penjelasan mekanisme penyusunan - ditjen cipta karyaciptakarya.pu.go.id/bangkim/sppip/files/materi...

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 1

MEKANISME PENYUSUNAN PENJELASAN

SEMARANG, 5 JUNI 2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Permukiman


OUTLINE

1

2

PENDAHULUAN

MEKANISME PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 3 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 3

PENDAHULUAN 1


PASAL 32 – UU No.26/2007 • Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan

program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya • Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan

standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana

PASAL 98 – PP No.15/2010 • Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan

kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan • Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat disusun rencana induk masing-masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik

Pasal 15 UU No.1/2011

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 64 UU No.1/2011

Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sebagai

pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

pembangunan kawasan permukiman

perlunya penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur pelayananan dasar permukiman

perlunya pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota

PP No. 38/2007 Urusan Pemerintah Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan

Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang


UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 15 huruf c : “Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan

mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN”

PEMERINTAH

KAB/KOTA

Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan

RENCANA PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

menyusun

Lingkup TUGAS dan KEWENANGAN

DITJEN CIPTA KARYA

Pendahuluan


RENCANA PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur

Perkotaan

LEGALITAS AMANAH DALAM UU NO.1/2011

PENGEMBANGAN LINGKUP

SUBSTANSI

PENGEMBANGAN CAKUPAN WILAYAH

2010 .... 2013

2014

Kebutuhan Pengembangan

2014

Implementasi substansi pengembangan ini akan diterapkan pada tahun 2015, namun pada tahun 2014 ini menjadi tahap penjajakan dan persiapan untuk

pengembangan substansi tersebut

Pendahuluan

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 7 7

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN 2

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman |


Lingkup

Apa yang menjadi batasan lingkup wilayah RP2KP??

Kegiatan penyusunan RP2KP dilakukan pada lingkup wilayah administrasi kota dan wilayah administrasi kabupaten,

dengan fokus pada kawasan yang diarahkan dalam RTRW kota/kab. sebagai kawasan permukiman perkotaan.

RP2KP dipresentasikan dalam

skala 1:25.000

8


Apa Perbedaan RP2KP Administrasi Kota dan Administrasi Kabupaten??

Lingkup Kota mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota yang ditetapkan dalam RTRW kota yang bersangkutan

Lingkup Kabupaten mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang

didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten yang bersangkutan.

Kawasan Perkotaan

Kab. Semarang

Perkotaan

Surakarta

9

Lingkup


Apa saja lingkup substansi RP2KP dan Sejauhmana kedalamannya?? Substansi yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RP2KP

berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan

dalam bentuk program.

Strategi pembangunan dalam

RP2KP memuat langkah-langkah riil dan terukur yang

harus diambil untuk merealisasikan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

yang diatur dalam kebijakan.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Permukiman Perkotaan

TARGET CAPAIAN yang diharapkan pada akhir

tahun implementasi

SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAERAH

(dana, lahan, komitmen masyarakat, sumber daya aparatur, dll)

KEBUTUHAN PENANGANAN

(yang dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting permasalahan)

PROGRAM

STRATEGI

10

Lingkup


DOKUMEN RP2KP

DOKUMEN PENYELENGGARAAN

• Catatan proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP

• Kumpulan materi proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP

• Catatan kesepakatan yang dihasilkan dalam tiap tahap

• Indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

• Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

• Identifikasi Kawasan Permukiman prioritas • Rumusan tujuan dan kebijakan • Rumusan strategi • Analisis keterkaitan antar strategi dalam skema manajemen

pembangunan perkotaan • Analisis konsekuensi penerapan strategi • Rumusan program • Analisis dampak penerapan program • Dokumen spasial (PETA)

Lingkup


PERSIAPAN 1

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6 BULAN 7

O-1

O-4

O-5

O-6

O-7

O-2

IDENTIFIKASI POTENSI DAN

PERMASALAHAN2 3 4

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) SOSIALISASIPERSIAPAN

1.1

SOSIALISASI

5

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN,

STRATEGI, DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KAB/KOTA

2.2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH

PENGEMBANGAN KAB/KOTA

SERTA PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI,

PERMASALAHAN, DAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR


3.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


3.2

PEURMUSAN KRITERIA DAN

INDIKATOR PENENTUAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS

3.3

PENENTUAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3.

