PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN

SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR

DALAM SIGHAT AKAD NIKAH

(Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Syariah pada

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

Oleh:

DEDI ARLAN

NIM. 21133009

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

PENGASAHAN

Skripsi ini berjudul: PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU

KECAMATAN SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR

DALAM SIGHAT AKAD NIKAH (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN-SU Medan

pada tanggal 6 November 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-

Syahsiyah.

Medan, 6 November 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Syari`ah dan Hukum

Ketua Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M. Hum Irwan M. Ag

Nip. 19680201 199303 2 005 Nip. 197212152001121004

Anggota-anggota

1. Fatimah, S. Ag, MA 2. Drs. H. Milhan, MA

NIP.19710320 199703 2 003 NIP.19610622 199203 1 001

3. Dra.Fauziah Lubis. SH.M. Hum 4. Drs. Hasbullah Ja’far, MA

NIP.19610622 199203 1 001 NIP.196008 18199403 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syar`ah dan

Hukum

UIN-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum

Nip. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Arlan

Nim : 2113 3 009

Tpt/Tgl Lahir : Sihepeng Sada, 09 Oktober 1993

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Sukarela Timur Gg. Dahlia. Lau Dendang

Menyatakan dengan Sebenarnya Bahwa Sikripsi yang berjudul

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN

SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM

SIGHAT AKAD NIKAH (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2017

Yang membuat pernyataan

Dedi Arlan

Nim:21133009

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA

PARANJULU KECAMATAN SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN

PENYEBUTAN MAHAR DALAM SIGHAT AKAD NIKAh (Analisis Pasal

34 Kompilasi Hukum Islam). Adanya tentang pemahaman masyarakat desa

Paranjulu kecamatan Sipirok tentang Kewajiban penyebutan mahar dalam

sighat akad nikah menjadika permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti atau

dikaji, karena hal tersebut dipandang tidak bersesuaian dengan teori yang ada

baik secara peraturan prundang-undangan yang berlaku maupun secara konsep

Fiqih-Fiqih Islam. Sebab adanya kekhawatiran bahwa praktek yang dilakukan

masyarakat selama ini. Khususnya masyarakat desa Paranjulu kecamatan

Sipirok tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan

diatas menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Skiripsi ini bertujuan: (1).

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paranjulu

kecamatan Sipirok tentang Kewajiban penyebutan mahar dalam sighat akad

nikah. (2). Untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan tokoh agama dan

masayarakat tentang wajibnya penyebutan mahar dalam sighat akad nikah. (3).

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat desa Paranjulu ditinjau

dari sisi KHI. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dianalisa

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga bila ditinjau dari

peroses sifat dan analisa datanya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada

research deskriptif, karena bobot dan Fasilitas keilmuan yang akan dicapai

dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemahaman

masyarakat Desa Paranjulu kecamatan Sipirok tentang Kewajiban penyebutan

mahar dalam sighat akad nikah. Dalam penelitian yang dilakukan dapat ditarik

kesimpulan bahwa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah bukanlah suatu

kewajiban, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

kewajiban menyerahkan mahar tidak menjadi rukun dalam akad nikah dan

apabila tidak disebutkan tidak menyebabkan batalnya akad nikah yang

dilangsungkan. Namun faktanya dikalangan masyarakat desa Paranjulu

kecamatan Sipirok adalah sesuatu yang wajib untuk diucapkan, jika tidak maka

perkawinan tersebut tidak sah.

KATA PENGANTAR

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah

memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang

kita lakukan persembahan terindah dalam hidup kehidupan ini, serta shalawat

dan salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga penulisan

skripsi yang berjudul: Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan

Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Sighat Akad Nikah

(Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam) dapat diselesaikan dengan baik.

Harus penulis akui bahwa tidak sedikit pengorbanan modal dan waktu

yang penulis keluarkan baik material maupun immaterial dalam proses

pembuatan karya ilmiah ini. Kemauan yang keras adalah modal utama penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, walau begitupun skripsi ini masih jauh dari

kebenaran yang membutuhkan koreksi dan penyempurnaan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan),

penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan

akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak elemen, orang

kelompok yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga pantaslah

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M Ag, sebagai Rektor UIN Sumatera Utara

Medan

2. Bapak Dr. Zulham, SHI, M. Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah &

Hukum, dan juga Pembantu Dekan Fakultas Syariah & Hukum,

3. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-

Syakhsiyyah dan Bapak Irwan M. Ag Sebagai Sekretaris Jurusan al-

Ahwal asy-Syakhsiyyah serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas

Syari’ah & Hukum UIN-SU Medan. Pantaslah saya hanturkan takzim dan

terimakasih tiada tara, yang telah mendidik, membimbing dan

mengarahkan berbagai displin ilmu kepada penulis.

4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatimah, S. Ag, MA.

sebagai pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Milhan, MA Selaku

Pembimbing II, dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati

memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya

yang menjadi insprasi yang saya kembangkan untuk membangun dan

menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga

skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.

5. Kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UIN-SU Medan, kepada

Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan

seluruh pegawai/staf yang telah membantu penulis khususnya dalam

melayani peminjaman literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi

ini.

6. Kepada bapak Kepala Desa Paranjulu Kec Sipirok. Awaluddin Ritonga

Dan Juga masyarakatnya yang telah banyak memberikan berbagai

informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan

skripsi.

7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Alm, Ayahanda

Tercinta Abdul Halim dan ibunda Tercinta Siti Annur yang telah

mengajarkan Islam dari sejak dini dengan harapan agar menjadi muslim

yang bertanggung jawab, serta selalu membimbing, mengarahkan,

mengasuh, dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan

ridhonya. Hanya Surga yang mampu membalas jasa mereka. seluruh

keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan

kepercayaan, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama

penulis Kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Selanjutnya terimakasih atas canda tawanya selama keberadaan kita

dikampus tercinta UIN-SU. Kepada kawan-kawan yang sekaligus menjadi

sahabat dan guru selama penulis kuliah. Baik kawan-kawan yang ada di Jurusan

Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan:

1. Teristimewa kepada kawan-kawan M. Tafiq, Ammar Siddiq, Madid

Mubarok, Arifin Nasution, Khotmar Tua. M. Nuh Rangkuty dan kawan-

kawan yang lain tanpa disebutkan namanya satu persatu. Semoga

mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan potensinya untuk

membangun ummat dan bangsa sehingga terwujudnya masyarakat adil

makmur yang di ridha’i Allah swt.

2. Kepada adinda Yang selalu memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Lia Yuni Elprida Tanjung, Wilda Sari, Dewi Yul Asiyah. semoga selalu

senantiasa dalam rahmat Allah swt.

3. Begitupun kepada abanganda, Imran Salim Nasutiuon, Mulia Harapan

Hasibuan, Kakanda Fatimah Zahro Hasibuan yang tidak dapat

disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya selama menulis

skripsi ini, semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah swt.

4. Begitupun Kepada Keluarga. Bou Nur Hasibuan, Udak Ramlan, Alm,

Udak Khoirul Hasibuan, Kak Ros. Tulang Badul Na`at Dly, yang tidak

dapat disebutkan satu persatu semoga selalu senantiasa dalam rahmat

Allah swt.

Medan Oktober 2017

Penulis

DEDI ARLAN

NIM.21133009

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN........................................................... i

IKHTISAR..................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ...................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 12

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 13

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 13

E. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 14

F. Batasan Istilah .............................................................................. 17

G. Kajian Terdahulu .......................................................................... 18

H. Metode Penelitian ......................................................................... 22

I. Sistematika Pembahasan .............................................................. 24

BAB II PANDANGAN UMUM TERHADAP MAHAR .......................

26

A. Pengertian Mahar .................................................................... 26

B. Benda Yang Layak di Jadikan Mahar ..................................... 29

C. Syarat-Syarat Mahar ................................................................ 33

D. Macam-Macam Mahar ............................................................. 42

E. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan .................................... 43

F. Hikmah Disyariatkan Mahar .................................................... 45

G. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Mahar ...................................... 46

H. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar ........................................ 50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................

54

A. Lokasi Penelitian ...................................................................... 54

B. Kultur Dan Sosial ..................................................................... 58

BAB IV HASIL PENELITIAN ......................................................... 61

A. Pemahaman Masyarakat Desa Pranjulu Kecamatan Sipirok

Tentang Kewajiban penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighat

Akad Nikah. ............................................................................. 61

B. Alasan-Alasan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang

Wajibnya Penyebutan Mahar Dalam Sighat Akad Nikah ......... 65

C. Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Di Tinjau Dari Sisi

KHI ........................................................................................... 69

BAB V PENUTUP .......................................................................... . 71

A. Kesimpulan ......................................................................................... . 71

B. Saran .................................................................................................. . 73

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... .

Daftar Riwayat Hidup .................................................................................... .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah

memberinya hak berupa mahar pada waktu pernikahan. Di zaman jahiliyah hak

perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-

mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk

mengurus dan menggunakan hartanya. lalu Islam datang untuk menghapuskan

belenggu ini. Kepadanya diberikan hak mahar, dan kepada suami diberikan

kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada

orang yang paling dekat kepadanya. Tidak dibenarkan menjamah sedikitpun

harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.1

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa

Arab شا (al-mahru), yang jamaknya اةسا سا (al-muhur atau al-muhurah),

kata yang semakna dengan mahar adalah اصذاق (al-ashodaq), (nihlah), فشيعت

(Faridhah), اجش (ajr), تبا (hibah), kata-kata ini dalam bahasa Indonesia di

1

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma`arif. Jilid-III, 1990), h.

