penyelesaian sengketa hukum dagang...

If you can't read please download the document

Upload: dinhnga

Post on 04-Mar-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Rasya Arrivai: PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Rasya Arrivai

Believe in Allah Make You See Many Unexpected Miracle that Happened in Your Life

Wednesday, October 8, 2014

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Perkembangandunia perdagangan internasional saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.Negara sebagai salah satu aktor utama dalam perdagangan internasional telahmenyepakati sebuah mekanisme atau aturan perdagangan yang dapat lancar danefektif dan bersifat global atau lintas negara, muncullah ide untuk membentukaturan dalam bidang perdagangan internasional yang berlaku secara global. Salahsatu aturan yang diterapkan adalah sistem freetrade atau perdagangan bebas. Perdagangan bebas akan bekerja lebih efektifdan menguntungkan melalui pengurangan hingga penghilangan hambatan-hambatanberupa tarif dan non tarif. Pemikiran ini disetujui oleh negara-negara padasaat itu dan dituangkan dalam GeneralAgreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. GATT merupakansebuah instrumen hukum sekaligus sebuah lembaga semu dalam mengatur perdaganganinternasional dengan tujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdaganganinternasional. Hingga pada tahun 1994 akhirnya terbentuk sebuah organisasinyata dalam perdagangan internasional yang dinamakan World Trade Organization (WTO).[1]

Transaksiperdagangan internasional menimbulkan potensi sengketa dagang apabila salahsatu pihak melakukan wan prestasi atau tidak melaksanakan penuh kewajibannyasebagaimana isi perjanjian yang telah dibuat sehingga memerlukan upaya,mekanisme dan aturan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

Transaksiperdagangan internasional yang berpotensi menimbulkan sengketa perdaganganinternasional membutuhkan suatumekanisme penyelesaian yang disepakati akan digunakan oleh kedua belah pihakyang bersengketa, oleh karena itu permasalahan dalam penulisan makalah iniadalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa perdagangan internasionaldilakukan?

A. World TradeOrganization (WTO

WTO(World Trade Organization) merupakan sebuah organisasi perdaganganinternasional yang didirikan pada tahun 1994. WTO bertujuan untuk mengatursistem perdagangan dunia. Sebelum WTO terbentuk, sebuah perjanjian mengenaitarif dan perdagangan sudah terbentuk pada tahun 1947 yang disebut dengan GATT(General Agremeents on Tariffs and Trade). GATT merupakan cikal bakal lahirnyaWTO. Pada dasarnya GATT memberikan dua pengaturan dasar dalam rezim perdaganganinternasional, yaitu:[2]

1.Membuatketentuan-ketentuan untuk merendahkan dan menghapuskan tarif, dan

2.Membuat kewajibanuntuk mencegah atau menghapuskan jenis-jenis hambatan dan rintangan terhadapperdangangan (non-tariff barriers).

Seiringperkembangannya, GATT beberapa kali melakukan beberapa putaran negosiasi (round of negotiations). Pada tahapPutaran Uruguay (Uruguay Round) yang berlangsung pada tahun 1986-1993, diputuskanbahwa perlu dibuat sebuah lembaga yang mengatur sistem perdaganganmultilateral, sehingga pada tahun 1994 lahirlah WTO.[3]Struktur dari WTO terdiri dari: The Ministerial Conference, The General Council, The Trade Policy ReviewBody, The Dispute Settlement Body, The Councils on Trade in Goods and Trade inServices dan The Council for Trade-Related Aspects of Intellectual PropertyRights.[4]

B. Ketentuan dalamPerjanjian-Perjanjian WTO

DalamWTO terdapat berbagai jenis perjanjian-perjanjian yang mengatur mengenaiperdagangan. Dalam beberapa perjanjian-perjanjian tersebut tersebar berbagaiketentuan yang menyangkut mengenai masalah lingkungan.