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA KAB/

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.2

PENYUSUNAN

MATERI

VISUALISASI

SPPIP

5.1

PENYEMPURNAAN

STRATEGI DAN

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA

KOTA DAN

KAWASAN

FGD 2

Identifikasi

Kawasan

Permukiman Prioritas

FGD 3

Perumusan Strategi Pembangunan



DISEMINASIKONSULTASI

PUBLIK KOLOKIUMFGD 4

Perumusan Program Pembangunan



FGD 1

Perumusan Tujuan dan

Kebijakan Pembangunan


PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN

PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAANFINALISASI DAN

SOSIALISASI

KONSOLIDASI

Penyusunan di

Tingkat Provinsi

PRA-FGD 1

O-3

PRA-FGD 2 PRA-FGD 3 PRA-FGD 4

3.4

PENYUSUNAN

RANCANGAN

SK BUPATI/

WALIKOTA

TENTANG

PENETAPAN

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

TAHAPAN PENYUSUNAN RP2KP


SUB KEGIATAN

OUTPUT (O-1)

I. PERSIAPAN

Kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan penyusunan

RP2KP secara teknis maupun non teknis yang akan melandasi rangkaian

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan

1.1

SOSIALISASI

1.2

PERSIAPAN DAN

PEMANTAPAN

RENCANA KERJA

O-1

KONSOLIDASI

Penyusunan diTingkat Provinsi

SOSIALISASI 1

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA 2

Kesamaan pemahaman mengenai proses, prosedur, dan produk dari kegiatan penyusunan RP2KP

Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati

Data dan informasi :

- pembangunan dan pengembangan kota

- pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang Cipta

Karya.

*) pemanfaatan peta yang ada dari RTRW atau penyediaan peta

sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan RP2KP

Proses dan Prosedur


MEKANISME PELAPORAN HASIL SOSIALISASI

KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RP2KP DAN RPKPP

PROSIDING SOSIALISASI

Laporan Kepada Bupati/

Walikota

Laporan Kepada Tim

Teknis/Korwil

Materi Pelaporan:

Prosiding Sosialisasi Pemahaman umum penyusunan RP2KP

Kota/Kab Pemahaman proses dan prosedur penyusunan

RP2KP Kota/Kab Kebutuhan Data/Informasi Kota/Kab terkait

penyusunan RP2KP kota/kab

Proses dan Prosedur


TUJUAN :

Menyamakan pemahaman proses penyusunan RP2KP dan

keluarannya di antara kota/kabupaten di provinsi yang

bersangkutan

PENYELENGGARA : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi

PESERTA DAN

PENDUKUNG :

Semua perwakilan kota/kabupaten yang melakukan kegiatan

penyusunan RP2KP di provinsi yang berangkutan. Perwakilan tersebut

meliputi

• Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)

• Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman

• Tenaga ahli pendamping

WAKTU PELAKSANAAN : minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1(satu) setelah SPMK,

(setelah dilakukan kegiatan sosialisasi)

TEMPAT PELAKSANAAN : Tempat pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing Satker Provinsi

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI

Proses dan Prosedur


Ilustrasi rencana kerja

Ilustrasi jadwal kerja

Proses dan Prosedur


SUB KEGIATAN

OUTPUT (O-2)

I. PERSIAPAN

2.1

KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI,

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KOTA/KAB

2.2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH

PENGEMBANGAN KOTA SERTA

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR


O-1

O-2

2.3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN

DAN INFRASTURKTUR


2.4

KAJIAN POTENSI

PERMASALAHAN DAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN

KAJIAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH 1

PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA SERTA

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR 2

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN 3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN 4

• Matriks & peta spasial indikasi arah pengembangan kota; • Matriks & peta spasial pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan; • Isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan • Matriks dan peta spasial potensi, permasalahan serta

tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Proses dan Prosedur


1

5

2

4

4

3

1 Penataan Sempadan Sungai dan Rel Kereta Api

2 Pengendalian perkembangan pusat kota dan konservasi heritage

3 Pengembangan baru dengan tetap mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan

Ilustrasi Arah Pengembangan Kota

RP2KP Kota Malang

4 Penataan kawasan dan pengembangan industri rumah tangga

5 Pengembangan kawasan pendidikan

ILUSTRASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA

Proses dan Prosedur


1

2 3

3

4

5

6

7

1 Perkembangan permukiman vertikal

2 Penataan permukiman di kawasan peruntukan non permukiman

3 Penanganan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman

4 Penyediaan infrastruktur untuk mendorong perkembangan permukiman baru

5 Pengembangan perumahan dan pemerataan penyediaan untuk mendukung kawasan pendidikan

Ilustrasi Arah Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Malang

ILUSTRASI ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

6 Penanganan kawasan permukiman tidak layak huni

7 Konservasi kawasan permukiman bersejarah

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI RUMUSAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Ilustrasi Peta Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kabupaten Halmahera Utara

