pelaporan spt melalui media elektronik (e-spt dan e …

PELAPORAN SPT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-SPT DAN

E-FILING) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN

PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)

Oleh

Chycilia Ayu Media Sari

200712096

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

JAKARTA

2011

Pelaporan Spt..., Chycilia Ayu Media Sari, Ak.-Ibs, 2011

PELAPORAN SPT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-SPT DAN

E-FILING) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN

PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)

Oleh


200712096

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

2011

Jakarta, 24 Oktober 2011

Pembimbing Utama Skripsi Pembimbing Pendamping Skripsi

Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. Gunawan, SE., MM.


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chycilia Ayu Media Sari

NIM : 200712096

Judul Skripsi : Pelaporan SPT Melalui Media Elektronik (e-SPT dan

e-Filing) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan

Pajak Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP

Pratama Jakarta Mampang Prapatan)

Pembimbing Utama Skripsi Pembimbing Pendamping Skripsi

Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. Gunawan, SE., MM.

Tanggal Lulus: 24 Oktober 2011

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian Ketua Jurusan Akuntansi

Sparta, SE., Ak., MSi. Etika Karyani, SE., Ak., MSM.


HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF


NIM : 200712096

Judul Skripsi : Pelaporan SPT Melalui Media Elektronik (e-SPT dan

e-Filing) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan

Pajak Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP

Pratama Jakarta Mampang Prapatan)

Tanggal Ujian Komprehensif : Senin, 24 Oktober 2011

Penguji

Ketua : Sparta, SE., Ak., Msi.

Anggota : 1. Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA.

2. Bani Saad, SE., Ak., Msi.

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif :

Pada : Jumat, 24 Oktober 2011 Pkl. 08.00 s/d selesai

Dengan Hasil : LULUS

Penguji,

Ketua

Sparta, SE., Ak., MSi.

Anggota I Anggota II

Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. Bani Saad, SE., Ak., Msi.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Esa dan atas

segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

karya tulis berbentuk skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah

direncanakan. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Besar

Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu

membantu perjuangan beliau dalam menegakkan dan membela agama Allah SWT.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk

memperoleh gelar Sarjana ekonomi Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi - Indonesia Banking School (STIE-IBS).

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari banyaknya pihak yang

memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil tidak peduli seberapa besar dan

kecilnya bantuan tersebut bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Bapak Drs. Nazmel Nazir, Ak., MBA. sebagai dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan ikhlas dan

baik hati untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan

petunjuk, saran, kritik, nasihat, dan motivasi yang begitu berarti sehingga

terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih banyak Bapak.

2. Bapak Gunawan, SE., MM. sebagai dosen pendamping skripsi yang juga turut

andil dalam memberikan bantuan, saran, kritik, nasihat, dan motivasi dalam

penyusunan skripsi ini sehingga selesai tepat waktu.


3. Pimpinan STIE Indonesia Banking School Dr. Siti Sundari, SH., MH., Taufiq

Hidayat, SE., Ak., M.Bankfin., Drs. Atman Poerwokoesoemo, dan Donant A.

Iskandar, SE., MBA.

4. Ibu Etika Karyani, SE., Ak., MSM. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi

STIE – Indonesia Banking School

5. Bapak Freddy Dwi Artanto selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan, Bapak Dwi Rahmat Handoko selaku Kepala Sub Bagian

Umum, Ibu Ine Mardiana selaku Kepala Seksi Pelayanan, terima kasih karena

telah membantu penulis dalam memberikan ijin memperoleh data. Terima kasih

banyak juga diucapkan kepada Mas Danang atas kesabaran dan pengertiannya

dalam memberikan informasi data-data, masukkan, dan kritik yang penulis

butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Gatot Teguh Budi Santoso dan Ibi Endang

Rukmini, penulis khusus mempersembahkan ucapan terima kasih yang tidak

terhingga kepada mereka yang telah membesarkan dan mendidik penulis,

mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat dan dukungan baik secara

materi maupun doa yang tiada henti dipanjatkan disetiap shalatnya demi masa

depan anak-anaknya.

7. Adik-adik penulis, Galih Satria Putra dan Sakha Rafi Raihan, yang memberikan

dorongan berupa pengertian dan doa. Bude Rina Hastuti dan Pa’poh Edi

Sudarmono yang meberikan semangat dan dukungan bagi penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis, Annisa Audria Ajanni, Alita Roesida, Carolina Apriasti,

Meutia Larasati, Mira Octora Suryacandra, Nur Ayunda, Pingkan Daniati, Ulfha

Chaira Luvita, dan Kurniawan, terima kasih atas semangat dan dorongan kalian

saat penulis mengalami hilang semangat karena penyusunan skripsi ini, atas ilmu


yang selalu diajarkan dan diinformasikan, atas waktu yang dihabiskan bersama-

sama selama 4 tahun ini baik senang maupun sedih. Thanks girls and boy.

9. Teman-teman angkatan 2007, terima kasih atas persahabatan dan pengalaman

yang penulis rasakan selama duduk di bangku perkuliahan.

10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak

memberikan bantuan selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang diinginkan

dan banyak kekurangan, maka saran dan kritik yang sangat membangun begitu

diharapkan dari semua pihak yang membacanya demi terciptanya penyempurnaan

selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bemanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi

penulis dan para pembaca yang membacanya. Amin Ya Robbal Alamin.

Jakarta, 24 Oktober 2011



ABSTRACT

Taxes are a vital source of revenue for the country. It is inevitable that the tax

has an important role in supporting the implementation of the state, particularly to

development financing. Therefore, we need a policy to increase tax revenues. One of the

policies conducted by the Directorate General of Taxation is to do a tax reform that is in

the form of improvements to policy and tax administration system. Tax administration

reform carried out with the main goal to improve taxpayer compliance with taxation

obligations through the modernization of tax administration.

One of these modernization activities are in terms of reporting Tax (SPT)

electronically. Electronic SPT is divided into two ways, through the computer (e-SPT)

and via internet (e-Filing). The purpose of this study was to get an overview about the

process of implementing of SPT reporting performed by the Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan or Taxpayer, and know the benefits gained

by the KPP and the taxpayer, and the obstacles faced by KPP in the reporting using e-

SPT, and the last is to determine the development of Taxpayers who use Electronic SPT

and the number of reporting with the implementation of Electronic SPT.

The results obtained show that this application makes the processing of tax to

be much faster, easier, precise, accurate, and efficient for all parties concerned in it.

Therefore, this study suggested that use of Electronic SPT may be required to Taxpayers

who reported the SPT for the creation of tax reform is expected.

Keywords: Reporting SPT, Electronic SPT, e-SPT, e-Filing, Tax Services


LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


NIM : 200712096

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari

penuliasan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain

maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi

berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul............................................................................................................. i

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.................................................................. ii

Halaman Pengesahan Skripsi...................................................................................... iii

Halaman Persetujuan Penguji Komprehensif.............................................................. iv

Kata Pengantar............................................................................................................ v

Abstract....................................................................................................................... viii

Lembar Pernyataan Karya Sendiri.............................................................................. ix

Daftar Isi..................................................................................................................... x

Daftar Tabel................................................................................................................ xiv

Daftar Gambar............................................................................................................. xv

Daftar Lampiran........................................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah................................................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah......................................................................................... 5

1.3 Pembatasan Masalah........................................................................................ 6

1.4 Tujuan Penelitian............................................................................................. 6

1.5 Manfaat penelitian........................................................................................... 7

1.6 Sistematika Penulisan...................................................................................... 7

BAB II LANDASAN TEORITIS.............................................................................. 10

2.1 Tinjauan Pustaka............................................................................................. 10

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan.................................................................... 10

2.1.1.1 Definisi Pajak........................................................................ 10


2.1.1.2 Fungsi Pajak.......................................................................... 12

2.1.1.3 Jenis Pajak............................................................................. 13

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak................................................. 15

2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)................................................................. 19

2.1.2.1 Pengertian SPT...................................................................... 19

2.1.2.2 Fungsi SPT............................................................................ 19

2.1.2.3 Jenis dan Bentuk SPT............................................................ 21

2.1.2.4 Pengisian dan Penyampaian SPT.......................................... 24

2.1.2.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampaian SPT............... 26

2.1.2.6 Sanksi Berkaitan dengan Penyampaian SPT......................... 31

2.1.3 Sistem.................................................................................................. 33

2.1.3.1 Pengertian Sistem.................................................................. 33

2.1.3.2 Karakteristik Sistem.............................................................. 34

2.1.3.3 Pengertian Sistem Informasi.................................................. 37

2.1.3.4 Fungsi yang Dijalankan Oleh Sistem Informasi.................... 38

2.1.3.5 Teknologi Informasi Perpajakan............................................ 42

2.1.4 Penyampaian SPT Melalui Media Elektronik...................................... 43

2.1.4.1 Pengertian Elektronik SPT.................................................... 44

2.1.4.2 Dasar Hukum Penggunaan Elektronik SPT.......................... 44

2.1.4.3 Persyaratan Elektronik SPT.................................................. 45

2.1.4.4 Media Penyampaian Elektronik SPT.................................... 45

2.1.4.5 Jenis SPT yang Dapat Dilaporkan melalui Elektronik SPT.. 50

2.2 Penelitian Sebelumnya..................................................................................... 51

2.3 Rerangka Pemikiran........................................................................................ 53


BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................................... 55

3.1 Objek Penelitian.............................................................................................. 55

3.2 Metode Pengumpulan Data............................................................................. 56

3.2.1 Jenis Data............................................................................................ 56

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.................................................................. 56

3.3 Teknik Pengolahan Data................................................................................. 57

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN............................................................ 59

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.............................................................................. 59

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan............. 59

4.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan ............................................................................................... 61

4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan................... 62

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan........... 64

4.1.5 Kegiatan Usaha KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan................. 69

4.2 Pembahasan Penelitian.................................................................................... 71

4.2.1 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT dalam Pengadminis-

trasian Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan........ 72

4.2.1.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)....................................... 73

4.2.1.2 Melalui Media Internet (e-Filing)......................................... 77

4.2.2 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT Bagi Wajib Pajak

dalam Melakukan Kewajiban Perpajakannya..................................... 83

4.2.2.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)....................................... 83

4.2.2.2 Melalui Media Internet (e-Filing).......................................... 86

4.2.3 Manfaat Elektronik SPT bagi KPP dan Wajib Pajak........................... 88

4.2.4 Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta Mampang


Prapatan Dalam Pelaporan SPT Menggunakan Elektronik SPT.......... 92

4.2.5 Perkembangan Wajib Pajak Setelah Melaporkan SPT Dengan

Menggunakan Elektronik SPT dan Pertumbuhan Jumlah Penggunaan

Pelaporan Elektronik SPT................................................................... 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.................................................................... 102

5.1 Kesimpulan...................................................................................................... 102

5.2 Saran................................................................................................................ 106

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 108

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR TABEL

No. Judul Tabel Halaman

2.1 SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN/PPnBM beserta Lampirannya................. 21

2.2 SPT Tahunan beserta Lampirannya................................................................. 22

2.3 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa............................................................ 27

2.4 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan....................................................... 28

2.5 Syarat Lain Saat Perpanjangan Penyampaian SPT......................................... 30

2.6 Daftar e-SPT yang Dimiliki Direktorat Jenderal Pajak................................... 50

4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan....................................................... 61

4.2 Perbedaan Antara SPT Secara Manual dan SPT Secara Elektronik................ 71

4.3 Jumlah Perkembangan WP yang Melaporkan SPT Menggunakan Elektronik

SPT.................................................................................................................. 96

4.4 Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Komputer (e-SPT)........... 98

4.5 Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)............. 98


DAFTAR GAMBAR

No. Judul Gambar Halaman

2.1 Hubungan Antara Sistem dan Subsistem........................................................ 34

2.2 Karakteristik Dasar Suatu Sistem.................................................................... 35

2.3 Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi............................................. 38

2.4 Fungsi-Fungsi dari Sebuah Sistem Informasi................................................. 39

2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian....................................................................... 53

4.1 Peta Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan................................................ 63

4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan....................... 66

4.3 Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Komputer (e-SPT)...... 73

4.4 Bukti Penerimaan Surat yang Diserahkan Kepada Wajib Pajak..................... 76

4.5 Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)....... 78

4.6 Bukti Penerimaan Surat yang Digunakan sebagai Arsip KPP........................ 85


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Riset dari Direktorat Jenderal Pajak

Lampiran 2 Surat Pernyataan Riset dari KPP Mampang Prapatan

Lampiran 3 Bukti Penerimaan Surat untuk KPP dan Wajib Pajak

Lampiran 4 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008


Lampirab 6 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 13/PJ/2011



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara

menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan

masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan

pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka

diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan suatu pembangunan yang terus

berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh

masyarakat bersama-sama dengan pemerintah yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi materil maupun spiritual.

Agar dalam proses pembangunan dapat berjalan lancar, diperlukan adanya

hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan

masyarakat. Faktor terpenting yang mendukung jalannya pelaksanaan

pembangunan nasional tersebut adalah masalah pendanan yang cukup besar

yang selama ini berasal dari bantuan luar negeri dan pihak asing lainnya. Untuk

mewujudkan kemandirian dalam pembangunan nasional, maka pembiayaan

dalam pembangunan nasional diharapkan dapat berasal dari penerimaan dalam

negeri. Dana tersebut dapat dikumpulkan dari potensi sumber daya yang

dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik berupa kekayaan alam seperti minyak bumi

dan gas alam maupun iuran yang berasal dari masyarakat yang berbentuk pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat vital bagi negara. Pajak

itu sendiri berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diterimanya yang


disalurkan kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaan negara. Tidak dapat

dipungkiri bahwa pajak memiliki peranan penting dalam menunjang

penyelenggaraan negara dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan suatu

kebijakan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Salah satu upayanya

adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

sampai dengan tanggal batas akhir waktu penyampaian SPT-nya dengan

pemberian kemudahan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak yang

terdaftar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan yaitu

berupa penyempurnaan terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan

agar ruang lingkup perpajakan dapat diperluas sehingga potensi penerimaan

pajak yang diperoleh dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung tinggi

asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

(Wajib Pajak). Reformasi administrasi dilakukan dengan tujuan utama

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya melalui modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi

administrasi perpajakan ini antara lain meliputi perubahan struktur organisasi

yang dibagi berdasarkan fungsi, seperti fungsi pelayanan, pengawasan,

konsultasi, pemeriksaan, dan lainnya.

Seiring kemajuan sistem informasi saat ini, modernisasi perpajakan telah

menggunakan sistem informasi untuk menunjang pelayanan yang optimal

kepada Wajib Pajak. Seperti telah diketahui sebelumnya, perkembangan sistem

informasi dewasa ini berlangsung dengan sangat pesat. Dalam waktu yang

singkat, sistem informasi telah menjadi bagian dalam berbagai aktivitas


ekonomi dan bisnis. Tidak terkecuali dengan institusi pajak yang memiliki

kaitan dengan Wajib Pajak, baik perseorangan maupun badan usaha, yang

berjumlah sangat banyak. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang

memanfaatkan kemajuan sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan

efektifitas pemungutan pajak serta memperluas basis pajak, tanpa mengganggu

sektor usaha. Dalam rangka mengembangkan sistem administrasi perpajakan

modern yang terpadu, DJP melakukan pengembangan pelayanan berbasis sistem

informasi dan teknologi informasi melalui e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-

Payment, dan e-Counseling. Namun yang akan menjadi fokus dalam penelitian

ini adalah pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media

elektronik (e-SPT) yang dapat menggunakan media komputer dan

menggunakan media internet secara online dan real time yang disebut e-Filing.

Elektronik SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik

yang diisi oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak

untuk kemudahannya dalam penyampaian SPT. Penyampaian SPT dalam

bentuk elektronik adalah penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media

elektronik. Jadi, SPT beserta lampirannya sudah tidak lagi berbentuk kertas,

melainkan dalam bentuk digital. Maksud digital dalam hal ini yaitu suatu

metode penyimpanan data dalam perangkat komputer, lalu data tersebut

disimpan dan diolah secara digital. Selanjutnya, SPT dalam bentuk digital

tersebut disampaikannya melalui media internet (e-Filing) maupun dengan

menggunakan media komputer (e-SPT) untuk dikirim ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) dan kemudian diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk

dapat menggunakan Elektronik SPT, Wajib Pajak harus meng-instal sendiri


aplikasi tersebut ke dalam sistem komputernya. Aplikasi ini dapat diperoleh dari

Account Representative masing-masing khusus Wajib Pajak atau dapat di unduh

di www.pajak.go.id, atau untuk pengguna e-Filing dapat diperoleh melalui jasa

provider dimana Wajib Pajak mendaftar.

Pelaporan SPT melalui media elektronik merupakan salah satu bagian

dari proses modernisasi administrasi perpajakan dengan maksud agar Wajib

Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan

untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan

dapat tercapai. Dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu perlu

dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar

peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus

tercapainya administrasi perpajakan modern. Pada akhirnya hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan target

penerimaan pajak dapat diraih, sehingga pembangunan nasional dapat tercapai

sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti bagaimana penerapan

yang terjadi terhadap penyampaian SPT melalui media elektronik dalam rangka

reformasi modernisasi administrasi perpajakan dilakukan di KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja

pelayanan pajak yang terdapat di KPP tersebut. Maka dari itu penulis akan

mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi yang berjudul:

“Pelaporan SPT Melalui Media Elektronik (e-SPT dan e-Filing) Dalam

Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Terhadap Wajib Pajak”.


http://www.pajak.go.id/

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

rumusan permasalahan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme atas pelaporan Elektronik SPT bagi Wajib Pajak

dalam melakukan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan?

Melalui media komputer (e-SPT)

Melalui media internet (e-Filing)

2. Bagaimana mekanisme atas pelaporan Elektronik SPT dalam

pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?

Melalui media komputer (e-SPT)

Melalui media internet (e-Filing)

3. Apa manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dan bagi KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan?

