1

PENGANTAR KAJIAN HUMAN SECURITY

Oleh : Erwin Ruhiyat

1. Pendahuluan

Dengan berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan/security semakin

menjadi perhatian para sarjana dan praktisi. Dalam formulasi klasik, keamanan

adalah mengenai bagaimana negara menggunakan kekuatan/power untuk

mengelola ancaman/threaths terhadap integritas teritorial, otonomi, dan

ketertiban politik dalam negeri mereka, terutama dari negara-negara lain.

Formulasi keamanan klasik ini telah banyak menuai kritik. Bagi sebagian orang,

formulasi klasik terlalu unilateralis dalam penekanannya pada kekuatan di dunia

dimana ada senjata pemusnah massal dan saling ketergantungan yang merajut

bangsa bersama-sama. Sebuah gagasan unilateralis mengenai keamanan harus

memberi jalan, dalam hal ini cooperative security.

Bagi yang lain, formulasi klasik keliru dalam membatasi lingkup keamanan

pada ancaman militer dari negara-negara lain. Dalam pandangan ini, negara-

negara bersaingan mungkin menyebarkan beragam jenis ancaman terhadap

integritas teritorial dan politik dalam negeri saingan. Ancaman Ini termasuk

ancaman lingkungan, ekonomi, dan budaya. Sebagai tambahan, ancaman

terhadap integritas teritorial dan tatanan politik harus diperhitungkan bukan

hanya dari negara lain, tetapi juga dari berbagai aktor non-negara dan bahkan

bencana alam. Ini merupakan gagasan keamanan yang diperluas, perluasan

instrumen dan sumber ancaman ini dapat disebut sebagai comprehensive

security.

Kritik lainnya dan lebih mendasar dari keamanan bahkan melangkah lebih

jauh, menyarankan bahwa keamanan tidak dapat dibatasi pada

kesejahteraan/well-being negara. Dari perspektif ini, tersirat dalam perumusan

keamanan klasik adalah perlindungan/protection dan kesejahteraan negara,

2

sedangkan apa yang seharusnya menjadi pusat perhatian adalah perlindungan

dan kesejahteraan dari warga negara secara individu/human being. Suatu

konsep keamanan yang berpusat pada kesucian individu disebut sebagai Human

Security. Tulisan ini menelusuri asal-usul pemikiran human security dan

menguraikan dua kerangka kerja penting mengenai subjek human security - oleh

UNDP dan Pemerintah Kanada juga human security pasca 9/11.

2. Konsep Human Security

Apakah human security itu? Konsep human security didasarkan pada

premis dimana individual human being merupakan satu-satunya fokus

mengagumkan untuk diskursus mengenai keamanan. Klaim dari referents

lainnya (grup, komunitas, negara, kawasan, dan dunia) diturunkan dari

kedaulatan/sovereignity manusia secara individu dan hak individu terhadap

martabat/dignity dalam kehidupannya. Dalam tataran etika, keamanan

(human security) mengklaim referents lain, termasuk negara, menarik nilai

apapun yang mereka (negara) miliki dari klaim yang mereka tujukan kebutuhan

dan aspirasi dari individu yang membuatnya.

Silsilah konsep/ide ini dapat dihubungkan dengan tumbuhnya

ketidakpuasan terhadap gagasan-gagasan pembangunan dan keamanan yang

berlaku di tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an. Ahli-ahli Ekonomi tanpa

diragukan lagi menuntun dengan kritik mereka mengenai model dominan

pembangunan ekonomi pada awal tahun 1960-an. Pada pertengahan 1970-an,

dalam International Relations, rumah bagi studi keamanan/security studies,

World Order Models Project (WOMP) meluncurkan upaya ambisius untuk

menggagas dan membangun tatanan dunia yang lebih stabil dan adil, dan

sebagai bagian dari usaha ini perhatian diarahkan terhadap masalah

kesejahteraan individu/individual well-being dan keselamatan/safety. Mungkin

pelopor yang paling penting mengenai gagasan human security, berupa laporan

3

dari serangkaian komisi independen multinasional terdiri dari tokoh pemimpin,

intelektual, dan akademisi.

Dimulai pada 1970-an, kelompok ‘Club of Rome’ menghasilkan

serangkaian volume tulisan mengenai ‘problematika dunia/world problematique’

yang didasarkan pada gagasan bahwa ‘ada suatu masalah kompleks yang

mengganggu umat dari segala bangsa yaitu kemiskinan; degradasi lingkungan;

hilangnya kepercayaan pada institusi; penyebaran penduduk di wilayah

perkotaan yang tidak terkendali; tidak adanya jaminan pekerjaan; alienasi

pemuda; penolakan nilai-nilai tradisional; dan inflasi dan gangguan moneter dan

ekonomi lainnya’. Laporan tersebut mencatat bahwa ‘Setiap orang di dunia

menghadapi serangkaian tekanan dan masalah yang memerlukan perhatian dan

penindakan. Masalah-masalah ini mempengaruhi mereka di berbagai tingkatan.

Dia mungkin menghabiskan banyak waktu berusaha untuk menemukan

makanan untuk esok; dia mungkin khawatir tentang kekuasaan pribadi atau

kekuatan bangsa di mana dia tinggal. Dia mungkin khawatir tentang perang

dunia; atau perang berikutnya terjadi minggu depan dengan klan saingan di

lingkungannya’. keprihatinan Ini dan lainnya harus dipahami dalam konteks tren

global dan kekuatan yang melanggar individu, khususnya ‘industrialisasi yang

cepat, pertumbuhan penduduk yang cepat, malnutrisi yang meluas, penipisan

sumber daya tak terbarukan, dan memburuknya kualitas lingkungan’. Hubungan

antara variabel planetari makro tersebut menyarankan bahwa ada batas-batas

pertumbuhan ekonomi global dan karena itu masa depan yang sulit mungkin

menghadang masyarakat dunia. Namun, ‘keadaan kesetimbangan global/global

equlibrium bisa dirancang sehingga kebutuhan dasar dari setiap orang dapat

terpuaskan, dan masing-masing orang memiliki kesempatan yang sama untuk

menyadari potensi individu manusianya/individual human potential’. Singkatnya,

Kelompok tersebut mengusulkan bahwa ada sebuah sistem global yang

kompleks mempengaruhi peluang kehidupan individu dan ada cara-cara

4

alternatif konseptualisasi pembangunan global dan, pada akhirnya, keamanan

global untuk mempertahankan dan meningkatkan peluang hidup tersebut.