Ilustrasi Matriks Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Surakarta

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI RUMUSAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU di timur dan tenggara

2

Apabila tidak direncanakan

dengan baik akan mendorong

pembangunan yang tidak terarah

Apabila tidak diperbaiki akan

memperparah kondisi yang ada

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN (drainase dan sanitasi terpadu) kawasan permukiman kumuh

perlu adanya PERBAIKAN infrastruktur dan PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN permukiman kumuh

perlu adanya kebijakan yang MENDORONG dan MENGARAHKAN pembangunan permukiman baru 1

3 4

Apabila tidak disediakan maka

akan menyebabkan tpengolahan

sampah menjadi tidak efektif dan

efisien

PENYEDIAAN SARANA pengolahan sampah dari hulu ke hilir

Apabila tidak diadakan akan

mengganggu lingkungan sekitar

PENYEDIAAN BUFFER zone di sekitar TPS

perlu upaya untuk PENYEDIAN sarana pengolahan sampah yang TERPADU

perlu upaya untuk MENYEDIAKAN buffer zone di sekitar TPA

Ilustrasi Rumusan Kebutuhan Pembangunan

RP2KP Kota Malang

Proses dan Prosedur


III. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan yang diturunkan dari visi dan misi pengembangan kota/kabupaten yang tercantum dalam

dokumen perencanaan pembangunan.

SUB KEGIATAN

II.

IDENTIFIKASI

POTENSI DAN

PERMASALAHAN

3.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


3.3

INDIKASI

KAWASAN

PERMUKIMAN

PRIORITAS

III.

PERUMUSAN

STRATEGI &

PROGRAM

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN

Perumusan Tujuan dan

Kebijakan Pembangunan


FGD 1

O-2 O-3

O-4

3.2

PERUMUSAN KRITERIA

DAN INDIKATOR

PENENTUAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS

Identifikasi Kawasan

Permukiman Prioritas

FGD 2

Pra-FGD 1 Pra-FGD 2

3.4

PENYUSUNAN RANCANGAN

SK BUPATI/WALIKOTA

TENTANG PENETAPAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS

OUTPUT (O-3)

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN 1

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR

PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS 2

INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS 3

Proses dan Prosedur

• Kebutuhan pembangunan permukiman dan Infrastruktur perkotaan

• Rumusan tujuan dan kebijakan Matriks kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas

• Peta sebaran permukiman dan permasalahannya • Peta sebaran kawasan permukiman prioritas • Daftar skala prioritas kawasan penanganan. • Rancangan SK Bupati/Walikota tentang penetapan

kawasan permukiman prioritas


KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 1

TUJUAN : Membahas : Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 1

PENYELENGGARA : Pokjanis

PESERTA DAN PENDUKUNG

: kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli pendukung

WAKTU PELAKSANAAN

: Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

TEMPAT PELAKSANAAN

: di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP

3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Proses dan Prosedur


KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 1 TUJUAN : Kesepakatan dari semua stakeholder :

Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG

: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri peserta dan pendukung Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta

Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya,

Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping

WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP

3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

Proses dan Prosedur


KEGIATAN

FGD 1 RP2KP

PENYELENGGARA

POKJANIS KOTA/KAB

DAN PEMANGKU KOTA

PENDUKUNG

TIM TENAGA AHLI PENDAMPING

• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan mengenai dokumen

kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan RP2KP

• Pensintesa arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan

• Membantu/mendampingi pokjanis dalam proses rekapitulasi kebijakan dan strategi pembangunan

• Mendampingi Pokjanis melakukan proses sinkronisasi kebijakan dan strategi

NARASUMBER

KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS

• Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 1

Proses dan Prosedur


TIM TENAGA AHLI MENYUSUN KAKPRA-FGD 1 DAN FGD 1 SEBAGAI

ACUAN BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

KAK DISEPAKATI ANTARA POKJANIS DENGAN TIM TENAGA AHLI DAN

DIKOORDINASIKAN PELAKSANAANNYA

POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI

MELAKUKAN DISKUSI INTERNAL

UNTUK PERSIAPAN MATERI FGD 1

Langkah 1:MENYUSUN KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PRA-FGD 1 DAN FGD 1

Langkah 2:MENYELENGGARAKAN PRA-FGD 1

MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :

(1) POTENSI DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR; (2) ISU STRATEGIS;

