penggunaan tanah sempadan sungai untuk ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_optimized.pdfv motto...

55
i PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK BANGUNAN DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK SKRIPSI Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Oleh HALIM ADY KURNIAWAN NIM 8111415214 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2019

Upload: others

Post on 26-Oct-2020

12 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

i

PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI

UNTUK BANGUNAN DI DESA BATURSARI

KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

HALIM ADY KURNIAWAN

NIM 8111415214

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

Page 2: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

ii

Page 3: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

iii

Page 4: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

iv

Page 5: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai akhirat yang paling

utama” (ayah tercinta Joko Widodo).

- “semakin sulit diperjuangkannya, semakin besar kemenangannya” (Thomas

Paine)

- “Dimana-mana aku selalu benar. Yang benar juga akhirnya yang menang.

Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit,

dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar...” (Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulilah kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis

persembahkan untuk:

1. Ibu dan Ayah tercinta atas segala doa dan kasih sayangnya.

2. Adik-adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan.

3. Sahabat-sahabatku atas semangatnya

4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

Page 6: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan

Ramat-Nya dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul : “Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Untuk Bangunan Di Desa

Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran

beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan pengarahan.

Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan

terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tuaku Joko Widodo Dan Yuli Nurulliyah yang telah

membesarkan dengan tulus, yang tiada henti-hentinya memotivasi dan

membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kasih sayang nya serta

memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material.

2. Prof.Dr.Fathur Rokhman.,M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.

3. Dr.Rodiyah.S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang.

4. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si. sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh

kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan,

masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu,

terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan arahan yang sangat

bermanfaat bagi Penulis. Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang atas bantuan dan keramahannya.

Page 7: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

vii

Page 8: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

viii

ABSTRAK

Ady Kurniawan, Halim. 2019.Penggunaan Tanah Sempadan Sempadan Sungai

Untuk Pemukiman Di Desa Batursari Kecamatn Mranggen Kabupaten Demak.

Skripsi Bagian Perdata Agraria. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing: Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

Kata Kunci : Penggunaan Tanah, Sempadan Sungai. Di sepanjang Sungai Batursari yang berada di Desa Batursari Kecamatan

Mranggen Kabupaten Demak terdapat bangunan atau pemukiman milik warga

yang berdiri di atas tanah sempadan sungai. Hal ini juga di manfaatkan oleh warga

penghuni sempadan sungai untuk membuka tempat usaha dan juga sekaligus

untuk tempat tinggal. Sehingga fungsi dari sempadan sungai yang sebenarnya

untuk penghijauan atau kepentingan umum lainya menjadi hilang. Dulu warga

yang menempati lahan sempadan sungi ini membayar hak sewa kepada PSDA

untuk menempati lahan sempadan sungai tersebut, tetapi dengan sifat bengunan

yang non permanen. Ada juga warga yang membangun bangunan secara ilegal

tanpa membayar sewa kepada PSDA. Namun pada tahun 2016 sistem hak sewa

tersebut telah di cabut dan di tarik, sehingga bangunan milik warga yang masih

berdiri pada saat ini bersifat ilegal. Yang membuat fungsi dari sempadan sungai

saat ini menjadi menghilang karena masih ada bangunan milik warga yang berdiri

di atas sempadan sungai. Berdasarkan latar belakang maka terdapat masalah yang

timbul, yaitu Apa penyebab warga membangun rumah atau pemukiman di

sempadan sungai di desa Batursari? Kemudian, bagaimana tanggapan pemerintah

dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) atas adanya bangunan rumah atau

pemukiman milik warga yang berdiri di atas bangunan sempadan sungai di desa

Batursari?

Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan

jenis penelitian yuridis-empiris. Teknik Pengambilan data menggunakan studi

pustaka dan studi lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan

memanfaatkan suatu data untuk keperluan pengecekan, yaitu wawancara dengan

narasumber terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Batursari yang

membangun bangunan di sempadan sungai karena ada beberapa faktor yang

mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktpr politik dan faktor

sosial. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan warga membangun bangunan di

sekitar sempadan sungai dan tindakan atau tanggapan dari pemerintah sendiri

yaitu akan menindak tegas warga yang masih mendirikan bangunan di kawasan

sempadan sungai tersebut karena ijin dari mendirikan bangunan tersebut telah

selesai pada tahun 2016 yang lalu.

Berdasarkan hasil kesimpulan, saran yang dapat diberikan yaitu warga

masyarakat harus patuh dengan peraturan undang-undang yang berlaku sehingga

sempadan sungai tersebut dapat digunakan sebagaimana fungsinya agar dapat

menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berada di sekitarnya.

Page 9: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

PENGESAHAN .............................................................................................. ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS .................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

ABSTRAK ...................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2 Identifikasi Masalah ..................................................................... 9

1.3 Pembatasan Masalah ...................................................................... 9

1.4 Rumusan Masalah ......................................................................... 10

1.5 Tujuan Penelitian .......................................................................... 10

1.6 Manfaat Penelitian ........................................................................ 11

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN ........................................................ 12

2.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................... 12

2.2 Landasan Teori ............................................................................... 15

2.2.1 Pengertian Pemukiman .................................................... 15

2.2.2 Pengertian Pemukiman Squatter dan Slum ..................... 18

2.2.3 Pengertian Tanah ............................................................. 21

2.2.4 Pengertian Hukum Tanah ................................................ 22

2.2.5 Hak Atas Tanah ............................................................... 23

2.2.6 Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak .................. 25

2.2.7 Sempadan Sungai ............................................................ 30

2.2.8 Jenis-Jenis Sungai ........................................................... 33

2.3 Kerangka Pikir ............................................................................... 34

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 36

3.1 Pendekatan Penelitian .................................................................... 36

3.2 Jenis Penelitian ............................................................................... 36

3.3 Fokus Penelitian ............................................................................. 37

Page 10: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

x

3.4 Lokasi Penelitian ........................................................................... 37

3.5 Sumber Data .................................................................................. 38

3.5.1 Data Primer ..................................................................... 38

3.5.2 Data Sekunder ................................................................. 38

3.6 Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 40

3.7 Validitas Data ................................................................................. 41

3.8 Teknik Analisis Data ...................................................................... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 44

4.1 Hasil Penelitian .............................................................................. 44

4.1.1 Gambaran Umum Desa Batursari Kecamatan ...............

Mranggen ........................................................................ 44

4.1.1.1 Pembagian Secara Administratif Desa ............

Batursari ............................................................ 46

4.1.1.2 Kondisi Demografi ........................................... 48

4.1.1.3 Keberadaan Avour Pucanggading Lama .........

(Avour Batursari) .............................................. 50

4.1.2 Faktor Penyebab Warga Mendirikan Bangunan Di .......

Lahan Sempadan Sungai Di Desa Batursari Serta ..........

Tanggapan Dari Pemerintah Dan PSDA ........................ 55

4.1.2.1 Faktor Ekonomi................................................... 56

4.1.2.2 Faktor Sosial ....................................................... 59

4.1.2.3 Faktor Politik....................................................... 63

4.1.2.4 Faktor Budaya ..................................................... 71

4.1.2.5 Tanggapan Pemerintah Dan PSDA .................... 72

4.1.3 Dasar Dari PSDA Memberikan Ijin Kepada Warga ....... 82

Untuk Menggunakan Tanah Sempadan Sungai ..............

4.2 Pembahasan .................................................................................... 88

4.2.1 Faktor Yang Menyebabkan Warga Mendirikan .............

Bangunan Di Lahan Sempadan Sungai Di Desa ............

Batursari Serta Tanggapan Dari Pemerintah ...................

Dan PSDA ....................................................................... 88

4.2.2 Dasar Dari PSDA Memberikan Ijin Kepada ...................

Page 11: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

xi

Warga Untuk Menggunakan Tanah Sempadan ..............

