pengadilan negeri temanggung kelas i b | 2017 ipn-temanggung.go.id/tmg/images/dok_laptah/laporan...

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2017 i

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2017 ii

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan informasi dan keterkaitan keterbukaan informasi public

yang menyangkut kinerja dan pencapaian program kerja tahunan, Pengadilan Negeri

Temanggung Kelas IB sebagai lembaga penyelenggara pelayanan public dibidang hokum

dan keadilan, menyusun laporan tahunan untuk tahun anggaran 2017.

Laporan tahun ini disusun berdasarkan tindak lanjut Surat Sekretaris Mahkamah

Agung Republik Indonesia nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November

2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2017. Laporan ini merupakan

gambaran dan perkembangan pada Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB selama

tahun 2017, yaitu keadaan oraganisai peradilan secara teknis maupun non teknis. Dengan

harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja

pengadilan yang lebih baik dimasa yang akan dating, dan bahan penyusunan program

kerja selanjutnya.

Dengan disusunnya laporan tahunan ini, kami berharap semoga bermanfaat dan

dapat dijadikan pedoman peningkatan kinerja pelaksanaan yang pokok dan fungsi tahun

berikutnya.

Temanggung, Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

IKHWAN HENDRATO , SH MH

NIP. 19690418 199403 1 002

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2017 iii

DAFTAR ISI

Lembar Judul ………………………………………………………………………………….

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………..

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………..

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………...............

A. Kebijakan Umum Peradilan …………………………………………………...

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B ………………….

C. Rencana Strategis (RENSTRA) ………………………………………………

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ………………………………................

A. Struktur Organisasi (Tupoksi) …………………………………………...........

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ………………………………………..

- Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ………………………………………

B. Pelayanan Publik yang Prima …………………………………………………

- Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikat ISO Pengadilan …………………..

- Posbakum ………………………………………………………………............

- Sidang Keliling / pelayanan terpadu …………………………………………..

- Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara ) …………………………….

BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………………………................

A. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………...

- Mutasi …………………………………………………………………………….

- Promosi ………………………………………………………………….............

- Pensiun ………………………………………………………………….............

- Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat ) …………...

B. Penyelesaian Perkara …………………………………………………………

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………………………

D. Pengelolaan Keuangan ( Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis ) ...

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ………………………….........

F. Regulasi Tahun 2017 ………………………………………………………….

BAB IV. PENGAWASAN ……………………………………………………………………..

A. Internal ………………………………………………………………….............

B. Evaluasi ………………………………………………………………………….

BAB V. PENUTUP …………………………………………………………………………….

A. Kesimpulan ………………………………………………………....................

B. Rekomendasi ……………………………………………………………..........

Hal.

i

ii

iii

1

1

2

3

10

10

13

19

23

23

23

24

24

25

25

30

31

32

32

32

36

44

45

45

50

50

50

51

51

51

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Umum. Pengadilan Negeri Temanggung sejak dicanangkannya visi dan misi

sesuai cetak biru tahun 2010 – 2035. Pengadilan Negeri mulai berbenah diri

untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengadilan Negeri

Temanggung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

dilingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima,

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan

Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang

No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi

Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor: MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005

tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/ 018/ SK/ III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dengan semangat

pembaharuan, Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan langkah-

langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam

Blue Print ( cetak biru ) Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan

2. Kebijakan peradilan

3. Sumber daya manusia ( SDM ), sarana prasarana dan keuangan

4. Penyelenggaraan persidangan

5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan

6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau

7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakan pada pengadilan

Guna mewujudakan langkah – langkah pembaharuan tersebut, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi telah ditentukan dan diatur secara lengkap

seluruh komponen teknis yudisial dan non teknis yudisial yang ada di


Pengadilan Negeri Temanggung, dalam pencapaian visi Badan Peradilan yaitu

“Mewujudakan Badan Peradilan Umum Yang Agung”

Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan

menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada tentang sumber daya

manusia maupun keadaan administrasinya serta kondisi fisik gedungnya

dengan menyadari adanya kendala- kendala yang ada antara lain keterbatasan

sumber daya manusia, ruang dan fasilitas lainnya. Kondisi yang ada tersebut

diusahakan untuk dibenahi dan ditingkatkan dengan cara penataan dan

menjaga kebersihan kantor, ketertiban budaya kerja pegawai dan penataan

administrasi menjadi lebih baik, tertib, rapi dan teratur. Di samping itu dalam hal

peningkatan proses penanganan perkara ditargetkan proses penyelesaiannya

tidak lebih dari 5 (lima) bulan dengan tidak mengesampingkan kualitas isi

putusan.

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari

pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penataan administrai perkara

berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi serta

Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan

menengah, namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum dapat

dilaksanakan maka usaha pembenahan akan dilakukan secara berkelanjutan

dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan

akhir dapat diwujudkan.

Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan kantor dan

administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum

kepada masyarakat. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan

biaya ringan kepada pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi

yang membutuhkan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani

permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

1. Visi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Negeri Temanggung.


Visi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B mengacu pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni “TERWUJUDNYA

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG“.

2. Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B adalah sebagai

berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Temanggung

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Temanggung

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Negeri Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Temanggung merupakan lingkungan Peradilan Umum

dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pengadilan Negeri Temanggung sebagai kawal depan Mahkamah

Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala pada lingkungan Pengadilan negeri Temanggung. Rencana

Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalan

rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang

memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri Temanggung baik lingkungan internal maupun eksternal

sebagai variable strategis.


Pengadilan Negeri Temanggung dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam

pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

1. Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Temanggung mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1) Pengadilan Negeri Temanggung telah memiliki sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan kualitikasi A

“Excellent”.

2) Pengadilan Negeri Temanggung telah memiliki Sertifikat ISO 9001 :

2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO bertaraf Internasional yaitu ICSM.

3) Pengadilan Negeri Temanggung merupakan pengambil keputusan

dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan

Negeri Temanggung.

4) Keberadaan Pengadilan Negeri Temanggung dijamin oleh Konstitusi

dan Perundang – Undangan.

5) Pengadilan Negeri Temanggung telah menerapkan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu berbasis telekomunikasi atau aplikasi.

b. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Temanggung

dirinci dalam beberapa aspek:

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Pengadilan Negeri Temanggung belum mempunyai kewenangan

untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

• Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas

dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri

Temanggung.

• Kurangnya tenaga Pranata Komputer.

• Tidak adanya Tenaga Pustakawan dan Penelaah.

2) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Kurang memaksimalkan upaya evaluasi penilaian kinerja.

• Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan system

pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.


3) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

• Belum diterapkannya pengelolaan proses surat menyurat, audio

text recording, elektornik penghitung biaya perkara berbasis

teknologi/ aplikasi secara maksimal.

4) Aspek Sarana dan Prasaranan

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Temanggung dari

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang

diajukan

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri

Temanggug untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1) Aspek Proses Peradilan

• Adanya website Pengadilan Negeri Temanggug yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses

berperkara


• Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggug, Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia


• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala

oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Temanggung,

dan pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

• Dukungan dan koordinasi yang baik antara Sub Bagian dan antar

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Temanggung

• Sudah menerapkan beberapa pelaksanaan tugas sebagamaina

dalam SOP dan yang berbasis teknologi/ aplikasi.


• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan

Negeri Temanggung berupa internet, website Pengadilan Negeri

Temanggung dan aplikasi-aplikasi penunjang kelancaran dalam

menjalankan tugas dan fusngsi Pengadilan Negeri Temanggung

sebagai lembaga peradilan di tingkat Pertama


6) Aspek Antar Lembaga

• Terjadinya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah

d. Tantangan yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Temanggung

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan

1) Aspek Proses Peradilan

• Kurangnya peran aktif masyarakat pencari keadilan untuk

memberikan saran dan kritiknya mengenai kepuasan pelayanan

di Pengadilan Ngeri Temanggung


• Personil di Pengadilan Negeri Temanggung belum seluruhnya

dapat menguasai teknologi yang berbasis aplikasi


• Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol

kinerja aparat peradilan


• Kurangnya sarana transportasi sehingga mobilitas kinerja

Pengadilan Negeri Temanggung menjadi terlambat.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran setrategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,

sasaran dan indijkator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatkan

penyelesaian perkara

a. Presentasi mediasi yang diselesaian

b. Presentasi mediasi yang menjadi

akta perdamaian

c. Presentasi sisa perkara yang

diselesaian :

- Perdata

- Pidana

d. Presentasi perkara yang diselesaian :

- Perdata

- Pidana

e. Presentasi perkara yang diselesaian


dalam jangka waktu maksimal 5

bulan

f. Presentasi perkara yang diselesaian

dalam jangka waktu lebih 5 bulan

2. Peningkatan aksesbilitas

putusan Hakim

Presentasi perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efetifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Presentase berkas perkara yang

diajukan Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

b. Presentase berkas yang diregester

dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Presentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentasi penyitaan tepat waktu dan

tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesbilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Presentase perkara prodeo yang

diselesaikan

b. Presentase perkara prodeo

c. Presentase (amar) putusan perkara

(yang menarik perhatian masyarakat)

yang dapat diakses secara on line

dalam waktu maksimal 1 hari kerja

seka diputus.

5. Meningkatkan kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti

6. Meningkatan kualitas

pengawasan

a. Presentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Presentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.


3. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategi tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Negeri Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanaka

sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Menejemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Temanggung dalam pelaksaannya Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara pidana, Perdata.

2. Penyelesaian sisa Perkara pidana, Perdata.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan

tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu.

5. Publikasi dan tranparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung.

Program dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Teknis

lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

4. Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat

c. Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung


Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam

penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah

pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat

banding dan tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Temanggung dalam melaksanakan kegiatan

ini mengacu kepada anggaran, yang telah diketahui dalam Dipa

berjalan. Meskipun terdapat beberapa sarana prasarana yang

dibutuhkan tidak ditampung dalam Dipa, Pengadilan Negeri

Temanggung selalu melakukan permintaan dan revisi dalam pengadaan

sarana prasarana yanga ada.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

1. Ketua Pengadilan

• Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan.

• Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para

Hakim maupun seluruh karyawan.

• Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan

pengawasan atas : Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas,

para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di

daerah hukumnya. Masalah-masalah yang timbul. Masalah tingkah laku/

perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di

daerah hukumnya. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya

untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

• Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita

acara serta berkas perkara.

• Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat

tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo

atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua Pengadilan :

• Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

• Mewakili ketua bila berhalangan

• Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua


• Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

3. Hakim :

• Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan

Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

• Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan

dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan

rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan

4. Panitera :

• Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

• Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan

administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan

pidana maupun situasi keuangan

• Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat

bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

• Membuat salinan putusan

• Menerima dan mengirimkan berkas perkara

• Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

5. Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum:

• Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

• Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-

masing

6. Panitera Pengganti:

• Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang

bersangkutan

7. Jurusita/ Jurusita Pengganti:

• Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua

perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.


• Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas menyampaikan pengumuman-

pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan

putusan pengadilan

• Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan penyitaan atas perintah Ketua

Pengadilan Negeri

• Jurusita/ Jurusita Pengganti membuat berita acara penyitaan, yang

salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

8. Sekretaris:

• Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum

Pengadilan

• Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur

tugas para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung.

• Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran.

• Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas

keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

9. Kasubag Umum dan Keuangan :

• Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan

• Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

• Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara

bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut

pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:

• Menangani keluar masuk pegawai

• Menangani pensiun pegawai

• Menangani kenaikan pangkat pegawai

• Menangani mutasi pegawai

• Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

11. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

• membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi,

analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan

bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

• Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan

teknologi informasi.


a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP Pegadilan Negeri Temanggung Kelas I B

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Bidang Teknis :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Panitera Muda

Pidana 16

1. S.O.P Proses

Penyelesaian Perkara

Pidana Biasa

(Dewasa)

2. S.O.P Proses


Pidana Anak

3. S.O.P Proses


Pidana Singkat

4. S.O.P Proses


Pidana Cepat Tipiring

5. S.O.P Proses


Pidana Cepat Lalu

Lintas

6. S.O.P Proses

Penyelesaian Upaya

Hukum Banding

7. S.O.P Proses

Penyelesaian Upaya

Hukum Kasasi

8. S.O.P Proses

Penyelesaian

Praperadilan Pidana

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


9. S.O.P Proses

Penyelesaian

Peninjauan Kembali

10. S.O.P Proses

Penyelesaian Grasi

11. S.O.P Proses

Penyelesaian

Permohonan Ijin

Persetujuan Penyitaan

12. S.O.P Proses

Penyelesaian Ijin

Geledah

13. S.O.P Proses

Penyelesaian

Permohonan Diversi

14. S.O.P Pidana Barang

Bukti

15. S.O.P Pidana

Penerimaan

Permohonan

Perpanjangan

Penahanan Psl 25

Ayat (2)

