daftar isi hal. bab i. pendahulua n bab ii. struktur...

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 i

DAFTAR ISI

Pengantar ………………………………………………………………………………………

Daftar Isi………………………………………………………………………………………...

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………….

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …………………………………………...

A. Struktur organisasi ( Tupoksi ) ………………………………………………

1. Standar Operasional Prosedur ……………………………………………

2. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) ………………………………………..

B. Pelayanan publik yang prima ………………………………………………..

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) …………….

2. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu …………………………………….

4. Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara) …………………………

BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……………………………………………..

A. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………..

1. Mutasi ………………………………………………………………………..

2. Promosi ……………………………………………………………………...

3. Pensiun ………………………………………………………………………

4. Diklat (SDMTeknis / NonTeknis yang Telah Mengikuti Diklat ) ……….

B. Penyelesaian Perkara …………………………………………………………

1. Jumlah sisa perkara yang diputus………………………………………..

2. Jumlah perkara tang diputus tepat waktu ………………………………..

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding,

Kasasi dan PK ………………………………………………………………

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi ………………………

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui deversi ……………………

C. Pengelolaan Sarana dan prasarana ……………………………………….. .

D. Pengelolaan Keuanangan ( Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis )

E. Dukungan Teknis Informasi terkait SIPP ……………………………………

1. Publikasi perkara ( one day one publish ) ………………………………..

F. Regulasi Tahun 2018 ………………………………………………………….

BAB IV. PENGAWASAN ……………………………………………………………………..

A. Internal …………………………………………………………………………..

B. Evaluasi ………………………………………………………………………….

BAB V. PENUTUP …………………………………………………………………………….

A. Kesimpulan ……………………………………………………………………..

B. Saran …………………………………………………………………………….

Hal.

ii

iii

1

9

9

12

17

19

19

20

20

20

21

21

23

23

24

24

24

24

25

26

27

27

27

34

36

36

37

42

42

42

43

43

43

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 ii

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI sebagaimana

termuat dalam cetak biru tahun 2010 – 2035, Pengadilan Negeri Temanggung

mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan

umum. Pengadilan Negeri Temanggung mempunyai tugas pokok yaitu

menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, sesuai

dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan

Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi

Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor: MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005

tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/ 018/ SK/ III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dengan semangat

pembaharuan, Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan langkah-

langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area Pengadilan unggul, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan

2. Kebijakan peradilan

3. Sumber daya manusia ( SDM ), sarana prasarana dan keuangan

4. Penyelenggaraan persidangan

5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan

6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau

7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakan pada pengadilan

Guna mewujudakan langkah – langkah pembaharuan tersebut, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi telah ditentukan dan diatur secara lengkap

seluruh komponen teknis yudisial dan non teknis yudisial yang ada di


Pengadilan Negeri Temanggung, dalam pencapaian visi Mahkamah Agung

yaitu “Mewujudakan Badan Peradilan Umum Yang Agung”.

Keterkaitan dengan itu Pengadilan Negeri Temanggung

mengembangkan 5 (lima) sektor unggulan yaitu :

1. Manajemen peradilan dan pelayanan publik

2. Adminsitrasi perkara

3. Administrasi persidangan

4. Administrasi umum

5. Kinerja dan Barang Milik Negara

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam kebijakan pimpinan Mahkamah Agung

mengenai peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam penataan

administrai perkara berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi serta Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan

jangka pendek dan menengah.

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

1. Visi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Negeri Temanggung.

Visi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B mengacu pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni “TERWUJUDNYA

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG“.

2. Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Temanggung


4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Temanggung

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Negeri Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan.

Pengadilan Negeri Temanggung merupakan lingkungan Peradilan Umum

dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan, dengan core bussiness menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala pada lingkungan Pengadilan negeri Temanggung. Rencana

Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalan

rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang

memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri Temanggung baik lingkungan internal maupun eksternal

sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Temanggung dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam

pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

1. Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Temanggung mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1) Pengadilan Negeri Temanggung telah memiliki sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan kualitikasi A

“Excellent” dan sudah menjadi bagian dari International Consorsium

for Court Excellent ( ICCE ) menerapkan kerangka peradilan unggul

(International Framework for Court Excellent).


2) Pengadilan Negeri Temanggung telah memiliki Sertifikat ISO 9001 :

2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO bertaraf Internasional yaitu ICSM.

3) Pengadilan Negeri Temanggung merupakan pengambil keputusan

dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan

Negeri Temanggung.

4) Keberadaan Pengadilan Negeri Temanggung dijamin oleh Konstitusi

dan Perundang – Undangan.

5) Pengadilan Negeri Temanggung telah menerapkan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis telekomunikasi atau aplikasi

online.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Temanggung

dirinci dalam beberapa aspek:

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Negeri Temanggung belum mempunyai kewenangan

untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

Keterbatasan jumlah personil (pegawai) baik Aparatur Sipil

Negera (ASN) maupun tenaga pramubhakti.

Kurangnya tenaga Pranata Komputer.

Tidak adanya Tenaga Pustakawan dan Penelaah / analis.

2) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Kurang memaksimalkan upaya evaluasi penilaian kinerja.

Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan system

pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

3) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Belum diterapkannya pengelolaan proses surat menyurat, audio

text recording, elektornik penghitung biaya perkara berbasis

teknologi/ aplikasi secara maksimal.

4) Aspek Sarana dan Prasarana (Anggaran)

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Temanggung dari

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang

diajukan

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri

Temanggung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:


1) Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Negeri Temanggug yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses

berperkara


Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggug, Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala

oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Temanggung,

dan pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antara Sub Bagian dan antar

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Temanggung

Sudah menerapkan beberapa pelaksanaan tugas sebagamaina

dalam SOP dan yang berbasis teknologi/ aplikasi.

5) Aspek Sarana dan Prasaranan

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan

Negeri Temanggung berupa internet, website Pengadilan Negeri

Temanggung dan aplikasi-aplikasi penunjang kelancaran dalam

menjalankan tugas dan fusngsi Pengadilan Negeri Temanggung

sebagai lembaga peradilan di tingkat Pertama.