Pada tahun 1980-an, dua komisi independen lain memberikan kontribusi

terhadap perubahan pemikiran tentang pembangunan dan keamanan. Yang

pertama adalah Independent Commission on International Development Issues

diketuai oleh Willy Brandt pada tahun 1980, mengeluarkan laporan ‘North-South

report’. Dalam pengantar untuk laporan tersebut, Brandt menulis: ‘Laporan kami

adalah didasarkan pada apa yang tampaknya menjadi kepentingan bersama yang

sederhana: umat manusia ingin bertahan hidup, dan bahkan bisa menambahkan

memiliki kewajiban moral untuk bertahan hidup. Hal ini tidak hanya

menimbulkan pertanyaan tradisional mengenai perdamaian dan perang, tetapi

juga mengenai bagaimana mengatasi kelaparan di dunia, kesengsaraan masal

dan kesenjangan antara kondisi kehidupan kaya dan miskin’. Dalam perdebatan

untuk perlunya keterlibatan Utara-Selatan untuk pembangunan, laporan

tersebut mencatat bahwa inti permasalahan adalah ‘kemauan untuk mengatasi

ketegangan berbahaya dan menghasilkan keputusan signifikan dan berguna

untuk negara dan kawasan - namun, yang pertama dan paling penting adalah

bagi manusia - di semua belahan dunia ini’. Komisi kedua pada tahun 1980-an,

adalah Independent Commission on Disarmament and Security Issues yang

diketuai oleh Olof Palme, menulis laporan yang terkenal yaitu ‘Common Security’

yang juga menarik perhatian pada cara-cara berfikir alternatif tentang

perdamaian dan keamanan/peace and security. Laporan tersebut juga mencatat

bahwa ‘common security mengharuskan orang hidup bermartabat dan damai,

bahwa mereka memiliki cukup makanan dan mampu mendapatkan pekerjaan

dan hidup di dunia tanpa kemiskinan dan kemelaratan’. Dengan berakhirnya

Perang Dingin, panggilan untuk pemikiran baru dalam masalah keamanan

tumbuh dengan cepat.

5

Pada tahun 1991, Stockholm Initiative on Global Security and Governance

mengeluarkan seruan ‘Common Responsibility in The 1990s’ yang disebut

sebagai ‘tantangan terhadap keamanan selain persaingan politik dan

persenjataan’ dan bagi ‘konsep yang lebih luas dari keamanan, yang juga

membahas ancaman yang berasal dari kegagalan dalam pembangunan,

degradasi lingkungan, pertumbuhan dan pergerakan penduduk yang berlebihan,

dan kurangnya kemajuan menuju demokrasi’. Empat tahun kemudian, The

Commission on Global Governance mengeluarkan laporan ‘Our Global

Neigborhood’, menggemakan wacana keamanan dari Stockholm Initiative yaitu

‘konsep keamanan global harus diperluas dari fokus tradisional keamanan

negara/state security untuk menyertakan keamanan masyarakat/security of

people dan keamanan planet/security of the planet’.

Jika laporan komisi-komisi tersebut adalah prekursor untuk pemikiran

mengenai human security, maka di awal tahun 1990-an perspektif human

security secara eksplisit diartikulasikan dengan beberapa rigor. Kontribusi

pertama adalah dari Mahbub ul Haq dan United Nations Development Program

(UNDP). Haq, adalah seorang ahli ekonomi pembangunan yang dihormati dan

merupakan konsultan UNDP, beliau adalah tokoh sentral dalam peluncuran

Human Development Index (HDI). Upaya pembangunan manusia/human

development secara eksplisit menempatkan di pusat perumusannya, gagasan

bahwa perkembangan pemikiran dan kebijakan harus mengambil fokus

kesejahteraan individu, bukan hanya ekonomi makro. Intervensi penting kedua

mengenai human security adalah dari pemerintah Kanada dan berbagai

akademisi Kanada yang memimpin middle powers initiative.

Untuk memahami kedua ‘pendekatan’ ini dan untuk memperjelas

perbedaan antara human security dan konsepsi tradisional mengenai keamanan

nasional/national security, maka perlu merujuk beberapa istilah umum sebagai

referensi dalam tulisan ini kita akan merujuk kepada analis politik David Baldwin.

Baldwin mengambil sebagai titik awal yaitu diskusi mengenai kemanan dari

6

Arnold Wolfers yaitu ‘tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang

diperoleh/the absence of threats to acquired values’ dan memodifikasinya untuk

dibaca sebagai ‘probabilitas rendah dari kerusakan pada nilai-nilai yang

diperoleh/a low probability of damage to acquired values’. Baldwin, berpendapat

bahwa untuk mengevaluasi perdebatan mengenai konsepsi keamanan/security,

sangat penting untuk mendefinisikan istilah lebih tepat. Hal ini memerlukan,

setidaknya, dua hal : kesepakatan mengenai arti mendasar dari

keamanan/security; dan spesifikasi yang lebih besar dari istilah, dengan mengacu

pada serangkaian pertanyaan: keamanan untuk siapa/security for whom,

keamanan untuk nilai-nilai apa/security for which values, berapa banyak

keamanan/how much security, keamanan dari ancaman apa/security from

what threats, dan keamanan dengan cara apa/security by what means?.

Dengan menanyakan keempat pertanyaan ini kita akan mulai pencarian untuk

kejelasan konseptual dari human security.

2.1. Mahbub ul Haq dan Human Security

Ide mengenai human security umumnya berpikir untuk kembali ke

Laporan UNDP tahun 1994. Terkait dengan ide dari awal adalah ahli ekonomi dan

konsultan UNDP, Mahbub ul Haq yang sebelumnya memainkan peran kunci

dalam pembangunan Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index

(HDI) dan merupakan tokoh yang bergerak di belakang pembentukan Human

Governance Index (HGI). Pendekatan Haq diuraikan dalam makalahnya, ‘New

Imperatives of Human Security’ (1994).

Haq menjawab pertanyaan ‘keamanan untuk siapa/security for whom?’

dengan cukup sederhana. Human security bukan tentang negara dan bangsa,

tetapi tentang individu dan orang-orang. Dengan demikian, ia berpendapat

bahwa dunia ‘memasuki era baru human security’ di mana ‘seluruh konsep

keamanan/security akan berubah - dan berubah secara dramatis’. Dalam

konsepsi baru ini, keamanan/security akan disamakan dengan ‘keamanan

7

individu/security of individuals, bukan hanya keamanan negara mereka’ atau,

dengan kata lain, ‘human security, bukan hanya keamanan wilayah/teritorial’.

Lebih normatif, dia menulis, ‘Kita perlu untuk menghargai konsep baru human

security yang tercermin dalam kehidupan rakyat kita, bukan di senjata negara

kita’.

Dalam Penciptaan konsep baru ini, nilai-nilai/values apa yang berusaha

untuk dilindungi? Haq tidak secara eksplisit tentang masalah ini, tapi jelas

keamanan individu/individual safety dan kesejahteraan/well-being dalam arti

luas merupakan nilai utama. Sedangkan konsepsi tradisional mengenai

keamanan menekankan integritas teritorial dan kemerdekaan nasional sebagai

nilai-nilai utama yang perlu dilindungi, human security menempatkan di atas

semuanya keselamatan dan kesejahteraan dari ‘semua orang dimanapun-di

rumah mereka, dalam pekerjaan mereka, di jalan-jalan umum, dalam komunitas

mereka, di lingkungan mereka’.

Apa saja ancaman utama terhadap nilai-nilai ini? Haq menulis esai singkat

yang mengilustrasi sederet ancaman: obat, penyakit, terorisme, dan kemiskinan.