4. Apa sajakah hambatan yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan dan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT dengan

menggunakan Elektronik SPT?

5. Bagaimana perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan

menggunakan Elektronik SPT dan pertumbuhan jumlah pelaporan

penggunaan Elektronik SPT pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?


1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, agar penelitian yang dilakukan dapat terarah serta

efektif dan efisien dalam penggunan waktu, biaya, dan tenaga, maka perlu

dilakukan pembatasan masalah, diantaranya:

1. Hanya difokuskan pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

2. Data Elektronik SPT yang digunakan dari tahun 2005-2010 (bila ada).

3. Penelitian ini tidak membahas ruang lingkup mengenai pengendalian internal

yang berada di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

1.3 Tujuan penelitian

Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai mekanisme pelaporan Elektronik SPT

bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya di KPP

Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

2. Memberikan gambaran umum mengenai mekanisme pelaporan Elektronik

SPT dalam pengadministrasian perpajakan di KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan.

3. Mengetahui manfaat yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan dengan menggunakan Elektronik SPT dan manfaat yang diperoleh

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan dan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT

dengan menggunakan Elektronik SPT.


5. Mengetahui perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan

menggunakan Elektronik SPT dan pertumbuhan jumlah pelaporan

penggunaan Elektronik SPT pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari

penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan mengenai proses penerapan pelaporan SPT

melalui media elektronik dan permasalahan-permasalahan lain yang diteliti

dalam skripsi ini, dan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School.

2. Bagi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam

rangka mengukur efektifitas dari pelaporan SPT melalui Elektronik SPT di

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

3. Bagi Pihak-Pihak Lain

Memberikan kontribusi terhadap studi penerapan teknologi komunikasi dan

informasi dalam sektor publik, khususnya dalam sektor perpajakan melalui

prosedur penyampaian SPT dengan media elektronik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang

dibahas dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi ke dalam lima bab


dimana setiap babnya terdiri dari sub bab-sub bab yang disusun secara

sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai garis besar

pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang mendasari

pembahasan atas mekanisme pelaporan e-SPT dan pengaruhnya

terhdap kinerja pelayanan KPP terhadap Wajib Pajak. Kerangka

teori diawali dengan teori yang bersifat umum mengenai Pajak

dan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dilanjutkan dengan teori yang

bersifat khusus mengenai Elektronik SPT dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian yang mencakup

waktu dan tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan

dalam pengumpulan data dan teknik pengolahan data yang

mecakup teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang

meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas pokok dan

fungsi KPP serta wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan. Uraian tentang bagaimana mekanisme pelaporan SPT

melalui media elektronik di KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan, dan deskripsi lain yang berisikan hasil penelitian yang

mencakup hasil analisis serta pembahasan yang berhubungan

dengan permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup skrpsi yang memuat

kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan dan

penelaahan dalam bab-bab sebelumnya, serta sumbangan

pemikiran dalam bentuk saran-saran bermanfaat yang diharapkan

berguna bagi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan serta

pihak-pihak lainnya.


BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2009:1) terdapat bermacam-macam batasan

atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya

adalah :

Menurut Prof Dr.P.J.A. Andriani :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public

investment.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak


mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke

sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang

dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada

pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib

Pajak.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun

pemerintahan daerah.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

Selain fungsi Budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/

anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).


2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan

perekonomian suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan,

karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai

anggaran pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Thomas Sumarsan

(2009:5) berpendapat, pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas

negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan,

dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurngi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin

meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di

tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling

tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan

dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai

alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama


banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka

menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri,

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk

yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Siti Resmi (2008:7) menyatakan terdapat berbagai jenis pajak, yang

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan,

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang

bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh yang dibayar atau ditanggung

oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat

suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.


Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak

(Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang

pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib

Pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda,

keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi

Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya.


Contoh : PPh, PPn dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan diatas Air. Pajak Kabupaten/Kota meliputi

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak

Hiburan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:9) terdiri atas

stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

a) Stelsel Nyata (Riil)

Selsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek

yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah

penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat

dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan

yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan

stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan

yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan

stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.


b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Selsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh,

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun

sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga

dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak terutang pada tahun berjalan

sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang

bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu

tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada

keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak

akurat.

c) Stelsel Campuran

Selsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun,

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada

akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang

sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan yang

sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,

wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika

besarnya pajak pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya

pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali

(restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya,

setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.


Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di

wilayahnya, baik penghasilan yang bersal dari dalam maupun luar

negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di

wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas

seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan

tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang

diperolehnya tadi.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan

Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a) Official Assesment System


Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para

aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur

perpajakn (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib

Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami

undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai

kejujuran yang tinggi, seta menyadari akan arti pentingnya membayar

pajak.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden,

dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak,


menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan

yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan prinsip self-assesment system yang diterapkan di Indonesia,

Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang

harus dipenuhinya dalam suatu Tahun Pajak.

2.1.2.1 Pengertian SPT

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa

pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Fungsi SPT

Dari pengertian SPT di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak

dalam melaporkan perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya

menggunakan SPT. Di bawah ini merupakan fungsi dari SPT bagi pihak-pihak

yang berkepentingan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2011:27) :


a) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang dan untuk melaporkan tentang :

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1

(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan Objek

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;

Harta dan kewajiban;

Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1

(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.

b) Bagi Pengusaha Kena Pajak


mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu

Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.


c) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak


mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan

disetorkannya.

2.1.2.3 Jenis dan Bentuk SPT

Jenis SPT seperti yang telah diungkapkan oleh Mardiasmo (2006:28)

meliputi :

a. SPT Masa, SPT untuk suatu Masa Pajak

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu

Masa Pajak atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari 2 (dua) macam,

yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN. Berikut ini

adalah tabel SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN, dan kelengkapan

dokumen yang harus ada :

Tabel 2.1

SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN/PPnBM beserta Lampirannya

Jenis SPT Kelengkapan Dokumen Yang Harus Ada

SPT Masa PPh:

PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 21, dengan lampiran

:

Surat Setoran Pajak (SSP)

Daftar Bukti Pemotongan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21


PPh Pasal 22 SPT Masa PPh Pasal 22, dengan lampiran :

Surat Setoran Pajak (SSP) yang sekaligus

berlaku sebagai Bukti Pemungutan

PPh Pasal 23/26 SPT Masa PPh Pasal 23/26, dengan lampiran

:

Surat Setoran Pajak (SSP)


Daftar Bukti Pemotongan



PPh Pasal 25

a. Untuk WP Baru (belum mengisi SPT

Tahunan)

b. Untuk WP Lama (sudah mengisi SPT

Tahunan)

Surat Setoran Pajak (SSP) bukti Pembayaran

Surat Setoran Pajak (SSP) bukti pembayaran

yang juga berlaku sebagai SPT Masa

SPT Masa PPN/PPnBM

1. SPT Masa PPN Formulir 1195,

Digunakan oleh PKP bukan

Pedagang Eceran dan PKP Pedagang

Eceran yang tidak menggunakan

Nilai Lain sebagai dasar pengenaan

pajak

2. SPT Masa PPN Formulir 1195,

Digunakan oleh PKP Pedagang

Eceran dan memilih menggunakan

Nilai Lain sebagai dasar pengenaan

pajak.

SSP Bukti pembayaran/pelunasan Faktur

Pajak Masukan

SSP Bukti pembayaran/pelunasan Faktur

Pajak Masukan

Sumber : Adi Priyono (2008)

b. SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun

Pajak. SPT Tahunan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu SPT Tahunan

untuk WP Orang Pribadi dan SPT Tahunan untuk WP Badan. Berikut ini

adalah tabel SPT Tahunan, dan kelengkapan dokumen yang harus ada :

Tabel 2.2

SPT Tahunan beserta Lampirannya

Jenis SPT Kelengkapan Dokumen Yang Harus Ada

SPT Tahunan WP Perseorangan /

Orang Pribadi

SPT Tahunan beserta lampiran yang harus

disertakan adalah sebagai berikut :

1. SPT Tahunan PPh WP Perseorangan

(Formulir 1770)

2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir

1721)

Dinyatakan lengkap apabila disampaikan ke KPP

dilampiri dengan :

Daftar Neraca, dan Laporan Rugi/Laba bagi

WP yang menggunakan pembukuan lengkap;

Ringkasan Peredaran bruto bagi WP yang

menggunakan Norma Perhitungan;


SSP bukti pembayaran setoran akhir PPh

(PPh Pasal 29);

Kelengkapan lain yang dipandang perlu

seperti :

Fotokopi bukti pemotongan /

pemungutan PPh melalui pihak lain;

Fotokopi KTP dan/atau Kartu

Keluarga

Surat Kuasa Khusus bila SPT

ditandatangani bukan oleh WP sendiri

Fotokopi Surat Kematian bila WP

meninggal dunia sebelum akhir tahun

pajak, dan penandatanganan SPT

selanjutnya dilakukan oleh ahli

warisnya

SPT Tahunan WP Badan

SPT Tahunan WP Badan beserta lampiran

yang harus disertakan adalah sebagai

berikut :

1. SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir

1771)

2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir

1721)

Dinyatakan lengkap apabila disampaikan ke KPP

dilampiri dengan :

Seluruh lampiran yang telah dibakukan (yaitu

Formulir 1771-I s/d 1771-V) harus diisi

walaupun nihil;

Daftar Neraca dan Laporan Rugi/Laba bagi

WP yang menggunakan pembukuan lengkap;

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun

pajak berikutnya, jika WP mengisi Kotak

pada angka 14 huruf b induk SPT (1771);

SSP Lembar ke-3 sebagai bukti pembayaran

setoran akhir PPh (PPh Pasal 29);

Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT

ditandatangani oleh bukan pengurus;

Daftar perhitungan penyusutan / amortisasi. Sumber : Adi Priyono (2008)

Waluyo (2010:33) mengatakan dari jenis SPT baik SPT Tahunan

maupun SPT Masa berbentuk :

a. Formulir kertas (handcopy); atau

b. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang

dibuat oleh Wajib Pajak dengan mengguanakan aplikasi e-SPT yang

disediakan Direktorat Jenderal Pajak.


2.1.2.4 Pengisian dan Penyampaian SPT

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 terkait dengan

pengisian dan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak, setiap Wajib Pajak wajib

mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, dan menandatanganinya serta menyampaikannya ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan Wajib Pajak yang telah

mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan

dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

(Pasal 3 ayat 1A). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib

Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan ke KPP tempat ia terdaftar mengenai jumlah pajak terutang

yang harus dibayar.

Pengisian SPT

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 1, telah ditetapkan

bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Penjelasannya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:28) :

a. Benar

Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam


penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenar semua unsur-

unsur yang berkaitan dengan objek pajaknya.

b. Lengkap

Memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak

dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan.

c. Jelas

Melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-

unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

d. Ditandatangani

Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda

tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang

semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda

tangan biasa dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007.

Penyampaian SPT

Waluyo (2010:34) mengatakan terhadap SPT yang telah diisi, selanjutnya

Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang dapat

dilakukan :

a. Secara langsung;

b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. Cara lain.

Penyampaian SPT cara lain ini dilakukan :


1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan

yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa

pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke

Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat; atau

2. e-Filing melalui ASP (Application Service Provider)

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan

penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat

menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan

perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat

Jenderal Pajak.

2.1.2.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampaian SPT

Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam UU No. 28

Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3, diungkapkan sebagai berikut :

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari

setelah akhir Masa Pajak;

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;

atau

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.


Waluyo (2010:38) menyatakan bahwa untuk memudahkan dalam

menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun,

berikut disampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

Tabel 2.3

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

Jenis Pajak Pihak yang

Menyampaikan

Batas Waktu Penyampaian

PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lama 20 hari setelah

Masa Pajak Berakhir

PPh Pasal 22 Impor Bea Cukai 14 hari setelah akhir Masa

Pajak

PPh Pasal 22 Bendahaawan Pemerintah 14 hari setelah akhir Masa

Pajak

PPh Pasal 22 oleh DJBC Pemungut Pajak (DJBC) Secara mingguan paling lama

7 hari setelah akhir batas

waktu penyetoran pajak

PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan

penyerahan

Paling lama 20 hari setelah

akhir Masa Pajak

PPh Pasal 22 badan

tertentu

Pihak yang melakukan

penyerahan


akhir Masa Pajak

PPh Pasal 23 Pemotongan PPh Pasal 23 Paling lama 20 hari setelah

akhir Masa Pajak

PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang

mempunyai NPWP


akhir Masa Pajak

PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Paling lama 20 hari setelah

akhir Masa Pajak

PPN dan PPnBM Pengusaha Kena Pajak Paling lama 20 hari setelah

akhir Masa Pajak

PPN dan PPnBM DJBC Bea Cukai Paling lama 7 hari setelah

akhir Masa Pajak

PPN dan PPnBM Pemungut Pajak selain

Bendaharawan


akhir Masa Pajak Sumber : Waluyo (2010)


Tabel 2.4

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Jenis SPT Batas Waktu Penyampaian

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas (1770)

Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun

Pajak


tidak melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas (1770)


Pajak


mempunyai penghasilan dari satu pemberi

kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih

dari Rp 60.000.000,00 setahun


Pajak

SPT Tahunan PPh Badan (1771) Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun

Pajak Sumber : Waluyo (2010)

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007,

dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT dapat dilakukan paling

lambat pada hari kerja berikutnya.

Perpanjangan Penyampaian SPT

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan batas waktu

penyampaian SPT dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3, namun

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian kewajiban

SPT Tahunan dengan mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan

SPT Tahunan mereka. Surat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan

ini harus dibubuhi tanda tangan oleh Wajib Pajak dan/atau apabila Wajib

Pajak menunjuk seorang kuasa untuk menandatangani, maka harus

disertakan dengan Surat Kuasa Khusus. Bentuk dari surat pemberitahuan

perpanjangan SPT Tahunan dapat berupa formulir kertas (handcopy) atau

dalam bentuk data elektronik.


Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 4 mengungkapkan

bahwa Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur

Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2011:30) menjelaskan bahwa :

1. Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata

tidak dapat menyampaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan

atau neraca perusahaan beserta laporan rugi/laba dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan

masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya

sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan

memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan,

Wajib Pajak dapat memberitahukan secara tertulis atau dengan

cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak untuk perpanjangan

waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan sejak

saat batas waktu penyampaian SPT tersebut berakhir.

Dalam pengajuan surat perpanjangan penyampaian SPT, terdapat

syarat lain yang harus dilampirkan dalam surat tersebut,

diantaranya :


Tabel 2.5

Syarat Lain Saat Perpanjangan Penyampaian SPT

Syarat Lain Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

a. Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan

dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi Wajib

Pajak yang menyelenggarakan pembukuan)

b. Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut

penghitungan sementara Kurang Bayar berupa Surat Setoran Pajak (SSP)

c. Perhitungan sementara menggunakan formulir 1770Y (Orang Pribadi) / 1771Y

(Badan) / 1721Y (PPh Pasal 21) Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2011)

2. Sanksi akibat menunda penyampaian SPT

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT

Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang

terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas

kekurangan pembayaran tersebut, dikenakan bunga sebesar 2%

perbulan dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian

SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan

pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1

(satu) bulan seperti yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007

Pasal 19 ayat 3.

Seperti yang telah diungkapkan, SPT yang telah diisi wajib disampaikan

oleh Wajib Pajak dengan cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya

untuk diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan nantinya

disampaikan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian

terdapat hal-hal yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan menurut

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 7, antara lain :

a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani


b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan

dan/atau dokumen yang harus dilampirkan

c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan

setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak,

bagianTahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis;

atau

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak

melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

2.1.2.6 Sanksi Berkaitan dengan Penyampaian SPT

Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau terlambat

dalam penyampaian kewajiban SPT-nya maka akan dikenakan sanksi seperti

yang tercantum dibawah ini :

1. Sanksi Administrasi

Apabila SPT tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak sesuai

dengan jangka waktu seperti yang telah ditetapkan pada UU No. 28

Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian

SPT sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2007,

maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda

sejumlah uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk

untuk SPT Masa PPN dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT

Masa Lainnya, sedangkan untuk SPT Tahunan sanksi yang akan

dikenakan yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,00 (seratus ribu

rupiah) untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi. Maksud


diadakannya pengenaan sanksi administrasi ini terhadap kemangkiran

atau keterlambatan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT adalah untuk

menertibkan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab untuk menyampaikan

SPT.

2. Sanksi Pidana

a. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT

atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak

lengkap, atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada

penerimaan pemerintah dan perbuatan tersebut merupakan

perbuatan yang kedua kali setelah lolos dari sanksi pidana pada

perbuatan pertama kali, maka akan dikenakan sanksi :

Denda minimal 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan maksimal 2 kali jumlah pajak

yang tidak atau kurang dibayar

Sanksi pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1

tahun. (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 38)

Kealpaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak sengaja,

lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya

sehinnga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada

negara.

b. Setiap orang yang secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau

menyampaikan SPT dan keterangan dengan tidak benar atau tidak


lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan

pemerintah akan dikenakan sanksi :

Sanksi pidana kurungan minimal 6 bulan dan maksimal 6

tahun

Denda minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak

yang tidak atau kurang dibayar. (UU No. 28 Tahun 2007

Pasal 39 ayat 1)

2.1.3 Sistem

2.1.3.1 Pengertian Sistem

Menurut Joseph W. Wilkinson (2000:6)

“Sistem adalah sekelompok komponen terpadu yang saling berinteraksi

yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama.”

Menurut James A. Hall (2008:4)

“Sistem adalah sekelompok, dua, atau lebih komponen saling berkaitan

atau subsistem- subsistem yang bersatu untuk melayani tujuan yang

sama.”