16. S.O.P Pidana

Penerimaan

Permohonan

Perpanjangan

Penahanan Psl 29

6. Panitera Muda

Perdata 12

1. S.O.P Permohonan

Eksekusi Riil

2. S.O.P Panggilan

Delegasi

3. S.O.P Peninjauan

Kembali

4. S.O.P Perkara

Gugatan/ Perlawanan

Apabila Mediasi Tidak

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


Berhasil

5. S.O.P Perkara

Banding

6. S.O.P Proses


Kasasi

7. S.O.P Perkara

Permohonan

8. S.O.P Pelayanan

Penerimaan Perkara

Prodeo

9. S.O.P Permohonan

Sita Eksekusi

10. S.O.P Gugatan

Sederhana

11. S.O.P Pengembalian

Panjar Biaya Perkara

12. S.O.P Konsinyasi

7. Panitera Muda

Hukum 16

1. S.O.P Laporan

Perkara

2. S.O.P Pendaftaran

Badan Hukum


Surat Kuasa


Surat Kuasa Insidentil

5. S.O.P Kerjasama

Posbakum

6. S.O.P Layanan

Hukum

7. S.O.P Pengaduan

8. S.O.P Pembuatan

Surat Keterangan

Penelitian

9. S.O.P Pengarsipan

Berkas Perkara

10. S.O.P Pelayanan

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


Informasi

11. S.O.P Pengelolaan

Surat Keluar

12. S.O.P Pengelolaan

Surat Masuk

13. Alur Sampling

14. Alur Analisis

Persyaratan

Pengguna Layanan

Pengadilan

15. Alur Profil Pengguna

Layanan Pengadilan

16. Alur Survey Harian

8. Panitera Pengganti 4

1. S.O.P Perkara

Gugatan

2. S.O.P Perkara

Permohonan

3. S.O.P Perkara Pidana

Anak

4. S.O.P Perkara Pidana

Biasa

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017

9. Juru Sita / JSP 6

1. S.O.P Panggilan

Sidang

2. S.O.P Relas

Pemberitahuan Isi

Penetapan / Putusan

3. S.O.P Pemberitahuan

Pernyataan

Banding/Kasasi/PK

4. S.O.P Penyerahan

Memori

Banding/Kasasi/PK

5. S.O.P Relas

Pemberitahuan

Penyerahan Kontra

Memori

Banding/Kasasi/PK

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


6. S.O.P Relas

Pemberitahuan

Memeriks

Berkas/Inzage Memori

Banding/Kasasi/PK

Bidang Non

Teknis :

1. Sekretaris

2. Kasubag Umum

dan Keuangan 10

1. SOP. Pengalolaan

Perpustalkaan

2. SOP. Pengalolaan

Aplikasi Persediaan

3. SOP. Pengelolaan

Barang Milik

Negara

4. SOP. Pengelolaan

dan Pengiriman

Surat Keluar

5. SOP. Pengeloaan

Surat Masuk

6. SOP. Pengajuan

Uang Persediaan

7. SOP. Penerbitan

SPP-LS Untuk

Belanja Pegawai

(Pembayaran Gaji

Induk)

8. SOP. Penerbitan

SPP-LS Belanja

Modal

9. SOP.

Pertanggungjawaba

n Dimuka

Tunjangan Khusus

Kinerja

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


(REMUNERASI)

10. SOP. Pengelolaan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

3.

Kasubag

Kepegawaian ,

Organisasi dan

Tatalaksana

8

1. S.O.P Kenaikan

Gaji Berkala (Kgb)

2. S.O.P Pengusulan

Kenaikan Pangkat

3. S.O.P Usulan

Promosi Jabatan

4. S.O.P Usulan

Pensiun Hakim Dan

Pegawai Negeri

Sipil

5. S.O.P Penyelesaian

Permohonan Surat

Cuti Hakim Dan

Pegawai Negeri

Sipil

6. S.O.P Pembuatan

Penilaian Sasaran

Kerja Pegawai

(Skp)

7. S.O.P Bezetting

Tenaga Teknis Dan

Non Teknis

8. S.O.P Daftar Urut

Kepangkatan (Duk)

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017

4.

Kasubag

Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tahun

2017

Keterangan

Bidang Teknis :

1.

Ketua

( Ikhwan Hendrato, SH.MH )

10

2.

Wakil Ketua

( Didit Pambudi Widodo, SH.MH )

5

3.

Hakim

( Rahmawati Wahyu S, SH )

3

4.

Hakim

( Stephanus Yunanto A, SH )

3

5.

Hakim

( Kurnia Fitrianingsih, SH )

3

6.

Hakim

( Dian Yustisia A, SH.MHum )

3

7.

Panitera

( Nining Rochati, SH )

8

8.

Panitera Muda Pidana

( Agus Dwi Wirawan, SH )

11

9.

Panitera Muda Perdata

( Yulia Endang M, SH )

22

10.

Panitera Muda Hukum

( Sri Susilowati, SH )

40


11.

Panitera Pengganti

( Prayogo, SH )

29 Diperbantukan di

Kepaniteraan Hukum

12.

Panitera Pengganti

( Sri Lestari )

17 Diperbantukan di

Kepaniteraan Pidana

13.

Panitera Pengganti

( Rohmat Untung )

12 Diperbantukan di

Kepaniteraan Perdata

14.

Panitera Pengganti

( Sumardi )

14 Diperbantukan di


15.

Panitera Pengganti

( Suandana, SmHk )

15 Diperbantukan di

Kepaniteraan Hukum

16.

Panitera Pengganti

( Ida Kuntari, SH )

12 Diperbantukan di

Kepaniteraan Hukum

17.

Panitera Pengganti

( Hery Sugiyanto )

24 Diperbantukan di Bagian

Umum dan Keuangan

18.

Panitera Pengganti

( Madhika Siddhimantra, SH )

22 Diperbantukan di

Kepaniteraan Pidana

19.

Panitera Pengganti

( Sumaryono, SH )

30

Diperbantukan di Bagian

Kepegawaian, Organisasi

dan Tatalaksana

20.

Panitera Pengganti

( Eko Darmadi, SH )

15 Diperbantukan di


21.

Panitera Pengganti

( Nasyiatun Fadlillah, SH )

15


Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan

22. Panitera Pengganti 16 Diperbantukan di


( Nanang Latif A, SH ) Kepaniteraan Perdata

23.

Panitera Pengganti

( Nugroho Budhy H, SH )

23

Diperbantukan di

Kepaniteraan Pidana

24.

Juru Sita

( Harijanto Djoko W )

11 Diperbantukan di


25.

Juru Sita

( Ari Mulyati )

13


Kepegawaian, Organisasi

dan Tatalaksana

26.

Juru Sita Pengganti

( Sudarti Wahyuningsih )

18 Diperbantukan di

Kepaniteraan Pidana

27.

Juru Sita Pengganti

( Widya Budi T, Amd )

13 Diperbantukan di Bagian

Umum dan Keuangan

28.

Juru Sita Pengganti

( Agoeng Tavip S )

12 Diperbantukan di

Kepaniteraan Pidana

Bidang Non Teknis :

1.

Sekretaris

( Dra. Trianna Wahyurini )

19

2.

Kasubag Umum dan Keuangan

( Slamet Mahmud, SH )

15

3.

Kasubag Kepegawaian ,

Organisasi dan Tatalaksana

( Nuning Furiastuti )

14

4.

Kasubag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

11


( Arief Hartanto, SH )

5.

Staf

( Marsini, S.AP )

6 Staf Kepaniteraan Hukum

6.

Staf

( Iriantiningsih )

6 Staf Bagian Umum dan

Keuangan

7.

Staf

( Dyah Restu Nurulita D, SH )

10 Staf Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana

8.

Staf

( Hermawan Prasetya A )


Keuangan

9.

Staf

( Heri Darsono )


Keuangan

10.

Staf

( Purwoko Edy Widodo )


Keuangan

11.

Staf

( Much Nur Asrofi )


Keuangan

12.