Kemudian dijelaskan juga dalam esai tersebut diskusi tentang apa yang harus

dilakukan untuk memajukan human security, jelas bahwa, setidaknya secara

tersirat, bahwa ada ancaman yang jauh lebih mendasar yaitu, tatanan dunia yang

tidak adil dimana beberapa negara dan elit mendominasi, merugikan

kemanusiaan secara luas. Tatanan dunia ini diwujudkan dalam konsepsi yang

berlaku dan praktek pembangunan, ketergantungan pada persenjataan untuk

keamanan, kesenjangan antara Utara dan Selatan secara global, dan

meningkatnya marjinalisasi institusi global (misalnya PBB dan Bretton Woods

arrangements).

Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana human security dicapai? Ini

adalah sebagian besar dari kontribusi Haq, dan itu adalah sebuah program yang

radikal. Pada dasarnya, human security akan dicapai melalui ‘pembangunan,

bukan melalui senjata’. Secara khusus, lima langkah yang agak radikal

8

diperlukan untuk memberi nyawa kepada konsepsi baru mengenai keamanan:

konsepsi pembangunan manusia/human development dengan penekanan pada

pemerataan, keberlanjutan, dan partisipasi akar rumput, dividen perdamaian

untuk menanggung agenda yang lebih luas dari human security; kemitraan baru

antara Utara dan Selatan berdasarkan ‘keadilan, bukan amal’ yang menekankan

pada ‘akses yang adil terhadap peluang pasar global’ dan restrukturisasi

ekonomi; sebuah kerangka baru pemerintahan global dibangun di atas reformasi

lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB; dan akhirnya, peran

yang terus meningkat bagi ‘global civil society’.

Haq menguraikan daftar panjang yang benar-benar merupakan far

reaching proposals untuk human security secara global. Ini termasuk:

Secara Pembangunan : keberlanjutan; kesetaraan peluang (distribusi yang

lebih baik dari aset produktif, termasuk tanah dan kredit, akses terbuka

untuk peluang pasar; penciptaan lapangan kerja, jaring pengaman sosial),

dan keadilan global melalui ‘restrukturisasi besar’ dari pendapatan dunia,

konsumsi, dan pola gaya hidup.

Secara militer: mengurangi pembelanjaan senjata, menutup semua

pangkalan militer; mengkonversi bantuan militer menjadi bantuan

ekonomi, menghentikan transfer senjata, menghilangkan subsidi ekspor

senjata, pelatihan ulang pekerja di industri pertahanan.

Restrukturisasi utara-Selatan : pemerataan akses ke pasar global untuk

negara-negara miskin yang dibangun berdasarkan penghapusan

hambatan-hambatan perdagangan (terutama dalam industri tekstil dan

pertanian); kompensasi finansial dari negara-negara kaya dengan imbalan

kontrol imigrasi dan pemanfaatan secara berlebihan sumber daya

lingkungan global, dan mekanisme pembayaran global untuk berbagai

layanan yang diberikan/service rendered (misalnya jasa lingkungan,

pengendalian narkotika dan penyakit), untuk ‘kerusakan’ dalam kasus-

kasus cedera ekonomi/economic injury, dan perilaku ekonomi yang buruk

9

(Misalnya mendorong brain drain, membatasi migrasi tenaga kerja

rendah keterampilan, pembatasan ekspor).

Secara kelembagaan: resusitasi dan restrukturisasi IMF, Bank Dunia, dan

PBB untuk lebih fokus pada pembangunan manusia, penyesuaian

ekonomi/economic adjustments yang menargetkan orang kaya daripada

orang miskin, pola pemerintahan baru di mana-mana yang

memberdayakan kaum miskin; lembaga baru seperti bank sentral dunia,

suatu sistem perpajakan global, organisasi perdagangan dunia, dana

investasi internasional, treasury dunia/world treasury, dan di atas semua,

Dewan Keamanan Ekonomi di PBB yang representatif dan veto-less akan

menjadi ‘forum pengambilan keputusan tertinggi’ untuk menangani

‘semua masalah yang dihadapi umat manusia’ termasuk keamanan

pangan/food security dan keamanan lingkungan/environment security,

kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, migrasi dan

perdagangan narkoba.

Evolusi dari masyarakat sipil global/global civil society: semua hal di atas

akan membutuhkan partisipasi akar rumput dan perubahan dari

pemerintahan otoriter ke demokrasi.

2.2. UNDP dan Human Security

Diterbitkan pada tahun yang sama seperti monografi Haq adalah Laporan

Pembangunan Manusia/Human Development Report UNDP tahun 1994 yang

menyertakan bagian tentang human security, yaitu ‘Redefining Security: The

Human Dimension’ (selanjutnya disebut ‘Laporan’), dimaksudkan untuk

menawarkan alternatif menyeluruh terhadap keamanan tradisional/traditional

security dan suplemen yang diperlukan untuk pembangunan manusia.

Bagaimana cara laporan tersebut menjawab empat pertanyaan-pertanyaan

sentral mengenai keamanan? Laporan ini menjawab pertanyaan tentang

‘keamanan untuk siapa/security for whom’ dengan mengacu kepada pengertian

10

keamanan tradisional. keamanan tradisional prihatin dengan ‘Keamanan wilayah

dari agresi eksternal, atau sebagai perlindungan kepentingan nasional di

kebijakan luar negeri, atau sebagai keamanan global dari ancaman bencana

nuklir. Konsepsi keamanan tradisional lebih terkait dengan bangsa-negara

daripada orang’. Apa yang terabaikan oleh konsepsi ini adalah ‘keprihatinan dari

orang-orang biasa yang mencari keamanan dalam kehidupan sehari-hari

mereka’. Human security, di sisi lain ‘berpusat pada orang/individu’. Dengan

demikian, Laporan tersebut menegaskan, seperti yang dilakukan Haq, bahwa

objek referen human security adalah individu atau orang. Untuk mendukung

konsepsi human security, Laporan tersebut mengutip dokumen pendirian PBB

dan deliniasi asli keamanan sebagai ‘kebebasan dari rasa takut/freedom from

fear" seperti juga "kebebasan mendapatkan keinginan/freedom from want’

dan ‘kesetaraan antara teritori wilayah dan orang-orang’ bahwa pembedaan

itu tersirat. Sayangnya, selama Perang Dingin, pemikiran mengenai keamanan

telah terlalu diarahkan terhadap perlindungan wilayah, setelah Perang Dingin,

Laporan mengusulkan, sekarang saatnya untuk memperbaiki keseimbangan dan

menyertakan perlindungan orang/individu.

Laporan tersebut membagi nilai-nilai keamanan dalam dua bagian.