Sungai.............................................................................. 98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 103

5.1. KESIMPULAN ............................................................................. 103

5.2. SARAN ......................................................................................... 104

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 105

LAMPIRAN .................................................................................................... 109

Page 12: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penggunaan Lahan Wilayah Desa Batursari Menurut ....................

Peruntukanya ................................................................................... 45

Tabel 4.2 Sebaran RW dan RT Menurut Wilayah Dusun ................................ 49

Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Menurut Tepat Dusun ....................................... 50

Tabel 4.4 Wilayah Yang Dilewati Avour Batursari Dan Kondisi ..................

Pemukiman Penduduk ..................................................................... 53

Tabel 4.5 Wilayah Admistratif BBWS Wilayah Kabupaten Demak ............... 55

Tabel 4.6 Jumlah Bangunan Di Lahan Sempadan Sungai Batursari ............... 57

Tabel 4.7 Jumlah Rumah Yang Menempati Tanah Sempadan Sungai ...........

Batursari .......................................................................................... 63

Tabel 4.8 Pembayaran Retribusi Atau Sewa Untuk Penggunaan Lahan

Sempadan Sungai ............................................................................ 68

Tabel 4.9 Contoh Surat Ijin Yang Dikeluarakn Oleh PSDA Pada ..................

Tahun 2013 ...................................................................................... 77

Page 13: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Atau Gamabr Dari Avour Batursari Atau Pucanggading ....

Lama .............................................................................................. 51

Gambar 4.2 Contoh Surat Permohonan ........................................................... 66

Gambar 4.3 Contoh Undangan Sosialisasi ....................................................... 70

Gambar 4.4 Surat Teguran Kepada Warga Yang Tidak Mau .........................

Membongkar Bangunanya Sampai Batas Akhir Kesepakatan ...... 80

Page 14: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Surat Undangan Sosialisasi Pertama................................ 109

Lampiran 2 Contoh Surat Undangan Sosialisasi Kedua .................................. 111

Lampiran 3 Contoh Surat Teguran Pertama..................................................... 113

Lampiran 4 Contoh Surat Teguran Kedua ....................................................... 114

Lampiran 5 Berita Acara Soal Pembahasan Sosialisasi ................................... 115

Lampiran 6 Surat Perjanjian............................................................................. 118

Lampiran 7 Surat Pernyataan ........................................................................... 119

Lampiran 8 Surat Keputusan Permohonan Ijin Penggunaan Tanah ...............

Sempadan ......................................................................................................... 122

Lampiran 9 Permohonan Ijin Tempat Yang Akan Digunakan ........................ 123

Lampiran 10 KTP Pemohon Untuk Syarat Perijinan ....................................... 124

Lampran 11 Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Sempadan ........................... 125

Lampiran 12 Pembayaran Retribusi Atau Sewa Penggunaan .........................

Tanah Sempadan .............................................................................................. 126

Lampiran 13 Nama-nama Pemegang Hak Tanah Sempadan ........................... 127

Lampiran 14 Permohonan Ijin Pembuatan Jembatan....................................... 130

Lampiran 15 Peta Atau Gambaran Sungai Batursari ....................................... 135

Lampran 16 Foto Dengan Kepala Desa Batursari............................................ 137

Lampran 17 Foto Dengan Petugas PSDA ........................................................ 138

Lampiran 18 Foto Bangunan Di Sempadan Sungai Batursari ......................... 139

Page 15: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat aturan berkaitan

bumi,air dan tanah beserta isinya yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa

yaitukesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Untuk itu diperlukan pembangunan

yang memanfaatkan bumi,air dan tanah beserta kekayaan alamnya tersebutdengan

tetap mempertahankan layaknya pembangunan tersebut untuk lingkungan. Sesuai

dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa

“Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.Hal ini

menjelaskan bahwa sealain memiliki kewajiban dalam mensejahterakan rakyatnya

negara juga memiliki hak untuk mengatur bumi,air dan tanah beserta isinya.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2),

pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang

wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan

ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan

serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW

kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang

mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan

serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota

sekitarnya. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW

Page 16: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

2

ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang

sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangunan.

Wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini

selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang

operasional, dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan

dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis,

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Di beberapa daerah

sering timbul konflik agraria yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat.

Tanah merupakan faktor utama untuk pertanian dalam menciptakan ketahanan

pangan (Suhadi, 2017:23). Penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan

zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga

pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan

rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang

kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kawasan strategis adalah

Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh

penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,

pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah

yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis

adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan

ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang

pembentukan kawasan strategis tersebut. Oleh karena itu karena sifat tanah yang

seperti demikian, sangat dimungkingkan perkembangan kebutuhan lahan akan

Page 17: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

3

semakin terus bertambah seiring debgan permintaan akan lahan. (Suhadi,

2011:71-72)

Wewenang pemerintah dalam penataan ruang yang tercantum dalam

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 Penataan ruang pasal 8 yang

menyatakan bahwa :

1. Penyelengaraan penataan ruang

2. Pelaksanaan penataan ruang

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan ,pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Pelaksanaan penataan

ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang meliputi pelaksanaan,

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

( Wahid,2014:114).

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk

memenuhi salah satukebutuhan dasar manusia,sekaligus untuk meningkatkan

mutu lingkungan kehidupan,memberi arah pada pertumbuhan lingkungan

masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakan kegiatan

ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan.

Hal ini merupakan upaya pembangunan perumahan dan pemukiman untuk

menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat itu sendiri

(Hamzah,1990:1).

Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara

ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini biasanya didominasi oleh

Page 18: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

4

tumbuhan dan lahan basah, Namun karena ketidak pahaman tentang fungsinya

yang sangat penting, umumnya dikawasan perkotaan, sempadan sungai tersebut

menjadi hilang untuk peruntukan lain. Dalam kehidupan masyarakat akan selalu

terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut,ada suatu aturan

yang harus ditaati oleh masyarakat agar tercipta ketertiban, keserasian dan

ketentraman dilingkungan masyarakat tersebut. Artinya hukum memiliki peran

dalam perubahan sosial masyarakat yang dalam hal ini suatu lingkungan tersebut

dan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di tempat itu. Cara-cara untuk

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan

merupakan upaya yang tepat untuk menindak lanjuti permasalahan sosial yang

ada di suatu lingkungan itu sendiri (Soekanto,2006:120). Di desa Batursari

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sendiri masih banyak pemukiman dan

pertokoan milik warga yang berdiri dikawasan sempadan sungai padahal di

kawasan Kabupaten Demak sendiri sudah banyak bangunan milik warga yang

sudah digusur karena berdiri diatas semapdan sungai tersebut, dalam Peraturan

Pemerintah No.38 Tahun 2011 yaitu dalam pasal 11 dan 12 yang berbunyi:

1. Pasal 11,Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling

.sedikit berjarak 3 m ( tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur

sungai.

2. Pasal 12,Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling

Page 19: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

5

sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur

sungai.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian

cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional)

sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya.Setiap keputusan

yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir

dan menjangkau setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan

penumpangnya adalah seutuhnya.(M.Daud Silalahi,2014:10). Dalam

pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya

memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan

hidup manusia. Karena itu,masalah pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan

masalah yang mendesak di Indonesia (M.Daud Silalahi,2014:18). Dikawasan alur

sungai desa Batursari itu sendiri masih banyak pemukiman dan pertokoan yang

tidak mematuhi peraturan pemerintah tersebut seperti halnya yang sudah

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 dalam Pasal 11 dan

Pasal 12 tersebut.

