pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa...

1

KEPPRES No.80 Th.2003KEPPRES No.80 Th.2003TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAHPEMERINTAH

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

2

KEPPRES 80 th. 2003KEPPRES 80 th. 2003PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAHPEMERINTAH

3

SOSIALISASI KEPPRES 80 Th. 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPPRES 18/2000KEPPRES 18/2000DIGANTIDIGANTI

KEPPRES 80/2003KEPPRES 80/2003

4

Gambaran keadaan saat ini

5

Sebab terjadinya KKN padaproses pengadaan pemerintah

akibat dari terjadinya 10 Tindak Korupsi

6

Perubahan ParadigmaPerubahan Paradigma• Dikehendaki adanya pemerintahan yang baik ;

– Transparan– Partisipasi– Akuntable

• Pemerintah harus melakukan perubahan para-digma dari ruling driven (berdasar kemauan yg berkuasa) menjadi mission driven (berdasarkan misi yang diembannya)

• Memicu segera terwujudnya AKIP sebagai sarana pemulihan kepercayaan kepada pemerintah sebagai bagian dari good governance.


7

Kondisi Tertutup dalamSistem Pengadaan Pemerintah

(KEPPRES 18/2000)

PEMERINTAH(User)

SWASTA(provider)

Kerangka legal dan praktek pengadaan pemerintah yang hanya mengatur dua pihak terkait sangat

rawan terhadap KKN

MASYARAKAT

NO ACCESS

8

Kondisi Terbuka dalamSistem Pengadaan Pemerintah

DIMASA DATANG

PEMERINTAH(User)

SWASTA(provider)

Keterlibatan masyarakat sebagai stakeholders danbeneficiaries pengadaan pemerintah dalam memantau

kegiatan pengadaan barang pemerintah, akan dapat menjamin proses pengadaan yang tepat waktu, tepat

mutu, tepat target dan tepat anggaran

MASYARAKAT(Beneficiaries)

DD1

DD1 beneficiaries = yang akan mendapat manfaat/warisanDjamil Djalil, 2/29/2004

9

PEMERINTAH(User)

SWASTA(provider)

COMMUNITY(Beneficiaries)

ASPEK LEGALFORMAL

ETIKA & NILAI

SOSIAL ASPEK MANA-JEMEN

PENGADAAN.

PENGEM-BANGAN

SDM

ASPEKKELEMBAGAAN

Prinsip Tata Pemerintahan yang baik atau Good Governance: Akuntabilitas Publik, Transparansi,

Partisipasi Masyarakat, Supremasi Hukum

Good Procurement Governance

DD2

DD2 procurement = usaha untuk mendapatkanDjamil Djalil, 2/29/2004

10

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

• Volume pengadaan pemerintah sangat besar

• Peran belanja negara dan daerah sangat significant dalam perekonomian nasional

• Instrumen pengembangan good governance• Bebas KKN

• Transparansi

• Akuntabilitas

sistem yg baik praktek yg baik.

• Tantangan pasar bebas.


11

PROBLEM SELAMA INIPROBLEM SELAMA INI

• Inefisiensi, belanja pemerintah

• Lemahnya daya saing nasional, maksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong daya saing dengan :

Pendekatan yang protektif.


12

FAKTOR YG MEMPENGARUHIFAKTOR YG MEMPENGARUHI

• Kurang memadainya peraturan perundangan

• Kapasitas SDM terbatas

• Belum adanya institusi yg khusus mengembangkan kebijakan pengadaan pemerintah


13

LINGKUNGAN STRATEGISLINGKUNGAN STRATEGIS

MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENGADAANMEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENGADAAN :

• Demokratisasi

• Otonomi daerah

• Liberalisasi perdagangan


14

1. Mengurangi ekonomi biaya tinggi

2. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat

3. Menyederhanakan prosedur

4. Mempercepat proses PBJ

5. Mengurangi kemungkinan KKN

6. Mendorong kebijakan pemerintah dalam PBJ

7. Meningkatkan profesionalitas pengelola proyek

TUJUAN REVISI KEPPRES a.l :TUJUAN REVISI KEPPRES a.l :