Staf

( Supriyanto )


Keuangan


B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Bahwa sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

No: W12-U/216/KP.07.01/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Akreditasi

dilingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Temanggung ditunjuk

sebagai Pilot Project Akreditasi Penjaminan Mutu untuk Pengadilan Negeri di

Jawa Tengah.

Pada tanggal 31 Maret 2016 Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum

Mahkamah Agung RI yang pada saat itu diketuai oleh Ibu PARTINI, S.H.

telah melakukan Pendampingan/ Asistensi di Pengadilan Negeri

Temanggung. Dalam Pendampingan tersebut terdapat beberapa temuan dan

segera setelah acara pendampingan tersebut ditindaklanjuti dengan

melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan arahan yang telah

disampaikan oleh Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum Mahkamah

Agung RI.

Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI melakukan Audit di

Pengadilan Negeri Temanggung dengan diketuai oleh Ibu HERTI

SETIAWATI, SH.,MH. Dalam Audit tersebut terdapat beberapa temuan.

Terhadap temuan-temuan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah

menjawabnya dalam Laporan Audit Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen

Badilum Mahkamah Agung RI dengan menyertakan dokumen pendukung

sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan

perbaikan atas temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor: 1007/DJU/SK OT 01.3/6/2016 tertanggal 13 Juni 2016

tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan

Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016

Memutuskan bahwa Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri

Temanggung Di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang Dengan Nilai 765

Dengan Kategori A (EXCELLENT).

2. POSBAKUM

Sehubungan dengan layanan POSBAKUM yang ada di Pengadilan

Negeri Temanggung, pada tanggal 30 Januari 2017 telah dilakukan

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan

Negeri Temanggung dengan Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan dan


Konsultasi Hukum STAINU (POSBAKUM LBKH STAINU). Memorandum of

Understanding (Mou) tersebut merupakan kerjasama pembentukan

POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Temanggung untuk melaksanakan

amanat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor

16 tahun 2011 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2014. Bentuk pelayanan yang

diberikan di POSBAKUM antara lain:

1. Memberikan pelayanan tentang Informasi Hukum

2. Memberikan pelayanan konsultasi Hukum

3. Memberikan Advis Hukum

4. Bantuan pembuatan dokumen Hukum

3. Sidang Keliling (Pelayanan Terpadu)

Di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2017 tidak ada

program atau tidak dilakukan Sidang Keliling.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2017 tidak ada

menangani perkara Prodeo di mana pihak yang berperkara dibebaskan dari

biaya perkara. Hal ini berkaitan dengan tidak tersedianya anggaran dari

DIPA untuk menangani perkara Prodeo.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Profil Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Temanggung

pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan Keterangan

1. Ikhwan Hendrato, SH.MH Ketua TMT

14 Ags 2017

2. Didit Pambudi Widodo,

SH.MH Wakil Ketua TMT

13 Des 2016

3. Rahmawati Wahyu S, SH Hakim TMT

28 Juni 2016

4. Stephanus Yunanto A, SH Hakim TMT

27 Jan 2007

5. Kurnia Fitrianingsih, SH Hakim TMT

1Apr 2008

6. Dian Yustisia A, SH.MHum Hakim TMT

20 Sept 2010

7. Nining Rochati, SH Panitera TMT

20 Sept 2017

8. Dra. Trianna Wahyurini Sekretaris TMT

23 Des 2015

9. Agus Dwi Wirawan, SH Panitera Muda

Pidana

TMT

1 Des 2015

10. Yulia Endang M, SH Panitera Muda

Perdata

TMT

1 Des 2015

11. Sri Susilowati, SH Panitera Muda

Hukum

TMT

1 Des 2015

12. Prayogo, SH Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Hukum

13. Sri Lestari Panitera Diperbantukan


Pengganti di

Kepaniteraan

Pidana

14. Rohmat Untung Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Perdata

15. Sumardi Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Perdata

16. Suandana, SmHk Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Hukum

17. Ida Kuntari, SH Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Hukum

18. Hery Sugiyanto Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di Bagian

Umum dan

Keuangan

19. Madhika Siddhimantra, SH Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Pidana

20. Sumaryono, SH Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di Bagian

Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tatalaksana


21. Eko Darmadi, SH Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Perdata

22. Nasyiatun Fadlillah, SH

Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

23. Nanang Latif A, SH Panitera

Pengganti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Perdata

24. Nugroho Budhy H, SH

Panitera Panitera

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Pidana

25. Harijanto Djoko W

Juru Sita / JSP

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Perdata

26. Ari Mulyati

Juru Sita / JSP

Diperbantukan

di Bagian

Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tatalaksana

27. Sudarti Wahyuningsih Juru Sita / JSP Diperbantukan

di


Kepaniteraan

Pidana

28. Widya Budi T, Amd

Juru Sita / JSP

Diperbantukan

di Bagian

Umum dan

Keuangan

29. Agoeng Tavip S

Juru Sita / JSP

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Pidana

30. Slamet Mahmud, SH Kasubag Umum

dan Keuangan

TMT

15 Okt 2017

31 Nuning Furiastuti

Kasubag

Kepegawaian ,

Organisasi dan

Tatalaksana

TMT

15 Okt 2017

32. Arief Hartanto, SH

Kasubag

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

TMT

15 Okt 2017

33. Marsini, S.AP

Staf

Staf

Kepaniteraan

Hukum

34. Iriantiningsih

Staf

Staf Bagian

Umum dan

Keuangan

35. Dyah Restu Nurulita D, SH

Staf

Staf Bagian

Kepegawaian,

Organisasi

dan

Tatalaksana

36. Hermawan Prasetya A Staf Staf Bagian


Umum dan

Keuangan

37. Heri Darsono

Staf

Staf Bagian

Umum dan

Keuangan

38. Purwoko Edy Widodo Staf

Staf Bagian

Umum dan

Keuangan

39. Much Nur Asrofi

Staf

Staf Bagian

Umum dan

Keuangan

40. Supriyanto

Staf

Staf Bagian

Umum dan

Keuangan

41. Amin Sarjito, SH Pramubhakti

Diperbantukan

di Bagian

Umum dan

Keuangan

42. Fajar Aji Widodo, Amd Pramubhakti

Diperbantukan

di Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

43. Aditya Arif Nugroho, Amd Pramubhakti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Hukum

44. Aditya Jalu Nugroho Pramubhakti

Diperbantukan

di

Kepaniteraan

Pidana

45. Esther Ema Juwanita Pramubhakti Diperbantukan


di

Kepaniteraan

Perdata

46. Fony Kurniawan Pramubhakti

Diperbantukan

di Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

Dari Profil Sumber Daya Manusia di atas, Pengadilan Negeri

Temanggung masih kekurangan 10 orang Staf termasuk staf yang memiliki

Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;

1. Mutasi

Pada tahun 2017 ada beberapa Pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung yang mutasi keluar atau alih tugas ke Pengadilan Negeri

lain, adapun datanya adalah sebagai berikut:

No

. Nama

Tgl.Mutas

i

Keterangan

1.

Susilo Dyah

Caturini, S.H.

