bab i - ibelboyz.files.wordpress.com file · web viewsedangkan orang adalah pengertian juridis...

Bab II, Hukum Orang Tentang Subjek Hukum

4. Pertemuan Keempat (K.4)

Manusia Sebagai Subjek Hukum

Pertemuan keempat, merupakan perkuliahan awal yang telah memasuki pembahasan

bab 2 yang di bahas adalah hukum tentang orang, namun dalam pembahasannya

dikaitkan juga dengan pembahasan hukum perkawinan, hal ini disebabkan bahwa

masalah perkawinan dalam sistematika BW/KUHPerdata dimasukan kedalam

pembahasan hukum orang, namun pada pertemuan keempat ini pembahasan lebih

difokuskan tentang manusia sebagai subjek hukum yang terdapat beberapa aspek yang

perlu dibahas di dalamnya, antara alain :

a). Manusia

Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika

yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindra dan mempunyai budaya. Sedangkan

orang adalah pengertian juridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum

yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person. Menurut hukum modern,

seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai

manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia

diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoonlijkheid) yaitu pendukung hak dan

kewajiban. Hak dan kewajiban perdata tidak tergantung kepada agama, golongan,

kelamin, umur, warganegara ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban

perdata tidak tergantung pula kepada kaya atau miskin, kedudukan tinggi atau rendah

dalam masyarakat, penguasa (pejabat) ataupun rakyat biasa, semuanya sama.

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan,

dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.

Pengecualiannya sebagai mendukung hak dan kewajiban dalam KUHPerdata

ditergaskan pada pasal 2 yang menentukan sebagai berikut :

(1) Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah

dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya;

(2) Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada".

Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW di atas ini sering disebut

"rechtsfictie". Ketentuan ini sangat penting dalam hal warisan misalnya. Demikian juga

29


dalam pasal 236 KUHPerdata ditentukan; “bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli

waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal dunia”. Hal ini berarti, bahwa

seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada

saat pewaris meninggal dunia. Akan tetapi dengan adanya pasal 2 BW, seorang anak

yang masih dalam kandungan ibunya sudah dianggap seolah-olah sudah dilahirkan,

manakala anggapan ini menjadi keuntungan si anak. Tapi kalau anak dalam kandungan

itu kemudian dilahirkan mati, maka ia dianggap sebagai tak pernah telah ada. Artinya

kalau anak (bayi) itu lahir hidup, meskipun hanya sedetik dan ini dapat ditentukan maka

ia ketika dalam kandungan dianggap sudah hidup, sehingga dalam kandunganpun ia

sudah merupakan orang yakni pendukung hak. Pentingnya pasal 2 BW terlihat pada

contoh kasus sebagai berikut. Seorang ayah pada tanggal 1 Agustus 1984 meninggal

dunia. Pada saat meninggal dunia ini ia mempunyai dua orang anak, sedangkan istrinya

dalam keadaan hamil (mengandung).

Seandainya pasal 2 BW tidak ada, maka yang menjadi ahli waris kalau ayah

yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan wasiat hanyalah dua orang anaknya dan

jandanya (istrinya). Pada tanggal 1 September 1984 dalam kandungan istri itu lahir

hidup dan segar bugar. Kalu pasal 2 BW itu tidak ada, maka boedel warisan yang

ditinggalkan ayahnya hanya dibagi antara saudara-saudaranya dan ibunya, yang masing-

masing mendapat sepertiga, sedangka ia yang masih dalam kandungan ketika ayahnya

meninggal dunia tidak mendapat apa-apa. Keadaan ini dirasakan tidak adil, namun

keberadaan Pasal 2 BW tersebut dimaksudkan untuk meniadakan ketidakadilan itu,

sehingga anak yang ada dalam kandunganpun merupakan ahli waris. Karena itu bagian

dari masing-masing ahli waris pada contoh kasus di atas ini adalah seperempat (tiga

anak dan seorang istri/janda). Pembagian ini juga berlaku seandainya anak itu hanya

hidup sedetik. Adapun bagiannya mendaji warisan. Jadi anak yang hidup sedetik dan

kemudian meninggal itu menjadi pewaris. Sedang yang menjadi ahli warisnya adalah

saudara-saudaranya dan ibunya.