Menurut Nugroho Widjajanto (1989:1)

“Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

berinteraksi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

suatu sistem merupakan gabungan dari bagian, komponen, ataupun elemen

yang saling berinteraksi atau saling bergantung yang memiliki karakteristik


dari suatu sistem. Bagian, komponen, ataupun elemen yang saling berinteraksi

disebut dengan subsistem. Interaksi ini bisa tercapai terutama melalui

komunikasi informasi yang relevan antara subsistem-subsistem, karena antara

subsistem dan subsistem lainnya tidak dapat dilihat pemisahannya secara tegas

sebab interaksi yang terjalin antara subsistem tersebut begitu kuat dan

seringkali subsistem tersebut saling bertumpang tindih seperti yang

digambarkan oleh gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Hubungan Antara Sistem dan Subsistem

SISTEM

Sumber: Nugroho Widjajanto (1989)

2.1.3.2 Karakteristik Sistem

Setiap sistem memiliki batasan yang memisahkannya dari lingkungannya.

Kebanyakan dari suatu sistem adalah terbuka, dalam arti bahwa mereka

menerima banyak input dari lingkungan mereka dan memberikan output

kepada lingkungan. Dan kebanyakan dari suatu sistem juga berwujud, karena

mereka menggunakan sumber daya fisik seperti bahan-bahan material dan

pegawai. Gambar 1.2 akan menggambarkan karakteristik dasar dari sebuah

sistem.

Sub

Sistem Sub

Sistem

Sub

Sistem Sub

Sistem Sub

Sistem

Sub

Sistem Sub

Sistem


Gambar 2.2

Karakteristik Dasar Suatu Sistem

Tujuan

Lingkungan Sistem

Sumber: Joseph W. Wilkinson (2000)

Namun sebuah sistem memiliki karakteristik lainnya yang lebih

mendalam dari hanya sekedar input, sistem, dan output, seperti yang

dijelaskan oleh Jogiyanto H.M (2005:3) :

Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki

komponen-komponen (Components) batas sistem (Boundary), lingkungan

sistem (Environtment), penghubung (Interface), masukan (Input), keluaran

(Output), pengolah (Process), dan sasaran (Objectives) atau tujuan (Goals)

Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu

subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai

sifat-sifat untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi

suatu sistem secara keseluruhan.

Sistem

(termasuk komponen

atau sumber daya)

Pen

gg

una

Su

mb

er


Batas Sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas

suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

Lingkungan Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem

yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat

menguntungkan (harus dijaga dan merupakan energi dari sistem) dan

dapat juga merugikan (harus ditahan dan dikendalikan).

Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan

subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya.

Keluaran (output) dari suatu subsistem akan menjadi masukan (input)

untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung

satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya

membentuk satu kesatuan.

Masukan Sistem

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem.

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan

masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang

masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah

energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.


Keluaran Sistem

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat

merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem.

Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah

masukan menjadi keluaran.

Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective).

Kalau suatu sistem tidk mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak

akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran

atau tujuan.

2.1.3.3 Pengertian Sistem Informasi

Menurut James A. Hall (2008:6), pengertian sistem informasi adalah:

“Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data

dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada

pengguna.”

Sistem informasi menerima input, yang disebut sebagai transaksi, yang

dikonversi melalui berbagai proses menjadi informasi output yang nantinya

dapat digunakan oleh para pengguna. Hal tersebut dapat dirangkum dan

dituangkan pada gambar 2.3.


Gambar 2.3

Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi

Transaksi

Finansial

Informasi

Transaksi

Nonfinansial

Sumber: James A.Hall (2008)

Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasinya untuk

memenuhi kebutuhan para penggunanya. Oleh karena itu, tujuan khusus dari

suatu sistem informasi mungkin saja berbeda dari perusahaan ke perusahaan.

Namun bagaimanapun, terdapat tiga tujuan fundamental yang berlaku umum

untuk semua sistem, dianataranya:

a. Sistem informasi bertujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi

kepengurusan manajemen.

b. Sistem informasi bertujuan untuk membantu management perusahaan

dalam mengambil keputusan.

c. Sistem informasi bertujuan membantu perusahaan dalam menjalankan

kegiatan operasional perusahaan secara harian.

2.1.3.4 Fungsi yang Dijalankan oleh Sistem Informasi

Dalam menjalankan suatu sistem informasi dibutuhkan fungsi-fungsi

pokok yang terangkum dalam serangkaian tahapan seperti subsistem-

subsistem yang saling terkait hingga nantinya dapat membentuk suatu sistem

yang disebut sistem informasi. Fungsi-fungsi ini terdiri dari pengumpulan

Keputusan

Pengguna

Sistem

Informasi


data, pemeliharaan data, manajemen data, pengendalian data (termasuk

keamanan), dan penyedia informasi yang pada gilirannya dapat dibagi menjadi

beberapa langkah. Gambar 2.4 akan menggambarkan fungsi-fungsi yang

dijalankan oleh suatu sistem informasi.

Gambar 2.4

Fungsi-Fungsi dari Sebuah Sistem Informasi

Input Output

Sumber: Joseph W. Wilkinson (2000)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan fungsi pertama yang dijalankan oleh sistem

informasi. Fungsi pengumpulan data ini dilakukan selama tahap input.

Dalam pengumpulan data ini dipastikan bahwa data-data yang

dikumpulkan memiliki keabsahan, lengkap, dan bebas dari kesalahan

materil. Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengumpulan

data, yaitu:

a. Menangkap data transaksi.

b. Pencatatan data ke dalam formulir.

c. Memvalidasi dan mengedit data untuk memastikan ketepatan

dan kelengkapan data tersebut.

Pengguna

Pengumpulan

Data

Pemeliharaan

Data

Penyedia

Informasi Sumber

Data

Manajemen

Data


2. Pemeliharaan Data

Pemeliharaan data merupakan fungsi yang dijalankan selama tahap

proses. Langkah-langkah yang dilibatkan dalam funsi pemeliharaan data,

yaitu:

a. Klasifikasi, atau menetapkan data yang akan dikumpulkan

untuk kategori yang telah dipaparkan sebelumnya.

b. Transkripsi, atau menyalin/mereproduksi data ke dalam

dokumen atau media lain.

c. Penyortiran, atau mengatur elemen-elemen data sesuai dengan

satu atau lebih karakteristik.

d. Pengumpulan, atau mengelompokkan transaksi yang sifatnya

serupa secara bersama-sama.

e. Penggabungan, atau menggabungkan dua atau lebih batch atau

file data.

f. Perhitungan, atau melakukan penjumlahan, pengurangan,

perkalian, dan operasi divisi.

g. Peringkasan, atau menggabungkan elemen-elemen data

kuantitatif.

h. Perbandingan, atau memeriksa item dari batch atau file

terpisah untuk menemukan file yang cocok atau untuk

menentukan bagaimana mereka berbeda.

3. Manajemen Data

Fungsi manajemen data terdiri dari tiga langkah, diantaranya:

a. Penyimpanan, yaitu menempatkan data di tempat

penyimpanan yang disebut file atau basis data. Data harus


sering disimpan untuk referensi di masa mendatang, dan juga,

data yang telah diolah menjadi informasi dapat dimiliki

sementara sampai dibutuhkan oleh pengguna.

b. Pemeliharaan, yaitu penyesuaiaan data yang disimpan agar

mencerminkan peristiwa, operasi, atau keputusan-keputusan

terbaru.

c. Pengambilan Ulang, yaitu melakukan pengaksesan dan

penggalian data, baik untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk

pelaporan kepada pengguna.

4. Pengendalian Data

Data yang diperoleh dalam sistem informasi merupakan suatu arsip

penting yang harus diteliti keabsahannya dan disimpan dengan baik

sehingga tidak dapat dicuri dan dipalsukan. Maka dari itu dibuatlah fungsi

pengendalian data yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan aset-

aset perusahaan, termasuk data, dan memastikan bahwa data yang akan

diambil merupakan data yang akurat dan lengkap serta diproses dengan

benar. Langkah-langkah yang dilakukan oeh fungsi pengendalian data

untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan memberikan akses

pengamanan terhadap file yang tersedia yang dapat berbentuk password,

sehingga tidak semua pengguna dapat mengambil file tersebut secara

ilegal.

5. Penyedia Informasi

Langkah-langkah yang dijalankan oleh fungsi penyedia informasi yaitu

menafsirkan, pelaporan, dan mengkomunikasikan informasi. Pelaporan

disini diartikan sebagai penyiapan suatu laporan dari data yang telah


diolah maupun data yang masih berupa simpanan. Sedangkan

mengkomunikasikan informsi dapat berupa menyajikan laporan yang

mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna dan menyampaikan

laporan kepada pengguna.

2.1.3.5 Teknologi Informasi Perpajakan

Secara bertahap Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di Kanwil DJP

Jakarta Khusus akan dikembangkan kepada Sistem Informasi Direktorat

Jenderal Pajak (SI DJP). Pada awalnya SIP yang sudah ada akan dimodifikasi

terlebih dahulu, sehingga dapat diaplikasikan dengan kebutuhan struktur

organisasi yang baru, yaitu yang pada awalnya sistem yang berorientasi ke

jenis pajak kemudian dimodifikasi kepada sistem yang berorientasi ke fungsi

struktur organisasi. Selanjutnya SIP modifikasi ini akan digantikan dengan SI

DJP yang menggunakan database yang tersentralisasi untuk mendukung

seluruh kegiatan. Dalam sistem ini diterapkan manajemen kasus (case

management) dan alur kerja (work flow). Melalui sistem manajemen kasus,

setiap kasus didistribusikan pada para pegawai dan dimonitor oleh sistem.

Sistem alur kerja menghubungkan suatu tugas dengan tugas lainnya sampai

tugas-tugas tersebut selesai. Dengan SI DJP, setiap Wajib Pajak dapat diawasi

secara terus menerus melalui sistem akuntansi Wajib Pajak (taxpayers

accounting system) yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban

perpajakan dari setiap Wajib Pajak.

Sistem manajemen kasus atau alur kerja yang diterapkan dalam SI DJP

dimulai dengan penerimaan masukan/input berupa data registrasi, data

pembayaran pajak, data e-SPT, permohonan Wajib Pajak dan surat-surat


masuk lainnya. Selanjutnya SI DJP akan menghasilkan kasus yang didapat

dari permohonan, surat-surat, dan hasil perbandingan data (misalnya data

pembayaran pajak dengan data e-SPT). Semua kasus yang dihasilkan tersebut

didaftar dalam sistem termasuk saat diterimanya penugasan dan

penyelesaiannya. Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan secara otomatis ke

masing-masing pegawai yang terkait dan akan diselesaikan menurut skala

prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaian dari masing-

masing kasus dapat dimonitor melalui sistem ini.

2.1.4 Penyampaian SPT Melalui Media Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007

pasal 8 dijelaskan bahwa penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor

Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak, dapat dilakukan dengan tiga cara yakni secara langsung, melalui pos

dengan bukti pengiriman surat, atau dengan cara lain yang melalui perusahaan

jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan melalu e-

Filling melalui ASP. Dari tiga cara tersebut penyampaian SPT dapat dilakukan

dengan menggunakan SPT manual, yang berupa lembaran-lembaran kertas

SPT ataupun dengan menggunakan media elektronik, berupa file digital yang

aplikasinya telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT

melalui media elektronik dibagi menjadi dua cara yaitu melalui media

komputer yang filenya dikirimkan dalam media elektronik (flashdisk, CD,

disket, dan lain sebagainya) dan melalui internet yang filenya dikirimkan

melalui internet secara online dan real time. Adapun pertimbangan Direktorat

Jenderal Pajak membuat keputusan mengenai penyampaian SPT melalui


media elektronik yaitu dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan

pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.4.1 Pengertian Elektronik SPT

Elektronik SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik

yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan penyampaian SPT

secara elektronik adalah pelaporan SPT beserta lampiran-lampirannya dalam

bentuk digital dengan melalui media komputer dan melalui media internet

(online dan real time) ke KPP. Dengan kata lain Elektronik SPT adalah Surat

Pemberitahuan elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk

softcopy dari aplikasi yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada

KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.

2.1.4.2 Dasar Hukum Penggunaan Elektronik SPT

Dalam penerapan Elektronik SPT sebagai upaya dalam rangka

meningkatkan efisiensi pemrosesan administrasi perpajakan dan meningkatkan

penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak

membuat keputusan yang merupakan aspek hukum dalam pelaksanaan

Elektronik SPT, diantaranya:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-06/PJ/2009 tanggal 20

Januari 2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam

Bentuk Elektronik.

2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-47/PJ/2008 tanggal 22

Desember 2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan


Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan

Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi

(ASP)

2.1.4.3 Persyaratan Elektronik SPT

Dalam penyampaian SPT, terdapat beberapa persyaratan yang harus

dipenuhi oleh Wajib Pajak apabila menggunakan Elektronik SPT, yaitu:

Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau sudah memiliki NPWP.

Tersedianya PC yang terkoneksi ke internet dan telah terinstall Internet

Explorer.

Tersedianya Pentium 233 MHz, atau yang lebih cepat, 32 Mb RAM, 40

Mb Diskspace dan memiliki CD-Room Drive di dalam PC tersebut.

PC tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

VGA dengan resolusi layar 1024x768

Mouse dan keyboard

2.1.4.4 Media Pelaporan Elektronik SPT

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa pelaporan

SPT melalui media elektronik dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Dengan menggunakan media komputer (e-SPT)

Penyampaian SPT melalui media elektronik khususnya dalam hal

penggunaan media komputer sebagai perantara dilakukan dengan media

elektronik yang dapat berupa Disket, Compact Disc (CD), Flashdisk, dan

lain sebagainya yang sejenis dengan hal tersebut. Wajib Pajak wajib


mengisi data SPT yang disediakan dengan menggunakan aplikasi yang

telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan merekam data yang

telah dilengkapi tersebut ke dalam media harddisk yang akan digunakan.

Aplikasi mengenai software SPT ini dapat diunduh di website Direktorat

Jenderal Pajak atau dengan mendatangi KPP dimana Wajib Pajak tersebut

terdaftar untuk menginstall software SPT yang dibutuhkan. Setelah Wajib

Pajak melengkapi dan menyimpan data SPT tersebut, Wajib Pajak

berkewajiban untuk mencetak formulir induk SPT hasil input untuk

kemudian ditandatanganinya. Lalu Wajib Pajak mendatangi KPP dimana

Wajib Pajak tersebut untuk menyerahkan file yang berisikan data

mengenai kewajiban SPT melalui media harddisk bersamaan print out

formulir induk SPT yang telah dicetak sebelumnya.

Karakteristik yang terkandung didalam penyampaian SPT melalui

media komputer, diantaranya:

Waktu yang lebih cepat untuk merekam data SPT, karena pada

prinsipnya Wajib Pajak merekam SPT-nya sendiri dan KPP hanya

memuat saja

Wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petugas pajak

Kesalahan langsung terdeteksi pada saat proses “load”, karena data

yang dituangkan oleh Wajib Pajak dalam e-SPT harus sama dengan

data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak

Tata cara untuk melaporkan SPT menggunakan media komputer

adalah sebagai berikut:


1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem

komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi

perpajakannya;

2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data

perpajakan yang akan dilaporkan berupa data identitas Wajib Pajak

pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang

dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan PPh, faktur pajak,

data perpajakan yang terkandung dalam SPT, dan data Surat Setoran

Pajak (SSP);

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi

keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari

sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam sistem aplikasi e-SPT

dengan mwngacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-

SPT;

4. Wajib pajak mencetak Bukti Pemotongan.Pemungutan dengan

menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannnya kepada pihak

yang dipotong/dipungut;

5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT

Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;

6. Wajib Pajak menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan/atau

SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-

SPT;

7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi

e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;


8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik

ke KPP dengan membawa formulir induk hasil cetakan e-SPT yang

telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam

media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

9. Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan

membawa formulir induk hasil cetakan e-SPT yang telah

ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dengan membawa Berita

Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menggunakan internet (e-Filing)

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang

dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi

(ASP). Jadi e-Filing merupakan layanan yang disediakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT beserta

lampirannya secara online dan real time. Proses penyampaian SPT secara

online melalui e-Filing melibatkan tiga pihak yaitu Wajib Pajak sendiri,

Application Service Provider (ASP) atau Penyedia Jasa Aplikasi, dan

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib

Pajak dapat mengirimkan seluruh data yang telah direkam pada formulir

e-SPT beserta lampirannya ke pusat komputer Direktorat Jenderal Pajak

melalui jasa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Setelah data diterima, Wajib Pajak akan


menerima Bukti Penerimaan elektronik. Lalu Bukti Penerimaan tersebut

beserta lampiran-lampiran yang tidak dapat dikirimkan melalui internet

dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai bukti kepada

KPP.

Karakteristik yang terkandung didalam penyampaian e-SPT

melalui media komputer, diantaranya:

Nyaman; Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 24 jam

sehari dan 7 hari seminggu.

Mudah dan Akurat; Software atau aplikasi dibuat untuk mudah

digunakan dan akurat krena penjumlahan dilakukan secara otomatis

melalui sistem.

Aman; Karena data yang dikirim telah di enkripsi, terintegritas, serta

nonrepudiation (tak terelakan).

Tata cara untuk melaporkan SPT menggunakan media internet (e-

Filing) adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib pajak terdaftar dengan membawa

lampiran:

Fotocopy NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar

Untuk Pengusaha Kena Pajak menyertai fotocopy Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

2. Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak

3. Dalam hal e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan NPWP asli ayau Surat


Keterangan terdaftar dalam hal Pengusaha Kena Pajak asli Surat

pengukuhan Pengusaha kena Pajak.

