikasi (D).

b) Penentuan hasil verifikasi portofolio dengan kategori: Lulus

Verifikasi Portofolio (LVP), mengikuti PLPG (MPLPG), dan

Diskualifikasi (D).

c) Penentuan hasil verifikasi dokumen dengan kategori Memenuhi

Persyaratan (MP), Klarifikasi (K1), Tidak Memenuhi Persyaratan

(TMP), dan Diskualifikasi (D).

16) Melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/

kabupaten/kota berkaitan dengan rekomendasi MA dan K.

17) Melaksanakan penilaian ulang portofolio peserta yang telah

melengkapi kekurangan portofolio oleh asesor yang sama dan

melakukan re-entri data hasil penilaian portofolio.

18) Memverifikasi peserta yang berstatus K2, Rayon LPTK menetapkan

status peserta diskualifikasi dan mengembalikan ke dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota.

19) Melaksanakan verifikasi berkas portofolio.

20) Menerbitkan surat keputusan ketua Rayon LPTK tentang hasil

penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

21) Mengumumkan hasil penilaian portofolio/verfikasi dokumen kepada

peserta sertifikasi.

22) Menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik kepada guru yang

telah lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

1 Baik bagi peserta pola penilaian portofolio maupun pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

2 Diindikasikan melakukan pelanggaran dan jika benar peserta yang bersangkutan melakukan

pelanggaran/kecurangan, statusnya menjadi Diskualifikasi.

30


23) Menyerahkan hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen kepada

KSG1 dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan

kabupaten/kota, dan LPMP.

24) Merencanakan pelaksanaan PLPG bagi peserta sertifikasi yang

berstatus MPLPG.

25) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta


26) Melaksanakan PLPG dengan taat azas sesuai ketentuan pada Buku 4.

27) Melaksanakan ujian ulang bagi peserta PLPG yang belum lulus.

Kesempatan mengikuti ujian ulang diberikan sebanyak satu kali.

Pelaksanaan PLPG termasuk ujian ulang diselesaikan pada tahun

berjalan2.

28) Melaksanakan rapat kelulusan peserta sertifikasi guru Pola PLPG.

29) Menyerahkan hasil PLPG sesuai dengan jadwal yang ditentukan

kepada KSG3 dengan tembusan dinas pendidikan provinsi, dinas

pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP.

30) Menerbitkan surat keputusan Ketua Rayon LPTK tentang hasil PLPG.

31) Mengumumkan hasil PLPG setelah proses verifikasi sudah dinyatakan

final oleh KSG.

32) Menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah

lulus PLPG.

1

Laporan kepada KSG berupa Softcopy melalui ASG dan hardcopy dengan stempel basah. 2 Apabila tidak selesai maka diselesaikan pada tahun berikutnya, dengan konsekuensi tunjangan

profesi pendidik kepada peserta yang lulus diberikan pada bulan Januari setelah tahun kelulusan.

3 Laporan kepada KSG berupa Softcopy melalui ASG dan hardcopy dengan stempel basah.

31


33) Menyerahkan tembusan hasil PLPG yang telah diverifikasi KSG kepada

dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan

LPMP.

34) Mengumumkan hasil PLPG kepada peserta sertifikasi.

35) Menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah

lulus PLPG.

36) Memberikan layanan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau

provinsi dalam proses pengambilan bendel pertama portofolio yang

memuat bukti fisik asli.

37) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan persiapan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut penilaian portofolio/verifikasi

dokumen.

38) Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada

KSG dengan sistematika, substansi, waktu pelaporan yang ditetapkan

oleh KSG.

39) Men-upload hasil sertifikasi (pola PSPL, PF, PLPG) ke Website KSG

(http://ksg.dikti.go.id).

9. Peserta Sertifikasi

Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut.

a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dengan materi sebagai berikut.

1) Prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

2) Prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PSPL, PF, atau

PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini.

3) Waktu dan tempat pelaksanaan tes awal online (ICT Center) bagi guru

yang memilih pola PF.

32


4) Teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih

pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio).

5) Teknis penyusunan dokumen bagi peserta sertifikasi yang memilih

pola PSPL sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio).

a) Penjelasan tentang rubrik dokumen.

b) Teknik pelaksanaan verifikasi dokumen.

c) Penyiapan passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4

berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang

setiap passphoto dituliskan nama dan nomor peserta).

b. Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi1

1) Persyaratan Umum

a) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan

Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru agama. Sertifikasi

guru bagi guru agama dan semua guru yang mengajar di

madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan

kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama

(Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris

Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007,

Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).

b) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:

(1) bagi yang bukan dari guru harus diangkat sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

tentang Guru (1 Desember 2008), atau

1 Mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi maka dinas pendidikan provinsi atau dinas kabupaten/kota memprioritaskan: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja. Petunjuk teknik penetapan peserta selengkapnya tertuang pada Buku 1.

33


(2) bagi yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tetapi memiliki

pengalaman formal sebagai guru.

c) Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari

penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada

sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan


d) Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun.

e) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2) Persyaratan Khusus bagi Peserta Sertifikasi Pola PF dan PLPG.

a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat

(D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal

memiliki izin penyelenggaraan.

b) Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal

6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit

yang bersangkutan sudah menjadi guru.

c) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV

apabila:

(1) pada 1 Januari 2012 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai

pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau

(2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit

kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan

SK kenaikan pangkat).

3) Persyaratan Khusus bagi Peserta Sertifikasi Pola PSPL

a) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau

34


doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang

kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata

pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau

guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor,

dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi

angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

b) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c

atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan

golongan IV/c.

c. Menerima cetakan Format A0 dari dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota dan melakukan verifikasi data.

1) Setelah menerima Format A0, guru mengoreksi data yang tercantum

dalam Format A0. Data tersebut harus benar karena akan digunakan

sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik.

2) Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan

dokumen lainnya (ijazah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat

dan tanggal lahir; ijazah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi;

nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan

verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah

SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijazah terakhir dari

perguruan tinggi.

3) Jika ditemukan data yang salah, maka guru harus menyerahkan

Format A0 tersebut kepada dinas pendidikan untuk diperbaiki lagi.

Perbaikan data oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus

selesai pada tanggal 15 April 2010.

d. Menyerahkan kembali Format A0 yang telah diperbaiki ke dinas

pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (guru SLB)

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

35


1) Setelah guru memperbaiki data yang salah pada Format A0 (mengisi

bidang studi, menetapkan pola sertifikasi guru, dan

menandatanganinya, maka guru menyerahkan Format A0 tersebut ke

dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota1.

2) Perubahan data pada Format A0 harus dilampirkan data

pendukungnya, misal untuk perubahan:

(1) data kualifikasi guru harus melampirkan ijazah sarjana,

(2) data kepangkatan/golongan guru harus melampirkan SK

kepangkatan/golongan ruang terakhir,

(3) data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SK dari

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kepala sekolah,

(4) mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SK penugasan

dan jadwal mengajar dari kepala sekolah.

e. Menyiapkan passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4

berwarna, bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap

passphoto dituliskan nama dan nomor peserta).

f. Peserta sertifikasi pola PF, menyusun portofolio2 sebanyak dua rangkap3

kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas

pendidikan provinsi bagi peserta guru SLB. Teknis penyusunan portofolio

termuat pada Buku 3 (Pedoman Penyusunan Portofolio). Di bagian depan

portofolio (di belakang cover) disertakan Format A1 yang telah

ditandatangani dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

g. Peserta sertifikasi pola PSPL, menyusun dokumen sebanyak dua rangkap,

sebagai berikut.

1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya

golongan IV/b, menyiapkan dan mengumpulkan dokumen sebagai

berikut.

1Guru menyimpan fotokopi Format A0 satu rangkap sebagai pertinggal.

2 Mencakup sepuluh komponen sebagaimana tertuang pada Buku 3.

3 Bukti fisik (sertifikat/piagam) untuk komponen 2 dan 8 dalam bendel pertama harus ASLI.

36


a) Fotokopiijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2

dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by

research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh

perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari

perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah

perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari

luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh

atasan langsung1.

b) Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas

belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan

langsung.

c) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah

dilegalisasi oleh atasan langsung.

d) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir

yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

e) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau

dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.

f) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan


2) Bagi guru yang sudah memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c,

atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan

IV/c, melakukan aktivitas sebagai berikut.

a) Menyiapkan dokumen sebagai berikut.

1 Dalam kasus tertentu jika seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, fotokopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

37


(1) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi.

Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi dilegalisasi oleh

perguruan tinggi yang mengeluarkan, fotokopi ijazah dari

perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi

dilegalisasi oleh kopertis, dan fotokopi ijazah dari luar negeri

dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh

atasan. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang

mengeluarkan ijazah.

(2) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah

dilegalisasi oleh atasan.

(3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar)

terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan.

(4) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota

atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB.

(5) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan


b) Menunggu hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

c) Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi yang lulus.

h. Peserta sertifikasi pola PLPG melaksanakan aktifitas sebagai berikut.

1) Peserta yang memilih sertifikasi pola PLPG secara langsung,

menyiapkan berkas PLPG berupa: (1) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV,

serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh

perguruan tinggi yang mengeluarkan, (2) fotokopi SK sebagai guru,

mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh

atasan langsung/pejabat terkait, (3) fotokopi SK mengajar dari kepala

sekolah yang disahkan oleh atasan, (4) SK pangkat terakhir (bagi guru

PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, dan (5)

38


Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan


2) Peserta sertifikasi pola PF yang tidak lulus tes awal atau tidak

mencapai passing grade penilaian portofolio atau berstatus tidak lulus

verifikasi portofolio (TLVP) dan peserta sertifikasi pola PSPL yang

berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) menjadi peserta pola

PLPG.

3) PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan

diakhiri dengan uji kompetensi.

4) Peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberi

kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak satu kali1. Apabila tidak

lulus ujian ulang, peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan

kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.

5) Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti

PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG

masih dilaksanakan.

6) Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri.

Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak

dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk

mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor

peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG pada

tahun sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

dapat melanjutkan PLPG hanya pada tahun berikutnya.

1 Tenggang waktu uji kompetensi antar tahapan ditentukan oleh LPTK.

39


i. Peserta yang portofolio/dokumennya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK,

harus mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK.

j. Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria

penetapan peserta dan/atau terbukti melakukan pemalsuan

portofolio/dokumendan peserta yang tidak lulus ujian ulang PLPG

diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas

pendidikan provinsi bagi guru SLB untuk memperoleh

pembinaan/peningkatan kompetensi.

40


41


BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011

A. Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

1. Rasional

Sesuai dengan Keputusan Mendiknas pelaksanaan sertifikasi guru dalam

jabatan dilakukan dengan rayonisasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

sebagai berikut.

a. Penyebaran informasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan sertifikasi

guru dari berbagai pihak antara lain Kemdiknas, Ditjen Dikti, BPSDMP & PMP,

dan KSG ke Rayon LPTK penyelenggara dapat dilakukan lebih mudah, efektif,

dan efisien.

b. Rayon LPTK yang memiliki jumlah program studi terbatas, memungkinkan

untuk pelaksanaan sertifikasi guru sesuai dengan jenis keahlian guru di

sekolah sangat beragam dengan cara memanfaatkan asesor antar LPTK

dalam satu rayon atau antar Rayon LPTK.

c. Pengimplementasian kebijakan sertifikasi guru berbasis program studi, mulai

tahun 2011 Rayon LPTK Penyelengara Sertifikasi Guru terdiri atas LPTK Induk

dan LPTK Mitra, dan didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program

studi yang relevan.

2. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Pembagian kuota sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 masih berbasis

wilayah. Mengingat amanat Permendiknas Nomor 11 tahun 2011, maka sertifikasi

guru dalam jabatan tahun 2011 diupayakan berbasis prodi.

a. Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata

pelajaran guru.

42


b. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran

guru yang disertifikasi, dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi

pendukung (PT Pendukung) yang memiliki prodi yang relevan dengan mata

pelajaran guru tersebut.

c. Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung dapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut.

1) Rayon LPTK (Induk/Mitra) harus memiliki program studi yang dapat

memayungi program studi yang ada pada PT Pendukung. Program studi

payung tersebut sekurang-kurangnya serumpun (Lampiran 8).

2) Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang dapat memayungi kerja sama

dengan PT Pendukung, maka fakultas pendidikan yang memiliki prodi

relevan dapat dijadikan sebagai payung prodi.

3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada perguruan tinggi yang

menjadi Rayon penyelenggaran dapat menjadi fakultas payung dalam

bekerjasama dengan program studi non kependidikan yang ada pada

perguruan tinggi yang menjadi rayon tersebut.

4) Penilaian portofolio pada Rayon LPTK yang tidak memiliki program studi

yang sesuai mata pelajaran guru dilakukan melalui alternatif sebagai

berikut.

a) Alternatif 1

(1) Rayon LPTK Asal mengundang asesor dari Rayon LPTK tujuan yang

memiliki program studi.

(2) Seluruh biaya yang terdiri atas honor, uang harian, transport,

akomodasi dan konsumsi asesor dan biaya sertifikat menjadi beban

Rayon LPTK asal.

(3) Sertifikat pendidik diterbitkan oleh Rayon LPTK tujuan.

43


b) Alternatif 2

(1) Rayon LPTK asal mengirimkan portofolio ke LPTK tujuan yang

memiliki program studi.

(2) Seluruh biaya yang terdiri atas biaya pengiriman dokumen

portofolio ke Rayon LPTK tujuan dan biaya honor asesor, transport,

konsumsi di Rayon LPTK tujuan serta biaya sertifikat pendidik

menjadi beban Rayon LPTK asal.


5) Pelaksanaan PLPG pada Rayon LPTK yang tidak memiliki program studi

sesuai mata pelajaran guru, dilakukan melalui alternatif sebagai berikut.

a) Alternatif 1

(1) Rayon LPTK asal mengundang instruktur dari Rayon LPTK tujuan.

(2) Seluruh biaya pelaksanaan PLPG yang terdiri atas honor, transport,

penginapan instruktur dan biaya sertifikat pendidik menjadi beban

Rayon LPTK asal.


b) Alternatif 2

(1) Rayon LPTK asal mengirimkan peserta ke Rayon LPTK tujuan

(2) Seluruh biaya pelaksanaan PLPG yang terdiri atas: honor dan

transport instruktur dan panitia PLPG, biaya modul, biaya sertifikat

pendidik, uang harian peserta menjadi beban Rayon LPTK asal.


3. Mekanisme Kerja

Bagan organisasi Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru, disajikan pada

Gambar 3. LPTK Induk dan mitra berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan,

44


dan tindak lanjut penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan. Mekanisme

kerja Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru diuraikan sebagai berikut.

a. Rayon LPTK (terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon)

membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat rayon secara kolaboratif.

b. PSG merencanakan pelaksanaan verifikasi dokumen, penilaian portofolio,

verifikasi portofolio, dan PLPG.

c. Guru peserta sertifikasi menyerahkan dokumen, portofolio, dan berkas PLPG

kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota1 untuk diadministrasikan

dan diverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenarannya.

d. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan dokumen,

portofolio, dan berkas PLPG yang dibuat guru kepada Rayon LPTK melalui

LPTK Induk.

Gambar 3. Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

1Atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB.

45


e. Rayon LPTK melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan

tindak lanjut penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi

dokumen, dan PLPG. Dalam hal ini tidak ada hubungan langsung antara

Rayon LPTK dengan guru peserta sertifikasi.

f. Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata

pelajaran guru yang disertifikasi, dapat melakukan kerjasama dengan

perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki prodi yang

relevan dengan mata pelajaran guru tersebut.

g. Rayon LPTK melaksanakan penilaian portofolio, verifikasi portofolio,

verifikasi dokumen secara konsinyasi1.

h. Rayon LPTK menyelenggarakan PLPG dengan peserta sertifikasi yang

memilih: (1) pola PLPG, (2) memilih pola portofolio tetapi tidak lulus tes

awal atau tidak lulus penilaian portofolio, atau tidak lulus verifikasi berkas

portofolio, dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan.

i. Rayon LPTK membuat keputusan bersama tentang penyelenggaraan

penilaian/verifikai portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG.

B. Kepanitiaan Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru

Rayon LPTK membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) melalui Surat

Keputusan Ketua Rayon LPTK, minimal mengikuti susunan kepanitiaan seperti

tertera pada Tabel 1 berikut.

1 Penilaian portofolio di suatu tempat tertentu dan tidak boleh dipindahkan sebelum proses penilaian selesai.

46


Tabel 1 Rambu-rambu PSG di Rayon LPTK

No. Unsur Kepanitiaan Kriteria Personalia

1. Ketua Rayon Pimpinan LPTK Induk Penyelenggara Sertifikasi.

2. Wakil Ketua Rayon Pimpinan LPTK Mitra Penyelenggara Sertifikasi.

3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Rayon

Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kesekretariatan, komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

4. Tim Ahli Memahami dasar hukum dan ketentuan teknis pelaksanaan sertifikasi guru, diprioritaskan memahami perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional.

5. Bendahara dan Wakil Bendahara Rayon

Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, jujur, dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; serta mampu mengelola keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketua Pelaksana Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

7. Sekretariat Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

8. Divisi Penilaian Portofolio/Verifikasi dokumen

Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

9. Divisi Diklat Profesi Guru (PLPG)

Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

10. Divisi Data dan Informasi

Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kemampuan mengelola data dan informasi terutama ICT, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

11. Divisi Pengendalian Mutu

Memiliki wawasan tentang mekanisme sertifikasi guru, kompetensi dan komitmen tinggi terhadap tugas pengendalian mutu, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

12. Divisi Lain Sesuai kebutuhan.

Pada tahap persiapan penilaian portofolio/verifikasi dokumen, pelaksanaan PLPG; PSG Rayon LPTK melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

47


a. Menyusun deskripsi tugas tiap unsur kepanitiaan.

b. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan sertifikasi guru antar-

LPTK dalam satu rayon, dengan agenda antara lain sebagai berikut.

1) Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru yang telah dilakukan dan

merumuskan alternatif perbaikan untuk mengatasi kendala yang terjadi

sebelumnya.

2) Penentuan sekretariat dan tempat pelaksanaan sertifikasi guru.

3) Penyusunan jadwal persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil

pelaksanaan penilaian portofolio, verifikasi portofolio, dan verifikasi

dokumen.

4) Penentuan tempat dan jadwal PLPG.

c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengolahan data (hardware), brainware,

dan ATK untuk keperluan tes awal online, penilaian/verifikasi portofolio,

verifikasi dokumen, PLPG sesuai kesepakatan rapat.

d. Melakukan evaluasi kinerja asesor/instruktur tahun 2007, 2008, 2009, 2010,

serta perencanaan kebutuhan asesor/instruktur tahun 20111.

e. Melaksanakan kegiatan perekrutan asesor dan/atau instruktur baru apabila

asesor atau instruktur yang ada kurang mencukupi.

1) Kriteria calon2

a) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen tetap LPTK

Induk, Mitra, dan PT Pendukung atau widyaiswara yang memenuhi

persyaratan dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK.

1 Rayon LPTK dapat memberikan sanksi kepada asesor/instruktur yang melanggar kode etik dan/atau memiliki kinerja tidak baik. Jenis sanksi ditentukan Rayon LPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2 Rayon LPTK dapat menentukan kriteria tambahan selama tidak bertentangan dengan buku panduan ini.

48


b) Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas

dalam menilai/memverifikasi portofolio dan/atau memverifikasi

dokumen.

c) Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 kependidikan dan S-2

kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau

S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan, atau S-1 dan S-2

nonkependidikan yang sudah memiliki Akta V atau sertifikat Applied

Approach/AA atau sertifikat Akta-IV).

d) Memiliki kinerja yang baik, komitmen, dan sanggup melaksanakan

penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen,

menjadi instruktur PLPG secara profesional, jujur, dan objektif.

e) Calon asesor dari dosen perguruan tinggi minimal memiliki jabatan

fungsional lektor dan widyaiswara minimal memiliki golongan III/c.

2) Prosedur penyelenggaraan rekrutmen

a) Rayon LPTK mengajukan usulan ke KSG/Ditjen Dikti disertai daftar

calon asesor yang akan direkrut1.

b) Calon asesor menyiapkan berkas: fotokopi ijazah, daftar riwayat

hidup, dan fotokopi sertifikat Akta V/sertifikat AA/Akta IV bagi calon

asesor yang memiliki latar belakang nonkependidikan.

c) Rayon LPTK mengumpulkan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup,

dan Akta V/sertifikat AA/Akta IV2 dan menyerahkan kepada nara

sumber KSG/Ditjen Dikti ketika proses rekrutmen.

d) Rayon LPTK mengundang calon asesor untuk memperoleh

pembekalan dan mengikuti uji petik yang dilakukan oleh nara

sumber yang direkomendasikan KSG/Ditjen Dikti.

1 PSG harus memperhatikan latar belakang kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman calon asesor dalam pengajuan mapel yang akan menjadi kewenangan asesor. Khusus untuk asesor bahasa daerah, berasal dari dosen pendidikan bahasa dan memiliki pengalaman dalam pembelajaran bahasa daerah terkait.

2 Bagi calon asesor yang berlatar pendidikan S-1 dan S-2 nonkependidikan.

49


e) KSG/Ditjen Dikti menetapkan kelulusan asesor, memberikan nomor

induk (NIA) bagi asesor yang lulus rekrutmen, mengirimkan hasilnya

kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru.

f) KSG/Ditjen Dikti meng-upload asesor yang lulus rekrutmen ke

Website KSG sehingga siap di-download untuk dilakukan plotting

asesor oleh PSG.

3) Kriteria kelulusan

Calon asesor/instruktur dinyatakan lulus seleksi asesor apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a) Masuk dalam daftar usulan dari Rayon LPTK.

b) Untuk lingkungan kemdiknas, memenuhi persyaratan kualifikasi

akademik. Pendidikan minimal S2 dengan salah satu jenjang prodi

kependidikan. Alternatif antara lain sebagai berikut.

(1) S1 kependidikan dan S2 kependidikan, atau

(2) S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan, atau

(3) S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan, atau

(4) S1 dan S2 nonkependidikan memiliki Akta IV/Akta V/Sertifikat

Pekerti/AA.

c) Untuk lingkungan kemenag, memenuhi persyaratan kualifikasi

akademik Pendidikan minimal S2 dengan salah satu jenjang prodi

kependidikan keagamaan. Alternatif antara lain sebagai berikut.

(1) S1 dan S2 kependidikan keagamaan terkait.

(2) S1 kependidikan keagamaan terkait dan S2 nonkependidikan.

(3) S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan keagamaan terkait.