Pertama-tama, membuat sejumlah pernyataan yang agak umum tentang nilai-

nilai yang menekankan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat individu

manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mengingat Haq, Laporan tersebut

mencatat bahwa konsepsi keamanan tradisional, berfokus pada integritas

wilayah, kemajuan kepentingan nasional, dan pencegahan nuklir, jelas

mengabaikan bahaya yang lebih nyata yang dihadapi di setiap kesempatan oleh

pria dan wanita biasa: ‘bagi banyak orang perlindungan keamanan dilambangkan

sebagai perlindungan dari ancaman pengangguran, penyakit, kelaparan,

kejahatan, konflik sosial, represi politik, dan bahaya lingkungan’. Human security

adalah ‘anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang

tidak dipecat, ketegangan etnis yang tidak meledak menjadi kekerasan, seorang

11

pembangkang yang tidak dibungkam. Human security tidak perhatian dengan

senjata – perhatiannya adalah kehidupan manusia dan harga diri, berapa besar

akses yang mereka dapat terhadap pasar dan kesempatan sosial-dan apakah

mereka hidup dalam konflik atau dalam damai’. Human security juga meliputi

pilihan pribadi dan jaminan tentang masa depan dan efikasi personal dan

peluang. Dengan demikian, dalam menarik perhatian pada perbedaan antara

human security dan human development, Laporan ini berpendapat bahwa

human development adalah ‘Konsep yang lebih luas’ dan mengacu pada ‘proses

memperluas berbagai pilihan masyarakat’ sementara human security

menyiratkan bahwa ‘orang-orang dapat melaksanakan berbagai pilihan tersebut

dengan aman dan bebas – dan bahwa mereka dapat relatif yakin bahwa peluang

yang mereka miliki hari ini tidak akan hilang esok’. Seiring dengan pilihan dan

kepastian tentang masa depan, orang harus lebih giat dan cukup berdaya untuk

‘mampu mengurus diri sendiri: semua orang harus memiliki kesempatan untuk

memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting/mendasar dan untuk

mendapatkan perikehidupan mereka sendiri/own living’.

Di luar generalisasi ini, Laporan tersebut mendaftar tujuh ‘komponen’

atau tujuh nilai-nilai spesifik dari human security : keamanan ekonomi/economic

security, keamanan pangan/food security, keamanan kesehatan/health

security, keamanan lingkungan/environmental security, keamanan

pribadi/personal security, keamanan komunitas/community security, dan

politik keamanan/political security. Keamanan ekonomi mengacu pada

kenikmatan individu atas pendapatan dasar/basic income, baik melalui pekerjaan

yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial. Keamanan pangan

mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau

penghasilan yang dimilikinya. Keamanan Kesehatan mengacu pada kebebasan

individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan akses nya kepada

perawatan kesehatan. Keamanan lingkungan mengacu pada integritas tanah,

udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/habitable. Keamanan

12

pribadi mengacu pada kebebasan individu dari kejahatan dan kekerasan,

khususnya perempuan dan anak-anak. Keamanan komunitas mengacu pada

martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan

tumbuh. Akhirnya, keamanan politik mengacu pada perlindungan terhadap

pelanggaran hak asasi manusia.

Apa saja ancaman terhadap nilai-nilai human security? Laporan ini

membedakannya menjadi dua set ancaman. Pertama, ancaman yang lebih

terlokalisasi. Ini adalah ancaman yang khusus untuk masyarakat atau daerah

yang berbeda di dunia dan tampaknya berbeda-beda berdasarkan tingkat

perkembangan ekonomi dan lokasi geografis. Kedua, ancaman bersifat global

karena ‘ancaman dalam negara dengan cepat meluas diluar batas-batas

nasional’.

Menurut Laporan tersebut, ancaman yang lebih lokal dapat dipahami

dalam kaitannya dengan tujuh nilai dari keamanan manusia. Berikut adalah

ringkasannya:

Ancaman terhadap keamanan ekonomi: kurangnya lapangan kerja

produktif dan menguntungkan, kerja apa adanya, tidak adanya jaring

pengaman sosial yang dibiayai publik.

Ancaman terhadap ketahanan pangan: kurangnya hak makanan/food

entitlements termasuk kurang akses yang cukup terhadap aset,

pekerjaan, dan pendapatan yang terjamin.

Ancaman terhadap keamanan kesehatan: penyakit infeksi dan parasit,

penyakit pada sistem peredaran darah dan kanker, kurangnya air bersih,

polusi udara, kurangnya akses ke fasilitas perawatan kesehatan.

Ancaman terhadap keamanan lingkungan: penurunan ketersediaan air,

polusi air, menurunnya lahan garapan, deforestasi, desertifikasi, polusi

udara, bencana alam.

13

Ancaman terhadap keamanan pribadi: kejahatan dengan kekerasan,

perdagangan narkoba, kekerasan dan penyalahgunaan anak-anak dan

perempuan.

Ancaman terhadap keamanan masyarakat: perceraian, runtuhnya bahasa

dan budaya tradisional, diskriminasi etnis dan perselisihan, genosida dan

pembersihan etnis.

Ancaman terhadap keamanan politik: represi pemerintah, pelanggaran

hak asasi manusia secara sistematis, militerisasi.

Selain ancaman yang lebih lokal yang tercantum di atas, Laporan tersebut

mengutip sejumlah ancaman yang lebih global atau transnasional yang

menyebar atau efeknya melampaui batas-batas nasional. Ini dikelompokkan

menjadi enam area:

Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan tekanan pada sumber daya

tak terbarukan dan terkait erat dengan kemiskinan global, degradasi

lingkungan, dan migrasi internasional.

Disparitas dalam pendapatan global menyebabkan konsumsi berlebihan

dan kelebihan produksi di negara-negara industri dan kemiskinan dan

degradasi lingkungan di negara-negara berkembang.

Peningkatan migrasi internasional sebagai fungsi dari pertumbuhan

penduduk, kemiskinan, dan kebijakan-kebijakan negara-negara industri

telah memberikan kontribusi terhadap aliran migran internasional seperti

juga peningkatan pengungsi dan pengungsi internal/IDPs.

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan (yang antara lain menyebabkan

hujan asam, kanker kulit, dan pemanasan global) serta berkurangnya

keanekaragaman hayati, dan penghancuran lahan basah, terumbu

karang, dan hutan temperate serta hutan hujan tropis.

Perdagangan obat, yang telah berkembang menjadi industri multinasional

global.

14

Terorisme internasional yang telah menyebar dari Amerika Latin pada

tahun 1960 menjadi fenomena global.

Mengingat banyaknya nilai-nilai yang harus dilindungi dan ancaman yang

harus diperangi, apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Bagaimana seharusnya

masyarakat dunia merespon? ancaman keamanan tradisional dapat ditangani

oleh senjata nuklir dan konvensional, aliansi dan keseimbangaan

kekuatan/balance of power, serta kekuatan besar dan intervensi PBB. Agenda

keamanan baru menuntut sarana-sarana yang lebih luas dan kerjasama lebih

besar antara berbagai aktor - dan tentu ada tempat kecil untuk penggunaan

kekuatan. Antara lain, Laporan tersebut merekomendasikan dukungan dari

konsep human security itu sendiri, perubahan kebijakan nasional dan

internasional berfokus pada kebutuhan dasar, ketenagakerjaan produktif dan

menguntungkan dan hak asasi manusia, diplomasi preventif dan ‘pencegahan’

pembangunan, dan reformasi lembaga-lembaga global.