1.The General Agreementon Tariffs and Trade

a.Pasal I dan III:Non-diskriminasi (Non-discrimination)

Dalam GATT, terdapatdua prinsip utama mengenai non-diskriminasi dalam hukum perdaganganinternasional. Prinsip pertama adalah most-favourednation (MFN) yang dinyatakan dalam Pasal I GATT. Prinsip MFN menyatakanbahwa segala bentuk perlakuan khusus yang diberikan suatu negara ke negaralain, maka perlakuan khusus tersebut juga harus diberikan kepada negara-negarapeserta GATT/WTO lainnya.[5] Perlakuan ini harus diberikan tanpa syaratdan mencakup juga kepada (i) bea masuk dan biaya-biaya, (ii) seluruh peraturandan formalitas mengenai ekspor dan impor, (iii) pajak internal, biaya-biaya,dan peraturan domestik dari produksi, penjualan dan penggunaan dari sebuahproduk.[6]Prinsip kedua adalah prinsip national treatment pada Pasal III GATT. Prinsipini menyatakan bahwa sebuah produk yang berasal dari negara lain akandiperlakukan sama selayaknya produk-produk nasional dari suatu negara.

b.Pasal XI: PembatasanKuantitatif dan perizinan (Quantitativerestrictions and licenses)

Pasal XI GATTmemberikan berbagai pembatasan-pembatasan bagi negara peserta dalam halmembatasi perdagangan internasional. Para pihak dapat menggunakan berbagaipembatasan selain quota impor/ekspor perizinan dan berbagai hal yang berkaitandengan ekspor/impor barang.[7]

c.Pasal XX:Pengecualian terhadap Lingkungan

Pasal XX GATTmerupakan pasal terpenting dalam hal hubungan antara perdagangan denganlingkungan. Pasal ini menyatakan dua pengecualian dalam perdagangan dengandasar perlindungan lingkungan, yaitu:

1.Keperluan untukmelindungi kehidupan manusia, hewan atau tanaman...(butir b);

2.Berhubungan dengankonservasi sumber daya alam yang terbatas, jika upaya tersebut dibuat secaraefektif dalam hubungan dengan pembatasan produksi domestic atau konsumsi (butirg).

Butir b mensyaratkanbahwa sebuah upaya bersifat dibutuhkan (necessary)dalam rangka melindungi lingkungan. Untuk memenuhi syarat ini, maka negaradiharuskan:[8]

1.Membuktikan adanyasebuah kebutuhan untuk melindungi lingkungannya sendiri;

2.Membuktikan adanyasebuah upaya yang berkaitan dengan perdagangan dalam rangka melakukanperlindungan tersebut; dan

3.Jika sebuah upayayang berkaitan dengan perdangangan dibutuhkan, maka harus dipastikan upayatersebut merupakan pembatasan perdagangan pada tingkat paling rendah dalammencapai tujuan perlindungan lingkungan.

Syarat kedua danketiga merupakan sebuah tes atau ujian untuk menentukan apakah memangdibutuhkan sebuah pengendalian perdagangan dalam rangka melindungi lingkungan.Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak besar yang diakibatkan dariupaya-upaya perlindungan lingkungan serta mengindari penggunaan isu lingkungansebagai kedok dalam penggunaan pembatasan atau penghambat dalam perdagangan.Meskipun demikian, alasan-alasan terhadap isu lingkungan sangat sulit untukdijelaskan, karena keterbatasan fakta ilmiah yang dapat diberikan. Namun salahsatu bentuk upaya yang berhasil dalam ranah WTO adalah dalam Shrimp-Turtle Case. Kasus ini diajukanpada tahun 1998 dihadapan WTO AppelateBody. Dalam putusannya, kasus ini diindikasikan bahwa memang terjadi sebuahdampak yang mempengaruhi udara dan air atau dampak terhadap spesies yangterancam bahaya dan spesies yang berpindah tempat (migratory).

2.The Agreement onTechnical Barriers to Trade

Perjanjian inimengatur mengenai batasan-batasan berupa non-tarif yang dapat diberlakukandalam perdagangan internasional. Pada perjanjian ini, intinya mengatur dua hal,yaitu mengakui bahwa setiap ngeara anggota mempunyai hak untuk memberlakukanstandar teknis suatu barang maupun jasa sesuai dengan ukuran nasionalnyamasing-masing, dan mengatur agar standar tersebut tidak menimbulkan hambatanyang tidak perlu terhadap perdagangan internasional.[9]

Dalam TheAgreement on Technical Barriers to Trade, ketentuan mengenai lingkungansebagai salah satu technical barriersdalam perdagangan internasional adalah Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

Members shall ensurethat technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view toor with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade.For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictivethan necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risksnon-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national securityrequirements; the prevention of deceptive practices; protection of human healthor safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessingsuch risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information,related processing technology or intended end-uses of products.

