penguatan kualitas belanja

1

PENGUATAN KUALITAS

BELANJA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANK E M E N T E R I A N K E U A N G A N

Disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran

dalam

Talk show Penguatan Komunikasi di Tahun Politik

Executive Gathering Kemenkeu21 Januari 2019

2

2KEMENTERIAN KEUANGAN

2

Outline

1. APBN 2019 : HAL BARU & STRATEGIS

2. PENANGANAN DEFISIT BPJS

3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

3


3

APBN 2019 : HAL BARU DAN

STRATEGIS1

4


4

5


5

6


6

PENANGANAN DEFISIT BPJS2

7


Konsepsi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Undang Undang tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial01

02

03

04

05

06

07

08

Dasar Hukum:

UU 40/2014 dan UU 24/2011

Alat mewujudkan Universal

Health Coverage

Seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan

kesehatan yang dibutuhkan dengan biaya yang

terjangkau

Images Source: yeshivacollege.co.za, pluspng.com, ru.123rf.com, connectworks.com, iconfinder.com

Kepesertaan bersifat

wajib

Skema: Bantuan dan

Asuransi Sosial

Seluruh warga negara wajib menjadi peserta,

secara bertahap

Seluruh peserta membayar iuran, negara

menanggung iuran orang miskin dan tidak mampu

Menjamin seluruh jenis penyakit, termasuk obat dan

alat kesehatan, selama indikasi medis

Pemisahan aset BPJS, selaku pengelola,

dengan aset program (Dana Jaminan Sosial)

Dana wali amanat

(trusts)

Layanan berjenjang

(referral managed care)

Secara umum, layanan diberikan secara berjenjang

dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Metode pembayaran

prospektifKapitasi pada FKTP dan case payment Diagnostic Related

Group (DRG) (INA-CBGs) pada Faskes Tingkat Lanjut (FKTL)

Paket manfaat: Kebutuhan

dasar, komprehensif

8


Fokus JKN diarahkan untuk Meningkatkan efektivitas program dan

menjaga keberlanjutan program

Financial protection

out of pocket spending menurun

Perbaikan kualitas layanankesehatan kualitas kesehatan

meningkat

Meningkatkan akses ke layanankesehatan utilisasi meningkat

Financial Sustainability DJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan

Perbaikan supply side

faskes dan tenaga kesehatan

memadai dan merata

9


2014 2015 2016 2017 2018

Bukan Pekerja 4,9 5,0 5,1 5,0 5,1

Pekerja Informal 9,1 15,0 19,3 25,4 30,4

Pekerja Formal Swasta 10,1 22,4 25,0 28,2 31,6

ASN/TNI/Polri 14,3 15,4 16,1 16,7 17,2

Didaftarkan Pemda 8,8 11,2 15,4 20,3 28,4

Orang Miskin dan Tidak Mampu (PBI) 86,4 87,8 91,1 92,4 92,3

133,4156,8

171,9180

205,1

0

50

100

150

200

250

Kepesertaan JKN Indonesia mencapai 215 juta jiwa (Januari 2019) dengan porsi terbesar peserta subsidi Pemerintah (PBI)

1. Masih sekitar 50 juta orang yang belum jadi peserta untuk mencapai UHC2. Terdapat peserta tidak aktif dari beberapa segmen (per Okt 2018) berpengaruh terhadap koletibilitas iuran:

a. Pekerja formal swasta 3,5 juta

b. Pekerja Informal 14,1 juta

c. Bukan Pekerja 70 rb

10


10

Beban yang harus dibayar BPJS lebih tinggi dari iuran yang diterima dari

peserta, utamanya pada segmen pekerja informal dan bukan pekerja

1. Sejak JKN berjalan, segmen yang mengalami defisit

Penduduk didaftarkan Pemda, Bukan Pekerja, dan Pekerja

Informal (paling besar)

2. Data per segmen ini sebagai salah satu alat bantu untuk

mendiagnosa penyebab defisit dan bagaimana upaya

perbaikannya, bukan untuk menyalahkan segmen tertentu

atas terjadinya defisit

3. Dana operasional BPJS Kesehatan tahun 2018 sebesar Rp3,8

triliun.