2.3. Pendekatan Kanada dan Negara-Negara Kekuatan Tengah/Middle

Power Terhadap Human Security

Pendekatan kekuatan tengah terhadap human security yang dipimpin

Kanada tumpang tindih dengan pendekatan UNDP tetapi selama bertahun-tahun

telah membedakan dirinya dari pendekatan UNDP. Menguraikan dasar-dasar

Pendekatan Ottawa atas dasar empat pertanyaan mengenai human security

mengungkapkan bahwa dua pendekatan ini cukup berbeda dalam beberapa hal.

Kanada telah membuat dua pernyataan utama mengenai Posisi mereka (1997,

1999) dan bersama dengan Norwegia menyelenggarakan konferensi kekuatan

menengah di Lysoen, Norwegia (1999) yang sebagian besar hasilnya menegaskan

sudut pandang/viewpoint mereka terhadap human security.

Bagi Kanada, seperti UNDP, human security menyiratkan keamanan untuk

individu. Pandangan keamanan yang berpusat pada individu/people-centered,

Menteri Luar Negeri Kanada, Lloyd Axworthy berpendapat pada makalahnya

15

tahun 1997, ‘termasuk keamanan terhadap privasi ekonomi, kualitas yang dapat

diterima dari hidup, dan jaminan hak asasi manusia’. Dua tahun kemudian, pada

tahun 1999, ia mencatat bahwa ‘keamanan individu - yaitu, human security -

telah menjadi ukuran baru keamanan global’. Paper yang terakhir itu kemudian

mengakui bahwa ‘Keamanan antar negara tetap menjadi kondisi yang diperlukan

untuk keamanan rakyat’ tetapi berargumen bahwa sejak Perang Dingin semakin

jelas bahwa ‘keamanan nasional tidak cukup untuk menjamin keamanan rakyat’.

Dibalik ‘keamanan untuk siapa/security for whom’ adalah masalah ‘keamanan

atas nilai-nilai apa/security of what values’. Sebagaimana dicatat di atas, nilai-

nilai human security termasuk ‘kualitas yang dapat diterima dari hidup’, dan

‘jaminan dasar hak asasi manusia’. Minimal, itu berarti ‘kebutuhan dasar,

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hak asasi manusia dan kebebasan

dasar, aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan

dan keadilan sosial’. Deklarasi Lysoen berpendapat bahwa nilai-nilai

fundamental dari human security adalah kebebasan dari rasa takut/freedom

from fear, bebas mendapat yang diinginkan/freedom from want, dan

kesempatan yang sama/equal opportunities. Nilai inti dari konsep human security

adalah kebebasan dari ‘ancaman luas terhadap hak-hak rakyat, keselamatan

mereka atau kehidupan mereka’, adalah bahwa, apa yang deklarasi tersebut

nyatakan sebagai kebebasan dari rasa takut/freedom from fear.

Apa saja ancaman terhadap nilai-nilai kunci tersebut? Paper Kanada

kurang lengkap dan kurang sistematis dari laporan UNDP, tapi tetap menyajikan

daftar ancaman yang cukup mengesankan. Paper tahun 1997 mengutip antara

lain : kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan miskin, konflik internal

dan kegagalan negara, kejahatan transnasional, proliferasi senjata pemusnah

massal, pertentangan agama serta etnis, degradasi lingkungan, pertumbuhan

penduduk, konflik etnis dan migrasi, represi negara, meluasnya penggunaan

ranjau darat anti-personil, pelecehan anak, keterbelakangan ekonomi, dan

proteksionis perdagangan sistem internasional yang tidak stabil. Makalah tahun

16

1999 mengacu pada bahaya yang ditimbulkan oleh konflik sipil, kekejaman skala

besar, dan genosida. Globalisasi adalah faktor lain, yang telah membawa

‘kekerasan kejahatan, perdagangan narkoba, terorisme, penyakit dan kerusakan

lingkungan’ dan perang internal diperjuangkan oleh ‘pasukan iregular’ dari etnis

dan kelompok-kelompok keagamaan yang dilengkapi dengan persenjataan.

Penurunan kontrol negara dan, berhubungan dengan pertumbuhan

warlordisme/penguasa militer, bandit, kejahatan terorganisir, perdagangan

narkoba, dan pasukan keamanan swasta, semua ini telah meningkatkan

kekerasan terhadap individual. Selain itu, ‘Memperluas kisaran berbagai

ancaman transnasional’ membuat orang lebih rentan: globalisasi ekonomi dan

komunikasi serta transportasi yang lebih baik meningkatkan polusi, vektor

penyakit, dan ketidakstabilan ekonomi dunia.

Dengan cara apa agenda keamanan kompleks ini dimajukan? Pada tahun

1997, Kanada menyarankan bahwa membangun perdamaian, menjaga

perdamaian, perlucutan senjata (terutama penghapusan ranjau darat anti-

personil), menjaga hak-hak anak, dan pembangunan ekonomi melalui

‘perdagangan berbasis aturan/rule based trade’ adalah bidang utama dari

upaya human security untuk Ottawa. Untuk menggerakkan agenda ini, Kanada

harus makin mengandalkan ‘soft power’ - seni menyebarkan informasi

sedemikian rupa sehingga hasil yang diinginkan dicapai melalui persuasi bukan

paksaan. Kanada dan berbagai kekuatan menengah lainnya cocok untuk

membuat jaringan, membangun koalisi, dan membawa lainnya untuk memahami

pentingnya human security. Pemerintah, LSM, akademisi, bisnis dan warga

negara biasa semuanya merupakaan calon mitra endeavor ini.

Paper Kanada tahun 1999 menguatkan pendekatan tahun 1997 dengan

mendaftar enam prinsip yang lebih luas yang mungkin memandu tindakan.

Menggabungkannya menjadi tiga prinsip utama, yaitu :

Pertama, masyarakat internasional harus mempertimbangkan

pemaksaan/coersion termasuk penggunaan sanksi dan kekuatan jika

17

perlu. Kedua, kebijakan keamanan nasional itu sendiri harus diubah,

untuk memberikan pertimbangan bagi mempromosikan tujuan human

security. Integral dengan agenda kebijakan keamanan yang baru harus

mempromoskani norma / lembaga dan penggunaan strategi

pembangunan - norma / lembaga (misalnya HAM, hukum kemanusiaan

dan pengungsi) akan menetapkan standar perilaku, dan strategi

pembangunan mungkin akan membawa kondisi dimana akan lebih

mudah bagi aktor negara-negara dan non-negara untuk mengamati

norma-norma tersebut. Norma di bidang apa tepatnya? Deklarasi Lysoen,

yang dibantu pihak Kanada dalam rancangannya, mendaftar sepuluh area

di mana norma-norma tersebut diperlukan: ranjau darat anti personil,

senjata, anak-anak dalam konflik bersenjata, proses pengadilan pidana

internasional, eksploitasi anak, keselamatan personil kemanusiaan,

pencegahan konflik, kejahatan transnasional terorganisir, dan sumber

daya untuk pembangunan.

Penting juga untuk dilakukan adalah perbaikan-perbaikan dalam

kapasitas pemerintahan, baik di dalam negara dan internasional, yaitu

demokratisasi dan struktur PBB yang lebih efektif.