3.The Agreement on theApplication of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

Perjanjian inimemberikan standar-standar yang dibutuhkan untuk melindungi manusia, hewan dantumbuhan dari bahaya-bahaya tertentu yang tercipta akibat perpindahan tanaman,hewan dan bahan makanan dalam perdagangan. Perlindungan yang ingin dicapai olehmayoritas negara-negara adalah dari:[10]

1. Resikoyang berasal dari hama, penyakit, dan organisme pembawa penyakit yang masuk kedalam wilayah negaranya bersama produk-produk yang diperdagangkan; dan

2. Resikodari bahan kimia, pupuk, pestisida dan herbisida, racun, obat untuk hewan dalambahan makanan, minuman atau pakan hewan.

Kesepakatan ini jugamengatur hal-hal tertentu yang harus dipenuhi agar standar tersebut dapatdibenarkan, misalnya suatu standar SPS tidak boleh melebihi standar yang sudahberlaku secara internasional.[11]Dalam perjanjian ini, ketentuan pokok mengenai pengaplikasian SPS ini terdapatpada

AnnexA

Definitions

Sanitary or phytosanitary measure Any measure applied:

(a)to protect animal or plant life or health within the territory of the Memberfrom risks arising from the entry, establishment or spread of pests, diseases,disease-carrying organisms or disease-causing organisms;

(b)to protect human or animal life or health within the territory of the Memberfrom risks arising from additives, contaminants, toxins or disease-causingorganisms in foods, beverages or feedstuffs;

(c)to protect human life or health within the territory of the Member from risksarising from diseases carried by animals, plants or products thereof, or fromthe entry, establishment or spread of pests; or

(d)to prevent or limit other damage within the territory of the Member from theentry, establishment or spread of pests.

Ketiga perjanjian di atasmerupakan perjanjian inti atau yang terpenting dalam pengaturan mengenailingkungan dan perdagangan. Meskipun demikian, terdapat pulaperjanjian-perjanjian lainnya dalam WTO yang juga menyinggung mengenai masalahlingkungan dan perdangangan, yaitu Agreementon Agriculture (Annex 2, Pasal 12), Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (pasal 27) dan General Agreement on Trade in Services(GATS).

C. Penyelesaian Sengketadalam WTO

Pada masa sebelum WTO terbentuk, parapihak dalam GATT sudah memiliki mekanisme pengaturan penyelesaian sengketa yangdiatur dalam GATT 1947, yaitu pada Pasal XXII dan XXIII. Kedua pasal inimengedepankan metode konsultasi dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadiantara kedua belah pihak. Seiring berkembangnya waktu, penyempurnaan terhadapmekanisme penyelesaian sengketa ini pun dilakukan, antara lain dengan berbagaiperjanjian dan keputusan yang dibuat, yaitu:

1.The Decision of 5 April 1966 on Procedures under Article XXIII;

2.The Understanding on Notification, Consultation, DisputeSettlement and Surveillance, adopted on 28 November 1979;

3.The Decision on Dispute Settlement, dalam MinisterialDeclaration of 29 November 1982;

4.The Decision on Dispute Settlement of 30 November 1984.

Perubahan yang paling mencolok dalamperkembangan mekanisme penyelesaian sengketa adalah ketika diadopsi sebuahkeputusan yang dinamakan Annex III Decision of 12 April1989 on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedures.Pada keputusan ini, diberikan sebuah mekanisme baru, yaitu panel reports (laporan panel), dimana para pihak dapatmenyelesaikan sengketa melalui panel ini, jika metode konsultasi tidakberhasil. Laporan panel ini diberikan dan diputuskan oleh GATT Council.[12]

WTOkini memliki sebuah badan penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh DisputeSettlement Body (DSB) dan diatur dalam Understandingon Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes yang diadopsipada tahun 1994. Penyelesaian sengketa dalam WTo harus melalui beberapa tahap,yaitu:[13]

1.Konsultasi (Consultation)

Para peserta diwajibkan untukmenyelesaikan sengketa melalui konsultasi terlebih dahulu. Jika dalam 60 haritidak membuahkan hasil, maka penggugat dapat meminta DSB untuk mendirikansebuah Panel.