6) Aspek Antar Lembaga

Terjadinya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah.

d. Tantangan yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Temanggung

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) Aspek Proses Peradilan

Kurangnya peran aktif masyarakat pencari keadilan untuk

memberikan saran dan kritiknya mengenai kepuasan pelayanan

di Pengadilan Ngeri Temanggung



Personil di Pengadilan Negeri Temanggung belum seluruhnya

dapat menguasai teknologi yang berbasis aplikasi


Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol

kinerja aparat peradilan

4) Aspek Sarana dan Prasaranan

Kurangnya sarana transportasi sehingga mobilitas kinerja

Pengadilan Negeri Temanggung menjadi terlambat.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran setrategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,

sasaran dan indijkator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatkan

penyelesaian perkara

a. Presentasi mediasi yang diselesaian

b. Presentasi mediasi yang menjadi akta

perdamaian

- Presentasi sisa perkara yang diselesaian:

- Perdata

- Pidana

c. Presentasi perkara yang diselesaian :

- Perdata

- Pidana

d. Presentasi perkara yang diselesaian dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan

e. Presentasi perkara yang diselesaian dalam

jangka waktu lebih 5 bulan

2. Peningkatan aksesbilitas

putusan Hakim

Presentasi perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efetifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Presentase berkas perkara yang diajukan

Kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap

b. Presentase berkas yang diregester dan

siap didistribusikan ke Majelis

c. Presentase penyampaian pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan


para pihak

d. Prosentasi penyitaan tepat waktu dan

tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesbilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Presentase perkara prodeo yang

diselesaikan

b. Presentase perkara prodeo

c. Presentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara on line dalam waktu

maksimal 1 hari kerja seka diputus.

d. Presentasi pengguna layanan Pos Bantuan

Hukum

5. Meningkatkan kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap ditindaklanjuti

6. Meningkatan kualitas

pengawasan

a. Presentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

b. Presentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

3. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategi tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Negeri Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Menejemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian

perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Temanggung dalam pelaksaannya Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara pidana, Perdata.

2. Penyelesaian sisa Perkara pidana, Perdata.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan

tepat waktu.


4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu.

5. Publikasi dan tranparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Program dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Teknis lainnya

dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

4. Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

b. Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan

sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan

sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat banding dan

tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Temanggung dalam melaksanakan kegiatan ini

mengacu kepada anggaran, yang telah diketahui dalam DIPA berjalan.

Meskipun terdapat beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan tidak

ditampung dalam DIPA, Pengadilan Negeri Temanggung selalu

melakukan permintaan dan revisi dalam pengadaan sarana prasarana

yang ada.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

1. Ketua Pengadilan

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan.

Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para

Hakim maupun seluruh karyawan.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan

pengawasan atas : Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas,

para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di

daerah hukumnya. Masalah-masalah yang timbul. Masalah tingkah laku/

perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di

daerah hukumnya. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya

untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita

acara serta berkas perkara.

Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat

tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo

atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua Pengadilan :

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

Mewakili ketua bila berhalangan

Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua


Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

3. Hakim :

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan

Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan

dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan

rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan

4. Panitera :

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan

administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan

pidana maupun situasi keuangan

Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat

bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

Membuat salinan putusan

Menerima dan mengirimkan berkas perkara

Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan

oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

5. Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum:

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-

masing

6. Panitera Pengganti:

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang

bersangkutan

7. Jurusita/ Jurusita Pengganti:

Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua

perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.


Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas menyampaikan pengumuman-

pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan

putusan pengadilan

Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan penyitaan atas perintah Ketua

Pengadilan Negeri

Jurusita/ Jurusita Pengganti membuat berita acara penyitaan, yang

salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

8. Sekretaris:

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum

Pengadilan

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur

tugas para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas

keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

9. Kasubag Umum dan Keuangan :

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan

Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara

bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut

pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:

Menangani keluar masuk pegawai

Menangani pensiun pegawai

Menangani kenaikan pangkat pegawai

Menangani mutasi pegawai

Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

11. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi,

analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan

bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan

teknologi informasi.


1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Bidang Teknis :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Panitera Muda Pidana 16

1. S.O.P Proses

Penyelesaian Perkara

Pidana Biasa (Dewasa)

2. S.O.P Proses


Pidana Anak

3. S.O.P Proses


Pidana Singkat

4. S.O.P Proses


Pidana Cepat Tipiring

5. S.O.P Proses


Pidana Cepat Lalu

Lintas

6. S.O.P Proses

Penyelesaian Upaya

Hukum Banding

7. S.O.P Proses

Penyelesaian Upaya

Hukum Kasasi

8. S.O.P Proses

Penyelesaian

Praperadilan Pidana

9. S.O.P Proses

Penyelesaian

Peninjauan Kembali

10. S.O.P Proses

Penyelesaian Grasi

11. S.O.P Proses

Penyelesaian

Permohonan Ijin

Persetujuan Penyitaan

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


12. S.O.P Proses

Penyelesaian Ijin

Geledah

13. S.O.P Proses

Penyelesaian

Permohonan Diversi

14. S.O.P Pidana Barang

Bukti

15. S.O.P Pidana

Penerimaan

Permohonan

Perpanjangan

Penahanan Psl 25 Ayat

(2)

16. S.O.P Pidana

Penerimaan

Permohonan

Perpanjangan

Penahanan Psl 29

6. Panitera Muda

Perdata 12

1. S.O.P Permohonan

Eksekusi Riil

2. S.O.P Panggilan

Delegasi

3. S.O.P Peninjauan

Kembali

4. S.O.P Perkara Gugatan/

Perlawanan Apabila

Mediasi Tidak Berhasil

5. S.O.P Perkara Banding

6. S.O.P Proses


Kasasi

7. S.O.P Perkara

Permohonan

8. S.O.P Pelayanan

Penerimaan Perkara

Prodeo

9. S.O.P Permohonan Sita

Eksekusi

10. S.O.P Gugatan

Sederhana

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


11. S.O.P Pengembalian

Panjar Biaya Perkara

12. S.O.P Konsinyasi

7. Panitera Muda Hukum 16

1. S.O.P Laporan Perkara

2. S.O.P Pendaftaran

Badan Hukum

3. S.O.P Pendaftaran Surat

Kuasa

4. S.O.P Pendaftaran Surat

Kuasa Insidentil

5. S.O.P Kerjasama

Posbakum

6. S.O.P Layanan Hukum

7. S.O.P Pengaduan

8. S.O.P Pembuatan Surat

Keterangan Penelitian

9. S.O.P Pengarsipan

Berkas Perkara

10. S.O.P Pelayanan

Informasi

11. S.O.P Pengelolaan

Surat Keluar

12. S.O.P Pengelolaan

Surat Masuk

13. Alur Sampling

14. Alur Analisis

Persyaratan Pengguna

Layanan Pengadilan

15. Alur Profil Pengguna

Layanan Pengadilan

16. Alur Survey Harian

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017

8. Panitera Pengganti 4

1. S.O.P Perkara

Gugatan

2. S.O.P Perkara

Permohonan

3. S.O.P Perkara Pidana

Anak

4. S.O.P Perkara Pidana

Biasa

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017

9. Juru Sita / JSP 6 1. S.O.P Panggilan Sidang

2. S.O.P Relas

Sudah di

evaluasi dan


Pemberitahuan Isi

Penetapan / Putusan

3. S.O.P Pemberitahuan

Pernyataan

Banding/Kasasi/PK

4. S.O.P Penyerahan

Memori

Banding/Kasasi/PK

5. S.O.P Relas

Pemberitahuan

Penyerahan Kontra

Memori

Banding/Kasasi/PK

6. S.O.P Relas

Pemberitahuan

Memeriks Berkas/Inzage

Memori

Banding/Kasasi/PK

direvisi

Tanggal 28

September

2017

Bidang Non Teknis :