Padahal didalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 sendiri dalam

pasal 20 ayat (2) yang berbunyi : Perlindungan sungai sebagimana dimaksut pada

ayat (1) huruf a dilakukan perlindungan terhadap palung sungai, sempadan sungai,

danau paparan banjir, dan dataran banjir. Hal ini menguatkan bahwa sempadan

sungai itu sendiri dilindungi. Karena dalam pasal 22 itu sendiri juga menyebutkan

tentang perlindungan sempadan sungai yang berbunyi :

Page 20: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

6

1. Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat

(2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

2. Dalam hal didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan

pengendali banji,perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

a. Menanam tanaman selain rumput;

b. Mendirikan bangunan;dan

c. Mengurangi dimensi tanggul.

3. Pemanfaatan sempadan sungai sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.

Alasan warga membangun bangunan di kawasan sempadan sungai ini

karena dapat ijin dari PSDA selaku pengawas atau instansi yang mengelola sungai

yang ada di Desa Batursari ini dengan mengajukan syarat-syarat yang sudah

ditentukan. PSDA sendiri memberikan ijin kepada warga sebagai bentuk

pemanfaatan tanah sempadan sungai sesuai yang di atur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Maka dari itu warga

yang sudah menggunakan atau memanfaatkan tanah sempadan sungai harus

membayar retribusi kepada instasi terkait seperti yang di atur dalam Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Page 21: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

7

Gangguan yang berada dalam sempadan sungai yang merupakan

kawasan lindung dari sungai tersebut. Gangguan seperti pemanfaatan lahan

sebagai pemukiman penduduk dan pertokoan di sepanjang sempadan sungai, akan

menimbulkan masalah seperti hilangnya kawasan lindung sabuk hijau. Sabuk

hijau merupakan penghijauan yang ditanami pepohonan yang ditata dan dirancang

sesuai fungsi ekologisnya sebagai pengendali tata air, pencegah erosi, sebagai

paru-paru lingkungan, fungsi fisiknya sebagai peneduh untuk menciptakan

kesejukan lingkungan, serta fungsi estestisnya untuk menciptakan keindahan dan

keasrian lingkungan. Pada sabuk hijau yang terletak di daerah sempadan sungai

tidak diperbolehkan ada bangunan (gedung) permanen,semi permanen, dan non

permanen. Sebagian besar topografi tanah di Kecamatan Mranggen merupakan

tanah datar dan hanya sebagian kecil yang agak cekung/rendah (di Desa Batursari

Mranggen dan Mranggen bagian utara).

Berdasarkan hasil pengamatan dan di dukung oleh berbagai informasi,

diperoleh keterangan data bahwa penyelenggaraan penataan ruang di sempadan

sungai Di Desa Batursari belum optimal, setiap musim hujan sungai ini airnya

meluap sehingga menyebabkan banjir, hal tersebut disebabkan karena

melimpahnya air sungai yang kondisinya dangkal dan banyak sampah, dan juga

adanya pemukiman milik warga yang berdiri di sempadan sungai tersebut yang

juga menyebabkan penyerapan air menjadi terganggu.

Manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar

lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi

lebih baik dan lebih indah.Salah satu upayanya adalah pemaksaan dan imbauan

Page 22: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

8

kepada anggota masyarakat agar menjaga,memelihara lingkungan yang baik dan

sehat, serta lestari. Untuk pemaksaan dan imbauan ini diperlukan penciptaan

perangkat peraturan hukum yang baik dan lengkap (Hamzah, 2005:2).

Hilangnya fungsi sempadan sungai karena dijadikan untuk peruntukan

lain menyebabkan turunya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang

menehan pencemar non-point source. Hilangnya sempadan sungai untuk

pemukiman juga mengakibatkan peningkatan pada gerusan tebing sungai yang

dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum yang berada diatas sempadan

sungai tersebut. Lebih menyedihkan lagi kalau populasi tumbuhan yang

seharusnya tumbuh di kawasan sempadan sungai menjadi hilang sehingga udara

disekitar sungai menjadi terekspode sinar matahari sehingga udara disekitar

sungai tersebut menjadi panas.

Fungsi dari sempadan sungai itu sendiri sangat penting bagi lingkungan

dan makhluk hidup disekitarnya, karena sempadan sungai ini dekat dengan air

atau sungai maka kawasan ini sangat penting bagi keaneka-ragaman hayati yang

sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan manusia dan alam dalam jangka

panjang. Sempadan sungai yang seharusnya dijadikan sebagai lingkungan hijau

ini berfungsi untuk menahan erosi, sehingga kawasan sempadan sungai ini tidak

diperbolehkan untuk membangun bangunan atau pemukiman dikawasan

sempadan sungai, karena apabila membangun pemukiman dikawasan sempadan

sungai akan mengganggu ekosistem yang berada dikawasan sempadan sungai.

Pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai, umumnya

mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya persebaran bangunan pada daerah

Page 23: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

9

aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain itu

masyarakat yang menempati bantaran sungai Di Desa Batursari, umumnya

membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai.

Padahal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang penting dalam

kehidupan. Dengan peraturan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah

Kabupaten Demak tentang penataan ruang, Khususnya di kawasan sempadan

sungai, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah dalam

bentuk skripsi dengan judul “Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Untuk

Bangunan Di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdirinya bangunan atau pemukiman milik warga yang berdiri diatas

sempadan sungai;

2. Penggunaan kawasan sempadan sungai untuk pemukiman sehingga kawasan

sempadan sungai tersebut tidak digunakan sebagai mestinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan mengenai aspek yaitu adanya bangunan atau pemukiman

yang berdiri diatas sempadan sungai yang akan dibahas oleh peneliti dalam karya

tulis ini, sehingga penelitian akan difokuskan pada:

1. Aspek pendirian bangunan diatas sempadan sungai,

Page 24: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

10

2. Penyelesaian pemerintah dalam membersihkan bangunan atau pemukiman

warga yang berdiri diatas sempadan sungai agar dapat digunakan seperti

bagaimana mestinya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka memunculkan rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab warga membangun rumah atau pemukiman diwilayah

sempadan sungai Di Desa Batursari dan Bagaimana tanggapan pemerintah

dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) atas adanya bangunan tersebut ?

2. Atas dasar apa PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) memberikan ijin

kepada warga untuk membangun bangunan di kawasan sempadan sungai

yang ada di Desa Batursari ?

1.5 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini

meliputi sebagai berikut :

1. Untuk menjadikan kawasan sempadan sungai sebagaimana mestinya seperti

yang diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan oleh pemerintah selama

melakukan pembersihan kawasan sempadan sungai dari bangunan atau

pemukiman milik warga.

3. Membuka pikiran warga masyarakat agar tidak membangun atau membuat

pemukiman di kawasan sempadan sungai.

Page 25: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

11

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan

sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapat pada saat

perkuliahan ke dalam praktik yang nyata khususnya tentang tentang peraturan

yang berkaitan tentang kawasan sempadan sungai.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

dan sekaligus memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Batursari

Kecamatan Mranggen khususnya tentang peraturan yang berkaitan tentang

pendirian pemukiman di kawasan sempadan sungai.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah

wawasan dan pengetahuan dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi

masyarakat umum tentang adanya larangan pembangunan pemukiman di

kawasan sempadan sungai, dan solusi yang dapat diambil dalam upaya

pembersihan bangunan dikawasan sempadan sungai tersebut.