(4) S1 dan S2 nonkependidikan keagamaan terkait memiliki Akta

IV/Akta V/Sertifikat Pekerti/AA.

50


(5) Salah satu diantaranya harus relevan dengan bidang studi.

d) Mengikuti tata urutan seleksi asesor/instruktur secara lengkap

(datang mulai awal dan mengikuti proses seleksi sampai akhir).

e) Melengkapi persyaratan administratif (daftar riwayat hidup,

fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat Akta IV, atau Akta V, atau

sertifikat Pekerti, atau sertifikat Akta AA bagi calon asesor berlatar

belakang nonkependidikan).

f) Hasil uji petik mencapai passing grade yang ditetapkan KSG.

f. Melakukan penyegaran asesor dan instruktur dalam penilaian

portofolio/verifikasi portofolio/verifikasi dokumen dan pelaksanaan PLPG

dengan nara sumber dari KSG/Ditjen Dikti1.

g. Melakukan download database peserta sertifikasi guru tahun 2011 dari

Website KSG (http://ksg.dikti.go.id).

h. Melakukan download database daftar asesor ber-NIA dari Website KSG

(http://ksg.dikti.go.id).

i. Menerima berkas dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebagai

berikut.

1) Portofolio (untuk peserta pola PF), masing-masing peserta rangkap dua.

Bendel pertama portofolio memuat bukti fisik asli untuk komponen 2

dan 8. Bendel kedua berupa fotokopi yang telah memperoleh

pengesahan.

2) Dokumen (peserta pola PSPL), masing-masing peserta rangkap 2 (dua).

3) Berkas PLPG, berupa: (1) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2

dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi

yang mengeluarkan, (2) fotokopi SK sebagai guru, mulai SK

pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan

1 Asesor tahun 2007, 2008, 2009, 2010 yang akan diberi tugas diharapkan mengikuti

penyegaran.

51


langsung/pejabat terkait, (3) fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah

yang disahkan oleh atasan, (4) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang

disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait, dan (5) Format A1 yang

telah ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

4) Passphoto terbaru peserta (berwarna, bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm,

sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap passphoto dituliskan

identitas peserta: nama, nomor peserta, satminkal).

5) Daftar peserta sertifikasi guru PSPL (Format B1.2/Format B2.2) cetakan

Aplikasi SIM-NUPTK.

6) Daftar peserta sertifikasi guru Pola PF (Format B1.1/Format B2.1)

cetakan SIM-NUPTK.

7) Daftar peserta sertifikasi guru pola PLPG (Format B1.3/Format B2.3)

cetakan Aplikasi SIM-NUPTK.

Penerimaan Berkas tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima

Berkas (BA-PF: 2)1.

j. Melakukan pengecekan portofolio/dokumen peserta sertifikasi. Aspek yang

di cek dan prosedur pengecekan sebagai berikut.

1) Pengecekan portofolio/dokumen tiap peserta (dua bendel tiap peserta

dengan satu bendel terdapat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8).

2) Pengecekan kelengkapan portofolio/dokumen, terutama jenis dan jumlah

bukti fisik aslinya.

3) Pengecekan tentang kesesuaian antara portofolio/dokumen dengan

daftar peserta sertifikasi guru Pola PF/PSPL (Format B1.1/Format B1.2

atau Format B2.1/Format B2.2). Portofolio/dokumen yang tidak masuk

dalam Format B1.1/Format B1.2 atau Format B2.1/Format B2.2 dan/atau

tidak dilengkapi dengan Format A1.1/Format A1.2 yang telah disahkan

LPMP dan dinas pendidikan Kab/Kota, maka tidak dinilai (dikembalikan ke

dinas pendidikan kab/kota atau provinsi).

1 BA-PF-2 disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi

(untuk guru SLB).

52


4) Pengecekan passphoto peserta dengan ketentuan yang ada1.

5) Pengecekan dilakukan bersama antara pihak PSG dan pihak dinas

pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk peserta

guru SLB).

6) Apabila berkas telah sesuai dengan ketentuan, maka BA-PF: 22

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika masih ada ketidaksesuaian

berkas dengan ketentuan, pihak PSG meminta klarifikasi kepada pihak

terkait.

k. Mencocokan kesesuaian dan ketersediaan asesor dengan

portofolio/dokumen yang ada. Apabila di Rayon LPTK tidak terdapat asesor

bidang studi/mata pelajaran yang relevan, perlu dilakukan kerja sama

dengan Rayon LPTK lain yang memiliki program studi yang relevan dengan

mata pelajaran guru.

l. Berdasarkan daftar asesor yang ber-NIA dari KSG/Ditjen Dikti dan daftar

peserta sertifikasi, PSG melakukan plotting asesor yang akan ditugasi untuk

menilai portofolio/memverifikasi dokumen pada Program Aplikasi Sertifikasi

Guru (ASG) dengan memperhatikan kewenangan asesor sesuai dengan

mapel/bidang studi guru. Satu portofolio/dokumen dinilai oleh 2 (dua) orang

asesor ber NIA yang relevan dengan kewenangannya3. Dalam satu hari,

asesor dibolehkan menilai/memverifikasi sebanyak-banyaknya 10

portofolio/dokumen. Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan

dalam pelaksanaan penilaian portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG

sebagai berikut

1 Pasphoto berwarna, enam bulan terakhir, bukan polaroid, ukuran 3 x 4 cm, setiap peserta sebanyak 4 lembar, dan di bagian belakang setiap pasphoto dituliskan identitas peserta (nama, nomor peserta, satminkal).

2 BA-PF: 2 disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi.

3 Penugasan berdasarkan daftar asesor yang ber-NIA dari Ditjen Dikti/KSG. Penentuan asesor portofolio dari peserta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, di samping mempertimbangkan relevansi dengan kompetensi rumpun bidang kepengawasannya juga perlu memperhatikan kemampuannya dalam menilaian kompetensi manajerial.

53


1) Portofolio/dokumen Guru Kelas MI/RA diases/diverifikasi oleh asesor

yang memiliki NIA Guru Kelas MI/RA dan berasal dari dosen PGMI di

Fakultas Tarbiyah STAIN/IAIN/UIN.

2) Dosen dari program studi nonkependidikan pada perguruan tinggi

penyelenggara sertifikasi guru dapat ditugasi sebagai asesor sepanjang

memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pedoman sertifikasi

guru.

3) Resource sharing dilakukan antar Rayon LPTK, diutamakan antar Rayon

LPTK terdekat. Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan

mengirimkan portofolio/dokomen/peserta PLPG ke Rayon LPTK yang

memiliki program studi relevan.

4) Apabila dalam satu Rayon LPTK dan PT Pendukung tidak memiliki prodi

yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, Rayon LPTK

dapat melakukan pelimpahan tugas dan wewenang dengan rayon LPTK

lain. Rambu-rambu pelimpahan tugas dan wewenang sertifikasi guru

sebagai berikut.

a) Pelimpahan tugas dan wewenang menyangkut pelaksanaan dan

pelaporan sertifikasi guru yang meliputi: (1) penilaian portofolio, (2)

verifikasi portofolio, (3) verifikasi dokumen, (4) pelaksanaan PLPG,

(5) penerbitan sertifikat pendidik, (6) pertanggungjawaban

penggunaan dana.

b) Databased peserta sertifikasi guru, pendanaan, dan

pertanggungjawabannya; dialihkan dari Rayon LPTK pemberi tugas

ke Rayon LPTK penerima tugas.

m. Mencetak daftar portofolio/dokumen tiap asesor dari program ASG (Format

D1) yang dilengkapi dengan nama Rayon LPTK, bidang studi/mata pelajaran

sertifikasi guru, jenjang pendidikan, dan nama asesor. Tiap format

maksimum memuat 10 (sepuluh) peserta.

54


n. Mengidentifikasikan dan melakukan pengemasan portofolio/dokumen tiap

asesor sesuai dengan Format D1 yang tercetak. Hal ini berarti satu kemasan

terdiri atas maksimal sepuluh bendel portofolio peserta1.

o. Mencetak daftar penilaian portofolio individual (Format D2.1), verifikasi

portofolio (Format D.3.1), dan verifikasi dokumen individual (Format

D4.1/Format D5.1) dari ASG yang telah dilengkapi dengan nama Rayon LPTK,

bidang studi/mata pelajaran sertifikasi guru, jenjang pendidikan, nama

peserta, nomor peserta, dan nama asesor; dan mencetak sesuai dengan

jumlah asesor.

p. Menyiapkan berita acara serah terima berkas dari PSG kepada asesor (BA-PF:

4).

q. Menyiapkan berita acara serah terima berkas dari asesor kepada PSG setelah

dinilai/diverifikasi (BA-PF: 5).

r. Menyiapkan berita acara pelaksanaan penilaian/verifikasi portofolio dan

verifikasi dokumen (BA-PF: 6) dan menggandakan sesuai kebutuhan.

s. Menyiapkan daftar hadir asesor (Lampiran 45).

t. Menyiapkan tanda pengenal asesor (Lampiran 46).

u. Membawa portofolio/dokumen tiap asesor yang telah dikemas2 ke tempat

penilaian portofolio/verifikasi dokumen, disertai dengan format sebagai

berikut.

1) Daftar portofolio/dokumentiap asesor (Format D1).

2) Mekanisme verifikasi portofolio.

3) Penilaian portofolio individual (Format D2.1) dan/atau verifikasi dokumen

individual (Format D4.1/Format D5.1).

1 Jika bidang studi/mata pelajaran tertentu berjumlah 15 portofolio, pengikatan dapat dibuat menjadi dua bendel, yaitu satu bendel terdiri atas 10 portofolio dan bendel berikutnya adalah lima portofolio.

2 Dapat diikat dengan tali.

55


v. Mengadakan pertemuan teknis (technical meeting) persiapan penilaian

portofolio/verifikasi dokumen dengan para asesor dan instruktur dengan

menyertakan tim ahli dan divisi-divisi dalam PSG yang berkompeten sebagai

pemandu/nara sumber. Informasi yang diberikan antara lain sebagai berikut1.

1) Mekanisme penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikas dokumen,

dan PLPG secara umum, terutama tentang prinsip penilaian portofolio,

verifikasi dokumen individual secara konsinyasi, dan PLPG.

2) Mekanisme penilaian portofolio individual dan penentuan peserta dengan

rekomendasi: L, MA, MPLPG, K, dan D.

3) Mekanisme verifikasi dokumen individual dan penentuan peserta dengan

rekomendasi: MP, K, dan TMP.

4) Pengecekan kesesuaian peserta dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

5) Mekanisme entri data data hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen

individual oleh asesor yang bersangkutan.

6) Mekanisme verifikasi skor yang berbeda antara dua asesor penilai

portofolio2/verifikasi dokumen yang sama.

7) Mekanisme entri data perbaikan skor setelah dilakukan verifikasi antar

dua asesor penilai portofolio yang sama.

8) Mekanisme penandatanganan berita acara serah terima berkas dari PSG

kepada asesor.

9) Mekanisme penandatanganan berita acara serah terima berkas dari

asesor kepada PSG setelah proses penilaian portofolio/pemeriksaan

berkas telah selesai.

10) Kode etik asesor dan instruktur PLPG (Lampiran 47).

1 Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang

ada. 2 Di luar batas toleransi.

56


11) Informasi lain yang dianggap perlu.

w. Melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang

memilih langsung PLPG.

C. Mutasi Peserta Sertifikasi Guru

Apabila Rayon LPTK termasuk PT pendukungnya tidak memiliki program

studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi, maka Rayon

LPTK dapat melakukan mutasi peserta sertifikasi. Mekanisme mutasi tersebut

sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi mapel/bidang studi guru yang tidak relevan dengan

program studi yang terdapat di Rayon LPTK melalui ASG.

b. Mencocokkan mapel/bidang studi guru dengan daftar prodi yang ada di

Rayon LPTK lain melalui ASG (Lampiran 9).

c. Melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK lain yang memiliki prodi yang

relevan dengan mapel/bidang studi guru berpedoman pada Lampiran 9.

d. Rayon LPTK melaporkan data guru dan/atau asesor/instruktur beserta Rayon

LPTK tujuan ke KSG untuk memperoleh persetujuan.

e. Melakukan pemindahan tugas pelaksanaan sertifikasi (Pola PF, PSPL, atau

PLPG) ke Rayon LPTK tujuan yang memiliki prodi yang relevan dengan

mapel/bidang studi guru.

f. Mencetak Daftar Peserta Mutasi Antar Rayon LPTK dari ASG (Format B3).

g. Menginformasikan hasil mutasi kepada dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota, dilampiri dengan Format B3.

h. Membuat berita acara mutasi peserta sertifikasi guru antar Rayon LPTK (BA-

PF 9)

57


D. Sertifikat Pendidik

Pemberian sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus sertifikasi guru

dikeluarkan oleh Rayon LPTK dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 001/KSG-DIKTI/2010 tanggal 26 Maret 2010.

Ketentuan penulisan nomor sertifikat pendidik sebagai berikut.

1. Nomor Sertifikat Pendidik

Nomor sertifikat pendidik terdiri atas 12 digit yang mencerminkan beberapa

informasi sebagai berikut.

(1) Rayon perguruan tinggi (digit 1 dan 2)

(2) Tahun sertifikat (digit 3 dan 4)

(3) Bidang studi (digit 5,6, dan 7)

(4) Kementerian (digit 8)

(5) Nomor urut sertifikat (digit 9, 10, 11, dan 12)

Formulasi Nomor Sertifikat Pendidik adalah sebagai berikut.

1 2 3 4 10 9 8 7 6 5

Tahun Sertifikat

Rayon LPTK

Bidang Studi

11 12

Nomor Urut

Kementerian

58


2. Ketentuan Pemberian Nomor

a. Rayon perguruan tinggi, digit 1 dan 2 terdiri dari 2 angka, sebagai

identitas perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang

mengeluarkan sertifikat pendidik. Kode rayon perguruan tinggi sesuai

dengan nomor urut rayon sebagaimana tercantum pada Lampiran SK

Mendiknas Nomor: 057/O/2007.

Misalnya:

Nomor rayon untuk Universitas Negeri Medan adalah 02

b. Tahun sertifikat, digit 3 dan 4 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas tahun

dikeluarkannya sertifikat pendidik.

Misalnya:

Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2007 diberi kode tahun “07”

c. Bidang studi, digit 5,6, dan 7 terdiri dari 3 angka, sebagai identitas bidang

studi yang diampu oleh guru peserta sertifikasi. Kode bidang studi

menggunakan kode yang telah ditentukan dalam buku pedoman

sertifikasi guru.

Misalnya:

Guru bidang studi matematika diberi kode “094”

d. Kementerian, digit 8 menunjukkan identitas kementerian yang

bertanggung jawab terhadap guru yang disertifikasi.

Misalnya:

Kementerian Pendidikan Nasional diberi kode 1

Kementerian Agama diberi kode 2

Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi kode 3

e. Nomor urut sertifikat, digit 9, 10, 11, dan 12 terdiri dari 5 angka, sebagai

identitas nomor urut sertifikat pendidik. Ketentuan pemberian nomor

59


urut sertifikat ini dimulai dari nomor “00001” sampai dengan jumlah

peserta yang disertifikasi.

Misalnya:

Universitas Negeri Medan memiliki kuota 11.539, nomor urut sertifikat

dimulai dari “00001” sampai dengan “11539”. Nomor urut sertifikat ini

setiap tahun dimulai dari nomor “00001” lagi.

f. Contoh:

Universitas Negeri Medan tahun 2007 mengeluarkan sertifikat pendidik

bagi peserta sertifikasi guru bidang studi matematika yang berada di

bawah tanggung jawab kementerian pendidikan nasional dan diberi

nomor urut pertama, maka penulisan nomor sertifikatnya sebagai berikut:

Nomor: 020709410001

E. Pengadministraian Portofolio, Dokumen, dan Hasil Penilaian

Berkas portofolio dan dokumen peserta sertifikasi guru dikelola dengan

baik agar jika ingin dipergunakan kembali dapat dengan mudah ditemukan. Untuk

itu PSG melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan portofolio yang terdapat berkas asli (komponen 2 dan

8) untuk memudahkan proses pengambilan portofolio oleh dinas pendidikan

kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (untuk guru SLB).

2. Memberikan layanan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas

pendidikan provinsi dalam proses pengambilan bendel pertama portofolio

yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8, minimal 2 minggu

setelah pengumuman kelulusan1. Jika dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan,

1 Atau sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Rayon LPTK.

60


portofolio tersebut tidak diambil, maka di luar tanggung jawab Rayon LPTK.

Penyerahan dokumen dilengkapi dengan bukti serah terima secara tertulis1.

3. Mengadministrasikan portofolio (bendel ke-2) setelah selesai dinilai oleh

asesor sebagai arsip.

4. mengadministrasikan hasil penilaian individual (sebelum kesepakatan dan

mungkin ada perbaikan skor) sebagai arsip.

F. Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Rayon LPTK membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan

kepada KSG/BPSDMP & PMPdengan sistematika, substansi, waktu pelaporan yang

ditetapkan oleh KSG/ BPSDMP & PMP.

G. Penyimpangan dan Sanksi

Rayon LPTK bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus

sertifikasi memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Jika pada saat

sertifikasi dan atau di kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan

pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan (oleh guru, dinas pendidikan

kabupaten/kota, asesor, atau PSG), Rayon LPTK menindaklanjutinya dengan

melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat

pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib

mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi

tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima

(Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 63, Ayat 5).

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi/Ketua Konsorsium

Sertifikasi Guru Nomor 1876/D/T/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Rayon LPTK LPTK

1 Bukti serah terima dibuat PSG Rayon LPTK.

61


tidak dibenarkan melakukan pemungutan dana dari guru peserta sertifikasi untuk

tujuan apapun, termasuk acara pemberian sertifikat pendidik.

H. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011

Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 terdapat

pada Lampiran 48.

62


BAB V

TEKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO, VERIFIKASI PORTOFOLIO,

VERIFIKASI DOKUMEN, DAN PLPG

Kegiatan pelaksanan verifikasi dokumen, penilaian portofolio, verifikasi

portofolio, dan PLPG tertera pada Gambar 4 sebagai berikut.

Gambar 4 Kegiatan Pelaksanan Penilaian Portofolio, Verifikasi Dokumen, dan

PLPG

A. Teknis Pelaksanaan Verifikasi Dokumen pada Pola PSPL

1. Persiapan

a. Menerima dokumen dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,

masing-masing peserta 2 (dua) rangkap.

b. Mengecek kelengkapan dokumen yang diterima dari Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota.

63


1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya

golongan IV/b.

a) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2

dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by

research).

(1) Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan

tinggi yang mengeluarkan,

(2) ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis

wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan

(3) ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan

akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang

dilegalisasi oleh atasan langsung1.

b) Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas

belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan

langsung.

c) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah

dilegalisasi oleh atasan langsung.

d) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir

yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

e) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau

dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.

f) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan


1 Dalam kasus tertentu jika seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, fotokopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

64


g) Passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna,

bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap


2) Guru yang sudah memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, atau

yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

a) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi.

(1) ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan

tinggi yang mengeluarkan,

(2) ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis,

dan

(3) ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan

akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang

dilegalisasi oleh atasan.

(4) Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan

ijazah.

b) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi

oleh atasan.

c) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir

yang telah dilegalisasi oleh atasan.

d) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau

dinas provinsi khusus untuk guru PLB.

e) Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan


f) Passphoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna,

bukan polaroid, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap


c. Memilah dan mengelompokkan dokumen berdasarkan bidang studi

d. Melakukan penyegaran asesor.

65


e. Mengidentifikasi kebutuhan asesor

f. Mempersiapkan format-format penilaian

2. Pelaksanaan

a. Mengundang asesor dan menyerahkan dokumen yang telah

diikat/dikemas kepada asesor disertai dengan berkas sebagai berikut.

1) Daftar berkas tiap asesor (Format D1).

2) Format verifikasi dokumen individual (Format D4.1/Format D5.1)

dalam keadaan kosong/belum ada hasil pemeriksaan.

Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas dari

PSG kepada asesor (BA-PF: 4).

b. Mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas

verifikasi dokumen.

c. Mengecek apakah isian data pada Format D1 (cetakan ASG) sudah sesuai

dengan dokumen atau belum.

1) Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung melaksanakan tugas

verifikasi dokumen.

2) Jika belum sesuai, maka PSG meminta kepada asesor menghubungi

PSG untuk klarifikasi data.

d. Asesor melakukan verifikasi dokumen secara profesional, independen,

objektif, dan jujur; sesuai dengan rambu-rambu verifikasi dokumen pada

Buku 3. Verifikasi dokumen menyangkut aspek:

1) kelengkapan,

2) keabsahan,

3) kebenaran dokumen, dan

4) relevansi ijazah S-2/S-3 dengan bidang studi/mapel/rumpun bidang

studi/mapel/bidang keahlian/bidang kepengawasan.

Khusus untuk guru dalam jabatan yang telah mencapai serendah-

rendahnya golongan IV/c diverifikasi aspek kebenaran dan keabsahan SK

66


pangkat/ golongan dan surat rekomendasi dari dinas pendidikan

kabupaten/kota.

e. Asesor memastikan bahwa peserta telah memenuhi persyaratan

sebagaimana tertera pada pada Buku 1.

f. Asesor memberikan rekomendasi yang dituangkan pada pada Format

D4.1/Format D5.1 dan Format D4.1/D5.1. untuk dokumen sebagai

berikut

a) Ijazah

Katagori Kriteria

Keabsahan

Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi ijazah yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel.

Klarifikasi (K) apabila legalisasi foto kopi ijazah tidak lengkap (kurang tanda tangan atau kurang stempel) atau didragukan (ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang).

Kebenaran

Memenuhi persyaratan (MP) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi memenuhi kriteria kewajaran serta kebenaran fisik dokumen tidak diragukan.

Klarifikasi (K) apabila masa studi, proses studi termasuk jarak tempat tugas peserta dengan tempat studi tidak memenuhi kriteria kewajaran atau kebenaran fisik dokumen diragukan.

Relevansi

Memenuhi persyaratan (MP) apabila: (1) berasal dari program studi kependidikan bidang studi atau diakui serumpun dalam bidang kependidikannya; (2) berasal dari program studi non-kependidikan yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu(penjelasan relevansi rumpun mata pelajaran/bidang keahlian dapat dilihat pada Rambu-rambu yang termuat dalam Lampiran Buku 3).

67


Katagori Kriteria

Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila berasal dari program studi non-kependidikan yang tidak relevan dengan mata pelajaran atau tidak serumpundengan mata pelajaran/bidang keahlian yang diampu.

b) SK Mengajar

Katagori Kriteria

Keabsahan

Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan dan stempel basah (asli).