1. Sekretaris

2. Kasubag Umum dan

Keuangan 10

1. SOP. Pengalolaan

Perpustalkaan

2. SOP. Pengalolaan

Aplikasi Persediaan

3. SOP. Pengelolaan

Barang Milik Negara

4. SOP. Pengelolaan

dan Pengiriman Surat

Keluar

5. SOP. Pengeloaan

Surat Masuk

6. SOP. Pengajuan

Uang Persediaan

7. SOP. Penerbitan

SPP-LS Untuk

Belanja Pegawai

(Pembayaran Gaji

Induk)

8. SOP. Penerbitan

SPP-LS Belanja

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


Modal

9. SOP.

Pertanggungjawaban

Dimuka Tunjangan

Khusus Kinerja

(REMUNERASI)

10. SOP. Pengelolaan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

3.

Kasubag

Kepegawaian ,

Organisasi dan

Tatalaksana

8

1. S.O.P Kenaikan Gaji

Berkala (Kgb)

2. S.O.P Pengusulan

Kenaikan Pangkat

3. S.O.P Usulan

Promosi Jabatan

4. S.O.P Usulan

Pensiun Hakim Dan

Pegawai Negeri Sipil

5. S.O.P Penyelesaian

Permohonan Surat

Cuti Hakim Dan

Pegawai Negeri Sipil

6. S.O.P Pembuatan

Penilaian Sasaran

Kerja Pegawai (Skp)

7. S.O.P Bezetting

Tenaga Teknis Dan

Non Teknis

8. S.O.P Daftar Urut

Kepangkatan (Duk)

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017

4.

Kasubag

Perencanaan,

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

1. S.O.P Perencanaan

Anggaran

2. S.O.P Pengajuan

Revisi (DIPA)

3. S.O.P Tata

Pengelolaan Website

4. S.O.P Unduh Surat

Elektronik ( Email)

5. S.O.P Pembuatan

LKJiP dan Laptah

Sudah di

evaluasi dan

direvisi

Tanggal 28

September

2017


2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tahun 2018

Keterangan

Bidang Teknis :

1. Ketua

( Ikhwan Hendrato, SH.MH ) 10

2. Wakil Ketua

-

3. Hakim

( Rahmawati Wahyu S, SH ) 5

4. Hakim

( Stephanus Yunanto A, SH ) 5

5. Hakim

( Kurnia Fitrianingsih, SH ) 5

6. Hakim

( Dian Yustisia A, SH.MHum ) 5

7. Panitera

( Nining Rochati, SH ) 10

8. Panitera Muda Pidana

( Agus Dwi Wirawan, SH ) 16

9. Panitera Muda Perdata

( Yulia Endang M, SH ) 22

10. Panitera Muda Hukum

( Madhika Siddhimantra, SH ) 22

11. Panitera Pengganti

( Prayogo, SH ) 14 Diperbantukan di PTIP


( Sri Lestari ) 17

Diperbantukan di Kepaniteraan

Pidana


( Rohmat Untung ) 13


Perdata


( Sumardi ) 14


Perdata


( Suandana, SmHk ) 15


Hukum


( Ida Kuntari, SH ) 17


Hukum


( Sumaryono, SH ) 13


Pidana


( Eko Darmadi, SH ) 15


Perdata



( Nasyiatun Fadlillah, SH ) 15

Diperbantukan di

Kepaniteraan Hukum


( Nanang Latif A, SH ) 16


Perdata


( Nugroho Budhy H, SH ) 23


Pidana

22. Juru Sita

( Harijanto Djoko W ) 9 Diperbantukan di PTIP

23. Juru Sita

( Ari Mulyati ) 9


Perdata

24. Juru Sita Pengganti

( Sudarti Wahyuningsih ) 9


Pidana


( Widya Budi T, Amd ) 9

Diperbantukan di Umum dan

Keuangan


( Agoeng Tavip S ) 9


Pidana

Bidang Non Teknis :

1. Sekretaris

( Sri Wahyu Wardani, SH) 19

2. Kasubag Umum dan Keuangan

( Slamet Mahmud, SH ) 12

3.

Kasubag Kepegawaian ,

Organisasi dan Tatalaksana

( Nuning Furiastuti )

14

4.

Kasubag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

( Arief Hartanto, SH )

11

5. Staf

( Marsini, S.AP ) 6

6. Staf

( Iriantiningsih ) 5

7. Staf

( Dyah Restu Nurulita D, SH ) 10

8. Staf

( Hermawan Prasetya A ) 3

9. Staf

( Heri Darsono ) 9

10. Staf

( Purwoko Edy Widodo ) 8


11. Staf

( Much Nur Asrofi ) 6

12. Staf

( Supriyanto ) 6

B. Pelayanan Publik Yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Bahwa sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

No: W12-U/216/KP.07.01/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang

Akreditasi dilingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Temanggung

ditunjuk sebagai Pilot Project Akreditasi Penjaminan Mutu untuk Pengadilan

Negeri di Jawa Tengah.

Pada tanggal 31 Maret 2016 Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum

Mahkamah Agung RI yang pada saat itu diketuai oleh Ibu PARTINI, S.H.

telah melakukan Pendampingan/ Asistensi di Pengadilan Negeri

Temanggung. Dalam Pendampingan tersebut terdapat beberapa temuan

dan segera setelah acara pendampingan tersebut ditindaklanjuti dengan

melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan arahan yang telah

disampaikan oleh Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum Mahkamah

Agung RI.

Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI melakukan Audit di

Pengadilan Negeri Temanggung dengan diketuai oleh Ibu HERTI

SETIAWATI, SH.,MH. Dalam Audit tersebut terdapat beberapa temuan.

Terhadap temuan-temuan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah

menjawabnya dalam Laporan Audit Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen

Badilum Mahkamah Agung RI dengan menyertakan dokumen pendukung

sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan

perbaikan atas temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor: 1007/DJU/SK OT 01.3/6/2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang

Penetapan Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016

Memutuskan bahwa Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri

Temanggung Di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang Dengan Nilai 765

Dengan Kategori A (EXCELLENT).


