PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI PENGEMBANGAN KIMDES

1

PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN KIMDES(KAWASAN INDUSTRI MILIK MASYARAKAT DESA)

Oleh:Prof DR Ir Soemarno MSUNIBRAW, Malang

bab I. Ekonomi PERDESAAN dan Peranan Pemerintah

Pembangunan sektor-sektor perdesaan (= tradisional; agrokompleks) dapat mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan yang cukup, tenaga kerja, pemanfaatan sumberdaya lahan dan modal. Pola pembangunan pertanian (seperti di Jepang ) dapat menganut pola Rural Sector-Led Growth. Peningkatan produktivitas sektor-sektor perdesaan dapat memberikan rangsangan bagi pengembangan produksi industri barang-barang konsumsi. Ada dua unsur penting yang berperan dalam konteks ini. Pertama, pemanfaatan teknologi berlandaskan kemajuan llmu pengetahuan (change from resource base to science agricultural development), yang didukung oleh pengembangan kapital dalam bentuk prasarana irigasi dan transportasi, kredit pertanian, pengembangan industri pupuk, lembaga penyuluhan dan pemasaran. Ke dua, kebijakan nilai tukar petani yang memadai. Pengembangan industri memerlukan akumulasi kapital, yang terjadi karena peningkatan produktivitas sektor-sektor agrokompleks melalui inovasi teknologi padat karya (labor intensive innovation). Interaksi sektor pertanian (pedesaan) dengan sektor industri (perkotaan) bukan saja ditandai oleh arus modal, tetapi juga arus perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Pembangunan ekonomi Indonesia telah menimbulkan dampak serius, yaitu antara lain kesenjangan pembangunan antara sektor perkotaan dan perdesaan atau sektor modern dengan sektor tradisional (sektor-sektor kerakyatan). Untuk mengatasi maslaah ini, harus diprioritaskan upaya-upaya untuk memperkuat sektor-sektor tradisional dan kerakyatan dan pemerintah menjadi fasilitator penggeraknya. Sektor-sektor ini harus terbuka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kesempatan-kesempatan domestik dan global. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka sektor-sektor kerakyatan (tradisional dan pedesaan) harus menjadi kuat; dan untuk itu sangatlah dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Hal ini berarti pemerintah perlu menyusun rencana yang rasional, dan mempunyai daya gerak fasilitatif yang kuat untuk pelaksanaannya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan situasi stabil yang dinamis untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahap awal campur tangan pemerintah cukup besar sehingga terlihat seperti otoriter. Tetapi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, negara akan menjadi semakin lebih demokratis. Keadaan semacam ini memang diperlukan karena proses transformasi dalam kondisi proses globalisasi tidak dapat hanya didasarkan pada kebijaksanaan mekanisme pasar saja. Dalam sistem perekonomian Indonesia, proses transformasi berlangsung dalam situasi ketidak-seimbangan dan respon unit-unit ekonomi tidak begitu fleksibel terhadap insentif harga karena sumberdaya tidak dapat bergerak cepat (peculiary immobile), terutama tenaga kerja. Dengan demikian untuk menjaga keseimbangan pembangunan, maka diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah berlangsung tanpa adanya campur tangan pemerintah secara memadai, maka tingkat pembangunan akan menjadi tidak seimbang karena di daerah tertinggal lebih banyak kendala daripada faktor pendorongnya. STRATEGI pemberdayaan sistem perekonomian harus didukung oleh langkah-langkah sebagai berikut:1. Mobilisasi sumber keuangan (financial resources mobilization). Untuk mendorong akumulasi modal di perdesaan, maka perlu dibangun lembaga ekonomi rakyat yang mengakar dan mandiri. Lembaga ini digunakan bagi peningkatan tabungan masyarakat dan investasi untuk diversifikasi ekonomi rakyat di pedesaan. Lembaga ini dikelola secara amanah dan profesional oleh tenaga-tenaga muda desa, yang didampingi oleh supervisor tenaga terdidik perbankan. Peranan pemerintah adalah pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga muda perbankan, bekerja-sama dengan lembaga -lembaga perbankan. Untuk memberdayakan kelembagaan ekonomi ini diperlukan kebijakan publik yang memihak kepada rakyat banyak. 2. Nilai Tukar Desa (Terms of trade). Nilai tukar desa yang tinggi perlu diupayakan pemerintah melalui keterpaduan ekonomi pedesaan ke dalam reformasi nasional dan internasional. Untuk itu perlu ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya ialah peningkatan kelancaran arus barang dan jasa. Untuk itu alokasi dana pembangunan perlu ditekankan pada pembangunan prasarana fisik dan perbaikan sistem transportasi ke wilayah perdesaan yang langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Sasarannya adalah rendahnya biaya transpor dan peningkatan keuntungan yang diterima oleh pengusaha-pengusaha di desa. 3. Program Paritas Pendapatan (Income Parity Program). Maksud dari kebijaksanaan sektor-sektor perdesaan ini adalah menjaga kesetimbangan tingkat pendapatan antara perdesaan dan perkotaan. Program ini terdiri atas: (a). pengembangan struktur ekonomi pedesaan untuk mencapai skala ekonomi. (b). perluasan sistem produksi secara selektif, yang sesuai dengan perubahan permintaan. (c) kebijaksanaan harga pangan untuk pemantapan nilai tukar produk-produk perdesaan. 4. Peningkatan kemampuan teknologi tepat guna. Kemampuan teknologi perlu diarahkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan. Alokasi dana dan anggaran pembangunan untuk biaya penelitian (research and development) teknologi desa perlu mendapat prioritas. Pola penelitian partisipatif perlu dikembangkan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan swasta. 5. Pemberdayaan kelompok-kelompok fungsional masyarakat di wilayah perdesaan menjadi Receiving Systems yang mampu mengakses dan mengadopsi berbagai peluang inovasi dari berbagai sumber inovasi yang umumnya berada di wilayah perkotaan.

BAB II.

KOPERASI PRODUK UNGGULAN DESA

2.1. Produk Unggulan Wilayah DesaKomoditas unggulan wilayah merupakan produk hasil usaha masyarakat desa yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat desa. Produk unggulan wilayah ini dapat berupa komoditi pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, kehutanan, kerajinan/industri kecil, dan lainnya.

2.2. Koperasi Pengelola Produk UnggulanPengembangan produk-produk unggulan wilayah dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi rakyat setempat dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan Koperasi Pengelola Produk Unggulan Desa sebagai LEMBAGA EKONOMI RAKYAT YANG MENGAKAR & MANDIRI. Koperasi seperti ini dapat dikembangkan dari lembaga-lembaga ekonomi tradisional yang telah ada, atau melalui rekayasa sosial yang sesuai. Konsep pemberdayaan Koperasi ini dapat diabstraksikan dalam bagan berikut.

Sumber Sumber Birokrasi Informasi Modal/Kapital

TOKOH PANUTAN / KEPERCAYAAN RAKYAT ------------------------------------------------------- MANAJEMEN PROFESIONALRAKYAT RAKYAT

KOPERASI PRODUK UNGGULAN

UNIT PERMODALAN

UNIT USAHA UNIT LEMBAGA PRODUKTIF: DISTRIBUSI: - Agribisnis Perkebunan - Waserda - Agroindustri (KUBA) - Grosir SEMBAKO - Industri RT / kerajinan - Pengecer

PENDAMPING PROFESIONAL

2.3. Strategi Pengembangan Sentra ProduksiBeberapa macam kendala dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di wilayah pedesaan ialah (1) keterbatasan kapabilitas sumberdaya alam, (2) masih adanya lokasi yang terisolir dan terbatasnya sarana dan prasarana fisik, (3) keterbatasan penguasaan modal dan teknologi, (4) lemahnya kemampuan kelembagaan penunjang pembangunan di tingkat perdesaan, dan (5) masih rendahnya akses masyarakat terhadap peluang-peluang bisnis. Berdasarkan faktor pembatas & kendala tsb disusunlah konsep strategi pemberdayaan sbb:

FENOMENA KEMISKINAN MASYARAKAT

Faktor Penyebab:

KAPABILITAS ISOLASI LOKASI PENGUASAAN MODAL KELEMBAGAAN PE- AKSES MASYA- SBDY ALAM SARANA DAN PRASA- DAN TEKNOLOGI NUNJANG PEMBA- RAKAT PEDE- RENDAH RANA PERHUBUNGAN SANGAT TERBATAS NGUNAN SANGAT SAAN MASIH SANGAT TERBATAS LEMAH TERBATAS

R U R A L M O N E T A T I O N (Bantuan, Subsidi, Kredit, Pinjaman, Modal bergulirdll)

KIMDES KOPERASI - KUBA

KEBUN TEKNOLOGI TEPAT GUNAPUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN TEKNOLOGI DESA(POSYANTEKDES)

Program Umum:

Sistem Usahatani Sistem perhubung Transfer Kelembagaan Kelembagaan Konservasi an Inter-region modal , perkreditan, sosial di Rehabilitasi SDA Intra-region teknologi pemasaran, pedesaan: Sistem Produksi tepatguna inovasi tekno- -perilaku Cash-commodity dan infor - logi di Desa -ketrampilan masi pasar

Justifikasi program Umum: Kawasan Industri Milik Masyarakat Perdesaan (KIMDES)

2.4. Kelompok sasaran dan Lingkup Kegiatan

Kelompok sasaran:a. Kelembagaan sosial -tradisional yang ada di masyarakat, seperti koperasi, kelompok tani, kelompok peternak, Paguyuban dan lainnyab. Kelompok-kelompok fungsional yang telah ada di masyarakat. c. Warung pengecer bahan pokok, baik milik perorangan, kelompok (pra koperasi), maupun waserda milik koperasi untuk diberdayakan / dikembangkan usahanya.d.Pengusaha dan Pengusaha Kecil, baik perorangan maupun kelompok, terutama jama'ah masjid/Kopontren yang bersangkutan yang bergerak di bidang produksi agribisnis/agroindustri dan sektor lainnya untuk diberdayakan/dikembangkan, sehingga pada gilirannya dapat memperluas kesempatan kerja (menyerap tenaga kerja). e.Tenaga Kerja Terampil untuk dilatih dan ditempatkan sebagai pendamping dan atau tenaga profesional / pengelola unit-unit usaha.

Lingkup Kegiatan:

a. Sosialisasi konsep pemberdayaan ekonomi rakyat dan identifikasi kelompok sasaran yang akan mengembangkan unit usaha produk unggulan, b. Rekruitmen tenaga terampil terdidik (yang nganggur ) untuk dijadikan petugas pendamping lapangan (PPL) c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan thema:(a) Pengembangan KUBA pengelola usaha produk unggulan wilayah(b) Pra-koperasi simpan-pinjam pola perkreditan sederhana(c) Usaha di berbagai sektor riil seperti agribisnis/agroindustri, d. Penyaluran modal bergulir dan pendampingan untuk: (a) unit simpan-pinjam; (b) modal kerja penyalur (grosir dan sub grosir) dan (c) modal kerja untuk mendukung usaha masyarakat di berbagai sektor riil, terutama kelompok usaha bersama Agribisnis/agroindustri (KUBA). e.Penyaluran dana, sesuai dengan tahapan pelaksanaan program, dilakukan langsung pengelola KUBA melalui Bank yang ditunjuk setelah persetujuan diberikan oleh Tim Pembina atas usulan tim teknis daerah.f.Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program dan menyampaikan laporan kemajuan program secara periodik (bulanan dan triwulanan).

2.5. RANCANGAN KEBUN TEKNOLOGI:PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN TEKNOLOGI DESA(POSYANTEKDES)

Penerapan teknologi tepat guna diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produksi produk unggulan di wilayah pedesaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kriteria yang dikemukakan oleh para pakar agar supaya suatu teknologi dapat disebut TEPAT GUNA adalah:1. Mampu menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja2. Menggunakan lebih banyak tenaga manusia3. Pemeliharaannya mudah4. Menggunakan lebih banyak bahan baku lokal 5. Pemanfaatan modal setempat6. Pemanfaatan teknologi menengah/madya7.Tidak boros sumberdaya alam dan tidak mengganggu lingkungan hidup.Proses alih teknologi yang efektif mensyaratkan beberapa hal penting, a.l.:1.Peran-serta secara aktif semua instansi terkait dan masyarakat penerima/pengguna untuk menghadapi dan mengatasi kendala yang ada2. Kerjasama dan komunikasi yang terprogram dalam suatu forum dialogis yang melibatkan semua komponen yang terkait3.Tersedianya wadah bagi forum dialogis antara masyarakat, pembawa, dan sumber teknologi yang berada dekat dengan masyarakat dan mudah diakses oleh segenap masyarakat.4.Adanya kelembagaan yang akomodatif dan partisipatif, didukung oleh adanya iklim inovatif dan tenaga yang terlatih, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan sistem informasi yang memadai.5.Adanya tokoh panutan masyarakat yang mampu menggalang segenap potensi masyarakat untuk diarahkan dan disiapkan untuk mengadopsi teknologi.Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tampaknya keberadaan POSYANTEKDES di bawah kendali Koperasi Produk Unggulan dan bermitra dengan Instansi teknis / Perguruan Tinggi mampu menjadi wahana yang efektif dalam proses alih teknologi tepat guna di wilayah pedesaan. Kebun Teknologi ini dapat berfungsi ganda sebagai:(1). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Tepat-guna, yang dapat diakses oleh para anggaota dan oleh masyarakat sekitar(2).Pusat Penyuluhan, DEMOPLOT Ujicoba Penerapan Teknologi, dan Kaji Tindak (3). Pusat Pelayanan dan Informasi IPTEK yang mampu menjalin hubungan dengan jaringan informasi IPTEk yang lebih luas.. POSYANTEKDES ini secara operasional berada di bawah koordinasi dari Lembaga KOPERASI PRODUK UNGGULAN yang ada di wilayah. POSYANTEKDES ini dapat melibatkan beberapa divisi penting seperti MISALNYA:

I. DIVISI TEKNOLOGI BENIH DAN BIBIT UNGGUL

Lingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknik-teknik penanganan/ penyimpanan benih/ bibit2. Teknologi perbanyakan benih3. Teknologi pembibitan dengan cara grafting dll4. Teknologi penanaman benih dan bibit5. Teknologi pengelolaan kebun bibit dan kebun induk/koleksi.

II. DIVISI AGROTEKNOLOGI DAN AGROBISNIS /AGROINDUSTRI/Kerajinan

Lingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknologi budidaya tanaman/ Silvikultur2. Teknologi Proses Manufaktur Kerajinan3. Teknologi Perancangan produk kerajinan rakyat / industri kecil4. Teknologi Pengemasan5. Teknologi pemasaran dan promosi produk olahan pedesaan

III. DIVISI TEKNOLOGI PASCAPANEN DAN MAKANAN TRADISIONAL

Lingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknologi penanganan panen dan pasca panen2. Teknologi pengolahan pangan nabati3. Teknologi pengolahan pangan hewani dan ikani4. Teknologi mekanisasi pertanian5. Teknologi pengemasan hasil panen dan hasil pangan.

IV. DIVISI TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK DAN PAKAN TERNAKLingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknologi inseminasi buatan/kawin suntik2. Teknologi perkandangan3. Teknologi produksi unggas dan ruminansia4. Teknologi ransum pakan alternatif5. Teknik perawatan kesehatan ternak6. Teknologi pengawetan/pengolahan pakan

V. DIVISI TEKNOLOGI LIMBAH DAN PENYEHATAN LINGKUNGANLingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknologi penyediaan air bersih, pembuangan dan pengelolaan limbah domestik rumahtangga2. Teknologi jamu /obat tradisional/TOGA3. Teknologi daur ulang/pemanfaatan limbah pertanian4. Teknologi pengolahan pangan dengan nilai gizi tinggi5. Teknologi penyuluhan kesehatan yang efektif6. Teknologi pemutusan rantai penularan penyakit, dan lainnya

VI. DIVISI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN INFORMASI

Lingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknik komunikasi massal2. Teknologi komputer / komputasi dan informatika3. Teknik rekayasa sosial4. Manajemen sistem informasi 5. Teknik dokumentasi dan publikasi.

VII. DIVISI TEKNOLOGI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGANLingkup Kerja Divisi ini adalah:1. Teknik pembukuan keuangan sederhana2. Teknik analisis usaha agribisnis/agroindustri3. Teknik penyusunan kelayakan proyek/kegiatan produktif4. Perkreditan & Kontrak bisnis5. Baitul Maal/Perkoperasian/kelompok usaha bersama.

KOPERASI PRODUK UNGGULAN

UNIT USAHA POSYANTEKDES

ANGGOTA MASYARAKAT

LITBANG DEPT. POSYANTEKDES PERG. BPPT BLK-BLK DIVISI-DIVISI TEKNOLOGI TINGGI SUASTA

POKMAS ANGGOTA KUBA KOPERASI

BAB III. KONSEP DASAR PENDAMPINGAN

3.1. Hakekat Pendampingan

3.1.1. Kegagalan Pasar dan Nilai-Nilai SubjektivitasAlasan utama perlunya intervensi pemerintah dalam hal memberikan pemberdayaan masyarakat perdesaan / petani adalah adanya fenomena kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar membuat petani tidak dapat berpartisipasi secara baik dalam struktur dan sistem yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberdayaan petani dalam bentuk pendampingan patut dilakukan, karena apabila ini tidak dilakukan maka sistem dan struktur pasar yang tercipta cenderung akan bias dari tujuan memberdayakan petani sebagai stakeholder utama pembangunan pertanian. Apabila tidak dilindungi dan diberikan perlakuan khusus, misalnya dalam bentuk pendampingan, maka petani sebagai bagian terbesar rakyat Indonesia akan tergilas oleh sistem ekonomi pasar yang bersaing secara sempurna.

3.1.2. Ketidak-berdayaan Aparatur dan Prasarana PenunjangPemberdayaan petani dalam bentuk kegiatan pendampingan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui lembaga pemerintah yang berada di tingkat pusat dan daerah bersama-sama dengan lembaga-lembaga sosial-tradisional yang telah mengakar di masyarakat. Dengan kelembagaan yang ada saat ini, sudah seharusnya bahwa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan petani dapat berlangsung dengan baik. Namun demikian karena keterbatasan tenaga atau sumberdaya manusia, contohnya yaitu rendahnya jumlah dan mutu penyuluh pertanian, maka fungsi manajemen pemerintah ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Fungsi ini makin sulit direalisasikan karena jumlah petani yang sangat banyak yang tersebar di berbagai daerah yang kurang atau rendah fasilitas transportasi dan komunikasi.

3.1.3. Ketidaksiapan Sistem PengelolaanSistem formal pengelolaan pertanian belum tertata dengan baik dan juga dapat dikatakan tidak antisipatif terhadap perubahan-perubahan. Lebih banyaknya kegiatan proyek dari pada kegiatan rutin adalah salah contoh bahwa memang pengelolaan pembangunan pertanian belum berkembang. Banyak kegiatan yang seharusnya menjadi tugas rutin pemerintah serta lembaga dan aparat pemerintahan akhirnya diproyekan (dijadikan kegiatan proyek) karena secara rutin kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan. Hal ini terjadi karena memang lembaga dan aparat yang menanganinya tidak mampu melaksanakannya yang pada dasarnya merupakan kelamahan sistem manajemen (pengelolaan).Dalam kondisi dimana sistem pengelolaan belum dapat diandalkan ini maka perlu ada upaya khusus untuk membina petani. Pembinaan tersebut dapat dalam bentuk pendampingan terhadap petani.

3.2. Pokok-pokok Program Pendampingan Salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui program pendampingan. Kegiatan pendampingan terhadap masyarakat lebih banyak diawali oleh LSM melalui program-program pembangunan masyarakat. Para pendamping (Community workers) tinggal dan bekerja di tengah masyarakat sasaran dengan tujuan utama adalah mensukseskan program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan cara ini maka target dan tujuan dapat dicapai pada waktunya dan bahkan dapat dipercepat. Pemberdayaan masyarakat dengan cara ini memiliki kesan bahwa kelompok sasaran (petani) dimanjakan. Kesan ini barangkali benar bila pendamping atau pekerja masyarakat tidak konsisten dengan tujuan akhirnya. Namun kesan ini akan dengan sendirinya hilang apabila pendamping menyadari bahwa apapun yang dilakukan adalah dalam konteks tujuan akhir untuk memberdayakan masyarakat .

3.2.1. Pendampingan Partisipasif dan Purna Waktu Kegiatan pendampingan memang harus dilakukan terus menerus secara partisipatif sehingga tujuannya dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Apabila ada teknologi inovatif yang diperkenalkan dan harus diadopsi oleh petani, maka mekanisme pendampingan harus mampu memberdayakan petani dan kelompok tani menjadi Receiving Systems yang layak.

3.2.2. Kejelasan Tujuan dan SasaranKegiatan pendampingan baik sebagai rule atau discretion perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran bukan merupakan sesuatu abstrak tapi sebaliknya adalah sesuatu yang dapat diukur. Dengan demikian maka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan akurat.Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran akan lebih terarah apabila tujuan dan sasaran dirumuskan secara berjenjang dan bertahap. Dengan cara ini maka dengan mudah dapat dievaluasi apakah pendampingan memiliki kema-juan atau malah stagnan dan tidak menunjukkan adanya dampak yang berarti. Supaya kegiatan pendampingan dapat dievaluasi dengan baik maka paling tidak harus dirumuskan tiga tujuan yaitu dasar, umum, dan operasional.

3.2.3. Jadwal kerjaDengan jadwal program yang jelas maka kegiatan akan lebih terarah dan yang lebih penting lagi yaitu dapat dipahami kapan program akan berakhir. Jadwal pada hakekatnya menyatakan target atau sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk pencapaian target itu, serta apa saja yang harus dikorbankan atau dikeluarkan sebagai biaya

3.3. Kriteria dan Karakteristik PendampingPekerjaan sebagai pendamping bukan merupakan suatu tugas yang mudah. Pendampingan adalah suatu keahlian dan dapat dianggap sebagai suatu misi. Tiga syarat pokok sebagai pendamping (facilitator) masyarakat desa adalah : (1) Pendamping harus memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif serta pengetahuan yang dalam dan luas di bidangnya; (2) Pendamping memiliki komitmen profesional, motivasi serta kematangan seperti yang ditujukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebelumnya; dan (3) Pendamping memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi sesamanya (orang lain).Selain syarat-syarat ini, pendamping perlu memiliki kemampuan untuk dapat berfungsi sebagai (1) pemrakarsa, (2) penunjuk jalan, (3) pendorong, (4) pendamai, (5) pengumpul fakta, dan (6) pemberi fakta. Apabila mereka bekerja dalam kelompok maka pendamping harus difasilitasi untuk dapat bekerjasama, memiliki kesamaan persepsi tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya fungsi sebagai fasilitator dapat berjalan dengan baik maka kemampuan berikut perlu dimiliki: (1) mengumpulkan data, (2) analisis dan identifikasi masalah, (3) melakukan interaksi atau membangun hubungan dengan setiap kalangan, (4) kemampuan berorganisasi, (5) kemampuan menata proyek, dan (6) kemampuan memberikan pelatihan.