PENDAPAT J U M AT, 3 D E S E M B E R 2 0 1 0 A10

Dalam proses amendemen Undang-Un-dang No. 38/1999 tentang PengelolaanZakat, yang kini draf rancangannya

sedang dalam pembahasan akhir di DPRdan ditargetkan selesai pada 2010, salah sa-tu isu krusial yang mengemuka adalah wa-cana zakat sebagai pengurang pajak (taxcredit).Wacana ini mengundang perdebatanhangat, manfaat dan biaya dari wacana inibanyak diulas, namun belum terlihat pilih-an kebijakan yang dapat mengakomodasiberbagai kepentingan yang ada.

Relasi zakat dan pajak pertama kali di-perkenalkan dalam UU No. 38/1999 seba-gai insentif fiskal bagi pembayar zakat de-ngan menjadikan zakat sebagai pengurangpendapatan kena pajak (tax deduction). Se-mangat ketentuan ini adalah agar wajib pa-jak tidak terkena beban ganda, yaitu kewa-jiban membayar zakat dan pajak. Kesadar-an membayar zakat diharapkan juga dapatmemacu kesadaran membayar pajak.

Namun terlihat jelas bahwa masuknyainsentif pajak dalam UU Zakat ini tidakmelibatkan otoritas pajak. Ketika Departe-men Keuangan setahun kemudian meng-ajukan draf revisi RUU PPh, sama sekali ti-dak ada ketentuan yang mendukung zakatsebagai tax deduction. Ketentuan zakat se-bagai tax deduction baru diakomodasi da-lam RUU PPh setelah pembahasan di DPR.

Undang-Undang No. 17/2000 mengu-kuhkan UU No. 38/1999, yaitu zakat yangditerima Badan Amil Zakat (BAZ)/Lemba-ga Amil Zakat (LAZ) dan mustahik tidaktermasuk sebagai obyek pajak, serta zakatpenghasilan yang dibayarkan wajib pajak(WP) orang pribadi pemeluk agama Islamdan atau WP badan dalam negeri yang di-miliki pemeluk agama Islam ke BAZ/LAZmenjadi faktor pengurang dalam menentu-kan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Namun zakat sebagai tax deduction ini ba-ru dapat diimplementasikan tiga tahun ke-mudian setelah keluarnya Keputusan DirjenPajak No. KEP-163/PJ/2003. Dalam prak-teknya,meminta zakat sebagai tax deductionini juga tidak mudah jika muzakki gagalmendapatkan Bukti Setor Zakat dari BAZ-NAS sebagaimana diminta aparat pajak.

Eksperimen menarik terjadi di Aceh. Me-lalui UU No. 11/2006 tentang PemerintahanAceh, zakat menjadi salah satu sumber pen-dapatan asli daerah (PAD) pemerintah pro-vinsi dan pemerintah kabupaten/kota dandikelola secara terpisah oleh Baitul MalAceh dan baitul mal kabupaten/kota, sertazakat yang dibayar menjadi faktor pengu-rang terhadap jumlah pajak penghasilan ter-

utang dari wajib pajak. Dengankata lain, zakat telah menjadi taxcredit di Aceh. Namun hingga kiniketentuan ini tampak belum dia-komodasi Dirjen Pajak sehingga ti-dak dapat diimplementasikan.

Pengalaman termutakhirLemahnya koordinasi antara oto-

ritas zakat dan otoritas pajak kem-bali terulang ketika Departemen Ke-uangan dan DPR mengukuhkan ke-tentuan lama perihal zakat sebagai taxdeduction pada UU No. 17/2000 kedalam UU No. 36/2008 tentang PPh.Departemen Agama, yang sejak2008 telah memiliki wacana za-kat sebagai tax credit dalam drafamendemen UU No. 38/1999, terli-hat sama sekali tidak dilibatkan.Yang terjadi adalah, DepartemenAgama kembali “potong jalur”denganmemasukkan ketentuan zakat sebagai taxcredit dalam RUU Zakat yang menjadiRUU Prioritas 2009, namun gagal diselesa-ikan oleh DPR periode 2004-2009 dan kinikembali dibahas DPR periode 2009-2014.

Seolah menafikan wacana zakat sebagaitax credit yang kini sedang menghangat per-debatannya dalam pembahasan RUU Zakatdi DPR, pemerintah mengeluarkan PP No.60/2010 sebagai amanat UU No. 36/2008,yang menegaskan bahwa zakat hanya seba-gai tax deduction,dan fasilitas ini hanya ber-laku bagi zakat yang disalurkan melaluiBAZ/LAZ resmi yang disahkan pemerintah.