25-01-

2017

Hakim PN Temanggung Kelas I

B alih tugas menjadi Hakim PN

Malang Kelas I A

2. Nur Jenita, S.H.,

M.H.

30-01-

2017

Hakim PN Temanggung Kelas I

B alih tugas menjadi Hakim PN

Mungkid Kelas I B

3. Rudi Fakhrudin

Abbas, S.H.

07-08-

2017

Ketua PN Temanggung Kelas I

B alih tugas menjadi Wakil

Ketua PN Kudus Kelas I B

4. Sutanto, S.H. 20-09-

2017

Panitera PN Temanggung Kelas

I B alih tugas menjadi Panitera

PN Mungkid Kelas I B

Pada tahun 2017 ada beberapa Pegawai yang mutasi masuk

menjadi Pegawai Pengadilan Negeri Temanggung, adapun datanya

adalah sebagai berikut:


No. Nama Tgl.Mutas

i

Keterangan

1. Prayoga, S.H. 03-01-

2017

Panitera Muda Perdata PN

Wonosobo Kelas I B alih tugas

menjadi Panitera Pengganti PN

Temanggung Kelas I B

2. Nanang Latif

Adriyanto, S.H.

03-01-

2017

Staf PN Wates Kelas I B alih

tugas menjadi Panitera

Pengganti PN Temanggung

Kelas I B

3. Nugroho Budhi

Heryanto, S.H.

03-01-

2017

Staf PN Magelang Kelas I B alih

tugas menjadi Panitera

Pengganti PN Temanggung

Kelas I B

4.

Dian Yustisia

Anggraini, S.H.,

M.Hum

30-01-

2017

Hakim PN Wates kelas I B alih

tugas menjadi Hakim PN


5. Marsini, S.H.,

S.AP.

19-06-

2017

Kasubag Umum dan Keuangan

PN Martapura alih tugas

menjadi Staf PN Temanggung

Kelas I B

6. Ikhwan Hendrato,

S.H., M.H.

04-08-

2017

Ketua PN Banjarnegara Kelas II

alih tugas menjadi Ketua PN


7. Nining Rochati,

S.H.

20-09-

2017

Panitera PN Purwodadi Kelas I

B alih tugas menjadi Panitera

PN Temanggung Kelas I B

8. Hery Sugiyanto 02-10-

2017

Panitera Pengganti PN

Wonosobo Kelas I B alih tugas

menjadi Panitera Pengganti PN


2. Promosi

Pada tahun 2017 tidak ada pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung yang dipromosikan untuk suatu jabatan baru.


3. Pensiun

Pada tahun 2017 tidak ada pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung yang memasuki usia Pensiun.

4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)

Pada tahun 2017 ada beberapa Hakim Pengadilan Negeri

Temanggung yang mengikuti Diklat. Berikut adalah data Hakim yang

mengikuti Diklat di tahun 2017.

No. Nama Jenis Diklat/

Penyelenggara

Tgl. Diklat/

Tempat Diklat

1.

Dian Yustisia

Anggraini,

S.H., M.Hum

Pelatihan Pemantapan

KEPPH Angkatan 11 oleh

Komisi Yudisial RI

16 s/d 21 April

2017 di Bogor

2.

Ikhwan

Hendrato,

S.H., M.H.

Pendidikan dan Pelatihan

Sertifikasi Hakim

Lingkungan Hidup

Seluruh Indonesia oleh

Badan Litbang Diklat

Kumdil Mahkamah Agung

RI

6 s/d 21 November

2017 di Pusdiklat

Mahkamah Agung

RI

3.

Kurnia

Fitrianingsih,

S.H.

Pendidikan dan Pelatihan

Terpadu Sertifikasi

Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) oleh Badan

Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung RI

6 s/d 22

November 2017 di

Pusdiklat

Mahkamah Agung

RI

B. PENYELESAIAN PERKARA

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2017

adalah sebagai berikut:

➢ Keadaan Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri


Jenis

Perkara

Tahun 2017 (per 29 Desember 2017)

Sisa

Perkara

Tahun

2016

Masuk Putus Sisa Perkara

Tahun 2017


PIDANA

Pidana

Biasa/

Pidana

Khusus

17 208 185 40

Pidana

Singkat 0 6 6 0

Pidana Anak 0 11 11 0

Tipiring 0 224 224 0

Lalu-Lintas 0 26130 26310 0

Pra

Peradilan 0 0 0 0

PERDATA

Gugatan 20 49 56 13

Gugatan

Sederhana 0 16 14 2

Permohonan 6 125 128 3

➢ Keadaan Perkara yang diajukan Upaya Hukum di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

Jenis

Upaya

Hukum

Tahun 2017 (per 29 Desember 2017)

Sisa

Perkara

Tahun

2016

Masuk Putus Sisa Perkara

Tahun 2017

PIDANA

Banding 0 6 6 0

Kasasi 2 10 10 2

Peninjauan

Kembali

(PK)

0 0 0 0

PERDATA

Banding 5 7 8 4

Kasasi 1 4 0 5

Peninjauan

Kembali

(PK)

0 1 0 1


1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Perkara Perdata yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus

diselesaikan pada tahun 2017.

Sisa perkara Perdata Gugatan Tahun 2016 sebanyak 20 perkara dan

pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 20.

Sisa perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2016 sebanyak 0

perkara dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 0.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2016 sebanyak 6 perkara

dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 6.

Perkara Pidana yang masuk tahun 2016 dan tidak dapat

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus

diselesaikan pada tahun 2017.

Sisa perkara Pidana Biasa/ Pidana Khusus Tahun 2016 sebanyak 17

perkara dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 17.

Sisa perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2016 sebanyak 0 perkara

dan pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 0.

Sisa perkara Pidana Singkat Tahun 2016 sebanyak 0 perkara dan

pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 0.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yaitu

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5

(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Perkara Perdata (Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan)

yang putus pada tahun 2017 sebanyak 172 perkara dan yang dapat

diselesaikan tepat waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebanyak 168

perkara.

Perkara Pidana (Biasa, Anak, dan Singkat) yang putus pada tahun

2017 sebanyak 185 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu

paling lambat 5 (lima) bulan sebanyak 185 perkara.


3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

➢ Banding

Perkara Perdata Gugatan yang diputus pada tahun 2017 sebanyak

36 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 4

perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding

sebanyak 32 perkara.

Perkara Pidana (Biasa, Anak, Singkat) yang diputus pada tahun

2017 sebanyak 168 perkara, yang mengajukan upaya hukum

banding sebanyak 5 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum banding sebanyak 163 perkara.

➢ Kasasi

Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan

kepada para pihak sebanyak 9 perkara, yang mengajukan upaya

hukum Kasasi sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 5 perkara.

Putusan Banding perkara Pidana yang telah diberitahukan kepada

para pihak sebanyak 6 perkara, yang mengajukan upaya hukum

Kasasi sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi sebanyak 5 perkara.

➢ Peninjauan Kembali (PK)

Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada


Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 3

perkara.

