PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMN

KOMPETENSI DASAR

Peserta MampuMenjelaskan Penggunaan dan

pemanfaatan BMN di lingkungan Dept. Agama sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat

Mata diklat ini membahasMata diklat ini membahastentang:

Pengertian penggunaan BMN, penetapan status penggunaan BMN

pemanfaatan BMN yang meliputisewa, Pinjam pakai, kerjasama

pemanfaatan, Bangun Guna Serah danBangun serah Guna beserta

tahapannya

Indikator keberhasilan

Setelah selesai pembelajaranini peserta diharapkan dapat;

1. Menjelaskan artiPenggunaan BMN di

lingkungan Dep. Agama2. Menjelaskan artiPemanfaatan BMN dilingkungan Dep Agama

DASAR HUKUM

UU No 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara

UU No 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan

PP No 6 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBMN

KMK No 470/KMK 01/1994 Tentang Tata Cara penghapusan dan Pemanfaatan BarangBMN

KMA No 520 Tahun 2003 TentangPetunjuk pelaksana Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar BMN Di Lingkungan Departemen Agama

6

RUU TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA RPP TENTANG PENGELOLAAN BMN/D RPP TENTANG PENGELOLAAN INVSTASI PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENKEU

PARADIGMA BARU DLM PENGELOLAAN BMN/D

PERLU PENYIAPAN: - PERANGKAT HUKUM- SDM- ORGANISASI

A. LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMAA. LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA I

UU NO. 17/2003 TTG. KEUANGAN NEGARAUU NO. 17/2003 TTG. KEUANGAN NEGARA

BMN/D MERUPAKAN BAGIAN DARI KEUANGAN NEGARABMN/D MERUPAKAN BAGIAN DARI KEUANGAN NEGARA

UU NO. 1/2004 TTG. PERBENDAHARAAN NEGARAUU NO. 1/2004 TTG. PERBENDAHARAAN NEGARA

ADANYA PENGATURAN MENGENAI PENGELO LAAN BMN/D, ADANYA PENGATURAN MENGENAI PENGELO LAAN BMN/D, TERMASUK PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAHTERMASUK PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

PROSES PENYIAPANPROSES PENYIAPAN

7

Kekuasaan Pengelolaan Presiden (ps 6 ayat 1)

Keuangan Negara

Lingkup (ps 2)

Keuangan Negara Pengertian (ps 1)Lingkup (ps 2)

Menkeu (ps 6 ayat 2a):Pengelola fiskal

Wkl Pmrth pd Persh NegMenteri/Pimp Lembg(Ps 6 ay 2b): Pengguna

Tugas: a.l melaksanakanFungsi BUN(ps 8 huruf f)

Tugas: Bendahara Umum Negara

(ps 7 ayat 2q)

Tugas:

Lembaga (ps 9)

Tugas: a.l. mengelola BMN di Dept/

Lembaga (ps 9)

Mengelola & menatausahahan BMN di Dept/Lemb

Sesuai Tupoksi(ps 44 UU No.1/2004)

UU No.17/2003

diserahkandiserahkandikuasakandikuasakan

Kasatker Perangkat Daerah Sbg Pjbt penggunaanggaran/brg daerah

Gub,Bupati,WalikotaMenetapkan kbjkn

Pnglolaan BMD(pasal 43 ayat 1)

Kasatker PengelolaKeu Daerah sbg

Pengawas(pasal 43 ayat 2)

Kasatker Dept/lembgSbg Kuasa Pengguna

(pasal 42 ayat3)

Menteri/pimp lembgSbg pengguna brg

(pasal 42 ayat 2)

Kasatker Prkt Daerah Sbg

Pengguna Barang

MK mengatur Pengelolaan BMN(pasal 42 ayat 1)

UU No.1/2004

LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA (Lanjutan …… )(Lanjutan …… )