15


KEPPRES 80 TAHUN 2003KEPPRES 80 TAHUN 2003PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASABARANG/JASA

• Maksud dan Tujuan : (pasal 2).– Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan

barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD

– Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

16

1. Mengurangi ekonomi biaya tinggi

2. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat

3. Menyederhanakan prosedur

4. Mengefektifkan perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil

5. Meningkatkan penggunaan produksi DN

6. Meningkatkan profesionalitas pengelola proyek

POKOKPOKOK--POKOK GAGASANPOKOK GAGASAN


17

PRINSIPPRINSIP--PRINSIP PENGADAANPRINSIP PENGADAAN

KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAANKERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN


PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN

KAPASITAS SDMPENGELOLAPENGADAAN

KEBIJAKANSEKTORAL

TUJUANKEGIATAN/PROYEK

KEBIJAKANPENGGUNAAN

PROD. DN

KEBIJAKANPEMBERDAYAAN

USAHA KECIL

PERSAINGANUSAHA YANG

SEHAT

PUBLIC ANDCORPORATE

GOVERNANCE

DAYA SAINGNASIONAL

18

Mohon untuk Mohon untuk diperhatikan haldiperhatikan hal--hal hal sebagai berikut :sebagai berikut :

• Mengisi Identitas

• Menandatangani

• Jujur

• Transparan

• Adil/tidak diskriminatif

• Bertanggungjawab

19

PRINSIP DASAR PRINSIP DASAR • EFISIEN, pengadaan barang/jasa harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan

• EFEKTIF, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan


20

PRINSIP DASAR PRINSIP DASAR • TERBUKA DAN BERSAING,

Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan


21

PRINSIP DASAR PRINSIP DASAR • TRANSPARAN, semua ketentuan dan

informasi mengenai pengadaan brg/jasa, termasuk syarat teknis adm pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluai, penetapan calon penyedia brg/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia brg/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya


22

PRINSIP DASAR PRINSIP DASAR • ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, memberikan

perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia brg/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun

• AKUNTABEL, harus mencapai sasaran fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaks tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa


23

Kebijakan Umum Kebijakan Umum • Meningkatkan penggunaan produksi dalam

negeri

• Meningkatkan peran serta usaha kecil, koperasi, LSM dan masyarakat setempat

• Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan

• Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab kepala kantor/pimpro, panitia pengadaan, atau pejabat lainnya


24

• Meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan

• Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional

• Mengharuskan pelaksanaan pengadaan diproses dalam wilayah Negara RI.

• Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan.


Kebijakan UmumKebijakan Umum ….. lanjutan

25

Mengurangi Ekonomi Biaya Mengurangi Ekonomi Biaya TinggiTinggi

• Persyaratan penyedia barang/jasa disederha-nakan :

• Cukup izin usaha, sertifikat badan usaha tidak diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi.

• Dokumen-dokumen dalam rangka penilaian kualifikasi diganti dgn surat pernyataan ber-meterai.


26

• Dilarang menambah persyaratan baru yang tidak ditetapkan dalam Keppres untuk upaya mengurangi persaingan.

• Untuk paket pengadaan kecil dapat dilaksa-nakan oleh seorang pejabat pengadaan

• Untuk paket pekerjaan dibawah Rp.50M dan sederhana digunakan sistem pascakualifikasi kepada 3 calon pemenang yang diusulkan.


Mengurangi Ekonomi Biaya TinggiMengurangi Ekonomi Biaya Tinggi

27

Meningkatkan Persaingan SehatMeningkatkan Persaingan Sehat• Hanya mengenal pengelompokkan usaha

kecil dan non kecil• Usaha kecil dapat melaksanakan paket

pekerjaan s.d Rp.1 Milyar.• Dihilangkannya pembatasan wilayah operasi

badan usaha.• Diwajibkan mengumumkan rencana pengada-

an pada awal tahun anggaran.• Diwajibkan memberi waktu yang cukup untuk

mempersiapkan keikutsertaan dalam pengadaan


28

Penyederhanaan ProsedurPenyederhanaan Prosedur• Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan

dunia usaha dalam pengadaan

• Dokumen-dokumen kualifikasi yang diserah-kan diganti dengan checklist dan surat per-nyataan kebenaran data dokumen (pakta integritas).