Page 26: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

12

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang aspek persetujuan pemilik

tanah yang berhak dan kuasanya dalam Pengadaan tanah Bagi Kepentingan

Umum.

a. Sulthan Shalahuddin, (2016), dalam skripsi yang berjudul “Penegakan

Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Maslhahah

Mursalah”. Di dalam skripsi tersebut penegakan hukum bangunan-bangunan

yang berada di bantaran sungai tersier jalan joyotambaksari Kecamatan

Lowok waru Kota Malang, agar bantaran sungai tersebut bisa dilestarikan

agar hubungan antara kemanfaatan umum dan penegakan hukum di

masyarakat menjadi seimbang.

b. Muhammad Singgih Prakoso (2018), dalam skripsi yang berjudul “Pendirian

Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung

Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta)”. Di dalam skripsi tersebut

membahas mengenai kurangnya pengawasan pemerintah dan dinas kota

Yogyakarta akan pemukiman di sempadan sungai Gajah Wong serta

kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahaya bencana yang berada di dekat

sungai.

c. Ita Arleni (2009), dalam skripsi yang berjudul “Kajian Persebaran

Permukiman Kumuh Liar (Squatter) Di Sepanjang Bantaran Bengawan Solo

Page 27: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

13

Kota Surakarta”. Di dalam skripsi tersebut membahas mengenai pemukiman

warga yang menghuni bantaran dan sempadan di sepanjang bantaran

bengawan solo kota Surakarta tidak merata,yang membuat pemukiman

semakin padan ke arah selatan menuju pusat kota.

d. Yusra Hidayat Rasyid (2017), dalam skripsi yang berjudul “ Implementasi

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Skripsi tersebut membahas

mengenai; Gangguan pada sempadan yang merupakan kawasan lindung dari

sungai tersebut. gangguan di sempadan Sungai Jeneberang seperti

pemanfaatan lahan untuk permukiman dan juga tempat membuang sampah,

menimbulkan berbagai permasalahan yaitu hilangnya kawasan lindung sabuk

hijau. Sabuk hujau merupakan penghijauan yang ditanami pepohonan yang

ditata dan dirancang sesuai fungsi ekologinya sebagai pengendali tata air,

pencegah erosi, sebagai paru-paru lingkungan, fungsi fisiknya sebagai

peneduh untuk menciptakan kesejukan lingkungan, serta fungsi estetisnya

untuk menciptakan keindahan dan keasrian lingkungan. Pada sabuk hijau

yang terletak di daerah sempadan sungai disyaratkan tidak diperbolehkan ada

bangunan (gedung) permanen, semi permanen,dan non permanen.

e. Nugroho Prabowo (2016), dalam skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum

Penyelesaian Hunian Di Bantaran Sungai Bengawan Solo” Skripsi tersebut

membahas mengenai; Warga masyarakat yang menggunakan bantaran sungai

Bengawan Solo sebagai hunian. Hunian yaitu perumahan dan permukiman

harus didirikan di kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan

Page 28: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

14

permukiman dan perumahan. dan bantaran sungai adalah kawasan yang

dikembangkan sebagai jalur hijau guna pengendali banjir sehingga dilarang

mendirikan bangunan di atasnya. Sedangkan dasar legalitas tindakan

pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati

bantaran sungai Bengawan Solo adalah Undang-undang Nomor 24 tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana. Warga masyarakat Surakarta

disekitar sungai Bengawan Solo terkena luapan banjir. sehingga pemerintah

Kota Surakarta sebagai wakil pemerintah pusat yang mengurusi kota

Surakarta wajib bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang

berdampak pada warga masyarakat Solo.

f. Dwi Prastiandiani (2016), dalam jurnal yang berjudul, “Penegakan Hukum

Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kabupaten Sidoarjo,”

Jurnal tersebut membahas mengenai; Penegakan hukum penetapan atas

pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai di Kabupaten Sidoarjo yang

ditinjau dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui

pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa tahapan

dalam rangka penertiban di Sempadan Sungai Wilayut diantaranya koordinasi

dinas/instansi terkait, sosialisasi, pendataan, serta teguran I, teguran II dan

teguran III dari instansi Satpol PP dengan jangka waktu masing-masing 7

(tujuh) hari. Penegakan hukum atas pelanggaran sempadan di Kabupaten

Sidoarjo dilakukan melalui pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Page 29: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

15

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat,

serta faktor kebudayaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pemukiman

Pengertian permukiman secara umum yaitu bentukan secara artificial

maupun natural dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia,

baik secara individual maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara

maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya

(Yunus,2007:20). Secara etimologis kata permukiman dan pemukiman berasal

dari kata mukim (Purwodarminto 1966 dalam Yunus 2007 : 5). Permasalahan

dalam pembentukan kata permukiman dan pemukiman terletak pada perbedaan

imbuhan dan arti yang dihasilkannya (Ndang Hidayat dan Hanapi

Natasasmita,1986; Gorys Keraf, 1978 dalamYunus 2007 : 5).

Kata permukiman mempunyai imbuhan sedangkan kata pemukiman

mempunyai imbuhan pe-an. Kedua macam jenis imbuhan ini mempunyai fungsi

pembentuk kata benda. Diantara beberapa arti yang dibentuk oleh imbuhan per-

an, ternyata yang paling tepat untuk kata permukiman adalah tempat ber- atau

tempat bermukim, sedangkan arti imbuhan pe-an pada kata pemukiman

mempunyai arti cara me- atau hal me-. Pengertian permukiman secara luas adalah

perihal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal

dan bangunan tempat tinggal (Yunus 2007 : 5-6).

Page 30: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

16

UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

menyebutkan pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman atau

settlement adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia,

mencakup fasilitasnya seperti bangunan rumah, jalur jalan dan fasilitas lain yang

digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut ( Finch,1957 dalam

Rindarjono 2002).

Berdasarkan beberapa pengertian permukiman diatas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa permukiman adalah bentukan artificial dan natural manusia

untuk bertempat tinggal secara individu maupun berkelompok beserta kegiatan-

kegiatan didalamnya yang mendukung perikehidupan serta fasilitas-fasilitas lain

yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia dalam jangka waktu sementara

maupun menetap. Oleh karena ilmu geografi adalah suatu ilmu yang bersifat

human oriented, maka pengertian permukiman selalu dikaitkan dengan eksistensi

manusia sebagai subyek (Yunus, 2007 : 19).

Manusia selalu membutuhkan tempat tinggal/rumah untuk

melangsungkan kehidupannya. Rumah dan sekitarnya merupakan ajang pergaulan

penduduk dari anak-anak sampai dengan dewasa dan dengan

sendirinyamembutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan yang dapat memahami

variasi individu maupun sosial yang ada. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011

telah mengamanatkan bahwa dalam kaitanya dengan pemenuhan tempat tinggal

Page 31: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

17

yang layak dan sebagai hak konstutional warga negara, maka pemerintah perlu

lebih berperan dalam menyediakan dam memberikan kemudahan dan bantuan

perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat melalui penyelengaraan

perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan

masyarakat sehingga merupakan suatu kesatuan fungsional dalam wujud tata

ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin

kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi

daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara (Suhadi, 2017:6). Dalam lingkungan tempat kediaman terdapat lima

komponen satuan lingkungan tempat tinggal dimana masing-masing elemen

saling mempengaruhi dalam satu sistem. Kelima komponen itu adalah :

1) House building, merupakan bangunan-bangunan rumah yang digunakan

untuk berlindung dari ancaman lingkungannya.

2) Housing Facilities, adalah fasilitas-fasilitas yang dipergunakan oleh

keberadaan rumah untuk dapat dipergunakan oleh penghuninya dalam

menyelenggarakan kehidupannya.

3) Sanitation, sarana-sarana yang mengarah untuk mencapai kebersihan

lingkungan.

4) Enviromental Condition, kondisi lingkungan terutama lingkungan sosio

cultural, namun demikian lingkungan fisik alami dalam beberapa hal perlu

mendapat perhatian.

Page 32: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

18

5) Aestetic and Architectural Aspect, yaitu aspek keindahan dan dan arsitektural

dari pada bangunan-bangunan yang ada baik secara sendiri-sendiri maupun

kelompok.