2. Posbakum

Sehubungan dengan layanan POSBAKUM yang ada di Pengadilan Negeri

Temanggung, pada tanggal 13 Februari 2018 telah dilakukan

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara

Pengadilan Negeri Temanggung dengan TOTOK CAHYO NUGROHO, SH

Selaku Ketua Pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Memorandum of

Understanding (MoU) tersebut merupakan kerjasama pembentukan

POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Temanggung untuk melaksanakan

amanat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang anggaran pelaksanaan

kegiatan Posbakum tersebut bersumber dari DIPA 03 tahun 2018 sebesar

Rp. 24.000.000. Bentuk pelayanan yang diberikan di POSBAKUM antara

lain:

1. Memberikan pelayanan tentang Informasi Hukum

2. Memberikan pelayanan konsultasi Hukum

3. Memberikan Advis Hukum

4. Bantuan pembuatan dokumen Hukum

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2018 tidak ada program

atau tidak dilakukan Sidang Keliling.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2018 tidak ada menangani

perkara Prodeo di mana pihak yang berperkara dibebaskan dari biaya

perkara. Hal ini berkaitan dengan tidak tersedianya anggaran dari DIPA

untuk menangani perkara Prodeo.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Profil Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun

2018 adalah sebagai berikut:

No Nama Jabatan Keterangan

1. Ikhwan Hendrato, SH.MH Ketua / Hakim

Madya Utama

TMT Jabatan

04 Ags 2017

2 Rahmawati Wahyu S, SH.M.H.Li Hakim Pratama

Utama

TMT Jabatan

28 Jun 2006

3. Stephanus Yunanto A, SH Hakim Pratama

Utama

TMT Jabatan

27 Jan 2007

4. Kurnia Fitrianingsih, SH Hakim Pratama

Utama

TMT Jabatan

01 Apr 2008

5. Dian Yustisia A, SH.M.Hum Hakim Pratama

Madya

TMT Jabatan

29 Sep 2010

6. Nining Rochati, SH Panitera TMT Jabatan

20 Sep 2017

7. Sri Wahyu Wardani, SH Sekretaris TMT Jabatan

28 Jun 2018

8. Agus Dwi Wirawan, SH Panitera Muda

Pidana

TMT Jabatan

01 Des 2015

9. Yulia Endang Murtiwidati, SH Panitera Muda

Perdata

TMT Jabatan

01 Des 2015

10. Madhika Siddhimantra, SH Panitera Muda

Hukum

TMT Jabatan

31 Ags 2018

11. Arief Hartanto, SH Kasubag PTIP TMT Jabatan

16 Okt 2017

12. Slamet Mahmud, SH Kasubag Umum dan

Keuangan

TMT Jabatan

16 Okt 2017

13. Nuning Furiastuti Kasubag Kepeg

Ortala

TMT Jabatan

16 Okt 2017

14. Sri Lestari Panitera Pengganti TMT Jabatan

17 Jan 1995

15. Rohmat Untung Panitera Pengganti TMT Jabatan

17 Jan 1995

16. Prayogo, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan

01 Apr 1995


17. Sumardi Panitera Pengganti TMT Jabatan

30 Jul 1998

18. Suandana, SmHk Panitera Pengganti TMT Jabatan

30 Jul 1998

19. Ida Kuntari, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan

30 Nov 1999

20. Sumaryono, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan

29 Jan 2014

21. Eko Darmadi, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan

29 Jan 2014

22. Nasyiatun Fadlilah, SH. MBA Panitera Pengganti TMT Jabatan

20 Jun 2016

23. Nanang Latif A, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan

03 Jan 2017

24. Nugroho Budhy Heryanto, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan

03 Jan 2017

25. Harijanto Djoko Waloejo Jurusita TMT Jabatan

18 Mar 2000

26. Ari Mulyati Jurusita TMT Jabatan

27 Mei 2013

27. Sudarti Wahyuningsih Jurusita Pengganti TMT Jabatan

08 Des 1999

28. Widya Budi T, A.Md Jurusita Pengganti TMT Jabatan

28 Sep 2015

29. Agoeng Tavip Soesanto Jurusita Pengganti TMT Jabatan

28 Sep 2015

30. Marsini, S.Ap Staf TMT

19 Jun 2017

31. Dyah Restu Nurulita D, SH Staf TMT

20 Okt 2015

32. Iriantiningsih Staf TMT

1 Maret 1983

33. Hermawan Prasetya A Staf TMT

1 Maret 1993

34. Heri Darsono Staf TMT

1 April 2006

35. Purwoko Edy Widodo Staf TMT

1 Ags 2014

36. Much Nur Asrofi Staf TMT

1 Ags 2014


37. Supriyanto Staf TMT

1 Ags 2014

Dari Profil Sumber Daya Manusia di atas, Pengadilan Negeri Temanggung

masih kekurangan 10 orang Staf termasuk staf yang memiliki Sertifikasi

Pengadaan Barang dan Jasa, Pranata Komputer, Pustakawan, Analisa

Hukum dan Arsiparis.

1. Mutasi

Pada tahun 2018 ada beberapa Pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung yang mutasi keluar atau alih tugas ke Pengadilan Negeri

lain, adapun datanya adalah sebagai berikut:

No. Nama Tgl.Mutasi Keterangan

1. Didit Pambudi W, SH.MH 29 Ags 2018

Mutasi sebagai

Ketua di PN.

Tenggarong

2. Sri Susilowati, SH 30 Ags 2018

Mutasi sebagai

Panitera di PN.

Rembang

3. Hery Sugianto 31 Ags 2018

Mutasi Sebagai

Panitera Pengganti

di PN.Wonosobo

Pada tahun 2018 ada beberapa Pegawai yang mutasi masuk menjadi

Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung, adapun datanya adalah

sebagai berikut:

No. Nama Tgl.Mutasi Keterangan

1. Sri Wahyu Wardani, SH 28 Jun 2018 Dari PN.Ungaran

2. Promosi

Pada tahun 2018 ada 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung yang dipromosikan untuk suatu jabatan baru, adapun

datanya adalah sebagai berikut


No. Nama Tgl

Pelantikan Keterangan

1. Didit Pambudi W, SH.MH 29 Ags 2018 Ketua PN.

Tenggarong

2. Sri Susilowati, SH 30 Ags 2018 Panitera PN.

Rembang

3. Madhika Siddhimantra, SH 31 Ags 2018 Panitera Muda

Hukum PN.Tmg

3. Pensiun

Pada tahun 2018 ada 1 (satu) orang pegawai Pengadilan Negeri

Temanggung yang memasuki usia Pensiun adapun datanya adalah

sebagai berikut

No. Nama Tgl Pensiun Keterangan

1. Dra. Trianna Wahyurini 01 April 2018 Mencapai Batas

Usia Pensiun

4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)

Pada tahun 2018 ada beberapa Hakim Pengadilan Negeri Temanggung

yang mengikuti Diklat. Berikut adalah data Hakim yang mengikuti Diklat

di tahun 2018

No. Nama Jenis Diklat/

Penyelenggara

Tgl. Diklat/ Tempat

Diklat

1. Rahmawati W S,

SH.M.H.Li

Sertifikasi Hakim

Perikanan

16 April s/d 1 Mei

2018 / Pusdiklat

Balitbang Diklat

Kumdil MARI

B. Penyelesaian Perkara

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Perkara Perdata yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan

pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan

pada tahun 2018.