• Sertifikasi badan usaha tidak dipersyaratkan

• Menghilangkan persyaratan tambahan yang biasanya diwajibkan departemen/lembaga/ pemerintah daerah yang bertentangan dengan Keppres ini


29

Perluasan Peluang Usaha KecilPerluasan Peluang Usaha Kecil• Paket di bawah Rp.1 M utk usaha kecil, dila-

rang dilaksanakan oleh pengusaha nonkecil.• Instansi diwajibkan menyediakan paket-paket

pekerjaan untuk peluang usaha kecil• Dilarang melakukan penggabungan paket-

paket pekerjaan yang semestinya dilaksana-kan usaha/koperasi kecil.

• Kepada usaha nonusaha/kop. kecil yg terbuk-ti menyalahgunakan kesempatan/kemudahan utk usaha kecil dikenakan sanksi/pidana ke-jahatan (psl 34 & 35 UU no.9/1995).


30

Meningkatkan Penggunaan Prod. DNMeningkatkan Penggunaan Prod. DN

• Memaksimalkan penggunaan produksi DN

• Diwajibkan penggunaan SNI

• Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket diatas Rp.50 Milyar

• Diberlakukan preferensi harga untuk barang/ jasa produksi dalam negeri.


31

Peningkatan Profesionalitas Peningkatan Profesionalitas Pengelola ProyekPengelola Proyek


• Wajib memiliki Sertifikat Keahlian

• Menandatangani “Pakta Integritas” sebelum pelak-sanaan pengadaan

• Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek

32

Etika Pengadaan Barang/JasaEtika Pengadaan Barang/Jasa• Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung

jawab utk mencapai sasaran kelancaran dan ketepat an tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa

• Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar keju-juran, serta menjaga kerahasiaan dokumen yg harus dirahasiakan utk mencegah terjadinya penyimpangan dlm pengadaan

• Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tdk sehat.

• Menerima dan bertanggungjawab atas segala kepu-tusan yg ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.


33

• Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait.

• Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara.

• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewe-nang dan atau melakukan kegiatan bersama dgn tujuan utk keuntungan pribadi, golongan/pihak lain.

• Tidak menerima, tidak menawarkan/tidak menjanji-kan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yg diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan.

Etika Pengadaan Barang/Jasa ……Etika Pengadaan Barang/Jasa …… lanjutanlanjutan


34

PERBEDAAN KEPPRES 18/2000 PERBEDAAN KEPPRES 18/2000 DAN KEPPRES 80/2003 a.l.:DAN KEPPRES 80/2003 a.l.:


KEPPRES 18 KEPPRES 80

1. Tidak dikenal pakta integritas

1. Ada pakta integritas

2. Tidak ada sertifikasibagi panitia

2. Persyaratan sertifi-kasi bagi panitia

3. Rekanan setempat 3. Tidak mengutama-kan rekanan setem-pat (tidak boleh me-nolak dari tempatlain)

35




4. Adm. Proyek dan honortidak ditentukan

4. Adm proyek dan honordisediakan

5. Tidak terdapat pekerjaan kompleks

5. Pekerjaan kompleks (teknologi tinggi) di atasRp 50 milyar

6. Tidak terdapat lelangterbatas

6. Lelang terbatas dimung-kinkan

36




7. Jaminan pelaksanaan3% s.d. 5% dr kontrak

7. Jaminan pelaksanaansebesar 5% dr kontrak

8. Tidak ditetapkan instansipengmbgn kebijakanpengadaan b/j

8. Dibentuk Lembaga Pengembangan Kebijak-an Pengadaan Pemrth

9. Belum ditetapkan penggunaan teknologi informasi

9. Menggunakan IT(E-Procurement)

37

PERBANDINGAN / PERUBAHAN KEPPRESPERBANDINGAN / PERUBAHAN KEPPRES

NO. Keppres 18 th 2000 Keppres 80 tahun 2003Bab. 1 Ketentuan Umum:

6 Bagian, 6 pasalKetentuan Umum :7 Bagian, 7 pasal

Bab. 2 Ketentuan pengadaan barang/jasa3 bagian, 13 paragraf, 13 pasal

Pengadaan yg dilaksanakan penyedia barang/jasa: 11 bagian, 24 par., 31 pasal

Bab. 3 Penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi setempat : 5 bagian, 5 pasal

Swakelola

1 pasalBab. 4 Protes/sanggahan peserta pelelang-

an/ calon penyedia barang/jasa :2 bagian, 2 pasal

Pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil : 6 bagian, 2 par.,/pasal

Bab. 5 Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa : 9 bagian, 9 pasal

Pembinaan dan pengawasan :3 bagian, 3 pasal

Bab. 6 Pembinaan dan pengawasan :4 bagian, 4 pasal

Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah : 1 pasal

Bab. 7Bab. 8Bab. 9

Peraturan Peralihan (1 pasal)Penutup (2 pasal)

------

Ketentuan lain-lain (1 pasal)Ketentuan peralihan (1 pasal)Ketentuan penutup (2 pasal)


38

BAB.I.BAB.I. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM• Mempertegas dengan mencantumkan :

– Untuk pengadaan sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD

– Harus terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

– mengharuskan pengumuman secara terbuka ren-cana PBJ pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia

– Keputusan Menteri dan PerDa/Kpts. Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan Keppres ini.

• Mempertegas dengan menambahkan pasal 6 yaitu :– Pelaks. pengadaan barang/jasa pem. dilakukan :

• dengan menggunakan penyedia barang/jasa• dengan cara swakelola


39

BAB.III.BAB.III.

SWAKELOLASWAKELOLA

• Swakelola mendapat perhatian lebih dalam Keppres 80 th 2003 :– Semula dalam Keppres 18 th 2000 hanya

merupakan sub dari ayat 2 dalam pasal 12.– Menjadi 1 Bab terdiri dari 1 pasal dan 4

ayat (pasal 39) dalam Keppres 80 th 2003, yang merinci pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan dengan swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.


40

BAB. IV.BAB. IV. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL

TERMASUK KOPERASI KECILTERMASUK KOPERASI KECIL

• Penekanan pendayagunaan dgn menambahkan :– Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/

jasa nasional– Memaksimalkan penyediaan paket pekerjaan utk

usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat

– Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri.

– Nilai paket pekerjaan pengadaan s.d satu milyar rupiah diperuntukkan bagi usaha/koperasi kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi (pasal 46).

• Pembatasan keikutsertaan perusahaan asing melalui batasan nilai pengadaan (pasal 42).


41

KRITERIA USAHA KECILKRITERIA USAHA KECILmenurut UU no.9 th 1995

PASAL 5 :PASAL 5 :• Kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau• Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 milyar• Milik Warga Negara Indonesia • Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan usaha menengah atau besar

• Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.


42

BAB. VBAB. V

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

• Terjadi pengurangan 1 pasal dlm Keppres 80 th 2003, yaitu pasal mengenai “sanksi karena keter-lambatan” yang dipindahkan ke bab 2 Pengadaan yg dilaksanakan penyedia barang/jasa (pasal 37).

• Rincian bab ini sbb :


43

PEMBINAAN : ………… PEMBINAAN : ………… pasal 47pasal 47

• Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keppres ini dapat dipahami dan dilaksanakan dgn baik dan benar.

• Pemimpin instansi pemerintah wajib membebas-kan segala bentuk pungutan biaya yg berkaitan dgn perijinan dlm rangka PBJ pemerintah kpd usaha/koperasi kecil.


44

• Menyusun organisasi, uraian tugas & fungsi.

• Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

• Wajib menyimpan dan memelihara dokumen.

• Wajib melakukan pengawasan di lingkungannya

• Unit pengawasan intern IP melakukan penga-wasan, menampung dan menindaklanjuti pe-ngaduan masyarakat, melaporkan hasil peme-riksaannya ke Menteri/Pimpinan instansi dengan tembusan ke Kepala BPKP.