Dalam studi permukiman, komponen-komponen tersebut dapat ditinjau

satu persatu maupun gabungan namun harus selalu berada dalam konteks

permukiman (Yunus 1987 dalam Yunus 2007 : 24-25). Pada penelitian ini

menggunakan istilah permukiman, lebih dikarenakan penelitian yang dilakukan

mengkaji mengenai tempat tinggal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan

tempat tinggal, serta bangunan tempat tinggal.

2.2.2 Pengertian Pemukiman Squatter dan Slum

Secara umum, lingkungan kumuh dapat dibedakan menjadi dua yaitu

daerah “slum” merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak

layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman dan

daerah “squatter” yaitu ruang-ruang terbuka yang ditempati oleh permukiman-

permukiman liar. Pada umumnya, lingkungan permukiman kumuh berada di atas

tanah Negara, tanah perorangan, badan hukum atau tanah yayasan yang belum

dibangun pemiliknya (Hadri, 2000:18). Permukiman kumuh (slums) dan hunian

liar/illegal/spontan (squatters) adalah berdasarkan aspek legalitas yang menjadi

kriteria pokok untuk membedakan antara hunian slum dengan hunian squatters

(Romdiati, dkk 2007:101). Hunian slums ditandai dengan mutu bangunan yang

rendah, tidak teratur, tidak adanya/terbatasnya dan buruknya sarana fasilitas

umum. Hunian squatters tidak selalu harus mempunyai ciriciri kumuh. Pengertian

hunian squatters lebih mengacu pada legalitas lahan yang ditempati, yaitu

Page 33: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

19

permukiman berada diatas lahan milik pihak lain, disamping juga tidak sesuai

dengan perencanaan tata ruang kota. Sebaliknya hunian slums memiliki memiliki

status kawasan legal, tetapi kondisinya kumuh.

Namun demikian dalam permukiman slums juga dimungkinkan ada

hunian spontan (squatters) yang statusnya illegal karena bangunan didirikan

diatas tanah pihak lain. Umumnya hunian squatters berlokasi di ruang-ruang

terbuka seperti di bantaran sungai, di bawah jembatan, pinggir rel kereta api, area

pemakaman, dan taman-taman. Lokasi yang banyak ditempati rumah-rumah

slums adalah sekitar pasar, pertokoan, pabrik/kegiatan industri. Selain itu,

perbedaan pemukiman kumuh bisa diartikan sebagai berikut:

a. Slums

Merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni

atau tidak memenuhi syarat sebagai tempat bermukim dan daerah “slums” ini

menurut PBB diartikan sebagai daerah hunian legal (status hukumnya jelas)

yang kondisinya merosot, dalam kamus sosiologi “slums” diartikan sebagai

daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung

yang tidak memenuhi syarat kesehatan (Soerjono, 1985 : 464).

b. Squater

Daerah “squatter” dalam kamus sosiologi diartikan sebagai seseorang yang

menempati tanah tanpa izin resmi (Soerjono, 1985:9). Wilayah “squatter”

adalah wilayah yang dijadikan lahan permukiman secara liar, gubuk-gubuk

liar ini umumnya didirikan diatas lahan orang lain atau diatas lahan yang

tidak jelas kepemilikannya, lahan Negara atau semakin meluas menempati

Page 34: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

20

lahan-lahan kosong ditepi rel kereta api dan dipinggir sungai-sungai besar, di

bawah jembatan dan di atas kuburan. Di samping gubuk-gubuk darurat yang

dibangun menempel ditembok orang lain atau lorong-lorong kota yang

umumnya dihuni orang-orang pendatang dekat dengan lokasi dimana mereka

bekerja mencari nafkah (Herlianto, 1985:398).

Daerah “squatter” dalam kamus sosiologi diartikan sebagai seseorang

yang menempati tanah tanpa izin resmi (Soerjono1985:9). Wilayah “squatter”

adalah wilayah yang dijadikan lahan permukiman secara liar, gubuk-gubuk liar ini

umumnya didirikan diatas lahan orang lain atau diatas lahan yang tidak jelas

kepemilikannya, lahan Negara atau semakin meluas menempati lahan-lahan

kosong ditepi rel kereta api dan dipinggir sungai-sungai besar, di bawah jembatan

dan di atas kuburan. Di samping gubuk-gubuk darurat yang dibangun menempel

ditembok orang lain atau lorong-lorong kota yang umumnya dihuni orang-orang

pendatang dekat dengan lokasi dimana mereka bekerja mencari nafkah (Herlianto

1985 : 398).

Jenis-jenis squatter sendiri ada berbagai macam, sebagai berikut jenis

squater :

a) Squatter bantaran sungai

b) Squatter tepian rel kereta api

c) Squatter tanah Negara

d) Squatter di daerah milik jalan (Damija)

e) Squatter bawah jalan layang

f) Squatter pasar dan terminal

Page 35: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

21

g) Squatter tanah milik swasta

h) Squatter air (laut, danau, rawa)

Berdasarkan rumusan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Alinea

IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Pasal 28H ayat (1) serta Agenda dan Deklarasi Habitat II tersebut di atas

secara jelas menunjukan bahwa tempat tinggal lingkungan yang sehat dan layak

merupakan hak yang dijamin konstituai (Suhadi, 2017:4)

2.2.3 Pengertian Tanah

Kata “tanah” dalam hukum tanah dalam arti yuridis,yaitu sebagai suatu

pengertian yang artinya telah di beri batasan resmi oleh UUPA

(Harsono,2008:18). Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-

Dasar Pokok Agraria (UUPA),menyatakan bahwa dalam Pasal 4 “Atas dasar hak

menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum” (Supriadi, 2008:3).

Pengertian tanah dalam bentuk pengertian yuridis adalah permukaan

bumi (ayat 1).Seangkan pengertian hak atas tanah permukaan bumi tertentu yang

memiliki batas dan memiliki dua dimensi dengan ukuran panjang dan lebar

(Harsono,2008:18). Tanah yang bagian dari permukaan bumi dapat dimiliki

oleh setiap orang atau badan hukum. Kepemilikan atau hak-hak atas tanah di

permukaan bumi termasuk benda atau bangunan yang terdapat di atas tanah

Page 36: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

22

tersebut merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang berkaitan

dengan asas-asas antara tanah dan lingkungan di sekitarnya. Boedi Harsono

mengatakan bahwa, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang

disebut asas accessie atau asas “perlekatan”. Pengertian asas perlekatan, bahwa

bangunan atau benda yang terdapat di atas kesatuan tanah merupakan bagian dari

tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini yang termasuk pengertian hak atas tanah

juga meliputi kepemilikan bangunan dan benda atau tanaman yang di miliki,

akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 501 bisa

berubah kalau ada kesepakatan dengan pihak lain (Supriadi,2008:3).

2.2.4 Pengertian Hukum Tanah

Hukum Tanah merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik

yang tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur penguasaan hak-hak atas

tanah dengan lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret

(Efendi Perangin,1989:195).Ahli hukum lain berpendapat bahwa hukum tanah

merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis

yang semuanya mempunyai pengaturan yang sama yaitu penguasaan hak atas

tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret,bersifat

publik dan privat, dapat di susun dan di pelajari secara sistematis,sehingga

menjadi kesatuan yang di sebut system (Urip Santoso,2012: 10). Ketentuan

hukum yang mengatur penguasaan hak atas tanah dapat di susun menjadi

kesatuan yang di sebut system. Ketentuan hukum tanah itu dapat di pelajari

dengan sistematika yang khas dan masuk akal (Harsono,2008:17).

Page 37: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

23

Ketentuan hukum tanah yang bersumber pada UUPA pelaksanaanya

secara khusus dan berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya,

Sedangkan yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat sebagai sumber

hukum utamanya (Santoso,2012:11).

Pengertian objek hukum tanah yaitu serangkaian wewenang yang berisi,

kewajiban atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah itu.