52.

terjamahkan maharcccv atau maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-

laki semisal emas, barang, kitab suci, dan lain-lain, kepada pengantin

perempuan pada waktu akad nikah. Secara istilah, mahar diartikan sebagai

harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah baik

yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan

kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Sebagian ulama mazhab Hanafi

mendefenisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak si istri karena

akad perkawinan atau di sebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.2

Kata-kata mahar juga sudah jelas telah diungkapkan oleh Allah SWT

dalam Al-Qur`an sekaligus menjadi dalil bagi penunaian mahar ketika

pernikahan, hal tersebut termaktub dalam suroh An-Nisa` ayat 24 yang

berbunyi:

2

Amiur Nuruddin, Hukum perdata islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Peranda

Media Grup, 2004), h. 64.

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami,

kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki

sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain

(perempeuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha

dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena

kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah

maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.3

Adapun penjelasan ayat di atas maksudnya. Diaharamkan atas kalian

mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami.

Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi

kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-istibra` kan

(membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu.

Hikmah disyaratkannya mahar antara lain:

3

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Bandung:

Diponegoro, 2010), h. 82.

1. Menunjukkan kemulian kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa

merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-

laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang

mencari, berusaha, dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan

wanita. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau ummat yang membebani

kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk

laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya. Hal ini berlaku di

kalangan bangsa india dan lainnya.

2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada

istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai Nihlah daripadanya, yakni

sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar harga

sang wanita sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang suka

ngomel itu.

3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah suatu yang

dapat di permainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan

mengatakn kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga

menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu sang wanita

dilepaskan begitu saja, dan mencari lagi wanita lain untuk diperlakukan

sama dengan yang pertama.

4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki

(suami) karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi

(perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita. Wajarlah jika laki-laki

membayar karena ia memperoleh karena itu. Dialah yang mendanai

bangunan keluarga atau rumah tangga itu. Apabila bangunan itu runtuh

maka ia akan menimpa dirinya.4

Qur`an Surah an-Nisa`, ayat 34 yang berbunyi:

Artinya:

Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempua,

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan

nafkah dari hartanya. Maka permpuan-perempuan yang saleh adalah

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)

tidak ada,karena Allah telah menjaga (mereka), perempuan-perempuan

yang kamu akan khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat

4

Yusuf Qardhawi, fatwa-fatwa kontemporer. Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani

Press, 1996), h. 479.

kepada mereka, tinggalkan lah mereka ditempat tidur (pisah ranjang),

dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.

Sungguh Allah maha Tinggi, Maha Besar.5

Qur`an Surah an-Nisa`, ayat 4 yang berbunyi:

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu

dengan senang hati.6

Adapun penjelasan dari ayat diatas maksudnya pemberian itu ialah

maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas pesetujuan kedua pihak, karena

pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan dapat dipahami bahwa

adanya kewajiban suami membayar kepada isteri dan bahwa mahar itu adalah

5

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h. 84.

6

Ibid, h. 77.

hak isteri secara penuh. Isteri bebas menggunakannya dan bebas pula memberi

seluruhnya atau sebagian kepada siapapun, termasuk kepada suaminya.

Hadis Tentang Mahar:

( امراة خبا مت من حديد زوج النيب صلي اهلل عليه وسلم رجالن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال )وع7وهو طرف من احلديث اطويل املتقدم يف اوئل النكاح اخرجه احلاكم

Artinya:

Dari Sahal putera Sa`ad ra. ia berkata: Rasulullah saw pernah pernah

mengawinkan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan dengan

mahar sebuah cincin besi”. (Hadis ini diriwatkan oleh imam Hakim).

Hadis ini merupakan sepotong dari hadis yang panjang yang telah

disebutkan di permulaan bab Nikah.

Hadis ini menjelaskan bahwa dianjurkan membayar mahar kepada

seorang isteri walaupun cincin yang terbuat dari besi dan hukum dipandang

wajib memberikan mahar lebih dahulu.

Mahar juga diperbincangkan di dalam aturan Hukum Islam yang ada di

Indonesia, hal ini dapat di lihat bagaimana posisi mahar diatur di dalam buku

Kompilasi Hukum Islam pada BAB V.

Pasal 34 :

7

al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqolani,Terjemahan Bulughul Maram Terj. Moh. Machjuddin

Aladip. (Semarang: Toha Putra, 1958), h. 528.

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakn rukun dalam

perkawinan.

2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad

nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula

halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi

sahnya perkawinan.8

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam

penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan

kemudahaan, maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan

calon suami namun tidak boleh pula mengatakan asal ada saja, sehingga calon

istri merasa tidak dilecehkan atau disepelekan haknya.

Dan beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar itu

secara jelas disebutkan. Namun berbeda dengan halnya dengan aturan hukum

yang ada di dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-

undang hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat

perkawinan, di dalam BAB II pasal 6 ditemukan sebagai berikut:

8

Pangeran Harahap. Hukum Islam di Indonesia (citapustaka media. Medan, Maret

2014), h. 252.

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai.

2. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal

dunia atau dalam keadaan tidak mampu mengatakan

kehendaknya, maka izin yang ayat (2) pasal ini cukup di peroleh

dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.9

Hal ini tentunya harus dapat menjadi pandangan bagi kita semua bahwa

mahar bukanlah hal yang dianggap urgen di dalam Undang-undang Perkawinan

kita, dari pembahasan mahar yang ada didalam buku Kompilasi Hukum Islam

yang sering di ungkapkan sebagai Fiqih ala Indonesia yang menyatakan bahwa

mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai

laki-laki kepada calon mempelai wanita dan menjadi salah satu syarat syahnya

suatu pernikahan.

9

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan,

(Bandung Fokus Media 2005), h. 3.

Namun faktanya yang peneliti temukan di lapangan yaitu di Desa

Paranjulu, untuk penyebutan jumlah mahar waktu akad nikah menjadi salah

satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut.

Menurut Ali Nafiyah dan Sya`ban serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat

lainnya, berperan sebagai Pemuka Agama yang ada di desa Paranjulu

Kecamatan Sipirok mengatakan bahwa penyebutan jumlah mahar wajib

hukumnya menurut Alim Ulama yang ada di Desa Paranjulu. Dengan hal ini

pemahaman masyarakat menjadi keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa

wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk, dan jenis (misalnya 10 juta

Rupiah di bayar tunai) dari mahar itu sendiri ketika akad nikah berlangsung.

Sehingga akibatnya akad nikah yang dilaksanakan menurut mereka tanpa

menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah suatu hal yang Batal ataupun

tidak Sah, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemuka adat di desa

tersebut ternyata mereka sudah lama melakukan perkawinan seperti itu seperti:10

1. Pernikahan antara Arsad dengan Nur Laili. Ketika akad nikah jumlah

maharnya wajib disebutkan dalam sighat akad nikah. Apa bila tidak

disebutkan maka pernikahannya batal. Mereka menikah di kantor KUA,

10

Ali Nafiyah dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, sebagai pemuka Agama

wawancara di Desa Paranjulu, kamis 20 September 2016, pukul 10.00 Wib.

sebelum akad nya dimulai KUA menanyakan terlebih dahulu kepada

calon pengantin laki-laki berapa jumlah maharnya, tujuannya supaya

tidak lalai penyebutan jumlah mahar ketika sighat akad nikah. Dan

pernikahan mereka di awal tahun 2017.

2. Pernikahan antara Ivan dengan Nur Aminah. Ketika akad nikah jumlah

maharnya tidak sempurna disebutkan oleh calon mempelai laki-laki di

karnakan lebih satu napas ijab qhabulnya. Dianggap tidak sah oleh KUA

dan para Alim Ulamanya, dan di ulang kembali ijab qhabulnya. Mereka

melaksanakan pernikahan di rumah calon mempelai wanita. Dan

pernikahan mereka dilaksanakan tahun 2015.

Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang terdapat didalam

ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

perkawinan.

2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam

keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk

mendeskripikasikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan

mengangkat judul PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PARANJULU KECAMATAN

SIPIROK TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM SIGHAT AKAD

NIKAH (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah diatas terdapat beberapa hal yang

mungkin terjadi kesalah pahaman tentang hukum islam, sehingga berakibat sah

atau tidaknya suatu akad nikah yang dilangsungkan, maka oleh sebab itu

peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masayarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok

tentang kewajiban penyebutan mahar dalam sighat akad nikah ?

2. Apa alasan-alasan tokoh agama dan masyarakat tentang wajibnya

penyebutan mahar dalam sighat akad nikah ?

3. Bagaimana pemahaman masyarakat Paranjulu di tinjau dari Sisi Kompilasi

Hukum Islam.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Paranjulu

Kecamatan Sipirok tentang kewajiban penyebutan mahar dalam sighat

akad nikah.

2. Untuk mengetahui apakah alasan-alasan tokoh agama dan masyarakat

tentang wajibnya penyebutan mahar dalam sighat akad nikah.

3. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai pemahaman masyarakat

paranjulu di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang

sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang

pemahaman masyarakat Desa Paranjulu kecamatan Sipirok tentang

kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam sighat akad nikah menurut

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumbangan pemikiran kepada

masyarakat muslim, terkait tentang bagaimana hukum penyebutan

mahar dalam sighat akad nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam mewajibkan kepada suami untuk mengantarkan pemberian,

sebagai penghargaan dan pemeliharaan gengsi serta martabat seorang wanita.

Juga sebagai pernyataan kasih sayang kepada seorang isterinya dan sebagai

tanda bahwa dia benar-benar hendak melangsungkan perkawinan. Antara itu di

sebut mahar (mas kawin).