Putusan Kasasi perkara Pidana yang telah diberitahukan kepada


Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1

perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara Perdata

Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar

perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan di luar persidangan.

Pada tahun 2017 pengadilan Negeri Temanggung menerima

Perkara Perdata Gugatan sebanyak 49 perkara. Dari jumlah Perkara


Perdata Gugatan tersebut yang melalui proses mediasi sebanyak 49

perkara, dari seluruh proses mediasi yang ditempuh yang berhasil

dimediasi dan menjadi Akta Perdamaian sebanyak 2 perkara.

5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2017 pengadilan Negeri Temanggung menerima

Perkara Pidana Anak sebanyak 11 perkara. Dari jumlah Perkara Pidana

Anak tersebut yang melalui proses diversi sebanyak 0 perkara, dari

seluruh proses diversi yang ditempuh yang berhasil sebanyak 0 perkara.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. SARANA/PASARANA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

KELAS I B

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 1

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Kepaniteraan Hukum 1

7. Ruang Kepaniteraan Perdata 1

8. Ruang Kepaniteraan Pidana 1

9. Ruang Subbag Umum dan Keuangan 2

10. Ruang Subbag Organisasi dan

Tatalaksana 1

11. Ruang Subbag Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan 1

12. Ruang Posbakum 1

13. Ruang Laktasi 1

14. Ruang Perpustakaan 1

15. Ruang Arsip 1

16. Ruang Tahanan 2

17. Ruang Sidang 3

18. Ruang PH 1

19. Ruang Jaksa 1

20. Ruang Tunggu Anak 1

21. Ruang Kaukus 1

22. Ruang Mediasi / Ruang Rapat 1


23. Ruang Teleconference 1

24. Ruang Barang Bukti 1

25. Ruang Dapur 1

26. Gudang 1

Sarana dan Prasarana

1. Scanner (Universal Tester) 1

2 Pacul 1

3 Arit 1

4 Mesin Ketik Manual Portable (11-13

Inci) 1

5 Mesin Ketik Manual Langewagon

(18-27 Inci) 1

Rusak Berat

1

6 Mesin Hitung Manual 1 Rusak Berat

7 Mesin Hitung Listrik 1 Rusak Berat

8 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 1

9 Lemari Besi/Metal 1

10 Lemari Kayu 27

11 Rak Besi 1

12 Rak Kayu 30

13 Filing Cabinet Besi 9

14 Brandkas 2

15 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1

16 Buffet 1

17 Mobile File 2

18 Tempat Menyimpan Gambar 2

19 Tabung Pemadam Api 1

20 CCTV - Camera Control Television

System 4

21 Papan Visual/Papan Nama 13

22 White Board 17 Rusak Berat

1

23 Mesin Absensi 2

24 Hand Metal Detector 1

25 LCD Projector/Infocus 5

26 Alat Perekam Suara (Voice Pen) 2

27 Perkakas Kantor Lainnya 4 Rusak Berat


28 Meja Kerja Besi/Metal 1 Rusak Berat

29 Meja Kerja Kayu 79 Rusak Berat

1

30 Kursi Besi/Metal 132 Rusak Berat

8

31 Kursi Kayu 44 Rusak Berat

30

32 Sice 10

33 Bangku Panjang Besi/Metal 6

34 Bangku Panjang Kayu 23

35 Meja Rapat 17

36 Meja Resepsionis 1

37 Sketsel 4

38 Meubelair Lainnya 1

39 Jam Elektronik 13

40 Mesin Pemotong Rumput 1

41 Lemari Es 1

42 A.C. Sentral 4

43 A.C. Split 8

44 Kipas Angin 13

45 Kompor Gas (Alat Dapur) 1

46 Kompor Minyak 1

47 Tabung Gas 1

48 Televisi 10

Rusak Berat

3

Rusak

Ringan 1

49 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga

Lainnya ( Home Use )) 2

50 Amplifier 3

51 Equalizer 1

52 Loudspeaker 8

53 Sound System 1

54 Karaoke 1

55 Megaphone 2

56 Microphone 8

57 Microphone Table Stand 5


58 Alat Hiasan 21

59 Lambang Garuda Pancasila 7

60 Gambar Presiden/Wakil Presiden 4

61 Aquarium (Alat Rumah Tangga

Lainnya ( Home Use )) 1

62 Tiang Bendera 6

63 Kaca Hias 13

64 Palu Sidang 4

65 Lambang Instansi 4

66 Lonceng/Genta 2

67 Manequin (Boneka) 17

68 Karpet 3 Rusak Berat

3

69 Audio Amplifier 1

70 Intercom Unit 12

71 Uninterruptible Power Supply (UPS) 12

72 Microphone Cable 2

73 Camera Digital 1

74 Mesin Potong 1

75 Telephone (PABX) 1

76 Pesawat Telephone 5

77 Telephone Mobile 1

78 Facsimile 2

79 Mainframe (Komputer Jaringan) 1

80 Internet 1

81 P.C Unit 31

82 Lap Top 15

83 Personal Komputer Lainnya 3

84 Serial Printer 12

85 CPU (Peralatan Personal Komputer) 8

86 Monitor 4

87 Printer (Peralatan Personal

Komputer) 28

Rusak ringan

1

88 Scanner (Peralatan Personal

Komputer) 2

89 Server 1

90 Router 1


91 Modem 2

92 Head Copy Printer 1

93 Alat Tenis Meja 1

94 Monografi 4.767

95 Bahan Kartografi Lainnya 4

96 Alat Musik Tradisional/Daerah 6

97 Mesin Ketik Manual Standard (14-16

Inci) 8

Rusak Berat

5

98 Mesin Ketik Manual Langewagon

(18-27 Inci) 7

Rusak

Ringan 1

99 White Board 3 Rusak Berat

3

100 Perkakas Kantor Lainnya 10 Rusak Berat

10

101 Kursi Kayu 26 Rusak Berat

8

102 Bangku Panjang Kayu 12

103 Meja Resepsionis 1

2. BANGUNAN

Gedung Pengadilan Negeri Temanggung terletak di Jl Jenderal

Sudirman No. 180 Temanggung Berdiri diatas tanah seluas 4300 m2

dengan luas bangunan 650 m2. Gedung Pengadilan Negeri

Temanggung mengalami Rehab fisik pada tahun 2001 kemudian pada

tahun 2007 perluasan ruang Ketua, Wakil Ketua dan Panitera sekretaris.

dan yang terakhir tahun 2009 Rehab fisik Ruang Sidang Utama.

Di lingkungan gedung kantor Pengadilan Negeri Temanggung di

bangun 5 (Lima) rumah dinas untuk Hakim dan 1 (satu) rumah dinas

untuk Panitera serta 1 (satu) unit rumah dinas terletak di Jl. Pahlawan

No. 19 Temanggung untuk Ketua Pengadilan Negeri Temanggung:

DAFTAR GEDUNG PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

NO GEDUNG

KANTOR

STATUS

KEPEMILIKAN

LUAS

TANAH

LUAS

BANGUNAN

KET

1.