Prinsip ketiga, tindakan efektif atas nama human security adalah

membangun koalisi negara-negara, organisasi internasional, dan LSM

yang akan mempromosikan pembangunan dan membantu menegakkan

norma-norma yang telah disepakati.

2.4. Human Security : Definisi ‘Sempit’ dan ‘Luas’

Pendekatan pertama(sempit) memandang human security secara negatif,

dalam konteks tidak adanya ancaman/the absence of threaths terhadap physical

security atau keamanan individu. Definisi sempit ini telah diadopsi oleh

Pemerintah Kanada dan dibakukan dalam publikasi ‘Human Security Report’ oleh

Human Security Centre yang berlokasi di Liu Institute for Global Issues, University

18

of British Columbia yang mendefinisikan human security sebagai perlindungan

individu dari ancaman ‘kekerasan’. Pendekatan Kanada telah diinstituionalkan

melalui pembentukan Human Security Network (HSN), sebuah grup yang terdiri

dari negara-negara barat dibawah dipimpinan Kanada yang bertemu secara

informal pada tingkat menteri untuk membahas isu-isu mengenai human

security. Terlepas dari menyediakan kejelasan metodologi, ‘definisi sempit’ dari

human security memiliki keuntungan dengan mengakar kepada tradisi liberal

barat yang berbasis teori politik. Individu dipandang sebagai ‘unencumbered’,

terabstraksi dari social and cultural mores masyarakat dan dipenuhi dengan

kesetaraan politik formal/formal political equality. Seluruh individu dianggap

memiliki hak yang inaleniable dan mendasar terhadap ‘hidup, kebebasan, dan

kepemilikan’ dengan kebajikan/virtue ‘common humanity’ mereka. Hak-hak ini

termaktub dalam Piagam PBB dan khususnya Deklarasi Hak asasi Manusia PBB.

Pendekatan berbasis-hak ini betujuan untuk memperkuat kerangka kerja legal

normatif juga mendalami komitmen regional dan nasional terhadap legislasi hak

asasi manusia. Institusi internasional penuh dengan tanggungjawab membangun

dan mengkoordinasikan norma-norma hak asasi manusia regional dan nasional

dengan pandangan untuk menunjukkan kecenderungannya.

Sementara para penulis human Security Report memilih untuk

menempatkan human security dalam konsepsi tradisional Hak Asasi Manusia

(HAM) dengan fokus pada ‘ancaman kekerasan terhadap individu’, laporan

akhir dari Commision on Human Security (CHS) yang diketuai oleh Amartya Sen

dan Sadako Ogata, memberikan pendekatan lebih luas, yang menyertakan

‘freedom from want’, ‘freedom from fear’, dan ‘freedom to take action on

one’s own behalf’. Laporan ini dipresentasikan kepada Dewan Keamanan PBB

dan dibiayai oleh Pemerintah Jepang, berusaha untuk menjembatani debat

mengenai human security dengan perhatian yang lebih luas pada ‘human

development’ seperti yang diadvokasikan oleh UNDP. Sementara fokus dari

human development adalah untuk menghilangkan pembatasan dan belenggu

19

yang mencegah menikmati kehidupan/human life, sedangkan human security

memperhatikan ‘downside risk’, insecurities yang mengancam keberlangsungan,

keamanan, dan martabat manusia.

Inti dari pendekatan CHS adalah definisi ‘positif’ dari human security

sebagai petunjuk dari ‘vital core’ kehidupan manusia : seperangkat ‘hak-hak

dasar dan kebebasan yang dinikmati orang’ dan dianggap ‘penting’ bagi

kesejahteraannya. Tujuan dari human security adalah untuk melindungi inti

vital dari seluruh nyawa/kehidupan manusia dengan cara-cara yang

mendorong kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Sementara masih berakar dalam diskursus mengenai kemerdekaan/liberty dan

hak-hak individu universal/universal individual rights, pendekatan CHS bertujuan

untuk melampaui hak-hak sipil dan politis dan perhatian sempit terhadap

konflik kekerasan. Melindungi ‘inti vital’ dari kehidupan manusia membutuhkan

aksi melawan kehilangan/kerugian akibat kemiskinan, penyakit dan kemalangan

lainnya, dan pengaruh dari degradasi lingkungan. Tetapi, perlindungan saja

dianggap tidak cukup untuk melawan human insecurity : human security juga

bertujuan untuk memberdayakan mereka untuk bertindak on their behalf.

Terlepas dari definisi CHS yang menarik banyak kritik untuk kebingungan

konseptualnya, definisi tersebut menggarisbawahi dan memperkuat pendekatan

yang dilakukan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dalam Deklarasi Milenium-

nya. Bagi Annan, human security dalam lingkupnya yang luas, merangkul lebih

dari sekedar’ tidak adanya konflik kekerasan’. Human security juga melingkupi

Hak Asasi Manusia, good governance, akses terhadap pendidikan, dan perawatan

kesehatan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan

pilihan untuk memenuhi potensinya (Pidato Kofi Annan di Harvard University,

2006). Lima tahun kemudian, Sekjen PBB Kofi Annan meneguhkan kembali

komitmen PBB terhadap visi luas dari keamanan yang menyertakan tidak

hanya ‘perang dan konflik’ tetapi juga ‘kemiskinan, penyakit menular yang

mematikan, dan degradasi lingkungan. ‘kebebasan yang lebih luas’, bagi Annan

20

tidak hanya mengimplikasikan bahwa individu harus memiliki hak untuk

berbicara, beribadah, berserikat/berkumpul dan memiliki hak ‘diperintah atas

kesadaran mereka/to be governed by their own consent’ juga bahwa individu

harus ‘free from want’ – sehingga ‘hukuman mati’ akibat kemiskinan dan

penyakit menular dihilangkan dari kehidupannya – dan ‘free from fear’ –

sehingga hidup dan kehidupan mereka tidak dihancurkan oleh kekerasan dan

perang.

3. Perbedaan Pendekatan Human Security dengan Pendekatan Traditional

Security, Human Development dan Human Rights

Human security melengkapi state security, memperkuat human

development dan mendorong human rights (CHS 2003). Tetapi pertanyaan yang

muncul adalah sejauh mana perbedaan substantif yang ada antar pendekatan-

pendekatan tersebut, berikut adalah beberapa diantaranya :

Dimana state security berkonsentrasi pada ancaman-ancaman yang

ditujukan kepada negara, terutama dari serangan militer, human security

menarik perhatian kepada ancaman yang lebih luas yang dihadapi oleh

individu dan masyarakat. Human security fokus kepada akar

permasalahan dari ketidakamanan dan peningkatan solusi yang berpusat

kepada manusia/people-centered yang didorong secara lokal,

komprehensif dan berkelanjutan/sustainable. Oleh karenannya, human

security melibatkan beragam aktor, sebagai contoh: masyarakat lokal,

organisasi internasional, civil society dan tentunya negara. Human

security tidak dimaksudkan untuk mengganti state security, bahkan

hubungannya adalah saling melengkapi (tanpa human security, state

security tidak dapat dicapai dan sebaliknya).