(3) ARAH PENGEMBANGAN KOTA DAN

ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN


MELAKUKAN DISKUSI FGD

MELIBATKAN PEMANGKU

KEPENTINGAN KOTA/KAB YANG LEBIH

LUAS

Langkah 3:MENYELENGGARAKAN FGD 1


(1) ISU STRATEGIS PERENCANAAN

PEMB.-PENYELENGGARAN PEMB.-

TARGET PEMBANGUNAN; DAN (2)

RUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS DISEPAKATI BERSAMA

DALAM BENTUK BERITA ACARA

OUTPUT: KESEPAKATAN PERUMUSAN TUJUAN DAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 1

INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel dan Peta arahan sinkronisasi kebijakan strategi Peta arah pengembangan kota ; dan peta pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan Matriks isu pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan Matriks kebutuhan pembangunan permukiamn dan

infrastruktur perkotaan

KETENTUAN FGD 1

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG (kebijakan spasial)

KONDISI EKSISTING (gambaran wilayah)

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (kebijakan sektoral)

ARAH KEBIJAKAN SPASIAL permukiman & infrastruktur perkotaan

KARAKTERISTIK POTENSI DAN PERMASALAHAN

ARAH KEBIJAKAN SEKTORAL permukiman & infrastruktur perkotaan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SPASIAL

ISU STRATEGIS BERDASARKAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SEKTORAL

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN


TUJUAN

KEBIJAKAN

STRATEGI (skala kota dan kawasan)

PROGRAM (skala kota dan kawasan)

ARAHAN PENGEMBANGAN

KOTA TASIKMALAYA

GAGASAN MASA DEPAN

harus selaras/sinkron harus selaras/sinkron

Ilustrasi Kerangka Perumusan Tujuan dan Kebijakan RP2KP Kota Tasikmalaya

Proses dan Prosedur


“Mewujudkan Pembangunan Permukiman Kota Tasikmalaya yang

Aman, Nyaman, Sehat, Produktif, dan Berwawasan Lingkungan”

28

Pembangunan permukiman yang menjamin kepastian bermukim untuk jangka panjang

Layanan fasilitas pendukung permukiman, termasuk sarana lingkungan yang layak memadai dan dapat diandalkan

Didukung infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan sesuai dengan standar kelayakan hunian kawasan permukiman yang sehat

Pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan industri kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat &kota pada umumnya

Penataan kawasan permukiman yang serasi dengan kondisi fisik alami dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan

Aman

Nyaman

Sehat

Produktif

Berwawasan Lingkungan


Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

RP2KP Kota Tasikmalaya

Proses dan Prosedur



“Mewujudkan

Pembangunan

Permukiman Kota

Tasikmalaya yang

Aman, Nyaman, Sehat,

Produktif, dan

Berwawasan

Lingkungan”

TUJUAN KEBIJAKAN

Mendorong legalitas kawasan permukiman

Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di pusat kota Tasikmalaya melalui penanganan kawasan kumuh dan optimalisasi

layanan infrastuktur

Meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur sanitasi lingkungan

Integrasi pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan pertanian, perikanan dan potensi industri

rumah tangga

Pembangunan kawasan perumahan baru dengan layanan infrastruktur yang layak dengan memperhatikan daya dukung

lingkungan dan upaya pengendalian tata ruang

Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

RP2KP Kota Tasikmalaya

Proses dan Prosedur


MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 1

Perumusan Tujuan dan Kebijakan

Pra FGD 1

BERITA ACARA FGD 1


Walikota

Laporan Kepada Tim

Teknis/Korwil

Materi Pelaporan:

Berita Acara Penyelenggaraan FGD 1 Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 1 Lampiran Dokumen Penyelenggaraan :

proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 1

FGD 1

Proses dan Prosedur



TUJUAN : Pembahasan: kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas, beserta indikasi kawasan permukiman prioritasnya


PESERTA DAN PENDUKUNG


WAKTU PELAKSANAAN : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

TEMPAT PELAKSANAAN : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP

3.2 – 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

Proses dan Prosedur


KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 2

TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Penentuan kriteria dan indikator serta penentuan kawasan permukiman prioritas


: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta

Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya,

Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping



3.2 – 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

Proses dan Prosedur


KEGIATAN

FGD 2 RP2KP

PENYELENGGARA

POKJANIS KOTA/KAB

DAN PEMANGKU KOTA

PENDUKUNG


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan terhadap dasar

pertimbangan serta kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan prioritas

• Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan kriteria dan indikator yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas

NARASUMBER


• Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta substansi pada tahapan FGD 2

Proses dan Prosedur










PRA-FGD 2 DAN FGD 2



(1) DASAR PERTIMBANGAN

PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS; (2)

INDIKASI KRITERIA DAN INDIKATOR; (3)