Gedung Kantor

Milik Sendiri

Luas Tanah

2 Lantai


2.

3.

4.

Jl.Jenderal

Sudirman

No.180

Temanggung

Gedung Arsip

Dan

Perpustakaan

Jl.Jenderal

Sudirman

No.180

Temanggung

Beziting Ruang

Sidang

Jl.Jenderal

Sudirman

No.180

Temanggung

Gedung

Peradilan Anak

Jl. Jenderal

Sudirman No.

180

Temanggung

Sertifikat

Milik Sendiri

Sertifikat

Milik Sendiri

Sertifikat

Milik Sendiri

Sertifikat

Seluruhnya:

4300 m2

Luas

Bangunan:

650 m2

Luas

Bangunan

: 160 m2

Luas

Bangunan

: 220 m2

Luas

Bangunan :

320 m2

2 Lantai

1 Lantai

2 Lantai

Hibah

Pemda

Kab.

Temanggu

ng

KONDISI RUMAH DINAS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

No

.

Uraian Jumla

h

Kondisi

Ket. Bai

k

Rusak

Ringa

n

Rusa

k

Berat

1. Rumah Dinas

Ketua

1 1 - -

2. Rumah Dinas

Wakil Ketua

1 1 - -


3. Rumah Dinas

Hakim

4 4 - -

4. Rumah Dinas

Panitera

1 1 - -

5. Rumah Dinas

Sekretaris

- - - -

DAFTAR RUMAH DINAS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

NO RUMAH DINAS STATUS

KEPEMILIKAN

LUAS TANAH

LUAS

BANGUNAN

KET

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

R. Dinas Ketua

Jl.Pahlawan No.19

Temanggung

R. Dinas Hakim

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

R. Dinas Pansek

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

R. Dinas Hakim

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

R. Dinas Hakim

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

Mahkamah

Agung RI

Mahkamah

Agung RI

Mahkamah

Agung RI

Mahkamah

Agung RI

Mahkamah

Agung RI

Mahkamah

Agung RI

Luas Tanah

: 500 m2

Luas Bangunan

: 280 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

.


7. R. Dinas Hakim

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

R. Dinas Hakim

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

Mahkamah

Agung RI

Luas Bangunan

: 70 m2

3. TANAH

a. Tanah untuk bangunan gedung Pengadilan Negeri Temanggung

seluas ± 4.300 m2;

b. Tanah untuk bangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri

Temanggung yang terletak di Jl. Pahlawan No. 19 Temanggung

seluas ± 500 m2

c. Tanah tegalan yang terletak di Jl.Suwardi Suwandi Madureso

Temanggungseluas ± 620 m2

4. KENDARAAN DINAS

KENDARAAN DINAS PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

No

.

Uraian Tahun

Peroleha

n

Kondisi

Ket. Bai

k

Rusak

Ringa

n

Rusak

Berat

I Kendaraan

Roda 4

1. Toyota Kijang

Innova E 2000,

No. Pol. AA 4 E;

2006 ˅ - -

2. Toyota Avanza G

1.300, No. Pol.

AA 9503 EN;

2014 ˅ - -

3. Nissan X-TRAIL

2.5 CVT

XTREMER, No.

Pol. AA 4 PN

2014 ˅ - - Pinjam

pakai

dari

Pemda

II Kendaraan


Roda 2

1. Suzuki GT 125

cc, No. Pol. AA

512 E

1975 ˅ DIK

2. Suzuki A- 100 cc,

No. Pol. AA 9657

ME

1993 ˅ DIK

3. Honda Mega Pro,

No.Pol AA 9670

KE

2005 ˅ DIPA

4. Honda Supra X

125 cc, No.Pol.

AA 9881 KE

2005 ˅ DIPA

5. Honda Supra X

125 cc, No.Pol.

AA 9882 KE

2005 ˅ DIPA

6. Honda Supra X

125 cc, No.Pol.

AA 9868 LE

2007 ˅ DIPA

7. Honda Supra X

125 cc, No.Pol.

AA 9797 NE

2008 ˅ DIPA

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN

NON TEKNIS)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

• Pagu : Rp. 5.783.288.000

• Realisasi : Rp. 4.394.800.822

• Sisa : Rp. 1.388.487.178

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

• Pagu : Rp. 394.500.000

• Realisasi : Rp. 387.955.050

• Sisa : Rp. 6.544.950

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

• Pagu : Rp. 79.920.000

• Realisasi : Rp. 78.141.200


• Sisa : Rp. 1.778.800

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

- Perangkat Keras :

• Laptop

• Komputer

• Server

• Scanner

• Printer

• Touchscreen Komputer

• LCD Jadwal Sidang

• CCTV

- Perangkat Lunak :

• SIPP

• Website

F. REGULASI TAHUN 2017

Kebijakan Tertulis Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:

NO NOMOR PERIHAL

1. W12.U27/01/KP/00.3/1/2017 SK Pramubakti An. Amin Sarjito, S.H.

2. W12.U27/02/KP/00.3/1/2017 SK Pramubakti An. Fajar Aji Widodo,

Amd.

3. W12.U27/03/KP/00.3/1/2017 SK Pramubakti An. Aditya Arif

Nugroho

4. W12.U27/04/KP/00.3/1/2017 SK Pramubakti An. Aditya Jalu

Nugroho

5. W12.U27/05/KP/00.3/1/2017 SK Pramubakti An. Ester Ema

Juwanita

6. W12.U27/06/KP/00.3/1/2017 SK Pramubakti An. Fony Kurniawan

7. W12.U27/07/KP/00.3/1/2017 SK Tim Penyusunan LKjIP tahun

2017

8. W12.U27/08/KP.07.01/1/2017 SK Pembentukan POSBAKUM

9. W12.U27/09/KP.07.01/1/2017 SK Penunjukan Petugas POSBAKUM

10. W12.U27/10/KP.07.01/1/2017 SK Pembentukan Panitia Seleksi

Lembaga Pemberi Layanan

POSBAKUM

11. W12.U27/11/KP.07.01/1/2017 SK PPK Tahun 2017

12. W12.U27/12/KP.07.01/1/2017 SK Bendahara Tahun 2017


13. W12.U27/13/KP.00.3/1/2017 SK Penempatan atau Penugasan

Pegawai An. Nanang Latif Adriyanto,

S.H.


Pegawai An. Nugroho Budhi

Heryanto, S.H.


Pegawai An. Prayoga, S.H.