Penyebab Defisit:

1. Struktur iuran underpriced (di bawah perhitungan aktuaria)

2. Peserta mendaftar dalam keadaan sakit (adverse selection) terutama dari kelompok pekerja informal (mandiri)

3. Kolektabilitas (terutama kelompok informal) rendah

4. Beban pembiayaan terbesar berasal dari penyakit katastrofik

Dukungan Pemerintah untuk menangani defisit 2015-2016 PMN Rp11,8 T : 2017-2018 Bantuan Pendanaan Rp13,9 T

6,2

5,3 7,4

4,7

3,8

(1,5)

(1,7) (1,2)

(1,7)

(2,3)

4,9

3,5

2,8

1,0

0,8

0,2

3,2

7,2

7,7 10

,5

(8,5)

(10,7

)

(11,6

)

(16,6

)

(19,0

)

(3,2)

(4,0)

(4,5)

(5,4)

(6,0)

Orang miskin dan tidak mampu

Didaftarkan Pemda

ASN, TNI, dan Polri

Pekerja Formal Swasta

Pekerja informal

Bukan Pekerja

2014 2015 2016 2017 2018

11


Berbagai Bauran Kebijakan dalam rangka pengendalian defisit

keuangan BPJS Kesehatan

11

• Intercept tunggakan

iuran Pemda (PMK

183/2017

• Penggunaan DBH CHT

untuk kegiatan promotif-

preventif dan supply side

(PMK 222/2017)

• Pemanfaatan Pajak Rokok (PMK 128/2018)

perhitungan disinergikan

dengan jamkesda

Besaran

persentase dana

operasional

tahun 2019

sebesar 4,66 %

dari total iuran

atau maksimal

Rp4,09 T (PMK

185/2018)

Sinergitas antara

BPJS Kesehatan

dengan:

BPJS Kesehatan

PT Jasa Raharja

PT Taspen

PT Asabri

(PMK 141/2018)

Dapat dicairkan 3

bulan di muka,

untuk membantu

manajemen kas

DJS Kesehatan

(PMK 10/2018)

PP Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Sosial:

• Perbaikan manajemen klaim

fasilitas kesehatan.

• Perbaikan sistem rujukan dan

rujuk balik.

• Pelaksanaan Strategic

purchasing. Menunggu

peraturan BPJS dan

Peraturan Menteri

Kesehatan.

PP 53/2018 (Pengelolaan aset

jaminan sosial kesehatan)

Upaya memperkuat kas DJS

melalui peningkatan dana

talangan dari aset BPJS

Peningkatan Peran Pemda

Efisiensi Dana Operasional

Sinergitas dengan

Penyelenggara Jamsos Lainnya

Percepatan Pencairan Iuran

PBI

Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Layanan

Kesehatan

12


Strategi Kebijakan untuk Keberlanjutan JKN terus diupayakan, dengan tetap

memperhatikan dampak sosial yang akan ditimbulkan

12

1. Perluasan kepesertaan

2. Perbaikan kualitas layanan

3. Bauran Kebijakan

4. Reviu besaran iuran

Jangka Pendek(fokus menjaga likuiditas)

1. Penguatan promotif dan

preventif, antara lain melalui

gerakan hidup sehat (Germas)

Jangka Panjang

1. Melanjutkan perbaikan

kualitas layanan

2. Peningkatan supply side

(faskes dan tenaga

kesehatan)

3. Peningkatan peran Pemda

4. Enforcement

5. Penerapan single class

6. Reviu besaran iuran

7. Reviu tarif INA-CBGs

Jangka Menengah

1. Penyelesaian tunggakan Pemda

2. Efisiensi biaya operasional

3. Penggunaan pajak rokok

4. Perbaikan manajemen klaim (mitigasi

fraud)

5. Perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik

(optimalisasi dana kapitasi)

6. Iur Biaya moral hazard

7. Strategic purchasing

8. Sinergi dengan penyelenggaran jamsos

lainnya (BPJS Ketenagakerjaan, Jasa

Raharja, Taspen, dan Asabri)

BAURAN KEBIJAKAN

13

89,8

Melalui Transfer 33,4

Melalui Belanja Pusat

Kemenkes

BPOM

BKKBN

JKN PNS/TNI/POLRI

58,7

2,0

3,8

5,8

DAK Fisik

BOK dan BOKB

19,9

12,2

2019

Anggaran Kesehatan 5% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting

Triliun

Rupiah

Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Akses

a. Perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JaminanKesehatan Nasional (2019: 96,8 juta jiwa) diikutipeningkatan ketepatan sasaran

b. Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

c. Percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 Kabupaten kota (2018:100 kab/kota).

d. Melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan pengendalian defisit BPJS kesehatan a.l.:

- Kebijakan pajak rokok.