Semua pengalaman ini secara jelas mem-perlihatkan lemahnya koordinasi antaraotoritas pajak dan otoritas zakat, dari ting-kat tertinggi hingga tingkat terendah. Har-monisasi regulasi zakat dan pajak juga tidakberjalan dengan baik.Relasi pajak-zakat di-bangun di rezim undang-undang nonperpa-jakan dan tanpa melibatkan otoritas pajak.Hal ini diganjar dengan lemahnya penega-kan relasi zakat dan pajak di lapangan. Ke-gagalan eksperimen zakat sebagai tax creditdi Aceh dan keluarnya PP No.60 Tahun 2010di tengah proses pembahasan RUU Zakatsecara jelas memperlihatkan resistensi oto-ritas pajak terhadap wacana zakat sebagaitax credit. Untuk mencegah terulangnyaupaya “fait accompli”, pemerintah juga kinimenyertakan otoritas pajak sebagai mitraDPR dalam pembahasan RUU Zakat.

Kelemahan kerangka regulasi dan insti-tusional zakat nasional semakin memper-buruk relasi zakat-pajak ini. Hingga kiniterdapat ketidakjelasan otoritas zakat. Du-

nia zakat nasional juga tidak memiliki tatakelola yang baik. Posisi tawar dunia zakatpun menjadi lemah di depan otoritas pajak.Dari pengamatan cepat, pelaksanaan zakatsebagai tax deduction sendiri terlihat ba-nyak kelemahan, seperti zakat sebagai taxdeduction hanya berlaku pada zakat ataspenghasilan, BAZ/LAZ yang diakui olehaparat pajak di tingkat teknis-operasionalumumnya hanya BAZNAS, serta dugaanbahwa WP cenderung tidak meng-exercisefasilitas ini karena tidak seimbang antarabenefit dan cost.

Arah ke depanZakat sebagai tax credit diperkirakan

akan menjadi insentif yang memadai bagimuzakki untuk menunaikan kewajibannya.Fasilitas ini juga dianggap akan memberidampak positif terhadap kepatuhan mem-bayar pajak. Namun proposal ini tidak di-persiapkan dengan baik. Dalam semua drafRUU Zakat yang ada, tidak ada satu punpasal yang berbicara tentang otoritas pajakdalam kaitan zakat sebagai pengurang pa-jak. Padahal wacana zakat sebagai tax cre-dit mensyaratkan adanya koordinasi yangkuat antara otoritas pajak dan otoritas za-kat, dari tingkat tertinggi hingga terbawah.

Zakat sebagai tax credit juga diperkira-kan akan berdampak signifikan pada pene-rimaan perpajakan. Diterimanya wacanazakat sebagai tax credit, dan di saat yangsama juga dilakukan equal treatment terha-

dap sumbangan keagamaan wajib lainnya,akan menurunkan penerimaan perpajakandalam negeri, yaitu penerimaan PPh non-migas, sebesar penerimaan zakat nasionaldan penerimaan sumbangan keagamaanwajib nasional lainnya.

Selain itu, implementasi zakat sebagaitax credit akan menimbulkan restitusi pa-jak yang proses administrasinya rumit danpotensial untuk disalahgunakan. Dengankelemahan tata kelola dunia zakat nasionalsaat ini, zakat sebagai tax credit akan men-jadi eksperimen yang terlalu berisiko bagidunia zakat nasional yang kini sedang ber-kembang pesat.

Ke depan, wacana yang harus lebih dike-depankan adalah menata ulang hubungankoordinasi otoritas pajak-zakat nasionaldengan tujuan jangka pendek untuk mem-perbaiki secara mendasar pelaksanaan za-kat sebagai tax deduction. Di saat yang sa-ma, dunia zakat nasional sebaiknya ber-konsentrasi pada perbaikan tata kelolayang baik (good governance) di internal du-nia zakat nasional dengan membentuk oto-ritas zakat yang kuat dan kredibel. Upayapenting lain di sini adalah konsolidasiBAZ/LAZ yang saat ini jumlahnya terlalubanyak, dalam rangka mendorong transpa-ransi dan kredibilitas dunia zakat nasional.

Wacana yang juga perlu dikedepankanadalah bahwa insentif untuk meningkatkankinerja zakat nasional tidak harus selaluberupa insentif kepada muzakki, terlebihketika insentif berupa zakat sebagai taxcredit memiliki potensi negatif terhadapstabilitas keuangan negara dan distribusipendapatan.