Sebagaimana telah dikatakan bahwa berakhirnya seseorang sebagai pendukung

hak dan kewajiban dalam perdata adalah apabila ia meninggal dunia. Artinya selama

seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Pasal 3 BW

menyatakan :"Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau

kehilangan segala hak perdata". Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi

30


kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi kewenangan berhak tersebut

antara lain adalah :

1. Kewarga-negaraan; misalnya dalam pasal 21 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa

hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

2. Tempat tinggal; misalnya dalam psal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1960

dan pasal I Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 (tambahan pasal 3a s/d 3e) jo.

pasal 10 ayat (2) UUPA disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang

yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya;

3. Kedudukan atau Jabatan; misalnya hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh

memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.

4. Tingkah laku atau Perbuatan; misalnya dalam pasal 49 dan 53 Undang-undang No.

1 tahun 1974 disebutkan, bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan

keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang

tua /wali atau berkelakuan buruk sekali.

b). Ketidak Cakapan

Selanjutnya meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan

kewajiban atau subjek hukum (rechtspersoonlijkheid), namun tidak semuanya cakap

untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid). Orang-orang yang menurut

undang-udang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 BW jo pasal 47 UU no. 1

tahun 1974);

2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi

dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW jo pasal 433

BW);

3. Orang-orang yang dilarang undang-undang melakukan perbuatan-perbuatan hukum

tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW jo UU Kepailitan).

Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang

dewasa dan sehat akal fikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk

melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Orang-orang yang belum dewasa dan

orang-orang ditaruh di bawah pengampuan (curatele) dalam melakukan perbuatan-

31


perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (curator).

Sedangkan penyelesaian hutang-piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan

oleh Balai Harta Peninggalan (weeskamer).

Uraian di atas dapat dikatakan; bahwa setiap orang adalah subyek hukum

(rechtspersoonlijkheid) yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semua orang

cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan

perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) tidak selalu berwenang untuk melakukan

perbuatan hukum (rechtsbevoegheid). Dengan demikian rechtbekwaamheid adalah

syarat umum sedangkan rechtsbevoegheid adalah syarat khusus untuk melakukan

perbuatan hukum.

c). Pendewasaan

Dalam sistim hukum perdata (BW), mereka yang belum dewasa tetapi harus

melakukan perbuatan-perbuatan hukum seorang dewasa, terdapat lembaga hukum

pendewasaan (handlichting), - yang diatur pada pasal-pasal 419 s/d 432. Pendewasaan

merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang

yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi maksudnya adalah memberikan kedudukan

hukum (penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum

dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapi

umur 18 tahun, yang diberikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri. Akan tetapi

lembaga pendewasaan (handlichting) ini sekarang sudah tidak relevan lagi dengan

adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) yang

menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan umur seorang dewasa 18

tahun itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 2 Desember

1976 No. 477 K/Sip/76 dalam perkara perdata antara Masrul Susanto alias Tan Kim

Tjiang vs Ny. Tjiang Kim Ho.

Dalam pergaulan hidup di masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang

sedemikian banyaknya, maka sudah tentu diperlukan adanya tanda untuk membedakan

orang yang satu dengan orang yang lain, selanjutnya untuk mengetahui apa yang

merupakan hak-haknya dan apa pula yang merupakan kewajiban-kewajibannya tandan

yang diperlukan ialah nama.