2.1.4.5 Jenis SPT yang Dapat Dilaporkan melalui Elektronik SPT

Saat ini semua SPT sudah dapat dilaporkan melalui e-SPT kecuali SPT PBB

dan BPHTB. SPT tersebut diantaranya:

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26

2. SPT Masa PPh Pasal 22

3. SPT Masa PPh Pasal 23/26

4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

5. SPT Masa PPh Pasal 15

6. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 dan 1770S)

7. SPT Tahunan Badan (1770 dan 1770S)

8. SPT Tahunan Pasal 21

9. SPT Masa PPN & PPnBM

Tabel 2.6

Daftar e-SPT yang Dimiliki Direktorat Jenderal Pajak

No e-SPT PPh Tahunan e-SPT Masa

Sebelum Tahun 2009

1 e-SPT PPh Tahunan 1771 e-SPT Masa PPN 1107

2 e-SPT PPh Tahunan 1771S e-SPT Masa PPN 1107 PUT

3 e-SPT PPh Tahunan 1721

Sesudah Tahun 2009

1 e-SPT PPh Tahunan 1771 e-SPT PPh Masa Pasal 21/26

2 e-SPT PPh Tahunan 1771S e-SPT PPh Masa Pasal 22

3 e-SPT PPh Tahunan 1770 e-SPT PPh Masa Pasal 23/26

4 e-SPT PPh Tahunan 1770S e-SPT PPh Masa Pasal 4 (2)

5 e-SPT PPh Tahunan 1770SS e-SPT PPh Masa Pasal 15 Sumber: Peraturan Dirjen Pajak No PER -1/PJ/2010


Adapun keunggulan dari aplikasi Elektronik SPT yang diberikan oleh

Direktorat Jenderal Pajak diantaranya:

a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan

Internet

b. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan

sistem komputer

c. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak

adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran

formulir adalah prenumbered dengan menggunakan sistem komputer

d. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT Induk

e. Wajib Pajak secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan

kewajiban pelaporan SPT Masa PPh

f. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di

KPP, karena Wajib Pajak telah menyampaikan datanya secara

elektronis.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Skripsi Adi Priyono (2008) mengenai Penerapan e-Filing Serta

pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan

mekanisme penerapan sistem e-Filing yang dilaksanakan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta

mengetahui sejauh mana e-Filing dilaksanakan sesuai dengan Keputusan

Dirjen Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 dan KEP-05/PJ/2005; mengetahui


seberapa besar penerapan sistem e-Filing mempengaruhi tingkat

kepatuhan Wajib Pajak; dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang

menghambat dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-Filing yang diterapkan

di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berjalan dengan sebagaimana

mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan; Penerapan e-

Filing sendiri di KPP tersebut berpengaruh terhadap peningkatan

kepatuhan WP penggunanya sebesar 14,39% bagi setiap WP; Dalam

proses penerapan e-Filing yang berjalan di KPP Pratama Jakarta

Kebayoran Lama terdapat tiga (3) faktor yang dianggap menjadi

penghambat kelancaran jalannnya proses penerapan e-Filing tersebut,

diantaranya jaringan komunikasi data (internet) indonesia, pegawai KPP-

nya, dan sosialisasi mengenai e-Filing-nya; Mengetahui adanya kendala

tersebut, maka pihak KPP hanya melakukan satu usaha untuk

mengatasinya, yaitu melakukan sosialisasi mengenai penerapan e-Filing

melalui seminar, namun hal tersebut tidak dilakukan secara rutin. Oleh

sebab itu pihak KPP lebih menyarankan WP-nya untuk menggunakan e-

SPT.


2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.5

Rerangka Pemikiran Penelitian

Untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi

administrasi perpajakan. Modernisasi ini salah satunya dikembangkan dengan

melakukan perkembangan terhadap cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

dengan menggunakan teknologi yang ada seperti sekarang ini, yaitu media

elektronik yang disebut dengan Elektronik SPT. Dengan menggunakan

Elektronik SPT diharapkan dapat memberikan kemudahan terhadap Wajib

Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya pelaporan SPT,

sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian SPT dapat

Pelaporan

SPT

Media

Elektronik

Media Internet

(e-Filing)

Media Komputer

(e-SPT)

Meningkatkan

Pelayanan Pajak

Terhadap WP


diminimalkan. Aplikasi Elektronik SPT merupakan aplikasi SPT yang

berbentuk software yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal

Pajak kepada Wajib Pajak. Pelaporan e-SPT beserta lampirannya dibuat dalam

bentuk digital dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik

menggunakan media internet (online) ataupun dengan menggunakan media

komputer.

Dengan menggunakan aplikasi Elektronik SPT, Wajib Pajak dapat

merekam, memelihara, dan men-generate data Elektronik SPT serta mencetak

SPT beserta lampirannya. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Elektronik

SPT memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk merekam data SPT.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung efisiensi pemrosesan

administrasi perpajakan dalam penerapan Elektronik SPT. Untuk menganalisa

faktor-faktor tersebut maka harus dilakukan penelitian dengan cara observasi

dan mengamati langsung objek data bagaimana proses penerapan pelaporan

Elektronik SPT yang dilakukan baik oleh KPP maupun Wajib Pajak, manfaat

Elektronik SPT yang diperoleh KPP dan Wajib Pajak serta kendala yang

dihadapi dalam melaporkan SPT dengan menggunakan e-SPT, dan yang

terakhir perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan

menggunakan Elektronik SPT yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Mampang Prapatan dan jumlah pertumbuhannya. Lalu setelah

hasil dari analisa tersebut diperoleh, maka penulis akan memberikan

kesimpulan dan saran jika ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari

penerapan akan pelaporan Elektronik SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jakarta Mampang Prapatan.


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam skripsi ini, tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang berlokasi di

Jalan Raya Pasar Minggu No 1, Jakarta Selatan. KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang

berkecimpung dalam kegiatan pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal

penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya Kantor

Pelayanan Pajak di daerah Mampang Prapatan diharapkan dapat membantu

para Wajib Pajak yang terdaftar di dalamnya untuk menyampaikan kewajiban

perpajakannya sehingga perpajakan di Indonesia diharapkan dapat berjalan

secara efektif.

Sedangkan hal yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah

mengenai pelaporan SPT melalui media elektronik. Hal ini bertujuan dalam

rangka meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak yang terdaftar

pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian ini ingin

mengetahui lebih dalam lagi mekanisme pelaporan SPT melalui media

elektronik (e-SPT dan e-Filing) baik yang dilakukan oleh KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan maupun bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP

tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya.


3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang nantinya

akan digunakan sebagai sumber informasi dalam pembuatan skripsi ini. Dua

jenis data tersebut diantaranya:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan

melakukan observasi langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Jakarta Mampang Prapatan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai

mekanisme pelaporan SPT menggunakan media elektronik. Hal tersebut

didukung dengan adanya wawancara terhadap staf administrasi yang terjun

langsung menangani prosedur Elektronik SPT di KPP tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam

penelitian ini, yang menjadi data sekunder yaitu berupa data yang

diperoleh dari luar tempat dilakukannya observasi, seperti buku, jurnal

pajak, ataupun internet.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan

dengan berbagai cara, diantaranya:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-

pihak yang terkait dengan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis.


Hal ini dapat dilakukan dengan tanya jawab kepada staff bagian PDI dan

Teknologi Informasi (IT) serta Pelayanan di KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengamati secara

langsung serta memperoleh data mengenai kegiatan –kegiatan yang

berhubungan dengan pembahasan masalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dipergunakan dalam pengumpulan data dapat berupa

data-data tertulis mengenai prosedur penyampaian Elektronik SPT dan

pelaksanaannya pada KPP Jakarta Mampang Prapatan, sehingga hal

tersebut nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam

pembuatan skripsi ini.

c. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder

yang bersifat teoritis yang nantinya akan digunakan sebagai dasar analisis

terhadap masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa

deskriptif (descriptive analysis). Penulis memilih untuk menggunakan metode

ini karena dengan metode ini penulis mengumpulkan data sesuai dengan

kenyataan yang ada dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi

yang diselidiki untuk kemudian dianalisa, lalu diinterpretasikan data dan fakta

tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan saran yang baik secara

langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memecahkan dan

menjelaskan permasalahan yang ada.


Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data dokumenter.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumenter dalam kaitannya

dengan pengumpulan data dan keterangan lainnya. Data dokumenter yang

digunakan sebagai sumber informasi dapat diperoleh dari tempat dilakukannya

observasi yaitu KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan ataupun dari

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan pelaporan SPT

melalui media elektronik.


BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang

dulu merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang Prapatan

mulai berdiri pada bulan Maret Tahun 1989 sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989. KPP

ini merupakan pemecahan/pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

Selatan IV (Empat), yang semula berkedudukan di Jalan Taman Makam

Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, yang wilayah kerjanya meliputi empat

kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Mampang Prapatan

2. Kecamatan Pancoran

3. Kecamatan Pasar Minggu, dan

4. Kecamatan Jagakarsa

Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

94/KMK.01/194 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

Selatan IV (Empat) dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang Prapatan, dengan

wilayah kerja meliputi Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan

Pancoran


2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pasar Minggu, dengan wilayah

kerja meliputi Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah, Kantor Palayanan Pajak,

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan

dan Penyidikan Pajak (Karikpa), serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan

Potensi Perpajakan, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Mampang

Prapatan dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta

Mampang Prapatan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta

Pancoran.

Penetapan KPP Jakarta Mampang Prapatan menjadi KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2007 sesuai

dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007 tanggal 20

April 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai

Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selain

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan

untuk menciptakan suatu kantor pelayanan pajak yang berbasis sistem

administrasi modern.

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang beralamat di Jalan Raya

Pasar Minggu No. 1 Jakarta Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak

yang secara organisasional berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Selatan. KPP ini memiliki jumlah pegawai sebanyak


110 orang yang ditempatkan berdasarkan faktor jabatan yang dimilikinya,

yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

1 Kepala Kantor 1 Orang

2 Kepala Seksi 9 Orang

3 Fungsional Pemeriksa & Penilai 16 Orang

4 Account Representative 25 Orang

5 Pegawai Pelaksana 59 Orang

Total 110 Orang Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Adapaun Visi dan Misi yang dipegang teguh oleh KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan dalam menjalankan kegiatan pelayanannya yaitu:

Visi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern

yang berkelas dunia, dipercaya, dan dibanggakan dunia.

Misi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang

kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan merupakan suatu unit

organisasi yang melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh

Direktorat Jenderal Pajak melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya,


karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KPP berhubungan dengan Wajib

Pajak baik langsung maupun tidak langsung. KPP sangat diandalkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

untuk menghimpun penerimaan pajak dalam wilayah kerja masing-masing

KPP, sebab penerimaan pajak itu sendiri dapat membantu terciptanya

pembangunan nasional yang diharapkan. KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan merupakan salah satu unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan

administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak

Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Pada umumnya kondisi topografi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan berada di dataran dengan kemiringan rata-rata 0,60 C

dengan ketinggian antara 12m – 29m dari permukaan laut dengan tanahnya

berjenis latarit kemerah-merahan dengan produktifitas sedang.

Wilayah administratif / operasional KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan meliputi seluruh wilayah Kecamatan Mampang Prapatan yang

merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk daerah Ibu Kota Jakarta

Raya ke Propinsi Jawa Barat melalui jalan utama, yaitu :


1. Jalan M.T. Haryono

2. Jalan Kapten Piere Tendean

3. Jalan Warung Buncit Raya

4. Jalan Raya Pasar Minggu

Sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota

Jakarta Raya No. D.1.7805/a/30/75 tanggal 15 Desember 1995 Kecamatan

Mampang Prapatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut dan yang

tergambarkan pada gambar 4.1.

1. Sebelah Utara : Kecamatan Setia Budi

2. Sebelah Barat : Kecamatan Kebayoran Baru

3. Sebelah Timur : Kecamatan Pancoran

4. Sebelah Selatan : Kecamatan Pasar Minggu

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan


KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai wilayah kerja

dalam suatu kecamatan Mampang Prapatan yang terbagi ke dalam beberapa

kelurahan, diantaranya:

1. Kelurahan Kuningan Barat

2. Kelurahan Mampang Prapatan

3. Kelurahan Pela Mampang

4. Kelurahan Tegal Parang

5. Kelurahan Bangka

Gambaran umum wilayah KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan jika

dilihat pada keadaan sosial ekonomi dan hal-hal spesifik sebagai bagian dari

wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, wilayah yang meliputi seluruh

Kecamatan Mampang Prapatan ini adalah merupakan daerah pemukiman dan

sebagian penduduknya berpenghasilan menengah keatas walaupun masih

banyak yang berpenghasilan rendah. Dan jika dilihat dari lokasi KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan berada, wilayah KPP ini berada diantara gedung-

gedung perkantoran dan perbankan, gedung-gedung perhotelan maupun

apartemen, dan wilayah ini juga berada di daerah pemukiman dan padat

penduduk dan berada di daerah perdagangan / usaha.

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Secara umum organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem penetapan

dan pekerjaan yang dilakukan atas dasar pembagian tugas dan wewenang

dalam rangka penetapan hubungan-hubungan antara anggota organisasi

sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan


organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil langsung dari proses

pengorganisasian dan rangkaian hubungan formal yang telah ditetapkan.

Tujuan dari struktur organisasi adalah membantu, mengatur dan mengarahkan

usaha sedemikian rupa sehingga usaha tersebut terkoordinir dan sejalan

dengan tujuan organisasi.

Bentuk organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah

suatu bentuk organisasi dimana terdapat tenaga ahli yang diperlukan dari

semua tingkat manajer dan karyawan dibagi dalam dua fungsi garis dan staf.

Pimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala Kantor. Dibawah Pimpinan Kepala

Kantor Terdapat satu sub bagian, sembilan seksi dan kelompok jabatan

fungsional. Struktur Organisai KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

terdiri:

1. Kepala Kantor : Freddy Dwi A.

2. Subbagian Umum; (Kepala Sub Bag Umum) : Dwi Rahmat H.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; (Kasi PDI) : Siti Amalijah N.

4. Seksi Pelayanan; (Kasi Pelayanan) : Ine Mardiana

5. Seksi Penagihan; (Kasi Penagihan) : M. Yusran

6. Seksi Pemeriksaan; (Kasi Pemeriksaan) : M. Yusran (Pjs)

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; (Kasi Ekstensifikasi) : Fadjar Sanjoto

8. Seksi Pengawasan & Konsultasi I; (Kasi Waskon I) : Novadri

9. Seksi Pengawasan & Konsultasi II; (Kasi Waskon II) : Purnawan Agus

10. Seksi Pengawasan & Konsultasi III; (Kasi Waskon III) : Yufina

11. Seksi Pengawasan & Konsultasi IV; (Kasi Waskon IV) : M. Arief M.


12. Kelompok Jabatan Fungsional. (Ketua tim Fungsional) : Mukhsin

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Adapun tugas dari masing-masing kedudukan tersebut yaitu sebagai

berikut:

a. Kepala Kantor

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

KEPALA

KANTOR

SUB BAGIAN

UMUM

KELOMPOK

FUNGSIONAL

SEKSI

PELAYA-

NAN

SEKSI

WASKON

II

SEKSI

PENAGIHAN

SEKSI

PEMERIK-

SAAN

SEKSI

EKSTENSI-

FIKASI

SEKSI

WASKON

I

SEKSI

PDI

SEKSI

WASKON

IV

SEKSI

WASKON

III


(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kegiatan tata usaha, rumah

tangga dan perlengkapan.

c. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta administrasi pemeriksaan

perpajakan lainnya.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta

melakukan kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan

objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai

objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)


Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan

data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan

BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-

SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan

laporan kinerja.

g. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan

penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak

Lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,

melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan

PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang

dalam pelaksanaan pekerjaannya berkoordinasi dengan Seksi


Pemeriksaan, dan Pejabat Fungsional Penilai PBB yang berkoordinasi

dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Pejabat fungsional ini

bertangungjawab secara langsung keada Kepala Kantor KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan.

j. Account Representative

Dalam organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan terdapat

jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada

dibawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan

konsultasi. Tugas dari Account Representative adalah penyusunan profil

Wajib pajak, memberikan informasi perpajakan, analisis kinerja Wajib

Pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan lain

sebagainya.

4.1.5 Kegiatan Usaha KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mempunyai tugas melaksanakan

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak

Langsung Lainnya dalam wilayah Kecamatan Mampang Prapatan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan menyelenggarakan fungsi:


1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek

pajak, serta penilaian objek PBB;

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya;

4. Penyuluhan perpajakan;

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

6. Pelaksanaan Ekstensifikasi perpajakan;

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

8. pelaksanaan pemeriksaan pajak;

9. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

11. Pelaksanaan intensifikasi perpajakan;

12. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Dari keseluruhan fungsi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan terdapat produk-produk unggulan yang diberikan kepada

Wajib Pajak, diantaranya:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

2. NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

3. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan)

4. SK Keberatan dan Pengurangan PPh

5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak, dan lain-lain


4.2 Pembahasan Penelitian

Elektronik SPT merupakan salah satu cara yang memberikan kemudahan

bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya dalam hal

pelaporan SPT, jika dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual,

dimana Wajib Pajak datang untuk meminta lampiran-lampiran SPT yang

dibutuhkan dan melengkapi lampiran-lampiran tersebut secara tertulis untuk

kemudian dilaporkan sebelum tanggal jatuh tempo. Pelaporan SPT secara

elektronik sendiri terbagi dalam 2 (dua) media, yaitu penyampaian Elektronik

SPT melalui media komputer dan penyampaian Elektronik SPT melalui

melalui media internet (e-Filing) yang disampaikan secara on line dan real

time. Sebelum memasuki pembahasan dalam hal mekanisme, berikut akan

disampaikan perbedaan karakteristik antara penyampaian SPT secara manual

dan penyampaian SPT secara elektronik baik yang menggunakan media

elektronik maupun yang menggunakan media internet.

Tabel 4.2

Perbedaan Antara SPT Secara Manual dan SPT Secara Elektronik

No

Penyampaian

SPT dilihat dari:

Penyampaian SPT Secara

Manual

Penyampaian SPT Secara

Elektronik

1. Cara memperoleh

formulir

Wajib Pajak mendatangi

KPP tempat WP terdaftar

dan mengambil sendiri

formulir yang dibutuhkan.