Klarifikasi (K) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang.

Kebenaran

Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK mengajar yang dilampirkan merupakan SK terbaru yang diterbitkan oleh sekolah satminkal dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang yang menjabat pada kurun waktu tersebut.

Klarifikasi (K) apabila sekolah yang mengeluarkan SK bukan sekolah satminkal, tahun terbit SK tidak wajar, dan pejabat yang menandatangani SK bukan kepala sekolah yang menjabat pada tahun terbit sekolah tersebut.

c) SK Golongan Kepangkatan

Katagori Kriteria

Keabsahan

Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan telah dilegalisasi oleh yang berwenang dengan tanda tangan basah dan distempel.

68


Katagori Kriteria

Klarifikasi (K) apabila apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan tidak dilegalisasi atau dilegalisasi oleh pejabat yang tidak berwenang

Kebenaran

Memenuhi persyaratan (MP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang sah, dan dibubuhi stempel.

Tidak memenuhi persyaratan (TMP) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan yang dilampirkan belum mencapai IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau belum mencapai IV/c.

Klarifikasi (K) apabila foto kopi SK golongan kepangkatan IV/b bagi guru yang berkualifikasi S2/S3 atau IV/c yang dilampirkan diragukan keaslian/kebenarannya.

d) Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota

Katagori Kriteria

Keabsahan

Memenuhi persyaratan (MP) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama asli.

Klarifikasi (K) apabila Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas yang dilampirkan pada dokumen bendel pertama atau bendel kedua tidak asli.

Kebenaran

Memenuhi persyaratan (MP) apabila surat rekomendasi yang dilampirkan dikeluarkan oleh dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas, ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda tangan dan stempel basah (asli).

Klarifikasi (K) apabila yang mengeluarkan surat rekomendasi bukan dinas pendidikan kab/kota tempat guru bertugas atau surat tersebut tidak ditandatangani

69


Katagori Kriteria

oleh kepala dinas/pejabat yang ditunjuk atau bukan tanda tangan basah atau tidak distempel.

3. Pelaporan

a. Rekomendasi akhir hasil verifikasi dokumen berpedoman pada tabel berikut ini.

No. Kemungkinan Hasil Verifikasi Tiap

Komponnen Hasil Verifikasi

1 Semua MP MP

2 Semua TMP TMP

3 Semua K K

4 MP dan TMP TMP

5 MP dan K K

6 TMP + K K

1) Asesor melakukan entri data hasil verifikasi dokumen pada ASG.

2) Asesor mengembalikan berkas sebagai berikut.

a) Dokumen yang jumlahnya sama dengan isian di Format D1.

b) Verifikasi dokumen individual (Format D4.1/Format D5.1) dalam

keadaan sudah diisi hasil pemeriksaan dan

ditandatangani/dituliskan nama terang asesor.

Penyerahan berkas disertai dengan berita acara serah terima berkas

dari asesor kepada PSG (BA-PF: 5).

3) Mencetak hasil verifikasi dokumen gabungan (Format D4.2/Format

D5.2) dari ASG dan melakukan pengecekan hasil verifikasi dokumen

gabungan tersebut. Apabila hasil verifikasi dokumen antar dua asesor

memberikan hasil yang sama (MP/TMP/K/D), PSG meminta kepada

kedua asesor untuk menandatangani format hasil verifikasi dokumen

70


gabungan (Format D4.2/Format D5.2) dan mengarsipkan format

tersebut secara sistematis.

4) Apabila hasil verifikasi dokumen, kedua asesor memberikan

rekomendasi yang berbeda, maka:

a) PSG meminta agar asesor tersebut memeriksa kembali dokumen

peserta dan melakukan re-entri atas hasil pemeriksaan ulang

tersebut, serta mencetak kembali Format D4.2/Format D5.2.

b) PSG meminta kepada kedua asesor untuk menandatangani

format hasil verifikasi dokumen gabungan (Format D4.2/Format

D5.2) dan mengarsipkan format tersebut secara sistematis.

c) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua asesor maka PSG

menugasi asesor ketiga dan meminta untuk memberikan

justifikasi hasil verifikasi dokumen kedua asesor sebelumnya.

5) Mencetak daftar hasil verifikasi dokumen (Format D7.1) dari ASG.

6) Berdasarkan daftar hasil verifikasi dokumen (Format D7.1), rapat PSG

memutuskan peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam 4 (empat)

kategori sebagai berikut.

a) Memenuhi Persyaratan (MP).

b) Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP).

c) Klarifikasi (K).

d) Diskualifikasi (D).

b. Peserta yang portofolio/dokumennya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK,

harus mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK.

c. Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria

penetapan peserta dan/atau terbukti melakukan pemalsuan portofolio/

dokumen diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau

dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB untuk memperoleh

pembinaan/peningkatan kompetensi.

71


d. Menindaklanjuti peserta yang berstatus K dengan kegiatan sebagai

berikut.

1) Melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/

kabupaten/kota. Aspek yang dikoordinasikan, antara lain sebagai

berikut.

(1) Jenis berkas yang perlu diklarifikasi.

(2) Jadwal pengumpulan kembali berkas yang telah disiapkan

peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi.

(3) Mekanisme proses klasifikasi bagi peserta yang berstatus K.

2) Menerima kelengkapan berkas dari dinas pendidikan provinsi/

kabupaten/kota dan menyatukan berkas tersebut dengan dokumen

terkait.

e. Mengundang asesor terkait untuk melaksanakan verifikasi ulang dokumen

yang telah dilengkapi kekurangannya dan melakukan re-entri data hasil

verifikasi dokumen pada ASG.

f. PSG mengadakan rapat penentuan hasil akhir verifikasi dokumen.

1) Menetapkan peserta yang berstatus MP sebagai peserta yang

kompeten dan layak memperoleh sertifikat pendidik.

2) Menetapkan peserta yang berstatus TMP sebagai peserta yang tidak

kompeten dan meng-input menjadi peserta pola PLPG melalui ASG.

3) Menetapkan peserta yang berstatus D sebagai peserta yang harus

dikembalikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

g. PSG mengkomunikasikan peserta dengan status TMP kepada dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk diteruskan kepada yang

bersangkutan agar menyiapkan berkas PLPG.

h. PSG mengkomunikasikan kepada dinas pendidikan provinsi/

kabupaten/kota jadwal pengumpulan berkas PLPG.

i. Ketua Rayon LPTK menerbitkan Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK

tentang hasil verifikasi dokumen.

72


j. Ketua Rayon LPTK melaporkan hasil verifikasi dokumen kepada KSG

melalui Website KSG dengandan Format D7.2.

k. Rayon LPTK mengumumkan hasil verifikasi dokumen kepada peserta

sertifikasi.

l. Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru

yang telah lulus sertifikasi melalui verifikasi dokumen. Penyerahan

sertifikasi dapat dilakukan langsung atau melalui dinas pendidikan


m. Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil verifikasi dokumen kepada

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPMP.

B. Teknis Tahapan Pelaksanaan Penilaian Portofolio

1. Tes Awal online

a. Persiapan

PSG Rayon LPTK melakukan hal sebagai berikut.

1) Menyiapkan komputer yang terhubung dengan internet dan

perangkatnya.

2) Memasukkan data nama dan NIP pejabat yang akan menandatangani

bukti hasil tes dan lokasi tes (digunakan untuk pencetakan hasil tes).

3) Mendaftarkan IP Address lokasi ICT Center yang akan digunakan

untuk tes.

4) Menyiapkan ATK yang diperlukan (kertas buram dan pensil).

5) Menentukan jadwal pelaksanaan tes awal online.

6) Menyiapkan daftar hadir peserta tes awal online.

7) menyiapkan berita acara pelaksanaan tes awal online (BA-PF-1)

b. Pelaksanaan Tes Awal online

Rayon LPTK melakukan hal sebagai berikut.

73


1) Mengundang peserta tes awal online melalui dinas pendidikan

provinsi/kabupaen/kota sesuai jadwal dengan membawa identitas

diri yang diperlukan.

2) Memeriksa kesesuaian data peserta dengan cetakan Format A1,

identitas diri (KTP/SIM/Paspor), dan Surat pengantar dari Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota.

3) Apabila bidang studi guru tidak sesuai dengan cetakan Format A1

peserta tersebut ditunda tes awanya untuk konfirmasi dengan LPMP.

4) Memberi pelatihan/simulasi pengerjaan soal pada Website

https://ksg.dikti.go.id/test_awal/simulasi.html.

5) Memberikan kesempatan peserta untuk mengerjakan tes sesuai

dengan waktu tes yang ditentukan.

6) Mengawasi proses tes.

7) Memberi bantuan teknis pada pelaksanaan tes.

8) Mencetak hasil tes peserta (Format C1 di Paduan tes Awal online).

9) Mencetak daftar peserta tes awal sertifikasi guru pola PF status

Lulus/Tidak Lulus (Format C2/Format D6.1 di Paduan tes Awal

online).

10) Membuat berita acara pelaksanaan tes awal online (BA-PF-1).

2. Pelaksanaan Penilaian Portofolio

a. Mengundang asesor dan menyerahkan portofolio yang telah

diikat/dikemas kepada asesor disertai dengan berkas sebagai berikut.

1) Daftar berkas tiap asesor (Format D1).

2) Format penilaian portofolio individual (Format D2.1) dalam keadaan

kosong/belum ada skor.

3) Format penilaian RPP, RPBK, RKA, RKM, Laporan Pelaksanaan

Kepengawasan, dan format lain yang diperlukan.

74



PSG kepada asesor (BA-PF: 4).

b. Mengalokasikan waktu kepada asesor untuk melaksanakan tugas

penilaian portofolio.

c. Menugasi asesor untuk melakukan hal sebagai berikut.

a) Mengecek apakah isian data pada Format D1(cetakanASG) sudah

sesuai dengan portofolio atau belum.

b) Jika sudah sesuai, maka asesor dapat langsung melaksanakan tugas

penilaian terhadap portofolio guru.

c) Jika belum sesuai, maka PSG meminta kepada asesor menghubungi

PSG untuk klarifikasi data.

d. Menugasi asesor untuk melakukan penilaian portofolio secara

profesional, independen, objektif, dan jujur; sesuai dengan rubrik

portofolio1 pada Buku 3.

e. Berdasarkan hasil penilaian portofolio individual, PSG meminta kepada

asesor untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut.

a) Mengikuti Verifikasi Portofolio (MVP)

Peserta yang dinyatakan MVP apabila mendapatkan skor penilaian

portofolio sama dengan atau di atas skor ≥750 dan memenuhi

ketentuan unsur A, B, dan C komponen portofolio di Buku 3.

b) Melengkapi Administrasi (MA)

1 Verifikasi dokumen menyangkut aspek: (1) kelengkapan, (2) keabsahan, (3) kebenaran

dokumen, dan (4) relevansi ijazah S-2/S-3dengan bidang studi/mapel/rumpun bidang studi/mapel/bidang keahlian/bidang kepengawasan. Khusus untuk guru dalam jabatan yang telah mencapai serendah-rendahnya golongan IV/c diverifikasi kebenaran, keabsahan SK pangkat/ golongan, dan surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

75


Peserta yang dinyatakan berstatus Melengkapi Administrasi (MA)

apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai passing grade,

tetapi masih ada kekurangan administrasi.

c) Mengikuti PLPG (MPLPG)

Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai

passing grade harus mengikuti PLPG.

d) Diskualifikasi (D)

Peserta sertifikasi dinyatakan berstatus D apabila:

(1) tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta,

(2) terbukti melakukan pemalsuan portofolio1,

(3) terbukti melakukan pemalsuan masa kerja,

(4) berusia 60 tahun pada tanggal 31 Desember 2012.

(5) terbukti melakukan usaha penyuapan.

Portofolio peserta akan dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi dan

dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi

(untuk guru SLB). Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat

digantikan oleh peserta lain.

f. Di samping memberikan rekomendasi seperti di atas, PSG meminta

kepada asesor untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi

persyaratan sebagaimana tertera pada Buku 1.

g. Jika proses penilaian portofolio sudah selesai atau ketika sedang berjalan,

PSG memfasilitsi asesor untuk dapat melakukan entri data hasil penilaian

pada Format D2.1dalam ASG.

1 Dapat salah satu berkas atau seluruh portofolio dan/atau melakukan flagiarisme.

76


h. Jika asesor sudah selesai melakukan penilaian portofolio, PSG meminta

kepada asesor untuk mengembalikan berkas sebagai berikut.

a) Portofolio yang jumlahnya sama dengan isian diFormat D1.

b) Hasil penilaian portofolioindividual (Format D2.1) dalam sudah diisi

skor dan ditandatangani/dituliskan nama terang asesor.


asesor kepada PSG (BA-PF: 5).

i. PSG memfasilitasi asesor melakukan entri data hasil penilaian portofolio

dokumen (Format D2.1) dalam ASG.

j. Mencetak hasil penilaian portofolio gabungan (Format D2.2 dari ASG dan

melakukan pengecekan hasil penilaian portofolio gabungan tersebut. Skor

gabungan merupakan rata-rata dari hasil penilaian portofolio.

k. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian antar dua asesor (asesor

pertama mencapai passing grade dan asesor kedua tidak mencapai

passing grade, atau sebaliknya), maka dilakukan penyelarasan.

a) PSG memberikan kembali Format D2.2 kepada kedua asesor untuk

dilakukan penyelarasan. Dua asesor harus melakukan penyelarasan

hasil penilaian portofolio1 untuk mencapai kesepakatan.

b) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar dua asesor maka PSG

menugasi asesor ketiga dan meminta untuk memberikan justifikasi

hasil penilaian portofolio kedua asesor sebelumnya.

l. Asesor melakukan re-entri data setelah dua asesor mencapai kesepakatan

objektif dan perbedaan tiap unsur tidak lebih dari ketentuan skor di atas

dan PSG mencetak kembali hasil penilaian portofolio gabungan (Format

D2.2).

1 Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kembali portofolio terkait (tidak boleh hanya

kompromi skor dari Format C1.1).

77


m. PSG meminta kepada kedua asesor untuk menandatangani format hasil

penilaian portofolio gabungan (Format D2.2) dan mengarsipkan Format

D2.2 secara sistematis.

n. Berdasarkan data pada Format D2.2, PSG mengadakan rapat untuk

menentukan status peserta (MVP, MA, MPLPG, D).

o. PSG meng-input data peserta dengan status MVP untuk proses verifikasi

portofolio dan peserta dengan status MPLPG menjadi peserta sertifikasi

guru pola PLPG.

p. PSG mengkomunikasikan hasil penilaian portofolio kepada dinas

pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

a) Peserta dengan status MVP untuk menyiapkan diri untuk mengikuti

proses verifikasi portofolio.

b) Peserta dengan status MA untuk menyiapkan kelengapan administrasi.

c) Peserta dengan status MPLPG untuk menyiapkan berkas PLPG.

q. PSG mengkomunikasikan kepada dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota jadwal verifikasi portofolio, pengumpulan

kelengkapan administrasi, dan pengumpulan berkas PLPG.

3. Pelaksanaan Verifikasi Portofolio

a. PSG melaksanakan proses verifikasi portofolio bagi peserta sertifikasi pola

PF yang berstatus MVP dan MA. Mekanisme verifikasi portofolio dan

komponen PF yang diverifikasi sebagai berikut.

1) Verifikasi portofolio dilakukan bagi peserta yang memiliki skor

penilaian portofolio mencapai passing grade. Verifikasi portofolio

dimaksudkan untuk menguji atau meyakinkan bahwa berkas

portofolio yang dikumpulkan adalah hasil karya atau prestasi guru

yang bersangkutan. Rambu-rambu verifikasi portofolio sebagai

berikut.

78


a) Verifikasi dilaksanakan dengan cara mengundang peserta ke

Rayon LPTK penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan

bukti fisik yang telah dikumpulkan.

b) Verifikasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian

bukti fisik yang dipandang perlu, sesuai dengan rekaman/catatan

asesor yang dibuat pada saat melalukan penilaian.

c) Verifikasi dilakukan oleh dua orang asesor yang menilai portofolio

dari guru yang diverifikasi.

d) Teknik verifikasi dilakukan dengan meminta klarifikasi atau

penjelasan atas bukti fisik tertentu untuk

mempertanggungjawabkan bahwa bukti fisik tersebut merupakan

karya atau prestasi guru yang bersangkutan.

e) Sekurang-kurangnya guru harus memiliki satu bukti fisik

(sertifikat/piagam/surat keputusan) pada komponen 6 atau

komponen 7 yang membuktikan bahwa guru tersebut berprestasi

dalam bidang akademik dan/atau karya pengambangan profesi

yang mendapat pengakuan dari lembaga yang kredibel, minimal

tingkat kabupaten/kota.

f) Khusus untuk komponen perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran (komponen 4), verifikasi dilakukan untuk

mepertanggungjawabkan RPP yang dibuat dan jika diperlukan

asesor dapat meminta peserta untuk praktik pembelajaran di

hadapan asesor.

2) Teknis pelaksanaan verifikasi portofolio sebagai berikut.

a) PSG Rayon LPTK menentukan tempat dan menyiapkan jadwal,

petugas, dan asesor pelaksana verifikasi berkas PF.

b) PSG Rayon LPTK mengundang peserta sertifikasi pola PF yang

berstatus MVP dan MA melalui dinas pendidikan

79


provinsi/kabupaten/kota dan/atau Website PSG sesuai jadwal

yang telah ditentukan

c) PSG mengundang asesor yang menilai portofolio untuk

melaksanakan proses verifikasi berkas PF.

d) Menugasi asesor untuk memberikan contreng pada format hasil

Verifikasi Portofolio (Format D3.1) dan memberikan rekomendasi

sebagai berikut.

(1) Lulus Verifikasi Portofolio (LVP), apabila sepuluh komponen

dapat dipertanggung jawabkan.

(2) MPLPG, apabila ada salah satu atau lebih di antar seluluh

komponen portofolio tidak bisa dipertanggungjawabkan.

(3) Diskualifikasi (D), apabila ada salah satu dari berkas portofolio

dipalsukan.

e) Asesor meng-entri data hasil verifikasi berkas PF melalui ASG.

f) PSG mencetak Hasil Verifikasi Portofolio Gabungan (Format

D3.2).

(1) PSG meminta asesor untuk menandatangani Format D3.2,

apabila kedua asesor memberikan contreng yang sama, maka

(2) PSG meminta klarifikasi kepada asesor apabila kedua asesor

memberikan contreng yang tidak sama.

g) Apabila proses verifikasi portofolio telah selesai, PSG mencetak

Daftar Hasil Verifikasi Portofolio (Format D6.1) melakukan rapat

untuk menentukan status kelulusan peserta.

b. PSG mengadakan rapat penentuan hasil verifikasi portofolio.

1) Menetapkan peserta yang berstatus Lulus Verifikasi Portofolio (LVP)

sebagai peserta yang berkompeten dan berhak memperoleh sertifikat

pendidik.

2) Menetapkan peserta yang berstatus MPLPG sebagai peserta yang

harus mengikuti sertifikasi pola PLPG.

80


3) Menetapkan peserta yang berstatus Diskualifikasi (D) dan

mengembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk

dilakukan pembinaan.

c. Meng-entri database peserta dengan status MPLPG sebagai peserta


d. Ketua Rayon LPTK menginformasikan kepada dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota peserta yang berstatus MPLPG untuk diteruskan

kepada guru.

e. Ketua Rayon LPTK menerbitkan Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK

tentang hasil sertifikasi guru pola PF.

f. Ketua Rayon LPTK melaporkan hasil sertifikasi guru pola PF kepada KSG

melalui Website dengan Format D6.2.

g. Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi guru pola PF kepada peserta

sertifikasi.

h. Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru

yang telah lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio. Penyerahan

sertifikasi dapat dilakukan langsung atau dalam kondisi tertentu

penyerahan sertifikat pendididik tersebut dapat melalui dinas pendidikan


i. Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil penilaian portofolio kepada

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPMP.

C. Teknis Pelaksanaan PLPG

PSG Rayon LPTK melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan PLPG

sebagai berikut1.

1 Merujuk Buku 4

81


1. Persiapan

a. PSG merencanakan pelaksanaan PLPG bagi peserta PLPG.

b. Mengembangkan perangkat pembelajaran (modul/bahan ajar).

c. Menyiapkan media pembelajaran dan sumber belajar yang diperlukan.

d. Menyiapkan lokasi tempat PLPG dan prasarana pembelajaran yang

diperlukan, termasuk pelaksanaan workshop.

e. Menyiapkan perangkat dan pelaksana uji kompetensi sesuai dengan

rambu-rambu ujian PLPG yang tertuang dalam Buku 4 sertifikasi Guru

2011 (Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG) dan sebagian uji kompetensi

yang dikordinasikan KSG.

f. Mengidentifikasikan peserta PLPG dari database ASG sebagi berikut.

1) Guru yang memilih sertifikasi pola PLPG (data pada Format

B1.3/Format B2.3).

2) Peserta sertifikasi pola PF yang berstatus tidak lulus tes awal (data

pada Format C3).

3) Peserta sertifikasi pola PF tidak lulus penilaian portofolio (status

MPLPG).

4) Peserta sertifikasi pola PF tidak lulus verifikasi berkas portofolio (status

TLVP)

5) Peserta sertifikasi pola PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi

persyaratan (status TMP).

6) Peserta sertifikasi luncuran tahun 2010 yang memenuhi persyaratan.

g. Melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta

yang memilih PLPG secara langsung.

82


1) Pengecekan menggunakan Format Pengecekan Kelengkapan Berkas

Dan Persyaratan Peserta Yang Memilih PLPG secara Langsung

(Format D8.3).

2) Berkas yang di cek sebagai berikut.

a) Kelengkapan berkas

(1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan.

(2) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi

yang menerbitkan ijazah.

(3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (SK pertama s.d SK

terakhir) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat

terkait.

(4) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang telah

dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait.

(5) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (khusus PNS) yang

telah dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait.

Apabila berkas tidak lengkap (salah satu berkas tidak ada/tidak

lengkap), dinyatakan diskualifikasi.

b) Kesesuain berkas PLPG dengan data pada Format A1

(1) Kualifikasi Akademik

(2) Masa Kerja

(3) Usia

(4) Golongan

Persyaratan masa kerja, usia, dan golongan peserta yang

tercantum dalam Format A1 harus sesuai dengan bukti fisik

(dilihat di berkas). Jika tidak sesuai maka peserta dinyatakan

83


diskualifikasi atau ditunda keikutsertaan dalam sertifikasi guru

tahun ini.

h. Berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan

peserta yang memilih PLPG secara langsung, PSG memberikan status

sebagai berikut.