Hak penguasaan itu yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda dari

penguasaan hak atas tanah yang ada di dalam hukum tanah (Santoso, 2012: 11).

Hukum Tanah Nasional telah mengeluarkan hierarki penguasaan hak

atas tanah, yaitu sebagi berikut :

1. Hak bangsa Indonesia atas Tanah,

2. Hak menguasau dari negara atas tanah,

3. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat,

4. Hak perseorangan atas tanah.

2.2.5 Hak Atas Tanah

Pengertian hak atas tanah adalah hak sebagian tertentu dari permukaan

bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah

yang di miliki seseorang atau badan hukum di beri hak yang di sediakan oleh

UUPA, untuk di gunakan atau di manfaatkan oleh pemiliknya. Hak tersebut

tidak akan bermakna apabila penggunaanya hanya pada tanah di permukaanya

saja, pasti akan di perlukan juga bagian bawah tanah seperti air dan ruang yang

Page 38: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

24

berada di atas tanah tersebut. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak atas

tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian

tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga

tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Ahli

hukum (Harsono, 2008:18) menggunakan wewenang yang bersumber pada hak

tersebut dapat di perluas sehingga meliputi sebagian bawah tanah seperti air serta

ruang yang ada di atas tanah tersebut.

Wewenang kepada pemilik tanah untuk menggunakan atau mengambil

manfaat dari tanah yang di milikinya (Santoso,2012:10). Dalam pengertian

tersebut maka pemilik tanah atau pemegang hak dapat mendirikan bagunan di

atas tanah tersebut dan dapat mengambil manfaat dapat menggunakannya

menjadi tanah perkebunan, persawahan, perikanan, dan lain sebagainya.

Hak atas tanah dalam Hukum Agraria nasional membagi hak atas tanah

menjadi dua bentuk yaitu, yang bersifat primer dan hak atas tanah yang bersifat

sekunder. Hak atas tanah primer yaitu hak yang dapat di miliki secara langsung

oleh seseorang atau badan hukum dalam waktu lama dan dapat di pindah

tangankan kepada orang lain atau orang yang mewarisinya (Supriadi (2008: 64).

Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu:

1) HM atau Hak milik atas tanah.

2) HGU atau Hak guna usaha.

3) HGB atau Hak guna bangunan.

4) HP atau Hak pakai.

Page 39: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

25

Dan yang kedua adalah hak atas tanah sekunder, pengertian hak atas

tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang bersifat hanya sementara. Hak atas

tanah sekunder bersifat sementara karena tanah tersebut di miliki oleh orang lain

dan bisa dapat di nikmati dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai

hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu:

1) Hak gadai;

2) Hak usaha bagi hasil;

3) Hak menumpang dan Hak menyewa atas tanah pertanian.

2.2.6 Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Penyerobotan Tanah (Occupatie Illegal) adalah setiap perbuatan dengan

nama apapun tujuannya dengan tanpa hak mengambil sebidang tanah yang telah

dibebani hak atas tanah orang lain atau dengan kata lain menggunakan tanah tanpa

alas hak yang sah (Mustafa, 1991:34).

Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh

rakyat tanpa izin pengusahanya dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah

yang sudah ada, dalam masa jabatan Menteri Agraria Mohammad Hanafiah

dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang “Penyelesaian

soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat” (LN 1954 no 65, penjelasannya

dimuat dalam TLN no. 594). Undang-undang Darurat tersebut kemudian diubah

dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1956 (LN 1956 No.

45, penjelasannya dimuat dalam TLN no. 1060) (Harsono, 2008: 111).

Page 40: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

26

Pada tahun 1957, dengan maksud yang sama dengan Undang-undang

Darurat No. 8 Tahun 1954, tetapi mengenai tanah-tanah perkebunan dikeluarkan

oleh Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas daerah Angkatan

Darat di seluruh wilayah Indonesia Peraturan Penguasa Militer no.

Prt/PM/014/1957. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan Regeling op de Staat van

Oorlog en van Beleg (SOB, diatur dalam S. 1939 no. 582). Dengan mulai

berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (LN 1957 no. 160) peraturan-

peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Penguasa Pusat no.

Prt/Peperpu/011/1958 tentang “Larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya

atau kuasanya”. Peraturan ini dikeluarkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat.

Dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat no. Prt/Peperpu/041/1959, peraturan

tersebut ditambah dan diubah hingga berlaku juga terhadap tanah-tanah

perkebunan dan kehutanan (Harsono, 2008: 112).

Akhirnya dengan mulai berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1959

tentang “Keadaan Bahaya” (LN 1959 no. 139) jo Undang-undang No. 22 Prp

Tahun 1960 (LN 1960 no. 66), waktu berlakunya peraturan-peraturan Penguasa

Perang Pusat tersebut berakhir pada tanggal 16 Desember 1960. Sebagai gantinya

dikeluarkan Undang-undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang “Larangan

pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya” (LN 1960 no. 158,

penjelasannya dimuat dalam TLN 2106). Undang-undang ini berlaku baik

terhadap tanah-tanah perkebunan, maupun bukan perkebunan (Harsono, 2008:

113).

Page 41: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

27

Undang-undang No. 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian

tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan 6). Tetapi tidaklah

selalu harus dilakukan tuntutan pidana. Menurut Pasal 3 dan 5 dapat diadakan

penyelesaian secara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak bersangkutan

dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah bersangkutan. Misalnya, rakyat

yang mendudukinya dapat dipindahkan ke tempat lain. Jika dipandang perlu,

dapat pula diadakan pengosongan dengan paksa. Perintah mengosongkan tanah

bersangkutan, jika mengenai tanah perkebunan dan hutan diberikan oleh Menteri

Agraria (sejak 1933 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN) atau instansi yang

ditunjuknyadan jika mengenai tanah-tanah lainnya, perintah tersebut diberikan

oleh apa yang ada di dalam undang-undang itu disebut “Penguasa Daerah”.

Penguasa Daerah ialah untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan

bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 23 Prp.Tahun 1959.

Bupati atau Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Gubernur Kepala Daerah. Untuk daerah-daerah yang berada

dalam keadaan bahaya, Penguasa Daerah ialah Penguasa Darurat Sipil Daerah,

Penguasa Darurat Militer, atau Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan

(Harsono, 2008: 113).

Mengenai pengosongan tanahnya, pihak yang menduduki tidak berhak

menuntut ganti kerugian. Apa yang dikenal dengan sebutan “hak garap” tidak ada

dalam Hukum Tanah. Menurut hukum penguasaan tanah, yang bersangkutan tidak

ada landasan hak nya “illegal”. Penguasaannya justru melanggar hak pihak yang

Page 42: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

28

empunya tanah atau hak Negara, kalua yang diduduki itu tanah negara. Kalaupun

ada pemberian biaya pindah, hal itu semata kebijaksanaan Bupati/Walikotamadya

dalam menyelesaikan kasusnya. Tetapi biarpun penguasa tanah yang bersangkutan

tidak ada landasan haknya, menurut hukum, bangunan dan tanaman yang ada di

atasnya adalah milik pihak yang menguasai tersebut (Harsono, 2008: 114).

Karena kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

berlandaskan Pancasila, yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,

biarpun penguasaan tanahnya ilegal, usaha menyelesaikannya harus didahului

musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaannya (Harsono,

2008: 114).

Dengan suratnya tanggal 4 Mei 1962 no. Sekr 9/2/4 oleh Menteri

Pertanian dan Agraria dikeluarkan anjuran supaya dalam melaksanakan Undang-

undang No. 51 Prp Tahun 1960 dipergunakan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lainnya yang dikuasai langsung

oleh Negara yang telah dipakai untuk kepentingan Pemerintah supaya tetap

terjamin, misalnya untuk perluasan kota, bangunan-bangunan pemerintah,

lapangan olah raga untuk umum dan sesame itu.

2. Tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lainnya yang dikuasai langsung

oleh Negara, yang telah diduduki oleh rakyat untuk perumahan atau

perkampungan supaya tetap terjamin, baik pun perumahan/perkampungan itu

tetap di tempati masing-masing atau pun dikelompok-kelompokkan sedemikian

rupa hingga merupakan perkampungan yang teratur baik, dengan usaha penukaran

Page 43: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

29

dengan tanah lain, agar kompleks-kompleks tersebut tidak terganggu satu sama

lain.

3. Tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lainnya, yang dikuasai langsung

oleh Negara, yang telah dipakai rakyat untuk usaha pertanian terutama yang

ditanami bahan makanan, jangan diadakan perubahan sebelum tanamannya

dipanen. Apabila tanah-tanah tersebut memang masuk rencana perluasan usaha

perkebunan/kehutanan lagi, maka pelaksanaannya agar ditempuh dengan jalan

kebijaksanaan musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk

membentuk unit-unit yang ekonomis bagi perkebunan/kehutanan dan untuk

mencarikan kemungkinan tempat lain bagi rakyat.

4. Tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lainnya, yang dikuasai langsung

oleh Negara yang telah digarap oelh rakyat, lagi pula tidak akan dipergunakan lagi

oleh pemerintah atau instansi berkepentingan, pada dasarnya akan dijadikan tanah

pertanian dan dibagikan kepada rakyat untuk meningkatkan produksi pertanian

rakyat sambal memperbaiki sosial-ekonominya.

5. Mengingat akan hal tersebut pada ayat di atas, maka kalau perlu supaya

meninjau kembali areal tanah-tanah yang dipakai oleh rakyat dan yang dipakai

oleh instansi/perkebunan/kehutanan yang bersangkutan, agar semua tanah

digunakan secara tepat dan sesuai dengan kepentingan nasional (Harsono, 2008:

115-116).

Dianjurkan selanjutnya supaya dalam menetapkan kebijaksanaan itu diadakan

musyawarah dengan tritunggal, Pamongpraja, Tentara dan Polisi setempat,

instansi yang berkepentingan dengan yang kompeten serta rakyat/wakil-wakil

Page 44: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

30

organisasi tani yang bersangkutan. Bilamana tidak tercapai kata sepakat, sebelum

bertindak diminta supaya soalnya dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri

Pertanian dan Agraria untuk ditetapkan kebijaksanaannya (Harsono, 2008: 116).

Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah

yang ditentukan dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut harus diartikan

secara terbatas, yaitu pemakaian tanah yang “bersifat liar” atau lazim disebut

“penyerobotan”. Mengenai cara penyelesaian penguasaan tanah yang secara

ilegall dikuasai pihak lain, perlu diperhatikan apa yang dinyatakan dalam Putusan

Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 1958 nomor 179/K/Sip/1957: Seorang yang

merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah, yang berada di tangan orang

lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus

menggugat orang lain itu dimuka Pengadilan. Maka oleh karenanya gugatan

terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikabulkan,

tanpa memaksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah. Bagi tergugat

masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat, agar

ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah (Harsono, 2008: 117).

2.2.7 Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai

yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai

perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman

sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis sempadan

sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya

memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan

Page 45: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

31

sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran

tebing sungai yang mungkin terjadi. Garis ini diciptakan untuk menjamin

kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di

sekitar sungai, seperti banjir dan longsor.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat

nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai di jelaskan bahwa

Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis

sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara

garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Pasal 7

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 tahun 2015

tentang penetapan garis sempadan sungai di jelaskan bahwa Garis sempadan

sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga

meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pasal 9 Peraturan menteri

pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan

garis sempadan sungai di jelaskan bahwa, Dalam hal di dalam sempadan sungai

terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan

tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang

penyalur banjir.

Sungai bertanggul dikawasan perkotaan

Page 46: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

32

Sumber: stud5.wordpress.com

Sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan

Sumber:stud5.wordpress.com

Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan

Sumber:stud5.wordpress.com

Sugai tidak bertanggul kawasan perkotaan yang kurang dari 3 meter

Sumber:stud5.wordpress.com

Pemeliharaan bantaran sungai merupakan bagian dari daerah sungai yang

bermanfaat untuk menampung dan mengalirkan air sebagian dari aliran banjir.

Dengan demikian segala macam penghalang sperti tanaman tanaman keras perlu

ditebang dan tidak boleh ditanam kembali di bantaran. Lubanglubang atau galian

yang dekat dengan kaki tanggul perlu ditutup kembali setinggi bantaran agar tak

Page 47: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

33

membahayakan stabilitas tanggul. Galian saluran untuk keperluan drainase dibuat

searah dengan arah aliran sungai. Daerah sempadan mencakup daerah bantaran

sungai yaitu bagian dari badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan

dan daerah sempadan yang berada di luar bantaran yaitu daerah yang menampung

luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang lebih

tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada ekosistem daratan.

2.2.8 Jenis-Jenis Sungai

Sungai adalah air tawar yang berasal dari sumber alamiah, yang mengalir

dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah serta menuju atau

bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar.

a) Sungai Hujan

Yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan baik secara langsung

maupun tidak langsung.

b) Sungai Gletsyer

Yaitu sungai yang airnya berasar dari gletsywr atau salju yang sudah

mencair.

c) Sungai Campuran

Yaitu Sungai yang airnya berasal dari air hujan dan gletsyer yang

mencair didaerah lintang pegunungan-pegunungan yang ada

disekitarnya.

d) Sungai Permanen

Yaitu sungai yang debit airnya hampir tetap di sepanjang tahun.

e) Sungai Periodik

Page 48: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

34

Yaitu sungai yang airnya melimpah pada musim penghujan dan kecil

pada musim kemarau.

f) Sungai Episodik

Yaitu sungai yang debit airnya besar pada musim penghujan dan kering

pada musim kemarau.( Ginting, 2004:142)

2.3 Kerangka Pikir

Keberhasilan mengembalikan fungsi sempadan sungai di desa batursari

merupakan amanah UU Perlindungan Sempadan Sungai, fungsi sempadan sungai

tersebut yaitu; Sempadan sungai merupakan kawasan lindung, yang harus dijaga

kelestariannya dan digunakan untuk kepentingan umum. Bantaran sungai

kebanyakan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berdomisili di daerah setempat

untuk pelebaran rumah, atau dimanfaatkan untuk bangunan usaha tertentu, yang

selama ini dilaksankaan secara turun temurun dari orang tua mereka. Hal ini

sangat menganggu fungsi dan kegunaan sempadan sebagai sarana ruang terbuka

hijau dan fungsi pengairan untuk pelaksanaan pengerukan dasar sungai secara

rutin. Penelitian ini mencoba menganalisa fungsi sempadan sungai berdasarkan

teori pemukiman dan teori hukum tanah, agar ada solusi bagi sempadan sungai

yang ada di desa batursari, sehingga kembali berfungsi sebagai mana mestinya

sebagaimana tercantum pada undang-undang. Secara sederhana kerangka teori

pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Page 49: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

35

Fungsi sempadan sungai

Kawasan lindung

Menjaga kelestarian

Untuk kepentingan

umum

Fakta di lapangan

Pemukiman

Ruko atau Pertokoan

Berdampak banjir

TEORI Teori Pemukiman

Pemukiman ilegal

yaitu slum dan

squater.

Elemen yang

mempengaruhi

sistem perumahan.

Teori Hukum Tanah

UUPA No.5 tahun

1960.

Hak atas tanah

(primer dan skunder).