16. W12.U27/16/KP.00.3/1/2017 SK Penunjukan Tim Baperjakat

17. W12.U27/17/KP.07.01/12017 SK Penanggung jawab dan Admin TI

18. W12.U27/18/KP.07.01/1/2017 SK Petugas Pengantar Berkas

Perkara Perdata dan Pidana

19. W12.U27/19/KP.07.01/1/2017 SK PLH Panitera PN Temanggung

20. W12.U27/20/KP.07.01/2/2017 SK Penunjukan Majelis Hakim PN

Temanggung

21. W12.U27/21/KP.07.01/2/2017 SK Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang

22. W12.U27/22/KP.07.01/2/2017 SK Penunjukan Hakim Mediator

23. W12.U27/23/KP.07.01/2/2017 SK Petugas Pengelola Administrasi

Mediasi

24. W12.U27/24/KP.07.01/2/2017 SK Penunjukan Tim Pengawas

Pelaksanaan Tugas Tenaga

Pramubakti PN Temanggung


26. W12.U27/26/KP.07.01/3/2017 SK PLH Seketaris PN Temanggung.

27. W12.U27/27/KP.07.01/2/2017 SK Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi PN Temanggung

28. W12.U27/28/KP.07.01/3/2017 SK PLH Ketua PN Temanggung

29. W12.U27/29/KP.07.01/3/2017 SK Penunjukan Pejabat Pengadaan

Barang Jasa PN Temanggung Tahun

Anggaran 2017 dari PTA

30. W12.U27/30/KP.07.01/3/2017 SK Penunjukan Pejabat Pengadaan


Anggaran 2017 dari PN Semarang

31. W12.U27/31/KP.07.01/3/2017 SK Penunjukan Pejabat Penerima


Anggaran 2017 a.n. ARIEF


HARTANTO, S.H.


33. W12.U27/33/KP.07.01/4/2017 SK PLH Sekretaris PN Temanggung

34. W12.U27/34/KP.07.01/2/2017 SK Penunjukan Tim Penilai Role

Model Tahun 2016

35. W12.U27/35/KP.07.01/2/2017 SK Penetapan Role Model



38. W12.U27/38/KP.07.01/5/2017 SK Penunjukan Tim Evaluasi SAKIP

(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah)

39. W12.U27/39/KP.07.01/5/2017 SK PLH Sekretaris

40. W12.U27/40/KP.07.01/5/2017 SK Pembentukan Petugas Upacara

Peringatan Hari Lahir Pancasila

Tahun 2017

41. W12.U27/41/KP.07.01/5/2017 SK Penunjukan Pengurus IKAHI

42. W12.U27/42/KP.07.01/5/2017 SK Penunjukan Pengurus IPASPI

43. W12.U27/43/KP.07.01/5/2017 SK Penunjukan Pengurus IPASPI


45. W12.U27/45/KP.07.01/5/2017 SK Penunjukan Pengurus Korpri PN

Temanggung






Pegawai An. Marsini, S.AP.

51. W12.U27/51/KP.07.01/7/2017 SK Penunjukan Operator SAIBA

52. W12.U27/52/KP.07.01/7/2017 SK Penunjukan Operator SIMAK-

BMN

53. W12.U27/53/KP.07.01/8/2017 SK Pembentukan Petugas Upacara

17 Agustus 2017

54. W12.U27/54/KP.07.01/8/2017 SK KPA Tentang Pejabat Penguji dan

Penandatanganan PPSPM TA. 2017

55. W12.U27/55/KP.07.01/8/2017 SK KPA Tentang Pejabat Penguji dan

Penandatanganan SPM TA. 2017






60. W12.U27/60/KP.07.01/8/2017 Revisi SK Penunjukan Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu PN Temanggung

Kelas IB






66. W12.U27/66/KP.07.01/8/2017 SK Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi PN Temanngung Kelas I B

67. W12.U27/67/KP.07.01/9/2017 SK Susunan Majelis Hakim

68. W12.U27/68/KP.07.01/9/2017 SK Penyelenggaraan Pelayanan

Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP)







75. W12.U27/75/KP.07.01/9/2017 SK Petugas Upacara Hari Kesaktian

Pancasila Tahun 2017

76. W12.U27/76/KP.07.01/9/2017 SK Tim Akreditasi (Revisi)


Pegawai An. Hery Sugianto





82. W12.U27/82/KP.07.01/10/2017 SK Pembentukan Tim Efektif

Peningkatan Pelayanan Publik

Berbasis Teknologi PN Temanggung

Kelas I B

83. W12.U27/83KP.07.01/10/2017 SK Layanan Prioritas PN



84. W12.U27/84/KP.07.01/10/2017 SK Pembentukan Unit Pengendali

Gratifikasi di Lingkungan PN


85. W12.U27/85/KP.07.01/10/2017 SK Pembentukan Satuan Tugas

Sistem Informasi Penelusuran

Perkara pada PN Temanggung Kelas

I B

86. W12.U27/86/KP.07.01/11/2017 SK PLH Kasubag Kepegawaian

Ortala

87. W12.U27/87/KP.07.01/11/2017 SK Tim Baperjakat





BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam kegiatan pengawasan internal Pengadilan Negeri

Temanggung, Ketua Pengadilan Negeri mendelegasikan kepada Wakil

Ketua dan menunjuk hakim-hakim pegawas bidang untuk melakukan

pengawasan internal secara melekat dibawah koordinasi Wakil Ketua

Pengadilan Negeri dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada

Ketua Pengadilan Negeri.

Kegiatan pengawasan internal ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan:

1. Persiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksana

tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung.

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di

lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung sesuai dengan ketentuan-

ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan pengawasan administrasi umum maupun teknis, dan

selanjutnya hasil dari pengawasan dibuat berita acara pengawasan.

Selanjutnya berita acara tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri Temanggung untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan pengawasan.

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi terhadap hasil pengawasan internal yang

dilakukan oleh hakim pengawas bidang maupun Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Temanggung dilakukan baik dalam bentuk kegiatan dalam upaya

perbaikan. Evaluasi penting untuk dilakukan guna kepentingan pengawasan

program kegiatan berikutnya.


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa untuk pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Temanggung

pada pokoknya sudah berjalan dengan baik namun demikian masih banyak

hal-hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan untuk dapat mewujudkan visi

dan misi Pengadilan Negeri Temanggung terutama dalam hal pemberian

standar pelayanan pada pencari keadilan. Hal-hal yang sekiranya perlu

segera dibenahi antara lain: Penambahan pegawai, pemenuhan sarana dan

prasarana yang memadai, serta meningkatkan keahlian teknis pada

masing-masing bidang di Pengadilan Negeri Temanggung.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya perangkat IT yang dapat mensuport kebutuhan beban data

yang termasuk besar sehingga dapat memperlancara tugas-tugas baik

dibidang teknis maupun administrasi.

2. Perlunya gedung yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan

tugas-tugas pada masing-masing bidang mengingat Pengadilan Negeri

Temanggung masih sangat kekurangan ruang kerja maupun ruang

sidang dan gedung Pengadilan Negeri Temanggung masih belum

prototype.

3. Jumlah pegawai di bidang administrasi Pengadilan Negeri Temanggung

sangat kurang dengan jumlah tenaga administrasi hanya berjumlah 6

orang pegawai sehingga kinerja kurang maksimal.

Temanggung, 8 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS I B

IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.

NIP. 19690418 199403 1 002

pengadilan negeri temanggung kelas i b | 2017 ipn-temanggung.go.id/tmg/images/dok_laptah/laporan...

Documents