Meski pun kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dalam

sebuah pernikahan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa

kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan. Bahkan

mereka umumnya juga sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai

syarat sah pernikahan. Artinya, sebuah akad nikah tetap sah meskipun tanpa

adanya mahar. Mahar hanyalah salah satu hukum dari hukum-hukum

pernikahan. Kalaupun maharnya ada tetapi tidak sempat disebutkan dalam

akad nikah, tentu hukumnya juga sah. Qur`an Surah al-Baqarah ayat 236 yang

berbunyi:

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan

isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan

sebelum kamu menentukan maharnya.dan hendaklah kamu beri

mereka mut`ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi

yang tidak mampu bagi yang kesanggupannya, yaitu pemberian dengan

cara patut, yang merupakan bagi kewajiban bagi orang-orang yang

berbuat kebaikan.11

Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena

tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukan jual-beli. Tujuan pernikahan itu

adalah melakukan ikatan pernikahan dan juga istimta'. Sehingga mahar hanya

salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafqah, yang tidak perlu

disebutkan pada saat akad nikah.

Berkata Syaikh Abu Syujak : 12

ن أ املثل بثال ثة اشياء: ن مل يسم صح العقد ووجب مهرأيف النكاح ف ويستحب تسمية املهرفصل: يفرضه الزوجان او يدخل هبا فيجب مهر املثل.

Artinya:

Disunnahkan menyebutkan maskawin (mahar) dalam nikah. Jika mahar

tidak disebutkan akad tetap sah dan wajiblah maskawin yang seimbang (mahrul-

mitsli) dengan tiga hal, yaitu kalau hakim menentukan mahar misil, atau suami

isteri menentukannya, atau sudah bersetubuh dengannya, maka wajiblah

mahar misil.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34 sebagai berikut:

11

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung:

Penerbit Diponegoro h. 38.

12

Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Fikih Kifayatul Akhyar, Terj:

Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. (Surabaya: Bina Iman, 2008), h. 129.

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

perkawinan.

2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad

nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya

dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnya

perkawinan.13

Namun faktanya berbeda di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok, untuk

penyebutan jumlah mahar waktu akad nikah menjadi salah satu syarat yang

tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dari kesimpangsiuran pengertian

dan penafsiran dalam mengartikan judul ini, maka peneliti memberikan batasan

istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari

mempelai laki-laki kepada mempelai prempuan ketika dilangsungkan

akad nikah.14

13

Pangeran Harahap. Hukum Islam di Indonesia, h. 252.

2. Sighat akad nikah adalah suatu perjanjian, ataupun ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Peresiden Nomor 1 Tahun

1991, sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan ummat muslim di

Indonesia, pada masalah pernikahan, warisan, dan wakaf.

4. Pemahaman (anggapan) langsung dari sesuatu, serapan, peroses seorang

mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian ini sesuai dengan

judul tersebut adalah suatu kajian tentang tanggapan ataupun pandangan

mengenai tentang kewajiban penyebutan mahar dalam sighat akad nikah.

G. Kajian Terdahulu

Pemahaman masyarakat Desa Paranjulu di Kecamatan Sipirok tentang

kewajiban penyebutan mahar dalam sighat akad nikah (analisis pasal 34

Kompilasi Hukum Islam), sebagai objek penelitian ini sesungguhnya sangat

menarik untuk dilakukan, mengingat masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan

14

Depertemen pendidikan dan kebudayaan. Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 200), h. 203.

Sipirok masih kurang memahami tentang hukum penyebutan mahar dalam

sighat akad nikah.

Banyak yang perlu di cermati dalam penyebutan mahar, didalam buku

KHI pada BAB V.

Pasal 34 :

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun dalam perkawinan

2. Kewajiban menyebutkan mahar jenis dan jumlah mahar pada

waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu

pula dalam halnya keadaan masih terutang, tidak mengurangin

sahnya perkawinan.15

Namun berbeda halnya dengan aturan hukum yang ada dalam

perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tampaknya

Undang-undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaa dengan

syarat-syarat perkawinan didalam BAB II pasal 6.

Karena dengan hal ini kita bisa menguji seberapa pentingnya peran

Undang-undang tersebut dalam mengatasi permasalahan yang timbul, atau

15

Pangeran Harahap. Hukum Islam di Indonesia, h. 252.

seberapa tinggi tingkat kesadaran kita. Dalam menanggapi permasalahan yang

ada dengan berpedoman kepada peraturan yang ada.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka

disini peneliti mengkaji telebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan

penelitian ini, baik secara teori maupun konstribusi keilmuan. Ada beberapa

penelitian yang telah melakukan penelitian seputar mahar. Diantaranya:

1. Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara

Terhutang (studi terhadap pasangan nikah mahar terhutang) di

kelirahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola yang ditulis Oleh

Nur Aisyah penelitian ini mambahas bagaimana pemahaman

masyarakat tentang pembayaran mahar terhutang. Pembayaran

mahar berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Malik bahwa

pembayaran mahar secara terhutang tidak boleh dari lima hari

akan tetapi yang terjadi dalam masyarakat kelurahan Hutatonga

Kecamatan Batang Angkola bertentangan dengan hadis tersebut,

pembayaran tersebut lebih dari batas hari yang telah ditentukan

bisa sampai bertahun-tahun bahkan tidak dibayarkan lagi. Dari

hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah, pembayaran

mahar secara terhutang dilakukan karena tidak sanggup

membayar mahar (Hamil Luar Nikah), mahar terhutang

merupakan kebiasaan adat dengan alsan agar suami tidak mudah

melepaskan isterinya karena merasa masih mempunyai hutang

pada isterinya, pemberian belanja berlebuh dianggap melunasi

hutang mahar.

2. Aniqotus Sa`dah, judul Anilis Pendapat Imam Malik tentang

mahar mitsl bagi isteri yang ditinggal mati suaminya qhabla

dukhul. Skiripsi ini membahas pendapat Imam Malik ketika suami

meninggal dunia qhabla dukhul dan ketika akad maharnya

ditentukan, maka isteri tidak berhak mendapatkan mahar mitsl

sama sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan

mahar itu pada istimta` (kenikmatan), dengan demikian isteri

hanya berhak mendapatkan harta pusaka (warisan) serta

diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu

Hanifah , Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam

permasalahan ini mereka barpendapat bahwa isteri berhak

mendapatkan mahar mitsl secara penuh, dan isteri juga berhak

mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah, karena hak

isteri mendapatkan mahar terletak pada akad nikah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, tampak bahwah

penelitian yang dilakukan masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu

penelitian persepsi masyarakat tentang pembayaran mahar secara terhutang,

dan begitu juga dengan pernikahan tanpa mahar di tinjau dari perspektif Imam

Syafi`i. Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat

memberikan konstribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

H. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah

berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam satu kerangka tertentu.16

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang

efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab

16

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2006), h. 42.

masalah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah memuat uraian

yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Penulis memilih tempat penelitiaan di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

Tempat tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar

penelitian dapat berjalan dengan baik.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif,

dalam hal yang menjadi objek kajian adalah Pemahaman masyrakat desa

Paranjulu kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban menyebutkan mahar dalam

sighat akad nikah (analisis pasal 34 Kompilasi Hukum Islam)

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada:

a. Sumber data primer,

Kompilasi Hukum Islam dan Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan

Sipirok.

b. Sumber data Sekunder,

yaitu sumber data pendukung selain data perimer yang terdiri dari

Buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti,

Fathul Mu`in karangan Aliy As’ad, Kompilasi Hukum Islam dan buku-

buku lain yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian

sebagainya.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis terlebih dahulu

mengobservasi ke desa Paranjulu, serta mengadakan wawancara dengan

masyarakat desa Paranjulu, diantaranya. Tokoh Adat, Pemuka Agama,

Kepela Desa serta masyarakatnya.

I. Sistematiaka pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis

membuat sistematika sebagai berikut :

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum

dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka pemikiran, batasan istilah, kajian terdahulu, serta sistematika

pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji

masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat

suatu landasan teoritis untuk mengkaji apakah masalah yang ditemukan

mempunyai relevensi dengan teori yang ada, bab ini terdiri dari, pengertian,

benda yang layak dijadikan mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar,

kedudukan mahar dalam perkawinan, hikmah disyaratkan mahar, hal-hal yang

mempengaruhi mahar, hukum-hukum penyebutan jumlah mahar.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, maka dalam bab ini

memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan analisa data yang telah diperoleh deskripsi data,

pemahaman masyarakat desa Paranjulu Kecamatan Sipirok tentang kelalaian

penyebutan jumlah mahar dalam sighat akad nikah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

PANDANGAN UMUM TERHADAP MAHAR

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar berarti الصداق (al-ashodaqu), atau نهلة (nihlah)

sedangkan secara terminologi adalah harta yang menjadi hak isteri dari

suaminya dengan adanya akad atau dukhul mahar adalah harta atau manfaat

yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab

nikah atau wathi. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya

dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga) sah untuk dijadikan

mahar. Jika tidak menyebutkan mahar didalam akad nikah tetap sah akad yang

dilangsungkan tersebut, dan wajib membayar mahar mitsil.17

Dari yang ada di dalam pembahasan buku fiqih dapat disimpulkan

bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun bentuk jasa yang tidak

bertentangan dengan agama Islam. Calon mempelai pria wajib memberikan

mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis dan bentuknya telah

17

Tim Penulis IAIN Syarip Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta:

Djambatan, 1992), h. 588.

disepakati oleh kedua belah pihak, apabila sudah disepaki bentuk, jumlah dan

jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun

nikah, juga sekiranya tidak disebut pada waktu akad, perkawinan tetap sah juga.

Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syari`at Islam, hanya menurut

kemampuan suami beserta keridhoan si isteri. Karena mahar itu apabila sudah

ditetapkan, sebanyak ketetapan itu menjadi utang atas suami, wajib dibayar

sebagaimana utang terhadap orang lain. Kalau tidak dibayar, akan menjadi soal

dan pertanggung jawaban di hari kemudian. Janganlah terpedaya dengan adat

bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima

perjanjian itu karena utang, katanya, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan

menimpa dirinya sendiri.18

Ketentuan tentang mahar juga ditetapkan oleh Allah SWT dalam surah

An-Nisa` ayat 4 sebagaimana berikut:

18

Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam, Cet-XX ( Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 365.

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati,

maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.19

Adapun penjelasan dari ayat di atas maksudnya pemberian itu ialah

maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas pesetujuan kedua pihak, karena

pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan ayat ini mewajibkan seorang

laki-laki agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dipersunting

menjadi isteri20

Qur`an Surah An-Nisa ayat: 24

19

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Bandung:

Diponegoro, 2010), h. 77.

20

Doi A. Rahman 1, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2002) h. 211

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami,

kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai

ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempeuan-

perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk

menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu

dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.21

Dari uraian diatas jelaslah bahawa mahar adalah pemberian laki-laki

kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian ganti rugi,

dalam hal itu mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan

kasih sayang dan saling cinta mencintai antara kedua suami isteri. Islam sangat

memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, Islam juga memberikan hak

dan wewenang untuk mengurus harta wanita itu dan mengurus dirinya sendiri.22

B. Benda yang layak Dijadikan Mahar

Fuqaha` sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut

dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang

21

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Bandung:

Diponegoro, 2010), h. 82.

22 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, Cet-1 (Bengkulu: CV, Toha Putera Group, 1993) h.

83.

kertas sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan Syara`.

Sebagaimana pula meraka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material

dalam pandangan Syara` tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai

dan khomar. Mereka berbeda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah

jika dijadikan mahar, seperti seorang laki-laki menikahi seseorang prempuan

dengan mahar mengajarkan Al-qur`an kepada isterinya. Para Ulama terjadi

perbedaan pendapat. ulama Syafi`iayah bersama Ulama Hanabilah dalam satu

riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya

mengambil pengganti. sedangkan, Ulama Syafi`iyah dan imam Hazm

memperbolehkan berdasarkan hadis: Aku nikahkan engkau padanya dengan

mahar sesuatu yang ada bersama engkau dalam Al-qur`an.

Dalam hal ini diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat

seperti pengabdian, pengajaran Al-qur`an, dan lain-lain dari hal-hal yang

bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan fiman Allah SWT:

Qur`an surah al-Qashash: 27

Artinya:

Berkata dia (Syu`aib): ”Sesunggunya aku bermaksud menikahkan kamu

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu

adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu.

dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.23

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang, dikalangan santri,

pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami

untuk memberi pelajaran terhadap calon isterinya membaca kitab suci al-

Qur`an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah

khatamal al-Qur`an.”24

23

Ibid, h. 388.

24

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: kencana, 2003), h. 24.

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para ahli

fikih beragam, antara lain: menurut Ulama Syafi’iyah, manfaat yang dimaksud

adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserah

terimakan baik secara konkrit maupun Syariat. Ulama Syafi’iyah menganggap

tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang

mudah, apalagi diajarkan kepada orang kafir zimmi bukan dengan tujuan masuk

Islam.25

Berbeda lagi dengan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa

manfaat yang dimaksud dalam mahar ini adalah semua manfaat yang diketahui

secara pasti serta dapat diambil manfaatnya, karena manfaat disini dianggap

sebagai imbalan dalam akad tukar menukar.

Ulama Hanafiyah, ulama yang berpendapat bahwa manfaat yang akan

dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti

mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu

tertentu.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut

:26

25

M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Surabaya: Lintera Hati, 2000), h. 328-329.

1. Mahar itu tidak berupa barang haram, tidak sah mahar seperti

khamar atau babi dan sejenisnya.

2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ke tidak jelasan maka tidak

sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada

tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar

rumah yang tidak ditentukan.

3. Mahar dimiliki dengan pemikiran sempurna. Syarat ini

mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti

mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini

pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan

mahar.

4. Mahar harus mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan

yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-

awang atau ikan di laut. Tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.

C. Syarat-syarat Mahar

Dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Maka dapat diambil kesimpulan

bahwa syarat-syarat mahar adalah:

26

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 38.

1. Harta atau bendanya bermanfaat.

2. keadaan barang atau bendanya jelas.

3. Tidak sah mahar itu hasil curian maupun ghasab (meminta tanpa izin)

4. Tidak sah jika tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau

sedikitnya mahar, akan tetapi walaupun maharnya sedikit tapi bernila

tetap sah.

5. tidak sah dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram.

6. kadar mahar.

Mengenai besarnya mahar, maka Fuqaha telah sepakat bahwa bagi

mahar itu tidak ada kadar tertinggi. Kemudian mereka berbeda pendapat

tentang batas terendahnya. Imam Syafi`i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan

Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi`in berpendapat bahwa bagi mahar tidak

ada batasan terendah. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu

yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga dikemukakan oleh Wahab

dari kalangan pengikut imam Malik.27

Segolongan Fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya,

kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama

27

Ibid, h. 11.

dikemukakan oleh imam Malik dan para pengikutnya, sedangkan pendapat

yang kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Imam

Malik berpendapat bahwa minimalnya mahar adalah seberat tiga dirham

timbangan, atau barangnya yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. kalau

akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi

percampuran, maka suami membayar tiga dirham. Tetapi bila belum

mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan

melanjutkan perkawinan) atau mem faskh akad, lalu membayar separuh mahar

musamma. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar

adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari

itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.28

Pangkal silang ini adalah dua perkara :

Pertama. ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya

sebagai sejenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangan padanya adalah

kerelaan menerima ganti baik itu sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual

beli dan kedudukannya sebagai salah satu ibadah yang oleh karenanya sudah

ada ketentuannya. Hal yang demikian itu ditinjau dari segi bahwa mahar itu

28

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab. Terj. Masykur A.B, Dkk. Cet-II

(Jakarta: Lentera: 2002), h. 365.

seseorang laki-laki dapat memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya. Tetapi

ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persertujuan untuk meniadakan

mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

Kedua adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya

pembatasan mahar, dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya

pembatasan adalah seperti yang telah dikatakan, bahwa pernikahan adalah

ibadah sedang ibadah-ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.29

mengenai hadis yang mafhumnya menghendaki tidak ada pembatasan mahar

adalah hadist Sahal bin Sa`ad As-Sa`idi yang telah disepakati shahinya sebagai

berikut:

ي سسي هللا صي هللا عي س ث اأث اشأ سعذ اسب عذي سظي هللا ع لبي جع س ب

فصعذ اظش ش ايب سسي هللا صي هللا عي س فمبج : يبسسي هلل جئج اب ه فسي فظ

ة ا يعط فيب أث اشأس فب سأصي هللا عي س سسسي هللا ءفب صب ث غبء غب

حى بب حبجت فضجيب لبي : ف إهلل سسي شيئب جسج فمب سج اصحبب فمبي يب

ث ب فزاي اه فب ظش حجذ شيئب ؟ ربإعذن شئ ؟ فمبي : ال, هلل يبسس هللا فمبي

اظش خب حب حذيذ سجع فمبي هللا بدجذث شيئب. فمبي سسي هللا صي هللا عي س :

لبي )س( ب زا اصاسي. زال خب حب حذيذ ى سسي هللال , هللا يب , فمبي ث سجع فزب

سداء ف صف. فمبي سسي هللا صي هللا عي س ب حصع بب صاسن ؟ ا بسخ يى

أاشج حخئ ارا غبي جس لب فبسعي شئ. ا جبسخ يى عيه ذ شئ. فجس

ر عه امشا ؟ لبي : بفبشب فذعب ب فب جبء لبي سسي هللا صي هللا عي س يب

29

Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang:

CV. asy-Syifa’ 1990), h. 386.

ع ظش لبه ؟ لبي ع. لبي : ارب فمذ أعذدب. فمبي. حمشعئ سسة وزا سسة وزا

: لبي اطك لذ صجخىب ىخىب بب عه امشا. )خك عي افظب ( في ساي

ي اى وب بب عه امشا .خشفعب امشا. في سيت اب30

Artinya:

Dari sahal bin Sa`ad As-Sa`idi r,a beliau berkata: Seseorang perempuan

datang menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata: Ya, Rasullah saya datang

untuk menyerahkan diriku kepadamu. Lalu Rasullah SAW. Memperhatikan

perempuan itu menangkap pandangannya dan memperhatikannya betul-betul.

Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu melihat atau

yakin bahwa Rasulullah SAW, tidak memberikan keputusan sedikitpun tentang

dirinya, maka ia duduk, lalu bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan sahabat

seraya berkata: Ya Rasulullah jika engkau tidak membutuhkan perempuan itu,

maka kawinkanlah saya dengan dia. Lalu beliau bertanya: apakah ada sesuatu

padamu? dia menjawab tidak. Demi Allah ya Rasulallah saya tidak mempunyai

apa-apa. Beliau bersabda: Pergilah engkau kepada keluargamu, lalu perhatikan.

Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Setelah dia pergi kemudian kembali

seraya mengatakan: Tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan apa-apa

dari keluarga saya, Rasulullah SAW bersabda lagi: Lihat lagi walaupun hanya

sebentuk cincin besi. Setelah dia pergi kemudian dia kembali lagi seraya

berkata: Tidak ada. Demi Allah walaupu sebentuk cincin besi, akan tetapi inilah

sarung saya, kata Sahal. Dia tidak mempunyai selendang lagi sekira diberikan

kepada perempuan itu separuhnya. Lalu Rasulullah bersabda dan bertanya: Apa

yang akan kamu perbuat dengan sarungmu jika sarung itu kamu pakai, maka

tidak akan sedikitpun bagi perempuan itu. Dan jika perempuan itu memakainya

maka kamu tidak mempunyai sedikitpun. Lalu laki-laki itu duduk sehingga

setelah lama duduknya, maka dia bangkit dan Rasulullah SAW melihatnya

beranjak pergi lalu beliau memerintahkan sahabat untuk memangilnya kembali.