LPLPG : Lanjut menjadi peserta PLPG.

D/1 : Diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peserta.

D/2 : Diskualifikasi karena berkas tidak lengkap (salah satu berkas

dari sub A tidak ada/tidak lengkap).

D/3 : Diskualifikasi karena masa kerja dan usia pada Format A1

lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas) 6 bulan atau lebih.

D/4 : Diskualifikasi karena golongan pada Format A1 lebih tinggi

satu tingkat daripada bukti fisik (berkas).

i. Mengadakan rapat PSG untuk menetapkan status peserta berdasarkan

hasil pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan peserta yang

memilih PLPG secara langsung.

j. Membuat berita acara hasil pengecekan kelengkapan berkas dan

persyaratan peserta yang memilih PLPG secara langsung, PSG

memberikan status sebagai berikut (BA-PF 7 dan lampirannya).

k. Mengidentifikasikan dan menetapkan instruktur PLPG sesuai dengan

kriteria sebagai berikut.

1) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon

LPTK Penyelenggara Sertifikasi dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di

wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Bila Rayon LPTK tidak

84


mempunyai bidang studi yang relevan maka dapat meminta bantuan

rayon lain.

2) Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik,

serta sanggup melaksanakan tugas.

3) Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1

kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan

dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur

dapat berkualifikasi S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan

memiliki Akta V atau sertifikat Applied Approach.

4) Instruktur yang berstatus dosen LPTK harus memiliki pengalaman

mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun,

khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki

pengalaman menjadi konselor. Instruktur yang berasal dari

LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi

Widyaiswarasekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar

belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.

5) Instruktur PLPG harus memiliki NIA yang relevan dengan bidang

tugas yang diampu.

6) Instruktur PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas

diutamakan yang memiliki kompetensi kepengawasan dan sudah

memiliki NIA untuk bidang kepengawasan.

7) Apabila Rayon LPTK tidak memiliki prodi yang relevan dengan mata

pelajaran guru yang disertifikasi, dapat melakukan rekrutmen

instruktur dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi

pendukung (PT Pendukung) yang memiliki prodi yang relevan dengan

mata pelajaran tersebut. Kerjasama dapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut.

85


a) Rayon LPTK (Induk/Mitra) harus memiliki program studi yang

dapat memayungi program studi yang ada pada PT Pendukung

(Lampiran 8 dan Lampiran 9).

b) Dosen dari PT Pendukung yang akan ditugaskan sebagai

instruktur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

c) Penugasan dosen-dosen dari PT Pendukung yang memenuhi

syarat sebagai instruktur diawali dengan orientasi

penyelenggaraan sertifikasi guru oleh LPTK Induk.

d) Rekrutmen instruktur dari PT Pendukung dikoordinasikan oleh

Rayon LPTK.

8) Apabila dalam satu Rayon LPTK dan PT Pendukung tidak memiliki

prodi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi,

Rayon LPTK dapat melakukan pelimpahan tugas dan wewenang

dengan rayon LPTK lain untuk melaksanakan PLPG. Rambu-rambu

pelimpahan tugas dan wewenang sertifikasi guru sebagai berikut.

a) Pelimpahan tugas dan wewenang menyangkut pelaksanaan dan

pelaporan PLPG, penerbitan sertifikat pendidik, dan

pertanggungjawaban penggunaan dana.

b) Databased peserta PLPG guru, pendanaan, dan

pertanggungjawabannya; dialihkan dari Rayon LPTK pemberi

tugas ke Rayon LPTK penerima tugas.

l. Menyusun jadwal pelaksanaan PLPG.

m. Menyusun tatatertib PLPG.

n. Membuat dan mengirimkan surat pemanggilan peserta PLPG melalui

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan

a. Melaksanakan PLPG dengan taat azas sesuai dengan ketentuan pada Buku

4.

86


b. Melaksanakan uji kompetensi dengan salah satu komponennya

dikoordinasikan oleh KSG. Bagi peserta yang belum mencapai passing

gradediberikan kesempatan mengikuti satu kali ulang. Pelaksanaan PLPG

termasuk ujian ulang harus selesai pada tahun yang sedang berjalan.

c. Rayon LPTK mengadakan rapat untuk membahas hasil PLPG.

d. Rayon LPTK memmbuat berita acara pelaksanaan PLPG (BA-PF 8).

e. Rayon LPTK melaporkan hasil PLPG kepada KSG1 menggunakan Format

D8.2.

f. Rayon LPTK menerbitkan surat keputusan ketua rayon tentang hasil PLPG

dengan lampiran Format D8.2.

g. Rayon LPTK mengumumkan hasil PLPG.

h. Rayon LPTK menyerahkan tembusan hasil PLPG kepada dinas pendidikan

kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi (khusus guru SLB), dan LPMP.

i. Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru

yang telah lulus sertifikasi.

j. Pelaksanaan PLPG secara lengkap dapat dilihat pada Buku 4 (Rambu-

Rambu Pelaksanaan PLPG).

1

Laporan kepada KSG berupa Softcopy melalui ASG dan hardcopy dengan stempel basah.

87


BAB VI

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

A. Rasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008

tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu dalam

rangka menjamin kualitas guru perlu dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh

sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu pendidik yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru. Melalui sertifikasi diharapkan kinerja

guru meningkat yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

secara berkelanjutan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2), institusi

penyelenggara sertifikasi guru adalah perguruan tinggi yang memiliki program

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh

pemerintah. Penetapan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan

tenaga kependidikan (PTPTK/LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru

dilakukan dengan berbagai pertimbangan objektif menyangkut: (1) keberadaan

dan kualitas sumberdaya manusia, (2) kualitas proses pembelajaran sebagai

wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, (3) peringkat akreditasi BAN-PT,

(4) jumlah program studi kependidikan yang ada (S-1, S-2, dan S-3), (5) komitmen

perguruan tinggi dalam memberikan laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan

Evaluasi Diri (EPSBED) kepada Ditjen Dikti setiap akhir semester, dan (6)

ketaatazasan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan

dan perundangan yang ada.

Untuk standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru, dibentuk Konsorsium

Sertifikasi Guru (KSG). Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

88


Nomor 076/P/2011 Tahun 2011, keanggotaan KSG terdiri atas berbagai institusi

yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi guru, sebagai berikut.

1. Direktur Jenderal Pendidikan tinggi

2. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan.

3. Direktur Jenderal Pendidian Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kemenag

7. Rektor Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta

8. Rektor Universitas Negeri Padang

9. Rektor Universitas Negeri Jakarta

10. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

11. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

12. Rektor Universitas Negeri Malang

13. Rektor Universitas Negeri Surabaya

14. Rektor Universitas Negeri Makasar

15. Rektor IKIP PGRI Semarang

16. Dekan FKIP Universitas tanjung Pura

17. Dekan FKIP Universitas Pattimura

18. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto

19. Dekan FKIP Universitas Katolik Atmajaya Jakarta

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen.


Guru.


Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

89


4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 076/P/2011 Tahun

2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru.

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011

tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru

Dalam Jabatan.

C. Penetapan

1. Mendiknas menetapkan pembentukan konsorsium sertifikasi guru dengan

susunan keanggotaan: ketua, wakil ketua, dan anggota konsorsium.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas, ketua konsorsium sertifikasi guru

membentuk pelaksana harian yang dipimpin oleh ketua pelaksana harian.

3. Dalam melaksanakan tugas konsorsium sertifikasi guru dan pelaksana

harian dibantu sekretariat yang berkedudukan di direktorat jenderal

pendidikan tinggi.

4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pelaksana harian dibantu oleh

divisi penjaminan mutu, divisi data dan informasi, serta tim ad hoc yang

dibentuk sesuai kebutuhan.

5. Konsorsium sertifikasi guru menetapkan tata kerja dan program kerja

konsorsium berdasarkan keputusan Ketua.

D. Organisasi

Bagan struktur organisasi KSG disajikan pada Gambar 5 berikut ini.

90


Gambar 5 Bagan Organisasi Konsorsium Sertifikasi Guru

E. Deskripsi Tugas Unsur-Unsur KSG

1. Tugas Konsorsium Sertifikasi Guru

a. Merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru.

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru.

d. Melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi guru.

e. Melaksakan koordinasi dengan tim monitoring dan evaluasi

independen.

91


2. Pelaksana Harian

a. Melaksanakan kebijakan KSG dalam kegiatan sehari-hari.

b. Melakukan koordinasi dengan berbagai institusi lain yang terkait

dengan pelaksanaan sertifikasi guru.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja divisi dan tim ad hoc.

d. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja KSG.

e. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas harian.

3. Sekretariat

a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas ketua pelaksana harian.

b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas divisi dan tim ad hoc.

c. Mengadministrasikan dokumen hasil kerja divisi dan tim ad hoc.

4. Divisi Penjaminan Mutu

a. Melakukan koordinasi antar Rayon LPTK Penyelenggara, Rayon LPTK

dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rayon LPTK

dengan KSG.

b. Melakukan pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru.

c. Mengembangkan indikator kompetensi lulusan Pendidikan Profesi

Guru (PPG).

d. Menyusun Pedoman Penetapan Peserta.

e. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi.

f. Menyusun Pedoman Penyusunan Portofolio.

g. Menyusun Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru.

h. Menyusun Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi

Guru (PLPG).

92


i. Menindaklanjuti masukan masyarakat.

j. Menyusun laporan kegiatan divisi penjaminan mutu.

5. Divisi Data dan Informasi

a. Mengembangkan dan mengelola sistem koding data sertifikasi guru.

b. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi

sertifikasi guru.

c. Mengelola sistem registrasi guru yang bersertifikat.

d. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru.

e. Menampung dan mengolah masukan masyarakat.

f. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal

penyelenggaraan sertifikasi guru

g. Menyusun laporan kegiatan divisi data dan informasi.

6. Tim AD HOC

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan deskripsi tugas yang diberikan

pelaksana harian, antara lain sebagai berikut.

a. Mengembangkan instrumen portofolio guru beserta rubriknya.

b. Mengembangkan instrumen lain yang terkait dengan sertifikasi guru.

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan devisi.

d. Menyusun naskah akademik sistem sertifikasi guru.

e. Mengembangkan rambu-rambu kurikulum Diklat Profesi Guru (PLPG).

f. Menetapkan rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

g. Menyusun naskah akademik dan pedoman penyelenggaraan

sertifikasi guru dalam jabatan dan prajabatan.

h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan divisi.

93


F. Pembiayaan

Biaya operasional kegiatan Konsorsium Sertifikasi Guru dibebankan pada:

1. Anggaran yang relevan pada Kementerian Pendidikan Nasional dan

Kementerian Agama.

2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

94


95


LAMPIRAN-LAMPIRAN

96


97


LAMPIRAN 1 FORMAT A0

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA SERTIFIKASI

98


Catatan: 1. Format A0 dicetak dari SIM NUPTK Online oleh dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota dan diserahkan kepada guru calon peserta sertifikasi untuk dikoreksi.

2. Guru wajib melengkapi data-data yang masih kosong dan melakukan kreksi terhadap data yang tercetak pada Format A0. Data tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian portofolio, PLPG, dan pengisian sertifikat pendidik.

3. Data yang dikoreksi dan dilengkapi sebagai berikut. a. Nama lengkap harus sesuai dengan SK PNS (bagi PNS) dan ijazah terakhir

(bagi bukan PNS). b. Pola sertifikasi. c. Bidang studi sertifikasi. d. Masa kerja. e. Tempat tanggal lahir. f. Pendidikan terakhir dan nama perguruan tinggi. g. Beban mengajar. h. Tugas tambahan. i. Tempat tugas. j. Nomor HP pribadi untuk menerima SMS.

99


LAMPIRAN 2 FORMAT A1.1

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK GURU)

100


LAMPIRAN 3 CONTOH FORMAT A1.2

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS)

1 Nomor Peserta :

2 NUPTK :

3 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) :

4 Pola Sertifikasi : PF/PSPL

5 Bidang Studi/Mapel yang Disertifikasi : Kode:

6 NIP / NIK :

7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) :

8 Masa Kerja sebagai Guru : Tahun Bulan (sesuai dokumen potofolio)

9 Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah : Tahun Bulan (sesuai dokumen potofolio)

10 Masa Kerja sebagai Pengawas : Tahun Bulan (sesuai dokumen potofolio)

11 Jenis Kelamin : L / P

dd M

m yy

12 Tempat, Tanggal Lahir : / /

11 Pendidikan Terakhir/Program Studi : SMA / DI/ DII / DIII / S1 / S2 / S3,

13 Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas : SD / SMP / SMA / SMK / SLB 14 Beban Kerja per minggu : Jam Tatap Muka

15 Jumlah Sekolah Binaan : Sekolah

16 Instansi Tempat Bertugas a. Nama Instansi :

b. Alamat :

:

c. Kabupaten/Kota :

d. Provinsi :

e. Nomor Telepon Instansi :

_____________, ________ 2011 Kepala Dinas Pendidikan, Prov/Kab/Kota ________________ ___________________________ NIP

101


Catatan

1. Format A1 (Format A1.1/Format A1.2) dapat dicetak apabila telah dilakukan

verifikasi data peserta oleh LPMP dan Dinas Pendidikan. Hasil cetakan Format

A1 tersebut telah mencantumkan nomor peserta sertifikasi guru.

2. Data guru sebagaimana contoh di atas telah mengalami perubahan dari data

lama yang tercantum dalam Format A0. Data yang berubah sebagaimana

contoh di atas adalah:

a. Dilengkapi nomor peserta,

b. Pola sertifikasi telah terisi,

c. Perbaikan masa kerja telah disesuaikan (disertai dokumen fisik berupa

kumpulan SK),

d. Perubahan tanggal lahir (disertai dokumen akte kelahiran),

e. Perbaikan pendidikan terakhir,

f. Beban mengajar dan tugas tambahan telah terisi,

g. Perbaikan alamat sekolah tempat tugas.

102


LAMPIRAN 4

PANDUAN

PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN (FORMAT A1)

PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 20111

A. PETUNJUK UMUM

1. Peserta sertifikasi guru dapat menggandakan sendiri Formulir Pendaftaran Format A1.1/Format A1.2 ini.

2. Formulir Pendaftaran ditulis tangan dengan huruf balok menggunakan balpoin dengan tulisan warna hitam.

3. Guru peserta sertifikasi harus meneliti dengan cermat semua identitas yang dituliskan pada Formulir Pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2) ini sebelum diserahkan disahkan kepala sekolah dan ke dinas pendidikan kab/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, agar tidak terjadi hambatan selama proses sertifikasi guru.

4. Isian Format A1.1/Format A1.2 ini harus sesuai dengan isian pada Cover Portofolio/Dokumen.

5. Format A1.1/Format A1.2 Asli (tulisan tangan peserta) dientri oleh PSG LPMP pada dalam Aplikasi SIM-NUPTK, kemudian cetakan format tersebut (dari Apklikasi RSG) diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya ditandatangani dan disisipkan pada portofolio/dokumen.

B. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi harus meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, Kementerian (depdiknas/depag), dan nomor urut. Misal peserta sertifikasi

1 Pedoman bagi instansi/guru di luar kemendiknas yang belum menerapkan SIM NUPTK Online

103


guru dengan nomor peserta 11051518010015, tulislah: 11051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Digit Kode Arti

1, 2 11 Guru peserta sertifikasi tahun 2011.

3, 4 05 Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.

5, 6 15 Guru bertugas di Kabupaten Blitar

7, 8, 9 180

Guru matematika (dapat pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)

10 1 Guru binaan kementerian pendidikan nasional

2 Guru binaan kementerian agama 3 Guru binaan kementerian kelautan

11, 12, 13, 14

0015 Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

NUPTK Dituliskan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK

1138755657300033, dituliskan 1138755657300033. Bagi guru yang belum mengetahui NUPTK nya, dapat mengetahuinya dengan cara mengakses website www.nuptk.info.

Khusus PNS o Format 1: NUPTKCEKNIP<#>NIP<#>Nama Contoh: NUPTKCEKNIP#131738881#RACHMAWATI

o Format 2: NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota Contoh: NUPTKCEKDAT #24051979#RAHAYUNINGTYAS#SMA N 1 MALANG

#KOTA MALANG

Khusus NON PNS o Format: NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota/

Propinsi Contoh: NUPTKCEKDAT #24051979# SUDARMO#SMA KARTIKA #KOTA

MALANG Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

http://www.nuptk.info/

104


Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga cara penulisan (susunan dan ejaan) harus sesuai dengan yang tertulis nama yang tertulis pada SK Kepangkatan.

Pola Sertifikasi yang Diikuti

Diisi pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu Penilaian Portofolio atau Pemberian Sertifikat secara Langsung (coret yang tidak perlu).

Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi/Rumpun Kepengawasan

Diisi Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas TK/TKLB/SD/SDLB/Rumpun Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini harus sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas yang berkode (Lampiran ...) dan relevan dengan nomor peserta. Isian ini amat penting dan akan melekat pada Sertifikat Pendidik.

NIP/NIK

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai guru. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

Pangkat/Golongan

Dituliskan pangkat1/golongan

2 ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat

pendaftaran menjadi peserta sertifikasi guru.

Masa Kerja sebagai Guru

a. Diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.

b. Masa kerja sebagai kepala sekolah dituliskan sesuai dengan SK pengangkatan kepala sekolah.

c. Peserta sertifikasi guru tahun 2011, harus memiliki masa kerja sebagai guru minimal 6 tahun (per 1 Januari 2011) dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.

Jenis Kelamin

1 Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk

I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, Pembina Utama. 2 Penulisan golongan III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e.

105


Dituliskan jenis kelamin guru peserta sertifikasi, Laki-laki atau Perempuan; dicoret yang tidak perlu.

Tempat, Tanggal Lahir

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

Pendidikan Terakhir/Program Studi

Diisi jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan program studi yang pernah diikuti guru peserta sertifikasi sesuai ijazah yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas/Pengawas Satuan Pendidikan

Dituliskan Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas atau yang menjadi binaan pengawas (TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB); atau coret yang tidak perlu.

Beban Kerja Per Minggu

Dituliskan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing. Untuk pengawas dituliskan jumlah beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Tambahan

Lingkari nomoryang sesuai dengan salah satu jenis tugas tambahan sebagai berikut: (1) Kepala satuan pendidikan, (2) Wakil kepala satuan pendidikan, (3) Ketua program keahlian satuan pendidikan, (4) Kepala perpustakaan, (5) Kepala laboratorium, (6) Kepala bengkel, atau unit produksi, (7) Pembina pramuka, (8) Pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, (9) Guru piket. Kepanitiaan tidak termasuk tugas tambahan.

Sekolah/Instansi Tempat Tugas

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Jumlah Sekolah Binaan

Dituliskan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang menjadi binaan pengawas peserta sertifikasi guru.

Pengesahan

Format A1.1 Asli (tulisan tangan peserta) o Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap guru peserta sertifikasi sesuai yang

tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan.

106


o Kepala sekolah, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas.

o Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diisi nama kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan terkait.

Format A1.1 cetakan Aplikasi SIM-NUPTK o Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat

yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.

o Peserta sertifikasi (guru) dan kepala sekolah tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 cetakan SIM-NUPTK.

Format A1.2 Asli (tulisan tangan peserta) o Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap pengawas peserta sertifikasi sesuai

yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan

o Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diisi nama kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidkan terkait.

Format A1.2 cetakan SIM-NUPTK o Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat

yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi..

o Peserta sertifikasi (pengawas) tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 cetakan SIM-NUPTK.

107


LAMPIRAN 5 TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA

Nomor peserta meliputi 14 (empat belas) digit dengan ketentuan pemaknaan sebagai

berikut.

Pengisian Digit 1 dan 2

Digit 1 dan 2 adalah kode untuk tahun ketika guru menjadi peserta sertifikasi, diisi

tahun (dua digit dari belakang). Contoh, guru menjadi peserta sertifikasi tahun 2011,

diisi 11.


Digit 3 dan 4 adalah kode untuk provinsi tempat guru melaksanakan tugas mengajar.

Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 6. Contoh, guru melaksanakan tugas

mengajar di Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode 05.


Digit 5 dan 6 adalah kode untuk kabupaten/kota tempat guru melaksanakan tugas

mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 6. Contoh, guru

108


melaksanakan tugas mengajar di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, digit tersebut

diisi dengan kode 15.

Pengisian Digit 7, 8, dan 9

Digit 7, 8, dan 9 adalah kode untuk bidang studi/mata pelajaran/bidang keahlian/guru

kelas TK/TKLB/SD/SDLB yang diikuti dalam program sertifikasi. Pengisian digit tersebut

sesuai dengan Lampiran 5. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar bidang studi

matematika SMP diisi dengan kode 180. Jika peserta sertifikasi adalah guru kelas SD

diisi dengan kode 027.

Pengisian Digit 11

Digit 10 diisi dengan kode kementerian yang membina guru.

1 Guru binaan kementerian pendidikan nasional

2 Guru binaan kementerian agama 3 Guru binaan kementerian kelautan

Pengisian Digit 11, 12, 13, dan 14

Digit 11, 12, 13, dan 14 adalah nomor urut peserta sertifikasi. Nomor urut tersebut

diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada peserta sertifikasi sesuai

dengan urutan pada SK Penetapan Peserta peserta yang mengikuti sertifikasi. Misal,

peserta sertifikasi nomor urut 15, digit tersebut ditulis 0015.