2.Panel (The Panel)

Panel terdiri dari 3 orang dalammemutuskan kasus yang terjadi dalam sebuah proses peradilan semu. Panel akanmemberikan laporan (report) yang akan disirkulasikan selama 9 bulan setalahpanel dibentuk. Laporan ini akan berlaku kecuali ditolak secara konsensus atauadanya upaya banding.

3.Banding (Appeal)

Banding diajukan kepada Appellate Body(yang terdiri dari 3 anggota yang dipilih secara acak). Appellate Body dapatmemperkuat, menambahkan, bahkan merubah fakta-fakta hukum dan kesimpulan dalamlaporan yang dibuat oleh Panel, yang telah dikeluarkan dalam jangka 60-90 hari.

4.Pengawasan dariPelaksanaan (Surveillance onImplementation)

Anggota yang terbukti melanggar, harusmelaksanakan kewajibannya setelah 30 hari putusan diadopsi DSB. Jika anggotatersebut gagal menjalankan kewajibannya (dalam jangka waktu tertentu, padaumumnya 8-15 bulan), maka kedua negara dapat bernegoisasi untuk menyepakatisebuah kompensasi. Jika hal ini masih tetap tidak berhasil, maka pihak yang menangdapat memohon izin kepada DSB untuk menerapkan pembalasan dalam bentuk sanksiperdagangan atau bentuk lainnya.

D. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa

1.Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)

Badan-badan peradilan termasuk (termasuk arbitrase)harus menghormati apa yang para pihak sepakati, yaitu

a.bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu,menekan atau menyesatkan pihak lainnya;

b.bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan keduabelah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatankesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

2.Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Termuatdalam Psl 7 The Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, Pasalini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahansengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini penyerahan sengketa kepadaarbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahansuatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan parapihak untuk memilihnya.

3.Prinsip Kebebasan Memilih Hukum

Kebebasanpara pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilihkepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono)

4.Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

5.Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Menurutprinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihakmengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkahpenyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatunegara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

E.Forum Penyelesaian Sengketa

1.Negosiasi

Kohonamengatakan bahwa negosiasi adalah "an efficacious means of settlingdisputes relating to an agreement, because they enable parties to arrive atconclusions having regard to the wishes of all the disputants."

Kelemahanutama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah: pertama,manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lainlemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untukmenekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasiuntuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka.

Kelemahankedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan bisamemakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yangtimbul di antara para pihak. Selain itu jarang sekali adanya persyaratanpenetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaian sengketanya melaluinegosiasi ini

Kelemahanketiga, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaanini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif.

2.Mediasi

a.Melalui pihak ketiga

b.Usulan-usulan penyelesaian informal

c.A quick, cheap and effective result

d.Penyelesaian melalui mediasi tidak mengikat

3.Konsiliasi

a.Konsiliasi lebih formal daripada mediasi

b.Komisi konsiliasi

c.Tahap tertulis dan lisan

4.Arbitrase

a.Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketigayang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atauarbitrase sementara (ad hoc).

b.Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini semakin banyakdimanfaatkan adalah sebagai berikut:

1) kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitraseyang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepatdaripada proses berperkara melalui pengadilan.

2) sifat kerahasiaannya. Baik kerahasiaan mengenaipersidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya.

3) Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihakmemiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang menurut merekanetral dan akhli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi.

4) Keuntungan lainnya dari badan arbitrase ini adalahdimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakandan kepatutan (apabila memang para pihak menghendakinya).

5) Dalam hal arbitrase internasional, putusanarbitrasenya relative lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkanapabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapatdilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahankepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir. Alternatif lainnya,ataumelalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelumsengketanya lahir (klausul arbitrase atau arbitration clause).