Wacana alternatif yang lebih menarikdan progresif untuk meningkatkan kinerjadunia zakat nasional adalah integrasi zakatdalam pembangunan dengan mendorongkemitraan strategis pemerintah danBAZ/LAZ untuk akselerasi pengentasanmasyarakat miskin. UU Zakat harus meng-amanatkan bahwa pemerintah akan secaraaktif mengikutsertakan BAZ/LAZ dalamprogram penanggulangan kemiskinan.

Kemitraan pemerintah-BAZ/LAZ dalamprogram penanggulangan kemiskinan da-pat berupa pemberian hibah (block-grant)ataupun kontrak penyediaan jasa sosial(specific-grant), dengan pemerintah mene-rapkan kriteria dan persyaratan (eligibilitycriteria) bagi BAZ/LAZ penerima danaprogram penanggulangan kemiskinan, se-perti transparansi finansial, efektivitas pen-dayagunaan dana, dan kesesuaian denganprioritas nasional/daerah. ●

Yusuf WibisonoWAKIL KEPALA PEBS (PUSAT EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH) FEUI

Menimbang Relasi Zakat dan Pajak

PENERBIT: PT Tempo Inti Media Harian. PEMIMPIN REDAKSI: Gendur Sudarsono. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Daru Priyambodo. PJ. REDAKTUR EKSEKUTIF: M. Taufiqurohman. REDAKTUR SENIOR: Bambang Harymurti, Diah Purnomowati,Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, S. Malela Mahargasarie, Toriq Hadad. REDAKTUR UTAMA: Metta Dharmasaputra, Seno Joko Suyono, Yos Rizal Suriaji, Yosep Suprayogi. SEKRETARIAT REDAKSI: Dyah IrawatiHapsari. REDAKTUR: Andree Priyanto, Dody Hidayat, Dwi Arjanto, Dwi Wiyana, Firman Atmakusumah, Hari Prasetyo, Jajang Jamaludin, Mustafa Ismail, Nurdin Saleh, Nurdin Kalim, Sapto Yunus, Widiarsi Agustina, Y. Tomi Aryanto,Yudono Yanuar, Yuyun Nurrachman. SIDANG REDAKSI: Abdul Manan, Ali Nur Yasin, Dimas Adityo, Dedy Sinaga, Efri Ritonga, Endri Kurniawati, Faisal Assegaf, Hadriani Pudjiarti, Kelik M. Nugroho, Maria Hasugian, Meiriyon M.,

Martha Warta Silaban, Raju Febrian, Sita Planasari Aquadini, Sunariyah, Tjandra Dewi Harjanti, Untung Widyanto, Utami Widowati, Zacharias Wuragil B. K. FOTOGRAFI: Rully Kesuma (Redaktur), Amston Probel, Arie Basuki, Ayu Ambong, Budi Yanto, Gunawan Wicaksono, Mahanizar Djohan, Yunizar Karim, Zulkarnaen.DESAIN: Eko Punto Pambudi, Ehwan Kurniawan, Gatot Pandego. TATA LETAK: Achmad Budy, Ahmad Fatoni, Arief Mudi Handoko, Agung Nugraha, Agus Kurnianto, Djunaedi, Erwin Santoso, Fuad Hasyim, Imam Riyadi Untung, Kuswoyo, Mistono, Rudy Asrori, Talib Abdillah. ILUSTRATOR: Imam Yunni, Machfoed Gembong.REDAKTUR BAHASA: Hasto Pratikto, Elan Maolana Setiajid, Habib Rifa’i, Heru Yulistiyan, Iyan Bastian, Michael Timur Kharisma.