No Jenis Perkara Sisa Tahun 2017 Selesai Tahun 2018

1 2 3 4

1 Gugatan 13 13


1 2 3 4

2 Gugatan Sederhana 2 2

3 Permohonan 3 3

Perkara Pidana yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan

pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan

pada tahun 2018.


1 2 3 4

1 Pidana Biasa / Khusus 40 40

2 Pidana Khusus Anak 0 0

3 Pidana Singkat 0 0

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yaitu

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5

(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

a) Perkara Perdata (Gugatan, Gugatan Sederhana, dan

Permohonan) yang putus pada tahun 2018 sebanyak 203 (dua

ratus tiga ) perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu paling

lama 5 (lima) bulan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh

delapan) perkara.

b) Perkara Pidana (Biasa, Anak, dan Singkat) yang putus pada tahun

2018 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) perkara dan

yang dapat diselesaikan tepat waktu paling lama 5 (lima) bulan

sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) perkara.


3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum,

Banding, Kasasi dan PK

a) Banding

Perkara Perdata Gugatan yang diputus pada tahun 2018

sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, yang mengajukan

upaya hukum banding sebanyak 9 (sembilan) perkara dan

yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak

44 (empat puluh empat) perkara.

Perkara Pidana (Biasa, Anak, Singkat) yang diputus pada

tahun 2018 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima)

perkara, yang mengajukan upaya hukum banding

sebanyak 9 (sembilan) perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 186 (seratus

delapan puluh enam) perkara.

b) Kasasi

Putusan Banding perkara Perdata yang telah

diberitahukan kepada para pihak sebanyak 10 (sepuluh)

perkara, yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak

6 (enam) perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi sebanyak 4 (empat) perkara.

Putusan Banding perkara Pidana yang telah diberitahukan

kepada para pihak sebanyak 6 (enam) perkara, yang

mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 5 (lima)

perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

sebanyak 1 (satu) perkara.

c) Peninjauan Kembali (PK)

Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan

kepada para pihak sebanyak 6 (enam) perkara, yang

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

sebanyak 1 (satu) perkara dari Putusan Pengadilan

Tingkat Pertama dan yang tidak mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 6 (enam) perkara.

Putusan Kasasi perkara Pidana yang telah diberitahukan

kepada para pihak sebanyak 0 perkara, yang mengajukan

upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0

perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara.


4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara Perdata Gugatan

yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar

perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan di luar persidangan.

Pada tahun 2018 pengadilan Negeri Temanggung menerima

Perkara Perdata Gugatan sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara.

Dari jumlah Perkara Perdata Gugatan tersebut yang melalui proses

mediasi sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara, dari seluruh proses

mediasi yang ditempuh yang berhasil dimediasi dan menjadi Akta

Perdamaian sebanyak 4 (empat) perkara.

5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2018 pengadilan Negeri Temanggung menerima

Perkara Pidana Anak sebanyak 11 (sebelas) perkara. Dari jumlah

Perkara Pidana Anak tersebut yang melalui proses diversi sebanyak

0 perkara, dari seluruh proses diversi yang ditempuh yang berhasil

sebanyak 0 perkara, dikarenakan tidak memiliki persyaratan

.sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang RI Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo, Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Sarana / Pasarana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 1