Wajib Pajak dapat mendatangi

KPP tempat WP tedaftar untuk

meminta aplikasi software e-SPT

atau dapat mengunduh di

www.pajak.go.id.

2. Perhitungan Pajak

Terutang

Perhitungan pajak dilakukan

oleh Wajib Pajak dengan

menggunakan perhitungan

manual.

Perhitungan pajak dilakukan

dengan menggunakan perhitungan

otomatis melalui sistem yang

telah di setting oleh DJP.

3. Dokumen yang

dikembalikan ke

KPP

Dokumen yang disampaikan

meliputi induk SPT beserta

lampirannya dan SSP (bila

ada).

Media Komputer:

media elektronik (Flashdisk, CD),

Form hasil cetak induk SPT dan

lampiran rekapitulasi, & SSP.

Media internet:


Dokumen-dokumen yang

dibutuhkan, SSP (bila ada), &

Bukti Penerimaan SPT secara

Elektronik.

4. Waktu yang

dibutuhkan untuk

merekam data

SPT oleh KPP

Perekeman membutuhkan

waktu cukup lama,

khususnya untuk perekaman

data lampiran SPT.

Perekeman membutuhkan waktu

cukup singkat, karena KPP telah

menerima data SPT dalam bentuk

softcopy.

5. Tempat untuk

menyimpan

dokumen SPT

Diperlukan tempat tersendiri

untuk menyimpan dokumen

SPT untuk jangka waktu

penyimpanan selama 1

(satu) daluarsa.

Tidak memakan banyak tempat

untuk penyimpanan dokumen

SPT.

6. Efesiensi

penggunaan

kertas

Menggunakan banyak

kertas, terutama dalam hal

lampiran-lampiran SPT.

Menggunakan sedikit kertas,

hanya untuk induk SPT dan Bukti

Penerimaan Surat (BPS). Sumber: : Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

4.2.1 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dalam

Melakukan Kewajiban Perpajakannya

Wajib Pajak merupakan subjek yang berperan penting dalam kegiatan

perpajakan, tidak terkecuali kegiatan pengadministrasian perpajakan modern.

Seorang Wajib Pajak harus dapat memahami tanggung jawab dan kewajiban

perpajakannya termasuk dalam hal pelaporan SPT. Maka dari itu, Wajib Pajak

yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT harus dapat memahami

mekanisme pelaporan SPT, baik SPT secara manual maupun secara elektronik.

Penyampaian SPT dengan cara elektronik disampaikan dengan menggunakan

media komputer (e-SPT) dan media internet (e-Filing). Dengan menggunakan

Elektronik SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan menghasilkan

data SPT yang memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak atau KPP dalam

hal kegiatan administrasi perpajakan. Mekanisme dari Elektronik SPT bagi

Wajib Pajak akan dijelaskan dalam sub bab dibawah ini.


4.2.1.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)

Mekanisme yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila ingin

menggunakan cara pelaporan SPT dengan e-SPT ataupun apabila Wajib Pajak

ingin merubah cara pelaporan SPT dari yang sebelumnya menggunakan cara

manual, e-SPT merupakan cara yang paling mudah karena Wajib Pajak tidak

perlu repot dan mengalami kesulitan dalam perekaman data lampiran SPT

yang akan dilaporkan. Dengan adanya aplikasi e-SPT ini Wajib Pajak dapat

langsung merekam data menggunakan sistem komputer yang program untuk

aplikasi e-SPT ini telah diatur sedemikian mudah oleh Direktorat Jenderal

Pajak sehingga Wajib Pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekaman

data SPT. Adapun mekanisme pelaporan e-SPT menggunakan media

komputer yaitu:

Gambar 4.3

Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Komputer

PC - WP

KPP

Wajib Pajak SPT Induk KPP

KPP


a. Wajib Pajak mendatangi KPP tempat dimana Wajib Pajak tersebut

terdaftar untuk meminta jenis aplikasi software e-SPT yang diinginkan

baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang

terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dapat

memperoleh aplikasi tersebut dengan mendatangi petugas Tempat

Pelayanan Terpadu (TPT) atau Account Representative untuk Wajib Pajak

tersebut. Cara lain yang jauh lebih mudah untuk Wajib Pajak memperoleh

aplikasi e-SPT adalah dengan mengunduh pada website Direktorat

Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

b. Untuk Wajib Pajak yang sebelumnya telah mempunyai sistem

administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan impor data

dari sitem yang dimiliki Wajib Pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan

mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT. Format

data yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk aplikasi e-SPT

adalah CSV.

c. Setelah memperoleh aplikasi software e-SPT, Wajib Pajak dapat

melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang akan

digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

d. Wajib Pajak dapat dengan langsung menggunakan aplikasi e-SPT tersebut

setelah dinyatakan berhasil dalam proses peng-instalan program. Wajib

Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data yang akan

dilaporkan pada kewajiban SPT-nya, antara lain:

1. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib

Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode

Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti


http://www.pajak.go.id/

Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata

Uang yang Digunakan

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

3. Faktur Pajak

4. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT

5. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperi: Masa Pajak, Tahun Pajak,

tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak

e. Saat Wajib Pajak telah selesai melakukan perekaman data dan telah

melengkapinya, Wajib Pajak berkewajiban untuk mencetak (print out)

induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT yang telah dilengkapi dan

menandatanganinya. Tanda tangan yang dicantumkan dalam lembaran

induk SPT tersebut harus merupakan tanda tangan basah dari Wajib Pajak.

Dalam hal apabila aplikasi e-SPT tidak dapat dicetak, Wajib Pajak dapat

mengisi induk SPT secara manual berdasarkan dengan data yang telah

direkam sebelumnya sesuai dengan aplikasi e-SPT.

f. Wajib Pajak dapat menyimpan seluruh data e-SPT yang telah direkam

dengan membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT

dalam media komputer seperti disket, Compact Disc (CD), dan

Flashdisk/USB.

g. Setelah semuanya dilengkapi, Wajib Pajak mendatangi KPP, dalam hal ini

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, untuk menyampaikan

kewajiban perpajakannya melaporkan SPT dengan menggunakan e-SPT.

Wajib Pajak mendatangi KPP dengan menyerahkan file data yang

tersimpan dalam media komputer (disket, Compact Disc (CD), dan


Flashdisk/USB), formulir induk SPT yang telah ditandatangani basah,

Surat Setoran Pajak (SSP) (bila ada), dan lampiran rekapitulasi (bila ada).

h. Untuk Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT baik yang menggunakan

aplikasi e-SPT maupun dengan cara manual, akan diterima Bukti

Penerimaan Surat (BPS) yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan. BPS ini memuat identitas Wajib Pajak, jenis pajak

yang dilaporkan, nilai nominal pajak yang disetor, tanggal bayar, tanggal

lapor, dan Masa pajak yang dimaksudkan.

i. BPS ini dapat dijadikan sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak yang

bersangkutan telah menyampaikan kewajiban perpajakannya dalam hal

melaporkan SPT.

Gambar 4.4

Bukti Penerimaan Surat yang Diserahkan Kepada Wajib Pajak

Sebagai informasi tambahan, dalam hal apabila terjadi pembetulan SPT

atas e-SPT yang telah dilaporkan, pembetulan dapat dilakukan atas kesadaran


Wajib Pajak sendiri maupun himbauan dari KPP. Hal yang dilakukan oleh

Wajib Pajak apabila terjadi pembetulan SPT menggunakan e-SPT adalah

dengan melaporkan kembali jenis SPT yang akan dilaporkan dengan

melengkapi pernyataan pada tulisan dikanan atas yang bertuliskan Pembetulan

ke- (berapa). Berdasarkan kasus yang kebanyakan terjadi, selama ini untuk

SPT Masa PPN biasanya Wajib Pajak melakukan pembetulan atas kesadaran

sendiri atas perubahan transaksi bulanan mereka, sedangkan untuk SPT PPh

Tahunan biasanya pembetulan karena himbauan dari KPP.

4.2.1.2 Melalui Media Internet (e-Filing)

Proses pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak apabila ingin

menggunakan cara pelaporan SPT dengan e-Filing dapat dikatakan merupakan

mekanisme yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan pelaporan e-SPT.

Dikatakan jauh lebih rumit karena dalam pelaporan e-Filing melibatkan pihak

ketiga sehingga Wajib Pajak harus berinteraksi dengan perantara tersebut.

Pihak ketiga dalam hal ini adalah Application Service Provider (ASP) atau

Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Namun demikian, meskipun dikatakan jauh lebih rumit secara

pendaftaran hal tersebut tidak mengurangi makna dari modernisasi perpajakan

yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena bagaimanapun

pelaporan e-Filing sendiri memudahkan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk

menciptakan administrasi perpajakan modern.


Gambar 4.5

Skema Penyampaian Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)

Konsentrasi

Perjanjian Kerjasama Data Nasional

KP - DJP

Provider/ASP

e-Filing e-Filing

Warnet

PC - WP KPP

Wajib Pajak Dokumen Lain KPP

KPP

Kantor Pos


a. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik atau biasa

yang disebut dengan e-Filing melalui suatu jasa perantara yaitu

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh

Direktorat Jenderal Pajak dengan syarat:

1. Berbentuk badan

2. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

3. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak

4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak

b. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT menggunakan aplikasi e-

Filing harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN)

yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan memperoleh sertifikat

(digital certificate) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-FIN

ini nantinya akan digunakan sebagai nomor identitas Wajib Pajak.

c. Wajib Pajak dapat memperoleh e-FIN ini dengan mendatangi KPP tempat

Wajib Pajak terdaftar misalkan dalam hal ini KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan. Wajib Pajak diharuskan membawa Surat

Permohonan Memperoleh e-FIN yang telah diisi lengkap dengan format

yang dapat dilihat pada website Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu

Wajib Pajak juga harus melampirkan:

1. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak arau Surat Keterangan

Terdaftar

2. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika Wajib Pajak

merupakan Pengusaha Kena Pajak


d. Setelah surat permohonan diterima oleh KPP, Wajib Pajak harus

menunggu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disampaikan

secara lengkap. Permohonan yang diajukan dapat disetujui apabila:

1. Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam

database (masterfile) Wajib Pajak di Diretorat Jenderal Pajak

2. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan

Surat Pemberitahuan, telah menyampaikan:

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan untuk

Tahun Pajak terakhir

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak

terakhir

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) Masa Pajak

terakhir

e. Apabila e-FIN yang diajukan ditolak oleh KPP, maka Wajib Pajak dapat

mengajukan Surat Permohonan e-Filing yang telah diperbaiki sesuai

rekomendasi dari KPP. Dan jika e-FIN yang dimiliki hilang, maka Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat:

1. Menunjukkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar yang asli

2. Untuk Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha

Kena Pajak asli

f. Setelah mendapatkan e-FIN, maka Wajib Pajak diharuskan segera

mendaftarkan diri ke website satu atau beberapa Perusahaan ASP yang

telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya:

1. www.mitrapajak.com

2. www.laporpajak.com


http://www.mitrapajak.com/

http://www.laporpajak.com/

3. www.taxreport.co.id

4. www.layananpajak.co.id

5. www.onlinepajak.com

6. www.setorpajak.com

7. www.pajakmandiri.com

8. www.spt.co.id

g. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, ASP yang bersangkutan akan

memberikan konfirmasi, ID pengguna, password, dan CD yang berisikan

program aplikasi e-SPT disertai dengan petunjuk penggunan, tata cara

pelaksanaan e-Filing dan informasi lainnya.

h. Kemudian Wajib Pajak harus meminta sertifikat digital (Digital

Certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang

didaftarkan oleh Wajib Pajak pada website ASP yang bersangkutan.

Sertifikat digital akan diberikan secara langsung melalui proses elektronik

ke sistem komputer Wajib Pajak secara otomatis setelah Wajib Pajak

memasukan e-FIN tersebut. Sertifikat digital ini berfungsi sebagai alat

pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT.

i. Setelah itu Wajib Pajak dapat langsung mengisi dan melengkapi data

lampiran SPT secara benar, lengkap, jelas, dan dibubuhkan tanda tangan

digital untuk kemudian dilaporkan datanya secara online melalui aplikasi

e-Filing ke Direktorat Jenderal Pajak.

j. Apabila SPT yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan

lengkap, maka akan diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik kepada

Wajib Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah Induk SPT yang diterima.

Bukti Penerimaan elektronik tersebut mengandung informasi mengenai:


http://www.taxreport.co.id/

http://www.layananpajak.co.id/

http://www.onlinepajak.com/

http://www.setorpajak.com/

http://www.pajakmandiri.com/

http://www.spt.co.id/

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Tanggal Transaksi

3. Jam Transaksi

4. Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), yaitu nomor transaksi

dari Wajib Pajak kepada ASP

5. Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), yaitu nomor transaksi

dari ASP kepada Direktorat Jenderal Pajak

6. Nama ASP

k. Setelah bukti penerimaan SPT secara elektronik diterima, Wajib Pajak

wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus

dilampirkan dalam SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdafatr secara langsung

ataupun melalui kantor pos secara tercatat paling lambat:

14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dalam hal

SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian

14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dalam hal SPT

disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian

l. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban tersebut maka SPT

dianggap telah disampaikan dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan

tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan elektronik.

m. Penyampaian SPT menggunakan aplikasi e-Filing ini dapat dilakukan

selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan

standar Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), dan apabila SPT

disampaikan pada akhir batas waktu pelaporan SPT jatuh pada hari libur

maka SPT tersebut dianggap disampaikan.


4.2.2 Mekanisme Pelaporan Elektronik SPT dalam Pengadministrasian

Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

4.2.2.1 Melalui Media Komputer (e-SPT)

Mekanisme Elektronik SPT melalui media komputer (e-SPT) dalam

pengadministrasian perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan merupakan salah satu cara yang paling mudah dalam hal

pelaporan SPT dengan menggunakan sistem elektronik.

Mekanisme yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan yaitu, apabila terdapat Wajib Pajak yang ingin menyampaikan

pelaporan SPT dengan menggunakan e-SPT, atau terdapat Wajib Pajak yang

ingin merubah cara pelaporan SPT yang selama ini digunakan dari

sebelumnya menggunakan cara manual, petugas Tempat Pelayanan Terpadu

(TPT) atau Account Representative KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

mambantu Wajib Pajak yang akan meminta aplikasi software jenis e-SPT yang

diinginkan yang membawa media penyimpanan elektronik berupa Disket,

Flashdisk/USB atau Compact Disc (CD) untuk kemudian diinstall didalam

komputer Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak membawa media elektronik

yang dibutuhkan, petugas TPT dapat memberikan CD yang didalamnya

berisikan aplikasi software e-SPT. Setelah Wajib Pajak meng-install dan

merekam serta melengkapi data yang dibutuhkan dalam e-SPT, Wajib Pajak

kembali mendatangi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan untuk

menyampaikan kewajiban SPT-nya. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

menerima e-SPT tersebut beserta lampiran induk SPT yang telah

ditandatangani basah oleh Wajib Pajak dan juga Surat Setoran Pajak (SSP)


yang telah dibayarkan (bila ada). Setelah menerima softcopy e-SPT yang

disampaikan, petugas TPT dari Seksi Pelayanan meng-upload data e-SPT

tersebut untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, dan juga disimpan

sebagai data back up-an untuk arsip pribadi KPP. Proses peng-upload-an data

untuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan hanya memakan waktu sesaat,

namun untuk penyampaian ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu sendiri

memakan waktu satu hari untuk setelah itu dapat digunakan tegantung dari

server pusat DJP. Selain itu petugas TPT juga berkewajiban mereview file

CSV yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan menyandingkan data e-SPT

yang dilaporkan dengan berkas fisik lampiran induk SPT yang disampaikan

untuk memeriksa kesesuaian antara kedua data tersebut. Setelah semuanya

dianggap lengkap, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan melalui petugas

TPT mengeluarkan satu lampiran Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang terbagi

menjadi 2 (dua) bagian dan menandatanganinya. Bagian atas untuk disimpan

oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, dan bagian bawah untuk

diberikan kepada Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan sebagai bukti bahwa

Wajib Pajak yang bersangkutan telah melaporkan kewajiban SPT.


Gambar 4.6

Bukti Penerimaan Surat yang Digunakan sebagai Arsip KPP

Sebagai informasi tambahan, sebagai salah satu aplikasi suatu

software, sebagaimana layaknya software lainnya, program e-SPT pun

memiliki update-an terbaru yang bertujuan untuk menunjang peningkatan

pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak. Update ini semata-mata dilakukan

untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada versi sebelumnya dan

mengakomodasi saran dari Wajib Pajak penggunanya, sehingga

mempermudah pelaporan bagi kedua belah pihak yang berkecimpung

didalamnya. Ada beberapa cara pemberitahuan update software ke Wajib

Pajak, yaitu melalui sosialisasi internal di KPP ataupun pengumuman melalui

website Direktorat Jenderal Pajak.


4.2.2.2 Melalui Media Internet (e-Filing)

Proses pelaporan Elektronik SPT melalui media internet (e-Filing)

dalam pengadministrasian perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama

Jakarta Mampang Prapatan, yaitu apabila terdapat Wajib Pajak yang ingin

menyampaikan pelaporan SPT dengan menggunakan e-Filing, atau terdapat

Wajib Pajak yang ingin merubah cara pelaporan SPT yang selama ini

digunakan dari sebelumnya menggunakan cara manual adalah petugas Tempat

Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan menerima

Surat Permohonan Memperoleh e-FIN beserta lampiran lain yang dibutuhkan

dari Wajib Pajak yang ingin memperoleh Electronic Filing Identification

Number (e-FIN). Surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada

Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan untuk diberikan

keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 2

(dua) hari kerja. Adapun syarat untuk disetujuinya permohonan e-Filing

adalah:

a. Alamat yang tercantum dalam surat permohonan sama dengan alamat

dalam data base Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak

b. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT), telah menyampaikan:

1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau Badan

untuk Tahun Pajak terakhir

2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal untuk Tahun Pajak

terakhir

3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 6 (enam) Masa

Pajak terakhir.