PENGAWASAN : ………… PENGAWASAN : ………… pasal 48pasal 48

45

• Terbukti melanggar ketentuan & prosedur :– Dikenakan sanksi administrasi– Dituntut ganti rugi/digugat perdata– Dilaporkan untuk diproses secara pidana.

• Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi :– Mempengaruhi panitia pengadaan– Melakukan persekongkolan dgn penyedia barang/jasa– Membuat/menyampaikan dokumen/keterangan yang

tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan – Mengundurkan diri dgn alasan yg tidak dpt diterima.– Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.


TL PENGAWASAN : …………TL PENGAWASAN : ………… pasal 49pasal 49

46

PENYALAHGUNAAN USAHA KECILPENYALAHGUNAAN USAHA KECIL• Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk

non koperasi kecil yang terbukti menyalah-gunakan kesempatan dan/atau kemudahan yg diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU No.9 th 1995.

UU No.9/1995 pasal 34, 35, 36 :Diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau

pidana denda paling banyak Rp.2 milyar. Perbuatan tsb termasuk tindak pidana kejahatan. Sanksi administratif pencabutan izin usaha dan

atau denda paling banyak Rp.5 milyar dikenakan jika usaha non kecil dalam hubungan kemitraan, memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitranya


47

BAB.VI.BAB.VI.PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH (BARANG/JASA PEMERINTAH (psl. 50)psl. 50)

• Dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yg pembentukan-nya ditetapkan dgn Keputusan Presiden tersendiri.

• LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005.

• Langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordi-nasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pemba-ngunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pem-bangunan Nasional


48

BAB.VII.BAB.VII.KETENTUAN LAINKETENTUAN LAIN--LAINLAIN

pasal 51pasal 51

• Ketentuan PBJ yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dgn badan usaha, diatur dgn Keputusan Presiden tersendiri.


49

BAB.VIII BAB.VIII KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN (pasal 52)(pasal 52)

• Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat penga-daan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahli-an sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 10 paling lambat tanggal 1 Januari 2006

• Selama persyaratan sertifikasi belum dipenuhi, ber-laku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan PBJ pemerintah.

• Di bidang konstruksi s.d 31-12-2005 diberlakukan pemaketan :– Rp.1 s.d 3 M utk Usaha Menengah jasa pelaksanaan,

kecuali menuntut kompetensi teknis yg tdk dpt dipenuhi.

– s.d Rp.200jt utk Usaha Kecil jasa perencanaan & pe-ngawasan kecuali dituntut kompetensi teknis yg tdk dpt dipenuhi.


50

SERTIFIKAT KEAHLIANSERTIFIKAT KEAHLIAN

• Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah tanda bukti pe-ngakuan atas kompetensi & kemampu-an profesi di bidang pengadaan barang /jasa pemerintah yang merupakan per-syaratan seseorang utk diangkat seba-gai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan.

…… paling lambat 1 Januari 2006 (aturan peralihan pasal 52)


AhliAhli

51

SERTIFIKAT KEAHLIAN s.d. 31 DES. 2005SERTIFIKAT KEAHLIAN s.d. 31 DES. 2005

• Keputusan Menteri Kimpraswil No.339/KPTS/M/2003 tgl 31 Des.2003 memberlakukan tanda bukti keikut-sertaan pelatihan pengadaan jasa konstruksi peme-rintah sbb :– Sertifikat/keterangan pernah mengikuti pelatihan

pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, atau

– Sertifikat/keterangan pernah mengikuti Kursus Pejabat Inti Proyek atau pelatihan lain yang memuat materi pengadaan jasa konstruksi pemerintah.


52

PENGADAAN YG DILAKSANAKAN PENGADAAN YG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG / JASA PENYEDIA BARANG / JASA

• Bab ini merupakan gabungan dari bab dalam Keppres 18 th 2000 sbb :– Bab 2 . Ketentuan pengadaan barang/jasa– Bab 4 . Protes/sanggahan peserta

pelelangan/calon penyedia barang/jasa – Bab 5 . Perjanjian/kontrak pengadaan

barang/jasa.