Bagi tujuan human development yaitu ‘petumbuhan dengan kesetaraan’,

human security menambahkan dimensi penting dari ‘downturn with

security’. Human security mengenali hasil dari downturns yaitu: konflik,

21

krisis ekonomi dan keuangan, kesehatan yang buruk, dan bencana alam,

sudden insecurities, dan deprivasi. Hal-hal tersebut tidak hanya

memundurkan hasil-hasil pembangunan tetapi juga menciptakan kondisi

dimana rasa dukacita bisa menuju kepada ketegangan yang meningkat.

Oleh karena itu, sebagai tambahan penekanan terhadap human well-

being, human security didorong oleh nilai-nilai yang terkait dengan

keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan/sustainability dari hasil-hasil

pembangunan.

Terakhir, seringkali pelanggaran human rights merupakan hasil dari

konflik, pengungsian, dan penderitaan manusia skala besar. Melihat

permasalahan ini, human security menggarisbawahi kesemestaan dan

keutamaan dari seperangkat hak-hak dan kebebasan yang mendasar bagi

kehidupan manusia. Human security tidak membuat pembedaan antara

berbagai jenis human rights – sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya

olehkarenanya menyasari kerentanan dan ancaman secara multidimensi

dan komprehensif. Human security memperkenalkan kerangka kerja

praktis untuk identifikasi hak-hak spesifik yang dipertaruhkan dalam

situasi ketidakamanan tertentu dan untuk mempertimbangkan

pengaturan-pengaturan institusional dan pemerintahan diperlukan untuk

melaksanakan dan mempertahankannya.

4. Human Security Pasca 9/11

Batasan dari paradigma keamanan nasional yang telah mendominasi teori

dan praktik hubungan internasional selama abad 20 telah menjadi sangat jelas

dalam lima tahun pasca kejadian 11 September 2001. Respon koalisi yang

dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap serangan 9/11 telah menjadi suatu

usaha secara fisik menghilangkan ancaman teroris di Afghanistan dan Irak,

dengan menghilangkan rezim yang dituduh memberi perlindungan dan pelatihan

terhadap teroris. Kejadian ini dapat dianggap konsisten dengan pendekatan

22

konvensional terhadap studi keamanan, didirikan atas asumsi realis, yang

memberikan hak khusus bagi negara sebagai aktor dalam hubungan

internasional.

Cara pandang realis yang mengkristalisasi selama era perang dingin lebih

memilih perlindungan negara daripada warganya, sebagai fungsi keamanan.

Sebagaimana ungkapan dari kritikus utamanya, Sadako Ogata : ‘secara

tradisional, ancaman terhadap keamanan dianggap berasal dari sumber

eksternal. Isu keamanan olehkarenanya dikaji dalam konteks keamanan negara,

sebagai contoh : perlindungan negara, batas wilayahnya, warga, institusi dan

nilai-nilai dari serangan pihak luar’ (Ogata dalam Commission on Human

Security). Secara umum, pendekatan konvensional terhadap studi keamanan

tetap mengakar dalam tiga asumsi realis berikut. Pertama, negara dianggap

sebagai aktor kunci dalam hubungan internasional dan sebagai perwakilan resmi

dari collective will dari bangsa. Negara mendefinisikan dan melindungi

‘kepentingan nasional’ sebagai ‘tujuan kolektif inti jangka panjang dari negara’.

Kedua, tanggungjawab utama dari para pemimpin negara untuk menjamin

keberlangsungan negara dalam sistem internasional yang anarkis. Anarki

didefinisikan oleh Wendt sebagai ‘the absense of authority’ merupakan ‘ordering

principle’ dari sistem internasional, memaksa negara-negara untuk

bertanggungjawab terhadap keamanannya dengan membuat kerjasama

diantaranya menjadi sulit. Konflik, sebagai akibatnya dianggap tidak terhindarkan

dan endemik bagi hubungan internasional, dengan aksi militer dianggap sebagai

instrumen legal dari kebijakan negara. Ketiga, ‘defence of the realm’ kadangkala

mementingkan membatasi kemerdekaan rakyat sipil, terutama grup-grup dan

individu dianggap mengancam ‘kepentingan nasional’. Ancaman terhadap

‘kepentingan nasional’ dianggap sebagai ancaman terhadap batas negara,

institusi, subyek dan nilai dari ‘luar’ bahkan apabila ancaman berasal dari dalam

negeri.

23

‘preemtive invasion’ pada tahun 2003 dan pendudukan Irak terbukti

menghabiskan biaya dan nyawa, tetapi tujuan utama dari pasukan koalisi untuk

mengungkap senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak tetap belum tercapai.

Estimasi National Intelligence tahun 2006 menyimpulkan bahwa perang Irak

telah meningkatkan ancaman teroris terhadap Amerika Serikat dan Sekutunya.

Lebih jauh, kegagalan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang menghabiskan

banyak waktu dan sumberdaya bagi rekonstruksi negara yang didudukinya

dengan menghancurkan kekuatan militer negara tersebut membuat radikal Islam

menjadi lebih marah, menciptakan perlawanan yang lama dan berkepanjangan

di Irak yang menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan berkurang, terlepas

penangkapan dan eksekusi Saddam Hussein, pembunuhan putra-putranya,

transfer kekuasaan kepada pemerintahan transisi Irak, gempuran benteng

perlawanan pemberontak di Fallujah, pemilihan umum, pembunuhan pemimpin

self-proclaimed Al Qaeda di Irak, Abu Musab al-Zarqawi.

Kegagalan ‘war on terror’ Amerika Serikat mencapai tujuan utamanya

menggambarkan ketidakmampuan paradigma keamanan negara untuk secara

efektif menghadapi ancaman dari non-state actors dalam dunia global.

Meskipun beraliran sangat konservatif bila bukan reaksioner, intrepretasi dari

Islam Suni, al-Qaeda bisa dipandang sebagai jaringan transnasional yang sangat

efektif, dengan beberapa titik kontrol. Tidak adanya struktur organisasi tunggal

yang formal bisa dianggap sebagai keuntungan, membuatnya lebih elusive dan

sulit diberantas secara tuntas. Tentunya, akhir-akhir ini para sarjana peneliti

menyatakan bahwa derajat kontrol dari kepemimpinan jaringan organisasi Islam

radikal semacam itu diragukan, dengan beberapa otoritas yang mengklaim

bahwa al-Qaeda bukan merupakan organisasi atau jaringan atau sebaliknya

tetapi hanya merupakan ‘nama dari merk yang siap untuk waralaba global’. Ini

menyatakan bahwa ancaman teroris yang dihadapi dunia barat, sampai taraf

tertentu, dianggap sebagai ‘buatan rumah’, membuatnya lebih sulit untuk

dikalahkan oleh aksi militer di seberang lautan.