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Kepaniteraan Hukum 1

7. Ruang Kepaniteraan Perdata 1

8. Ruang Kepaniteraan Pidana 1

9. Ruang Subbag Umum dan Keuangan 2

10. Ruang Subbag Organisasi dan Tatalaksana 1


11. Ruang Subbag Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan 1

12. Ruang Posbakum 1

13. Ruang Laktasi 1

14. Ruang Perpustakaan 1

15. Ruang Arsip 1

16. Ruang Tahanan 2

17. Ruang Sidang 3

18. Ruang PH 1

19. Ruang Jaksa 1

20. Ruang Tunggu Anak 1

21. Ruang Kaukus 1

22. Ruang Mediasi / Ruang Rapat 1

23. Ruang Teleconference 1

24. Ruang Barang Bukti 1

25. Ruang Dapur 1

26. Gudang 1

Sarana dan Prasarana

1. Scanner (Universal Tester) 1

2 Pacul 1

3 Arit 1

4 Mesin Ketik Manual Portable (11-13

Inci) 1

5 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-

27 Inci) 1 Rusak Berat 1

6 Mesin Hitung Manual 1 Rusak Berat

7 Mesin Hitung Listrik 1 Rusak Berat

8 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 1

9 Lemari Besi/Metal 1

10 Lemari Kayu 27

11 Rak Besi 1

12 Rak Kayu 30

13 Filing Cabinet Besi 9

14 Brandkas 2

15 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1

16 Buffet 1

17 Mobile File 2

18 Tempat Menyimpan Gambar 2

19 Tabung Pemadam Api 1

20 CCTV - Camera Control Television 4


System

21 Papan Visual/Papan Nama 13

22 White Board 17 Rusak Berat 1

23 Mesin Absensi 2

24 Hand Metal Detector 1

25 LCD Projector/Infocus 5

26 Alat Perekam Suara (Voice Pen) 2

27 Perkakas Kantor Lainnya 4 Rusak Berat

28 Meja Kerja Besi/Metal 1 Rusak Berat

29 Meja Kerja Kayu 79 Rusak Berat 1

30 Kursi Besi/Metal 132 Rusak Berat 8

31 Kursi Kayu 44 Rusak Berat

30

32 Sice 10

33 Bangku Panjang Besi/Metal 6

34 Bangku Panjang Kayu 23

35 Meja Rapat 17

36 Meja Resepsionis 1

37 Sketsel 4

38 Meubelair Lainnya 1

39 Jam Elektronik 13

40 Mesin Pemotong Rumput 1

41 Lemari Es 1

42 A.C. Sentral 4

43 A.C. Split 8

44 Kipas Angin 13

45 Kompor Gas (Alat Dapur) 1

46 Kompor Minyak 1

47 Tabung Gas 1

48 Televisi 10

Rusak Berat 3

Rusak Ringan

1

49 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga

Lainnya ( Home Use ) 2

50 Amplifier 3

51 Equalizer 1

52 Loudspeaker 8

53 Sound System 1

54 Karaoke 1

55 Megaphone 2


56 Microphone 8

57 Microphone Table Stand 5

58 Alat Hiasan 21

59 Lambang Garuda Pancasila 7

60 Gambar Presiden/Wakil Presiden 4

61 Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya

( Home Use ) 1

62 Tiang Bendera 6

63 Kaca Hias 13

64 Palu Sidang 4

65 Lambang Instansi 4

66 Lonceng/Genta 2

67 Manequin (Boneka) 17

68 Karpet 3 Rusak Berat

3

69 Audio Amplifier 1

70 Intercom Unit 12

71 Uninterruptible Power Supply (UPS) 12

72 Microphone Cable 2

73 Camera Digital 1

74 Mesin Potong 1

75 Telephone (PABX) 1

76 Pesawat Telephone 5

77 Telephone Mobile 1

78 Facsimile 2

79 Mainframe (Komputer Jaringan) 1

80 Internet 1

81 P.C Unit 31

82 Lap Top 15

83 Personal Komputer Lainnya 3

84 Serial Printer 12

85 CPU (Peralatan Personal Komputer) 8

86 Monitor 4

87 Printer (Peralatan Personal Komputer) 28 Rusak ringan 1

88 Scanner (Peralatan Personal

Komputer) 2

89 Server 1

90 Router 1

91 Modem 2

92 Head Copy Printer 1


93 Alat Tenis Meja 1

94 Monografi 4.767

95 Bahan Kartografi Lainnya 4

96 Alat Musik Tradisional/Daerah 6

97 Mesin Ketik Manual Standard (14-16

Inci) 8 Rusak Berat 5

98 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-

27 Inci) 7

Rusak Ringan

1

99 White Board 3 Rusak Berat 3

100 Perkakas Kantor Lainnya 10 Rusak Berat

10

101 Kursi Kayu 26 Rusak Berat 8

102 Bangku Panjang Kayu 12

103 Meja Resepsionis 1

2. Bangunan

Gedung Pengadilan Negeri Temanggung terletak di Jl Jenderal

Sudirman No. 180 Temanggung Berdiri diatas tanah seluas 4300 m2

(empat ribu tiga ratus meter persegi) dengan luas bangunan 1.487 m2

(seribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) Gedung

Pengadilan Negeri Temanggung mengalami Rehab fisik pada tahun

2001. Kemudian pada tahun 2007 perluasan ruang Ketua, Wakil Ketua,

Panitera dan Sekretaris. dan yang terakhir tahun 2009 rehab fisik

Ruang Sidang Utama.

Di lingkungan gedung kantor Pengadilan Negeri Temanggung di bangun

4 (empat) rumah dinas untuk Hakim, 1 (satu) rumah dinas untuk Wakil

Ketua, 1 (satu) rumah dinas untuk Panitera dan 1 (satu) unit rumah

dinas terletak di Jl. Pahlawan No. 19 Temanggung untuk Ketua

Pengadilan Negeri Temanggung:

Daftar Gedung Pengadilan Negeri Temanggung

NO GEDUNG KANTOR

STATUS KEPEMILIKAN

LUAS TANAH LUAS

BANGUNAN KET

1.

Gedung Kantor

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

Milik Sendiri

Sertifikat

Luas Tanah

Seluruhnya: 4300

m2

Luas Bangunan:

1.487 m2

2 Lantai


2.

3.

4.

Gedung Arsip

Dan

Perpustakaan

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

Beziting Ruang

Sidang

Jl.Jenderal

Sudirman No.180

Temanggung

Gedung Peradilan

Anak

Jl. Jenderal

Sudirman No. 180

Temanggung

Milik Sendiri

Sertifikat

Milik Sendiri

Sertifikat

Milik Sendiri

Sertifikat

Luas Bangunan

: 160 m2

Luas Bangunan

: 220 m2

Luas Bangunan :

268.8 m2

2 Lantai

1 Lantai

2 Lantai

Hibah Pemda

Kab.

Temanggung

Kondisi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Temanggung

No. Uraian Jumlah

Kondisi

Ket. Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

1. Rumah Dinas Ketua 1 1 - -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 - -

3. Rumah Dinas Hakim 4 4 - -

4. Rumah Dinas Panitera 1 1 - -

5. Rumah Dinas Sekretaris - - - -

Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Temanggung

NO RUMAH DINAS STATUS

KEPEMILIKAN LUAS TANAH

LUAS BANGUNAN KET

1 2 3 4 5

1.

2.

R. Dinas Ketua

Jl.Pahlawan No.19

Temanggung

R. Dinas Wakil Ketua

Jl.Jenderal Sudirman

Mahkamah Agung

RI

Mahkamah Agung

RI

Luas Tanah

: 500 m2

Luas Bangunan

: 280 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

.


3.

4.

5.

6.

7.

No.180 Temanggung

R. Dinas Panitera


No.180 Temanggung

R. Dinas Hakim


No.180 Temanggung

R. Dinas Hakim


No.180 Temanggung

R. Dinas Hakim


No.180 Temanggung

R. Dinas Hakim


No.180 Temanggung

Mahkamah Agung

RI

Mahkamah Agung

RI

Mahkamah Agung

RI

Mahkamah Agung

RI

Mahkamah Agung

RI

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

Luas Bangunan

: 70 m2

3. Tanah

a. Tanah untuk bangunan gedung Pengadilan Negeri Temanggung

seluas ± 4.300 m2;

b. Tanah untuk bangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri

Temanggung yang terletak di Jl. Pahlawan No. 19 Temanggung

seluas ± 500 m2

c. Tanah tegalan yang terletak di Jl.Suwardi Suwandi Madureso

Temanggung seluas ± 620 m2

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Temanggung

No. Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket. Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Kendaraan Roda 4

1. Toyota Kijang Innova

E 2000, No. Pol. AA

4 E;

2006 ˅ - -

2. Toyota Avanza G

1.300, No. Pol. AA

2014 ˅ - -


9503 EN;

3. Nissan X-TRAIL 2.5

CVT XTREMER, No.

Pol. AA 4 PN

2014 ˅ - - Pinjam

pakai

dari

Pemda

II Kendaraan Roda 2

1. Suzuki GT 125 cc,

No. Pol. AA 512 E

1975 ˅ DIK

2. Suzuki A- 100 cc,

No. Pol. AA 9657 ME

1993 ˅ DIK

3. Honda Mega Pro,

No.Pol AA 9670 KE

2005 ˅ DIPA

4. Honda Supra X 125

cc, No.Pol. AA 9881

KE

2005 ˅ DIPA


cc, No.Pol. AA 9882

KE

2005 ˅ DIPA


cc, No.Pol. AA 9868

LE

2007 ˅ DIPA


cc, No.Pol. AA 9797

NE

2008 ˅ DIPA

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis Dan Non Teknis)

1. Belanja Pegawai

Pagu

.Pengadilan Negeri Temanggung untuk Belanja Pegawai dikerjakan

sesuai program dan jadwal yang sudah ditentukan dan untuk gaji dikirim

setiap tanggal 5 sampai 7 bulan berjalan termasuk didalamnya yaitu Gaji

Pegawai, Tunjanga Keluarga, Tunjangan Jabatan, Potongan Pajak

Penghasilan (PPH) dan lain-lain sejak bulan Januari sampai dengan

Desember 2018 Pagu Anggaran Rp. 4.082.115.000 (empat milyar

delapan puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah).