BABII

53

PEMBIAYAAN PENGADAANPEMBIAYAAN PENGADAAN

• Wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan, berupa :– Honorarium– Pengumuman pengadaan– Penggandaan dokumen– Biaya administrasi lainnya


54

PENGGUNA BARANG/JASAPENGGUNA BARANG/JASA

• Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/ satuan kerja/pemimpin proyek/ pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/ pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yg bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dlm lingkungan unit kerja/proyek tertentu


55

PERSYARATAN PENGGUNA BARANG/JASAPERSYARATAN PENGGUNA BARANG/JASA

• Selain memiliki persyaratan sebagaimana Keppres 18 th 2000, yaitu :– Memiliki integritas moral, disiplin tinggi, tg-jawab

dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.

ditambahkan persyaratan baru yaitu :– memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/

jasa pemerintah– memiliki kemampuan utk mengambil keputusan,

bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

– Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan.


56

PAKTA INTEGRITASPAKTA INTEGRITAS

• Pakta integritas adalah surat pernyataan yg ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/ panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/ jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melaku-kan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa


57

LARANGAN DUDUK DI PANITIA PENGADAANLARANGAN DUDUK DI PANITIA PENGADAAN


• Pengguna barang/jasa dan bendaharawan

• Pegawai BPKP/Inspektorat Jenderal Departemen /Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Badan Pengawas Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/ BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya

58

SELAIN HAL YANG UMUM, DITEGASKAN :SELAIN HAL YANG UMUM, DITEGASKAN :• Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua

pengadaan dengan nilai di atas Rp 50 juta.• Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50 juta

dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan

• Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah

• Menyusun dan menyiapkan HPS • Menandatangani pakta integritas sebelum

pelaksanaan pengadaan.• Panitia berjumlah gasal beranggotakan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (lamp.B.1)• Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang

TUGAS & PERSYARATAN PANITIA/PEJABAT TUGAS & PERSYARATAN PANITIA/PEJABAT PENGADAANPENGADAAN


59

PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASAPERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA

• Selain hal-hal yang umum telah berlaku selama ini, di tambahkan penegasan untuk :– dlm kurun waktu 4 th terakhir pernah memper-

oleh pekerjaan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

– tidak masuk dalam daftar hitam– Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/

BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara

– Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa yang dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan


60

SISTEM PENGADAANSISTEM PENGADAAN


PBJPBJ

PENYEDIA B/J

PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

SWAKELOLA

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN TERBATAS

PEMILIHAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

SELEKSI UMUM

SELEKSI TERBATAS

SELEKSI LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

61

PRINSIP PENETAPAN SISTEM PENGADAANPRINSIP PENETAPAN SISTEM PENGADAAN(pasal 16)

• Wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat.– Wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan

untuk usaha/koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis.

– Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yg tersebar menurut sifat pekerjaan & tingkat efisiensinya.

– Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yg menu-rut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha/koperasi kecil.

– Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.


62

SISTEM PENGADAAN SISTEM PENGADAAN (pasal 17)

• Pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum• Dapat dilakukan dengan pelelangan terbatas dan

diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yg telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/ jasa lainnya yg memenuhi kualifikasi

• Dalam hal pelelangan umum/pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dpt dilakukan dgn metoda pemilihan langsung

• Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, dapat dilakukan penunjukan langsung terhdp 1 penyedia barang/jasa dgn cara melakukan negosiasi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yg wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.


63

SISTEM PENGADAAN ……. SISTEM PENGADAAN ……. Lanjutan (lamp.C)

• Pemilihan/seleksi langsung DAPAT dilaksanakan untuk pengadaan bernilai s.d Rp.100 juta.

• Penunjukan langsung DAPAT dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria :– Pekerjaan berskala kecil / nilai maksimum Rp.50

juta.• Untuk keperluan sendiri, teknologi sederhana, resiko

kecil, dilaksanakan usaha perseorangan, usaha/koperasi kecil.