TEMPO NEWS ROOM, TEMPO INTERAKTIF, PUSAT DATA dan ANALISA TEMPO – PEMIMPIN REDAKSI: Daru Priyambodo. PJ. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI (TI): Wicaksono. PJ. REDAKTUR EKSEKUTIF: Burhan Solihin. REDAKTUR UTAMA: Tulus Wijanarko. REDAKTUR: Elik Susanto, Fajar W. Hermawan,Grace S. Gandhi, Jobpie Sugiharto. SIDANG REDAKSI: Ali Anwar, Arif Firmansyah, Dewi Rina, Eni Saeni, Istiqomatul Hayati, Lis Yuliawati, Poernomo Gontha Ridho, Purwanto, Sudrajat, Sukma N. Loppies, Suseno. BIRO JAKARTA: Aguslia Hidayah, Agus Supriyanto, Agoeng Wijaya, Agung Sedayu, Akbar Tri Kurniawan,Amanda Mega Mustika, Angelus Tito, Anton Aprianto, Anton Septian, Aqida Swamurti, Amirullah, Bunga Manggiasih, Cheta Nilawaty, Cornila Desyana, Desy Pakpahan, Dian Yuliastuti, Dwi Riyanto Agustiar, Eko Ari Wibowo, Erwin Prima, Erwin Dariyanto, Eka Utami Aprilia, Ezther Lastania, Fanny Febiana, Famega Syafira,Fery Firmansyah, Gabriel Wahyu Titiyoga, Harun Mahbub, Heru Triono, Ismi Wahid, Kartika Candra, Kurniasih Budi, M. Nur Rochmi, Mustafa Silalahi, Muhammad Iqbal Muhtarom, Munawwaroh, Ninin P. Damayanti, Nieke Indrieta, Oktamandjaya, Pramono, Reza Maulana, Retno Endah Dianing Sari, Rini Kustiani,Rieka Rahardiana, Rr. Ariyani, Rudy Prasetyo, Rina Widyastuti, Riky Ferdianto, Sandy Indra Pratama, Sofian, Sorta Tobing, Sutarto, Suryani Ika Sari, Yuliawati, Vennie Melyani, Wahyudin Fahmi. SURABAYA: Jalil Hakim, Zed Abidin. YOGYAKARTA: Phillipus Parera, L.N. Idayani, R. Fadjri. BANDUNG: Juli Hantoro.MAKASSAR: Elik Susanto, Purwanto. RISET: Ngarto Februana (Pj. Kepala Bagian), Indra Mutiara, Viva B. Kusnandar.

IKLAN: Gabriel Sugrahetty (wakil direktur). BUSINESS DEVELOPMENT: Meiky Sofyansyah (kepala), Tito Prabowo, Nurulita Pasaribu, Tanti Jumiati, Adelisnasari, Adeliska Virwani, Haderis Alkaf, Sulis Prasetyo, Jafar Irham, Melly Rasyid, Imam Hadi. TIM INFO TEMPO: Prasidono Listiaji (kepala). PENULIS: S. Dian Andryanto,Danis Purwono, Dewi Retno Lestari, Hotma Siregar, Mira Larasati, Nugroho Adhi, Rifwan Hendri, Susandijani, V Nara Patrianila. FOTOGRAFI & RISET: Lourentius EP. DESAIN IKLAN: Kemas M. Ridwan, Andi Faisal, Arcaya Manikotama, Andi Suprianto, Jemmi Ismoko, Juned Aryo. TRAFFIC: Abdul Djalal, Marah Andhika.SIRKULASI, DISTRIBUSI DAN KOMUNIKASI PEMASARAN: Windalaksana (Kepala Divisi), Erina (Sekretariat). SIRKULASI: Shanty Nurpatria (Kepala Unit), Yefri, Indra Setiawan, Ivan B. Putra, Shalfi Andri, Alex Anindito, M. Oemar Sidiq. PERWAKILAN DAERAH: Didiet Setiaji (Bandung), Solex Kurniawan (Surabaya).DISTRIBUSI: Ismet Tamara (Kepala Unit), PROMOSI: Rachadian Nashidik, RISET PEMASARAN: Ai Mulyani K., LAYANAN PELANGGAN: Berkah Demiat.

KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT: Toriq Hadad. KEPALA DESAIN KORPORAT: S. Malela Mahargasarie. KEPALA BIRO EKSEKUTIF & PENDIDIKAN: M. Taufiqurohman.

DIREKTUR UTAMA: Bambang Harymurti. DIREKTUR: Herry Hernawan, Toriq Hadad. SEKRETARIS KORPORAT: Rustam F. Mandayun. ALAMAT REDAKSI & IKLAN: Kebayoran Centre Blok A11-A15 Jalan Kebayoran Baru-Mayestik, Jakarta 12240. Telp. 021-7255625 Faks. 725-5645/50. E-mail: koran@tempo.co.id.ALAMAT PERUSAHAAN: Jalan Palmerah Barat No. 8, Jakarta 12210, Telp. 021-5360409 Faks. 021-5349569.

HARGA ECERAN RP 3.000, LANGGANAN RP 69.000. UNTUK WILAYAH JABOTABEK, BANDUNG, SERANG, DAN LAMPUNG. LUAR WILAYAH TERSEBUT: DITAMBAH ONGKOS KIRIM. CUSTOMER SERVICE TELP. 021-5360409/70749261 EXT. 307/310/481/334 FAKS. 021-5349569

MA

CH

FO

ED

GE

MB

ON

G (

TE

MP

O)