Realisasi


Pelaksanaan Realisasi Angaran untuk belanja Pegawai terhitung sejak

Bulan Januari sampai dengan, adalah sebesar Rp. 4.002.322.324

(empat milyar dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh

empat rupiah) telah terealisasi 98.05%

Sisa

Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja Pegawai terhitung dari bulan

Januari sampai dengan Desember 2018, adalah sebesar Rp.79.792.676

(tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam

ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 1.95%

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Temanggung O

NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1.

097912

4.082.115.000

4.002.322.324

98.05 %

79.792.676

1.95 %

-

2. Belanja Barang

Pagu

Pengadilan Negeri Temanggung untuk belanja barang seperti ATK dan

Kebutuhan sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan

program perencanaan setiap bulannya yang dikelola oleh bagian Umum

dan Keuangan termasuk juga belanja pemeliharaan Gedung yang untuk

tahun ini difungsikan untuk Pembuatan backdrop ruang sidang,

perbaikan-perbaikan lainnya begitu juga pengelolaan belanja barang

untuk pembayaran listrik, telepon dan air disesuaikan kebutuhan dan

efisiensi dalam penggunaa Anggaran sehingga tidak melebihi

perencanaan Anggaran yang telah ditentukan. Sejak Bulan Januari

sampai dengan Desember 2018 dengan Pagu Anggaran (01) sebesar

Rp.623.821.000 ( enam ratus juta dua puluh tiga juta delapan ratus dua

puluh satu ribu rupiah) dan Pagu Anggaran (03) sebesar Rp.129.700.000

(seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Realisasi

Pelaksanaan Realisasi Anggaran untuk belanja barang terhitung dari

bulan Januari sampai dengan Desember dengan Pagu DIPA (01)


terealisasi sebesar Rp. 621.207.844 (enam ratus dua puluh satu juta dua

ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) (99,58%), dan

Pagu DIPA (03) terealisasi sebesar Rp 124.827.678 (seratus dua puluh

empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh

delapan rupiah) (96,24%)

Sisa

Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja barang terhitung dari bulan

Januari sampai dengan bulan Desember adalah :

DIPA (01) = Rp.2.613.156 sisa (0,42 %)

DIPA (03) = Rp.4.872.322 sisa (3.76 %)

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Temanggung

NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6

1. 097912 623.821.000 621.207.844

99,58 %

2.613.756

0.42% DIPA (01)

1 2 3 4 5 6

2. 097912 129.700.000 124.827.678

96,24 %

4.872.322

3,76 % DIPA (03)

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait Sipp

1. Publikasi Perkara ( One Day Publish )

a. Perangkat Keras :

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Laptop 3 Baik

2 Computer 14 Baik

3 Server 1 Baik

4 Scanner 2 Baik

5 Printer 15 Baik

6 LCD Jadwal Sidang 1 Baik

7 Perangkat ATR 1 Baik

8 Anjungan E Skum 1 Baik

b. Perangkat Lunak :

SIPP


SIPP merupakan aplikasi untuk meregister serta penelusuran

perkara di Pengadilan Negeri Temanggung.

Website

Website menampilkan berita-berita terbaru di Pengadilan Negeri

Temanggung yang dapat diakses melalui http:// pn-

temanggung.go.id

MIS

MIS adalah sebuah aplikasi untuk mengkontrol data perkara

pada SIPP.

Aplikasi PTSP

Aplikasi PTSP adalah aplikasi guna mendukung kegiatan di meja

PTSP antara lain untuk izin sita, buku tamu, register surat

masuk, surat keterangan dari kepaniteraan hukum.

Aplikasi Antrian

Aplikasi antrian adalah aplikasi yang digunakan untuk mengambil

dan memanggil nomor antrian dari petugas PTSP kepada

pengunjung Pengadilan.

E-Skum

E-Skum atau Elektronik Skum adalah sebuah aplikasi untuk

simulasi panjar biaya perkara perdata.

ATR

ATR atau Audio to Text Recorder merupakan aplikasi yang dapat

merekan segala percakapan yang terjadi di ruang sidang baik

dari majelis hakim, jaksa, penasehat hukum, terdakwa dan saksi.

F. Regulasi Tahun 2018

Kebijakan Tertulis Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:

NO NOMOR PERIHAL

1 W12-U27/01/KP.00.3/I/2018 Pengangkatan tenaga

pramubhakti dilingkungan kantor

Pengadilan Negeri Temanggung

Kelas IB Sebanyak 6 orang

2 W12-U27/07/KP.00.3/I/2018 Penunjukan dan pengangkatan

pejabatan pembuat komitmen (

PPK), pejabat penguji dan

penandatanganan surat

permintaan pembayaran


(PPSPM), staf pengelola

keuangan tahun anggaran 2018

3 W12-U27/08/KP.00.3/1/2018

Penunjukan dan pengankatan

bendahara pengeluaran, tahun

anggara 2018

4 W12-U27/09/KP.07.01./1/2018

Pembentukan panitia seleksi

lembaga pemberi layanan pos

bantuan hukum (POSBAKUM)

5 W12-U27/10/KP.07.01./1/2018

Penunjukan tim penyusun

laporan kinerja instansi

pemerintah (LKjlP)

6 W12-U27/11/KP.00.2/1/2018 02 Surat perjanjian kerja 6 (enam)

orang Tenaga Pramubhakti

7 W12U27/17/KP.07.01/1/1/2018 Tim penilaian role model

8 W12.U27/18/KP.07.01/8/2017 Penetapan standar biaya

penilaian informasi/foto copy

9 W12.U27/18/HK.08/1/HK.08/1/2018 Biaya proses penyelesaian

perkara perdata

10 W12-U27/19/KP.07.01/2/2018

Role model pembangunan

perilaku dan budaya kerja

Periode bulan januari s/d

desember 2018

11 W12.U27/20/KPN.SK/1/2018 Sasaran kerja program kerja

12 W12-U27/21/KP.07.01/1/2018 Review indikator kinerja utama

(IKU)

13 W12-U27/22/KP.07.01/2/2018 Tim pelaksana penanganan

pengaduan sistem informasi

pengawasan (siwas)

14 W12-U27/23/KP.07.01/2/2018

Penunjukan pejabat dan petugas

pelaksana pelayanan informasi

dan dokumentasi (PPID)