32


d). Nama

Bagi golongan eropah dan mereka yang dipersamakan, soal nama mereka ini

diatur dalam Buku I titel II bagian kedua (pasal 5 a s/d 12) yang menentukan tentang

nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi

dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 1961 yang mengatur tentang penggantian

nama, maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini

tidak berlaku lagi. Masalah nama bagi orang-orang golongan Eropah dan mereka yang

dipersamakan, merupakan hal yang cukup penting, karena nama itu merupakan

indentifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Bahwa dari nama itu sudah dapat

diketahui keturunan siapa seorang yang bersangkutan. Hal mana sangat penting dalam

urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Nama seorang golongan Eropah pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu "nama

kecil" (misalnya Karel, Jan Rebert, dan sebagainya) yang biasa diberikan sendiri oleh

orang tuannya dan "nama keluarga" seperti (Bakker, Koch, Tounssen dan sebagainya)

yang dipakai oleh bapak dan ibunya.

e). Tempat Tinggal

Selain dari pada nama, untuk lebih jelas lagi siapa yang mempunyai suatu

hak/atau kewajiban serta dengan siap seorang mengadakan hubungan hukum, maka

dalam hukum perdata ditentukan pula tentang tempat tinggal (domisili). Kepentingan

adanya ketentuan tentang tempat tinggal (domisili) dimana ia berkediaman pokok.

Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat

tinggal dianggap dimana ia sungguh-sungguh berada. Tempat tingggal dibedakan atas 2

macam :

1. Tempat tinggal yang sesungguhnya. Di tempat tinggal sesungguhnya inilah biasanya

seseorang melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajiban perdata pada

umumnya. Tempat tinggal yang sesungghnya dapat dibedakan pula atas 2 macam,

yakni :

a. Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri, tidak terikat/tergantung

pada hubungannya dengan pihak lain.

33


b. Tempat tinggal yang tidak bebas, yakni tempat tinggal yang terikat / tergantung

pada hubungannya dengan pihak lain. Misalnya : tempat tinggal anak yang

belum dewasa dirumah orang tuanya/walinya; tempat tinggal orang yang berada

dibawah pengampuan dirumah pengampunya. Buruh mempunyai tempat tinggal

dirumah majikannya jika mereka tinggal bersama majikannya.

2. Tempat tinggal yang dipilih. Dalam suatu sengketa dimuka pengadilan, kedua belah

pihak yang berpekara atau salah satu dari mereka dapat memilih tempat tinggal lain

dari pada tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Pemilihan tempat tinggal ini

dilakukan dengan suatu akta. Diadakannya tempat tinggal yang dipilih itu

dimaksudkan untuk memudahkan pihak lain maupun untuk kepentingan pihak yang

memilih tempat tinggal tersebut.

Kemudian rumha kematian yang sering terpakai dalam Undang-Undang tidak

lain seperti domisili pengahabisan dari orang yang meninggal pengertian ini adalah

penting untuk menentukan beberapa hal seperti : pengadilan mana yang berwenang

untuk mengadili tentang warisan yang dipersengketakan ; pengadilan mana yang

berwenang untuk mengadili tuntutan siberpiutang dan sebagainya. Sedangkan bagi

badan hukum biasanya tidak dikatakan dengan istilah "tempat tinggal / kematian"

melainkan "tempat kedudukan". Secara yuridis tempat kedudukan suatu badan hukum

ialah tempat dimana pengurusnya menetap. Menurut beberapa arrest dari Hoog Raad.

Ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggal yang memuat dalam BW Buku I pasal 17

s/d 25, juga berlaku dalam memperlakukan Undang-Undang Tata Usaha maupun

Undang-Undang lainnya, sepanjang undang-undang itu tidak menentukan lain.

f). Keadaan Tidak Hadir

Bilamana seseorang untuk waktu yang pendek maupun waktu yang lama

meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi sebelum pergi ia memberikan kuasa kepada

orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maka keadaan

tidak ditempat orang itu tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi bilamana orang

yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut sebelumnya tidak memeberikan kuasa

apapun kepada orang lain untuk mewakili dirinya maupun untuk mengurus harta

kekayaannya dan segala kepentingannya, maka keadaan tidak ditempatnya orang itu

menimbulkan persoalan, siapa yang mewakili dirinya dan bagaimana mengurus harta

34


kekayaannya. Meskipun orang yang meninggalkan tempat tinggal itu tidak kehilangan

statusnya sebagai persoon atau sebagai subjek hukum, namun keadaan tidak ditempat

(keadaan tidak hadir - afwezigheid) orang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum,

sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang perlu mengaturnya.