Apabila permohonan memperoleh e-FIN yang diajukan kepada KPP

Pratama Jakarta Mampang Prapatan disetujui oleh Kepala Kantor, maka

Kepala Seksi Pelayanan atas nama KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

dapat menandatangani e-FIN tersebut dan diberikan kepada Wajib Pajak untuk

kemudian didaftarkan ke website Application Service Provider (ASP) yang

telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tahap selanjutnya, pada saat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban

pelaporan SPT secara on line merupakan proses yang tidak melibatkan KPP,

karena dalam dalam tahap ini merupakan tahap yang melibatkan Wajib Pajak

dengan pihak ASP. Namun, tahap terakhir dalam pelaporan menggunakan e-

Filing merupakan tahapan yang melibatkan KPP yaitu pada saat penyampaian

keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT yang

tidak dapat disampaikan secara elektronik ke KPP tempat dimana Wajib Pajak

terdaftar. Penyampaian dokumen lain dan/atau keterangan ini diterima oleh

KPP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir penyampaian

SPT, atau jika lewat batas akhir penyampaian, maka batas waktu penyampaian

adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik

(e-Filing). Apabila dalam 14 hari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

tidak menerima dokumen tersebut maka Wajib Pajak dianggap belum

menyampaikan SPT. KPP dapat mengakses data pelaporan SPT Wajib Pajak

yang melalui e-Filing melalui masterfile database Direktorat Jenderal Pajak

apabila ingin digunakan untuk kepentingan tertentu.


4.2.3 Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dan KPP

Dewasa ini Direktorat Jenderal Pajak sedang menjalankan program

modernisasi perpajakan yang diterapkan pada Kantor-Kantor Pelayanan Pajak

yang ada di seluruh Indonesia, dan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

merupakan salah satu KPP yang tidak luput untuk ikut mendukung dan

mensosialisasikan program tersebut. Dengan adanya modernisasi perpajakan

ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi KPP dalam menjalankan

kegiatan perpajakannya, khususnya dalam hal pengadministrasian perpajakan,

dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pajak yang maksimal terhadap

Wajib Pajak yang terdaftar di dalamnya.

Salah satu keuntungan yang dirasakan oleh KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan dari kegiatan administrasi perpajakan modern ini

dirasakan dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media

elektronik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaporan SPT

dengan menggunakan media elektronik baik melalui e-SPT ataupun e-Filing

merupakan cara yang mudah dalam penyampaian SPT dibandingkan dengan

pelaporan SPT secara manual. Tujuan utama dari diadakannya e-SPT maupun

e-Filing sendiri adalah untuk menciptakan administrasi data dan berkas secara

lebih kredibel, baik dari sisi Wajib Pajak maupun KPP. Banyak manfaat

tersendiri yang didapatkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung didalamnya,

baik oleh KPP, khususnya KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan maupun

oleh Wajib Pajak terdaftar yang menggunakan fasilitas e-SPT.


A. Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak

Manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak yang menggunakan

Elektronik SPT baik e-SPT ataupun e-Filing dengan adanya kegiatan

administrasi perpajakan modern melalui aplikasi ini diantaranya:

a. Memberikan kemudahan dan keakuratan data

Elektronik SPT dibuat agar Wajib Pajak dapat dengan mudah

menggunakannya sehingga tidak perlu mengalami kesulitan dalam

perekaman data dan perhitungan pajak terutangnya dikarenakan sistem

yang digunakan dalam aplikasi ini sudah mendukung pengoperasian

secara otomatis.

b. Mengurangi penggunaan kertas

Karena dokumen yang dikembalikan dalam pelaporan SPT

menggunakan Elektronik SPT ini terutama hanya merujuk pada

formulir induk dan dokumen-dokumen tertentu saja, maka Wajib Pajak

dapat melakukan efesiensi penggunaan kertas yang digunakan dalam

pelaporan menggunakan Elektronik SPT.

c. Efesiensi biaya dan waktu

Dengan Elektronik SPT yang disediakan oleh Direktoat Jenderal

Pajak, Wajib Pajak dapat menghemat penggunaan waktu dan biaya

yang harus dikeluarkan. Wajib Pajak dapat memperingkas cara

pelaporan dalam proses perekaman data, dan dapat menyampaikan

SPT-nya melalui internet (e-Filing) sehingga dapat meng-efesiensikan

biaya dan waktu yang dikeluarkan.

d. Memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak


Apabila Wajib Pajak merupakan seorang yang sangat sibuk sehingga

tidak dapat mendatangi KPP untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak

dapat melaporkannya melalui media internet selama 24 jam dalam

sehari dan 7 hari dalam seminggu kapanpun dan dimanapun Wajib

Pajak tersebut berada.

e. Kerahasiaan data dapat terjaga

Data laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang

menggunakan aplikasi e-Filing dapat terjaga kerahasiaannya

meskipun melewati jasa perantara (ASP). ASP tidak memiliki hak

untuk membuka data pengguna layanannya karena yang berhak untuk

membukanya hanyalah Direktorat Jenderal Pajak.

f. Mempermudah pelaporan (data runtut)

Wajib pajak dapat dengan secara cepat, tepat, dan efisien

menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN dikarenakan

adanya sistem yang bekerja secara otomatis dalam hal penomoran

Lampiran SPT yang sesuai dengan nomor Faktur Pajak yang

dikeluarkan sehingga data yang disampaikan menjadi runtut dengan

sendirinya.

B. Manfaat Elektronik SPT bagi KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan

Manfaat yang dirasakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan dengan adanya kegiatan administrasi perpajakan modern melalui

Elektronik SPT ini diantaranya:

a. Pemrosesan data menjadi jauh lebih cepat


Petugas KPP tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk

melakukan proses perekaman data sehingga dapat meng-efesiensikan

waktu yang dimiliki. Data yang diterima dapat langsung bisa

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan setelah di upload ke

dalam database Direktorat Jenderal Pajak

b. Data yang diterima jauh lebih akurat

Dengan aplikasi Elektronik SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak, hal

tersebut juga memberikan kemudahan bagi KPP dalam proses

perekaman data termasuk keakuratan data. Data yang diterima jauh

lebih dapat meminimalkan kesalahan baik dalam peng-input-an data

ataupun perhitungan pajak terutang dikarenakan adanya sistem

otomatis yang telah diatur dalam aplikasi tersebut sehingga data yang

dihasilkan jauh lebih akurat.

c. Memberikan kemudahan dalam pengadministrasian kertas

Dalam pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT, Wajib Pajak

hanya perlu melampirkan formulir induk hasil cetak dari aplikasi e-

SPT tersebut. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi KPP dalam

pengarsipan kertas sehingga tidak perlu repot dan membutuhkan

banyak tempat untuk menyimpannya.

d. Mempermudah pengawasan data

Dewasa ini KPP Pratama Jakarta Mamang Prapatan menginstruksikan

kepada petugas Seksi PDI untuk menyimpan seluruh file yang

berhubungan dengan aplikasi e-SPT. Pengarsipan file ini bertujuan

sebagai data back up-an untuk tujuan tertentu sehingga data perpajakan

dapat terorganisasi dengan baik.


e. Data yang disampaikan selalu lengkap

Dalam hal pelaporan SPT yang menggunakan Elektronik SPT untuk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya penomoran lampiran SPT

untuk Faktur Pajak, data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam

penyampaian SPT-nya selalu lengkap karena menggunakan sistem

penomoran komputer secara otomatis yang disesuaikan dengan nomor

Faktur Pajak.

f. Merupakan suatu dukungan secara tidak langsung

Dengan adanya kemudahan dan layanan cepat yang ditimbulkan dari

pelaporan pajak menggunakan Elektronik SPT, hal tersebut

menandakan bahwa Wajib Pajak memberikan dukungan kepada KPP,

khususnya KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, dalam hal

kegiatan pengadministrasian perpajakan.

4.2.4 Hambatan-hambatan yang Dihadapi Wajib Pajak dan KPP Dalam

Pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT

Setiap hal di dunia ini dalam menjalankan suatu kegiatan tidak pernah

luput dari yang namanya hambatan ataupun kendala, tidak terkecuali dengan

kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam

melakukan pengadministrasian pelaporan SPT menggunakan media

elektronik. Disamping beberapa manfaat yang diperoleh oleh KPP dan Wajib

Pajak dalam hal pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT baik yang

menggunakan media komputer ataupun media internet, terdapat beberapa

hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam penerapannya, antara lain:


A. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Oleh Wajib Pajak

a. Tidak semua Wajib Pajak mampu untuk menggunakan komputer dan

internet dikarenakan keterbatasan keahlian ataupun biaya yang

merupakan faktor pendukung berjalannya proses pelaporan SPT

secara elektronik.

b. Apabila terjadi kerusakan pada program SPT, maka Wajib Pajak harus

meng-instal ulang aplikasi software e-SPT. Masalah lain yang

ditimbulkan yaitu apabila Wajib Pajak meng-instal ulang aplikasi

software e-SPT tersebut maka terdapat kemungkinan data hilang pada

saat peng-instalan bila tidak didukung oleh Wajib Pajak dengan file

back up-an dari rekaman data SPT yang telah diisi dan dilengkapi.

c. Seringkali Wajib Pajak ketinggalan informasi akan update terbaru

mengenai program e-SPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak.

d. Walaupun telah melaporkan SPT secara elektronik, Wajib Pajak masih

harus mendatangi KPP untuk menyerahkan lampiran induk SPT hasil

cetak aplikasi e-SPT yang telah diisi dan dilengkapi dengan tanda

tangan dari Wajib Pajak tersebut.

e. Adanya Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dalam hal ini

merupakan pihak ketiga sehingga menyebabkan Wajib Pajak yang

menggunakan aplikasi e-Filing harus mengeluarkan biaya tambahan

untuk membayar jasa perantara tersebut.


B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPP Pratama Jakarta

Mampang Prapatan

a. Adanya Wajib Pajak yang tidak mengisi dan melengkapi data secara

benar dan lengkap sehingga pada saat proses peng-upload-an file, file

tidak dapat di upload dan menjadi suatu masalah bagi petugas

pelayanannya.

b. Munculnya kemungkinan gangguan server down baik secara lokal

yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan ataupun

secara pusat yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat.

Apabila kondisi ini terjadi, maka uploader akan mengalami masalah

yang berakibat pada proses penyampaian Elektronik SPT kepada

Direktorat Jenderal Pajak Pusat menjadi terhambat (pending).

Berdasarkan uraian diatas, atas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam pelaporan SPT menggunakan

Elektronik SPT, hal yang telah dilakukan oleh pihak KPP untuk mengatasi

kendala tersebut selain sosialisasi yang tengah gencar dilakukan oleh KPP

terhadap penggunaan e-SPT maupun e-Filing, KPP juga menyiapkan Account

Representative yang akan ditugaskan untuk membantu Wajib Pajak dalam hal

pengisian e-SPT maupun e-Filing. Sedangkan untuk kendala teknis yang

dihadapi Wajib Pajak pengguna e-SPT maupun e-Filing, Direktorat Jenderal

Pajak telah menyiapkan bagian yang akan membantu Wajib Pajak untuk

menyelesaikan masalah teknis tersebut (terdapat Operator Console untuk level

KPP).


4.2.5 Perkembangan Wajib Pajak Setelah Melaporkan SPT Dengan

Menggunakan Elektronik SPT dan Pertumbuhan Jumlah Penggunaan

Pelaporan Elektronik SPT

Dalam prakteknya, Direktorat Jenderal Pajak menginginkan agar semua

Wajib Pajak dapat menggunakan e-SPT maupun e-Filing untuk menunjang

tercapainya modernisasi administrasi perpajakan yang telah dicanangkan

sebelumnya. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena adanya

keterbatasan biaya dan kemampuan dari Wajib Pajak itu sendiri. Namun

Direktorat Jenderal Pajak tetap memantau perkembangan penggunaan e-SPT

maupun e-Filing dari tahun ke tahun. Dalam memantau perkembangan

tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki target nasional yang akan

dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya setiap tahunnya. Salah satu

upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar target tersebut

tercapai selain sosialisasi yang dilakukan baik secara umum maupun melalui

KPP adalah dengan mewajibkan penggunaan e-SPT maupun e-Filing terhadap

Wajib Pajak yang melakukan transaksi lebih dari 25 (dua puluh lima) Faktur

Pajak dalam sebulan.

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan merupakan salah satu KPP

yang telah menjalankan pelaporan SPT dengan menggunakan media

elektronik sejak Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan penerapan

pelaporan tersebut pada beberapa tahun sebelumnya. Pelaporan SPT dengan

menggunakan media elektronik di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

mulai berjalan lancar pada tahun 2005 seiring dengan sosialisasi yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP.


Pertumbuhan jumlah pelaporan Elektronik SPT bisa dikatakan

cenderung meningkat setiap tahunnya meski ada saat dimana pertumbuhan ini

sempat menurun pada pelaporan e-Filing. Hal ini menunjukkan bahwa

meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan manfaat yang dimiliki oleh

Elektronik SPT sehingga pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi efektivitas

pengadministrasian perpajakan modern yang ada di Indonesia. Berikut akan

disampaikan perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan

menggunakan Elektronik SPT.

Tabel 4.3

Jumlah Perkembangan WP yang Melaporkan SPT Menggunakan Elektronik SPT

Tahun Wajib Pajak yang Melaporkan SPT

Persentase WP

pengguna

Elektronik SPT Manual e-SPT e-Filling Total

2005 10.150 255 4 10.405 2,49 %

2006 10.511 310 10 10.821 2,96 %

2007 12.092 540 3 12.632 4,3 %

2008 13.927 641 4 14.568 4,4 %

2009 14.546 760 24 15.306 5,12 %

2010 15.051 1.038 32 16.089 6,65 %

Sumber: Masterfile Data SPT Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Wajib Pajak

yang melaporkan SPT dengan menggunakan Elektronik SPT cenderung

mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan kisaran persentase sebesar 0,5%

sampai dengan 1,5% dilihat dari total Wajib Pajak yang melaporkan SPT,

meskipun pada pelaporan e-Filing sempat mengalami penurunan pada tahun

2007 sebesar 333,33% [(10/3)x100%] atau 3,3 kali dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini disebabkan karena adanya pendirian Kantor Pelayanan Pajak


(KPP) Madya diseluruh Kotamadya DKI Jakarta tidak terkecuali Jakarta

Selatan yang merupakan wilayah dimana KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan berada.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara Wajib Pajak yang menggunakan Elektronik SPT dengan

yang menggunakan Manual SPT, yang kebanyakan dari para penggunanya

masih banyak yg melaporkan SPT dengan menggunakan cara manual, seperti

pada tahun 2010 yang merupakan perbedaan tertinggi antar penggunanya yaitu

1:69, dimana pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 perbedaannya

1:39, 1:30, 1:45, 1:46, dan 1:52.

Selain itu dari tabel tersebut pula dapat disimpulkan bahwa

perkembangan Wajib Pajak pengguna Elektronik SPT yang cenderung

mengalami peningkatan masih belum sesuai bila disandingkan dengan

peningkatan total Wajib Pajak keseluruhan yang melaporkan SPT.

Dalam hal pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT, untuk setiap

Wajib Pajak yang melaporkan kewajiban SPT-nya tidak hanya melaporkan 1

(satu) bentuk SPT saja, melainkan banyak dari setiap satu orang Wajib Pajak

tersebut yang melaporkan beberapa SPT yang mengatasnamakan dirinya. Hal

tersebut disebabkan karena Wajib Pajak yang melaporkan SPT mempunyai

kewajiban untuk melaporkan banyak bentuk SPT yang telah menjadi tanggung

jawab perpajakannya. Dengan demikian akan terdapat banyak pelaporan e-

SPT yang akan masuk ke dalam masterfile data Direktorat Jenderal Pajak yang

jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT


menggunakan aplikasi e-SPT. Berikut ini akan ditampilkan tabel jumlah

pelaporan Elektronik SPT baik melalui e-SPT maupun e-Filing.

Tabel 4.4

Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Komputer (e-SPT)

Tahun Jumlah Pelaporan

e-SPT

Persentase

Perubahan

2005 764 -

2006 929 21,6%

2007 1.619 74,27%

2008 1.923 18,77%

2009 2.281 18,62%

2010 3.115 36,56% Sumber: Masterfile Data SPT Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 4.5

Jumlah Pelaporan Elektronik SPT Melalui Media Internet (e-Filing)

Tahun Jumlah Pelaporan

e-Filing

Persentase

Perubahan

2005 35 -

2006 72 105,71%

2007 18 -300%

2008 31 72,23%

2009 182 487,10%

2010 270 48,35% Sumber: Masterfile Data SPT Direktorat Jenderal Pajak

Dari ketiga tabel diatas, maka hal yang dapat disimpulkan dari ketiga

tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2005

Pada tahun 2005, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT adalah

sebanyak 255 Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT sebesar 764,

yang berarti rata-rata pelaporan SPT per Wajib Pajak yang melaporkan


adalah sebesar 3 (tiga) SPT. Sedangkan Wajib Pajak yang melaporkan e-

Filing adalah sebesar 4 Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT

sebanyak 4 Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT sebesar 35, dengan

rata-rata pelaporan per Wajib Pajak adalah sebesar 8-9 SPT.

Tahun 2006

Untuk tahun 2006, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT mengalami

peningkatan sebesar 21,57% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 310

Wajib Pajak dengan jumlah pelaporan SPT sebesar 929 SPT. Hal ini

diikuti pula dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan

e-Filing yang sebesar 2,5 kali dari tahun 2005 yaitu 10 Wajib Pajak

dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 72 SPT.

Tahun 2007

Dalam tahun ini, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT kembali

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua

tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,19% atau sebanyak 540 Wajib Pajak

dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 1.619 SPT. Namun hal ini tidak

sejalan dengan Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing yang mengalami

penurunan sebesar 3,3 kali dari tahun 2006 dengan jumlah pelaporan SPT

sebanyak 18 SPT.