Gubernur, Bupati, Walikota :-Utk mengelola keuangan daerah

-Mewakili Pemda dlm kepemilikankekayaan daerah yg dipisahkan

(pasal 6 ayat 2c)

8

C. KONSEPSI PENGELOLAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANC. KONSEPSI PENGELOLAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANI

Tindak lanjut :- Penjualan

- Tukar Menukar- Hibah *

-PMN

(3)PEMINDAHTANGANAN

* Fungsi Sos-Pol

Memperhatikan kondisi status : - Bersertifikat (tdk bermasalah atau bermasalah)

- Tidak bersertifikat (tdk bermasalah atau bermasalah)

Untuk penyelenggaraan pemerintahan negara

Dipergunakan sesuai “ TUPOKSI” (Psl. 45)

TANAH DAN ATAU BANGUNANPEMERINTAH PUSAT

Tidak dipergunakan sesuai “ TUPOKSI” (Psl 49 (3) **

Diserahkan kembali kepada Pengelola BMN

Fungsi Pelayanan

Dlm rangka memenuhi kebutuhan organisasi utk instansi Pengguna yg lain sesuai dengan TUPOKSI

(1) PENGGUNAAN

Fungsi Budgeter

Tindak Lanjut :-Sewa

- Kerjasama Pemanfaatan- Bangun Guna Serah

(2)PEMANFAATAN

Koordinasi dgn BPN

9

Dipergunakan sesuai “TUPOKSI”(Psl 45)

1. PEMINDAHTANGANAN

Bentuk :Tukar Menukar

2. PEMANFAATAN

DIGUNAKAN SESUAI KEBUTUHANTIDAK SESUAI RUTR

Utk Fasilitas yg diperlukan dlm rangka MENUNJANG

Penyelenggaraan TUPOKSI

Oleh PENGGUNA :dengan IJIN PENGELOLA

Oleh PENGGUNA :dengan IJIN PENGELOLA

Contoh :Kantin, Bank, Koperasi, dll

IIKEWENANGAN PENGGUNAAN

Pengecualian :(Sebagai Alternatif)

Contoh Bentuk :SEWAAlternatif lain :

Pemindahtanganan ini sepenuhnya kewenangan Pengelola

10

D. KONSEPSI SERTIFIKASI TANAH NEGARAD. KONSEPSI SERTIFIKASI TANAH NEGARA

(PENERAPAN PASAL 49 AYAT 3)(PENERAPAN PASAL 49 AYAT 3)

Treatment BMN:- Sertifikasi An. Pemerintah RI utk penyelenggaraan

Pemerintahan

- Adanya penetapan status penggunaan kpd Pengguna oleh Pengelola (koordinasi dgn BPN)

- Apabila terjadi pengalihan penggunaan (mutasi) kepada instansi/pengguna yang lain, tidak perlu merubah sertifikat,

cukup merubah penetapan status pengguna barang.

STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA BMN

DEPAG LAMA BARU

MENTERI AGAMA PEMBINA BARANG INVENTARIS (PEBIN)

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)

SEKJENIRJENPARA DIRJENBADAN LITBANG DAN DIKLAT KEAGAMAAN

PENGUASA BARANG INVENTARIS (PBI)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB-E1)

KEPALA KANWIL PROVINSI PEMBANTU PENGUASA BARANG INVENTARIS (PPBI)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH(UAPPB-W)

REKTOR UIN,STAINKEPALA BIROSEKRETARIS PADA ESELON 1KABAG TU KANWILKANDEPAGKETUA STAIN,BALAI DIKLAT,MADRASAH

UNIT PENGURUS BARANG (UPB)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

egiatan yang dilakukan oleh penggunaKegiatan yang dilakukan oleh penggunaBarang dalam mengelola dan

menatausahakan BMN yang sesuaidengan Tugas pokok dan fungsi

instansi yang bersangkutan

I. PENGGUNAAN BMNI. PENGGUNAAN BMN

STATUS PENGGUNAAN BMNPP No 6 Thn 2006

STATUS PENGGUNAAN BMNPP No 6 Thn 2006

1. Status penggunaan Barang ditetapkan oleh PengelolaBarang dengan cara;a. Pengguna Barang melaporkan BMN yang diterimanya

(dipakai sendiri berupa DBP atau akan dihibahkanberupa BA Serah terima Pengelolaan Sementara BMN) kepada pengelola Barang disertai usul penggunaan

b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut danmenetapkan status penggunaan BMN.