Ketentuan mengenai keadaan tidak di tempat atau keadaan tak hadir

(afwezigheid) termuat dalam BW Buku I pasal 463 s/d 495 dan dalam Stb. 1946 No.

137 jo Bilblad V dan Stb. 1949 No. 451. Undang-Undang mengatur keadaan tidak

ditempat atas tiga masa atau tingkatan, yaitu masa persiapan (pasal 463 s/d 466), masa

yang berhubungan dengan penyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat itu

mungkin meninggal dunia (pasal 467 s/d 483) dan masa pewarisan secara difinitif (pasal

484).

Dalam masa persiapan (tindakan sementara) tidak perlu ada keraguan apakah

orang yang meninggalkan tempat tingal itu masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

akan tetapi ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta

kekayaannya atau guna mengadakan seorang wakil baginya. Pada masa ini Pengadilan

Negeri tempat tinggal orang yang keadaan tak hadir itu menunjuk Balai Harta

Peninggalan (weeskamer) untuk menjadi pengurus harta kekayaan dan segal urusan

orang tersebut. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak ditempat

tidak banyak, maka untuk mengurus harta kekayaan dan mewakili kepentingannya itu,

Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada seorang atau lebih dari keluarga

sedarah atau semenda atau kepada istri atau suaminya.

Masa yang berhubungan dengan kenyataan bahwa orang yang meninggalkan

tempat itu mungkin meninggal dunia, yaitu setelah lewat 5 tahun sejak

keberangkatannya dari tempat tinggalnya atau 5 tahun sejak diperolehnya kabar terakhir

yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, setelah diadakan pemanggilan

secara umum dengan memuat di surat kabar sebanyak 3 kali. Hak-hak dan kewajiban-

kewajiban orang yang tidak ditempat beralih kepada ahli warisnya, tetapi ini hanya

bersifat sementara dan dengan pembatasan-pembatasan.

Sedangkan masa pewarisan secara definitif adalah masa dimana persangkaan

bahwa orang yang tidak ditempat itu telah meninggal dunia semakin kuat yaitu setelah

lampau 30 tahun sejak hari pernyataan kemungkinan meninggal dunia atau setelah

lampau 100 tahun terhitung sejak hari lahir orang yang tidak ditempat itu. Meskipun

35


demikian dalam setiap masa itu orang yang tidak ditempat tersebut tetap mempunyai

wewenang berhak dan wewenang bertindak atas harta kekayaan yang ditinggalkannya,

dimana kalau ia muncul kembali maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kembali

kepadanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu (pasal 486 dan pasal 487).

Kemudian dalam pasal 489 s/d 492 diatur tentang akibat-akibat keadaan ditempat yang

berhubungan dengan perkawinan. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan, pasal-pasal BW mengenai afwezigheid yang behubungan

dengan perkawinan ini kiranya sudah tidak relevan lagi.

Pentingnya pengaturan mengenai keadaan tidak ditempat atau keadaan tak hadir

terutama adalah pada masa dahulu dimana hubungan antar daerah masih sukar.

Berbeda dengan zaman modern sekarang dimana hubungan antar daerah atau antar

negara sudah lancar. Untuk masa sekrang pengaturan mengenai keadaan tidak ditempat

tetap ada gunanya, satu dan hal-hal bila terjadi perang atau terjadi kekacauan-kekacauan

dimana orang banyak yang hilang dan perhubungan dengan beberapa daerah atau

negara terputus.

5. Pertemuan Kelima (K.5)

Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

a. Pengertian Badan Hukum

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan

satu-satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek

hukum lain yang sering disebut "badan hukum" (rechtspersoon). Sebagai halnya subjek

hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking/

rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain

maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu

badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa

menyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan.

Dengan demikian badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang

tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.

Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa maka badan hukum tidak dapat dan

36


tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,

melahirkan anak dan lain sebagainya. Adanya badan hukum (rechtspersoon) disamping

manusia tunggal (natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu

kebutuhan hukum pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain

mempnuayi kepentingan perseorangan (individuil), juga mempunyai kepentingan

bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula.

Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu

organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukan

harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-

peraturan intern yang hanya berlaku dikalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam

pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang

tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang

baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta

dapat bertindak hukum sendiri.

b. Teori-Teori Tentang Badan Hukum

Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan

hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain

berbeda-beda. Ada beberapa teori mengenai badan hukum ini, antara lain:

a) Teori Fictie dari Von Savigny

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum

itu hanyalah fiksi, yankni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang

menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan

perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Houwing.

b) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogens Theorie)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. namun,

kata teori ini ada kekayaan (Vermogen) yang bukan kekayaan seseorang, tetapi

kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada mempunyainya dan

yang tidak terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori

ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van Der Heyden.

37


c) Teori Organ dari Otto Van Gierke

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang

tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riel, yang

menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk

kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (penguru, anggota-

anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indra dan sebagainya.

Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L. Polano.

d) Teori Propriete Collective

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaff. Menurut teori ini hak dan

kewajiban badan hukum pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban para anggota

bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyai bersama-sama

anggotanya. Orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan yang

membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan

hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Star Busmann dan Kranenburg adalah

pengikut-pengikut ajaran ini.

e) Teori Kenyataan Yuridis (Juridische Realiteitsleer)

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit, kongkrit, riil,

walaupun tidak bisa diraba bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang

dikemukakan oleh Mejers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan

badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam

memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan

hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, artinya

hanya dalam lalu lintas hukum saja.

c. Pembagian Badan-Badan Hukum

Menurut pasal 1653 BW badan hukum di bagi atas 3 macam yaitu :

1. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum misalnya daerah

tingkat I, daerah tingkat II/ Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh negara dan

sebagainya.

38


2. Badan hukum yang dikaui oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya

perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.

3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan

dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi dan

perkapalan.

Badan hukum dapat dilihat dari segi wujudnya maka dapat dibedakan atas 2

macam :

1. Koorperasi (coorporatie) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam

pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri.

Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi

mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya PT (NV),

perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, Indonesische Maatschappij op

aandelen (IMA) dan sebagainya.

2. Yayasan (stiching) adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujusn tertentu.

Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

Batas antara korporasi dan yayasan tidak tegas, karenanya timbul beberapa

ajaran untuk membedakan korporasi itu dengan yayasan sebagai berikut :

a. Pada korporasi para anggotanya bersama-sama mempunyai kekayaan dan

bermacam-macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu; sedangkan

pada yayasan kepentinan yayasan tidak terlekat pada anggotanya, karena yayasan

tidak mempunyai anggota.

b. Dalam korporasi para anggota bersama-sama merupakan organ yang memegang

kekuasaan yang tertinggi; sedangkan dalam yayasan yang memegang kekuasaan

tertinggi adalah pengurusnya.

c. Dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuannya yang menentukan

maksud dan tujuannya ditetapkan oleh orang-orang yang mendirikan yang

selanjutnya berdiri di luar badan tersebut.

d. Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya; sedangkan pada yayasan

titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud

tertentu.

39


Badan hukum ini dapat pula dibedakan atas dua jenis :

1. Badan hukum Publik

2. Badan Hukum privat

Di Indonesia kriterium yang dipakai untuk menentukan suatu badan hukum

termasuk pada hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada dua macam :

a. Berdasarkan terjadinya, yakni "Badan Hukum Privat" didirikan oleh perseorangan,

sedangkan "badan hukum publik" didirikan oleh pemerintah/negara.

b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan kerja itu untuk kepentingan

umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya utnuk kepentingan umum maka

badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, jika lapangan pekerjaannya

untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum itu termasuk badan hukum

privat.