- Perbaikan sistem rujuk dan rujuk balik.

- Perbaikan manajemen klaim.

Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

59,7 65,9

91,4 92,4103,4

123,1 29,6

10,4

38,7

1,111,9

19,0

-60

-40

-20

0

20

40

60

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 APBN 2019

Anggaran kesehatan Pertumbuhan (%)

Prevalensi Stunting

24,8%

Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk

245

Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 300

Kartu Indonesia Sehat (juta jiwa PBI)

96,8

14


14

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR3

15


INDEKS INFRASTRUKTUR INDONESIA DIBAWAH RATA-RATAPerlu upaya untuk mengejar ketertinggalan, agar tidak semakin jauh tertinggal

Brazil

Rusia

India

China

Indonesia

Philippines

Malaysia

Thailand

Vietnam

2

2,5

3

3,5

4

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Infr

astr

uct

ure

Ind

ex

GDP per capita

•gap

• Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara. • Pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi.

Indeks rata-rata

16


KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR TINGGI

Untuk Mengejar Gap dan Ketertinggalan Pembangunan

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

(2015 – 2019)

RENCANA SUMBER PEMBIAYAANSektor Rp Tn

Jalan 733,0

Kereta Api 226,0

Penerbangan 144,0

Transportasi Laut 591,2

Sumber Daya Air 450,9

Perumahan 327,5

Transportasi Perkotaan 86,0

Transportasi Darat (ASDP) 47,0

Kelistrikan 1.000,0

Energi 507,3

Air Bersih & Pengolahan Limbah 403,0

Komunikasi & TI 280,3

TOTAL 4.796,2

SWASTA Rp1.751,5 T

BUMN Rp1.066,2 T

APBN + APBD Rp1.978,6 T

41,3%

22,2%

36,5%

Realisasi & Alokasi:• 2015: Rp256,3 T• 2016: Rp269,1 T• 2017: Rp379,7 T• 2018: Rp410,4 T

Termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Beberapa fasilitas yang tersedia Viability Gap Fund (VGF), Project Development Fund (PDF), Availability Payment (AP), dan Penjaminan

Antara lain didukung oleh pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah

16

17


Komitmen

Reformasi

Awal

Reformasi

Reformasi kebijakan belanja negara telah mengalihkan belanja konsumtif ke belanjayang lebih produktif (a.l Infrastruktur) konsisten sejak tahun 2014

341,8

160

375,4

492,5

154,7

415,0

59,7

123,184,7

385,2

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 APBN 2018APBN 2019

Subsidi Energi Anggaran Pendidikan Anggaran Infrastruktur

Anggaran Kesehatan Perlindungan Sosial

An

gg

ara

n(t

riliu

nru

pia

h)

Pertumbuhan

(2014 – 2019)

Subsidi Energi

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

53,2

106,2

39,4

168,3

Perlindungan

Sosial

354,8

18


DAYA SAING DITINGKATKAN DENGAN MENGEJAR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDaya saing meningkat diantaranya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Kualitas pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan karena masih relatif tertinggal dari negara sejawat.

Sumber: World Economic Forum 2017-2018

0

1

2

3

4

5

6Basic requirements

Institutions

Infrastructure

Macroeconomic environment

Health and primary education

Efficiency enhancers

Higher education and training

Goods market efficiencyLabor market efficiency

Financial market development

Technological readiness

Market size

Innovation and sophisticationfactors

Business sophistication

Innovation

Global Competitiveness Index Score: 4,4 (2012-13) --> 4,7 (2017-18)

Score infrastruktur naik dari 3,7 menjadi 4,5

2012-13 2017-18

3,7

4,5

0

20

40

60

80

100

120Basic requirements

Institutions

Infrastructure

Macroeconomic environment

Health and primary education

Efficiency enhancers

Higher education and training

Goods market efficiencyLabor market efficiency

Financial market development

Technological readiness

Market size

Innovation and sophisticationfactors

Business sophistication

Innovation

Global Competitiveness Index Ranking: 50 (2012-13) --> 36 (2017-18)