Baik submission clause atau arbitrationclause harus tertulis. Sistem hukum nasional dan internasional mensyaratkanini sebagai suatu syarat utama untuk arbitrase. Dalam hukum nasional kita,syarat ini tertuang dalam pasal 1 (3) UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam instrumen hukum internasional,termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UNCITRAL Model Law on International CommercialArbitration 1985, atau pasal II Konvensi New York 1958.

Di samping kelembagaan, pengaturan arbitrasesekarang ini ditunjang pula oleh adanya suatu aturan berabitrase yang menjadiacuan bagi banyak negara di dunia, yaitu Model Law on International CommercialArbitration yang dibuat oleh the United Nations Commission on InternationalTrade Law (UNCITRAL)

Seiringperkembangan dunia perdagangan yang semakin meluas melewati batas batas negaraatau perdagangan internasional, maka dibutuhkan suatu upaya dan mekanisme yangdapat mengawal perdagangan internasional tersebut hingga tidak ada pihak yangdirugikan, WTO (World Trade Organization) selaku organisasi internasional yangmembidangi perdagangan telah membuat mekanisme penyelesaian sengketa yangmelalui beberapa tahap, yaitu:

1.Konsultasi (Consultation)

2.Panel (The Panel)

3.Banding (Appeal)

4.Pengawasan dariPelaksanaan (Surveillance onImplementation)

Sedangkanpenyelesaian sengketa antara para pihak dapat diselesaikan dengan:

1.Negosiasi

2.Mediasi

3.Konsiliasi

4.Arbitrase

[1] Elli Louka. International Environmental Law Fairness,Effectiveness and World Order, (New York: Cambridge University Press,2006), pg. 383.

[2] The United NationsEnvironment Programme, Division of Technology, Industry and Economics,Economics and Trade Unit and The International Institute for SustainableDevelopment. Environment and Trade AHandbook, (Canada: UNEP and IISD, 2000), pg. 21.

[3] Philippe Sands andPierre Klein. Bowetts Law ofInternational Institutions, 5th ed., (London: Sweet and Maxwell,2001), pg. 116.

[4] Article IV 1994Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)

[5] Article I GATT, anyadvantage, favour, privilege, or immunity granted by any contracting party toany product originating in or destined for any other country shall be accordedimmediately and unconditionally to the like product originating in or destinedfor the territories of all other contracting parties.

[6] Patricia Birnie andAlan Boyle. International Law & TheEnvironment, (New York: Oxford University Press, 2002), pg.699.

[7] The United NationsEnvironment Programme, op. cit., pg.29.

[8] Ibid.

[9] Syamsul Maarif, WTOsebagai Organisasi Perdagangan dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ed.). Hukumdan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta: Program Pasca Sarjana FakultasHukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 149.

[10] The United NationsEnvironment Programme, op. cit., pg31.

[11] Maarif, op. cit., hal 151.

[12] Lihat Bagian G Annex III Decisionof 12 April 1989 on Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules andProcedures.

[13] The United NationsEnvironment Programme, op. cit., pg.33.

Diposkan oleh

erland78

di10/08/2014 09:32:00 AM

Reaksi:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

1 comment:

Seoman Linksaid...

Semoga info ini bermanfaat juga, memang banyak orang yang ingin sukses udaha dagang nya tanpa dibarengi dengan kualitas produk & pelayanan yang dijualnya. Bagaimana bisa? Karena yang namanya cara dagang memang perlu adanya peningkatan kualitas barang dagangannya. Tak perlu melakukan hal yang repot seperti belajar bisnis atau kursus online. Umumnya orang dagang sudah punya banyak pengalaman sebagai usaha nyata (lahir) nya, tapi terkadang masih kurang mengerti ilmu pelarisan seperti dalam usaha batin nya. Maka dari itu silakan coba mengimbangi dengan sarana batin, seperti menggunakan sarana pelarisan. Banyak orang yang bilang sebaiknya memang usaha nyata (lahiriah) dengan usaha batiniahnya harus seimbang. Berbicara masalah pelarisan dagang, ada yang pernah menyarankan menggunakan sebuah JIMAT yang katanya AMPUH. Informasi selengkapnyasaya peroleh dari DISINI>> JIMAT PELARISANSemoga bermanfaat.

kursus online

June 10, 2015 at 3:09 PM