24

Singkat kata, konsep tradisional kemanan nasional seperti yang

disederhanakan oleh Amerika Serikat dengan kebijakan ‘war on terror’ bisa

dianggap gagal untuk memberikan keamanan bagi masyarakat di dunia barat,

Irak dan dimanapun. Lebih jauh, dengan memprioritaskan perhatian dan

keamanan negara dan mengandalkan kekuatan militer, doktrin kemanan

nasional meninggalkan perhatian yang paling mendasar dan sah terhadap

kehidupan masyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh para penulis laporan

International Commission on Intervention and State Sovereignity (ICISS), doktrin

keamanan nasional juga menghabiskan banyak kekayaan negara dan

sumberdaya manusia untuk persenjataan dan angkatan bersenjata, sementara

negara gagal melindungi warganya dari ketidakamanan kronis seperti kelaparan,

penyakit, pemukiman tidak layak, kejahatan, pengangguran, konflik sosial, dan

bahaya lingkungan. Lebih jauh lagi, doktrin keamanan nasional ‘berfungsi untuk

membungkam oposisi dan telah memberikan pihak yang berkuasa banyak

kesempatan untuk mengekspoitasi “ancaman” untuk kepentingan domestik,

untuk mengklaim hak menangani sesuatu dengan kontrol dan batasan

demokratis yang kurang’.

4. Critical Insight

Kritik paling keras terhadap konsep human security secara umum adalah

bahwa human security itu buram, incoherent, arbitrary, dan sulit untuk

dipraktikkan. Banyak kritikus akan setuju dengan Roland Paris bahwa definisi

eksisting dari human security adalah ‘cenderung luarbiasa ekspansif dan

buram, merujuk segalanya dari physical security hingga psychological well-

being, yang memberikan para pembuat keputusan sedikit panduan dalam

memprioritaskan tujuan-tujuan yang saling berkompetisi dan bagi akademisi

sedikit arahan mengenai apa sebenarnya yang dipelajari’. Apakah kita harus

setuju dengan pandangan Paris yang menyatakan bahwa ambiguitas dari konsep

tersebut menyebabkan human security sebagai ‘useless tool’ bagi penelitian

25

akademis atau pembuatan keputusan? Bila tidak, pendekatan mana (‘sempit’

atau ‘luas’) yang paling cocok untuk melindungi human security di dunia pasca

9/11? Terlebih lagi, apakah prinsip-prinsip yang menyebabkan

ketidakamanan/insecurity pasca 9/11, terutama bagi mereka di bagian selatan

bumi ini?.

Banyak para ilmuwan yang mengkaji human security berkutat antara dua

kontradiksi sentral yang terletak pada inti dari ‘pendekatan human security’.

Pertama memperhatikan peran dari unit primer dalam tatanan international :

negara berdaulat secara teritorial. Dilain pihak, pendekatan human security

menandai kemajuan dalam studi keamanan secara khusus dan hubungan

internasional secara umum, karena human security membuat individu dan bukan

negara berdaulat sebagai obyek referent dari keamanan. Tetapi di lain pihak,

konsep human security melengkapi atau bahkan memperkuat doktrin keamanan

nasional. Tentunya, konsep human security seperti diadvokasi oleh PBB dibawah

pimpinan Kofi Annan dalam naungan rekomendasi dari laporan ICISS dan CHS

berusaha untuk memberdayakan (kembali) negara dengan menuntutnya

melaksanakan responsibility to protect (R2P) terhadap warganya dalam dunia

global. Menurut MacFarlane dan Khong, human security ‘bukan mengenai

transending atau marginalisasi negara’ tetapi ‘mengenai jaminan bahwa negara

melindungi rakyatnya’. Hal ini memunculkan keprihatinan, seperti yang

ditunjukkan oleh beberapa ahli, bahwa human security cukup malleable untuk

digunakan melegitimasi kontrol lebih besar dari negara terhadap masyarakat

dengan alasan perlindungan/protection. Dengan kata lain, konsep human

security menuju kepada ‘securitization’ yang lebih besar terhadap keseharian

masyarakat. Lebih jauh, dalam kasus-kasus dimana negara tidak cukup kuat

melindungi rakyatnya, konsep human security bisa digunakan untuk legitimasi

intervensi dan kehadiran personil militer di wilayah strategis penting di selatan

oleh negara-negara barat, memfasilitasi proyek-proyek neo-konsevatif dari

‘imperialisme demokratik’. Pendek kata, konsep human security merupakan

26

pedang bermata dua : cukup tajam untuk menembus perisai kedaulatan yang

negara berusaha lindungi dan menginsulasi negara dari tantangan subaltern

warga negaranya, tetapi tidak cukup tajam untuk digunakan negara-negara

untuk legitimasi kepentingan strategis mereka dan seringkali blantantly

material.

Kontradiksi sentral kedua memperhatikan pengaruh-pengaruh dari apa

yang disebut sebagai ‘globalisasi human security’. Globalisasi didefinisikan

sebagai ‘proses (atau serangkaian proses) yang membentuk suatu transformasi

dalam organisasi spasial dari hubungan sosial dan transaksi/pertukaran-dikaji

dalam konteks extensity, intensity, velocity, dan impact-menghasilkan aliran dan

jaringan kegiatan, interaksi, dan praktik-praktik kekuasaan secara

transkontinental atau interregional’. Dalam konteks ekonomi, globalisasi

merujuk kepada perluasan dan pendalaman arus internasional dari perdagangan,

keuangan, dan informasi dalam satu pasar global terintegrasi. Dilain pihak,

penciptaan ekonomi global pada garis kapitalis dilandaskan kepada

meningkatnya pergerakan barang dan jasa melintasi batas-batas negara telah

menyebabkan meningkatnya saling ketergantungan/interdependency, integrasi

dan emeshment antara ekonomi nasional menuju kepada periode sustained dari

pertumbuhan ekonomi bagi ekonomi global. Tetapi, keuntungan dari globalisasi

ekonomi belum terdistribusi secara merata, baik secara domestik maupun global.

Lebih jauh, terdapat bukti yang menyarankan bahwa

ketidaksetaraan/inequality dan ketidakamanan/insecurity pada skala global

meningkat seiring banyaknya orang di negara-negara berkembang, terutama di

Afrika sub-Sahara, telah mengalami penurunan pendapatan dan asupan kalori.

Ini menyebabkan meningkatnya perdebatan bahwa globalisasi neo-liberal atau

‘predatory’ globalization yang telah mengambil bentuk liberalisasi yang lebih

besar, privatisasi, dan disiplin fiskal, dialami oleh banyak orang di negara

berkembang secara coersive melalui Structural Adjustment Programmes (SAPs)

dari IMF/World Bank, memiliki efek detrimental pada kemampuan negara untuk

27

‘melindungi’ warga negaranya dari kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan

kelaparan. Negara di wilayah selatan, oleh karenanya ditempatkan pada posisi

sulit. Disatu sisi, dituntut untuk melakukan ‘responsibility to protect’ terhadap

warga negaranya dari ‘want and fear’. Disisi lainnya, kemampuan untuk

melaksanakan tanggungjawab tersebut dilumpuhkan oleh efek dari globalisasi

ekonomi.

Sumber :

1. Human Security : Concept and Measurement

2. Human Security Now (CHS report 2003)

3. Human Security : After 9/11

4. Human security in East Asia

5. Journal of Human security Studies