2. BMN dapat ditetapkan status penggunaannya untukpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor/Satkeruntuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangkamenjalankan pelayanan umum sesuai tupoksikementerian/lembaga /satker yang bersangkutan

3. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang wajibmenyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidakdigunakan sesuai TUPOKSI kepada Pengelola BMN

PENETAPAN STATUS BMN1. Pengelola menetapkan BMN (tanah&bangunan) yang harus1. Pengelola menetapkan BMN (tanah&bangunan) yang harus

diserahkan oleh Pengguna barang karena sudah tidakdigunakan untuk penyelenggaraan TUPOKSI instansi ybs. Dengan memperhatikan;a. Standar kebutuhan tanah dan atau bangunan untuk

penyelenggaraan dan menunjang TUPOKSI instansi YBSb.Hasil audit atas penggunaan tanah dan bangunan

2. Menetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraanTUPOKSI instansi pemerintah lainnya dalam rangkaoptimalisasi BMN, selanjutnya dipindah tangankan

3. Pengguna barang yang tidak menyerahkan tanah/bangunanyang tidak digunakan untuk penyelenggaraan TUPOKSI instansi Ybs kepada pengelola barang dikenakan sanksipembekuan dana pemeliharaan tanah/bangunan tsb dandicabut penetapan status penggunaannya

15

II. PEMANFAATAN II. PEMANFAATAN BMNBMN

Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dlm bentuk:

A. SewaB. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)C. Bangun Guna Serah (BGS) dan

Bangun Serah Guna (BSG)D. Pinjam Pakai

16

SubjekSubjek dandan ObjekObjek: : BMNBMNa. Pengelola Barang Tanah dan/atau bangunan sdh

diserahkan kpd Pengelola Barangb. Pengguna dg. Persetj Sebagian tanah dan/atau

bangunan yang masih digunakanoleh pengguna

BMN selain tanah dan/ataubangunan

AA. . SEWA SEWA PP6 PP6 ThnThn 20062006

Pokok-pokok Pengaturana. Syarat pokok : menguntungkan Negara/Daerahb. Jangka waktu : maksimal 5 tahun dapat diperpanjangc. Formula besaran tarif sewa : - Pengelola Barang (BMN)d. Dituangkan dalam perjanjian sewa menyewae. Hasil sewa di setor ke rekening kas negara/daerah

17

SEWA SEWA (lanjutan …)(lanjutan …)

Perubahan Paradigma

a. Pemegang KewenanganBaru kewenangan pelaksanaan ada pada pengelola,

dalam hal tertentu dikuasakan kepada penggunaatas ijin pengelola.

Lama kewenangan pelaksanaan ada pada dept/lbg,Menkeu sebatas persetujuan tarif sewa

b. Prinsip yang MendasariBaru BMN/D relatif kecil dgn jangka waktu pendek

(max 5 th)Lama BMN/D relatif signifikan dgn jangka wkt panjang

(max 25 th)

PRINSIP SEWA MENYEWAKMA 520 THN 2003

Sewa menyewa dapat dilaksanakan denganSewa menyewa dapat dilaksanakan denganmemperhatikan;

1. Tidak merugikan Negara2. Tidak Berlaku antar Departemen/Lembaga, tetapi

dilakukan dengan pihak BUMN/BUMD, koperasiatau swasta

3. Harus mempunyai nilai tambah4. Sifatnya sementara5. Mengacu pada tarif umum yang berlaku6. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan

yang berlaku7. Hasil sewa di setor ke kas Negara

Lanjutan…….8. Tujuan penyewaan antara lain untuk mengamankan aset negara

agar tidak diokupulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengurangi beban Anggaran