Rangking infrastruktur naik dari 78 menjadi 52

2012-13 2017-18

5278

INFRASTRUCTURE RANKSCGI 2012-13 GCI 2017-18

INDONESIA INDONESIA MALAYSIA THAILAND PHILIPPINES INDIA

Overall 92 68 21 67 113 46

Road 90 64 23 59 104 55

Railroad 51 30 14 72 91 28

Port 104 72 20 63 114 47

Electricity 93 86 36 57 92 80

Air Transport 89 51 21 39 124 61

19


Pembangunan Infrastruktur yang masif juga tercermin dari perbaikan Logistic Performance Index, walaupun masih sedikit tertinggal dari negara di kawasan Asean

2014 2016 2018

Singapore 5 5 7

Malaysia 25 32 41

Thailand 35 45 32

Indonesia 57 63 46

Vietnam 48 64 39

Philippines 53 71 60

Cambodia 83 73 98

Ranking of ASEAN Countries in the Logistics

Performance Index

Sumber: Bank Duniahttps://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/indonesia-s-rank-in-the-logistics-performance-index-improves/item8913?

Indicator 2014 2016 2018

Customs 55 69 62

Infrastructure 56 73 54

International Shipments

74 71 42

Logistics Competence

41 55 44

Tracking & Tracing 58 51 39

Timeliness 50 61 41

Indonesia's Performance in the LPI per Indicator

20

20KEMENTERIAN KEUANGAN RI

173,8

Melalui Transfer

Melalui Pembiayaan

196,2

45,0

Melalui Belanja Pusat

Peningkatan alokasi infrastruktur juga didukung perbaikan dan terobosandalam implementasinya

2019

Kemen PU Pera*

Kemenhub*

108,2

38,1

DAK 33,5

DAU dan DBH non earmark** 130,4

**) pemanfaatan 25% untuk bidang infrastruktur

Dana Desa 28,0

17,8

LMAN 22,0

PMN

*) alokasi belanja di luar belanja pegawai

Triliun

Rupiah

154,7256,1 269,1

379,4 388,7 415,00

65,6 5,1 412,5

5,5

-200

-150

-100

-50

0

50

100

0

200

400

600

800

2014 2015 2016 2017 2018 APBN

2019

Infrastructure Expenditure Growth (%)

Perbaikan eksekusi proyek infrastruktur;

Peningkatan koordinasi lintas sektoral termasuk

dengan Pemda;

Mengoptimalkan peran Pemda melalui transfer ke

daerah

Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU

AP (4 proyek Kemen PUPR; 4 proyek Kemenhub; dan 2

proyek KLHK)

Beberapa perbaikan yang dilakukan tahun 2019

Pembangunan/ rekonstruksi/ Pelebaran Jalan (km)

1.834,7 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan (m)

37.177,0

Pembangunan/ Penyelesaian Rel KA(km’sp)

Pembangunan Bandara baru(unit)

394,84

Jaringan Irigasi (ribu hektar) 170,4 Bendungan (unit) 48

APBN

a.l.

Target tahun 2019

Investasi Pemerintah1. PMN kepada BUMN untuk mendukung pemodalan dalam

penugasan pembangunan infrastruktur PT KAI (Sarpras LRT); pembiayaan infrastruktur perumahan bagi

MBR.2. Dana bergulir FLPP

Untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan dan meningkatkan aksesibilitas MBR untuk kepemilikan rumah.

3. Pembiayaan investasi kepada BLU LMANUntuk mendukung penyediaan uang ganti kerugian pengadaantanah dalam rangka pengadaan tanah PSN

4. Penjaminan Pemerintah Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah 21

Pembangunan Infrastruktur juga dilakukan melalui skema KPBU, baik dalam bentuk dukungan belanja, investasi Pemerintah pada pos Pembiayaan, maupun skema ketersediaan layanan (KPBU AP)

Dukungan Belanja (Non KL)1. VGF Kontribusi tunai atas sebagian biaya konstruksi proyek KPBU

untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek s.d. 2018 mendukung 3 proyek senilai 3,6 T a.l.: SPAM

Umbulan, SPAM Lampung2. PDF Fasilitas untuk membiayai penyiapan kajian akhir studi

kelayakan dan pendampingan transaksi

s.d. 2018 Rp728 M untuk mendukung 15 proyek KPBU senilai Rp54 T a.l.: Palapa Ring, LRT Medan, RSUD Krian, RS PTN Sam

Ratulangi

KPBU Availibility Payment (2019 senilai Rp9,38 T)

1. Kemen PUPR 4 proyeka. Preservasi Jalan dan Jembatan di lintas

tengah dan barat Pulau Sumaterab. Preservasi Jalan lintas timur Riau dan

Sumatera Selatanc. Penggantian jembatan di lintas utama

Pulau Jawad. Preservasi Jalan Trans Papua (Wamena-

Mamugu)

