BAB VIIPENDAFTARAN TANAH

DASAR HUKUM

Pasal 19UUPAPeraturan Pemerintah No. 24 Th. 1997Peraturan Ka BPN No. 3 Th. 1997Peraturan Pemerintah No. 46 Th. 2002

Pasal 19 UUPAUtk menjamin kepastian hk oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wil. RI, yang diatur dgn peraturan pemerintah.Pendaftaran tersebut meliputi:pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanahpendaftaran HAT dan peralihan hak tersebutpemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat(3) pendaftaran tanah diselenggarakan dgn mengingat keadaan negara dan masy , keperluan lalin sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya(4) dalam peraturan pemerintah diatur biaya, dengan ketentuan rakyat yang tdk mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut

Pengertian Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Asas Pendaftaran Tanah(Pasal 2 PP No 24/1997)SEDERHANA : ketentuan dan prosedur mudah dipahamiAMAN : diselenggarakan secara teliti dan cermat shg hasilnya dpt menjamin kepastian hukumTERJANGKAU: terjangkau oleh pihak yang memerlukanMUTAKHIR: kelengkapan yang memadai dlm pelaksanaannya dan kesinambungan dlm pemeliharaan datanyaTERBUKA ; masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Obyek Pendaftaran Tanah(Pasal 9 PP 24/1997)Bidang tanah : HM, HGU, HGB, Hak Pakai tanah hak pengelolaan;tanah wakaf; tanah milik atas satuan rumah susun; hak tanggungan; tanah negara, dilakukan dengan cara membukukan dalam daftar tanah

Tujuan Pendaftaran Tanah(UUPA Jo PP 24/1997)Utk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, agar dgn mudah dpt membuktikan dirinya sebagai pemegang hak ybs. Utk menyediakan informasi kpd pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dgn mudah dpt memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

SECARA TEORITIS TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

RECHT KADASTERFISKAL KADASTERLAND INFORMATION SYSTEM/MULTI PURPOSE CADASTER (KEPASTIAN HUKUM, PAJAK, HARGA TANAH, POTENSI TANAH)

SISTEM PENDAFTARAN TANAHKekuatan pembuktian : Sistem publikasi positifSistem publikasi negatif

obyek yang didaftar :Registration of titles/buku tanah/hakregistration of deeds/perbuatan hukum/akta

UUPA jo PP No.24/1997 menganut:sistem pendaftaran hak, yang terlihat dari adanya buku tanah dan sertifikat sbg tanda bukti hak yang kuat

sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.

sistem publikasi negatif, unsur positif.

Pasal 32 PP No 24 Th 1997 :(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah1. Pendaftaran tanah pertama kali :Pengumpulan dan pengolahan data fisikPembuktian hak dan pembukuannyaPenerbitan sertifikatPenyajian data fisik dan data yuridisPenyimpanan daftar umum dan dokumen2. Pemeliharan pendaftaran tanah :Pendaftaran peralihan dan pembebanan hakPendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Pendaftaran Tanah Pertama KaliSISTEMATIK :DILAKUKAN SEC SERENTAK YG MELIPUTI SEMUA OBYEK PENDAF YG BELUM DIDAFTAR DLM WIL/BAG WIL DESA/ KALPRAKARSA PEMERINTAH DENGAN PENETAPAN MENTERI

SPORADIK : DILAKUKAN UTK SATU/ BEBERAPA OBYEK PENDAF. DLM SATU WIL/BAG WIL. SECARA INDIVIDUAL/ MASSAL

ATAS PERMINTAAN YG BERKEPENTINGAN

Kegiatan pengukuran dan pemetaan

Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran TanahPenetapan batas bidang-bidang tanahPengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaranPembuatan Daftar TanahPembuatan Surat Ukur

Pembuatan Peta Dasar Pendaf Tanah

Peta dasar pendaftaran merupakan peta dasar untuk pembuatan peta pendaftaran tanah yang memuat titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis.Peta pendaftaran tanah adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah (Buku Tanah memuat data yuridis dan data fisik yang sudah ada haknya)Kegiatan pendaftaran sistematik dimulai dengan pembuatan peta dasar, dimana pengukurannya memerlukan titik dasar teknik.

Peta Dasar Pendaftaran TanahPeta Dasar Pendaftaran Tanah adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografik, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.Dapat diselenggarakan dengan cara terestrial, fotogrametrik, dan metode lain.Peta Dasar Pendaftaran dibuat dengan skala 1 : 1.000 atau lebih besar untuk daerah permukiman1 : 2.500 atau lebih besar untuk daerah pertanian1 : 10.000 atau lebihkecil untuk daerah perkebunan besarPeta dasar pendaftaran tanah dapat berupa peta garis atau peta foto

Penetapan Batas Bidang Tanah

Penetapan Batas Bidang Tanah didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan (Contradictoire Delemitatie), dimana kegiatan tersebut meliputi :Menentukan batas-batas yang bersebalahan dengan pemilik atas tanah yang bersebelahanPenentuan tanda batas (berupa patok)Pengukuran dan pemetaan bidang tanah

Pemilik Tanah

1. Contradicture Deliminate

2. Patok3. Pengukuran dan PemetaanABCD

Penetapan batas bidang tanahApabila terjadi Sengketa Batas batas, maka diusahakan untuk diselesaikan secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak atas tanah yang berbatasan, apabila berhasil dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas.Apabila tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan data yang telah ada dan dicatat dalam gambar ukur, kemudian pihak yang merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pembuatan Daftar Tanah

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah

Pembuatan Surat Ukur

Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Surat ukur diperlukan untuk keperluan pendaftaran haknya

Pembuktian Hak dan Pembukuannya

Pembuktian Hak Baru, dibuktikan denganPenetapan pemberian hak dari Pejabat menurut ketentuan yang berlaku yang berwenang untuk hak-hak dari tanah Negara atau hak pengelolaan.Akta PPAT asli yang memuat pemberian hakPembuktian Hak LamaBukti-bukti tertulisKeterangan saksiAtas dasar penelitian riwayat oleh Panitia Ajudikasi / Kepala Kantor

Bukti Tertulisgrosse akta hak eigendom yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom dikonversi menjadi hak milik; atau2.grosse akta hak eigendom sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP No 10 Tahun 1961; atau3. surat tanda bukti HM yang diterbitkan berdasarkan Perat Swapraja yang bersangkutan; atau4.sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No 9 Tahun 1959; atau5.SK pemberian HM dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunyaUUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau6.akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau7.akta pemindahan HAT yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau8.akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No 28 Th 1977; atau9.risalah lelang, yang tanahnya belum dibukukan; atau10.surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemda; atau11.petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau12.surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB; atau13.lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA

PENG & PENGOLAHANPEMB. PETA PENETAPANDATA FISIKDASAR PEND BATAS TANAH

PEMBPEMB. DAFT. PENGUKURAN,S.UKURTANAH PEMETAAN BID. TANAH DAN PEMB. PETAPENDAFTARANPEMB. HAK DANPEMBUKUANNYAHAK BARU PEMBUKTIANHAK LAMA/KONVERSI :1. BUKTI TERTULIS2. KET. SAKSI3. PERNYATAAN YBS

PEMBUKUANBK TANAHDATA FISIKYURIDIS

PENERBITANSERTIF. BARU/PERTAMASERTIFIKATSERTIF. PENGGANTIRUSAKHILANGKOP LAMA

PENYAJIAN DATATUPTDAFTAR UMUM

PENYIMPANANDAFT. UMUM &DISIMPAN DI KANTAHDOKUMEN

PEMELIHARAAN DATA PENDAF TANAH

PERUBAHAN DATADIDAFTARKANPERALIHAN HAKPEMINDAHAN HAK KRN LELANGPEWARISANPENGGABUNGAN PERSEROAN/KOPERASIPEMBEBANAN HAKPERPANJANGAN JANGKA WKT HATPEMISAHAN/PEMECAHAN/ PENGGABUNGAN BIDANG TANAHPEMBAGIAN HAK BERSAMAHAPUSNYA HATPERALIHAN & HAPUSNYA H. TANGGUNGANPERUBAHAN NAMA PEMEGANG HAKPUTUSAN PENGADILAN