9. Nilai sewa:- 0,75 % x NJOP x LT,- kenaikan tarif sewa dihitung 7,5 % per tahun dari pokok sewa, - sewa dibayar dimuka, - pada saat sewa menyewa berakhir seluruh fasilitas harus

diserahkan kepada negara, - paling lama 20 Tahun dapat diperpanjang paling lama ¼ dari tahun

sewa tersebut, - penyewa wajib melunasi PBB dan retribusi pemda setempat, - Dituangkan dalam bentuk perjanjuan paling lamabat 2 tahun

setelah ijin prinsip dari menkeu diterbitkan

20

SubjekSubjek dandan ObjekObjek:: BMNa. Pengelola Barang Tanah dan/atau bangunan sdh

diserahkan kpd Pengelola Barangb. Pengguna dg. Persetj Tanah dan/atau bangunan yang

Pengelola Barang statusnya pada Pengguna BMN selain tanah dan/atau bangunan

B.KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)B.KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)

Pokok-pokok Pengaturana. Syarat pokok : meningkatkan PNBP/Penerimaan Daerahb. Jangka waktu : maksimal 30 tahun dapat diperpanjangc. Hasil untuk Negara/Derah : - Kontribusi tetap

- Pembagian keuntungan hasil KSP- Dpt menerima kontribusi barang utk

tupoksid. Ditetapkan melalui tender sekurang-kurangnya lima peminat kecuali

BMN yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsunge. Dituangkan dalam perjanjian KSPf. Hasil KSP di setor ke rekening kas negara/daerah, dan kontribusi

barang kpd Pengelola dan/atau Pengguna

21

KSP KSP (lanjutan …)(lanjutan …)

Perubahan Paradigmaa. Pemegang Kewenangan

Baru kewenangan pelaksanaan ada pada pengelola,dalam hal tertentu dikuasakan kepada penggunaatas ijin pengelola.

Lama Tidak ada pengaturan teknis pelaksanaan

b. Prinsip yang MendasariBaru BMN/D relatif signifikan dgn jangka wkt panjang

(max 30 th) Lama BMN/D relatif kecil dgn jangka waktu pendek

(max 5 th)

PRINSIP KSP (KMA 520 Tahun 2003)

1. Dilakukan dengan pertimbangan1. Dilakukan dengan pertimbangana. Agar BMN dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi

pemerintahb. Untuk kepentingan sosial keagamaan

2. Ketentuan;a. BMN tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan secara

ekonomis oleh instansi pemerintahb. BMN hanya digunakan oleh peminjam sesuai peruntukkannyac. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok Dep.

Agamad. Harus merupakan barang yang tidak habis pakaie. Peminjam wajib memelihara dengan baik BMN termasuk

menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjamanf. Jangka waktu paling lama 2 tahun dan apabila diperlukan dapat

diperpanjang kembali3. Hanya dilaksanakan antara instansi pemerintah4. Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sesuai kewenangannya

23

C. Bangun Guna Serah C. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Gunadan Bangun Serah Guna

SubjekSubjek dandan ObjekObjek: : BMNPengelola Barang Tanah idle yg sdh diserahkan kpd Pengelola

Brg Tanah pd pengguna, telah direncanakan utk

didirikan bangunan dlm rangka tupoksi dgnterlebih dahulu diserahkan kepada pengelola

Pokok-pokok Pengaturana. IMB untuk BGS/BSG harus atas nama Pemerintah Republik

Indonesia.b. Penetapan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender dengan

mengikutsertakan sekurang kurangnya 5 (lima) peserta peminatc. Jangka waktu maksimal 30 tahund. Hasil dari pelaksanaan BGS/BSG ditetapkan penggunaannya oleh