15 W12-U27/24/KP.07.01/2/2018

Penunjukan tim pengawas hasil

kinerja sekretaris, kuasa

pengguna anggaran dan jabatan

pembuat komitmen

16 W12-U27/25/HK.009.01/2/2018

Penunjukan kelompok kerja

penyelesaian lampiran


penyelenggaraan internasional

court excellence (framework)

17 W12-U27/26/KP.07.01/2/2018

Upaya meningkatkan performa

pelayanan publik menuju wilayah

bersih korupsi (WBK) dan

wilayah birokrasi bersih melayani

(WBBM)

18 W12-U27/27/SK/HK/00.8/3/2018

Penerimaan berkas perkara

pidana dan perdata harus

dilengkapi dokumen elektronik

19 W12-U27/28/HK.01/2018 Penunjukan pejabat pengadaan

jasa konsultasi posbakum

20 W12-U27/29/PL.04/1//2018

Penunjukan pejabat pengadaan

barang/jasa

21 W12.U27/30/PL.05/2/2018 Penunjukan pejabat pengadaan

anggaran 2018

22 W12.U27/31/PL.05/01/2018 Penunjukan pejabat penerima

barang/jasa/penerima hasil

pekerjaan

23 W12.U27/32/KP.07.01/3/2018 Tertib pemakaian seragam kerja

24 W12-U27/34/HK.08./4/2018 Struktur pelayanan terpadu satu

pintu (PTSP)

25 W12.U27/35/KP.07.01/4/2018 Revisi penunjukan tim akreditasi

penjaminan mutu

26 W12.U27/36/KP.07.01/4/2018 Tata kelola perpustakaan

27 W12.U27/37/HK.03/4/2018

Penyerahan berkas perkara dari

kepaniteraan perdata dan

kepaniteraan pidana ke

kepaniteraan hukum

28 W12.U27/38/PL.9/4/2018 Penunjukan pengelola warung

kejujuran

29 W12.U27/39/KP.00.3/4/2018 Keputusan kuasa pengguna

anggaran/ pengguna barang

30 W12.U27/40/KP.00.3/4/2018 Penunjukan dan pengangkatan

bendahara pengeluaran

31 W12.U27/41/KP.07.01/4/2018 TIM redaktor


32 W12.U27/43/KP.07.01/4/2018

Penunjukan pengganti anggota

tim badan pertimbangan jabatan

dan kepangkatan

(BAPERJAKAT)

33 W12.U27/44/PL.09/5/2018 Perbaikan Dan Evaluasi Data

SIPP

34 W12.U27/45/KP.00.2/6/2018 SuratPerjanjian Kerja penjaga

malam

35 W12.U27/992/KP.00.3/7/2018

Penunjukan Dan Pengangkatan

Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) Pejabat Penguji Dan

Penandatanganan Surat

Permintaan Pembayaran

(PPSPM),Sraff Pengelola

Keuangan

36 W12.U27/993/KP.00.3/7/2018 Penunjukan Dan Pengangkatan

Bendahara Pengeluaran

37 W12.U27/53/KP.00.3/8/2018

Keputusan tentang

penempatan/penugasan pegawai

Pengadilan Negeri Temanggung

38 W12-U27/59/HK.04.01/9/2018 Keputusan tentang penunjukan

manajer supervisi PTSP

39 W12-U27/60/HK.04.01/9/2018 Keputusan tentang struktur

pelayanan PTSP

40 W12-U27/61/HK.04.01/9/2018 Keputusan tentang penunjukan

pejabat dan petugas PPID

41 W12.U27/62/KP.07.01/9/2018 Keputusan tentang pembentukan

tim kerja pembangunan zona

integritas

42 W12.U27/69/ KP.07.01/9/2018 Keputusan tentang revisi

penunjukan tim akreditasi

penjaminan mutu

43 W12.U27/70/ KP.07.01/9/2018 Keputusan tentang revisi

pembentukan tim reformasi

birokrasi

44 W12.U27/72/ KP.07.01/9/2018

Surat perjanjian kerja 6 (enam)

orang Tenaga Pramubhakti


45 W12.U27/78/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Operator Simak

BMN

46 W12.U27/79/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Operator Aplikasi

Kesekretariatan

47 W12.U27/80/ KP.07.01/10/2018 Pembentukan Penanggungjawab

PELAKSANA 5 R

48 W12.U27/81/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Tim Verivikasi Fisik

Pelamar CPNS Disabilitas

49 W12.U27/85/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Hakim Pengawas

Bidang

50 W12.U27/86/ KP.07.01/10/2018

TIM pemilihan Agen sebagai

Role Model

51 W12.U27/92/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Pengurus IKAHI

52 W12.U27/93/KP.07.01/10/2018 Pembentukan Panitya

Pembangunan Mushola AT-

TAQWA

53 W12.U27/93/KP.07.01/11/2018 Pembentukan Tim Seleksi

Komitmen Tenaga Pramubhakti

54 W12.U27/97/KP.07.01/11/2018 SK. Pembentukan Panitia

Seleksi Posbakum

55 W12.U27/99/KP.07.01/11/2018 SK. Pembentukan Tim Seleksi

Komitmen Tenaga Pramubhakti

56 W12.U27/104/KP.07.01/12/2018 Tim Seleksi Penerimaan Tenaga

Pramubhakti

57 W12.U27/105/KP.07.01/12/2018 SK. Penunjukan Petugas Absen

58 W12.U27/106/KP.07.01/12/2018 SK. Penunjukan Tim LKJIP


BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam kegiatan pengawasan internal Pengadilan Negeri

Temanggung, Ketua Pengadilan Negeri mendelegasikan kepada Wakil

Ketua dan menunjuk hakim-hakim pegawas bidang untuk melakukan

pengawasan internal secara melekat dibawah koordinasi Wakil Ketua

Pengadilan Negeri dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada

Ketua Pengadilan Negeri.

Menindaklanjuti peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, secara rutin

Panitera dan Sekretaris melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan.

Guna memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan maklumat

layanana dapat terjalin secara efektif. Kegiatan pengawasan internal ini

dimulai dengan kegiatan-kegiatan:

1. Persiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksana

tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung.

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di

lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung sesuai dengan ketentuan-

ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan pengawasan administrasi umum maupun teknis, dan

selanjutnya hasil dari pengawasan dibuat berita acara pengawasan.

Selanjutnya berita acara tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri Temanggung untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan pengawasan.

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi terhadap hasil pengawasan internal yang

dilakukan oleh hakim pengawas bidang maupun Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Temanggung dilakukan baik dalam bentuk kegiatan dalam upaya

perbaikan. Hasil pengawasan internal tersebut disajikan dalam rapat

terbatas pimpinan dan pejabat struktural serta dalam rapat bulanan.

Evaluasi penting untuk dilakukan guna kepentingan pengawasan program

kegiatan berikutnya.

daftar isi hal. bab i. pendahulua n bab ii. struktur...

Documents