Setelah dia duduk kembali, lalu Rasulullah bertanya: apakah ada ayat-ayat al-

Qur`an yang kamu hapal dia menjawab: Saya menghapal surah itu dan surah

itu sambil menyebutkan surah yang dia hapal. Lalu Rasulullah bertanya lagi :

Apakah kamu menghapalnya di luar kepala? Dia menjawab: Ya, beliau

30

al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani,Terjemahan Bulughul Maram Terj. Moh. Machjuddin

Aladip (Semarang: Toha Putra, 1958), h. 295.

bersabda: Pergilah engkau, saya sudah menikahkan engkau dengan dia dengan

mahar al-Qur`an yang kamu hapal (muttafaqun`alaih) dan menurut susunan

matan itu menurut riwayat Muslim.31

7. Akad Nikah

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah, ridhonya laki-laki dan

perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. karena

perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan

mata kepala, karena itu harus ada lambang yang tegas untuk menunjuk

kemauan mengadakan ikatan suami isteri, perlambang itu diutarakan dengan

kata-kata oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, pernyataan pertama

sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri di

sebut “ Ijab ” dan pernyataan kedua dinyatakan oleh pihak yang mengadakan

akad berikutnya untuk menyatakan ridho dan setujunya disebut “Qhabul “, dari

sini kemudian para ahli fiqih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah)

adalah ijab dan qhabul.

a. Syarat Ijab Qhabul :

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada

suami isteri haruslah memenuhi syrat-syarat sebagai berikut :

31

Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah. h, 386.

1.) Kedua belah pihak sudah tamyiz, bila salah satu pihak ada yang gila atau

yang masih kecil dan belum tamyiz (belum bisa memebedakan benar dan

salah), maka pernikahannya tidak sah.

2.) Ijab Qhabul nya dalam satu majelis, dalam Al-Mughni disebutkan; jika

terlambat (tertunda) qhabul dari ijab, maka sah akadnya selagi masih

dalam majelis dan keduanya tidak menyibukkan diri dengan urusan lain,

karena hukum majelis adalah saat akad. Namun jika keduanya berpisah

sebelum qhabul, maka batal ijabnya karena tidak ditemukan kesatuan

ijab-qhabul. Karena ada penolakan dari pihak laki-laki dengan cara

berpisah (meninggalkan tempat). begitu pila jika keduanya sibuk dengan

urusan lain yang memutuskan majelis. Sebab, itu artinya menolak

dengan cara menyibukkan diri yang memalingkan dari akad nikah.32

3.) Hendaklah penerima tidak menyalahi ijab. Kecuali jika perbedaan itu

kepada sesuatu yang lebih baik dari yang ber-ijab, seperti perbedaan

yang bersifat umum dalam kesesuaian. Misalnya jika seseorang yang

meng-ijabkan berkata:” Kunikahkan engkau dengan anak perempuan

fulanah yang mahar sekitar seratus junaih”. Kemudian yang menerima

32

Sayyid Sabiq. Ringkasan Fikih Sunnah. Terj: Ahmad Tirmidzi, Dkk. Jilid III (Jakarta

Timur: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 413.

berkata:” Aku terima nikahnya dengan dua ratus”, maka sah pernikahan

itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.

4.) Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan

memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan.

Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata

yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.33

b. Kata-kata Ijab dan Qhabul :

Dalam melakukan ijab qhabul haruslah dipergunakan dengan kata-kata

yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah

sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk

menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu

Taimiyah mengatakan: Akad nikah, ijab qhabulnya bisa dilakukan dengan

bahasa atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya sudah

menyatakan sudah terjadi nikah. Sehubungan dengan masalah akad ini para

ahli fiqih pun sependapat bahwa dalam qhabul boleh digunakan kata-kata dan

bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan

kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridho dan setuju,misalnya: Saya

33

Ali Yusuf as-Sububki, Fiqih Keluarga, Pedoman berkeluarga dalam Islam. Terj, Nur

khozin (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), h. 100-101.

terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun ijab, maka para

ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nikah dan tazwij, atau pecahan

dari kedua kata tersebut.34

Para ahli fiqih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan

dalam ijab qhabul bersifat mutlak tidak di embel-embeli dengan sesuatu syarat,

misalnya peng-ijab mengatakan. Aku kawinkan putriku dengan kamu, lalu

penerima menjawab: Saya terima. Maka ijab qhabul seperti ini namanya bersifat

mutlak, ijab qhabul yang telah memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, yang

selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum. Kemudian terkadang ucapan ijab

qhabul di embel-embeli dengan suatu syarat, atau dengan menangguhkan pada

suatu waktu yang akan datang, atau untuk waktu tertentu, atau dikaitkan

dengan syarat. dalam keadaan seperti ini maka akad nikahnya dianggab tidak

sah.35

D. Macam-macam mahar:

1. Mahar Musamma (yang disebutkan):

34

Amiur Nuruddin, Hukum perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Peranda

Media Grup, 2004), h. 54.

35

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj: Moh. Thalib. Jilid III (Bandung: Alma`arif, 1990),

h. 53-61.

Mahar Musamma adalah mas kawin yang disebutkan oleh silaki-laki atau yang

diminta oleh pihak wali atau perempuan yang bersangkutan pada waktu akad

nikah.

2. Mahar Mitsl :

Mahar Mitsl adalah mahar yang disesuakan dengan mahar umur

siperempuan, kecantikannya, kekayaannya, agamanya, kegadisannya

dan ukuran lain yang menyebabkan perbedaan nilai mas kawin. Mahar

Mitsl ini wajib dibayar apabila siperempuan sudah dicampuri, atau

apabila perempuan yang sudah dicampuri itu sudah meninggal, maka

perempuan itu berhak meminta mahar mitsl dan berhak menjadi

waris.36

E. Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita

dengan memberikannya haknya, diantara hak itu adalah hak penerimaan

mahar yang diberikan oleh suami, tanpa mengharapkan imbalan. Sesuai

36

Amiur Nuruddin, Hukum perdata Islam di Indonesia, h. 36.

dengan firman Allah dalam surat an-Nisa menunjukkan tentang kedudukan

wanita :

1. Mahar itu sebagai pemberian suami yang harus diberikan oleh calon

suami dengan suka rela, ikhlas tanpa ada unsur paksaan.

2. Pemberian Mahar ini menunjukkan bahwa suami bersedia hidup

berdampingan bersama isterinya dengan saling setia.

3. Mahar itu menjadi milik isteri sepenuhnya.

4. Karena mahar itu diakui sebagai milik isteri, maka apabila suami belum

membayarnya berarti menjadi hutang bagi suaminya dan isterinya

berhak menagihnya.

Sesuai dengan KHI pasal 33 ayat 2:

b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh

ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagaian. Mahar yang

belum ditunaikan maka menjadi hutang mempelai pria.”37

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan

memuliakan kaum wanita dengan memberinya hak yang dimintainya dalam

37

Pangeran Harahap. Hukum Islam di Indonesia, (Medan: Citapustaka Media, 2014) h.

252.

pernikahan berupa mahar mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas

persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara

ikhlas. Mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya baik secara kontan

maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang

terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan

syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.38

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepda mempelai

perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang

hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat

Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat dan derajat kaum

perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya.

Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki-laki, status perempuan tidak

dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak

berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-

mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.39

38

Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, h. 385.

39

Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 54.

F. Hikmah Disyariatkan Mahar

Hikmah disyariatkan mahar dalam nikah nikah adalah sebagi ganti dari

dihalalkannya perempuan atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di

samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak

perempuan dan sebagi tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak

suami.

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan

memberi penjelasan bahwa akad pernikahaan ini mempunyai kedudukan yang

tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada

wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti

halnya juga seluruh beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam

mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh

ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepda suami juga.

Oleh karena itu, merupakan suatu yang relevan suami dibebani mahar

untuk diberikan kepada sang isteri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi

penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan thalak kepada isteri karena

yang ditimbulkan dari mahar tersebut seprti penyerahan mahar yang diakhirkan,

penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai

jaminan wanita ketika di thalak.

G. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Mahar

Maksudnya, hal-hal yang menimbulkan wujudnya sesuatu pada mahar,

diantaranya pengurangan, penambahan, dan penggugurannya, pengaruh-

pengaruh dirinci sebagai berikut.

1. Pengurangan dan Penambahan Mahar :

Jika disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurna

akadnya, suami boleh menambah mahar sekhendaknya selama ia

seoarang ahli derma dengan syarat isteri menerima tambahan tersebut.

Sesuai dengan fiman Allah : Qur`an Surah An-Nisa’: 24

خ ب بعذ افشيعتفال جبح عيى فيب حشظي

Artinya :

Dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu.40

Sebagaimana pula sang isteri yang dewasa, berakal, dan memiliki hak

pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah ditentukan jika suami

menyetujuinya.

2. Pengaruh separuh mahar :

Sebagaimana telah disebutkan bahwa keberadaan mahar tidak menguat

kecuali telah terjadi percampuaran atau kematian. Berdasarkan hal

tersebut, jika seorang suami menyebutkan mahar tertentu kepada isteri,

baik telah diterima atau belum diterima, baik penyebutan pada waktu

akad atau setelahnya, kemudian dithalak sebelum bercampur, maka isteri

hanya berhak menerima separuh maharnya saja. Berdasarkan firman

Allah SWT Qur`an surah Al Baqarah ayat 227:

Artinya:

40

Depertemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h. 123.

Jika kamu menceraikan mereka sebelum engkau sentuh (bercampur)

dengan mereka padahal kamu sudah menetukan maharnya, maka bayarlah

seperdua dari mahar yang kamu tentukan itu, kecuali jika mereka

(membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya,

dan pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu

melupakan kebaikan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala

apa yang kamu kerjakan.41

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, kewajiban separuh mahar dari

yang telah disebutkan, jika terjadi thalak sebelum bercampur dan dalam ayat

tidak dibedakan antara penyebutannya ditengah-tengah akad atau setelahnya.

Demikian juga wajib separuh mahar yang dianalogikan dengan hal

tersebut diatas, perpisahan dari pihak suami, baik perpisahaan itu karena thalak

atau fasakh (ada yang merusak). Adapun yang termasuk fasakh disini adalah

perpisahan sebab murtadnya suami dari Islam, adanya larangan suami kepada

isteri yang telah masuk Islam, cacian suami, dan penyusuan ibunya terhadab

isteri yang masih kecil.

3. Pengguguran mahar secara sempurna :

Mahar digugurkan secara keseluruhan ketika terjadi pemisahan antara suami

isteri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari pihak isteri.

Misalnya, isteri murtad dari Islam atau masuk Islam dengan sendirinya

41

Ibid, h. 38.

sedangakan ia suadah dewasa dan berakal. Atau pemisahan bukan dari

isteri, tapi sebab isteri. Misalnya dijumpai cacat pada isteri yang memberikan

hak fasakh bagi suami, seperti vaginanya buntu tertutup daging atau tertutup

tulang dan lain-lain. Semua contoh diatas menggugurkan mahar, baik

disebutkan dalam akad atau dibayar setelah mahar misl.

Demikian juga pengguguran mahar terjadi sebab pembebasan mahar

yang diperintahkan isteri yang sudah dewasa dan berakal kepada suami setelah

berhubungan, karena pembebasan adalah pengguguran, atau isteri

mengibahkan mahar kepada suami, demikian juga khuluk setelah bercampur.

H. Hukum Penyebutan Jumlah Mahar

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang

permasalahan mahar hal ini dapat dilihat pada BAB V Instruksi Presiden No. 1

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana berikut:

Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

mempalai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati

oleh kedua belah pihak

Pasal 31: Menentukan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan

yang dianjurkan oleh agama Islam

Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan

sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar

boleh ditangguhkan baik untuk sebahagian ataupun seluruhnya,

mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi

calon mempelai pria.

Pasal 34:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakn rukun dalam

perkawinan.

2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad

nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya

dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya

perkawinan.42

Sebagai salah satu sumber rujukan ummat muslim, tentu dalam peroses

bentukannya haruslah mengambil sumber-sumber hukum Islam yang lain seperti

42

Pangeran Harahap. Hukum Islam di Indonesia, h. 252.

Al-Qur`an dan Al-Hadis, diatas sudah dimuat bagaimana Al-Qur`an

membicarakan posisi mahar tersebut serta bagaimana para ulama

mengistimbatkan hukumnya. Hadis yang mengatakan sunnah hukumnya

menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah. Sebagaimana hadis berikut:

؟ لبي : صجه فالتأ أحشض أ لبي شج : ابي صي هللا عي س اشع عمب اب عب

ب صبحب فذخ بب ج احذ؟ لبج : ع فض بصجه فالأ أحشظي اة : أع لبي ش

ش. بب صذالب يعطب شيئب. وب شذ احذيبيت وب شذ احذيبيت س بخي يفشض

ي فالت افشض ب صذالب جسسي هللا صي هللا عي س ص إشح افبة لبي : عفب ح

فببعخ خضث سبأ صذالب سي بخيبش. فعطيخب أي أي اشذ و إعطب سيئب أ

ف ) س ابداد(.أببءة

Artinya :

“Bahwa Nabi SAW, bertanya kepada seoarang laki-laki, “apakah

engakau suka jika kukawinkan dengan si fulan? “ lelaki itu menjawab, “ya”

kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita yang dimaksud, “apakah engkau

suka jika kukawinkan dengan sifulan? “ wanita itu menjawab “ya”. Kemudian

Nabi SAW sendirilah yang menikahkan keduanya, lalu lelaki itu menggauli

isterinya tanpa menentukan suatu mahar pun dan juga tidak memberinya suatu

maskawin pun. Lelaki itu termasuk orang yang ikut hadir dalam perjanjian

Hudaibiyyah, dan setiap orang yang hadir dalam perjanjian Hudaibiyyah

memperoleh bagian dari tanah Khaibar. Ketika laki-laki itu akan meninggal

dunia ia berwasiat, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengawinkanku

dengan si fulanah, tetapi aku tidak menentukan suatu mahar pun unruknya dan

tidak memberinya suatu mas kawin. Dan sekarang aku bersaksi dihadapan

kalian, bahwa bagianku dari tanah Khaibar kuberikan kepadanya sebagai ganti

dari mas kawinnya.”Kemudian wanita itu mengambil bagian suaminya lalu

menjualnya dengan harga seratus ribu. (Riwayat Abu Daud)”.43

Di dalam Hadis ini terkandung pengertian tidak wajib bagi sahnya nikah

menyebutkan maskawin, tetapi sunnat saja, untuk menghindari perselisihan dan

agar sepasang suami isteri tenang, sebagaiman disunnatkan

pula memberikan suatu kepadanya sebelum pertama kali menggaulinya sebagai

penghormatan kepadanya dan kepada keluarganya.44

Jika didalam suatu akad nikah tidak disebutkan jumlah dan bentuk

mahar, maka nikah tersebut sah dan nikah itu disebut dengan nikah takwil.

Mempelai pria wajib membayar mahar misl kepada mempelai wanita. Mahar

misl yaitu mahar yang seharnya diberlakukan diberikan kepada mempelai

wanita yang jumlah dan bentuknya sama dengan yang harus diterima oleh

wanita lain. Ukuran kesamaan itu terletak segi umur, kecantikan, harta, akal,

agama, kegadisannya, kejandaannya dan lain sebagainya ketika akad nikah itu

43

Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud, Terj: Muhammad Nashiruddin Al-Bani.

(Semarang. CV. As-Syifa, 1992), h. 41.

44

Manshur Ali Nashif, Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, Jilid II (Bandung:

Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 901.

dilangsungkan. Jika faktor-faktor tersebut berbeda, maka akan berbeda pula

maharnya.45

Ada juga ulama yang memakai ukaran mahar ini kepada saudara wanita

kandugnya, bibinya, putri-putri bibinya dan lain-lain. Jika dalam suatu akad

nikah jumlah dan bentuk maharnya sudah ditemukan, tetapi belum diberikan

dan suami isteri itu cerai sebelum melaksanakan hubungan kelamin, maka sipria

hanya wajib membayar setengah mahar dari yang telah ditentukan.

45

Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 46.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PARANJULU KECAMATAN SIPIROK

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Propinsi

Sumatera Utara. Alasan pemilihan Kecamatan ini sebagai lokasi penelitian

adalah dalam praktek yang dilaksanakan masyarakat waktu akad nikah

menyebutkan jumlah mahar tersebut menjadi salah satu kewajiban. Alasan lain

adalah kecamatan ini jaraknya masih sangat dekat dengan kota sehingga tidak

begitu menyulitkan penulis nantinya untuk memperoleh data-data yang

dibutuhkan untuk kelengkapan penulisan skripsi ini.

Secara Geograpis Desa Paranjulu ini memiliki luas 4,48 km2

. Dengan

jumlah penduduk 1039 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 208 dengan

mempunyai batas–batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangurabaan.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Silangge.

3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Anturmangan.

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Purbasinomba Tua.

Penelitian ini khusus bagi masyarakat yang beragama Islam di Desa

Paranjulu. Dengan demikian lokasi penelitiannya dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel I

Daftar Penduduk Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok

Tahun 2017 data dari kantor Camat Sipirok.46

No Status Jiwa

1

2

3

Menikah

Belum menikah

Anak – anak

416

283

340

Jumlah Penduduk 1039 Jiwa

46

Data Statistik dari Kantor Camat Sipirok Periode Tahun 2016-2017.

Tabel II

Data Latar Belakang Pendidikan

Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tahun 201747

SD 250 Jiwa

SMP 230 Jiwa

SMA 230 Jiwa

Mahasiswa 52 Jiwa

Sarjana -

Tidak Sekolah 277 Jiwa

Jumlah 1039 Jiwa

47

Data Statistik dari Kantor Camat Sipirok Periode Tahun 2017.

Tabel III

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

NO Kewarganegaraan Jumlah Persentase

1. Indonesia 1039 100%

2. Tionghoa - 0%

3. WNA - 0%

Jumlah 1039 orang 100%

Dan jika kita dilihat, sudah jelas bahwa penduduk Desa Paranjulu

Kecamatan Sipirok adalah penduduk asli warga negara Indonesia, dimana

mereka selalu dan masih berkebudayaan indonesia, sihingga pengaruh-

pengaruh asing tidak dapat memasuki wilayah tersebut dan akan jauh dari

kebudayaan asing yang akan mempengaruhi kehidupan Desa Paranjulu.

Tabel V

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO Kewarganegaraan Jumlah Persentase

1. Islam 1039 100%

2. Keristen - 0%

3. Katolik - 0%

Jumlah 1039 orang 100%

Berdasarkan tabel diatas, jelaslah bahwa agama di Desa Paranjulu

adalah agama Isalam. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peranan

masyarakat muslim di Desa Paranjulu sangat besar. Apalagi dalam menjalankan

roda pemerintahan di Desa paranjulu, diharuskan sesuai dengan agama dan

tokoh agama yang berada di desa tersebut. Dan dengan komunitas tersebut,

masyarakat muslim sangat toleran dengan mengikut sertakan penganut lain

untuk bermusyawarah dalam membangun Desa Parajulu.

