pembahasan soal ujian akhir semester i tahun … · adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang...

Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016

Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id

Halaman 1

Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER I

TAHUN 2015/2016

MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II




Halaman 2

Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin




Halaman 3

Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benar lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat




Halaman 4

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016

MATA KULIAH : PENGANTAR HUKUM INDONESIA

HARI, TANGGAL : KAMIS, 14 JANUARI 2016

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H/I

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

KASUS

Ketika X dan Y menikah, perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena mereka berbeda

agama. Dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai 3 (tiga) anak terdiri atas A (laki-laki), B

(perempuan) dan C (laki-laki). A mendapatkan tanah warisan sebidang tanah yang berada di kawasan

daerah Gede Bage dan rencana ingin disertifikatkan hak milik. Sehubungan dengan akan dibangun

Gelora Gede Bage yang rencananya akan dipakai untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18, maka

sebagian tanah A harus dibebaskan. Namun A keberatan, sebab di atas tanah milik A tersebut ada hak

atas bangunan milik G yang dipakai untuk kegiatan usaha “Cafe Chocolate”. Meskipun tanah tersebut

milik A tetapi pajak (PBB) dibayar oleh G. G juga membayar pajak untuk kegiatan usaha “Cafe

Chocolate”. Namun karena G tidak paham menghitung pajak, maka perhitungannya diserahkan

kepada konsultan pajak.

Menu istimewa di Cafe milik G tersebut yaitu “Pastry Chocolate” yang akan didaftarkan

untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Selain disajikan di Cafe miliknya, G menjual

”Pastry Chocolate”nya ke toko-toko swalayan, salah satunya ke Carefour dan Yogya Dept Store.

Namun, pihak Carefour sudah 3 (tiga) bulan terlambat melakukan pembayaran, sehingga merugikan

G. Rencana G jika Carefour dalam jangka waktu sebulan tidak membayar lagi, maka G akan

mengajukan gugatan ke Pengadilan. G akan meminta Sdr. untuk mengurus segala hal dalam

mengajukan gugatan ke Pengadilan secara perdata.




Halaman 5

Selain itu G meminta Saudara untuk mengajukan tuntutan kepada H (supir) atas penggelapan

mobil operasional distribusi “Pastry Chocolate”, yang mana mobil tersebut masih dalam masa leasing

sudah dijual dari H kepada I. I adalah anggota legislatif yang membeli mobil dari H, yang mana H ini

adalah keponakannya I. I sedang menggalakkan penyuluhan ke desa-desa tentang sistem

pemerintahan yang baik, dan dia melibatkan H untuk menjadi tenaga penyuluh.

SOAL

1. Jelaskan, aspek hukum apakah yang terdapat dalam kasus di atas?

Jawaban:

a. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa

yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang

dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana

adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan

dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang,

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila

ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang

kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam

dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan

sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya

norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

b. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-

individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal

pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.

Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prof._Moeljatno,_S.H.&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

https://id.wikipedia.org/wiki/Sudarsono

https://id.wikipedia.org/wiki/Norma

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_publik&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_privat

https://id.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon




Halaman 6

2. Jelaskan dan berikan contoh manakah yang termasuk golongan Hukum Publik dan Hukum Privat!

Jawaban:

a. Berdasarkan kasus di atas yang termasuk dalam golongan Hukum Publik adalah:

“G meminta Saudara untuk mengajukan tuntutan kepada H (supir) atas penggelapan mobil

operasional distribusi “Pastry Chocolate”, yang mana mobil tersebut masih dalam masa

leasing sudah dijual dari H kepada I. I adalah anggota legislatif yang membeli mobil dari H,

yang mana H ini adalah keponakannya I. I sedang menggalakkan penyuluhan ke desa-desa

tentang sistem pemerintahan yang baik, dan dia melibatkan H untuk menjadi tenaga

penyuluh.”

Penjelasan:

Atas tindakannya maka H dipidana Pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan yang

berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

b. Kemudian berdasarkan kasus di atas yang termasuk dalam golongan Hukum Perdata adalah:

1) X dan Y menikah, perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena mereka berbeda

agama.

Penjelasan:

Adapun akibat hukum yang dilakukan oleh X dan Y tercantum dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

a) Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara

perkawinan X dan Y dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama

atau Kantor Catatan Sipil.

b) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawina bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang

tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibu atau keluarga Ibu, kemudian hubungan perdata dengan ayahnya

tidak ada.