PengelolaBarang untuk penyelenggaraan tupoksi

e. Biaya persiapan dan pelaksanaan BGS/BSG tdk dpt dibebankan pd APBN/D

24

BGS/BSG (lanjutan …)BGS/BSG (lanjutan …)

Perubahan Paradigma

a. Pemegang KewenanganBaru kewenangan pelaksanaan ada pada pengelola

barangLama kewenangan pelaksanaan pada dept/lbg

Menkeu sebatas ijin prinsip

b. Prinsip yang MendasariBaru Perubahan pemegang kewenangan dari pegguna

ke pengelola dengan pengenalan bentuk baruyaitu BSG

Lama Terbatasnya kewenangan Menkeu, dan belumdikenal BSG

PRINSIP BANGUN GUNA SERAHPRINSIP BANGUN GUNA SERAHKMA 520 Thn 2003

1. Dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas bangunan bagi istansi pemerintah1. Dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas bangunan bagi istansi pemerintahyang memerlukan dengan persyaratan;a. Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan tupoksi

Dep. Agamab. Dep. Agama memilki tanah yang belum dimanfaatkanc. Dana untuk membangun tidak membebani APBNd. Bangunan tsb harus dapat dimanfaatkan langsung oleh Dept. Agama sesuai

bidang tugasnya baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahankembali

e. Mitra bangun serah harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlianf. Mitra bangun guna serah harus membayar kontribusi ke kas negara setiap

tahun selama jangkawaktu pengoperasiannyag. Selama masa pengoperasian tetap milik dept. Agamah. Penggunaannya harus sesuai Rencana Utama Tata Ruang (RuTR)i. Jangkawaktu bangun guna serah paling lama 25 tahun sejak dimulai

pengoperasian2. Dapat dilakukan dengan BUMN/BUMD atau pihak swasta3. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan4. Dilakukan tender sekurang-kurangnya 5 peserta peminat

26

SubjekSubjek dandan ObjekObjek: : BMNa. Pengelola Barang Tanah dan/atau bangunan sdh

diserahkan kpd Pengelola Barangb. Pengguna dg. Persetj Sebagian tanah dan/atau bangunan yang

Pengelola Barang masih digunakan oleh Pengguna BMN selain tanah dan/atau bangunan

D. PINJAM PAKAI D. PINJAM PAKAI

PokokPokok--pokokpokok PengaturanPengaturana. Dilakukan antara Pempus dengan Pemda atau antar Pemda, atau

kepada pihak lain dalam rangka kepentingan negara (Pramuka)b. Jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjangc. Dituangkan dalam bentuk perjanjiand. Biaya pemeliharaan ditanggung peminjam

27

PINJAM PAKAI (lanjutan …)PINJAM PAKAI (lanjutan …)PerubahanPerubahan ParadigmaParadigmaa. Pemegang Kewenangan

Baru tanah dan/atau bangunan idle ada pada pegelola, dan dlmhal-hal tertentu dilaksanakan pengguna dgn persetujuanpengelola(termasuk BMN/D di luar tanah dan/atau bangunan)

Lama kewenangan pelaksanaan pada dept/lbgMenkeu sebatas ijin prinsip

b. Prinsip yang MendasariBaru Tidak ada pinjam antar instansi pempus, tetapi berupa

pemindahan status penggunaanLama Adanya pinjam pakai antar instansi Pempus

SEKIAN DAN

TERIMAKASIH

TUGAS KELOMPOKDISKUSIKAN;

Madrasah Aliah Negeri mempunyai lokalkosong sejumlah 6 ruangan, kemudian di sewaoleh suatu yayasan mulai tahun 2000 untukjangka waktu selama 5 tahun, berapa tarifsewa yang harus di bayar yayasan dan disetorkan ke negara Jika NJOP masing-masingruangan adalah 10 juta dan luas masing-masing ruangan 80 m2, kenaikan sewaberdasarkan KMA 520 adalah 7,5 % per tahun