B. Kultur dan Sosial

Seorang ahli Antropologi Al Kreber menganjurkan untuk memebedakan

wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari

wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktifitas manusia yang

berpola.48

Dari pendapat ini yang menjadi telaah adalah sistem dari rangkaian

tindakan yang disebut sistem sosial dari aktivitas manusia yang berintraksi,

berhubungan dan bergaul satu sama lainnya dari waktu ke waktu selalu menurut

pola tertentu yang berdasarkan adat dan tata kelakuan.

Di desa Paranjulu, kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik sesuai

dengan tarap kehidupan dearah tersebut. Masyarakat giat bekerja dan

bergotong royong dalam hal-hal yang memang dibutuhkan. Tolong menolong

adalah suatu kebudayaan masyarakat yang terbentuk dari perkumpulan-

perkumpulan sosial.

Masyarakat desa Paranjulu masih kuat menjungjung budaya dan adat

istiadat dengan penghormatan kepada orang-orang tua baik segi amal, ilmu,

maupun usianya dan hal ini masih tetap terjaga baik sampai sekarang.

Masyarakat Desa Paranjulu sangat menghargai adat, diamana

masyarakat selalu menggunakan adat ketika ada pernikahan salah satunya wajib

menyebutkan mahar dalam sighat akad nikah yang sudah berlaku semenjak

48

Keontjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), h. 200

kampung itu berdiri. Adapun adat yang mereka terapkan adalah adat sesuai

dengan suku mereka tanpa mengganggu adat orang lain.

Masyarakat Desa Paranjulu sangat terlihat pada adat istiadatnya dalam

upacara perkawinan, dan juga adat duka cita apabila ditimpa musibah. dalam

upacara perkawinan, adat yang digunakan sesuai dengan adat yang berlaku di

Desa Paranjulu, seperti dalian natolu. Kahanggi, Anak Boru, Mora.49

49

Rahamad dan beberapa masyarakat desa Paranjulu. Hasil wawancara. Senin 10 juli

2017. Pukul 19:wib

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok

Tentang Kewajiban Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighat Akad

Nikah.

Dalam masyarakat khususnya di Desa Paranjulu, pelaksanaan

pernikahan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. disamping itu juga, tata

cara pernikahan juga diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan akad nikah di masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan

Sipirok biasanya dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta pernikahan,

meskipun ada sebahagian kecil akad nikahnya telah lebih dahulu dilaksanakan,

dan resepsi pernikahan dilangsungkan setelah beberapa hari lagi kedepan atau

sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau yang

biasa disebut walimah al-ursy akad nikah dilaksanakan tentunya harus

memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Mengingat pemahaman masyarakat yang begitu beragam dan

mempunyai alasan-alasan menurut penulis tidak memiliki acuan teori yang kuat,

dikarnakan rata-rata mereka mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja, untuk

lebih jelasnya buku KHI memuat dengan jelas pada pasal 14 yang berbunyi:

a. Calon suami

b. Calon isteri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi dan,

e. Ijab dan qobul50

Namun meskipun jawaban masyarakat di Desa Paranjulu lebih banyak

yang sesuai kepada teori yang ada, akan tetapi masih sangat disayangkan

karena tidak merujuk kepada buku-buku hukum Islam yang sudah membahas

hal tersebut, dan sebagaian jawaban masyarakat mengatakan mahar tersebut

sebagai rukun dari perkawinan, dan dari pasal diatas sudah dapat kita

simpulkan bahwa mahar adalah suatu syarat dari akad nikah, dan untuk lebih

jelasnya bagaimana jawaban masyarakat mengenai hukum dari penyebutan

mahar dalam sighat akad pernikahan.

Mahar menurut masyarakat desa Paranjulu tidak boleh tidak disebutkan

dalam pernikahan, mereka beralasan dari hadis meskipun pada dasarnya tidak

mengetahui secara detail hadis yang mengatakan serendah-rendahnya mahar

50

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 27.

.

adalah mengajarkan al-qur’an. Hal ini sesuai dengan pasal 34 yang berbunyi

sebagai berikut :

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

perkawinan.

2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah,

tidak menyebabkan batalnya perkawinan. begitu pula halnya dalam

keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.51

Dalam pengamatan pelaksanaan akad nikah dilapangan, lebih jelas

diketahui bahwa kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam sighat akad nikah

sama sekali tidak ditinggalkan bahkan sebelum pelaksanaan akad nikah

berlangsung terlebih dahulu dipertanyakan berapakah jumlah mahar yang

hendak diberikan, untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan Ivan

masyarakat desa Paranjulu.

Sebelum melaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dibacakan khutbah

nikah oleh penghulu/P3N, kedua mempelai terlebih dahulu diberikan

penyuluhan tentang berumah tangga dalam hukum Islam, walaupun sudah ada

diajarkan pada hari sebelumnya, kemudian kedua mempelai ditanya kembali

51

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam depertemen Agama, Kompilasi Hukum Islam,

(Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama Islam, 2001), h. 34.

tentang wawasan mereka mengenai rukun Islam, rukun iman, dan meliputi

berapakah malaikat yang wajib diketahui, bahkan sampai sifat-sifat yang wajib

bagi Allah swt, serta bacaan ketika hendak melaksankan hubungan suami isteri

dan mengenai niat mandi junub dll. Kemudian wali dan pengantin pria (orang

yang berakad) diajarkan tentang lafaz sighat, sighat meliputi dua macam yaitu

ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan menikahkan oleh wali kepada

mempelai pria dan qabul merupakan pernyataan penerimaan atas Ijab dari wali.

Adapaun redaksi ijab yaitu:

“Hai Rahmad, Saya nikahkan kepadamu Alimah binti Ansorih dengan mahar

10 juta rupiah dibayar tunai”

Adapun redaksi qabul yang dipergunakan adalah:

“Ya, Saya terima nikahnya Aminah binti Ansorih dengan mahar 10 juta rupiah

dibayar tunai”. lafaz akad nikah ini, kepada orang yang melangsungkan akad

ditekankan agar ijab dan qabulnya sejalan, maksudnya apa yang diucapkan wali

dalam ijabnya tidak boleh dari kurang satu kata pun dalam qhabul mempelai

pria, dengan demikian, apabila ijab dan qhabul tidak dibarengi dengan nama

yang dinikahkan serta jumlah mahar serta apakah dibayar tunai atau tangguh,

maka akad nikah yang dilaksanakan tidaklah sah, dan jika calon mempelai pria

sulit untuk menyatakan qahbulnya akan di bantu P3N dengan berbagai cara

seperti menuliskan kata-kata qahbul tersebut di atas kertas, baru kemudian akad

nikah diulang kembali sampai betul-betul sejalan dengan ijab yang disebutkan

wali nikah.52

B. Alasan-alasan Tokoh Agama dan Masyarakat Tentang Wajibnya

Penyebutan Mahar Dalam Sighat Akad Nikah.

Dalam masyarakat khususnya di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok

alasan-alasan tokoh masyarakat tentang wajibnya penyebutan jumlah mahar

dalam sighat akad nikah:

1. Menurut Ali Niafiyah dan sakban sebagai Pemuka Agama dalam

penyebutan mahar pada waktu akad nikah di Desa Paranjulu

Kecamatan Sipirok.

Menurut keyakinan masyarakat di desa Paranjulu ini penyebutan

mahar itu merupakan syarat-syarat pernikahan, karena dengan

mahar tersebut derajat perempuan itu akan terangkat. Makanaya

wajib hukumnya disebutkan mahar dalam sighat akad nikah bila

tidak disebutkan pernikahan itu dianggap tidak sah.

Pemuka Agama berpedoman dengan al-Qur’an dan Hadis, jadi

Pemuka Agama yang ada di Desa Paranjulu sangat panatik bila ada

seseorang melanggar apa yang mereka katakan.53

52

Hasil Observasi. Sabtu. 15 Juli 2017.

2. Menurut Roni Siregar sebagai Tokoh Adat, dalam penyebutan mahar

pada waktu akad nikah di Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

“Penyebutan mahar itu terkait dengan style masyarakat, makanya

semakin tinggi mahar itu maka semakin tinggi pula statifikasi sosial

seseorang dalam bahasa bataknya itu disebut “Mora” terpandang,

sehingga penyebutan mahar dianggap penting dimasyarakat

kususnya desa Paranjulu begitulah “mang”. Tokoh Adat juga

berpendapat bahwa sahnya mahar itu harus di ucapkan karena

sudah tradisi mereka mulai berdirinya kampung itu, seperti tokoh-

tokoh adat yang terdiri mora, kahanggi, anak boru. Adat di desa

tersebut masih sangat kental dengan adat istiadatnya pada setiap ada

acara, seperti acara pernikahan sehingga mereka mengutamakan

adat bila ada acara di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok, dan

kewajiban penyebutan mahar ini suda ada semenjak kampung ini

ada.54

53

Ali Nafiyah dan Sakban sebagai Pemuka Agama di desa Paranjulu. Hasil wawancara.

Senin 10 juli 2017. Pukul 10:00.