Contoh Nomor Peserta yang Ditulis secara Lengkap:

Peserta sertifikasi tahun 2011 (kode 11), di Provinsi Jawa Timur (Kode 05) Kabupaten

Blitar (kode 15), guru SMP pengampu mata pelajaran matematika (kode 180), guru

binaan Kemdiknas (kode 1), sebagai peserta sertifikasi dengan nomor urut 15; maka

nomor peserta guru tersebut adalah sebagai berikut: 11051518010015

109


LAMPIRAN 6

KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)

DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)

Provinsi Kode

Provinsi Kode

Kabupaten Nama Kabupaten/Kota

DKI Jakarta 01 01 Kabupaten Kepulauan Seribu

01 60 Kota Jakarta Pusat

01 61 Kota Jakarta Utara

01 62 Kota Jakarta Barat

01 63 Kota Jakarta Selatan

01 64 Kota Jakarta Timur

Jawa Barat 02 05 Kabupaten Bogor

02 06 Kabupaten Sukabumi

02 07 Kabupaten Cianjur

02 08 Kabupaten Bandung

02 10 Kabupaten Sumedang

02 11 Kabupaten Garut

02 12 Kabupaten Tasikmalaya

02 14 Kabupaten Ciamis

02 15 Kabupaten Kuningan

02 16 Kabupaten Majalengka

02 17 Kabupaten Cirebon

02 18 Kabupaten Indramayu

02 19 Kabupaten Subang

02 20 Kabupaten Purwakarta

02 21 Kabupaten Karawang

02 22 Kabupaten Bekasi

02 23 Kabupaten Bandung Barat

02 60 Kota Bandung

02 61 Kota Bogor

02 62 Kota Sukabumi

02 63 Kota Cirebon

02 65 Kota Bekasi

110


Provinsi Kode

Provinsi Kode


02 66 Kota Depok

02 67 Kota Cimahi

02 68 Kota Tasikmalaya

02 69 Kota Banjar

Jawa Tengah 03 01 Kabupaten Cilacap

03 02 Kabupaten Banyumas

03 03 Kabupaten Purbalingga

03 04 Kabupaten Banjarnegara

03 05 Kabupaten Kebumen

03 06 Kabupaten Purworejo

03 07 Kabupaten Wonosobo

03 08 Kabupaten Megelang

03 09 Kabupaten Boyolali

03 10 Kabupaten Klaten

03 11 Kabupaten Sukoharjo

03 12 Kabupaten Wonogiri

03 13 Kabupaten Karanganyar

03 14 Kabupaten Sragen

03 15 Kabupaten Grobogan

03 16 Kabupaten Blora

03 17 Kabupaten Rembang

03 18 Kabupaten Pati

03 19 Kabupaten Kudus

03 20 Kabupaten Jepara

03 21 Kabupaten Demak

03 22 Kabupaten Semarang

03 23 Kabupaten Temanggung

03 24 Kabupaten Kendal

03 25 Kabupaten Batang

03 26 Kabupaten Pekalongan

03 27 Kabupaten Pemalang

03 28 Kabupaten Tegal

111


Provinsi Kode

Provinsi Kode


03 29 Kabupaten Brebes

03 60 Kota Magelang

03 61 Kota Surakarta

03 62 Kota Salatiga

03 63 Kota Semarang

03 64 Kota Pekalongan

03 65 Kota Tegal

DI Yogyakarta 04 01 Kabupaten Bantul

04 02 Kabupaten Sleman

04 03 Kabupaten Gunung Kidul

04 04 Kabupaten Kulonprogo

04 60 Kota Yogyakarta

Jawa Timur 05 01 Kabupaten Gresik

05 02 Kabupaten Sidoarjo

05 03 Kabupaten Mojokerto

05 04 Kabupaten Jombang

05 05 Kabupaten Bojonegoro

05 06 Kabupaten Tuban

05 07 Kabupaten Lamongan

05 08 Kabupaten Madiun

05 09 Kabupaten Ngawi

05 10 Kabupaten Magetan

05 11 Kabupaten Ponorogo

05 12 Kabupaten Pacitan

05 13 Kabupaten Kediri

05 14 Kabupaten Nganjuk

05 15 Kabupaten Blitar

05 16 Kabupaten Tulungagung

05 17 Kabupaten Trenggalek

05 18 Kabupaten Malang

05 19 Kabupaten Pasuruan

05 20 Kabupaten Probolinggo

112


Provinsi Kode

Provinsi Kode


05 21 Kabupaten Lumajang

05 22 Kabupaten Bondowoso

05 23 Kabupaten Situbondo

05 24 Kabupaten Jember

05 25 Kabupaten Banyuwangi

05 26 Kabupaten Pamekasan

05 27 Kabupaten Sampang

05 28 Kabupaten Sumenep

05 29 Kabupaten Bangkalan

05 60 Kota Surabaya

05 61 Kota Malang

05 62 Kota Madiun

05 63 Kota Kediri

05 64 Kota Mojokerto

05 65 Kota Blitar

05 66 Kota Pasuruan

05 67 Kota Probolinggo

05 68 Kota Batu

Nangroe Aceh 06 01 Kabupaten Aceh Besar

Darussalam 06 02 Kabupaten Pidie

06 03 Kabupaten Aceh Utara

06 04 Kabupaten Aceh Timur

06 05 Kabupaten Aceh Tengah

06 06 Kabupaten Aceh Barat

06 07 Kabupaten Aceh Selatan

06 08 Kabupaten Aceh Tenggara

06 11 Kabupaten Simeulue

06 12 Kabupaten Bireuen

06 13 Kabupaten Aceh Singkil

06 14 Kabupaten Aceh Tamiang

06 15 Kabupaten Aceh Nagan Raya

06 16 Kabupaten Aceh Jaya

113


Provinsi Kode

Provinsi Kode


06 17 Kabupaten Aceh Barat Daya

06 18 Kabupaten Gayo Luas

06 19 Kabupaten Bener Meriah

06 20 Kabupaten Pidie Jaya

06 60 Kota Sabang

06 61 Kota Banda Aceh

06 62 Kota Lhokseumawe

06 63 Kota Langsa

06 64 Kota Subulussalam

Sumatera Utara 07 01 Kabupaten Deli Serdang

07 02 Kabupaten Langkat

07 03 Kabupaten Karo

07 04 Kabupaten Simalungun

07 05 Kabupaten Dairi

07 06 Kabupaten Asahan

07 07 Kabupaten Labuhan Batu

07 08 Kabupaten Tapanuli Utara

07 09 Kabupaten Tapanuli Tengah

07 10 Kabupaten Tapanuli Selatan

07 11 Kabupaten Nias

07 15 Kabupaten Mandailing Natal

07 16 Kabupaten Toba Samosir

07 17 Kabupaten Nias Selatan

07 18 Kabupaten Pakpak Bharat

07 19 Kabupaten Humbang Hasundutan

07 20 Kabupaten Samosir

07 21 Kabupaten Serdang Bedagai

07 22 Kabupaten Batu Bara

07 23 Kabupaten Padang Lawas

07 24 Kabupaten Padang Lawas Utara

07 25 Kabupaten Labuhanbatu Utara

07 26 Kabupaten Labuhanbatu selatan

114


Provinsi Kode

Provinsi Kode


07 27 Kabupaten Nias Barat

07 28 Kabupaten Nias Utara

07 60 Kota Medan

07 61 Kota Binjai

07 62 Kota Tebing Tinggi

07 63 Kota Pematang Siantar

07 64 Kota Tanjung Balai

07 65 Kota Sibolga

07 66 Kota Padang Sidempuan

07 67 Kota Gunung Sitoli

Sumatera Barat 08 01 Kabupaten Agam

08 02 Kabupaten Pasaman

08 03 Kabupaten Lima Puluh Kota

08 04 Kabupaten Solok

08 05 Kabupaten Padang Pariaman

08 06 Kabupaten Pesisir Selatan

08 07 Kabupaten Tanah Datar

08 08 Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung

08 10 Kabupaten Kepulauan Mentawai

08 11 Kabupaten Solok Selatan

08 12 Kabupaten Dharmasraya

08 13 Kabupaten Pasaman Barat

08 60 Kota Bukittinggi

08 61 Kota Padang

08 62 Kota Padang Panjang

08 63 Kota Sawahlunto

08 64 Kota Solok

08 65 Kota Payakumbuh

08 66 Kota Pariaman

Riau 09 01 Kabupaten Kampar

09 02 Kabupaten Bengkalis

09 04 Kabupaten Indragiri Hulu

115


Provinsi Kode

Provinsi Kode


09 05 Kabupaten Indragiri Hilir

09 08 Kabupaten Pelalawan

09 09 Kabupaten Rokan Hulu

09 10 Kabupaten Rokan Hilir

09 11 Kabupaten Siak

09 14 Kabupaten Kuantan Singingi

09 15 Kabupaten Kepulauan Meranti

09 60 Kota Pekanbaru

09 62 Kota Dumai

Jambi 10 01 Kabupaten Batanghari

10 02 Kabupaten Bungo

10 03 Kabupaten Sarolangun

10 04 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

10 05 Kabupaten Kerinci

10 06 Kabupaten Tebo

10 07 Kabupaten Muara Jambi

10 08 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

10 09 Kabupaten Merangin

10 60 Kota Jambi

10 61 Kota Sungai Penuh

Sumatera 11 01 Kabupaten Musi Banyuasin

Selatan 11 02 Kabupaten Ogan Komering Ilir

11 03 Kabupaten Ogan Komering Ulu

11 04 Kabupaten Muara Enim

11 05 Kabupaten Lahat

11 06 Kabupaten Musi Rawas

11 07 Kabupaten Banyuasin

11 08 Kabupaten Oku Timur

11 09 Kabupaten Oku Selatan

11 10 Kabupaten Ogan Ilir

11 11 Kabupaten Empat Lawang

11 60 Kota Palembang

116


Provinsi Kode

Provinsi Kode


11 61 Kota Prabumulih

11 62 Kota Lubuk Linggau

11 63 Kota Pagar Alam

Lampung 12 01 Kabupaten Lampung Selatan

12 02 Kabupaten Lampung Tengah

12 03 Kabupaten Lampung Utara

12 04 Kabupaten Lampung Barat

12 05 Kabupaten Tulang Bawang

12 06 Kabupaten Tanggamus

12 07 Kabupaten Lampung Timur

12 08 Kabupaten Way Kanan

12 09 Kabupaten Pesawaran

12 10 Kabupaten Mesuji

12 11 Kabupaten Pringsewu

12 12 Kabupaten Tulang Bawang Barat

12 60 Kota Bandar Lampung

12 61 Kota Metro

Kalimantan 13 01 Kabupaten Sambas

Barat 13 02 Kabupaten Pontianak

13 03 Kabupaten Sanggau

13 04 Kabupaten Sintang

13 05 Kabupaten Kapuas Hulu

13 06 Kabupaten Ketapang

13 08 Kabupaten Bengkayang

13 09 Kabupaten Landak

13 10 Kabupaten Sekadau

13 11 Kabupaten Melawi

13 12 Kabupaten Kayong Utara

13 60 Kota Pontianak

13 61 Kota Singkawang

Kalimantan 14 01 Kabupaten Kapuas

Tengah 14 02 Kabupaten Barito Selatan

117


Provinsi Kode

Provinsi Kode


14 03 Kabupaten Barito Utara

14 04 Kabupaten Kotawaringin Timur

14 05 Kabupaten Kotawaringin Barat

14 06 Kabupaten Katingan

14 07 Kabupaten Seruyan

14 08 Kabupaten Sukamara

14 09 Kabupaten Lamandau

14 10 Kabupaten Gunung Mas

14 11 Kabupaten Pulang Pisau

14 12 Kabupaten Murung Raya

14 13 Kabupaten Barito Timur

14 60 Kota Palangkaraya

Kalimantan 15 01 Kabupaten Banjar

Selatan 15 02 Kabupaten Tanah Laut

15 03 Kabupaten Barito Kuala

15 04 Kabupaten Tapin

15 05 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

15 06 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

15 07 Kabupaten Hulu Sungai Utara

15 08 Kabupaten Tabalong

15 09 Kabupaten Kotabaru

15 10 Kabupaten Balangan

15 11 Kabupaten Tanah Bumbu

15 60 Kota Banjarmasin

15 61 Kota Banjarbaru

Kalimantan Timur 16 01 Kabupaten Pasir

16 02 Kabupaten Kutai Kartanegara

16 03 Kabupaten Berau

16 04 Kabupaten Bulongan

16 07 Kabupaten Malinau

16 08 Kabupaten Nunukan

16 09 Kabupaten Kutai Barat

118


Provinsi Kode

Provinsi Kode


16 10 Kabupaten Kutai Timur

16 11 Kabupaten Penajam Paser Utara

16 12 Kabupaten Tana Tidung

16 60 Kota Samarinda

16 61 Kota Balikpapan

16 62 Kota Tarakan

16 63 Kota Bontang

Sulawesi Utara 17 01 Kabupaten Bolaang Mengondow

17 02 Kabupaten Minahasa

17 03 Kabupaten Kepulauan Sangihe

17 04 Kabupaten Kepulauan Talaud

17 05 Kabupaten Minahasa Selatan

17 06 Kabupaten Minahasa Utara

17 07 Kabupaten Mitra

17 08 Kabupaten Bolmong Utara

17 09 Kabupaten Kepulauan Sitaro

17 10 Kabupaten Minahasa Tenggara

17 11 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

17 12 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

17 60 Kota Manado

17 61 Kota Bitung

17 62 Kota Tomohon

17 63 Kota Kotamobagu

Sulawesi Tengah 18 01 Kabupaten Banggai Kepulauan

18 02 Kabupaten Donggala

18 03 Kabupaten Poso

18 04 Kabupaten Banggai

18 05 Kabupaten Buol

18 06 Kabupaten Toli Toli

18 07 Kabupaten Morowali

18 08 Kabupaten Parigi Muotong

18 09 Kabupaten Tojo Una-Una

119


Provinsi Kode

Provinsi Kode


18 10 Kabupaten Sigi

18 60 Kota Palu

Sulawesi Selatan 19 01 Kabupaten Maros

19 02 Kabupaten Pangkajene Kepulauan

19 03 Kabupaten Gowa

19 04 Kabupaten Takalar

19 05 Kabupaten Jeneponto

19 06 Kabupaten Barru

19 07 Kabupaten Bone

19 08 Kabupaten Wajo

19 09 Kabupaten Soppeng

19 10 Kabupaten Bantaeng

19 11 Kabupaten Bulukumba

19 12 Kabupaten Sinjai

19 13 Kabupaten Selayar

19 14 Kabupaten Pinrang

19 15 Kabupaten Sidenreng Rappang

19 16 Kabupaten Enrekang

19 17 Kabupaten Luwu

19 18 Kabupaten Tana Toraja

19 24 Kabupaten Luwu Utara

19 26 Kabupaten Luwu Timur

19 27 Kabupaten Toraja Utara

19 60 Kota Makasar

19 61 Kota Pare Pare

19 62 Kota Palopo

Sulawesi Tenggara 20 01 Kabupaten Konawe

20 02 Kabupaten Muna

20 03 Kabupaten Buton

20 04 Kabupaten Kolaka

20 05 Kabupaten Konawe Selatan

20 06 Kabupaten Wakatobi

120


Provinsi Kode

Provinsi Kode


20 07 Kabupaten Bombana

20 08 Kabupaten Kolaka Utara

20 09 Kabupaten Kowane Utara

20 10 Kabupaten Buton Utara

20 60 Kota Kendari

20 61 Kota Bau-Bau

Maluku 21 01 Kabupaten Maluku Tengah

21 02 Kabupaten Maluku Tenggara

21 03 Kabupaten Buru

21 04 Kabupaten Maluku Tenggara Barat

21 05 Kabupaten Seram Bagian Barat

21 06 Kabupaten Seram Bagian Timur

21 07 Kabupaten Kepulauan Aru

21 08 Kabupaten Buru Selatan

21 09 Kabupaten Maluku Barat Daya

21 60 Kota Ambon

21 61 Kota Tual

Bali 22 01 Kabupaten Buleleng

22 02 Kabupaten Jembrana

22 03 Kabupaten Tabanan

22 04 Kabupaten Badung

22 05 Kabupaten Gianyar

22 06 Kabupaten Klungkung

22 07 Kabupaten Bangli

22 08 Kabupaten Karang Asem

22 60 Kota Denpasar

Nusa Tenggara 23 01 Kabupaten Lombok Barat

Barat 23 02 Kabupaten Lombok Tengah

23 03 Kabupaten Lombok Timur

23 04 Kabupaten Sumbawa

23 05 Kabupaten Dompu

23 06 Kabupaten Bima

121


Provinsi Kode

Provinsi Kode


23 07 Kabupaten Sumbawa Barat

23 08 Kabupaten Lombok Utara

23 60 Kota Mataram

23 61 Kota Bima

Nusa Tenggara 24 01 Kabupaten Kupang

Timur 24 03 Kabupaten Timor Tengah Selatan

24 04 Kabupaten Timor Tengah Utara

24 05 Kabupaten Belu

24 06 Kabupaten Alor

24 07 Kabupaten Flores Timur

24 08 Kabupaten Sikka

24 09 Kabupaten Ende

24 10 Kabupaten Ngada

24 11 Kabupaten Manggarai

24 12 Kabupaten Sumba Timur

24 13 Kabupaten Sumba Barat

24 14 Kabupaten Lembata

24 15 Kabupaten Rote Ndao

24 16 Kabupaten Manggarai Barat

24 17 Kabupaten Nagekeo

24 18 Kabupaten Sumba Tengah

24 19 Kabupaten Sumba Barat Daya

24 20 Kabupaten Manggarai Timur

24 21 Kabupaten Sabu Raijua

24 60 Kota Kupang

Papua 25 01 Kabupaten Jaya Pura

25 02 Kabupaten Biak Numfor

25 03 Kabupaten Yapen Waropen

25 07 Kabupaten Marauke

25 08 Kabupaten Jayawijaya

25 09 Kabupaten Nabire

25 10 Kabupaten Paniai

122


Provinsi Kode

Provinsi Kode


25 11 Kabupaten Puncak Jaya

25 12 Kabupaten Mimika

25 13 Kabupaten Boven Digul

25 14 Kabupaten Mappi

25 15 Kabupaten Asmat

25 16 Kabupaten Yahukimo

25 17 Kabupaten Pegunungan Bintang

25 18 Kabupaten Tolikara

25 19 Kabupaten Sarmi

25 20 Kabupaten Keerom

25 26 Kabupaten Waropen

25 27 Kabupaten Supiori

25 28 Kabupaten Memberano Raya

25 29 Kabupaten Memberano Tengah

25 30 Kabupaten Nduga Tengah

25 31 Kabupaten Yalimo

25 32 Kabupaten Puncak

25 33 Kabupaten Dogiyai

25 34 Kabupaten Lanny Jaya

25 35 Kabupaten Deiyai

25 36 Kabupaten Intan Jaya

25 60 Kota Jayapura

Bengkulu 26 01 Kabupaten Bengkulu Utara

26 02 Kabupaten Rejang Lebong

26 03 Kabupaten Bengkulu Selatan

26 04 Kabupaten Muko-Muko

26 05 Kabupaten Kepahiang

26 06 Kabupaten Lebong

26 07 Kabupaten Kaur

26 08 Kabupaten Seluma

26 09 Kabupaten Bengkulu Tengah

26 60 Kota Bengkulu

123


Provinsi Kode

Provinsi Kode


Maluku Utara 27 02 Kabupaten Halmahera Tengah

27 03 Kabupaten Halmahera Barat

27 04 Kabupaten Halmahera Utara

27 05 Kabupaten Halmahera Selatan

27 06 Kabupaten Halmahera Timur

27 07 Kabupaten Kepulauan Sula

27 08 Kabupaten Morotai

27 60 Kota Ternate

27 61 Kota Tidore Kepulauan

Banten 28 01 Kabupaten Pandeglang

28 02 Kabupaten Lebak

28 03 Kabupaten Tangerang

28 04 Kabupaten Serang

28 60 Kota Cilegon

28 61 Kota Tangerang

28 62 Kota Serang

28 63 Kota Tangerang Selatan

Babel 29 01 Kabupaten Bangka

29 02 Kabupaten Belitung

29 03 Kabupaten Bangka Tengah

29 04 Kabupaten Bangka Barat

29 05 Kabupaten Bangka Selatan

29 06 Kabupaten Belitung Timur

29 60 Kota Pangkal Pinang

Gorontalo 30 01 Kabupaten Boalemo

30 02 Kabupaten Gorontalo

30 03 Kabupaten Pouwato

30 04 Kabupaten Bonebolango

30 05 Kabupaten Gorontalo Utara

30 60 Kota Gorontalo

Kepulauan Riau 31 01 Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan)

31 02 Kabupaten Karimun

124


Provinsi Kode

Provinsi Kode


31 03 Kabupaten Natuna

31 04 Kabupaten Lingga

31 05 Kabupaten Kepulauan Anambas

31 60 Kota Batam

31 61 Kota Tanjung Pinang

Papua Barat 32 01 Kabupaten Fak-Fak

32 02 Kabupaten Sorong

32 03 Kabupaten Manokwari

32 04 Kabupaten Kaimana

32 05 Kabupaten Sorong Selatan

32 06 Kabupaten Raja Ampat

32 07 Kabupaten Teluk Bintuni

32 08 Kabupaten Teluk Wondama

32 09 Kabupaten Tambrauw

32 10 Kabupaten Maybrat

32 60 Kota Sorong

Sulawesi Barat 33 01 Kabupaten Mamuju

33 02 Kabupaten Mamuju Utara

33 03 Kabupaten Polewali

33 04 Kabupaten Mamasa

33 05 Kabupaten Majene

125


LAMPIRAN 7

KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN/GURU KELAS/GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS

A. GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*,

DAN SLB (Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru)

No Satuan Pendidikan Mata Pelajaran/Guru Kelas Kode

1 PAUD/TK Guru Kelas PAUD/TK 020

2 RA Guru Kelas RA 021

3 SD Guru Kelas SD 027

4 MI Guru Kelas MI 028

5 SDLB Guru Kelas SDLB 800

6 MILB Guru Kelas MILB 801

7 SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*

Pendidikan Agama Islam 127


Pendidikan Agama Katholik 130


Pendidikan Agama Kristen 134


Pendidikan Agama Hindu 137


Pendidikan Agama Buddha 140


Pendidikan Agama Konghucu 143


Seni Budaya 217

126




Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 220


Bahasa Inggris 157

16 SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 154


Matematika 180


Bahasa Indonesia 156

19 SMP/MTs; SMA/MA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 224

20 SMP/MTs; SMA/MA Keterampilan 227

21 SMP/MTs/SMPLB; SMALB Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 097

22 SMP/MTs/SMPLB; SMALB Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 100

23 SMA/MA/SMK/MAK* Biologi 190

24 SMA/MA/SMK/MAK* Fisika 184

25 SMA/MA/SMK/MAK* Kimia 187

26 SMA/MA/SMK/MAK* Ekonomi 210

27 SMA/MA/SMK/MAK* Sosiologi 214

28 SMA/MA/SMK/MAK* Antropologi 215

29 SMA/MA/SMK/MAK* Geografi 207

30 SMA/MA/SMK/MAK* Sejarah 204

31 SMA/MA/SMK/MAK* Bahasa Arab 167

32 SMA/MA/SMK/MAK* Bahasa Jerman 160

33 SMA/MA/SMK/MAK* Bahasa Perancis 164

34 SMA/MA/SMK/MAK* Bahasa Jepang 170

35 SMA/MA/SMK/MAK* Bahasa Mandarin 174

36 SMK/MAK* Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

330

37 SMK/MAK* Kewirausahaan 331


Bimbingan dan Konseling (Konselor) 810

39 MI/MTs/MA/MAK Akidah-Akhlak ** 235

127



40 MI/MTs/MA/MAK Qur’an-Hadis** 236

41 MI/MTs/MA/MAK Fiqih** 237

42 MI/MTs/MA/MAK Sejarah Kebudayaan Islam** 238

43 MI/MTs/MA/MAK Bahasa Arab** 239

44 SMA Kristen Pendidikan Teologi Kristen** 245

* Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif ** Hanya untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian

Agama

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

(Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum

Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)

No Bidang Studi

Keahlian Program Studi

Keahlian Kompetensi Keahlian Kode

1 Teknologi dan Rekayasa

Teknik Bangunan Teknik Konstruksi Baja 401

Teknik Konstruksi Kayu 402

Teknik Konstruksi Batu dan Beton 403

Teknik Gambar Bangunan 406

Teknik Furnitur 616

Teknik Plambing dan sanitasi

Teknik Plambing dan Sanitasi 407

Teknik Survey dan Pemetaan

Teknik Survey dan Pemetaan 521

Teknik Ketenagalistrikan

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 415

Teknik Distribusi Tenaga Listrik 417

Teknik Transmisi Tenaga Listrik 414

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 617

Teknik Otomasi Industri

618

Teknik Pendinginan dan Tata Udara

Teknik Pendinginan dan Tata Udara 536

Teknik Mesin Teknik Pemesinan 424

Teknik Pengelasan 421

Teknik Fabrikasi Logam 422

128


No Bidang Studi



Teknik Pengecoran Logam 423

Teknik Gambar Mesin 426

Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin 425

Teknik Otomotif Teknik Kendaraan Ringan 586

Teknik Sepeda Motor 587

Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 429

Teknik Alat Berat 428

Teknik Ototronik 430

Teknologi Pesawat Udara

Air Frame dan Power Plant 470

Pemesinan Pesawat Udara 467

Konstruksi Badan Pesawat Udara 469

Konstruksi Rangka Pesawat Udara 468

Kelistrikan Pesawat Udara 472

Elektronika Pesawat Udara 473

Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair)

471

Teknik Perkapalan Teknik Konstruksi Kapal Baja 476

Teknik Konstruksi Kapal Kayu 481

Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass 588

Teknik Instalasi Pemesinan Kapal 478

Teknik Pengelasan Kapal 477

Kelistrikan Kapal 479

Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal 480

Interior Kapal 589

Teknologi Tekstil (483)

Teknik Pemintalan Serat Buatan 484

Teknik Pembuatan Benang 485

Teknik Pembuatan Kain 486

Teknik Penyempurnaan Tekstil 590

Garmen 591

Teknik Grafika Persiapan Grafika 492

Produksi Grafika 491

129


No Bidang Studi



Geologi Pertambangan

Geologi Pertambangan 495

Instrumentasi Industri

Teknik Instrumentasi Gelas 502

Teknik Instrumentasi Logam 501

Kontrol Proses 499

Kontrol Mekanik 500

Teknik Kimia Kimia Analisis 506

Kimia Industri 505

Pelayaran Nautika Kapal Penangkap Ikan 511

Teknika Kapal Penangkap Ikan 512

Nautika Kapal Niaga 509

Teknika Kapal Niaga 510

Teknik Industri Teknik dan Manajemen Produksi 592

Teknik dan Manajemen Pergudangan 593

Teknik dan Manajemen Transportasi 594

Teknik Perminyakan Teknik Produksi Perminyakan 595

Teknik Pemboran Minyak 596

Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia

597

Teknik Elektronika Teknik Audio-Video 533

Teknik Elektronika Industri 534

Teknik Mekatronika 598

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknik Telekomunikasi

Teknik Transmisi Telekomunikasi 599

Teknik Suitsing 517

Teknik Jaringan Akses 600

Teknik Komputer dan Informatika

Rekayasa Perangkat Lunak 524

Teknik Komputer dan Jaringan 525

Multi Media 526

Animasi 565

Teknik Broadcasting Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian

530

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio

529

130


No Bidang Studi



3. Kesehatan Kesehatan Keperawatan 575

Keperawatan Gigi 577

Analisi Kesehatan 580

Farmasi 582

Farmasi Industri 601

Perawatan Sosial Perawatan Sosial 602

4. Seni, Kerajinan, dan Pariwisata

Seni Rupa Seni Lukis 603

Seni Patung 604

Desain Komunikasi Visual 605

Desain Produksi Interior dan Landscaping 606

Desain dan Produksi Kria

Desain dan Produksi Kria Tekstil 460

Desain dan Produksi Kria Kulit 461

Desain dan Produksi Kria Keramik 462

Desain dan Produksi Kria Logam 463

Desain dan Produksi Kria Kayu 464

Seni Pertunjukkan Seni Musik Klasik 568

Seni Musik Non Klasik 569

Seni Tari 570

Seni Karawitan 571

Seni Pedalangan 572

Seni Teater 573

Pariwisata Usaha Perjalanan Wisata 607

Akomodasi Perhotelan 549

Tata Boga Jasa Boga 608

Patiseri 434

Tata Kecantikan Kecantikan Kulit 437

Kecantikan Rambut 438

Tata Busana Busana Butik 609

5. Agribisnis dan Agroteknologi

Agribisnis Produksi Tanaman

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

553

Agribisnis Tanaman Perkebunan 558

Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman

560

131


No Bidang Studi



Agribisnis Produksi Ternak

Agribisnis Ternak Ruminansia 445

Agribisnis Ternak Unggas 446

Agribisnis Aneka Ternak 610

Perawatan Kesehatan Ternak 611

Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Agribisnis Perikanan 449

Agribisnis Rumput Laut 453

Mekanisasi Pertanian

Mekanisasi Pertanian 612

Agribisnis Hasil Pertanian

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 456

Pengawasan Mutu 458

Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian 613

Kehutanan Kehutanan (4 Tahun) 614

6. Bisnis dan Manajemen

Administrasi Administrasi Perkantoran 539

Keuangan Akuntansi 540

Perbankan 543

Tata Niaga Pemasaran 615

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Kode

1 SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB

Bahasa Daerah

062

2 SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.

Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan

3 SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)

063

132


No Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Kode

4 MI; MTs; MA; MAK Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar keagamaan Islam

250

D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS (Berdasarkan Permendiknas No. 12

tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No Satuan Pendidikan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran Kode

1 PAUD/TK/RA Pengawas PAUD/TK/RA 900

2 SD/MI Pengawas SD/MI 910

3 SMP/MTs

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

911

Ilmu Pengetahuan Sosial 912

Bahasa 913

Olah Raga 914

Seni dan Budaya 915

4 SMA/MA


921


Bahasa 923

Olah Raga 924

Seni dan Budaya 925

5 SMK/MAK


931


Bahasa 933

Olah Raga 934

Seni Budaya 935

Tekhnik dan Industri 936

Pertanian dan Kehutanan 937

Bisnis dan Manajemen 938

133


No Satuan Pendidikan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran Kode

Pariwisata 939

Kesejahteraan Masyarakat 940

Seni dan Kerajinan 941

6 SDLB/SMPLB/SMALB Pengawas SLB 950

7 SD/MI/; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor

953

8 SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK/MAK

Pendidikan Agama Islam 960


Pendidikan Agama Katholik 965


Pendidikan Agama Kristen 966


Pendidikan Agama Hindu 967


Pendidikan Agama Buddha 968


Pendidikan Agama Konghucu 969

Kode Asesor Pengawas Mapel dan BK: 955 Kode Asesor Pengawas Agama sesuai dengan nomor kode pengawasnya.

134


LAMPIRAN 8

PROGRAM STUDI PENILAI DAN

PROGRAM STUDI, JURUSAN, SERTA FAKULTAS PAYUNG KERJA SAMA PT PENDUKUNG

A. GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*, DAN SLB

No Satuan Pendidikan Mata

Pelajaran/ Guru Kelas

Kode Prodi Penilai

Payung Kerjasama dengan PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK

Jurusan/ Fakultas di Rayon LPTK

1 PAUD/TK Guru Kelas PAUD/TK

020 PGPAUD/PGTK - -

PGSD

2 RA Guru Kelas RA 021 PGRA - -

3 SD Guru Kelas SD 027 PGSD - -

4 MI Guru Kelas MI 028 PGMI - -

5 SDLB Guru Kelas SDLB

800 PGSD - -

6 MILB Guru Kelas MILB

801 PGMI - -

7

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Pend. Agama Islam

127 Pend. Agama Islam

- Tarbiyah

8


Pend. Agama Katholik

130 Pend. Agama Katholik

- -

9


Pend. Agama Kristen

134 Pend. Agama Kristen

- -

10


Pend. Agama Hindu

137 Pend. Agama Hindu

- -

135




Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


11


Pend. Agama Buddha

140 Pend. Agama Budha

- -

12


Pend. Agama Konghucu

143 Pend. Agama Konghucu

- -

13


Seni Budaya 217

Pend. Seni Drama, Tari, dan Musik

- - Pend. Seni Rupa

Pend. Seni Tari

14


Pend. Jasmani dan Kesehatan

220 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

Pend. Kepelatihan Olahraga

Pend. Olah Raga dan Kesehatan

15


Bahasa Inggris 157 Pend. Bahasa Inggris

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

16 SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*

Pend. Kewarganegaraan (PKn)

154 Pend. Pancasila dan Kewarga-negaraan

- Pendidkan IPS


Matematika 180 Pend. Matematika

- Pend. MIPA


Bahasa Indonesia

156

Pend. Bahasa Indonesia

- Pend. Bahasa Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah

136




Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


19 SMP/MTs; SMA/MA

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

224

Pend. Teknik Informatika & Komputer

Pend. Teknik Informatika

Pend. Teknik

Pend. Matematika

Pend. MIPA Pend. Ilmu Komputer

Pend. Fisika

20 SMP/MTs; SMA/MA

Keterampilan 227

Pend. Keterampilan

Pend. Seni

Pend.Teknik

Pend. Seni

Pend. Teknik Pend. Seni Rupa

Pend. Teknik Kriya

21 SMP/MTs/SMPLB; SMALB

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

097

Pend. IPA

- Pend. MIPA Pend. Fisika

Pend. Kimia

Pend. Biologi

22 SMP/MTs/SMPLB; SMALB

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

100

Pend. IPS

- Pend. IPS

Pend. Ekonomi

Pend. Sejarah dan Sosiologi

Pend. Sosiologi dan Antropologi

Pend. Geografi

23 SMA/MA/SMK/ MAK*

Biologi 190 Pend. Biologi - Pend. MIPA

24 SMA/MA/SMK/ MAK*

Fisika 184 Pend. Fisiska - Pend. MIPA

25 SMA/MA/SMK/ MAK*

Kimia 187 Pend. Kimia - Pend. MIPA

26 SMA/MA/SMK/ MAK*

Ekonomi 210

Pend. Ekonomi

-

Pend. IPS

Pend. Ekonomi-Koperasi

Pend. Ekonomi

137




Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


27 SMA/MA/SMK/ MAK*

Sosiologi 214 Pend. Sosiologi

- Pend. IPS Pend. Sejarah dan Sosiologi

28 SMA/MA/SMK/ MAK*

Antropologi 215

Pend. Sosiologi

- Pend. IPS Pend. Sosiologi dan Antropologi


29 SMA/MA/SMK/ MAK*

Geografi 207 Pend. Geografi - Pend. IPS

30 SMA/MA/SMK/ MAK*

Sejarah 204

Pend. Sejarah

- Pend. IPS Pend Sejarah dan Sosiologi

31 SMA/MA/SMK/ MAK*

Bahasa Arab 167 Pend. Bahasa Arab

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

32 SMA/MA/SMK/ MAK*

Bahasa Jerman

160 Pend. Bahasa Jerman

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

33 SMA/MA/SMK/ MAK*

Bahasa Perancis

164 Pend. Bahasa Perancis

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

34 SMA/MA/SMK/ MAK*

Bahasa Jepang

170 Pend. Bahasa Jepang

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

35 SMA/MA/SMK/ MAK*

Bahasa Mandarin

174 Pend. Bahasa Mandarin

Pend. Bahasa

Pend. Bahasa

36 SMK/MAK*

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

330

Pend. Teknik Informatika & Komputer

Pend. Teknik Informatika

Pend. Teknik

Pend. Ilmu Komputer

Pend. Mate-matika

Pend. Fisika

Pend. MIPA

37 SMK/MAK* Kewirausahaan 331 Pend. Ekonomi/PDU

Pend. Ekonomi

Pend. Ekonomi

Pend. IPS


Bimbingan dan Konseling (Konselor)

810 Bimbingan dan Konseling

- -

138




Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


39 MI/MTs/MA/MAK Akidah-Akhlak

** 235

Pend. Agama Islam

- Tarbiyah

40 MI/MTs/MA/MAK Qur’an-

Hadis** 236

Pend. Agama Islam

- Tarbiyah

41 MI/MTs/MA/MAK Fiqih** 237

Pend. Agama Islam

- Tarbiyah

42 MI/MTs/MA/MAK

Sejarah

Kebudayaan

Islam**


- Tarbiyah

43 MI/MTs/MA/MAK Bahasa

Arab** 239

Pend. Agama Islam

- Tarbiyah

44 SMA Kristen Pend. Teologi Kristen**


- Tarbiyah

*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif **Hanya untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian

Agama

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai

Payung Kerjasama dengan

PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


1 Teknologi dan Rekayasa

Teknik Bangunan

Teknik Konstruksi Baja

401 Pend. Teknik Bangunan

- Pend. Teknik

Teknik Konstruksi Kayu


- Pend. Teknik

139


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Konstruksi Batu dan Beton


- Pend. Teknik

Teknik Gambar Bangunan


- Pend. Teknik

Teknik Furnitur


- Pend. Teknik

Teknik Plambing dan sanitasi

Teknik Plambing dan Sanitasi


- Pend. Teknik




- Pend. Teknik

Teknik Ketenaga-listrikan

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik

415 Pend. Teknik Elektro

- Pend. Teknik

Teknik Distribusi Tenaga Listrik


- Pend. Teknik

Teknik Transmisi Tenaga Listrik


- Pend. Teknik

Teknik Instalasi Tenaga Listrik


- Pend. Teknik

Teknik Otomasi Industri

618 Pend. Teknik Elektro -

Pend. Teknik

140


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK





- Pend. Teknik

Teknik Mesin Teknik Pemesinan

424 Pend. Teknik Mesin

- Pend. Teknik

Teknik Pengelasan


- Pend. Teknik

Teknik Fabrikasi Logam


- Pend. Teknik

Teknik Pengecoran Logam


- Pend. Teknik

Teknik Gambar Mesin


- Pend. Teknik

Teknik Pemeliha-raan Mekanik Mesin


- Pend. Teknik

Teknik Otomotif

Teknik Kendaraan Ringan

586 Pend. Teknik Otomotif

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Sepeda Motor


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Perbaikan Bodi Otomotif


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Alat Berat


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

141


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Ototronik


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknologi Pesawat Udara

Air Frame dan Power Plant

470 Pend. Teknik Penerbangan

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Pemesinan Pesawat Udara


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Konstruksi Badan Pesawat Udara


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Konstruksi Rangka Pesawat Udara


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Kelistrikan Pesawat Udara


Pend. Teknik Elektro

Pend. Teknik

Elektronika Pesawat Udara


Pend. Teknik Elektro-nika

Pend. Teknik

Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumen-tation Mainte-nance and Repair)



Pend. Teknik

142


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Perkapalan

Teknik Konstruksi Kapal Baja

476 Pend. Teknik Perkapalan

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Konstruksi Kapal Kayu


Pend. teknik bangunan

Pend. Teknik

Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass


Pend. Teknik mesin

Pend. Teknik

Teknik Instalasi Pemesinan Kapal


Pend. Teknik mesin

Pend. Teknik

Teknik Pengelasan Kapal


Pend. Teknik mesin

Pend. Teknik

Kelistrikan Kapal


Pend. Teknik elektro

Pend. Teknik

Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal


Pend. Teknik Bangunan

Pend. Teknik

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Interior Kapal


Arsitektur Pend. Teknik

Pend. Teknik Bangunan

Pend. Teknik

Teknologi Tekstil

Teknik Pemintalan Serat Buatan

484 Pend. Teknik Tekstil

Pend. Tata Busana

Pend. Teknik/ Kejuruan

143


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Pembuatan Benang


Pend. Tata Busana


Teknik Pembuatan Kain


Pend. Tata Busana


Teknik Penyempur-naan Tekstil


Pend. Tata Busana


Garmen 591

Pend. Teknik Tekstil Pend. Tata

Busana


Pend. Tata Busana

Teknik Grafika Persiapan Grafika

492 Pend. Teknik Grafika

Pend. Seni Rupa

Pend. Teknik

Pend. Seni

Produksi Grafika

491 Pend. Teknik Grafika

Pend. Seni Rupa

Pend. Teknik

Pend. Seni

Geologi Pertam-bangan

Geologi Pertam-bangan

495 Pend. Teknik Pertam-bangan

Pend. Geografi

Pend. Teknik

Instrumentasi Industri

Teknik Instru-mentasi Gelas

502 Pend. Teknik Industri

Pend. Kimia

Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. Teknik

Teknik Instru-mentasi Logam


Pend. Fisika

Pend. Teknik

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Kontrol Proses


Pend. Fisika

Pend. Teknik

144


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK



Pend. Teknik

Kontrol Mekanik


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Kimia Kimia Analisis

506 Pend. Teknik Kimia

Pend. Kimia

Pend. MIPA

Kimia Industri

505 Pend. Teknik Kimia

Pend. Kimia

Pend. MIPA

Pelayaran Nautika Kapal Penangkap Ikan

511 Pend. Teknik Pelayaran

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Teknika Kapal Penangkap Ikan


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Nautika Kapal Niaga


Pend. Fisika

Pend. MIPA

Teknika Kapal Niaga


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik Industri

Teknik dan Manajemen Produksi


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik dan Manajemen Pergu-dangan


Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Teknik dan Manajemen Transportasi

594 Pend. Manajemen Transportasi

Pend. Mana-jemen

Pend. Teknik

145


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Perminyakan Teknik

Produksi Perminyakan

595

Pend. Teknik Perminyakan Pend.

Teknik Mesin

Pend. Teknik Pend. Teknik

Pertam-bangan

Teknik Pemboran Minyak

596

Pend. Teknik Perminyakan Pend.

Teknik Mesin

Pend. Teknik Pend. Teknik

Pertam-bangan

Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia

597

Pend. Teknik Perminyakan

Pend. Teknik Mesin Pend.

Teknik Pend. Teknik Pertam-bangan

Pend. Kimia

Teknik Elektronika Teknik

Audio-Video 533

Pend. Teknik Elektronika


Pend. Teknik

Teknik Elektronika Industri

534 Pend. Teknik Elektronika


Pend. Teknik

Teknik Mekatronika

598 Pend. Teknik Elektronika


Pend. Teknik

2. Teknologi Informasi dan Komu-nikasi

Teknik Teleko-munikasi

Teknik Transmisi Telekomu-nikasi

599

Pend. Teknologi Informasi dan Komunikasi


Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

146


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Suitsing

517



Pend. Teknik

Teknik Jaringan Akses

600



Pend. Teknik

Teknik Komputer dan Informatika Rekayasa

Perangkat Lunak

524

Pend. Teknik Komputer dan Informatika

Pend. Teknik Infor-matika

Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Teknik Komputer dan Jaringan

525



Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Multi Media 526



Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

Animasi 565

Pend. Teknik Komputer Dan Informatika


Pend. Teknik

Pend. Fisika

Pend. MIPA

147


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Teknik Broadcasting

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian

530



Pend. Teknik

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio

529



Pend. Teknik

3. Kesehatan Kesehatan Keperawa-tan

575 Pend. Keperawatan Kesehatan

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

Keperawa-tan Gigi

577 Pend. Keperawatan Kesehatan

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

Analisi Kesehatan

580 Pend. Analis Kesehatan

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

Farmasi 582 Pend. Farmasi

Pend. Kimia

Pend. MIPA

Farmasi Industri

601 Pend. Farmasi Industri

Pend. Kimia

Pend. MIPA

Perawatan Sosial

Perawatan Sosial

602 Pend. Keperawatan Sosial

Pedidikan Biologi

Pend. MIPA

4. Seni, Kerajinan, dan Pariwisata

Seni Rupa Seni Lukis 603

Pend. Seni Rupa

Pend. Seni Pend. Seni

Seni Patung 604 Pend. Seni Rupa


Desain Komunikasi Visual

605

Pend. Seni Rupa


Pend. Seni Rupa


148


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Desain Produksi Interior dan Landscaping

606 Pend. Seni Rupa


Desain dan Produksi Kria

Desain dan Produksi Kria Tekstil

460 Pend. Teknik Kriya

Pend. Seni (Seni Rupa)

Pend. Seni

Desain dan Produksi Kria Kulit



Pend. Seni

Desain dan Produksi Kria Keramik



Pend. Seni

Desain dan Produksi Kria Logam



Pend. Seni

Desain dan Produksi Kria Kayu



Pend. Seni

Seni Pertunjukkan Seni Musik

Klasik 568

Pend. Seni Drama, Tari dan Musik


Seni Musik Non Klasik

569 Pend. Seni Drama, Tari dan Musik


Seni Tari 570 Pend. Seni Drama, Tari dan Musik


Seni Karawitan



Seni Pedalangan



149


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Seni Teater 573 Pend. Seni Drama, Tari dan Musik


Pariwisata Usaha Perjalanan Wisata

607 Pend. Pariwisata

Pend. Manajemen/ Ekonomi

Pend. Ekonomi

Akomodasi Perhotelan

549 Pend. Pariwisata


Pend. Ekonomi

Tata Boga Jasa Boga 608

Pend. Tata Boga

- -

Patiseri 434 Pend. Tata Boga

- -

Tata Kecantikan

Kecantikan Kulit

437 Pend. Tata Rias

- -

Kecantikan Rambut

438 Pend. Tata Rias

- -

Tata Busana Busana Butik 609

Pend. Tata Busana

- -

5. Agribisnis dan Agrotek-nologi

Agribisnis Produksi Tanaman

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

553

Pend. Agribisnis Produksi Tanaman

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Pend. Teknologi Pertanian

Agribisnis Tanaman Perkebunan

558


Pend. Biologi

Pend. MIPA


150


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman

560

Pend. Agribisnis Produksi Tanaman Pend.

Biologi Pend. MIPA


Agribisnis Produksi Ternak Agribisnis

Ternak Ruminansia

445

Pend. Agribisnis Produksi Ternak Pend.

Biologi Pend. MIPA


Agribisnis Ternak Unggas

446

Pend. Agribisnis Produksi Ternak Pend.

Biologi Pend. MIPA


Agribisnis Aneka Ternak

610

Pend. Agribisnis Produksi Ternak

Pend. Biologi

Pend. MIPA

Perawatan Kesehatan Ternak

611


Pend. Biologi

Pend. MIPA

Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Agribisnis Perikanan

449

Pend. Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Pend. Biologi

Pend. MIPA

151


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Agribisnis Rumput Laut

453

Pend. Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan

Pend. Biologi

Pend. MIPA



612 Pend. Teknologi Pertanian

Pend. Teknik Mesin

Pend. Teknik

Agribisnis Hasil Pertanian

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

456


Pend. Biologi

Pend. MIPA


Pengawasan Mutu

458


Pend. Biologi

Pend. MIPA




613


Pend. Biologi

Pend. MIPA


Kehutanan Kehutanan (4 Tahun)

614


Pend. Biologi

Pend. MIPA

6. Bisnis dan Mana-jemen

Administrasi Administrasi Perkantoran

539 Pend. Administrasi Perkantoran

Pend. Ekonomi

Pend. Ekonomi

Pend. IPS

152


No Bidang Studi

Keahlian

Program Studi

Keahlian

Kompetensi Keahlian

Kode Prodi Penilai


PT Pendukung

Prodi di Rayon LPTK


Pend. Manajemen Perkantoran

Keuangan

Akuntansi 540

Pend. Akuntansi

- Pend.

Ekonomi

Pend. IPS Pend. Ekonomi

Perbankan 543

Pend. Akuntansi

- Pend.

Ekonomi

Pend. IPS Pend. Ekonomi

Tata Niaga Pemasaran 615 Pend. Ekonomi

Pend.

Ekonomi

Pend. IPS

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No Satuan

Pen-didikan

Mata Pelajaran Muatan Lokal

Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


1 SD/MI/SDLB; SMP/ MTs/SMPLB

Bahasa Daerah

062 Pend. Bahasa Daerah

Pend. Bahasa Pend. Bahasa Pend. Bahasa,

Sastra Indonesia dan Daerah

153


No Satuan

Pen-didikan

Mata Pelajaran Muatan Lokal

Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


2 SD/MI/SDLB; SMP/ MTs/SMPLB; SMA/ MA/SMA LB/SMK/ MAK*

Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.

Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan

Prodi yang sesuai pada bagian A atau B

Prodi yang sesuai pada bagian A atau B

Jurusan/Fakultas Pend. Yang sesuai pada bagian A dan B

3 SD/MI/SDLB; SMP/ MTs/SMPLB; SMA/ MA/SMA LB/SMK/ MAK*

Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)

063 Prodi yang sesuai Mapel

Prodi Serumpun Mapel

Jurusan/Fakultas Serumpun Mapel

4 MI; MTs; MA; MAK Mata pelajaran muatan

lokal yang diisi dengan materi ajar keagamaan Islam

250 Prodi yang sesuai Mapel

Prodi Serumpun Mapel

Jurusan/Fakultas Serumpun Mapel

154


E. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS (Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No Satuan

Pendidikan

Pengawas Rumpun Mata

Pelajaran Kode Prodi Penilai


Prodi di Rayon LPTK


1 PAUD/TK/RA Pengawas PAUD/TK/RA

900

Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan

- -

Pend. Guru Anak Usia Dini - -

Pend. Guru Sekolah Dasar

- -

2 SD/MI Pengawas SD/MI 910


- -

Pend. Guru Sekolah Dasar - -

3 SMP/MTs


911


- -

Pend. IPA - -

Pend. Matematika

- -

Pend. Fisika - -

Pend. Kimia - -

Pend. Biologi - -

Ilmu Pengetahuan Sosial

912


- -

Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial

- -

155


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK


Pend. Ekonomi - -


- -


- -

Pend. Geografi - -

Bahasa 913


- -

Semua Pend. Bahasa

- -

Olah Raga 914


- -

Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

- -


- -

Seni dan Budaya 915


- -

Semua Pend. Seni

- -

4 SMA/MA


921


- -

Pend. IPA - -

Pend. Matematika

- -

156


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK


Pend. Fisika - -

Pend. Kimia - -

Pend. Biologi - -


922


- -


- -

Pend. Ekonomi - -

Pend. Sejarah dan Sosiologi - -

Pend. Sosiologi dan Antropologi - -

Pend. Geografi - -

Bahasa 923


- -

Semua Pend. Bahasa - -

Olah Raga 924


- -


- -

157


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK



- -

Seni dan Budaya 925


- -

Semua Pend. Seni - -

5 SMK/MAK


931


- -

Pend. IPA - -

Pend. Matematika - -

Pend. Fisika - -

Pend. Kimia - -

Pend. Biologi - -


932


- -


- -

Pend. Ekonomi - -

Pend. Sejarah Dan Sosiologi

- -


- -

Pend. Geografi - -

158


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK


Bahasa 933


- -

Semua Pend. Bahasa

- -

Olah Raga 934


- -


- -


Seni Budaya 935


Semua Pend. Seni

Teknik dan Industri

936


Semua Pend. Teknik

- -

Pertanian dan Kehutanan

937


Pend. Biologi Pend. MIPA Pend. Agribisnis Produksi Tanaman


159


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK




Bisnis dan Manajemen

938


- -

Pend. Ekonomi - -

Pend. Administrasi Perkantoran

- -

Pend. Manajemen Perkantoran

- -

Pariwisata 939



Pend. Ekonomi

Pend. Pariwisata

Kesejahteraan Masyarakat

940


- -


- -

Pend. Ekonomi - -

Pend. Sejarah dan Sosiologi - -

160


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK


Pend. Sosiologi dan Antropologi - -

Pend. Pancasila dan Kewarga-negaraan

- -

Seni dan Kerajinan

941


- -

Semua Pend. Seni - -

6 SDLB/SMPLB/SMALB

Pengawas SLB 950


- -

Pend. Luar Biasa - -

7

SD/MI/; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK

Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor

953


- -

Bimbingan dan Konseling

- -

8

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK

Pend. Agama Islam

960


- -

Pend. Agama Islam

- -

161


No Satuan

Pendidikan




Prodi di Rayon LPTK


9



965


- -


- -

10


Pend. Agama Kristen

966


- -

Pend. Agama Kristen

- -

11


Pend. Agama Hindu

967


- -

Pend. Agama Hindu

- -

12

SD/MI/SDLB; SMP/MTs/S MPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK

Pend. Agama Buddha

968


- -

Pend. Agama Buddha - -

13


Pend. Agama Konghucu

969

Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan

- -

Pend. Agama Konghucu - -

162


Keterangan:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada perguruan tinggi yang menjadi Rayon penyelenggaran dapat menjadi fakultas payung dalam bekerjasama dengan program studi non kependidikan yang ada pada perguruan tinggi yang menjadi rayon tersebut.

Misal, FKIP Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang dapat menjadi payung dalam bekerjasama dengan program studi-program studi non kependidikan yang ada di lingkungan UNSRI Palembang, sehingga Rayon UNSRI dapat mengases mata pelajaran yang program studi kependidikannya belum ada di FKIP UNSRI.

163


LAMPIRAN 9

DAFTAR PROGRAM STUDI RAYON LPTK PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU

Rayon Kode LPTK

Nama LPTK Kode Prodi

Nama Prodi

101 001011 Universitas Syiah Kuala 83206 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

84202 Pendidikan Matematika

84203 Pendidikan Fisika

84204 Pendidikan Kimia

84205 Pendidikan Biologi

85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas

86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

87201 Pendidikan Sejarah

87202 Pendidikan Geografi

87203 Pendidikan Ekonomi

87205 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

88201 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

88203 Pendidikan Bahasa Inggris

88209 Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik

011023 Universitas Abulyatama 84202 Pendidikan Matematika








164


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

011032 Universitas Al Muslim 84202 Pendidikan Matematika








102 001040 Universitas Negeri Medan

83201 Pendidikan Teknik Elektro

83203 Pendidikan Teknik Mesin

83204 Pendidikan Teknik Otomotif

83205 Pendidikan Teknik Bangunan

83206 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

83211 Pendidikan Tata Boga

83213 Pendidikan Tata Rias





85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi

85202 Pendidikan Kepelatihan Olahraga

86205 Pendidikan Luar Sekolah


86207 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini




165


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

87204 Pendidikan Antropologi




88206 Pendidikan Bahasa Perancis

88207 Pendidikan Bahasa Jerman


88210 Pendidikan Seni Rupa

011018 Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara





013002 STKIP Riama 84202 Pendidikan Matematika




86204 Administrasi Pendidikan

87203 Pendidikan Akuntansi




013029 STKIP Budi Daya 84202 Pendidikan Matematika



166


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi



103 001030 Universitas Bengkulu 84202 Pendidikan Matematika




85201 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan






021005 Universitas Prof Dr Hazairin SH


021010 Universitas Muhammadiyah Bengkulu







104 001009 Universitas Sriwijaya 83203 Pendidikan Teknik Mesin





167


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi








021001 Universitas Muhammadiyah Palembang







021016 Universitas PGRI Palembang



85201 Pendidikan Olahraga







023002 STKIP PGRI Lubuk Linggau



168


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi




105 001017 Universitas Riau 84202 Pendidikan Matematika














88205 Pendidikan Bahasa Jepang

101006 Universitas Islam Riau 84202 Pendidikan Matematika







169


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

106 001032 Universitas Negeri Padang


83202 Pendidikan Teknik Elektronika




83207 Pendidikan Teknik Informatika







86202 Pendidikan Luar Biasa

86203 Teknologi Pendidikan








87204 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi





170


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi


101001 Universitas Bung Hatta 84202 Pendidikan Matematika






101004 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin





103003 STKIP PGRI Sumatera Barat






87204 Pendidikan Sosiologi



107 001026 Universitas Lampung 84202 Pendidikan Matematika






171


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi








023011 STKIP Muhammadiyah Pringsewu




023013 STKIP PGRI Bandar Lampung






108 001020 Universitas Jambi 84202 Pendidikan Matematika




85201 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan





172


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

109 001037 Universitas Negeri Jakarta







83212 Pendidikan Tata Busana



















87220 Pendidikan IPS


173


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi


88204 Pendidikan Bahasa Arab






001042 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa








031007 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya


86208 Ilmu Pendidikan Teologi


110 001034 Universitas Pendidikan Indonesia










174


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi



85202 Pendidikan Olahraga

86202 Pendidikan Khusus





86207 Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak






87210 Pendidikan Tata Niaga

87211 Pendidikan Manajemen Perkantoran


88202 Pendidikan Bahasa Daerah






88209 Pendidikan Seni Musik


88216 Pendidikan Seni Tari

175


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

041009 Universitas Swadaya Gunung Djati





041015 Universitas Langlangbuana



041038 Universitas Kuningan 84205 Pendidikan Biologi




043041 STKIP Siliwangi 84202 Pendidikan Matematika




111 001038 Universitas Negeri Yogyakarta

21201 Pendidikan Teknik Mekatronika










84201 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam


176


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi












86250 Kebijakan Pendidikan







87210 Pendidikan Administrasi Perkantoran

87220 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial


88202 Pendidikan Bahasa Jawa




88209 Pendidikan Seni Musik

177


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi


88211 Pendidikan Seni Kerajinan


051013 Universitas Ahmad Dahlan







051015 Universitas PGRI Yogyakarta





112 001041 Universitas Negeri Semarang





83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer

84201 Pendidikan Ipa







178


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi










88201 Pendidikan Bahasa, Sastra Ind dan Daerah







061001 Universitas Kristen Satya Wacana









179


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

061013 Universitas Pancasakti 84202 Pendidikan Matematika





113 001027 Universitas Sebelas Maret







85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi








87204 Pendidikan Antropologi Sosiologi





180


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

061006 Universitas Slamet Riyadi 87205 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


061018 Universitas Widya Dharma






114 001039 Universitas Negeri Surabaya






84201 Pendidikan Sains







86202 Pendidikan Guru Luar Biasa






181


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi






88202 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa






071005 Universitas Dr Soetomo 84202 Pendidikan Matematika


071059 Universitas Muhammadiyah Gresik



071073 Universitas PGRI Ronggolawe









182


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

073017 STKIP PGRI Jombang 84202 Pendidikan Matematika

85201 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan





115 001033 Universitas Negeri Malang





















183


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi




87210 Pendidikan Administrasi Perkantoran

87211 Pendidikan Tata Niaga







071044 Universitas Muhammadiyah Ponorogo




072010 IKIP PGRI Madiun 83201 Pendidikan Teknik Elektro










184


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

073027 STKIP PGRI Pasuruan 84202 Pendidikan Matematika






116 001025 Universitas Jember 84202 Pendidikan Matematika









071075 Universitas PGRI Banyuwangi






072007 IKIP PGRI Jember 84202 Pendidikan Matematika





185


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi



117 001010 Universitas Lambung Mangkurat

















111003 Universitas Islam Kalimantan M A B Banjarmasin


113006 STKIP PGRI Banjarmasin 84202 Pendidikan Matematika





186


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

118 001024 Universitas Palangka Raya













113020 STKIP Muhammadiyah Sampit


119 001015 Universitas Mulawarman 84202 Pendidikan Matematika











187


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

112001 IKIP PGRI Kaltim 85202 Pendidikan Kepelatihan Olahraga



120 001022 Universitas Tanjungpura 84202 Pendidikan Matematika











88208 Pendidikan Bahasa Mandarin

88209 Pendidikan Seni Tari dan Musik

113008 STKIP PGRI Pontianak 83207 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer









188


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

121 001048 Universitas Pendidikan Ganesha




















081003 Universitas Mahasaraswati Denpasar






189


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

081005 Universitas Dwijendra 87205 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

88202 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah

082002 IKIP PGRI Bali 83206 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga






88201 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah



122 001016 Universitas Mataram 84202 Pendidikan Matematika









081010 Universitas Muhammadiyah Mataram




190


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi



082003 IKIP Mataram 84202 Pendidikan Matematika




85201 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan





083012 STKIP Bima 84202 Pendidikan Matematika




083013 STKIP Hamzanwadi 84202 Pendidikan Matematika










123 001014 Universitas Nusa Cendana



191


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi














081018 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang







081019 Universitas Flores 84202 Pendidikan Matematika






192


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

081022 Universitas PGRI Kupang 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi




083024 STKIP Santu Paulus 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

86208 Pendidikan Teologi


124 001036 Universitas Negeri Makassar




















193


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi






87206 Pendidikan Koperasi


87210 Pendidikan Adimistrasi Perkantoran

87220 Pendidikan IPS





091024 Universitas Muhammadiyah Pare-pare




125 001028 Universitas Tadulako 84202 Pendidikan Matematika








194


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi




091012 Universitas Sintuwu Maroso Poso



126 001029 Universitas Haluoleo 84202 Pendidikan Matematika











091006 Universitas Dayanu Ikhsanuddin





127 001035 Universitas Negeri Manado






195


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi









86208 Pendidikan Guru Agama Hindu












091007 Universitas Klabat 86205 Pendidikan Luar Sekolah

86208 Pendidikan Agama



128 001047 Universitas Negeri Gorontalo



196


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi
















88210 Pendidikan Teknik Kriya

129 001021 Universitas Pattimura 84202 Pendidikan Matematika










197


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi





121002 Universitas Darussalam Ambon





130 001044 Universitas Khairun 84202 Pendidikan Matematika








131 001018 Universitas Cenderawasih





85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi





198


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi



132 011017 Universitas Alwashliyah 84202 Pendidikan Matematika

88201 Pendidikan Bahasa Indonesia


011003 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara






011015 Universitas Graha Nusantara







011038 Universitas Al-washliyah Labuhan Batu





133 011002 Universitas HKBP Nommensen



86208 Pendidikan Agama Kristen

199


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi






011005 Universitas Simalungun 84205 Pendidikan Biologi





013031 STKIP Tapanuli Selatan 84202 Pendidikan Matematika









134 041008 Universitas Pasundan 84202 Pendidikan Matematika






200


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

041030 Universitas Suryakancana





043034 STKIP Pasundan 85201 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas



135 041004 Universitas Pakuan 84205 Pendidikan Biologi




043036 STKIP PGRI Sukabumi 87203 Pendidikan Ekonomi


136 041012 Universitas Siliwangi 84202 Pendidikan Matematika









041023 Universitas Galuh Ciamis 84205 Pendidikan Biologi


201


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi





043030 STKIP Garut 84202 Pendidikan Matematika





137 031039 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka












041051 Universitas Muhammadiyah Tangerang




202


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

138 051002 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa



84201 Pendidikan IPA







051012 Universitas Sanata Dharma





86208 Pendidikan Agama Katolik





139 062002 IKIP PGRI Semarang 84202 Pendidikan Matematika








203


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

061009 Universitas Muria Kudus 86206 Pendidikan Guru Sekolah Dasar


062001 IKIP Veteran Jawa Tengah








140 061019 Universitas Muhammadiyah Purwokerto










141 061008 Universitas Muhammadiyah Surakarta






204


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi





061016 Universitas Veteran Bangun Nusantara








88202 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah


142 071049 Universitas PGRI Adi Buana










205


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

071012 Universitas Muhammadiyah Surabaya







073048 STKIP PGRI Lamongan 87203 Pendidikan Ekonomi


073049 STKIP PGRI Bangkalan 84202 Pendidikan Matematika





143 071072 Universitas Nusantara PGRI Kediri











206


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

073040 STKIP PGRI Tulungagung 84202 Pendidikan Matematika




073041 STKIP PGRI Nganjuk 84202 Pendidikan Matematika




144 071024 Universitas Muhammadiyah Malang







071027 Universitas Islam Malang 84202 Pendidikan Matematika



071028 Universitas Wisnuwardhana




073039 STKIP PGRI Blitar 84202 Pendidikan Matematika



207


Rayon Kode LPTK


Nama Prodi

145 001050 Universitas Borneo Tarakan






146 091004 Universitas Muhammadiyah Makasar









091039 Universitas Cokroaminoto Palopo





208


209


LAMPIRAN 10

FORMAT B1.1

DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PF1

KABUPATEN/KOTA: __________________________

No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap

NUPTK NIP2

Tempat & Tgl Lahir Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas

Jenjang/Jenis Sekolah

3

Instansi Tempat Bertugas

Alamat Peserta

Tem pat Tgl Nama Alamat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

2.

Dst

………………………………., ………………..2011

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota ____

(_____________________________________) Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

1 Format ini dicetak oleh dinas pendidikan kab/kota dari dalam SIM-NUPT.

2 Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

3 Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

210


LAMPIRAN 11

FORMAT B1.2 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PSPL

1

KABUPATEN/KOTA: __________________________

No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap Peserta

NUPTK NIP2 Tempat & Tgl Lahir

Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas

Jenjang/Jenis Sekolah3


Alamat Peserta

Tempat Tgl Nama Alamat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

2.

3.

Dst

………………………………., ………………..2011






211


LAMPIRAN 12

FORMAT B1.3 DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PLPG

1

KABUPATEN/KOTA: __________________________

No Urut

Nomor Peserta






Alamat Peserta


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

2.

3.

Dst

………………………………., ………………..2011






212


LAMPIRAN 13 FORMAT B2.1

DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PF1

PROVINSI: ______________________________

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP2

Tempat & Tgl Lahir




Alamat Peserta


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

2.

3.

Dst

………………………………., ………………..2011



1 Format ini dicetak oleh dinas pendidikan provinsi dari dalam SIM-NUPT.



213



DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PSPL1

PROVINSI: ______________________________

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP2

Tempat & Tgl Lahir

Bid Studi/Mapel/Bid.

Keahlian/Guru Kelas



Alamat Peserta


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

2.

3.

Dst

………………………………., ………………..2011






214



DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PLPG1

PROVINSI: ______________________________

No Urut

Nomor Peserta



Bid Studi/Mapel/Bid.

Keahlian/Guru Kelas



Alamat Peserta


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

2.

3.

Dst

………………………………., ………………..2011






215


LAMPIRAN 16 FORMAT B3

DAFTAR PESERTA MUTASI ANTAR RAYON1

RAYON TUJUAN : _______________________

No. Urut

Nomor Peserta Nama Lengkap NUPTK NIP2 Bid

Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas

Jenjang Status*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.

Dst.

*)Diisi PF/PSPL/PLPG sesuai pola sertifikasi guru yang diikuti _______________, _________ 2011

Ketua Rayon NIP3 __ (_______________________________) NIP/NIK _________________________

1 Format B3 dicetak oleh Rayon LPTK asal melalui Website KSG, ditandatangani oleh Ketua Rayon LPTK dan dilampirkan pada BA-PF: 8

untuk diserahkan ke Rayon LPTK tujuan. Mutasi termasuk databased peserta melalui Website KSG..


3 Diisi kode Rayon LPTK asal.

216


LAMPIRAN 17 FORMAT C1

1

HASIL TES AWAL PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PORTOFOLIO (PF) 2011

Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui pola Portofolio berikut ini:

Nomor Peserta : NUPTK : Nama Lengkap (dengan gelar akademik) : Propinsi : Kabupaten/Kota : Jenis /Jenjang Pendidikan tempat bertugas : Bidang Studi : Nama Sekolah Tempat Bertugas :

telah mengikuti ujian awal pada: Waktu Mulai : Waktu Selesai : Lokasi Tes :

dengan hasil Skor Tes : Status :

……………………., …………………… 2011 Petugas,

……………………………………..

*1234567890*2

Format D1 dicetak oleh: username dari IP: 127.0.0.1

1 Format C1 dicetak oleh LPTK melalui Website KSG setelah peserta selesai mengerjakan tes

awal. Format ini dicetak 2 kali untuk dilampirkan pada berkas PF selain Format A1. 2 Barcode dibuat oleh sistem di Website KSG.

217



DAFTAR PESERTA TES AWAL SERTIFIKASI GURU POLA PF STATUS LULUS

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP

Tempat & Tgl Lahir Bid Studi/Mapel/Bid.

Keahlian /Guru Kelas Jenjang/Jenis

Sekolah1

Nama Instansi Tempat Bertugas

Tgl Lulus2

Tempat Tgl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

1.

2.

Dst

……………………, ……………2011 Ketua Rayon/Rektor ……….. (_____________________) NIP/NIK.

1 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

2 Jika status MPLPG atau D, kolom ini dikosongkan.

218



DAFTAR PESERTA TES AWAL SERTIFIKASI GURU POLA PF STATUS TIDAK LULUS

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP



Sekolah1


Ket. Tempat Tgl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

3.

4.

Dst



219


LAMPIRAN 20

FORMAT D1 DAFTAR BERKAS TIAP ASESOR

1

RAYON LPTK PENYELENGGARA :

BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN /GURU KELAS :

JENJANG/JENIS SEKOLAH2 :

NAMA ASESOR :

NO. URUT

NOMOR PESERTA NAMA

LENGKAP PESERTA

NAMA SEKOLAH TEMPAT MENGAJAR

3

JENIS BERKAS

4

(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.