2. Kemenhub 4 proyeka. Pembangunan Proving Ground BPLSKB

Bekasib. Pengembangan dan Pengoperasian

Pelabuhan Anggrek Gorontaloc. Pengembangan dan Pengoperasian

Pelabuhan Bau-Baud. Pembangunan Jalur KA (Makassar-Pare

Pare)

3. Kemen LHK 2 proyek

a. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Regional Sulawesi

b. Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Regional Sumatera

22


Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan

Rakyat (4 proyek)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2 proyek)

Kementerian Perhubungan (4 proyek)

Preservasi Jalan lintas timur Riau dan Sumatera Selatan

Preservasi Jalan Trans Papua(Wamena-Mamugu)

Penggantian jembatan di lintas utama Pulau Jawa

Preservasi Jalandan Jembatan di lintas tengah danbarat PulauSumatera

Pembangunan PusatPengolahan Limbah B3 Terpadu Regional Sumatera

Pembangunan Pusat

Pengolahan Limbah B3 Terpadu Regional Sulawesi

Pengembangan dan PengoperasianPelabuhan Bau-Bau

Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Pembangunan Jalur KA (Makassar-Pare Pare)Pembangunan Proving

Ground BPLSKB Bekasi

Keterlibatan Peran Swasta dan BUMN dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur melalui KPBU AP diperkuat mulai Tahun 2019

23


Review atas Pembangunan Infrastruktur menunjukkan perlu perbaikan baik dalam perencanaan maupun eksekusi proyek

23

Anomali (Kasus)Anggaran infrastruktur meningkat, namun

pertumbuhan turun (pada wilayah dan sektor

tertentu)a. Wilayah Sulawesi, Papua

b. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Secara rata-rata,Anggaran infrastruktur naik, pertumbuhan naik

meskipun relatif kecil (1% kenaikan anggaran

infrastruktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sebesar 0,169%)

Bukan faktor dominankoefisien regresi anggaran infrastruktur terhadap

pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan

koefisien regresi variabel tenaga kerja terhadap

pertumbuhan ekonomi (β infrastruktur = 0,169 < 1,123 =

β tenaga kerja)

Tenaga kerja Memberi kontribusi lebih tinggi bagi pertumbuhan

ekonomi (1% kenaikan tenaga kerja meningkatkan

pertumbuhan 1,12%) Namun cenderung padat modal (capital intensive)

menggunakan mesin/alat berteknologi canggih tidak

terlalu optimal menyerap tenaga kerja lokal

Kualitas Infrastruktur (kajian WB)

Stok infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur

Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan

negara lain;

Frontier Analysis: belanja infrastruktur Indonesia

kurang efisien

Integrasi antar sektorPerlu penguatan perencanaan dan penganggaran

belanja infrastruktur yang terintegrasi antar sektor

- Contoh: Pembangunan Bandara sinkron dengan

akses jalanan/kereta api menuju bandara tersebut

24


Mengoptimalkan peran BUMN dan Swasta

Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU, seperti VGF (mulai 2015), PDF, penjaminan, dan KPBU AP (mulai 2019).

Fokus infrastruktur konektivitas, dan peningkatan kapasitas produksi al: jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, irigasi bendungan serta embung

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda

Peningkatan efektivitas alokasi anggaran infrastruktur dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur; termasuk penajaman pemilihan lokasi dalam rangka mengembangkan simpul-simpul ekonomi baru

Mendorong komitmen pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L terkait infrastruktur

Kebijakan

1. PEMBIAYAAN (financing gap

yang cukup besar di tengah

keterbatasan fiskal, sehingga

perlu pemberdayaan swasta,

BUMN, Pemda, dll)

2. KOORDINASI (koordinasi lintas

sektoral dan penyelarasan

pembangunan belum optimal

terlaksana)

3. ADMINISTRASI (pembebasan

lahan, perijinan, regulasi, dll)

4. KEBERLANJUTAN (pemeliharaan,

penyediaan subsidi, dan

pemanfaatan infrastruktur bagi

masyarakat)

TANTANGAN DAN ISU STRATEGI

Kebijakan program dan alokasi bidang infrastruktur disesuaikan dengan tantangan serta isu strategis

25


Terima Kasih

penguatan kualitas belanja

Documents