54

Roni Siregar, sebagai Tokoh Adat di desa Paranjulu. Hasil wawancara. Senin 10 juli

2017. Pukul 17:00. Wib

3. Menurut Pemerintahan Desa dalam penyebutan mahar pada waktu

akad nikah di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

“Penyebutan mahar merupakan bagian dari “Publikasi Mahar”, agar

mahar itu bisa diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hal

ini untuk menghindari penyelewengan mahar yang dilakukan oleh

suami, seperti meminta mahar tersebut dan menggunakannya untuk

kepentingan pribadi tanpa izin isteri. Seperti pendapat kepala desa

mengatakan. “Mahar itu adalah salah satu syarat wajib di ucapkan

pada waktu akad nikah, dan pada waktu penyebutan maharnya

harus di ucapkan berapa maharnya, bila mana tidak di sebutkan,

masyarakat di desa Paranjulu ini akan berpikiran negatif pada waktu

acara akad nikah, jadi pada waktu acara akad nikah wajib

disebutkan bentuk, jenis dan jumlah mahar yang ada pada waktu

acara akad nikah.55

Pemahaman pemuka Agama dan masyarakat tentang wajibnya

penyebutan mahar dalam sighat akad nikah di Desa Paranjulu Kecamatan

55 Awaluddin Ritonga, sebagai Kepala desa Paranjulu hasil wawancara, di Desa

Paranjulu. Sabtu 8 Juli 2017. Pukul 16:00 Wib.

Sipirok yaitu wajib hukumnya dalam penyebutan mahar. Pemuka Agama dan

masyarakat memberikan pemahaman bahwa wajib hukumnya dalam

penyebutan jumlah, jenis dan bentuk dari mahar itu sendiri ketika akad nikah

berlangsung. Sehingga akad nikah yang dilaksanakan menurut Pemuka Agama

dan masyarakat tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah

sesuatu hal yang batal ataupun tidak sah. Setelah peneliti melakukan

wawancara dengan pemuka Adat, Pemuka Agama dan masyarakat di desa

tersebut ternyata sudah lama melakukan perkawinan seperti itu.56

56

Ali Nafiyah dan Roni Siregar, hasil wawancara dengan pemuka Agama dan tokoh

adat di Desa Paranjulu, Senin 10 Juli 2017. di desa Paranjulu. Pukul 11:00.

C. Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Di Tinjau Dari Sisi KHI.

Dari hasil wawancara kepada tokoh adat dan juga masyarakat Desa

Paranjulu Kebanyakan penduduk memahami kewajiban penyebutan jumlah

mahar dalam Sighat nikah adalah suatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan.

Apabila ditinggalkan maka pernikahannya mereka anggap tidak sah.

Menurut Awaluddin Ritonga mengenai penyebutan mahar dalam sighat

akad nikah. Ketika ijab dan qhabul belum dilaksanakan maka pengantin pria

ditanya terlabih dahulu berapa jumlah mahar yang akan diberikan kepada

calon mempelai wanita.

“Tujuan kenapa mahar itu di sebutkan untuk tidak terjadi kekeliruan,

tidak terjadi penipuan, kan bisa jadi si calon memepelai laki-laki maharnya

masih ngutang setengahnya bisa jadi tidak dibayar lagi iya kan, dan mahar itu

harus di bayar tunai dan penyerahan mahar itu disaksikan oleh yang sudah

ditunjuk atau yang sudah ditentukan orangnya. Maka apabila tidak disebutkan

jumlah mahar dalam sigahat akad nikah maka nikahnya tidak sah.57

57

Awaluddin Ritonga, sebagai Kepala desa Paranjulu hasil wawancara, di Desa

Paranjulu. Sabtu 8 Juli 2017. Pukul 16:00 Wib.

Sementara di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 34nsebagai

berikut:

3. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

perkawinan.

4. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad

nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya

dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnya

perkawinan.58

Akad nikah syah tanpa menyebutkan mahar, tapi sunnah

menyebutkannya sewaktu akad. Makruh tidak menyebutkannya sewaktu akad.59

58

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam depertemen Agama, h. 34.

59

Aliy As`ad. Fathul Mu`in. Terj, Moh. Tolchah Mansor. Jilid-III (Yogyakarta: Menara

Kudus, 1979), h. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan rumusan masalah dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat desa Paranjulu Kecamatan Sipirok, masih

mengatakan bahwa jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban

menyebutkannya ketika akad nikah. Karena sudah kebiasan

dimasyarakat.

Namun meskipun jawaban masyarakat di Desa Paranjulu lebih

banyak yang tidak sesuai kepada teori yang ada, akan tetapi masih

sangat disayangkan karena tidak merujuk kepada buku-buku hukum

Islam yang sudah membahas hal tersebut, dan sebagaian jawaban

masyarakat mengatakan mahar tersebut sebagai rukun darii perkawinan.

Di dalam Kitab Fathul Mu’in di jelaskan: Akad nikah syah tanpa

menyebutkan mahar, tapi sunnah menyebutkannya sewaktu akad.

Makruh tidak menyebutkannya sewaktu akad.

2. Tokoh Agama mengatakan menurut pemahaman masyarakat,

penyebutan mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan yang tidak

boleh ditinggalkan, karena dengan mahar tersebut derajat perempuan itu

akan terangkat. Menurut Pemerintahan Desa dalam penyebutan mahar

pada waktu akad nikah di desa Paranjulu Kecamatan Sipirok.

Penyebutan mahar merupakan bagian dari “Publikasi Mahar”, agar

mahar itu bisa diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat.

3. Kebanyakan penduduk desa Pranjulu memahami kewajiban penyebutan

jumlah mahar dalam Sighat nikah adalah suatu yang wajib tidak boleh

ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka pernikahanny tidak sah.

Tujuan kenapa mahar itu di sebutkan untuk tidak terjadi

kekeliruan, tidak terjadi penipuan, kan bisa jadi si calon memepelai laki-

laki maharnya masih ngutang setengahnya bisa jadi tidak dibayar lagi iya

kan, dan mahar itu harus di bayar tunai dan penyerahan mahar itu

disaksikan oleh yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan

orangnya. Maka apabila tidak disebutkan jumlah mahar dalam sigahat

akad nikah maka nikahnya tidak sah

Sedangkan KHI menyebutkan pada pasal 34 ayat 2:

b. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak

menyebabkan batalnya perkawinan. Bagitu pula halnya dalam keadaan masih

terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah/pihak kantor urusan Agama Kecamatan

Sipirok yang bersangkutan agar mengadakan semacam kegiatan ataupun

penyuluhan mengenai pernikahan khususnya dalam pelaksanaan akad

nikah, dan ditujukan pada para P3N yang ada, di karenakan mereka

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dapat memberikan

penjelasan secara berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat dimana

mereka bertempat tinggal.

2. Kepada Masyarakat desa Pranjulu Kecamatan Sipirok, juga disarankan

agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana

sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum

menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah, sehingga tidak terjadi

pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.

3. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi melakukan

penelitian dalam kasus penyebutan mahar dalalm pernikahan karena

penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini harus

dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qu`ran

Republik Indonesia Departemen Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya

Bandung: Diponegoro, 2010)

B. Buku

al-Asqolani Ibn Hajar al-Hafizh,Terjemahan Bulughul Maram Terj. Moh.

Machjuddin Aladip. Semarang: Toha Putra, 1958.

Aliy As`ad. Fathul Mu`in. Terj, Moh. Tolchah Mansor. Jilid-III (Yogyakarta:

Menara Kudus, 1979), h. 20.

as-Sububki Ali Yusuf, Fiqih Keluarga, Pedoman berkeluarga dalam Islam. Terj,

Nur khozin Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010.

Azwar Syaefudi, Metode Penilitian, Cet-1 Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Azwar Saifuddi, Metode Penelitian. Cet-VIII Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Daud Abu, Shahih Sunan Abu Daud, Terj: Muhammad Nashiruddin Al-Bani.

Semarang. CV. As-Syifa, 1992.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan. Kamus besar Bahasa Indonesia,

Jakarta: Balai Pustaka, 200.

Ghazaly, Abd Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: kencana, 2003.

Harahap Pangeran. Hukum Islam di Indonesia, citapustaka media. Medan,

Maret 2014.

Nashif Manshur Ali, Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, Jilid II.

Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.

Nuruddin Amiur, Hukum perdata islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Peranda

Media Grup, 2004.

Nur Djaman, Fiqih Munakahat, Cet-1 (Bengkulu: CV, Toha Putera Group,

1993)

Meleong Lexi J, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosdakarya, 2000.

Mughniyah Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab. Terj. Masykur A.B, Dkk.

Cet-II, Jakarta: Lentera: 2002.

Mulyana Dedy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2004.

Qardhawi Yusuf, fatwa-fatwa kontemporer. Terj. As’ad Yasin Jakarta: Gema

Insani Press, 1996.

Rahman 1 Doi A. Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah),

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Rasjid Sulaiman. Fiqih Islam, Cet-XX, Bandung: Sinar Baru, 1987.

Rusdy Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah,

Semarang: CV. asy-Syifa’ 1990

Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah, Terj: Moh. Thalib Bandung: Alma`arif. Jilid-III,

1990.

Shihab, M Quraish, Tafsir al-Misbah, Surabaya: Lintera Hati, 2000.

Sukardi, Metedologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya, Jakarta: Bumi

Aksara, 2003.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1986.

Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Fikih Kifayatul Akhyar, Terj:

Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penulis IAIN Syarip Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta:

Djambatan, 1992.

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam depertemen Agama, Kompilasi Hukum

Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama Islam,

2001)

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang

perkawinan, Bandung Fokus Media 2005.

C. Wawancara

Ali Nafiyah dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, sebagai pemuka

Agama wawancara di Desa Paranjulu, kamis 20 September 2016,

pukul 10.00 Wib.

Awaluddin Ritonga, sebagai Kepala desa Paranjulu hasil wawancara, di Desa

Paranjulu. Sabtu 8 Juli 2017. Pukul 16:00 Wib.

Data Statistik dari Kantor Camat Sipirok Periode Tahun 2016-2017.

Ivan, sebagai masyarakat desa Paranjulu hasil wawancara. Minggu 9 Juli 2017.

Pukul 15:00 wib.

Roni Siregar, sebagai Tokoh Adat di desa Paranjulu. Hasil wawancara. Senin

10 juli 2017. Pukul 17:00. Wib