– Penanganan darurat– Pekerjaan perlu dirahasiakan– Pengadaan barang/jasa khusus atau penyedia

jasa tunggal/pemegang hak paten


64

SISTEM PENGADAAN ……. SISTEM PENGADAAN ……. Lanjutan (lamp.C)

• Penunjukan langsung DAPAT dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria:– Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian

secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara (Keppres 61/2004)

– Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepada Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat (Perpres No. 32/2005)


65

PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI

• Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi/ kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelummemasukkan penawaran

• Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompeten-si/kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelahmemasukkan penawaran

• Wajib pascakualifikasi utk pelelangan umum • Wajib prakualifikasi utk pengadaan jasa konsultansi

dan PBJ yang menggunakan metoda pemilihan selain pelelangan umum

• Dapat melakukan prakualifikasi utk pelelangan umum PBJ yang bersifat kompleks


66

PROSES PENILAIAN KEMAMPUAN USAHAPROSES PENILAIAN KEMAMPUAN USAHA

METODE PENGADAAN TDK KOMPLEKS KOMPLEKS

PEK.PEMBORONGAN

Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pra/pascakualfk

Pelelangan Terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi

Pemilihan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi

Penunjukan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi

PEK. KONSULTANSI

Seleksi Umum Prakualifikasi Prakualifikasi

Seleksi Terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi

Seleksi Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi

Penunjukan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi


67

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)

• Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan.

• HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

• HPS digunakan sebagai alat utk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan utk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yg dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dpt dijadikan dasar utk menggugurkan penawaran.

• Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.• HPS merupakan salah satu acuan dlm menentu-

kan tambahan nilai jaminan


68

JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASAPENYEDIA BARANG/JASA

• Belum terdapat pengaturan secara tegas mengenai jadual ini, yang dikemukakan dalam pasal 12 hanya sbb :– Pengguna barang/jasa wajib mengalokasi-

kan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan utk pengambil-an dokumen, kesempatan utk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran

• Menurut Lampiran I Keppres 80/2003 sbb :


69

JADUAL WAKTU PELELANGAN UMUMJADUAL WAKTU PELELANGAN UMUMPUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

URAIAN WAKTU PRA PASCAPenayangan pengumuman sekurangnya 7 HK 7 HKPengambilan dokumen sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi

1 HK

Batas akhir pemasukan sekurangnya setelah akhir penayangan pengumuman prakualifikasi

3 HK

Tenggang waktu hari pengumuman dgn batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi

7 HK

Pengambilan dok.penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran

1 HK 1 HK

Anwijzing paling cepat sejak tanggal pengumuman 7 HK 7 HKPemasukan penawaran setelah anwijzing < 7 HK 7 HK

70


KEPPRES 80 TAHUN 2003.

JADUAL PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

No. URAIAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 hari kerja

2 Pengambilan dokumen prakualifikasi sejak tanggal pengumuman s.d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi

3 Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurangnya 3 HK setelah berakhir penayangan pengumuman prakualifikasi

4 Tenggang waktu antara pengumum-an dgn batas akhir hari pengambilan dok prakualifikasi sekurangnya 7 HK

???

56789

10

11 Pengambilan dok penawaran 1 hari setelah dikeluarkan undangan lelang sampai dengan satu 1 hari sebelum pemasukan dokumen penawaran

12 Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 7 HK sejak tanggal pengumuman

13 Pemasukan penawaran mulai 1 HK setelah aanwijzing s.d 7 HK setelah aanwijzing

14 Pembukaan Penawaran (hal 135)

15 Penetapan calon pemenang lelang (hal.147)

16 Penetapan pemenang lelang (hal 149)

17 Pengumuman pemenang lelang (hal 150)

18 Masa Sanggahan 5 HK (hal 151)

19 Menetapkan pemenang lelang 5 HK (hal 152)

20 Masa Sanggah Banding 5HK (hal 153) Proses pengadaan dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan sanggah banding

- Menetapkan daftar penyedia barang/jasa yg lulus prakualifikasi. - Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna barang/jasa. - Pengumuman hasil prakualifikasi.

oleh pengguna barang/jasaoleh Menteri/Gubernur/Bupati

- Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi. - Keputusan lulus tidaknya calon penyedia barang. Yang tidak lulus dapat mengajukan sanggahan untuk dilakukan evaluasi ulang dan hasil evaluasi ulang diumumkan. - Penyusunan Daftar Peserta Lelang --> penyampaian Undangan lelang.