Penguasaan tanah

tanpa izin yang

berhak

Penelitian

deskriptif

kualitatif

Fokus penelitian

Tinjauan hukum

penggunaan tanah

sempadan sungai

Solusi pemecahan

masalah

Pendekatan

yuridis empiris

Sumber data : hukum primer dan skunder

Teknik pengambilan data: wawancara, observasi, studi dokumen

Sempadan sungai yang ada di desa batursari kembali berfungsi sebagai mana

mestinya yang tercantum pada undang-undang

Undang-Undang No.38

Tahun 2011 Tentang

Sungai

Page 50: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

103

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan warga membangun pemukiman di sempadan

sungai adalah faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan faktor

budaya. Faktor ekonomi meliputi lokasinya yang strategis karena dekat

pasar dan ruko, jumlah penduduk yang padat sebagai konsumen potensial

keramaian dalam arti aktifitas penduduk. Faktor politik meliputi kesempatan

yang diberikan oleh pemerintah dengan ijin sewa berbatas waktu. Faktor

sosial yaitu eksistensi diri dan faktor budaya yaitu untuk memelihara tradisi

kegiatan agama sebagai perilaku positif di masyarakat. Tanggapan

pemerintah dan pihak PSDA terhadap bangunan rumah dan pemukiman di

sempadan sungai adalah tegas dan jelas, yakni : menyatakan sebagai

perbuatan melanggar hukum karena ijin barbatas waktu untuk menyewa

lahan sempadan sungai telah habis sejak 2016, dan akan dilakukan

penertiban sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Dasar yang digunakan oleh PSDA dalam memberikan ijin kepada pengguna

tanah sempadan meliputi; pertimbangan sosial politik, pengamanan asset

negara, dan yuridis formal. Ketiga dasar digunakan secara bersinergi

suapaya tercipta kesejahteraan hidup, pemhaman akan kepemilkan tanah

sempadan, dan kepatuhan terhak dan kewajiban atas tanah sempadan sungai.

Page 51: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

104

5.2. SARAN

1. Supaya segera dilakukan upaya mengembalikan fungsi sempadan sungai

sebagai kawasan lindung. Selain itu juga terus dilakukan monitoring dan

evaluasi supaya tidak ada lagi muncul bangunan baru di sempadan sungai.

Pengawasan harus dilakukan sesering mungkin supaya dapat segera

melakukan tindakan pencegahan. Dengan ketegasan sikap dari PSDA maka

perlu di tindaklanjuti dengan membuat persiapan agenda penertiban

bangunan di tanah sempadan sungai dengan memperhatikan karakteristik

masyarakat, upaya penertiban bangunan harus berlangsung tanpa konflik,

dan mampu menambahkan kesadaran masyarakat.

2. Pihak PSDA dalam melakukan penetiban bangunan di atas tanah sempadan

harus menggunakan pertimbangan social politik, pengamanan asset, dan

landasan yuridis formal. Kepada para pengguna lahan diberikan sosialisasi

supaya memahami fungsi strtegis tanah sempadan sungai bagi hajat hidup

orang banyak.

Page 52: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

105

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.M Wahid, Yunus. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta:Paramedia

Grup.

Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta: Rineka Cipta.

Arleni, Ita. 2009. Kajian Persebaran Permukiman Kumuh Liar(Squatter) Di

Sepanjang Bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta. Skripsi dari

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Ginting, P. 2004. Geografi. Jakarta: Erlangga.

Gratoff, Richard. 1978. The Theory Of Social Action. Bloomington and London:

Indiana University Press.

Hamzah, Andi. 1990. Dasar-Dasar Perumahan. Jakarta:Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkunan. Jakarta:Sinar Grafika.

Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Herlianto, M. 1985. Urbanisasi dan Pembangunan Kota. Bandung : Bintang

Alumni

Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press.

Rindarjono, Moh. Gamal. 2002. Subject Mater Geografi Permukiman.

Romdiati, Haning. 2007. Mobilitas Penduduk Temporer Di Permukiman Kumuh

Kota Surabaya. Surabaya : Apollo

Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.

Page 53: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

106

Shalahuddin, sultan. 2016. Penrgakan Hukum Terhadap Bngunan Di Bantaran

Sungai Perspektif Maslhahah Mursalah. Skripsi dari Universitas

Brawijaya Malang.

Silalahi, M.Daud. 2014. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum

Lingkungan Indonesia. Bandung:P.T ALUMNI.

Singgih Prakoso, Muhammad. 2018. Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan

Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju

Umbulharjo Yogyakarta). Skripsi dari Universitan Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta:Raja Grafindo

Persada.

Suhadi. 2017. Aspek Hukum Dan Sosial Rumah Susun. Semarang: BPFH Unnes.

Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus, Hadi Sabari. 2005. Manajemen Kota Perspektif Spasial. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar

Soerjono, Sukamto. 1985. Kamus Sosiologi. Jakarta : CV. Rajawali

B. JURNAL

Dwi Prastiandini. 2017. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan

Sempadan Sungai Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Kebijakan

dan Manajemen Publik 4 (2), 195-206 2017.

Sulva Widya Sari, Bambang Rahadi, Ruslan Wirosoedarmo. 2014. “Idntifikasi

Pemanfaatan Lahan Semapadan Sungai Sumbergunung Di Kota

Batu”. Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1 (2), 25-30, 2014.

Dwi Prastiandini. 2017. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan

Sempadan Sungai Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Kebijakan

dan Manajemen Publik 4 (2), 195-206 2017.

Suhadi, 2016. “Pembangunan Hukum Tanah Nasional Berdasarkan Konsep

Negara Hukum Pancasila”. Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol:

XXIII, No: 1, Mei 2016.

Page 54: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

107

Suhadi, dan Rofi Wahanisa. 2011. “Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan

Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Indonesia”. Jurnal Pandecta

Volume 6 Nomor 1 Januari 2011.

Suhadi, Saru Arifin dan Aprila Niravita. 2017. “The Responsibility Of Local

Government On The Protection Of Productive Agricultural Land

Indonesia”. South East Asia Journal of Contemporary Business,

Economic and Law, Vol. 12, Issue 4 (April).

Suhadi. 2014. “Legal And Power Relationship: Revealing The Myth Of Public

Interest In Land Acquisition For Development”. International Journal

of Business, Economics and Law. Vol. 4, Issue 3 (June).

C. TULISAN ILMIAH

Arleni, Ita. 2009. Kajian Persebaran Permukiman Kumuh Liar(Squatter) Di

Sepanjang Bantaran Bengawan Solo Kota Surakarta. Skripsi dari

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Shalahuddin, sultan. 2016. Penrgakan Hukum Terhadap Bngunan Di Bantaran

Sungai Perspektif Maslhahah Mursalah. Skripsi dari Universitas

Brawijaya Malang.

Singgih Prakoso, Muhammad. 2018. Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan

Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju

Umbulharjo Yogyakarta). Skripsi dari Universitan Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

Hidayat Rasyid, Yusra. 2017. Implementasi Kebijakan Ruang Wilayah Sempadan

Sungai Janebarang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Skripsi dari Universitas Hasannudin Makassar.

Prabowo, Nugroho. 2016. Kontruksi Hukum Penyelesaian Hunian Di Bantaran

Sungai Bengawan Solo. Skripsi dari Universitas Negeri Surakarta.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 28/Prt/M/2051 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai

Dan Garis Sempadan Danau ( Permen PUPR 28 2015)

Page 55: PENGGUNAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI UNTUK ...lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdfv MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO: - “Pendidikan itu sangat penting bagi masa depan, tetpai

108

Permen PU Nomor 63 Tahun 1993, Garis Sempadan Sungai Adalah Garis Batas

Luar Pengamanan Sungai.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

Undang-undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Perda Provisi Jawa Tengah No.9 Tahun 2013 tentang garis sempadan sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

Tahun 2011 tantang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah