pembahasan soal ujian akhir semester i tahun … · tentang perintah dan larangan, yang mengatur...

Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2011/2012

Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126

Halaman 1

Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER I

TAHUN 2011/2012

MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II




Halaman 2

Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin




Halaman 3

Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat




Halaman 4

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2011/2012

MATA KULIAH : PENGANTAR HUKUM IDONESIA

HARI, TANGGAL : KAMIS, 08 NOVEMBER 2012

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D & E/I

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

PILIH DARI MASING-MASING BAGIAN KELOMPOK SOAL DUA SOAL

A. SOAL UMUM

1. Seperto adagium Cicero yang terkenal “Ubi Societas Ibi Ius”, maka hukum sulit didefinisikan.

Namun demikian pengertian hukum tetap harus dapat didefinisikan sebagai pedoman.

a. Coba saudara kemukakan dua definisi hukum menurut para ahli, dari definisi tersebut,

tujuan hukum apa yang ingin dicapai? Jelaskan!

Pembahasan:

Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya

secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan dan

tujuan tentang dua definisi hukum menurut para ahli.

Jawaban:

1) Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H.

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup

dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai

lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam

masyarakat.

Kemudian penjelasan hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H., bahwa

hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat

kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula




Halaman 5

mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu

dalam kenyataan.

Selanjutnya tujuan hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H., yaitu untuk

mengatur pergaulan hidup manusia agar senantiasa dapat terpeliharanya ketertiban dalam

rangka mewujudkan hukum tersebut oleh lembaganya.

2) Drs. E. Utrecht, S. H.

Menyatakan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi

tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat

dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap

pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau

lembaga.

Kemudian penjelasan hukum menurut Drs. E. Utrecht, S. H. bahwa hukum merupakan

himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu

pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh

pemerintah/penguasa itu.

Selanjutnya tujuan hukum menurut Drs. E. Utrecht, S. H., yaitu untuk mengatur tata

tertib dalam masyarakat agar senantiasa tidak ada pelanggaran terhadap hukum.

b. Dari definisi hukum di atas coba saudara tarik kesimpulan mengapa pengertian hukum

menurut Mochtar Kusumaatmadja lebih luas dan lengkap!

Pembahasan:


secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan alasan-

alasan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang lebih luas dan

lengkap.

Jawaban:

Kesimpulan dari pengertian menurut Mochtar Kusumaatmadja yang lebih luas dan lengkap

karena dalam pengertian hukum menurut beliau lebih kompleks mengandung beberapa

unsur, yaitu adanya kaidah dan asas, mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan lembaga

penegak hukum tersebut. Tentunya hal tersebut merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan

menyeluruh dalam tujuan menciptakan hukum yang sebenarnya.




Halaman 6

Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum bukan hanya sekedar dari

kaidah/asas dan mengatur pergaulan hidup, tapi lembaga (institusi) yang berhubungan dengan

hukum itu merupakan bagian hukum yang berperan serta dalam penegakan hukum. Jadi,

dengan begitu pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja lebih luas dan lengkap

dibandingkan dengan pengertian hukum menurut para ahli lainnya.

2. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan objek kajian Pengantar Hukum Indonesia! Dan apa tujuan Mahasiswa hukum

mempelajari Pengantar Hukum Indonesia?

Pembahasan:


secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang

objek kajian Pengantar Hukum Indonesia. Kemudian menanyakan tentang tujuan

Mahasiswa hukum mempelajari Pengantar Hukum Indonesia.

Jawaban:

a. Penjelasan tentang objek kajian Pengantar Hukum Indonesia

Objek kajian Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku dalam

suatu negara. Adapun negara yang dimaksud tentunya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Selanjutnya ruang lingkup atau objek kajian lebih lanjut tentang

Pengantar hukum Indonesia, yaitu:

1) Memperkenalkan sistem hukum Indenesia (unsur idiil yang terkadung dalam sistem

hukum Indonesia).

2) Memaparkan garis besar subsistem pokok hukum Indonesia.

3) Memaparkan ciri khas tata hukum Indonesia.

4) Memaparkan unsur operasional pemerintahannya dalam sistem hukum Indonesia,

yakni menggambarkan kelembagaan dari badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

5) Memaparkan unsur aktual dari budaya hukum Indonesia.

b. Tujuan Mahasiswa mempelajari Pengatar Hukum Indonesia

Adapun tujuan Mahasiswa mempelajari Pengatar Hukum Indonesia, yaitu:

1) Agar mengetahui sistem hukum Indenesia (unsur idiil yang terkadung dalam sistem

hukum Indonesia).

2) Agar mengetahui garis besar subsistem pokok hukum Indonesia.




Halaman 7

3) Agar mengetahui ciri khas tata hukum Indonesia.

4) Agar mengetahui unsur operasional pemerintahannya dalam sistem hukum Indonesia,

yakni menggambarkan kelembagaan dari badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

5) Agar mengetahui unsur aktual dari budaya hukum Indonesia.

6) Agar mengetahui fungsi hukum Indonesia.

7) Agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di

Indonesia termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib

dikalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara.

8) Agar mengetahui perbuatan atau tindakan apa yang memiliki akibat hukum dan

perbuatan melawan hukum, juga bagimana kedudukan seseorang dalam masyarakat,

apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia.

b. Apakah hukum sama dengan norma? Dan bagaimana saudara dapat membandingkan antara

norma dengan hukum? Jelaskan!

Pembahasan:



perbedaan tentang hukum dengan norma.

Jawaban:

Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati secara resmi dan menjadi pengatur baik

secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu dan

dikuatkan oleh pemerintah. Biasanya juga dapat dikatakan sebagai undang-undang, peraturan,

dan patokan (kaidah/ketentuan).

Kemudian norma berasal dari bahasa latin yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku,

suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan

norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma adalah sesuatu yang

dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat

menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.




Halaman 8

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum dan norma memiliki

persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara hukum dan norma, yaitu sama-sama

sebagai sebuah peraturan yang ada, berkembang dan diterima di kalangan masyarakat.

Kemudian perbedaan antara hukum dan norma, yaitu hukum yakni merupakan peraturan

yang dibuat dan disepakati secara resmi dan menjadi pengatur baik secara tertulis maupun

tidak tertulis yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu dan dikuatkan oleh

pemerintah, bersifat memaksa, jika melanggar dikenakan sanksi keras. Selanjutnya norma

dibentuk oleh suatu masyarakat, tidak bersifat memaksa, dan hukum hanya berlaku untuk

masyarakat sekelempok itu saja.

3. Dalam suatu negara sistem hukum dapat dilihat dari produk peraturan perudangan yang berlaku,

putusan pengadilan, kebiasaan, dan sumber hukum lainnya.

a. Apa perbedaan yang mendasar antara sistem hukum Eropa Konintel dengan sistem hukum

Anglo Saxon?

Pembahasan:


secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan perbedaan yang

mendasar antara sistem hukum Eropa Konintel dengan sistem hukum Anglo

Saxon.

Jawaban:

Adapun perbedaan sistem hukum Eropa Konintel dengan sistem hukum Anglo Saxon, yaitu:

1) Sistem Hukum Kontinental (Civil Law/Hukum Romawi)

a) Sistem hukum kontinental berkembang di negara-negara Eropa. Sistem hukum ini

bersumber dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa

pemerintahan Kaisar Yustinianus abad ke-5 (527–565).

b) Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah

bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang

berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.

c) Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud

apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan

tertulis, misalnya undang-undang.




Halaman 9

d) Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi tidak ada hukum

selain undang-undang.

e) Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang (hukum

adalah undang-undang).

2) Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum Anglo Saxon mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dgn

istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut

di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika

Serikat.

Lebih jelas lagi perbedaan sistem hukum Eropa Konintel dengan sistem hukum Anglo Saxon, yaitu:

Pembeda Sistem Hukum Kontinental Sistem Hukum Anglo Saxon

Sumber

hukum

a. Undang-undang dibentuk

oleh legslatif (statutes)

b. Peraturan-peraturan berupa

hukum

c. Kebiasaan (custom) yang

hidup dan diterima sebagai

hukum oleh masyarakat

a. Putusan hakim/putusan

pengadilan/yurisprudensi

(judicial decisions)

b. Peraturan hukum tertulis (undang-

undang), peraturan administrasi dan

kebiasaan

Bentuk

Mengenal sistem peradilan

administrasi menjadi modern

karena pengkajian yang

dilakukan oleh perguruan tinggi

tidak dibutuhkan lembaga untuk

mengoreksi kaidah

a. Hanya mengenal satu peradilan untuk

semua jenis perkara

b. Dikembangkan melalui praktik prosedur

hukum

c. Dibutuhkan suatu lembaga untuk

mengoreksi, yaitu lembaga equaty.

Lembaga memberi kemungkinan untuk

melakukan elaborasi terhadap kaidah-

kaidah yang ada guna mengurangi

ketegaran.

Kodifikasi

hukum

Dikenal dengan adanya

kodifikasi hukum Tidak ada kodifikasi

Keputusan

hakim

Tidak dianggap sebagai kaidah

atau sumber hukum

Keputusan hakim terdahulu terhadap jenis

perkara yang sama mutlak harus diikuti.

Pandangan

hakim

Lebih tidak tekhnis, tidak

terisolasi dengan kasus tertentu

Pandangan hakim lebih teknis dan tertuju

pada kasus tertentu.

Kategori

Bangunan hukum, sistem

hukum, dan kategorisasi hukum

didasarkan pada hukum tentang

kewajiban

Kategorisasi fundamental tidak dikenal. Pada

sistem hukum Eropa Kontinental strukturnya

terbuka untuk perubahan sedang pada sistem

hukum Anglo Saxon berlandaskan pada

kaidah yang sangat kongret.

Dasar hukum Kodifikasi hukum Yurisprudensi/keputusan hakim




Halaman 10

Pembeda Sistem Hukum Kontinental Sistem Hukum Anglo Saxon

Peran hakim

Tidak bebas menciptakan

hukum baru karena hakim hanya

berperan menetapkan dan

menafsirkan peraturan yang ada

berdasarkan wewenang yang ada

padanya

Bertugas menafsirakan dan menetapkan

peraturan, menciptakan kaidah hukum baru

yang mengatur tata kehidupan masyarakat,

menciptakan prinsip hukum baru yang

berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam

memutuskan perkara

b. Dan kearah mana politik hukum Indonesia akan dikembangkan? Dan dimanakah dapat

ditemukan politik hukum Indonesia? Jelaskan!

Pembahasan:



arah perkembangan dan tempat politik hukum Indonesia.

Jawaban:

Politik hukum Indonesia adalah pernyataan kehendak dari pemerintah negara Indonesia

tentang hukum yang berlaku atau akan berlaku di Indonesia dan ke arah mana hukum itu

dikembangkan.

Kemudian mengenai kearah mana hukum Indonesia akan dikembangkan kemana, menurut

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi tempat politik hukum Indonesia,

secara tegas ditegaskan bahwa pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia adalah

dengan mengadakan kodifikasi dan unifaksi hukum di bidang-bidang hukum tertentu dengan

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya.

4. Politik hukum pada zaman kolonial Belanda berkecenderungan diskriminasi bagi golongan

penduduk tertentu dan memuat politik adu domba, bahkan ketentuan hukum bersifat dualisme

hukum.

a. Jelaskan penggologan penduduk dan hukum yang berlaku bagi masing-masing

penggolongan penduduk berdasarkan pasal 131 IS dan pasal 163 IS! Dan apakah ketentuan

tersebut masih berlaku dan jelaskan undang-undang yang mengaturnya!




Halaman 11

Pembahasan:



penggologan penduduk dan hukum yang berlaku bagi masing-masing penggolongan

penduduk berdasarkan pasal 131 IS dan pasal 163 IS. Kemudian menanyakan

tentang ketentuan tersebut masih berlaku dan penjelasan undang-undang yang

mengaturnya.

Jawaban:

a. Penjelasan tentang penggologan penduduk dan hukum yang berlaku bagi masing-masing

penggolongan penduduk berdasarkan pasal 131 IS dan pasal 163 IS.

Dari ketentuan IS terdapat ketentuan-ketentuan yang penting antara lain:

1) Pasal 131 ayat (1) IS berbunyi:

“Hukum Perdata dan Hukum Dagang serta Hukum Pidana demikian juga Hukum

Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana diatur dengan Ordonatie”.

2) Pasal 131 ayat (2) IS berbunyi:

“Dalam ordonantie yang mengatur Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk orang-

orang Eropa diikuti dengan undang-undang yang berlaku di negeri Belanda”.

Dengan singkatnya ketentuan dari Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling), sebagai berikut:

1) Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku dengan Hukum Perdata dan

Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Barat berdasar asas konkordansi.

2) Bagi golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka.

3) Bagi golongan Timur Asing berlaku hukum mereka masing-masing, dengan catatan

bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan

diri kepada Hukum Eropa/Barat.

Penundukan diri kepada Hukum Eropa/Barat ini diatur dalam Stb. (Staasbald) 1917 No.

12, disebutkan bahwa terdapat 3 macam penundukan diri, yaitu:

1) Tunduk secara sukarela kepada seluruh Hukum Perdata Eropa.

2) Tunduk secara sukarela kepada sebagian Hukum Perdata Eropa.

3) Tunduk secara sukarela kepada Hukum Perdata Eropa untuk suatu perbuatan hukum

tertentu.




Halaman 12

Selanjutnya ketentuan dari Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling), sebagai berikut:

1) Apabila ketentuan-ketentuan undang-undang ini, peraturan-peraturan umum lainnya,

reglement-reglement, peraturan-peraturan kepolisian dan ketentuan-ketentuan

administratif membedakan antara orang-orang Eropa, orang-orang pribumi dan Timur

Asing.

2) Tunduk kepada ketentuan-ketentuan bagi orang-orang Eropa adalah:

a) Semua orang Belanda.

b) Semua orang yang berasal dari Eropa.

c) Semua orang Jepang.

d) Semua orang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum

keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda.

e) Anak sah atau diakui menurut undang-undang dan anak yang dimaksud huruf b

dan c yang lahir di Indonesia.

3) Tunduk kepada ketentuan-ketentuan bagi orang-orang pribumi kecuali kedudukan

bagi orang-orang Kristen pribumi yang harus diatur dengan ordonantie, ialah semua

orang yang termasuk penduduk Hindia Belanda dan tidak pindah ke dalam kelompok

penduduk lain dari pada kelompok pribumi, demikian pula mereka, demikian pula

yang pernah termasuk kelompok penduduk lain dari pada kelompok pribumi, namun

telah membaurkan dengan penduduk asli.

4) Tunduk kepada ketentuan-ketentuan bagi orang-orang Timur Asing, kecuali

kedudukan hukum yang harus diatur dengan ordonantie bagi orang-orang diantara

mereka yang yang menganut keyakinan Kristen, ialah semua orang yang tidak terkena

syarat-syarat yang disebut dalam ayat 2 dan 3 pasal ini.

5) Ketentuan tersebut masih berlaku dan penjelasan undang-undang yang mengaturnya.




Halaman 13

b. Berdasarkan ketentuan pasal 131 IS dan pasal 163 IS, bagaimana aplikasi penerapan

ketentuan tentang penggolongan penduduk dalam pergaulan masyarakat dan perkembangan

hukum?

Pembahasan:



aplikasi penerapan ketentuan tentang penggolongan penduduk dalam pergaulan

masyarakat dan perkembangan hukum berdasarkan ketentuan pasal 131 IS dan

pasal 163 IS.

Jawaban:

Berdasarkan pasal 131 (2b) IS jo STB 1924-556 hukum perdata yang berlaku untuk golongan

timur asing bukan Cina yaitu orang-orang India, Pakistan, Arab, Parsi dan sebagainya berlaku

hukum perdata dan hukum dagang Eropa kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa

surat wasiat, masih berlaku hukum adat mereka masing-masing.

Dengan penggolongan penduduk tersebut terlihat bahwa sejak zaman penjajahan, dalam

penerapan hukum perdata telah terdapat dualisme hukum, yaitu bagi golongan Eropa berlaku

hukum perdata, golongan timur asing berlaku hukum perdata, namun masih diakui beberapa

hukum perdata adat mereka yang tetap berlaku.

Kemudian setelah adanya perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan

hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat yang tercantum pula

penggolongan penduduk. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela

tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta dalam rangka

menghilangkan dualisme hukum penggolongan penduduk.




Halaman 14

B. SOAL HUKUM PRIVAT

1. Jelaskan dan berikan contoh pembagian antara hukum privat dengan hukum publik! Dan

jelaskan disertai dengan contoh bahwa pembagian tersebut sekarang ini hampir sulit dipisahkan,

karena hukum privat berkecenderungan (convergent) mengarah ke hukum publik!

Pembahasan:


secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan dan contoh

tentang pembagian antara hukum privat dengan hukum publik.

Jawaban:

Sebelum menjelaskan tentang sulitnya menentukan pembagian hukum sebab hukum privat yang

berkecenderungan mengarah ke arah hukum publik. Kita mesti tahu bahwa:

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan

orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Kemudian hukum

publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau

hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara). Namun, dalam hal pengembagannya

akan sulit menentukan penggolongan tersebut. Oleh karena itu, hukum privat berkecenderungan

mengarah ke arah hukum publik, bahkan hal ini dikenal juga dengan istilah kenvergensi hukum.

Realita dalam kehidupan pun kita tahu bahwa urusan dalam hal perkawinan, waris, wakaf,

pertahanan, perdagangan, perusahaan dan sebagainya. Sebenarnya hal tersebut merupakan

urusan pribadi atau berhubungan dengan hukum privat. Namun, nyatanya sekarang hal tersebut

semuanya diatur oleh pemerintah yang dijadikan undang-undang, sehingga itulah yang dinamakan

konvergensi hukum, dari hukum privat menjadi hukum publik.




Halaman 15

2. Jelaskan dan berikan contoh apakah yang dimaksud dengan hukum materiil dan hukum formil

baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana!

Pembahasan:


secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan dan contoh

tentang hukum materiil dan hukum formil baik dalam hukum perdata maupun dalam

hukum pidana.

Jawaban:

Hukum materiil adalah hukum yang menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum

serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil juga menentukan isi sesuatu

perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Kemudian hukum formil adalah hukum

yang menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam

perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim.

Contoh hukum materiil adalah Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Yang dimaksudkan adalah

Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata Materiil. Kemudian contoh dari hukum formil

adalah Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

3. Jelaskan dan berikan komentar tentang sistematika hukum perdata dan hukum pidana!

Pembahasan:



komentar tentang sistematika hukum perdata dan hukum pidana.

Jawaban:

a. Sistematika Hukum Perdata dalam KUHPerdata (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Indonesia terdiri dari empat buku sebagai

berikut:

1) Buku I, yang berjudul perihal orang (van persoonen), memuat hukum perorangan dan

hukum kekeluargaan.

2) Buku II, yang berjudul perihal benda (van zaken), memuat hukum benda dan hukum

waris.




Halaman 16

3) Buku III, yang berjudul perihal perikatan (van verbintennisen), memuat hukum harta

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang

atau pihak-pihak tertentu.

4) Buku IV, yang berjudul perihal pembuktian dan kadaluarsa (van bewijs en verjaring),

memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-

hubungan hukum.

Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata sekarang ini lazim dibagi dalam empat bagian,

yaitu:

1) Hukum tentang orang atau hukum perorangan (persoonenrecht) yang antara lain

mengatur tentang:

a) orang sebagai subjek hukum;

b) orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk

melaksanakan hak-haknya itu.

2) Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (familierecht) yang memuat antara lain:

a) Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti

hukum harta kekayaan suami dan istri.

b) Hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua

(ouderlijke macht).

c) Perwalian (voogdij).

d) Pengampunan (curatele).

3) Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (vermogensrecht) yang mengatur tentang

hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini

meliputi:

a) Hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang.

b) Hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu

pihak tertentu saja.

c) Hukum waris (erfrecht) mengatur tentang benda atau kakayaan seseorang jika ia

meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap

harta warisan yang ditinggalkan seseorang.




Halaman 17

b. Sistematika Hukum Pidana dalam KUHP

Sistematika KUHP (WvS) terdiri atas 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya

adalah sebagai berikut:

1) Buku kesatu tentang aturan umum yang terdiri dari 9 bab dan 103 pasal (Pasal 1 s.d.

103).

2) Buku kedua tentang kejahatan yang terdiri dari 31 bab dan 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488).

3) Buku ketiga tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489 s.d. 569).

4) Aturan umum yang disebut dalam buku pertama bab I sampai bab VIII berlaku bagi buku

kedua (kejahatan), buku ketiga (pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP

kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain sesuai dengan Pasal 103 KUHP.

Berdasarkan penjabaran sistematika di atas, komentar saya yaitu bahwa KUHPerdata (BW) saat

ini sudah tidak dijadikan lagi panduan sebagai sumber hukum Indonesia karena ada bagian yang

sudah hilang atau dicabut, dan tidak tersusun secara sistematis lagi, tepatnya pada bagian buku II

tentang benda umum dan hipotik sudah diganti oleh UUPA. Selanjutnya KUHP sampai saat ini

masih dijadikan sebagai panduan sumber hukum karena KUHP masih utuh, masih tersususn

secara sistematis dan tidak ada bagian yang hilang ataupun diganti.

4. Jelaskan apakah BW (KUHPerdata-Bugerlijk Wetboek) yang merupakan produk kolonial

Belanda masihkah berlaku sebagai hukum positif Indonesia! Jelaskan dasar hukumnya!

Pembahasan:



berlaku atau tidaknya BW (KUHPerdata-Bugerlijk Wetboek) dan penjelasan dasar

hukumnya.

Jawaban:

Tidak, karena sudah tidak tersusun secara sistematis lagi. Kemudian perlu kita ketahui bahwa

kodifikasi itu pembukuan yang tersusun secara sistematis dan tidak ada bagian yang tidak berlaku

lagi. Sementara KUHPerdata sekarang sebagian dari buku II tentang benda umum dan hipotik

sudah diganti oleh UUPA.




Halaman 18

asar Hukum Perdata di Indonesia:

a. Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945. Segala badan negara dan peraturam

yang ada masih langsung berlaku sebelum di adakan yang baru menurut undang-undang ini.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Peraturan Pemerintah ini menegaskan

berlakunya pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

c. Konsideran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria

(UUPA).

d. Adanya asas konkordansi.

C. Hukum Publik

1. Hukum pidana memiliki sifat mengatur dan sifat memaksa, bandingkan dengan hukum perdata

yang memiliki sifat mengatur saja. Coba saudara jelaskan pemahaman kedua sifat hukum

tersebut baik sifat hukum pidana maupun sifat hukum perdata dalam kaitannya dengan asas

kebebasan berkontrak dan sifat memaksa dari hukum kebendaan!

Pembahasan:



pemahaman kedua sifat hukum yang mengatur dan memaksa, baik sifat hukum

pidana maupun sifat hukum perdata dalam kaitannya dengan asas kebebasan

berkontrak dan sifat memaksa dari hukum kebendaan.

Jawaban:

Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkret

tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan

tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam

hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum

publik, contohnya pada hukum pidana. Kemudian hukum bersifat mengatur maksudnya hukum

yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan

tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya

terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/hukum kontrak (Buku III KUHPerdata) tepatnya

yaitu terdapat dalam asas kebebasan berkontrak. Jadi, dalam hal ini, jika para pihak mengatur

lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.




Halaman 19

2. Berdasarkan sifat dari hukum pidana tersebut maka pengaturan hukum pidana harus dilakukan

secara hati-hati. Coba saudara jelaskan asas apa yang mendasari kehati-hatian penggunaan

hukum pidana tersebut, dan apa isi asas tersebut disertai dengan tujuan apa yang ingin dicapai

dengan diberikannya asas tersebut!

Pembahasan:



asas dan tujuan dari asas hukum pidana.

Jawaban:

Asas yang mendasari kehati-hatian penggunaan hukum pidana adalah asas legalitas yang

terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi:

”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah dalam

bahasa Indonesia yaitu: “Tidak ada delik/kejahatan, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang

mendahuluinya”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai asas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum,

menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi

pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law.

3. Hukum pidana yang sekarang berlaku merupakan produk kolonial Belanda yang perlu

dilakukan pembaharuan. Coba saudara jelaskan cara melakukan pembaharuan hukum pidana

dan berikan contoh-contoh pasal yang merupakan hasil pembaharuan!

Pembahasan:



contoh-contoh pasal tentang cara melakukan pembaharuan hukum pidana.

Jawaban:

Untuk mengejar perkembangan masyarakat Indonesia, terus dilakukan penambahan dan

perubahan pasal-pasal KUHP. Dalam konteks lebih luas, seiyanya terdapat tiga cara

pembaharuan hukum materil di Indonesia, yaitu:

a. membuat undang-undang khusus di luar KUHP;

b. penambahan, pencabutan, dan perubahan pasal-pasal KUHP secara parsial, dan

c. penyusunan rancangan undang-undang KUHP.




Halaman 20

Pembaharuan hukum materil melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat di

hindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang

berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht peninggalan

kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.

Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum meteril di Indonesia adalah dengan

melakukan perubahan KUHP secara parsial. Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui

berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-

pasal dalam KUHP. Mulai tahun 1946 seiyanya telah dikeluarkan 11 undang-undang baik yang

mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal KUHP. Jika ditambah dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 13 kali perubahan. Beberapa peraturan

perundang-undangan yang mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam

KUHP antara lain sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1951 Tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada

Dokter dan Dokter Gigi.

d. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik

Indonesia dan Mengubah KUHPidana.

e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP.

f. Undang-undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.

g. Undang-undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda

dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum

tanggal 17 Agustus 1945.

h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau

Penodaan Agama.

i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian.

j. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal

dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan

Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

k. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

l. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal

137 KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/undang-undang-no-1-tahun-1946.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/undang-undang-no-20-tahun-1946.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/uu-nomor-73-tahun-1958.html



http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/uu-no-1-tahun-1960-tentang-pengubahan.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/undang-undang-no-16-prp-1960.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/ndang-undang-no-18prp1960.html



http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1965.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/penetapan-presiden-nomor-1-tahun-1965.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/uu-nomor-7-tahun-1974-tentang.html

http://jodisantoso.blogspot.com/2009/01/uu-no-4-tahun-1976.html







Halaman 21

m. Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan

UUD 1945.

4. Jelaskan asas yang mendasari berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat terjadinya tindak

pidana! Mengapa perlu diatur berdasarkan asas-asas tersebut dan berikan masing-masing

contoh kasusnya!

Pembahasan:



asas yang mendasari berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat terjadinya

tindak pidana. Kemudian menanyakan tentang alasan-alasan dan contoh kasus yang

diatur berdasarkan asas-asas hukum pidana.

Jawaban:

a. Penjelasan tentang asas yang mendasari berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat

terjadinya tindak pidana.

Dalam hal ini asas-asas hukum pidana menurut tempat, yaitu:

1) Asas Teritorial

Asas ini diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang

yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.“

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan:

“Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar

wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara

Indonesia.”

2) Asas Personal (Nasional Aktif)

Pasal 5 KUHP menyatakan:

Ayat 1

Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara

yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab

II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan

yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang




Halaman 22

sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu

dilakukan diancam dengan pidana.

Ayat 2

Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika

terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Sekalipun rumusan Pasal 5 ini memuat perkataan diterapkan bagi warga negara Indonesia

yang diluar wilayah Indonesia, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan

tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas

nasional pasif) karena ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara diluar

wilayah territorial wilyah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap

penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.

3) Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena Pasal 4 KUHP ini memberlakukan

perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah negara

Indonesia melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu:

a) Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat/kehormatan

Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 4 ke-1).

b) Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau

segel/materai dan merk yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2).

c) Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifkat-sertifikat hutang yang

dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya (pasal 4 ke-3).

d) Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara

Indonesia (pasal 4 ke-4).

4) Asas Universal

Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum

internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah

dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum

sedunia (hukum internasional).

Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi:

a) Kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak

eksteritorial. Hukum nasional suatu negara tidak berlaku bagi mereka.

b) Duta besar negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak

eksteritorial.




Halaman 23

c) Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar

kapal. Menurut hukum internasional kapal peran adalah teritoir negara yang

mempunyainya.

d) Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

b. Alasan-alasan dan contoh kasus yang diatur berdasarkan asas-asas hukum pidana.

Perlu diatur berdasarkan asas-asas tersebut karena setiap kejadian tindak pidana dapat terjadi

dimana-mana sesuai tempat dan keadaan yang berbeda-beda, sehingga sangat diperlukan

asas-asas tersebut agar senantiasa penegakan hukum tidak pidana bisa sesuai dengan tujuan

dari asas-asa tersebut. Adapun contoh kasus berdasarkan asas-asas tersebut, yaitu:

1) Contoh Kasus Berdasarkan Asas Teritorial

Yaitu kasus pembunuhan warga negara Indonesia yang terjadi di wilyah Indonesia

walaupun oleh warga asing, tetap akan dikenakan hukum pidana Indonesia.

2) Contoh Kasus Berdasarkan Asas Personal (Nasional Aktif)

Yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri dapat

dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

3) Contoh Kasus Berdasarkan Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Yaitu kasus kejahatan yang mengancam kepentingan nasional adalah makar.

4) Contoh Kasus Berdasarkan Asas Universal

Yaitu kasus terorisme yang mengganggu keamanan dunia.

pembahasan soal ujian akhir semester i tahun … · tentang perintah dan larangan, yang mengatur...

Documents