GAMBARAN SPASIAL SEBARAN DAN

KARAKTERISTIK KAWASAN

PERMUKIMAN



MELIBATKAN PEMANGKU

KEPENTINGAN KOTA/KAB YANG LEBIH

LUAS



(1) PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS;

DAN (2) SKALA PRIORITAS

PENANGANAN KAWASAN

PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS DISEPAKATI BERSAMA


OUTPUT: KESEPAKATAN PENETAPAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS KESEPAKATAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

KAWASAN NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 2

INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel indikasi kiriteria dan indikator sebagai dasar

pertimbangan penentuaan kawasan prioritas Peta sebaran permukiman dan infrastruktur perkotaan Peta indikasi awal kawasan permukiman prioritas Profil kawasan permukiman prioritas

KETENTUAN FGD 2

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI PELAKSANAAN FGD 2

Kesepakatan dicapai melalui analisis variabel dan indikator serta simulasi dan diskusi teknis

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan

Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

ANALISIS SKORING (METODE DELPHI)

URUTAN SKOR PER KELURAHAN

INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS RP2KP KOTA SURAKARTA

KAJIAN DAN KEBIJAKAN SEKTORAL

IDENTIFIKASI TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KOTA

SURAKARTA

IDENTIFIKASI ISSUE, POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

SINKRONISASI DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA, PRIORITAS, RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN CITY

DEVELOPMENT STRATEGIES KOTA SURAKARTA

VERIFIKASI KONDISI DI LAPANGAN

RENCANA INDUK SISTEM KOTA SURAKARTA

Proses dan Prosedur


No Komponen (K) Bobot K Kriteria Penilaian Bobot IP Parameter Penilaian Skor

1 Urgenitas Penanganan 20% Tingkat kepadatan penduduk netto (jumlah

penduduk per luas kawasan permukiman)

50% Kepadatan rendah (<50 jiwa/Ha) 1

Kepadatan sedang (50-150 jiwa/Ha) 3

Kepadatan tinggi (150-250 Ha/jiwa) 5

Kepadatan sangat tinggi (>250 Ha/jiwa) 7

Kawasan permukiman yang berada dalam

kawasan rawan bencana

50% Tidak berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana 1

Berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana 3

3 Karakteristik

Permukiman

20% karakteristik perkembangan permukiman Kota

Surakarta, yaitu permukiman tradisional,

permukiman kumuh, serta permukiman

kawasan perbatasan

33.33% Kawasan diluar atau bukan kawasan permukiman tradisional 1

Kawasan permukiman tradisional 3

33.33% Bukan merupakan kawasan kumuh 1

Kawasan merupakan kawasan kumuh 3

33.33% Bukan kawasan perbatasan 1

Kawasan perbatasan 3

3 Dominasi permasalahan

infrastruktur di bidang

keciptakaryaan

30% Tingkat pelayanan infrastruktur lingkungan

permukiman dan kondisi permasalahan

infrastruktur bidang keciptakaryaan, dengan

parameter sesuai dengan standar pelayanan

minimal (SPM) infrastruktur permukiman

perkotaan

20% 80% kondisi jalan pada kawasan baik 1

60% kondisi jalan pada kawasan baik 3

<50% kondisi jalan pada kawasan baik 5

20% 80% jaringan drainase berfungsi baik, dan tidak ada banjir atau genangan 1

50% jaringan drainase berfungsi baik 3

<50% jaringan drainase berfungsi baik, terdapat banjir atau genangan 5

20% 70% penduduk terlayani sampah 1

50% penduduk terlayani sampah 3

<50% penduduk yang terlayani sampah, belum dikelola baik swadaya & pemerintah 5

20% 80% penduduk terlayani air bersih 1

50%-70% penduduk terlayani air bersih, baik dari PDAM maupun Sumur pribadi 3

<50% penduduk terlayani air bersih dan masih ada yang belum mendapat akses air

bersih

5

20% Resiko sanitasi rendah 1

Resiko sanitasi kurang 3


Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

RP2KP Kota Surakarta

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta

PETA PEMBOBOTAN KAWASAN PERMUKIMAN

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta

PETA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

Proses dan Prosedur



Penentuan Kriteria dan Indikator serta Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

BERITA ACARA FGD 2


Walikota

Laporan Kepada Tim

Teknis/Korwil

Materi Pelaporan:



Pra FGD 2

FGD 2

Proses dan Prosedur


3.4 Perumusan Rancangan SK Bupati/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas

Proses dan Prosedur

ILUSTRASI RANCANGAN SK BUPATI/WALIKOTA

BUPATI/WALIKOTA ...............................