Halaman 7

c) Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun

warisan dari ayahnya.

2) A mendapatkan tanah warisan sebidang tanah yang berada di kawasan daerah Gede Bage

dan rencana ingin disertifikatkan hak milik.

Penjelasan:

Berdasarkan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA sebagaimana

terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hal ini

dianggap tidak terjadi.

3) Sehubungan dengan akan dibangun Gelora Gede Bage yang rencananya akan dipakai

untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18, maka sebagian tanah A harus dibebaskan.

Namun A keberatan, sebab di atas tanah milik A tersebut ada hak atas bangunan milik G

yang dipakai untuk kegiatan usaha “Cafe Chocolate”.

Penjelasan:

Apabila hal ini terjadi, maka mesti ditindaklanjuti ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

dan dapat diajukan ke Pengadilan agar terdapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

4) Meskipun tanah tersebut milik A tetapi pajak (PBB) dibayar oleh G. G juga membayar

pajak untuk kegiatan usaha “Cafe Chocolate”. Namun karena G tidak paham menghitung

pajak, maka perhitungannya diserahkan kepada konsultan pajak.

Penjelasan:

Apabila hal ini terjadi, maka A dan G mesti sepakat untuk melakukan hal tersebut,

begitupun antara G dengan pihak konsultan pajak. Hal ini mesti sesuai dengan asas

konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang

menententukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan

antara kedua belah pihak.




Halaman 8

5) Menu istimewa di Cafe milik G tersebut yaitu “Pastry Chocolate” yang akan didaftarkan

untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya.

Penjelasan:

Apabila hal ini terjadi, maka G mesti melakukan pendaftaran dengan cara melakukan

permohonan, yaitu:

a) Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

b) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repblik

Indonesia di seluruh Indonesia.

c) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar.

Adapun dasar hukum tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merk dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

6) Pihak Carefour sudah 3 (tiga) bulan terlambat melakukan pembayaran, sehingga

merugikan G. Rencana G jika Carefour dalam jangka waktu sebulan tidak membayar lagi,

maka G akan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Penjelasan:

Pihak Carefour telah melakukan wanprestasi yaitu Carefour tidak dapat melakukan

pembayaran yang telah ditentukan bersama G. Atas hal tersebut bila terjadi kembali, maka

G berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Jelaskan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi

Negara. Berkaitan dengan kasus di atas bagaimana implementasi asas profesional dan

akuntabilitasnya dari anggota legistlatif tersebut? Jelaskan!

Jawaban:

a. Asas-asas Hukum Pidana

1) Asas-asas Hukum Pidana Menurut Tempat

a) Asas Teritorial

Asas ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu dalam

Pasal 2 KUHPidana yang menyatakan: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan

Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di

Indonesia”.




Halaman 9

Perluasan dari Asas Teritorial diatur dalam pasal 3 KUHPidana yang

menyatakan: “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi

setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan

kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau

pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas,

tidak termasuk wilayah territorial suatu negara, sehingga ada yang mengadili apabila

terjadi suatu perbuatan pidana.

b) Asas Personal (Nasionaliteit Aktif)

Yakni apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar

Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku

kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, sedangkan perbuatan

pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di negara asing yang telah menghapus

hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu,

hal ini diatur dalam pasal 6 KUHPidana.

c) Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang

berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya.

Ciri utamanya adalah subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara

saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, hal ini merupakan tindakan-tindakan

yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya

harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

Keselamatan kepala/wakil negara Republik Indonesia, keutuhan dan keamanan

negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang

Republik Indonesia pada waktu perang, keamanan martabat kepala negara

Republik Indonesia.

Keamanan ideologi negara, pancasila dan haluan negara.

Keamanan perekonomian.

Keamanan uang negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan Republik

Indonesia.

Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan.




Halaman 10

d) Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan

pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara

untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku

umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah

kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat

berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan

dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

2) Asas-asas Hukum Pidana Menurut Waktu

a) Asas Legalitas

Secara hukum asas legaliatas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHPidana: “Tiada suatu

perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa

latinnya: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat

diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana

tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah

latin: ”Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik

tanpa ketentuan yang tegas”. Moeljatno menyampaikan bahwa asas legalitas itu

mengandung tiga pengertian:

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan

analogi (kiyas).

Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

b) Asas Transitoir

Asas transitoir adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana

dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang.

c) Asas Retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang

baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu

sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran

HAM berat.




Halaman 11

b. Asas-asas Hukum Perdata

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun

juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam

undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338

ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas

yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.

2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.

4) Menentukan bentuk perjanjiannya berupa tertulis atau lisan.

2) Asas Konsesualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada

pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata

kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan

perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka sebelumnya.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya

mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya

hanya mengikat ke dalam Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku

antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang

dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian,

ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang

menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu

perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,

mengandung suatu syarat semacam itu.”




Halaman 12

5) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan

perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka

tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda

warna kulit, agama, dan ras.

6) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan

melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur

memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

7) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas

yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas

bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh

para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt

servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini pada mulanya dikenal

dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu

perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan

sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua

pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun,

dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum,

yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas

lainnya, sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

8) Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang

tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini

terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela

(moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan

menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang

bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral)

sebagai panggilan hati nuraninya.




Halaman 13

9) Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus

dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak

debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi

dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian

dalam kegiatan hukum sehari-hari.

10) Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan

ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat

perjanjiannya.

11) Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan

melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal

ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata

menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk

mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

12) Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para

pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan

kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas

itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (relatif) dan itikad baik

mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang

nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan

serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak)

menurut norma-norma yang objektif.




Halaman 14

c. Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Dalam Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelanggara Negara

menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam hukum administrasi negara

meliputi:

1) Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggara negara.

2) Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3) Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggraan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara.

5) Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban penyelenggara negara.

6) Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berkaitan dengan kasus di atas, implementasi asas profesional tidak dapat

dilakukan oleh I. Seharusnya I melakukan penyuluhan sebagaimana mestinya dan tidak

memandang H sebagai keponakannya sehingga hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya

implementasi asas akuntabilitas mesti dilakukan oleh I. Atas dasar kejadian tersebut, maka I

wajib mempertanggungjawabkan yang telah terjadi hingga selesai diproses oleh pihak yang

berwenang sebagaimana mestinya.




Halaman 15

4. Jelaskan proses hukum acara yang harus dijalankan untuk menyelesaikan kasus di atas, baik kasus

perkara perdatanya maupun pidananya!

Jawaban:

a. Proses Hukum Acara Perdata Pada Kasus di atas

1) Tahap Persiapan

a) Adanya pihak yang berperkara/bersengketa, dalam perkara perdata ada 2 (dua) pihak,

yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara

kasuistis ada pihak Turut Tergugat, dan juga pihak ketiga.

b) Pembuatan atau penyusunan surat gugatan berisi:

Identitas para pihak, di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan

lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun

Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia,

agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domicili). Kesalahan dalam

menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in

subjecto).

Posita/fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan

diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus

menguraikan secara jelas tentang objek sengketa, hubungan hukum (korelasi

yuridis) antara subjek dan objek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan

untuk menuntut objek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus

diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel),

berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat

diterima.

Tuntutan (petitum) adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut)

dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu, tuntutan

yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada

posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang

mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

c) Penandatangan surat gugatan, surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh

Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya,

apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak

perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan

merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan.




Halaman 16

Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat

bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus

difotokopi, kemudian ditempeli meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos

yang berwenang untuk itu (nachzegelen).

d) Biaya perkara, berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya perkara,

kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan

surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala

Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma

(prodeo).

2) Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

a) Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya

dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang

memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa

khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik

kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya

panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa.

b) Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

c) Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan

yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

3) Tahap Persidangan

a) Sidang mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi

diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang

diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.




Halaman 17

b) Sidang lanjutan dalam hal perdamaian tidak tercapai

Persidangan tanpa kehadiran tergugat

Pembuktian pihak penggugat

Putusan Verstek

Persidangan dengan dihadiri oleh para pihak

b. Proses Hukum Acara Pidana Pada Kasus di Atas

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa tahapan-

tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

1) Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian

Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti,

dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.

2) Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan

Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana

dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.

3) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Oleh Hakim

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan menetapkan majelis hakim,

selanjutnyya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh

penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat

kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Dalam hal terdakwa telah

dipanggil tetapi tidak hadir pada sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut

dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil

sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang,

pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang

dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali

dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

4) Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Oleh Kejaksaan dan Lembaga

Pemasyarakatan

Merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah

dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

pembahasan soal ujian akhir semester i tahun … · adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang...

Documents