Pengurusan Hak Atas Tanah

Pengurusan hak atas tanah merupakan cara seseorang untuk memiliki bukti

yang sah atau hak khusus dalam mengelola kepemilikan atas tanah yang dimilikinya.

Pada umumnya hak yang melekat pada tanah yang akan diuruskan kepastian haknya

adalah :

a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara

b. Tanah-tanah yang diatasnya melekat hak-hak adat.

Tanah adat ini dibedakan atas :

- Tanah adat yang sudah lengkap surat-suratnya

- Tanah hak adat yang belum lengkap surat-suratnya

c. Tanah-tanah yang secara khusus diatur dengan ketentuan seperti tanah-

tanah objek land reform.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis hak atas tanah

berdasarkan Pasal 16 UUPA yaitu:

1. Hak Milik

2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

4. Hak Pakai

5. Hak Sewa

6. Hak Membuka Tanah

7. Hak memungut hasil hutan

8. Hak-hak lain yang sifatnya sementara

Untuk mendapatkan Pengurusan hak-hak atas tanah sebagaimana telah

disebutkan di atas maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan hak kepada/melalui

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah mana tanah

yang dimohonkan terletak. (mengisi blangko permohonan yang ada di

Kantor Pertanahan setempat.

2. Permohonan tersebut dilampiri dengan:

- Gambar situasi (surat Ukur)

- Bukti Perolehan Tanah (Alas Hak Tanah)

- Tanda Bukti diri pemohon seperti foto copy KTP, Kartu WNI, dan

untuk perusahaan, foto copy Akta pendirian perusahaan.

- Aspek penataan-gunaan tanah, dan aspek Land reform apabila tanah

pertanian.

3. Khusus untuk tanah yang dimohon berasal dari tanah Negara dan tanah

Adat yang tidak lengkap surat-menyuratnya, diadakan pemeriksaan tanah

oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, sedangkan untuk permohonan Hak

Guna Usaha oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B.

4. Pemohon diwajibkan untuk membayar panjar untuk keperluan untuk

keperluan, pengukuran/pembuatan gambar situasi, aspek penataan gunaan

tanah, dan biaya Panitia Pemeriksaan Tanah A atau B.

5. Khusus untuk tanah obyek landreform, proses penyelesaian pemberian

haknya merupakan tanggung jawab Pemerintah, untuk itu kepada para

petani yang memperoleh redistribusi tanah harus berhubungan langsung

dengan kantor Pertanahan setempat.