PENDAFTARAN TANAHUUPA, PP24/1997, PMNA/KBPN 3/1997

1. Pendaftaran Tanah adalah :Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk eta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Ps. 1 angka 1 PP 24/1997).

2. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

3. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendafataran tanah yang belum terdaftar berdasarkan PP 10/1961 tentang pendaftaran tanah atau PP 24/1997.

4. Pendaftaran tanah secara sistimatik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

5. Pendafatran tanah secara sporadik adalah kegitan pendaftaran tanah unttuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

6. Azas Pendaftaran tanah :PT dilaksanakan berdasarkan azas sederhana (ketentuan2 pokoknya maupun prosedurnya mudah dipahami), aman (diselenggarakan secara teliti dan cermat), terjangkau (bagi pihak yg memerlukan), mutakhir (data yg tersedia menunjukan data yang mutakhir) dan terbuka (masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data).

7. Tujuan Pendaftaran TanahPT bertujuan (Ps 3 dan 4 PP 24/1997):

a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan diberikan sertipikat.

b. menyediakan informasi data yuridis dan fisik yang tersedia untuk umum.

c. Tertib administrasi pertanahan, setiap bidang termasuk peralihan dan pembebanannya wajib daftar.

8. Penyelenggara dan pelaksana Pendaftaran Tanah

Penyelenggara P.TPT diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Ps 5 PP24/97), berdasarkan Perpres 10/2006 BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepda Presiden, yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, dengan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan nasional dibidang pertanahan;

- 1 -

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program dibidang pertanahan;d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan;e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan

dibidang pertanahan;f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian

hukum;(Ps. 1, 2 dan 3 PKBPNRI No. 3/2006)

Pelaksana Pendaftaran Tanah

Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada Pejabat lain (PPAT dan Panitia Ajudikasi) (Ps 6 (1) (2) dan 8 PP 24/1997), Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di Kab/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kakanwil BPN (Ps 29 PKBPN No. 4/2006.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di Kab/Kota yang bersangkutan yang mempunyai fungsi (Ps.29 dan 30 PKPBPN 4/2006):

a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;

b. pelayanan, perijinan,dan rekomendasi di bidang pertanahan;c. pelaksaanaan survey, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran dan

pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survey potensi tanah;

d. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan tanah, wilayah pesisir, pulau pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

e. pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset pemerintah;

PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan surat kuasa membebankan HT (ps 1 angka 4 UU 4/1996). Peralihan hak dll atas tanah hanya dapat didaaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. PPAT masuk sistim pendaftaran tanah dengan mewajibkan menyampaikan akta dan dokumen lain untuk pendaftaranselambat lambatnya 7 hari kerja setelah tanggal akta (Ps 37 (1) jo Ps. 40 PP 24/1997)

Panitia Ajudikasi adalah pejabat lain yang melaksaanakan Pendaftaran Tanah secara sistematik (Ps. 8 PP 24/1997)

Susunan Panitia Ajudikasi (Ps. 8 PP 24/1997) :a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang

pegawai BPN;b. Beberapa anggota yang terdiri dari :

- 2 -

- seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang Pendaftaran tanah;

- seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang hak-hak atas tanah;

- Kades/Kepala Kelurahan.

Tugas dan Wewenang Ketua Panitia Ajudikasi al ( Ps. 53 PMNA 3/1997) :Berdasarkan Berita Acara pengesahan pengumuman :

- menegaskan konversi hak atas tanah;- menanda tangani penetapan pengakuan hak;- mengusulkan pemberian hak atas tanah Negara- atas nama Kakantah menanda tangani buku tanah

dan sertipikat serta mengesahkan peta pendaftaran.

9. Objek Pendafataran Tanah Objek Pendaftaran Tanah meliputi (Ps. 9 PP 24/1997)

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan HM, HGU, HGB dan HP (data fisiknya diuraikan dalam surat ukur dan data yuridisnya dibukukan dalam buku tanah);

b. tanah HPL (sda);c. tanah Waqaf;(sda)d. hak milik atas satuan rumah susun (sda);e. hak tanggungan (ditentukan isi yang wajib dicantumkan dalam APHT

untuk memenuhi asas spesialitas (Ps. 11 UU 4/1996) dan HT didaftar dalam buku tanah untuk memenuhi syarat publisitas);

f. tanah Negara (pendaftarannya dengan membukukan dalam daftar tanah (Ps. 9 (3) PP 24/1997);

sebagai objek pendaftaran maka hak-hak tersebut harus memenuhi syarat spesialitas dan publisitas.

10. Satuan wilayah Tata Usaha Pendafataran Tanah (Ps 10 PP 24/1997)Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan, dan oleh karenanya nomor hak dib uat desa demi desa, dimana setiap hak dari suatu desa akan diberikan nomor urut yang diawali dengan nomor 1 dst.

Contoh : Hak Milik No. 100/Jatiasih, HM nomor/ke 100 yg ada di kel JatiasihHak Milik No. 100/Jatirasa, HM nomor/ke 100 yg ada di Kel Jatirasa

Untuk HGU, HPL, HT dan TN wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kab/Kota,Cotoh : HT No. 100/2007, HT ke/nomor 100 yang ada di kab/kota ybs

HGU No. 100/Bengkulu Utara, HGU ke/nomor 100 yg ada di kab Bengkulu utara.

11. Pelaksanaan pendaftaran tanah (Ps 11 dan 12 PP 24/1997).Pelaksanaan PT meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data PT

Kegiatan PT untuk pertama kali :

- 3 -

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ( Pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran tanah, pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur);

b. pembuktian hak dan pembukuannya (pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak);

c. penerbitan sertipikat;d. penyajian data fisik dan yuridis (dengan menyelenggarakan tata usaha

dalam daftar umum yg terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama Ps. 33 (1) PP24/1997).Setiap orang yg berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan yuridis yg tersimpan dalam daftar umum kecuali daftar nama yang hanya terbuka bagi instansi pemerintah yang menjalankan tugasnya.

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen (dokumen2 yang merupakan alat pembuktian yg telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal (di 208) dan disimpan di Kantor Pertanahan (Ps. 35 PP 24/1997).Dengan ijin tertulis dari KBPN atau pejabat yang ditunjuk (Kakanwil) dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumenkepada instansi lain untuk pelaksanaan tugasnya (Ps. 35 (3) PP 24/1997)

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak (pemindahan hak, pemindahan hak

karena lelang, peralihan hak karena warisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi, pembebanan hak);

b. pendaaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;

Penetaapan bidang tanahPenetapan batas bidang tanah bekas hak milik adapt atau tanah yang sudah terdafar tetapi belum ada Surat Ukur (SU)/Gambar Situasinya (GS) atau SU/GSnya tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya dilakkan oleh panitia ajudikasi (dlm pendaftaran sistimatik) atau oleh Kakantah (dlm pendaftaran sporadic) berdasarkan penunjukan pemegaang hak ybs dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak yang berbatasan (Delimitasi Contradiktur). (Ps 18 (1) PP 24/1997)

Jika dalam penetapan batas tidak diperoleh kesepakatan antara para pemegang hak yang berbatasan maka pengukuran diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas bidang ybs. Pelaksanaan demikian menghasilkan batas sementara. (Ps 19 PP 24/1997)

Pemetaan bidang tanahBidang2 tanah yang sudah ditetapkan batas2 diukur selanjutnya dipetakan pada peta pendaftaran. (Ps 20 PP 24/1997)

Pembuatan daftar tanah dan Surat UkurBidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaafarannya pada peta pendaftaran dibukukan pada daftar tanah (Ps 21 PP 24/1997), selanjutnya dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftarannya. (Ps 22 PP24) Pembuktian hak baru (Ps 23 PP24/1997)

- 4 -

Hak baru dibuktikan dengan :a. penetapan pemberian hak atas tanah (yg berasal dari TN dan HPL) dari pejabat

yang berwenang (Kakantah/Kakanwil atau KBPN sesuai PMNA 3/1999).b. asli akta PPAT (APHGB/HP) yang memuat pemberian hak tersebut dari

pemiliknya (Pemegang HM).c. HPL dibuktikan dengan SK pemberiannya (oleh KBPN karena tidak

didelegasikan kepada Kakantah/Kakanwil PMNA 3/1999).d. Tanah wakaf dibuktikan akta ikrar wakaf (dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf/KUA);e. Hak Milik atas satuan rumah susun dibuktikan ddengan akta pemisahan (UU

No.16/1985 jo PP 48/1988);f. Pemberian HT dibuktikan dengan APHT (Ps 10 UU 45/1996).

Pembuktian hak lama (dari semula memang sudah ada hak) Ps 24 PP 24/1997

Alat bukti hak lamaUntuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah asal jonversi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti2 tertulis (alat bukti dalam penjelasan Ps 24 PP 24/1997 jo Ps 60 dan 76 PMNA 3/1997), kerangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan (Ps 24 PP 24)Daalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap pembukuan dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan penguasaan fisik selama 20 thatau lebih secara berturut turut oleh pemohon atau pendahulunya (pernyataan sporadic) (Ps 24 (2) PP 24/1997 jo. Ps. 60 dan 76 PMNA 3/1997)

Pengumpulan dan penelitianDalam rangka menilai kebenaran alat bukti dilakukan pengumpulan (dokumen asli diserahkan kepada Pan Ajudikasi atau Kantor Pertanahan) dan penelitian oleh Panitia Ajudikasi (sistimatik) atau oleh Kakantah (sporadic) yang dituangkan dalam d.i. 201 (Ps. 25 PP 24/1997 jo. 63 dan 82 , 85 PMNA 3/1997)

PengumumanUntuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan, Rekapitulasi/kutipan data yuridis dan fisik dalam di 201 dituangkan dalam di 201 C dan diumumkan selama 30 hari (dalam sistimatik) atau 60 hari (dalam pendaft sporadic) di kantor Panitia Ajudikasi/Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kepala Kel. ( Ps 26 PP 24/1997 jo Ps. 63 dan 86 PMNA 3/1997)

JIka dalam jw pengumuman ada yang mengajukankeberatan, Ketua Ajudikasi atau Kakantah mengusahakan agar diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika berhasil maka diadakan perubahan baik pada daftar dan/atau pada peta. Jika tidak dapat diselesaikan maka kepada yang berkeberatan diminta mengajukann gugatan ke PN. Demikian pula jika masih ada kekurang lengkapan maka keberatan dan kekurang lengkapan tsb dicatat dalam di. 309 dan jika masa pengumuman habis maka data fisik dan yuridis tsb disahkan yang dituangkan dalam d.i 202. Berita AcaraPengesahan tersebut menjadi dasar pembukuan hak (penegasan konversi), pengakuan hak dan pemberian hak ( Ps 27 dan 28 PP 24/1997 jo. 64 dan 87 PMNA 3/1997).

Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak

- 5 -

Hak atas tanah yang alat buktinya lengkap ( adalah tersedianya alat bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada 24 September 1960 dan apabila hak tsb kemudian beralih hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak sewaktu pembukuan Penjelasan Ps 24 PP 24/1997) dan alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya yang tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pernyataan yangbersangkutan dan tanahnya dikuasai pemohon atau orang lain berdasarkan persetujuan pemohon ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak terakhir. (Ps 65 dan 88 PMNA 3/1997)

Pembukuan hak dan penerbitan ssertipikat

Hak baru Berdasarkan alat bukti hak baru (SK hak, akta pemisahan, Akta pemberian HGB atas tanah HM dll) dibukukan dalam buku tanah. Yang data fisik atau data yuridisnya yang tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan. Dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada suarat ukurnya. Hal itu sebagai bukti bahwa hak ybs beserta pemegang haknya telah didaftar menurut PP 24/1997. (Ps 29 PP 24/1997 jo Ps 89 dan 90 PMNA 3/1997). Yang sudah lengkap kemudian diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

Hak lama (Ps 30 jo 31 PP 24/1997)Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan, hak atas bidang tanah dibukukan:a. Yg data fisik (DF) dan data yuridisnya (DY) lengkap dan tidak disengketakan

dibukukan yang memuat data fisik dan data yuridis. (Ps. 30 (1) a PP 24/1997), kemudian diterbitkan sertipikat. (Ps 31 PP 24/1997).

b. Yg DF atau DY belum lengkap dilakukan pembukuan dengan catatan mengenai hal-hal yg belum lengkap. Sertipikat belum diterbitkan sampai catatan dihapus apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian atau leat 5 tahun tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan. (Ps 31 PP 24/1997)

c. Yg DF dan/atau DY disengketakann tetapi tidak diajukan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dlm buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tsb dan kepada pihak yg berkeberatan diberitahukan oleh Ka Ajudikasi (dlm pendaft sistimatik) atau Kakantah (dlm sporadic) untuk dlm jw 60 hari (sistimatik) dan jw 90 haari (untuk sporadic) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dihitung sejak penyampaian pemberitahuan tsb. Dan catatan tsb hapus jika telah diperoleh penyelesaian secara damai atau diperoleh putusan tetap atau dalam waktu 60 atau 90 hari tidak diajukan gugatan. Sertipikat tidak diterbitkan.

d. Yang Data Fisik dan/atau Data Yuridis disengketakan di pengadilan tetapi tdk ada perintah status quo dan tidak ada perintah penyitaan, dibukukan dengan catatan mengenai adanya sengketa dan hal-hal yng disengketakan. Tidak diterbitkan sertipikat. Catatan hapus setelah damai atau diperoleh putusan tetap.

e. Yang Data Fisik dan/atau Data Yuridis disengketakan di pengadilan serta ada perintah status quo atau penyitaan dibukukan dsengan mengosongkan nama dan hal yang disengketakan serta mencatat adanya sita atau status quo tersebut. Sertipikat tidak diterbitkan. Dan penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan sita/status quo dilakukan apabila terjadi perdamaian atau diperoleh putusan tetap dan pencabutan status quo atau sita.

- 6 -

1. Kekuatan alat bukti (sertipikat)- Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak

dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai yang benar (Penjelasan Ps 32 (1) PP 24/1997). Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis (Ps.32 PP. 24/1997)UUPA memerintahkan tidak menggunakan system pulblikasi positif, tetapi juga tidak menggunakan system Negatif murni. Bukti Pasal 19 (2), 23, 32 dan 38 UUPA – pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat.(Dalam sistim Publikasi Positif = kebenaran data dijamin oleh Negara).(Dalam sistim Publikasi Negatif = Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan).

- Untuk mengatasi kelemahan pada system negatif yang sewaktu-waktu akan menghadapi gugatan pihak lain, tetapi juga ingin tetap menggunakan system negatif, maka :

Ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat, tampak jelas adanya usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan dapat menyajikan data yang benar.

Lembaga RecahlsverwerkingYang dalam hukum adat pengertiannya adalah jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian dikerjakan orang lain dengan iktikad baik maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Dalam UUPA terdapat ketentuan bahwa hapusnya hak karena tanahnya diterlantarkan (Ps. 27, 34 dan 40 UUPA).

- Syarat berlakunya R.V, yaitu bahwa pihak yang terdaftar telah :- Memperoleh dengan itikad baik - Diterbitkan sertipikat secara sah atas nama yang bersangkutan.- Secara nyata menguasai.- Pihak yang merasa mempunyai hak dalam waktu 5 tahun sejak

diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau Kakan atau tidak menggugat.

2. Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan Tata usaha P.T dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur, buku tanah dan daftar nama (33).- Yang berkepentingan berhak mengetahui data pada daftar umum tersebut, kecuali

daftar nama (Ps 34 PP 24/1997).Daftar nama hanya untuk instansi Pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya.

3. Pemeliharaan data PT- Peralihan hak (kecuali yang melalui lelang) hanya dapat didaftar jika dibuktikan

dengan akta PPAT (37 (1)).- Dalam keaaan tertentu, pendaftaran peralihan hak dapat dilakukan dengan akta

yang tidak dibuat oleh PPAT (Ps37 (2) PP 24/1997).4. PPAT menolak membuat akta (Ps 39).5. PPAT Menyampaikan akta (Ps 40).6. Peralihan hak karena warisan

Untuk pendaftaran perlu dilampirkan :

- 7 -

a. Peralihan hak ke atas nama para ahli waris- Sertipikat.- Surat kematian.- Tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa (Ps. 111 PMNA 3/1997)

- Wasiat dari pewaris.- Penetapan Pengadilan Negeri.- Penetapan hakim.- Untuk WNI asli, surat keterangan ahli waris disaksikan oleh 2 orang

saksi dan dikuatkan Lurah dan Camat.

b. Pendaftaran Kepada salah seorang ahli waris (ps. 42 (4) jo Ps. 111 (5)- Surat tanda bukti sebagai ahli waris dan- Akta pembagian waris tersebut (akta dibawah tangan oleh semua ahli waris

dengan disaksikan 2 orang saksi atau dengan akta notaris). Ps. 111 ayat (3).c. Didaftar kepada beberapa penerima waris, berdasar : (Ps. 42 ayat (5).

- Surat tanda bukti sebagai ahli waris.- Akta pembagian waris.

7. a. Pendaftaran karena penggabungan peralihan hak tanah, HPL atau HM SRS karena penggabungan/peleburan perseroan atau Koperasi yang tidak di dahului likuidasi didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan/peleburan (Ps. 43 (1) PP.

b. Yang didahului likuidasi – dibuktikan dengan akta PPAT (Ps. 43 (2)

8. Pendaftaran Hak TanggunganPPAT selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penanda tanganan akta menyerahkan kepada Kakan pertanahan.- Surat pengantar- Surat permohonan.

- Identitas pemberi dan penerima (Foto copy).- Sertipikat. - Lembar kedua akta - Salinan APHT- SKMHTKegiatan Kepala Kantor : - Mencatat pada buku tanah dan sertipikat yang tanggalnya adalah tanggal hari

ketujuh setelah penerimaan lengkap (tanggal tanda terima berkas lengkap)(Ps. 114 (5).

Pemecahan Ps. 48 PP jo 113 PMNAAtas permintaan yang bersangkutan, 1 bidang tanah dapat dipecah secara sempurna 1 bidang baru dengan status hukum yang sama.Dilampirkan : (diajukan oleh pemegang hak/kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut diajukan Ps. 133 (1) PMNA 3/1997).- Sertipikat.- Identitas.- Persetujuan tertulispemegang HT jika disertai HT.

Pelaksanaan :- Status hukum pemecahan sama dengan status semula.- Masing-masing diberi nomor hak baru.

- 8 -

- Dibuatkan Surat Ukur baru.- Buku tanah dan sertipikat baru sebagai pengganti nomor hak, Surat Ukur dan Buku

Tanah.

- 9 -