PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUNJAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH KEPADA MENKEU.PMK No.238/PMK.02/2015

1

PENGERTIAN

Kontrak Tahun Jamak (KTJ) adalah kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya membebani dan APBN lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran. Pekerjaan yang dapat di KTJ-kan adalah yang secara

karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran.

Pembangunan kompleks perumahan dengan skema terpisah (tiap

tahun menyelesaikan sejumlah rumah dan dilanjutkan tahun

berikutnya) BUKAN merupakan pekerjaan dengan KTJ, karena

penyelesaian tahun pertama bisa dilakukan dengan kontrak tahunan.

Pekerjaan pembangunan gedung bertingkat dapatmenggunakan skema KTJ, karena secara karakteristik tidak bisa

diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran.

Contoh:

Pasal 1

2

PERSETUJUAN

Pengadaaan jasa

cleaning service

Layanan

pembuangan sampah

Pelayanan perintis

darat/laut/udara

Makanan/obat

Rumah sakit

Penanaman

benih/bibit

Penghijauan

Pengadaan

pita cukai

Makanan untuk

Narapidana

Pasal 2 dan 3

Untuk kegiatan yang sebagian atau

seluruh kegiatan dibiayai dari PHLN

dan/atau PHDN, tidak perlu

mengajukan KTJ.

Ranah KL

Persetujuan atas

perencanaan

anggaran yang

meliputi jangka

waktu dan total

anggaran

3

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pengajuan secara tertulis sebelum kegiatan KTJ dilakukan

Syarat minimal:

Memenuhi kelayakan teknis berdasarkan

penilaian/rekomendasi instansi/tim teknis fungsional yang kompeten (i.e. BPPT)

Ketersediaan dana (bukan on top)

Dilengkapi dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan

kegiatan/pekerjaan, jangka waktu, ringkasan kebutuhan

anggaran pertahun.Pasal 4

KL

ON

TOP

4

PENGADAAN TANAH/LAHAN

K/L dapat melakukan

pengadaan

lahan/tanah secara

simultan dengan

pengajuan

permohonan

persetujuan kontrak

tahun jamak

Persetujuan oleh

Menteri Keuangan

dapat diberikan

meskipun pengadaan

lahan/tanah belum

dituntaskan

Jika dalam waktu 6

bulan pengadaan

tanah/lahan belum

selesai, persetujuan KTJ

harus diperbaharui

Pelaksanaan

kegiatan Kontrak

Tahun Jamak

dilakukan setelah

pengadaan

tanah/lahan sudah

selesai dituntaskan

Pasal 4, ayat (4)5

PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN KTJ

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat

mengajukan perpanjangan atas

persetujuan KTJ kepada

Menteri Keuangan bila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan

tertundanyapenyelesaian pekerjaan.

Pengajuan secara tertulis kepada Menteri

Keuangan disertai alasan dan dasar pertimbangan

yang dapat dipertanggung jawabkan

serta dokumen pendukungnya

Permohonan perpanjangan

persetujuan KTJ dilakukan sebelum periode KTJ

berakhir.

Pekerjaan yang akan dimohonkan harus direviu

terlebih dahulu oleh APIP K/L.

Hail reviu APIP K/L menjadi dasar bagi KL untuk

meminta bantuan APIP

atau BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan

dimohonkan persetujuan perpanjangan KTJ.

Pasal 5

APIPKL

BPKP

6

PERMOHONAN PERSETUJUAN KTJ PEKERJAAN TERTENTU

Dalam rangka menjaga

kesinambungan kualitas, efisiensi

dan efektivitas, serta menjaga

kesatuan proses dan akuntabilitas

pelaksanaan pekerjaan,

Menteri/Pimpinan Lembaga/PA

dapat mengajukan permohonan

persetujuan KTJ terhadap

pekerjaan-pekerjaan pengadaan

layanan informasi, penjualan surat

berharga, layanan/lisensi

perangkat lunak/keras, dan sewa

jaringan/bandwidth kepada

Menteri Keuangan.

Pengajuan secara tertulis

sebelum kegiatan KTJ dilakukan

Syarat minimal:

• Memenuhi kelayakan teknis

berdasarkan

penilaian/rekomendasi

instansi/tim teknis fungsional

yang kompeten (i.e. BPPT)

• Ketersediaan dana (bukan

on top)

Dilengkapi dokumen mengenai

cakupan jenis dan tahapan

kegiatan/pekerjaan, jangka

waktu, ringkasan kebutuhan

anggaran pertahun.

Pasal 67

PENAMBAHAN PAGU KTJ

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan

penambahan pagu KTJ kepada Menteri Keuangan apabila

terjadi keadaan kahar. (i.e. Bencana Alam, Proses Pengadaan

yang berlarut, pemogokan)

Diajukan secara tertulis, syarat minimal:

Permohohan telah sesuai dengan hasil audit BPKP

Bukan merupakan tambahan pagu (on top)

Sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan

barang/jasa pemerintah

Pasal 7

ON TOP

BPKP

8

PERUBAHAN KOMPOSISI PENDANAAN KTJ

Menteri/Pimpinan

Lembaga/PA

dapat melakukan

perubahan

komposisi

pendanaan antar

tahun dalam

periode KTJ

Perubahan komposisi

yang telah ditetapkan

oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga/PA

disampaikan secara

tertulis oleh

Menteri/Pimpinan

Lembaga/PA kepada

Menteri Keuangan c.q

DJA

Penetapan

perubahan

komposisi

pendanaan antar

tahun dalam KTJ

digunakan sebagai

bahan revisi

anggaran

Pasal 89

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7

DJAPemrosesan penyelesaian persetujuan KTJ dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran

Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen

diterima secara lengkap

Untuk permohonan perpanjangan persetujuan KTJ,

pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan melewati batas waktu penyelesaian persetujuan KTJ (bisa disusulkan)

>7

Persetujuan KTJ oleh Menteri Keuangan bukan

merupakan pengakuan/pengesahan atas:

Proses pengadaan barang dan jasa

Penunjukan pemenang penyedia barang/jasa

Kontrak yang dibuat KL atas pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak

Pasal 1010

LAPORAN PRESTASI KERJA

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan prestasi

kerja secara berkala tiap tahunnya

(Januari) kepada Menteri

Keuangan c.q. DJA untuk persetujuan KTJ yang ditetapkan

oleh Menkeu

DJAJAN

Pasal 1111

PERALIHAN

KTJ yang telah mendapatkan persetujuan Menkeu

dalam PMK 157/PMK.02/2013, dinyatakan tetap berlaku.

PMK

238

Permohonan persetujuan KTJ yang diterima sebelum

PMK 238 ditetapkan dan belum mendapatkan

persetujuan Menkeu akan diproses mengikuti ketentuan

PMK ini.

Pasal 12 dan 13

Perubahan komposisi pendanaan antar tahun dari KTJ

yang telah ditetapkan Menkeu mengacu pada PMK ini

12