………………, ……………..…2011 Ketua Pelaksana PSG (______________________) NIP/NIK.

1 Setiap kemasan bendel portofolio dibuat daftar dengan menggunakan Format C8. Satu

kemasan bendel terdiri atas maksimum 10 bendel portofolio. Format C4 dibuat oleh PSG Rayon dan dicetak dari ASG.



4 Diisi Portofolio (PF) atau Dokumen (D).

220


LAMPIRAN 21 FORMAT D2.1

HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO INDIVIDUAL1


BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN/GURU KELAS :


NAMA LENGKAP PESERTA :

NOMOR PESERTA (14 DIGIT) :

UNSUR KOMPONEN PORTOFOLIO JUMLAH SKOR

KOMPONEN UNSUR

A

1. Kualifikasi akademik

2. Pengalaman mengajar

3. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

B

1. Pendidikan dan pelatihan

2. Penilaian dari atasan dan pengawas

3. Prestasi akademik

4. Karya pengembangan profesi

C

1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

2. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

3. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

JUMLAH

Catatan: ……………………………………………………………… Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Rekomendasi: VF/MA/MPLPG/D (Coret yang tidak perlu)

…………………., …………..2011 Asesor I/II

3

(…………………………………………….) Tanda tangan dan nama lengkap

1 Format dicetak dari ASG.


3 Coret yang tidak perlu

221



HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO GABUNGAN1


BID. STUDI/MAPEL/BID. KEAHLIAN /GURU KELAS :




UNSUR KOMPONEN PORTOFOLIO

SKOR ASESOR I SKOR ASESOR II

KOMPONEN UNSUR KOMPONEN UNSUR

A

Kualifikasi akademik Pengalaman mengajar Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

B

Pendidikan dan pelatihan Penilaian dari atasan dan pengawas

Prestasi akademik Karya pengembangan profesi

C

Keikutsertaan dalam forum ilmiah Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Jumlah Skor Rata-rata

Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Profesi Catatan: ……………………………………………………………… Rekomendasi: VF/MA/MPLPG/D (Coret yang tidak perlu)

……….............………………….….., ………………. 2011 Asesor I …..………………………………………… Tanda tangan dan nama lengkap

Asesor I I …..………………………………………… Tanda tangan dan nama lengkap



222



HASIL VERIFIKASI PORTOFOLIO INDIVIDUAL RAYON LPTK PENYELENGGARA :





UNSUR KOMPONEN PORTOFOLIO

HASIL VERIFIKASI

YA TIDAK

A




a. RPP

b. Pelaksanaan Pembelajaran

B





C




Catatan: ……………………………………………………………… Keterangan: A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok B: Unsur Pengembangan Profesi C: Unsur Pendukung Rekomendasi: LVP/MPLPG/D (Coret yang tidak Perlu)

…………………., …………..2011 Asesor I/II

2




223



HASIL VERIFIKASI PORTOFOLIO GABUNGAN RAYON LPTK PENYELENGGARA :





UNSUR KOMPONEN PORTOFOLIO HASIL VERIFIKASI

Asesor 1 Asesor 2

A




c. RPP

d. Pelaksanaan Pembelajaran

B





C




Rekomendas: LVP/MPLPG/D (Coret yang tidak Perlu) Asesor 2 (…………………………………………….) Tanda tangan dan nama lengkap

…………………., …………..2011 Asesor 1 (…………………………………………….) Tanda tangan dan nama lengkap


224


LAMPIRAN 25

FORMAT D4.1 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/B

1 INDIVIDUAL






No.

KOMPONEN DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI

HASIL VERIFIKASI3

1. Ijazah

Keabsahan MP/K

Kebenaran MP/K Relevansi MP/TMP

2. SK Mengajar Keabsahan MP/K Kebenaran MP/K

3. SK Golongan kepangkatan Keabsahan MP/K Kebenaran MP/TMP/K

4. Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota Keabsahan MP/K Kebenaran MP/K

Rekomendasi: MP/TMP/K/D

3

Keterangan: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan K : Klarifikasi D……: Diskualifikasi

…………………., …………..2011 Asesor 1/2

3





225


LAMPIRAN 26

FORMAT D4.2 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/B

1 GABUNGAN






No KOMPONEN DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI HASIL VERIFIKASI

3

Asesor 1 Asesor 2

1. Ijazah

Keabsahan

Kebenaran Relevansi

2. SK Mengajar Keabsahan Kebenaran

3. SK Golongan kepangkatan Keabsahan Kebenaran

4. Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota Keabsahan Kebenaran

Rekomendasi: MP/TMP/K/D Asesor 2 (…………………………………………….) Tanda tangan dan nama lengkap

…………………., …………..2011 Asesor 1 (…………………………………………….) Tanda tangan dan nama lengkap




226


LAMPIRAN 27

FORMAT D5.1 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN INDIVIDUAL PESERTA GOLONGAN IV/C

1






No KOMPONEN DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI

HASIL VERIFIKASI3

1. Ijazah Keabsahan MP/K

Kebenaran MP/K

2. SK Mengajar Keabsahan MP/K Kebenaran MP/K

3. SK Golongan kepangkatan Keabsahan MP/K Kebenaran MP/TMP/K

4. Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota Keabsahan MP/K Kebenaran MP/K


3

Keterangan: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan K : Klarifikasi D : Diskualifikasi

…………………., …………..2011 Asesor 1/2

3





227


LAMPIRAN 28

FORMAT D5.2 HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PESERTA GOLONGAN IV/C

1 GABUNGAN






No KOMPONEN DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI

HASIL VERIFIKASI

3

Asesor 1

Asesor 2

1. Ijazah Keabsahan

Kebenaran

2. SK Mengajar Keabsahan

Kebenaran

3. SK Golongan kepangkatan Keabsahan

Kebenaran

4. Rekomendasi dinas pendidikan kab/kota Keabsahan

Kebenaran


Asesor 2


…………………., …………..2011 Asesor 1





228


LAMPIRAN 29

FORMAT D6.1 DAFTAR HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI PORTOFOLIO

1

(untuk Bahan Rapat PSG) RAYON LPTK PENYELENGGARA :

No Urut

Nomor Peserta

Nama Lengkap

NUPTK NIP Tempat, Tgl Lahir Bid. Studi/Mapel/Bid.


Sekolah2 Skor

Asesor 1 Skor

Asesor 2 Status*)

Tempat Tgl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13)

1.

2.

3.

Dst

*)

Diisi: LVP : Lulus Verifikasi Portofolio MA : Melengkapi Administrasi MPLPG : Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru K : Klarifikasi D : Diskualifikasi

……………………, …………………2011 Ketua Pelaksana,

(_____________________)

1 Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dan dijadikan bahan Rapat PSG untuk menetapkan peserta dengan status L, MA, MPLPG,

K, atau D. Format dicetak dari ASG. 2 Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

229


LAMPIRAN 30

FORMAT D6.2 DAFTAR HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI PORTOFOLIO

1

(untuk Laporan ke KSG dan Pengumuman Kelulusan) KABUPATEN/KOTA

2 :

PROVINSI :

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP



Sekolah3


Status*) Tgl

Lulus4 Tempat Tgl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5.

6.

Dst *)

Diisi: L : Lulus MPLPG : Mengikuti PLPG D : Diskualifikasi


1 Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelksanaan sertifikasi guru Pola PF dan

menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG.

2 Dikosongkan untuk rekapitulasi guru SLB.


4 Jika status MPLPG atau D, kolom ini dikosongkan.

230


LAMPIRAN 31

FORMAT D7.1 DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN

1

(untuk Bahan Rapat PSG) KABUPATEN/KOTA

2 :

PROVINSI :

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP



Sekolah3


Hasil

Status*) Tempat Tgl

Asesor 1*)

Asesor 2*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1.

2.

3.

Dst *)

Diisi: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan K : Klarifikasi D : Diskualifikasi

……………………, ………………….2011 Ketua Pelaksana (_____________________) NIP/NIK.

1 Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana PSG untuk bahan Rapat PSG. Format dicetak dari ASG.

2 Dikosongkan untuk guru SLB.


231


LAMPIRAN 32

FORMAT C7.2 DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN

1


2 :

PROVINSI :

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP



Sekolah3


Status*) Tgl

Lulus4 Tempat Tgl

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)

1.

2.

Dst *)

Diisi: MP : Memenuhi Persyaratan TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan D : Diskualifikasi

……………………, ……………2011 Ketua Rayon/Rektor ………. (_____________________) NIP/NIK.

1 Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelksanaan sertifikasi guru Pola PSPL dan

menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG



4 Jika status D, kolom ini dikosongkan.

232



DAFTAR HASIL PLPG1

(untuk Bahan Rapat PSG) KABUPATEN/KOTA

2 :

PROVINSI :

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP

Tempat & Tgl Lahir

Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian /Guru Kelas



Hasil Uji Kompetensi Status*)

Tempat Tgl SUT SUP HW SP SS SAK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1.

2.

Dst *)

Diisi: L: Lulus TL: Tidak Lulus D: Diskualifikasi MG: Mengulang/meluncur pada tahun berikutnya

……………………, ………………….2011 Ketua Pelaksana (_____________________) NIP/NIK.

1 Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana PSG untuk bahan Rapat PSG. Format dicetak dari ASG.



233


LAMPIRAN 34

FORMAT D8.2 DAFTAR HASIL PLPG

1


2 :

PROVINSI :

No Urut

Nomor Peserta


NUPTK NIP

Tempat & Tgl Lahir

Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian /Guru

Kelas



Status*) Tempat Tgl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17)

1.

2.

Dst

*)

Diisi: L: Lulus TL: Tidak Lulus MG: Mengulang/meluncur pada tahun berikutnya

……………………, ……………2011 Ketua Rayon/Rektor ………. (_____________________) NIP/NIK.

1 Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelksanaan sertifikasi guru Pola PSPL dan

menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG



234


LAMPIRAN 35 FORMAT PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS

DAN PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG1

RAYON LPTK PENYELENGGARA : ………………………………………………………………. NAMA LENGKAP PESERTA : ………………………………………………………………. NOMOR PESERTA (14 DIGIT) : ……………………………………………………………….

A. Kelengkapan Berkas No Berkas yang Dikumpulkan Ada 1 Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan

2 Fotokopi Ijazah Belum S-1/D-IV SLTA atau sederajat

Sudah S-1/D-IV S-1 S-2

3 Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru (SK pertama s.d SK terakhir) 4 Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah 5 Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (khusus PNS)

B. Pengecekan Data dan Persyaratan Peserta No Persyaratan Diisi S/TS

1 Kualifikasi Akademik (Diisi ijasah terakhir)

Format A1 …………………....

Bukti Fisik …………………....

2 Masa Kerja Format A1 ….. thn ….. bln

Bukti Fisik ….. thn ….. bln

3 Usia Format A1 ….. thn ….. bln

Bukti Fisik ….. thn ….. bln

4 Golongan (Diisi golongan terakhir)

Format A1 …………………....

Bukti Fisik ………………….... Catatan: S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Persyaratan masa kerja, usia, dan golongan peserta yang tercantum dalam Format A1 dan bukti fisik (dilihat di berkas) harus sesuai. Jika tidak sesuai maka peserta dinyatakan diskualifikasi atau ditunda keikutsertaan dalam sertifikasi guru tahun ini.

Peserta diskualifikasi apabila: 1) tidak memenuhi persyaratan peserta, atau 2) berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A tidak ada/tidak lengkap). 3) masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas) 6 bulan atau lebih, atau 4) golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat daripada bukti fisik (berkas).

CATATAN HASIL PENGECEKAN LPLPG : Lanjut menjadi peserta PLPG. D/1 : Diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peserta. D/2 : Diskualifikasi karena berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A tidak ada/tidak lengkap). D/3 : Diskualifikasi karena masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi daripada bukti fisik (berkas)

maksimal 6 bulan. D/4 : Diskualifikasi karena golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat daripada bukti fisik

(berkas).

Nama Petugas

………………………..

Tanda Tangan

……………………….

1 Printout ASG

235


LAMPIRAN 36

BERITA ACARA1

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES AWAL (ONLINE) BA-PF: 1

Pada hari ini: ........................tanggal/bulan:............................ 2011 hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Lokasi: .................................. Ruang: ............................................. Dimulai pukul ........................hingga pukul ................................... Telah dilaksanakan Tes Awal Online yang diikuti ……………………. peserta. Hal-hal yang terjadi pada saat pelaksanaan Tes Awal: .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… .…………………………………………..…………………………………………..…………………………… …………………………………………, ……………………….. 2011 Petugas, ………………………………………………… NIP./NIK. …………………………………

236


LAMPIRAN 37

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PORTOFOLIO DARI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) KEPADA RAYON LPTK1

BA-PF: 2

Pada hari ini: ..........tanggal/bulan:.......tahun ....., telah diserahkan Oleh: PSG Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota2 …………………………….................... Kepada: Rayon LPTK .............................................................................. 1. Portofolio, sebanyak ... peserta, … bendel.

2. Dokumen, sebanyak ... peserta. 3. Berkas PLPG, sebanyak ..........peserta 4. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PLPG (Format B1.3/Format B2.3)3, sebanyak … berkas,

dengan jumlah peserta … orang. 5. Fotokopi Daftar Peserta Tes Awal Online Status TL (Format C3), sebanyak … berkas,

dengan jumlah peserta …… orang. 6. Fotokopi Daftar Peserta Hasil Verifikasi PF Status TL (Format D6.24), sebanyak …

berkas, dengan jumlah peserta …… orang. 7. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PSPL (Format B1.2/Format B2.25), sebanyak … berkas,

dengan jumlah peserta …… orang. 8. Fotokopi Daftar Verifikasi Dokumen (Format D7.2), sebanyak … berkas, dengan jumlah

peserta …… orang. 9. Pasphoto Berwarna (3 X 4 cm, @ 4 Lembar), sebanyak … peserta

……………..……..........……………….,…………………..2011 Pihak yang Menerima

.................................... Tanda tangan dan nama lengkap

Pihak yang Menyerahkan ............................................. Tanda tangan dan nama lengkap

1 Format ini dibuat oleh diinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk

guru SLB, rangkap dua (satu lembar untuk penerima, satu lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Ukuran Kertas A4.

2 Dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB.

3 Format B2.1 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi.

4 Format B2.2 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB).

5 Format B2.2 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB).

237


LAMPIRAN 38

BERITA ACARA1 SERAH TERIMA BERKAS SERTIFIKASI GURU DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA KEPADA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

BA-PF: 3

Pada hari ini ........................., tanggal/bulan....................tahun ....., telah diserahkan Oleh: PSG Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....................................... Kepada: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .........................................……..

1. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PF (Format B1.1), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta …… orang.

2. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PSPL (Format B1.2) (Hardcopy), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta … orang.

3. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PLPG (Format B1.3) (Hardcopy), sebanyak … berkas, dengan jumlah peserta … orang.

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang Penetapan Peserta Sertifikasi, sebanyak … berkas, dengan jmlah peserta … orang

………….......….., ……………………2011

Pihak yang Menerima

(.......................................) Tanda tangan dan nama lengkap

Pihak yang Menyerahkan (.........................................) Tanda tangan dan nama lengkap

1 Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota rangkap dua (satu lembar untuk

dinas pendidikan provinsi, satu lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Ukuran Kertas A4.

238


LAMPIRAN 39

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BERKAS DARI PSG KEPADA ASESOR1

BA-PF: 4

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ..................................... 2011

telah diserahkan Berkas dari PSG kepada Asesor.

1. Portofolio : ................................... Bendel

2. Dokumen : ................................... Bendel

3. Format D2.1 (data kosong) : ................................... Lembar




……………………………, ……………………….2011

Pihak yang Penerima (Asesor)

................................................

Tanda tangan dan nama lengkap

Pihak yang Menyerahkan (PSG)

...................................................


Ukuran Kertas: A4

1 Dibuat oleh PSG, rangkap dua (satu lembar untuk pihak yang penerima, satu lembar lainnya

untuk yang pihak menyerahkan/arsip).

239


LAMPIRAN 40

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS DARI ASESOR KEPADA

PSG1

BA-PF: 5

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ..................................... 2011

telah diserahkan Berkas dari PSG kepada Asesor.

1. Portofolio : ........................ Bendel 2. Dokumen : ........................ Bendel 3. Format D2.1 (terisi data) : ........................ Lembar 4. Format D3.1 (terisi data) : ........................ Lembar 5. Format D4.1 (terisi data) : ........................ Lembar 6. Format D5.1 (terisi data) : ........................ Lembar 7. Format D6.1 (terisi data) : ........................ Lembar ………………………, ………………….2011 Pihak yang Penerima (PGG)

.................................................


Pihak yang Menyerahkan (Asesor)

................................................. Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas: A4



240


LAMPIRAN 41

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO/VERIFIKASI FORTOFOLIO/VERIFIKASI DOKUMEN

1

BA-PF: 6

Pada hari ini: ........................tanggal/bulan:............................ 2011

hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Lokasi: .................................. Ruang: ............................................. Dimulai pukul ........................hingga pukul ................................... Telah dilaksanakan Penilaian Portofolio/Verifikasi Portofolio/Verifikasi dokumen

2:

1. Jumlah portofolio yang dinilai .............. bendel. 2. Jumlah Portofolio yang diverifikasi ....... bendel. 3. Jumlah dokumen yang diverifikasi ....... bendel.

Hal-hal yang terjadi pada saat Penilaian Portofolio/Verifikasi dokumen:

……………………………….., …………………………2011 Ketua PSG Rayon LPTK……………..

........................................ Tanda tangan dan nama lengkap

Ukuran Kertas: A4

1 Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK, setiap hari selama proses penilaian portofolio/verifikasi

dokumen. 2 Coret yangtidak perlu

241


LAMPIRAN 42

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN PESERTA YANG

MEMILIH LANGSUNG PLPG 1

BA-PF: 7


hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Telah dilaksanakan Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Peserta Yang Memilih Langsung PLPG:

1. Jumlah peserta yang Lanjut PLPG : .....................orang 2. Jumlah peserta Diskualifikasi: .............................orang 3. Daftar Hasil Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Peserta yang

Memilih Langsung PLPG terlampir.

Hal-hal yang terjadi pada saat Pengecekan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan

Peserta Yang Memilih Langsung PLPG


........................................


1 Pointout AGS

242


LAMPIRAN BA-PF 7 HASIL PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS DAN

PERSYARATAN PESERTA YANG MEMILIH LANGSUNG PLPG TERLAMPIR

No Urut

Nomor Peserta


Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian /Guru Kelas



kabupaten/ Kota

Status*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.

4.

Dst

*)Status:

LPLPG : Lanjut menjadi peserta PLPG.

D/1 : Diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peserta.

D/2 : Diskualifikasi karena berkas tidak lengkap (salah satu berkas dari sub A

tidak ada/tidak lengkap).

D/3 : Diskualifikasi karena masa kerja dan usia pada Format A1 lebih tinggi

daripada bukti fisik (berkas) maksimal 6 bulan.

D/4 : Diskualifikasi karena golongan pada Format A1 lebih tinggi satu tingkat

daripada bukti fisik (berkas).

……………………………….., …………………………2011

Ketua PSG Rayon LPTK……………..

........................................ Tanda tangan dan nama lengkap


243


LAMPIRAN 43

BERITA ACARA PELAKSANAAN PLPG1 BA-PF: 8


hingga hari: ......................... tanggal/bulan: .......................... 2011 Telah dilaksanakan PLPG

2:

1. Mapel: ................................................................................... 2. Rombel: ................................................................................ 3. Lokasi: ................................................................................... 4. Peserta yang mengikuti PLPG. ...............................................................orang 5. Peserta yang tidak mengikuti PLPG secara penuh: .... orang, sebagai berikut.

Nomor peserta Nama Peserta Alasan

Hal-hal yang terjadi pada saat PLPG


........................................


1 Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK, setiap setiap rombel PLPG.

2 Coret yangtidak perlu

244


LAMPIRAN 44

BERITA ACARA SERAH TERIMA PESERTA MUTASI ANTAR RAYON 1

BA-PF: 9

Pada hari ini: .....................tanggal/bulan ................... 2011

1. telah dilakukan mutasi peserta sertifikasi guru: dari Rayon LPTK ...................................................................... ke Rayon LPTK ........................................................................ sebanyak ......... peserta 2. Berkas yang dimutasi:

1. Daftar Peserta Mutasi Antar Rayon (Format B3): ........berkas 2. Portofolio ...... peserta,........bendel 3. Dokumen ...... peserta,........bendel ………………………, ………………….2011 Pihak yang menerima

Rayon LPTK.............. ................................................. Tanda tangan, nama lengkap, NIP/NIK

Pihak yang Menyerahkan Rayon LPTK.............. ................................................. Tanda tangan, nama lengkap, NIP/NIK

Ukuran Kertas: A4



245


LAMPIRAN 45 DAFTAR HADIR ASESOR

Hari/Tanggal :

Pukul :

Acara :

Tempat :

No Nama Tanda Tangan

(1) (2) (3)

1.

2.

3.

4.

5.

Dst

………………, .………….………2011 Ketua Pelaksana PSG LPTK Rayon: …………… (________________________) NIP.

246


LAMPIRAN 46

TANDA PENGENAL ASESOR

SERTIFIKASI GURU 2011 RAYON ………

…………NAMA LENGKAP……… ---------------LPTK ASAL---------------

Rayon LPTK: …………… Ketua, (________________________) NIP.

Stempel Rayon

247


LAMPIRAN 47

KODE ETIK ASESOR

SAPTA ETIKA ASESOR SERTIFIKASI GURU

1. Menaati segala peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

2. Menilai kinerja guru secara objektif dan profesional, serta melaporkan hasilnya hanya kepada yang berwenang.

3. Menjaga rahasia negara, rahasia jabatan, dan rahasia pihak yang dinilai.

4. Menjaga nama baik dan wibawa asesor serta lembaga sertifikasi guru.

5. Berpenampilan sopan dan rapi serta bertutur kata santun.

6. Tidak menerima sesuatu apapun dari pihak yang dinilai, atau patut diduga berhubungan dengan pihak yang dinilai, yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya sebagai asesor.

7. Tidak memiliki dan/atau ikut memiliki, dan/atau mempunyai hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan lembaga bimbingan belajar yang berkaitan dengan sertifikasi guru.

248


LAMPIRAN 48

JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

1Batas akhir 20 April 2011. 2Batas akhir 30 April 2011. 3Batas akhir 7 Mei 2011. 4 Batas akhir 15 Mei 2011.

bab i pendahuluan - jumali264.files.wordpress.com · dikoordinasikan oleh ksg melalui website yang...

Documents