Badan Hukum Publik misalnya :

- Negara RI

- Daerah Tingkat I

- Daerah Tingkat II/Kotamadya

- Bank-bank Negara (Seperti Bank Indonesia)

Badan Hukum Privat misalnya :

- Perseroan Terbatas

- Koperasi

- Perkapalan

- Yayasan

- Dan lain-lain

d. Peraturan Tentang Badan Hukum (Rechtspersoon)

BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam

BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX pasal 1653

s/d 1665 dengan istilah "van zedelijke lichamen" yang dipandang sebagai perjanjian,

karena itu lalu diatur dalam buku II tentang Perikatan. Hal ini memnimbulkan

keberatan para ahli karena badan hukum adalah persoon, maka seharusnya dimasukkan

dalam Buku I tentang orang. Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang badan

40


hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum

; Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum ; Stb. 1927 No. 156 tentang gereja

dan organisasi-organisasi agama; Stb. 1939 No. 570 jo 717 tentang badan hukum

Indonesia; Stb. 1939 No. 569 jo, 717 tentang Indonesische maatschappij op aandelen

(IMA); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang PT yang telah dicabut dengan

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang PT, Undang-undang Yayasan

No. 31 Tahun 2000, Perseroan Perkapalan dan perkumpulan asuransi ; Undang-Undang

pokok Perkoperasian yang mengatur tentang badan hukum koperasi; dan lain-lain.

Dalam pada itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu

badan/perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum

(rechtspersoon). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini :

1) Adanya harta kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota

maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah

untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat

untuk mencapai tujuan tertentu dari pada badan hukum yang bersangkutan. Harta

kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun

terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggotanya itu.

Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut,

sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat

harta kekayaan anggota-anggotanya.

2) Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang

merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk

kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan

tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang

hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran

dasar badan hukum yang bersangkutan.

3) Mempunyai kepentingan sendiri

41


Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang

dilindungi oleh hukum. Kepentinga-kepentingan tersebut merupakan hak-hak

subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan

hukum mempunyai kepentingan sendiri dan dapat menuntut serta

mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada

suatu-waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

4) Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subjek hukum

disamping manusia badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan

perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari

manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti

dan sebagainya diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau

keputusan rapat anggota yang tiada lain dari pada pembagian tugas. Dengan

demikian badan hukum mempunyai organisasi. Pada akhirnya yang menentukan

suatu badan/perkumpulan atau perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah

hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah / negara tertentu, pada

waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya di Perancis dan Belgia,

hukum positifnya mengakui perseroan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di

Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,

himpunan/perkumpulan/badan hukum itu harus mendapat izin dari Pemerintah cq.

Departemen Kehakiman (d/h Gubernur Jenderal - pasal 1 Stb. 1870 No. 64).

e. Perbuatan Badan Hukum

Sebagaimana dikatakan, bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang

berjiwa seperti manusia, karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-

perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang-orang manusia biasa.

Namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendir tetapi untuk dan atas nama

badan hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini

42


disebut "organ" (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan

hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus

diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua ini

ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam

peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak

dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-

ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam

anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakkan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah

ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab

pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu

menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian

menyetujui tindakan itu. Persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus

masih dalam batas-batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat

dalam pasal 1656 BW yang menyatakan : "Segala perbuatan, untuk mana para

pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar

perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar

perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah".

f. Prosedur Pembentukan Badan Hukum

Pembentukan badan hukum dapat dilakukan, baik melalui peraturan perundang-

undangan maupun dengan perjanjian. Badan hukum yang dibentuk melalui peraturan

perundang-undangan, status badan hukum itu ditetapkan oleh undang-undang, misalnya

pembentukan Perum, Persero, Perjan dan lain-lain. Sebaliknya badan hukum yang

dibentuk melalui perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh Pemerintah melalui

pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Anggaran dasar itu

adalah kesepakatan yang dibuat para pendiri, misalnya dalam pendirian PT, Koperasi

dan lain-lain.

43

bab i - ibelboyz.files.wordpress.com file · web viewsedangkan orang adalah pengertian juridis...

Documents