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .............

NOMOR : ...........................

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

DI KABUPATEN/KOTA ........................

BUPATI/WALIKOTA ......................,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah

kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh

dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan

lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan

pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan

Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ilustrasi Rancangan SK Bupat/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas


IV. PERUMUSAN STRATEGI & PROGRAM PEMBANGUNAN

III.

PERUMUSAN

TUJUAN DAN

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.1

PERUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

PERKOTAAN

4.2

IDENTIFIKASI DAN

ANALISIS KORELASI

STRATEGI DALAM

SKEMA

MANAJEMEN

PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

4.3

ANALISIS

KONSEKUENSI

ATAU IMPLIKASI

PENERAPAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

Perumusan Strategi

Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Perkotaan

FGD 3

O-4

O-5

O-3

4.4

PERUMUSAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DALAM SKALA

KOTA DAN

KAWASAN SEBAGAI

ARAHAN

KEBUTUHAN

PROGRAM

INVESTASI

4.5

ANALISIS DAMPAK

PENERAPAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

O-6

Perumusan Program

Pembangunan Permukiman

dan Infrastruktur Perkotaan

FGD 4

V.

FINALISASI

DAN

SOSIALISASI

KOLOKIUM

Pra- FGD 3

Pra- FGD 4

SUB KEGIATAN

• Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

• Matriks analisis korelasi strategi pembangunan • Matriks konsekuensi dan dampak strategi pembangunan • Matriks program pembangunan dalam skala kota dan

kawasan • Peta strategi dan program pembangunan

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN 1

ANALISIS KORELASI STRATEGI 2

ANALISIS KONSEKUENSI STRATEGI 3

PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN 4

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM 5

OUTPUT (O-5 DAN O-6)

Proses dan Prosedur



TUJUAN : Pembahasan: rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya



WAKTU PELAKSANAAN


TEMPAT PELAKSANAAN


4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Proses dan Prosedur



TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada skala kota maupun kawasan


: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang

Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta

Karya, Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping



4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Proses dan Prosedur


KEGIATAN

FGD 3 RP2KP

PENYELENGGARA

POKJANIS KOTA/KAB

DAN PEMANGKU KOTA

PENDUKUNG



pertimbangan penetapan strategi yang menjadi acuan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten

• Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten, target capaian dan sumber daya yang dimiliki kota/kab.

NARASUMBER



Proses dan Prosedur










PRA-FGD 3 DAN FGD 3



(1) DASAR PERTIMBANGAN KONSEP

STRATEGI; (2) GAMBARAN SPASIAL

KONSEP STRATEGI PEMBANGUNAN

KOTA DAN KAWASAN PRIORITAS



MELIBATKAN PEMANGKU

KEPENTINGAN KOTA/KAB


PENETAPAN RUMUSAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN


SECARA BERSAMA DALAM BENTUK

BERITA ACARA

INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel Tujuan dan Kebijakan hasil FGD 1 Konsep Penanganan Kawasan Prioritas Tabel korelasi/keterkaitan konsep strategi pembangunan

dengan tujuan dan kebijakan Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan pada skala kota Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan pada skala kawasan prioritas

OUTPUT: KESEPAKATAN RUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN


KETENTUAN FGD 3

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Matriks Keterkaitan Strategi RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Analisis Spasial Kebutuhan Strategi RP2KP Kota Tasikmalaya

Tahun Jumlah

Penduduk (Jiwa) Jumlah Rumah Tangga (KK)

Kebutuhan Air Bersih (l/detik)

2010 606,855 151,714 169.49 2011 618,143 154,536 172.65 2012 629,640 157,410 175.86 2017 690,416 172,604 351.06 2022 757,058 189,264 553.64 2027 830,132 207,533 834.37 2032 910,261 227,565 1,131.27

2012-2017

Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 40%

2027-2032


2022-2027


2017-2022


STRATEGI PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM

Proses dan Prosedur




Proses dan Prosedur



Ilustrasi Analisis Korelasi Strategi Pembangunan RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur




PETA STRATEGI PEMBANGUNAN Skala Kota

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Kajian Profil Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar

KAJIAN PROFIL Kawasan Permukiman Prioritas

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Kajian Konsep dan Strategi Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar

KAJIAN KONSEP DAN STRATEGI Kawasan Permukiman Prioritas

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Kerangka Kajian Implikasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur



Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

BERITA ACARA FGD 3


Walikota

Laporan Kepada Tim

Teknis/Korwil

Materi Pelaporan:



Pra FGD 3

FGD 3

Proses dan Prosedur



TUJUAN : Pembahasan: rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 4



WAKTU PELAKSANAAN


TEMPAT PELAKSANAAN


4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan

Proses dan Prosedur



TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi program pembangunan sebagai pelaksanaan strategi dan arahan kebutuhan program investasi RP2KP


: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang

Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta

Karya, Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping

WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP

4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan

Proses dan Prosedur


KEGIATAN

FGD 4 RP2KP

PENYELENGGARA

POKJANIS KOTA/KAB

DAN PEMANGKU KOTA

PENDUKUNG



pertimbangan penetapan program yang aplikatif, riil, dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam pembangunan perkotaan

• Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan, inovasi, serta rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang sesuai menjawab kebutuhan pembangunan perkotaan.

NARASUMBER



Proses dan Prosedur


INSTRUMEN PENDUKUNG : Konsep Kebutuhan Program Pembangunan Kota dan

Program Penanganan Kawasan Prioritas Matriks analisis korelasi strategi pembangunan Matriks

konsekuensi dan implikasi strategi pembangunan permukiman

Matriks analisis dampak penerapan program Peta spasial strategi pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan pada skala kota dan skala kawasan prioritas

OUTPUT: KESEPAKATAN RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN










PRA-FGD 4 DAN FGD 4



(1) DASAR PERTIMBANGAN KONSEP

PROGRAM PEMBANGUNAN;

(2) KEBUTUHAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KOTA DAN KAWASAN

PRIORITAS



MELIBATKAN PEMANGKU

KEPENTINGAN KOTA/KAB


PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN SECARA BERSAMA


KETENTUAN FGD 4

Proses dan Prosedur


ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur


STRATEGI PROGRAM Keterangan Lokasi

Periode 5 Tahun Ke

Pelaku Sumber

Pendanaan I

II III IV 2013 2014 2015 2016 2017

1. Mengembangkan Kawasan Permukiman Baru di bagian Utara dan Barat Kota dengan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (1:2:3)

1.1 Penyiapan Lahan Kasiba Lisiba RSH bagi MBR (4.300 unit) dan

Komersial (1.440 unit) dengan

Penyiapan Lahan untuk Kasiba/Lisiba

seluas 132,5 ha

Kec. Siantar Martoba Setdako APBD

1.2 Penyusunan PerencanaanTeknis Kasiba Lisiba

Kec. Siantar Martoba, Bappeda, Dinas

Tarukim

APBD, APBN

1.3 Pembangunan Rumah RSH bagi MBR Kec. Siantar Martoba, Kec.

Siantar Sitalasari

Bappeda, Dinas

Tarukim, Swasta

APBD, APBN,

Swasta

1.4 Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya bagi MBR

Pembangunan rumah swadaya (11.247

unit)

Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas

Tarukim, Swasta

APBD, APBN,

Swasta

1.6 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Sewa


Tarukim,

APBD, APBN

1.7 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Vertikal


Tarukim

APBD, APBN

1.8 Pembangunan Rumah / RUSUN Sewa Pembangunan rumah sewa (213 unit)

bagi masyarakat tidak mampu membeli


Tarukim, Swasta

APBD, APBN,

Swasta

1.9 Pembangunan Rumah Vertikal Menunjang kegiatan sosial dan ekonomi

berupa rumah vertikal perdagangan &

jasa pusat kota 3 unit hunian dan

vertikal mahasiswa 8 unit hunian


Tarukim, Swasta

APBD, APBN,

Swasta

1.10. Pencadangan Lahan Kota Kota Pematangsiantar Setdako APBD

2. Meningkatkan Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian di Pusat Kota

2.1 Inventarisasi Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Kota Pematangsiantar Setdako, Bappeda,

BPN, Dinas Tarukim,

Badan PIT

APBD

2.2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Kota Pematangsiantar Dinas Tarukim, Badan

PIT

APBD, APBN

2.3 Penyusunan Peraturan Ijin Mendirikan Bangunan


Tarukim

APBD

2.5 Penataan Permukiman Kumuh di Pusat Kota

Kec. Siantar Utara, kec.

Siantar Barat, Kec. Siantar

Timur, Kec. Siantar Selatan

Bappeda, Dinas

Tarukim, Dinas

Kebersihan, BLH

APBD, APBN

3. dst…..


Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kota RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur



STRATEGI PROGRAM Lokasi

Periode 5 Tahun Ke

Pelaku Sumber

Pendanaan I

II III IV 1 2 3 4 5

Mengamankan dan

Menata Sempadan

Sungai

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN

Sosialisasi Rencana Kawasan dan Peraturan Garis Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Penyiapan Masyarakat Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Pembebasan Lahan di Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Konsolidasi Lahan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Pelaksanaan Penataan Kawasan Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN

Membuat Ruang Terbuka

Hijau Pada Kawasan

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD

Penataan dan Pembangunan Kawasan Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN

Penyiapan Lembaga Pengelolaan pada RTH dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN

Menata dan

Meningkatkan Kualitas

Permukiman

Inventarisasi Rumah tidak Layak Huni Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Sosialisasi Kegiatan Peningkatan kualitas Rumah Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Penyiapan Masyarakat Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Fasilitasi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Pelaksanaan Pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Meningkatkan Kualitas

dan Kuantitas

Infrastruktur

Pengembangan Jalan Lingkungan dan Sekunder Kel. Tomuan Dinas Tarukim, Dinas Bina Marga APBD APBD,

APBN

Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Minum Kel. Tomuan PDAM APBD, APBN

Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengelohan Limbah Komunal Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN

Peningkatan Kualitas Sarana Drainase Kel. Tomuan Dinas Bina Marga APBD, APBN

Peremajaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kel. Tomuan Dinas Kebersihan APBD, APBN

Pembangunan dan Pengembangan RTH dan Ruang Publik Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN

Mengatur Pertumbuhan

dan Perkembangan

Permukiman

Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan dan Bangunan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Lahan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Penyiapan Stock House untuk Penduduk dari Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Bersama Masyarakat Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta APBD, Swasta

Meningkatkan Kapasitas

Masyarakat

Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan terkait Permukiman dan Infrastruktur Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD

Sosialisasi terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Kesehatan APBD

Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Persampahan dangan Pola 3R Kel. Tomuan Dinas Kebersihan, BLH APBD

Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Limbah dan Pencemaranya Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD

Pelatihan Masyarakat terkait Perawatan dan Perbaikan Drainase Kel. Tomuan Dinas Bina Marga APBD

Pelatihan Masyarakat Terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat Kel. Tomuan Dinas Tarukim APBD

Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Kerangka Kajian Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar

Proses dan Prosedur



Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok

Proses dan Prosedur



Perumusan Program Pembangunan BERITA ACARA

FGD 4


Walikota

Laporan Kepada Tim

Teknis/Korwil

Materi Pelaporan:



Pra FGD 4

FGD 4

Proses dan Prosedur


V. FINALISASI DAN SOSIALISASI

Penyempurnaan strategi dan program pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

berdasarkan hasil masukan dari kolokium dan konsultasi publik

TUJUAN IV.

PERUMUSAN

STRATEGI DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

5.1

PENYEMPURNAAN STRATEGI

DAN PERUMUSAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DALAM

SKALA KOTA DAN KAWASAN

KONSULTASI

PUBLIKDISEMINASI

O-7

5.2

PENYUSUNAN MATERI

VISUALISASI SPPIP

• Dampak penerapan program pembangunan

• Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disempurnakan.

• Materi visualisasi RP2KP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti

• Diseminasi hasil RP2KP

SUB KEGIATAN OUTPUT (O-7)

PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM 1

PENYUSUNAN VISUALISASI MATERI 2

Proses dan Prosedur


KONSULTASI PUBLIK = penjaringan masukan terhadap muatan RP2KP dalam bentuk konsultasi kepada pemangku kepentingan kota/kabupaten termasuk masyarakat

TUJUAN : Menjaring masukan terhadap strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

METODE : Pemaparan hasil dan diskusi terbuka LANGKAH-LANGKAH

: Menyiapkan materi pemaparan dan pembahasan Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan Melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari konsultasi

OUTPUT : Masukan terhadap pencapaian kegiatan RP2KP WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP

PESERTA : Melibatkan 40 (empat puluh) orang peserta dan pendukung. Peserta mewakili unsur : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Akademisi Pendukung mewakili unsur : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tim Teknis Provinsi Tenaga ahli pendamping


KETENTUAN KONSULTASI PUBLIK

Proses dan Prosedur


KETENTUAN DISEMINASI

TUJUAN : Mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RP2KP yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya.

PENYELENGGARA : Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) BENTUK : Seminar

PESERTA : 40 (empat puluh) orang peserta yang mewakili unsur: Perwakilan masyarakat Legislatif (DPRD kota/kabupaten) Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang

Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta

Karya, Permukiman, dan Perencanaan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tim Teknis Provinsi Akademisi

WAKTU PELAKSANAAN

: 1 hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan


Proses dan Prosedur

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 71 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 71

terima kasih

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

penjelasan mekanisme penyusunan - ditjen cipta karyaciptakarya.pu.go.id/bangkim/sppip/files/materi...

Documents