PRAKUALIFIKASI

71

KEPPRES 80 TAHUN 2003.

JADUAL PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

No. URAIAN KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 hari kerja

11 Pengambilan dok penawaran 1 hari setelah pengumuman s.d. 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran

12 Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 7 HK sejak tanggal pengumuman ?

13 Pemasukan penawaran mulai 1 HK setelah aanwijzing s.d 7 HK setelah aanwijzing

14 Pembukaan Penawaran (hal 135)

15 Penetapan calon pemenang lelang (hal.147)

16 Penetapan pemenang lelang (hal 149)

17 Pengumuman pemenang lelang (hal 150)

18 Masa Sanggahan 5 HK (hal 151)

19 Menetapkan pemenang lelang 5 HK (hal 152)

20 Masa Sanggah Banding 5HK (hal 153) Proses pengadaan dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan sanggah banding

oleh pengguna barang/jasaoleh Menteri/Gubernur/Bupati


PASCAKUALIFIKASI

72

JADWAL WAKTU PELELANGAN TERBATASJADWAL WAKTU PELELANGAN TERBATAS


• Penayangan pengumuman lelang sekurangnya 7 hk

• Pengambilan dok penawaran 1 hari setelah pengumuman s.d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran

• Aanwijzing paling cepat 7 hk sejak tanggal pengumuman

• Pemasukan dok penawaran 1 s.d 7 hk setelah penjelasan

• Pengalokasian waktu selain diatas diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

73

JADWAL WAKTU PEMILIHAN LANGSUNGJADWAL WAKTU PEMILIHAN LANGSUNG


• Pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau di internet sekurang-kurangnya selama 3 hari kerja

• Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

74

JADWAL WAKTU PENUNJUKAN JADWAL WAKTU PENUNJUKAN LANGSUNGLANGSUNG


• Penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses :– undangan kepada peserta terpilih dilampiri

dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan– Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian

dan penjelasan– Pemasukan penawaran, evaluasi penawaran,

negosiasi teknis/harga– Penetapan penyedia barang/jasa,

penandatanganan kontrak.• Pengalokasian waktu dlm proses pemilihan lang-

sung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

75

WEWENANG PENETAPAN PENYEDIA WEWENANG PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASABARANG/JASA

• Pengguna barang/jasa, untuk nilai s.d Rp 50.milyar.• Untuk nilai diatas Rp.50 milyar :

– Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/ Pemimpin Lembaga/Direksi BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN untuk PBJ dibiayai dari dana APBN.

– Gubernur utk PBJ yg dibiayai dana APBD Propinsi. – Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang

dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota.– Direksi BUMD untuk PBJ yg dibiayai dari dana APBN/

APBD dgn persetujuan Gubernur/Walikota/Bupati.


76

JENIS KONTRAKJENIS KONTRAK pasalpasal 3030

• Berdasar bentuk imbalan :– Lumpsum – Harga satuan– Gabungan lumpsum dan harga satuan– Terima jadi (turn key)– Persentase

• Berdasar jangka waktu pelaksanaan :– Tahun tunggal dan Tahun jamak

• Berdasar jumlah pengguna barang/jasa :– Pengadaan tunggal dan pengadaan

bersama.


77

KONTRAK LUMPSUMKONTRAK LUMPSUM

• Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa


78

KONTRAK HARGA SATUANKONTRAK HARGA SATUAN

• Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedian barang/jasa


79

KONTRAK TERIMA JADI KONTRAK TERIMA JADI

• Kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan


80

KONTRAK PERSENTASEKONTRAK PERSENTASE

• Kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut


81


BENTUK KONTRAKBENTUK KONTRAK

Untuk nilai dibawah Rp.5.000.000,00Cukup dengan kuitansi pembayaran bermeterai

Untuk nilai di atas Rp. 5.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00

SPK tanpa jaminan pelaksanaan

Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,00Kontrak Pengadaan dengan jaminan pelaksanaan

Ditandatangani setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional

82

SEMOGA ADA MANFAATNYA

83

Sampai disini dulu ……..


pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa...

Documents