Tahun 2008

Pada tahun 2008, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT tetap mengalami

peningkatan namun tidak sebanyak tahun 2007, yaitu sebesar 18,70%

dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 1.923 SPT. Sedangkan untuk

Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing kembali meningkat meski hanya

1 Wajib Pajak (33,33%) dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 31 SPT.


Tahun 2009

Untuk tahun 2009, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT tetap mengalami

peningkatan namun dengan jumlah persentase yang hampir sama dengan

tahun sebelumnya, yakni sebesar 18,56% dengan jumlah pelaporan SPT

sebanyak 2.281 SPT. Dan untuk Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing

mengalami peningkatan yang cukup melambung sebanyak 6 kali dari

tahun sebelumnya yang diikuti dengan meningkatnya jumlah pelaporan

SPT sebanyak 182 SPT

Tahun 2010

Dan dalam tahun 2010, Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT kembali

mengalami peningkatan jauh diatas tahun 2009 yaitu sebanyak 1.038

Wajib Pajak atau sebesar 36,58% dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak

3.115 SPT. Sedangkan Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing

mengalami peningkatan sebanyak 8 Wajib Pajak atau sebesar 33,33%

dengan jumlah pelaporan SPT sebanyak 270 SPT.

Selain hal tersebut, informasi lain yang diperoleh penulis dari ketiga

tabel diatas adalah, dalam hal penggunaan e-SPT maupun e-Filing, jenis SPT

yang saat ini paling banyak digunakan oleh Wajib Pajak yaitu SPT Masa PPN,

dan mayoritas Wajib Pajak pengguna e-SPT maupun e-Filing tersebut adalah

Wajib Pajak Badan Hukum.

Hal yang menjadi dasar alasan mengapa jenis SPT yang paling banyak

digunakan adalah SPT Masa PPN, dan mayoritas penggunanya adalah Wajib

Pajak Badan Hukum adalah karena Wajib Pajak Badan Hukum ini melakukan

transaksi jual/beli yang secara langsung berkaitan dengan Faktur Pajak yang


dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut, dimana jika terdapat lebih dari 25 (dua

puluh lima) Faktur Pajak dalam sebulan, maka diwajibkan untuk

menggunakan e-SPT. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan

terhadap transaksi yang berada dibawah 25 Faktur Pajak dalam sebulan untuk

menggunakan e-SPT maupun e-Filing.

Sebagai informasi tambahan, untuk SPT Tahunan yang dilaporkan

menggunakan e-SPT maupun e-Filing, mayoritas penggunanya juga Wajib

Pajak Badan Hukum yang mayoritas telah terbiasa dan merasakan manfaat

dari penggunaan e-SPT maupun e-Filing tersebut. Pelaporan SPT Tahunan

juga tidak menutup kermungkinan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang

melaporkan SPT Tahunan mereka menggunakan e-SPT maupun e-Filing,

namun biasanya hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai

wiraswasta atau yang memiliki usaha disamping pekerjaan tetapnya sebagai

karyawan yang kebanyakan menggunakan e-SPT maupun e-Filing, sedangkan

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja hanya sebagai

karyawan/pegawai jarang sekali dari mereka yang menggunakan e-SPT

maupun e-Filing untuk melaporkan kewajiban SPT mereka.


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KPP

Pratama Jakarta Mampang Prapatan mengenai mekanisme pelaporan SPT

melalui media elektronik beserta uraian-uraiannya dalam rangka

meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaporan Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dalam melakukan

kewajiban perpajakannya.

a. Melalui media komputer (e-SPT)

Cara pelaporan e-SPT bagi Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak mendatangi

KPP tempat dirinya terdaftar untuk meminta aplikasi e-SPT dengan

media komputer misalkan disket, flashdisk, CD atau dapat mengunduh

aplikasi tersebut pada website Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian

Wajib Pajak merekam semua data yang dibutuhkan dalam lampiran e-

SPT dan menyampaikannya ke KPP. Saat menyampaikan e-SPT Wajib

Pajak wajib membawa file yang berisikan rekaman data SPT Wajib

Pajak tersebut dan hasil cetak formulir induk dari e-SPT yang telah

ditandatangani basah.

b. Melalui media internet (e-Filing)

Prosedur yang harus dilakukan adalah Wajib Pajak mengajukan Surat

Permohonan Memperoleh e-FIN yang akan digunakan sebagai nomor

identitas Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Setelah


memperoleh e-FIN Wajib Pajak mendaftarkan diri pada website ASP

yang nantinya akan diterima konfirmasi, ID pengguna, password, dan

CD yang berisikan program aplikasi e-SPT untuk kemudian

dilanjutkan dengan meminta sertifikat digital kepada Direktorat

Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan pada website ASP

sebelumnya. Lalu Wajib Pajak mengisi aplikasi e-SPT tersebut dan

menyampaikannya menggunakan e-Filing melalui perantara ASP.

Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen lain terkait dengan

lampiran SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

2. Mekanisme pelaporan Elektronik SPT dalam pengadministrasian

perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

a. Melalui media komputer (e-SPT)

Pada proses pelaporan e-SPT petugas TPT memberikan aplikasi e-SPT

kepada Wajib Pajak yang ingin menggunakan e-SPT. Saat penerimaan

data dari Wajib Pajak, KPP menerima lampiran data e-SPT dalam

bentuk media komputer seperti disket, flashdisk, atau CD yang

didalamnya telah tersimpan data rekaman SPT Wajib Pajak disertai

dengan lampiran formulir induk hasil cetak e-SPT tersebut dan

menandatanganinya menggunakan tanda tangan basah Wajib Pajak.

b. Melalui media internet (e-Filing)

Mekanisme yang dijalankan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang

Prapatan untuk e-Filing yaitu pihak KPP memberikan e-FIN kepada

Wajib Pajak yang mengajukan Surat Permohonan Memperoleh e-FIN

untuk menggunakan aplikasi e-Filing. Pihak KPP melakukan kerja

sama dengan pihak ketiga berupa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi


(ASP) dalam pelaporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah

Wajib Pajak menyampaikan kewajiban pelaporan SPT-nya, KPP

menerima dokumen yang terkait dengan pelaporan SPT menggunakan

e-Filing namun tidak dapat disampaikan secara elektronik.

3. Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak dan KPP.

a. Manfaat Elektronik SPT bagi Wajib Pajak

Dari sisi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh adalah memberikan

kemudahan dan keakuratan data yang akan direkam, mengurangi

penggunaan kertas yang digunakan, meng-efesiensikan biaya dan

waktu yang dibutuhkan, memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak,

menjaga rahasia data Wajib Pajak, dan mempermudah pelaporan dalam

hal peruntutan data.

b. Manfaat Elektronik SPT bagi KPP Pratama Mampang Prapatan

Sedangkan darti sisi KPP yaitu mempercepat cara pemrosesan data,

data yang diterima jauh lebih akurat, memberikan kemudahan dalam

pengadministrasian kertas, mempermudah pengawasan data, data yang

disampaikan selalu lengkap, dan terakhir hal ini merupakan suatu

dukungan secara tidak langsung untuk KPP.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Wajib Pajak dan KPP dalam

melakukan pelaporan SPT menggunakan Elektronik SPT.

Dalam menjalankan penerapan aplikasi Elektronik SPT, terdapat

hambatan-hambatan yang dihadapi, diantaranya tidak semua Wajib Pajak

mampu untuk menggunakan komputer dan internet, dibutuhkannya peng-

instalan ulang aplikasi e-SPT apabila terjadi kerusakan pada program e-

SPT, kurangnya informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam hal


update software e-SPT, Wajib Pajak masih harus mendatangi KPP untuk

menyerahkan lampiran induk SPT meskipun telah melaporkan SPT

melalui e-SPT, dan adanya biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak

untuk membayar biaya jasa perantara Perusahaan ASP, adanya Wajib

Pajak yang tidak mengisi dan melengkapi data secara benar dan lengkap,

munculnya kemungkinan gangguan server down baik secara lokal ataupun

secara pusat,

5. Perkembangan Wajib Pajak setelah melaporkan SPT dengan

menggunakan Elektronik SPT dan pertumbuhan jumlah penggunaan

pelaporan Elektronik SPT.

Perkembangan Wajib Pajak yang melaporkan SPT menggunakan

Elektronik SPT pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mulai

berjalan lancar pada tahun 2005 seiring dengan sosialisasi yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP sejak dikeluarkan dan

diberlakukannya peraturan mengenai Elektronik SPT. Perkembangan

Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT cenderung meningkat setiap

tahunnya. Namun untuk pelaporan e-Filing sempat menurun pada tahun

2007 yang disebabkan karena adanya pendirian KPP Madya yang

melayani Wajib Pajak Badan Besar.


5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis kepada semua pihak yang terlibat

didalam proses penerapan pelaporan Elektronik SPT, diantaranya:

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

a. Secara berkala, KPP melalui Account Representative harus sering

berkomunikasi ke Wajib Pajak apabila ada kesulitan dalam

penggunaan Elektronik SPT. Hal tersebut bertujuan agar Wajib Pajak

yang bersangkutan dapat mengisi dan melengkapi data SPT secara

benar dan lengkap.

b. Pihak KPP harus memastikan bahwa jaringan internet yang terkoneksi

baik pada lingkungan lokal ataupun ke pusat harus terkoneksi dengan

baik sehingga dapat meminimalkan gangguan server down yang dapat

menghambat penyampaian Elektronik SPT ke Direktorat Jenderal

Pajak.

c. KPP sebaiknya menetapkan target secara lokal disetiap wilayah kerja

KPP agar dapat mendukung tercapainya pencapaian target nasional

yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penggunaan

Elektronik SPT.

d. KPP melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat menerapkan program

Single Identity Number (SIN) dalam perihal NPWP untuk

menghindari duplikasi identitas Wajib Pajak yang berpeluang

menciptakan tindak kejahatan dalam bidang perpajakan.

Bagi Wajib Pajak

a. Wajib Pajak harus memastikan bahwa komputer yang digunakan

dalam pelaporan SPT melalui media elektronik terbebas dari virus


yang dapat merusak program e-SPT. Hal ini dilakukan untuk

meminimalkan peng-instalan ulang program dan masalah lain yang

akan ditimbulkan.

b. Untuk pengguna e-Filing, Wajib Pajak harus memastikan bahwa

jaringan internet yang digunakan telah terkoneksi secara baik dengan

pihak provider untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya putus

koneksi ditengah proses pelaporan SPT.

c. Sebaiknya Wajib Pajak tanggap terhadap perubahan aplikasi e-SPT

dengan update versi terbarunya melalui sosialisasi internal yang

diberikan oleh KPP maupun situs Direktorat Jenderal Pajak, dalam

rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan terhadap Wajib Pajak.

Bagi Penelitian Berikutnya

Sebaiknya pada penelitian berikutnya dapat menggunakan data tambahan

berupa data kuesioner yang disebar ke Wajib Pajak pengguna Elektronik

SPT dan KPP yang didalamnya mengandung data mengenai waktu tunggu

dan waktu antri dalam pengaplikasian Elektronik SPT.


DAFTAR PUSTAKA

H.M, Jogiyanto. 2005. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (buku 1).

Yogyakarta: BPFE

Hall, James A. 2008. Accounting Information Systems, Sixth edition. United States of

America: Cengage Learning

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B

Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Indonesia Banking School. 2010. Pedoman dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta:

Indonesia Banking School

Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Rev.ed). Yogyakarta: Penerbit Andi

Priyono, Adi. 2008. Penerapan e-Filing serta Ppengaruhnya Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran

Lama. Skripsi Program Sarjana. ABFII Perbanas

Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Sumarsan, Thomas. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep, aplikasi, dan kasus

pembahasan berdasarkan undang-undang tebaru (Seri KUP dan PPh). Bogor:

Esia Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat

Wibowo, Dradjad H. 2004. Reformasi Pajak. Warta Ekonomi Nomor 03/THN.XVI/11

Februari 2004. Jakarta

Widjajanto, Nugroho. 1989. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Wilkinson, Joseph W. 2000. Accounting Information Systems. United States of America:

John Wiley & Sons, Inc


Lampiran 1

Surat Pernyataan Riset dari Direktorat Jenderal Pajak


Lampiran 2

Surat Pernyataan Riset dari KPP Mampang Prapatan


Lampiran 3

Bukti Penerimaan Surat untuk KPP dan Wajib Pajak


Lampiran 4

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR 47/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN

PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA

ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada

Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara

Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian

Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat

Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (ASP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat

Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan

Penyampaian Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN


http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13028




SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI

PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP).

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

3. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

4. Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka

waktu penyampaian SPT Tahunan.

5. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

6. Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang selanjutnya disebut ASP

adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

7. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time

melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

8. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib

Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak.

9. e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam

bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

10. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan

oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang

mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.

11. Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda

Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam

transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

12. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib

Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi

Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang

tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

13. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang

dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik

lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau

kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara

elektronik (e-Filing) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3


Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. berbentuk badan;

b. memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP);

c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak; dan

d. menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Electronic Filing

Identification Number (e-FIN)dan memperoleh Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat

Jenderal Pajak.

(2) Electronic Filing Identification Number (e-FIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat

permohonan Wajib Pajak sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila alamat yang

tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File) Wajib Pajak

di Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang

diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-

FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

(5) Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e-FIN) hilang, Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu Nomor

Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak

dengan syarat menunjukkanasli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN) harus

mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (ASP) yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak.

(2) Setelah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak akan

memperoleh Digital Certificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri.

(3) Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai

pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia

Jasa Aplikasi(ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:


a. tata cara pelaksanaan e-Filing;

b. aplikasi dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy; dan

c. informasi lainnya;

kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi

tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke

Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

(2) Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah suatu informasi elektronik yang di generateoleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya

kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi

Penerimaan Negara pada e-SPT dan e-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.

(4) Apabila e-SPT dan e-SPTy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh

Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada WajibPajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 8

(1) Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-

Filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu

dengan standar Waktu IndonesiaBagian Barat.

(2) SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik

pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Pasal 9

(1) Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus

dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat

disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, kecuali SSP lembar

3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah

dicantumkan dalam e-SPT dan/atau e-SPTy, paling lama:

a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT

Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;

b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.

dengan surat pengantar sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran II

Peraturan Direktur Pajak ini.

(2) Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT


dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterima dan tanggal

penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(3) Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus

dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi

atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau

dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy adalah tanggal

yangtercantum pada bukti pengiriman surat.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/atau dokumen lain yang harus

dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Wajib Pajak dianggap tidakmenyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT

Tahunan.

(5) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak

bahwa SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya yang

disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak

secara lengkap danreal time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal

Pajak.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka:

a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara

Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Flling) Melalui Perusahaan

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat

Pemberitahuan Secara Elektronik;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal

Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098



Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : 47/PJ/2008

Tanggal : 16 Desember 2008

Nomor : …..…...,...……………… 2008

Hal : Permohonan Memperoleh e-FIN

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak …..........

Jalan ….............

Sehubungan dengan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka bersama ini

kami:

Nama Wajib Pajak *) : ……………………………………………………

NPWP : ……………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………

……………………………………………………

mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN)

Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami

telah siap untuk mengikuti program e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak, dan menyadari

sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

Materai Rp. 6.000

(………………………………………)

Jabatan

Catatan:

*) Dalam hal :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau

kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (asli).

2. Wajib Pajak Badan permohonan diajukan oleh pengurus atau kuasanya dengan melampirkan

Surat Kuasa Khusus (asli).


Lampiran II


Nomor : 47/PJ/2008

Tanggal : 16 Desember 2008

................,

...........................2008

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak …..........

Jalan ….............

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), bersama ini kami

sampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan namun tidak dapat

disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak:

Nama Wajib Pajak : ……………………………………………………...

NPWP : ……………………………………………………...

Jenis SPT : ......................................................................

Masa Pajak : ......................................................................

Tahun Pajak : ......................................................................

No. Tanda Terima Elektronik *) : ......................................................................

Dokumen yang disampaikan : 1. ..................................................................

2. ..................................................................

3. ..................................................................

4. ..................................................................

5. dst.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jabatan,

ttd

(.................................)

Nama Jelas

Catatan:

contoh Bukti Penerimaan Elektronik

xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 27/08/2008 15:55:39 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ASP 001 NPWP Tanggal Jam *) No. Tanda Terima No. Transaksi Nama

Elektronik Pengiriman ASP Perusahaan ASP


Lampiran 5



NOMOR 6/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

DALAM BENTUK ELEKTRONIK


Menimbang :

bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan pelaporan pajak yang diadministrasikan pada

Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik;

Mengingat :








Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan

Penyampaian Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak

Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.





2. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud pada

angka 1.

3. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

4. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib

Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak.

5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT

Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi

atau Application Service Provider (ASP).

6. Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut penyampaian e-

SPT adalah Penyampaian SPT ke KPP dalam bentuk media elektronik.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT).

(2) Saat dimulainya penyampaian e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

ditetapkan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.

b. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak yang berlaku setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak

ini, terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

(3) Wajib Pajak yang dalam menyampaikan SPT:

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); atau

b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetapi tidak

melampirkan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPT sebelum tanggal yang ditentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) apabila dikehendaki oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan:

a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti

pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa

PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang

telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta

dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

b. melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyampaian e-SPT dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran


yang tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib

disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).

(2) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat

disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk bentuk kertas (hardcopy).

Pasal 5

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) sebelum

berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tetap menyampaikan SPT dalam bentuk

elektronik.

Pasal 6

Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital atau elektronik yang tidak

sesuai dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal

Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


pada tanggal 20 Januari 2009

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098


Lampiran


Nomor : PER-6/PJ/2009

Tanggal : 20 Januari 2009

PROSEDUR PENYAMPAIAN e-SPT

SPT dalam bentuk Elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan

menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib

Pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh

Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.

Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-

generate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Prosedur Penyampaian e-SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk

keperluan administrasi perpajakannya;

2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan

dilaporkan, yaitu antara lain:

a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang

dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat

Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti

Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan;

b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;

c. Faktur Pajak;

d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;

e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor,

NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat

melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT

dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;

4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT

dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;

5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT

Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;

6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN

dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;

7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan

dalam media elektronik;

8. Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:

a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti

pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa

PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang

telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta

dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

b. melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT

sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman

surat dianggap sebagai tanda terima SPT.

b. Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik.


Lampiran 6



NOMOR : PER - 13/PJ/2011

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

DALAM BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010


Menimbang:

bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan dalam bentuk elektronik untuk Tahun Pajak 2010, untuk lebih memudahkan

Wajib Pajak dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, maka perlu menetapkan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan dalam Bentuk Elektronik untuk Tahun Pajak 2010;

Mengingat :








Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan

Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara

Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

66/PJ/2009;


Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib

Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SURAT

PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUK

ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2010.












Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan

adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

2. e-SPT Tahunan adalah data SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang

dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Pajak;

3. Aplikasi e-SPT Tahunan adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat

digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT Tahunan;

4. e-SPT Tahunan tahun 2009 adalah e-SPT yang digunakan untuk penyampaian SPT

Tahunan dengan bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2009 dan Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

5. e-SPT Tahunan tahun 2010 adalah e-SPT yang digunakan untuk penyampaian SPT

Tahunan dengan bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk

Pengisiannya.

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2010 dalam bentuk formulir

kertas (hard copy) atau e-SPT Tahunan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2010 dalam bentuk e-

SPT Tahunan maka:

a. Wajib Pajak Badan dapat menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2009.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2010.

c. Wajib Pajak Orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak

2010 dengan menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2009 dianggap telah

menyampaikan SPT Tahunan dalam hal penyampaiannya dilakukan sebelum

ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juga berlaku bagi Wajib Pajak yang diwajibkan

menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

dalam Bentuk Elektronik.







Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan

untuk penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2010.


pada tanggal 15 April 2011


ttd.

A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001


Lampiran 7


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NOMOR PER-1/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-

19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT

PEMBERITAHUAN TAHUNAN


Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penerimaan

dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

Mengingat :







2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat

Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;


Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan

Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007 tentang Tata Cara Penerimaan

dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/PJ/2007 tentang Tempat Lain yang

Dapat Digunakan untuk Menerima Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009;


8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2008 tentang Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Beserta Petunjuk

Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-7/PJ/2009;


Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan

Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);


Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;


Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

66/PJ/2009;


Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan

dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA

CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam

SPT Induk dengan lengkap dan jelas;

2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;

3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat

Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris

tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;

4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;

5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang

sesuai;

6. SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir sebagaimana ditetapkan

pada Lampiran III.1.a. atau III.2.a. atau III.3.a. atau III.4.a pada Peraturan Direktur

Jenderal Pajak ini;

7. SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen

yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b

s.d. III.4.b atau III.1.c s.d. III.4.c pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;


8. Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota

Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;

9. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan

Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;

10. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran-Lampiran III.1.a s.d.

III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b atau III.1.c s.d. III.4.c pada Peraturan Direktur Jenderal

Pajak ini yang diisi tidak lengkap;

11. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi

hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa disertai media elektronik;

12. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi

SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan

yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

13. Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media

elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat

Jenderal Pajak;

14. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi

elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;

15. e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing tetapi elemen-elemen data

digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

(2) Tanda Terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

(3) Keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT adalah

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1.a, Lampiran III.1.b, Lampiran III.1.c,

Lampiran III.2.a, Lampiran III.2.b, Lampiran III.2.c, Lampiran III.3.a, Lampiran III.3.b,

Lampiran III.3.c, Lampiran III.4.a, Lampiran III.4.b dan Lampiran III.4.c Peraturan

Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


pada tanggal 12 Januari 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO

NIP 060044911


LAMPIRAN I


NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA

CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN/e-SPT TAHUNAN

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama

Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta

Nomor Telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box.

2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan

dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP di

mana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan

Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT.

3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan

SPT Wajib Pajak ke KPP di tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat

Pengiriman SPT per KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan melampirkan Daftar Nominatif

Pengiriman SPT paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT

Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.

4. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua)

bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT

Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila

berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap

Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.

5. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat

Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT

Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada

Petugas TPT.

6. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak

Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

7. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT

Tahunan/e-SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan

kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan

surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak

disampaikan.

8. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman

SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada

aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

9. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar

(LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima

lengkap.


LAMPIRAN II


NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA

CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

A. Bentuk

1. Tanda Terima SPT Tahunan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Untuk arsip;

b. Untuk ditempelkan di amplop SPT;

c. Untuk Wajib Pajak.

2. Tanda Terima SPT Tahunan diberi tanggal, ditandatangani oleh petugas dan dibubuhi stempel.

B. Ukuran

1. Lebar : 10,0 cm

2. Panjang keseluruhan : 33,0 cm

a. Panjang Lembar Arsip : 7,6 cm

b. Panjang Lembar untuk ditempel di amplop : 12,7 cm

c. Panjang Lembar untuk Wajib Pajak : 12,7 cm

C. Penomoran

1. Nomor harus ditentukan terlebih dahulu (prenumbered)

2. Nomor terdiri dari 13 digit dengan format : aaa-bb-cccccccc

aaa : Kode KPP

bb : Kode Unit Penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok Pajak/Mobil

Pajak/Drop Box)

cccccccc : Nomor urut Tanda Terima di setiap unit penerima SPT

3. Contoh nomor Tanda Terima:

031-01-00000001 031-02-00000001 031-03-00000001 031-04-00000001

031-01-00000002 031-02-00000002 031-03-00000002 031-04-00000002

031-01-00000003 031-02-00000003 031-03-00000003 031-04-00000003

031-01-00000004 031-02-00000004 031-03-00000004 031-04-00000004


LAMPIRAN III.1.a


NOMOR PER -1/PJ/2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009

TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN

PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

TAHUNAN

KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN

SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770

YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No. Nama/Bentuk Lampiran/Formulir Keterangan

I Formulir

01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir

1770)

Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan

lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

kuasanya pada kolom yang tersedia.

02 Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 –

I hal.1 dan hal. 2)

Wajib diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan

penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak

dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).

03 Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 -

II)

Wajib diisi dan disampaikan apabila ada

pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk

yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta

penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang

dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada

penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).

04 Lampiran III SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir

1770 - III)

Wajib diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang

telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak

tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan

yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang

dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada

penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).

05 Lampiran IV SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir

1770 - IV)

Wajib diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta

dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki

Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum

dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri

yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian

pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan

anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban

dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).

II Lampiran Yang Disyaratkan

01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 19.a Formulir

1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

02 Neraca dan Laporan Laba/Rugi

sesuai tahun pajak SPT yang

bersangkutan

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan

pembukuan.

03 Rekapitulasi bulanan peredaran/

penerimaan bruto dan biaya sesuai

tahun pajak SPT yang bersangkutan

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto.

04 Daftar Jumlah Penghasilan dan

Pembayaran PPh Pasal 25 dari

masing-masing tempat usaha/gerai

(outlet)

Wajib diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu.


05 Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau

1721-A2 dan/atau bukti pemotongan

PPh Pasal 21 lainnya

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

06 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak

ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.

07 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal

dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.

08 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25

tahun berikutnya

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian

F.Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat :

o sisa kerugian tahun sebelumnya yang

dikompensasikan;

o penghasilan tidak teratur.

09 Perhitungan Kompensasi Kerugian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan

kerugian tahun sebelumnya.

10 Penghitungan Pajak Penghasilan

terutang bagi Wajib Pajak kawin

pisah harta

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan

melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang

memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.

11 Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh

pihak lain/ditanggung pemerintah dan

yang dibayar /dipotong di luar negeri

Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan

PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung

pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.

12 Fotokopi tanda bukti pembayaran

fiskal luar negeri (TBPFLN)

Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar

negeri.

III Lampiran Khusus

01 Lembar "Data Identitas Wajib Pajak" Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan

identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III,

maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.1.b







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770

YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap

apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :


I Formulir SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Orang Pribadi / SPT 1770

Induk (Formulir 1770)

Wajib disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani

oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia

sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.

II Media Digital yang berisi :

01 Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib




lampirannya.

02 Data Digital Lampiran I SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi (Formulir 1770 – I)


penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan

dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).

03 Data Digital Lampiran II SPT


Pribadi (Formulir 1770 - II)






penghasilan dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).

04 Data Digital Lampiran III SPT


Pribadi (Formulir 1770 - III)







05 Data Digital Lampiran IV SPT


Pribadi (Formulir 1770 - IV)




dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri


pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan


dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).

III Lampiran Yang Disyaratkan

01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 19.a ada

pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.



bersangkutan

Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang

bersangkutan










(outlet)


Pengusaha Tertentu.











tahun berikutnya


F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat :

-sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan;

-penghasilan tidak teratur.





pisah harta






pihak lain /ditanggung pemerintah

dan yang dibayar /dipotong diluar

negeri



pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.


Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)


negeri.

IV Lampiran Khusus



Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV, maka

lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.1.c







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770

YANG DISAMPAIKAN MELALUI e-FILING

e-SPT 1770 yang disampaikan melalui e-filing dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan

sebagai berikut:


I SPT e-Filing yang berisi :

01 Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib




lampirannya.



Pribadi (Formulir 1770 – I)


penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan

dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).



Pribadi (Formulir 1770 - II)









Pribadi (Formulir 1770 - III)









Pribadi (Formulir 1770 - IV)




dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang

telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian

pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota

keluarga. Dalam hal tidak ada harta dan kewajiban dimaksud,

data ini diisi angka 0 (nol).

06 Data digital tentang pembayaran PPh

Pasal 29 (Kode NTPN)

Wajib diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29

jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.




bersangkutan

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan

pembukuan.










Pengusaha Tertentu.


(outlet)











tahun berikutnya


F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat :

-sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan;

-penghasilan tidak teratur.





pisah harta






pihak lain /ditanggung pemerintah

dan yang dibayar /dipotong diluar

negeri



pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.


Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)


negeri.

12 Surat Pengantar Keterangan dan/atau

Dokumen Lain yang Disyaratkan

untuk dilampirkan dalam SPT

Tahunan yang tidak dapat

disampaikan secara elektronik.

Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik

(e-filing) melalui Perusahaan PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Lampiran II.

III Lampiran Khusus




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.2.a







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S


SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No. Nama/Bentuk

Lampiran/Formulir

Keterangan

I Formulir

01 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

Orang Pribadi Yang Tidak

Melakukan Kegiatan

Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770

S Induk/Formulir 1770 S)


lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya

pada kolom yang tersedia.

02 Lampiran I SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang

Tidak Melakukan Kegiatan


S – I)

Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau

memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan

yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan

oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal

tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).

03 Lampiran II SPT Tahunan PPh



Usaha/Pekerjaan Bebas(SPT 1770

S – II)

Wajib diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau

memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk

melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak

yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang

belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: isteri


pemisahan harta dan penghasilan serta serta daftar susunan


dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).


01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Wajib disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S

ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

02 Fotokopi Formulir 1721-A1

dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti

pemotongan PPh Pasal 21 lainnya

Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan.



04 Surat Keterangan Kematian Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia

dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.

05 Penghitungan angsuran PPh Pasal

25 tahun berikutnya


F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.



pisah harta



melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih

melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.




negeri.


III Lampiran Khusus

01 Lembar "Data Identitas Wajib

Pajak"

Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan



maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 S yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.2.b







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S




I Formulir



Melakukan Kegiatan

Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S

Induk/Formulir 1770 S)




II Media Digital yang Berisi:

01 Data Digital SPT Tahunan PPh



Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S

Induk/Formulir 1770 S)

Wajib diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan

lampirannya.



Pribadi Yang Tidak Melakukan

Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas

(SPT 1770 S – I)





tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).




Kegiatan Usaha/Pekerjaan

Bebas(SPT 1770 S – II)





belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri



keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud,

formulir ini diisi nol.


01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir

1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.











tahun berikutnya








pisah harta melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih





negeri.

IV Lampiran Khusus



Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV,

maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.2.c







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S



No. Nama/Bentuk

Lampiran/Formulir

Keterangan

I Formulir





S Induk/Formulir 1770 S)


lampirannya.




Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas

(SPT 1770 S – I)





tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).




Kegiatan Usaha/Pekerjaan

Bebas(SPT 1770 S – II)





belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri



keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud,

formulir ini diisi nol.

04 Data digital tentang pembayaran

PPh Pasal 29 (Kode NTPN)

Wajib diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika

status SPT adalah SPT Kurang Bayar.


01 Fotokopi Formulir 1721-A1

dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti

pemotongan PPh Pasal 21 lainnya







04 Penghitungan angsuran PPh Pasal

25 tahun berikutnya





pisah harta



melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih





negeri.

07 Surat Pengantar Keterangan Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata


dan/atau Dokumen Lain yang

Disyaratkan untuk dilampirkan

dalam SPT Tahunan yang tidak

dapat disampaikan secara

elektronik.




Lampiran II.

III Lampiran Khusus


Pajak"




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.3.a








SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS


SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :


I Formulir



Melakukan Kegiatan


SS Induk/Formulir 1770 SS)












III Lampiran Khusus




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 SS yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.3.b







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS




I Formulir



Melakukan Kegiatan






II Media Digital yang Berisi:

01 Data Digital

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak


Melakukan Kegiatan




lampirannya.









IV Lampiran Khusus




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.3.c







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS




I SPT e-Filing

01 Data Digital

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak


Melakukan Kegiatan




lampirannya.








ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri

03 Surat Pengantar Keterangan dan/atau

Dokumen Lain yang Disyaratkan

untuk dilampirkan dalam SPT

Tahunan yang tidak dapat

disampaikan secara elektronik.





Lampiran II.

III Lampiran Khusus




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.4.a







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/$


SPT 1771 atau SPT 1771/$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No. Nama/Bentuk

Lampiran/Formulir

Keterangan

I Formulir


Badan / SPT Induk (Formulir 1771

atau 1771/$)




02 Lampiran I SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak Badan (Formulir 1771

- I atau 1771 - I/$)


penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak

dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).

03 Lampiran II SPT Tahunan PPh


- II atau 1771 - II/$)

Wajib diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/$ angka 1

huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang

tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).

04 Lampiran III SPT Tahunan PPh


- III atau 1771 - III/$)

Wajib diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti

potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar

melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak

termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan

yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-).

05 Lampiran IV SPT Tahunan PPh


- IV atau 1771 - IV/$)

Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak

menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final

dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal

terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi

nihil atau (-).

06 Lampiran V SPT Tahunan PPh


- V atau 1771 - V/$)

Wajib diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan

rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah

Deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan

Komisaris.

Catatan: Daftar tersebut wajib mencantumkan NPWP sebagai syarat

kelengkapan SPT.

07 Lampiran VI SPT Tahunan PPh


- VI atau 1771 - VI/$)

Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan

modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau

memperoleh/ memberikan pinjaman dari/kepada pemegang

saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud,

kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak ada.

07 Lampiran Yang Disyaratkan


01 Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) Wajib disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT

Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada PPh yang

kurang dibayar. Dalam hal :

a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau


b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung

Pemerintah,

maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.

02 Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat

(4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)

Wajib disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat

(4) oleh Bentuk Usaha Tetap.

03 Laporan Keuangan atau Laporan

Keuangan yang telah Diaudit oleh

Akuntan Publik

Wajib disampaikan.

04 Surat Kuasa Khusus Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain

Pengurus/Direksi Perusahaan.

III Lampiran Khusus

01 Daftar Penghitungan Penyusutan /

Amortisasi (Lampiran Khusus

1A/1B)

Wajib disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /

amortisasi.

02 Perhitungan Kompensasi Kerugian

Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)

Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai

hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang

lalu.

03 Pernyataan Transaksi Dalam

Hubungan Istimewa dan/atau

Transaksi dengan Pihak yang

merupakan Penduduk Negara Tax

Haven Country (Lampiran Khusus

3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )

Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk

SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.

04 Daftar Fasilitas Penanaman Modal

(Lampiran Khusus 4A/4B)

Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas

penanaman modal.

05 Daftar Cabang Utama Perusahaan


Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-

kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.

06 Penghitungan Obyek PPh Pasal 26

ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)

Wajib diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk

Usaha Tetap.

Catatan: SSP lembar ke-3 wajib dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4)

tersebut di atas terutang.

07 Kredit Pajak Luar Negeri


Wajib disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal

memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar

negeri.

08 Transkrip Kutipan atas Elemen-

Elemen Laporan Keuangan

(Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-

2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4,

8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6)

Wajib diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan

Wajib Pajak.


Pajak"




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau 1771/$ dari Wajib

Pajak yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.4.b







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$


e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik

dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :


I Formulir SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan/SPT Induk (Formulir

1771 atau 1771/$)

Wajib disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai

dengan data dalam Media Digitalnya.

II Media Digital yang berisi :


Wajib Pajak Badan/SPT Induk

(Formulir 1771 atau 1771/$)

Wajib diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (SPT 1771 atau SPT 1771/$ Induk).


Tahunan PPh Wajib Pajak

Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - I

atau 1771 - I/$)

Wajib diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal.

Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen

tersebut diisi angka 0 (nol).


Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

(Formulir 1771 - II atau 1771 - II/$)


huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang

tidak diisi, diisi angka 0 (nol).


Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/

(Formulir 1771 - III atau 1771 - III/$)

Wajib diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan Bukti

Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan

/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat

final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dpotong/dipungut

diisi angka 0 (nol).



Badan/SPT Induk (Formulir 1771 -

IV atau 1771 - IV/$)

Wajib diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh

penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang

tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang

tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).

06 Data Digital Lampiran V SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/

(Formulir 1771 - V atau 1771 - V/$)

Wajib diisi dan disampaikan dnegan mengisi secara lengkap dan

rinci daftar pemegang saham /pemilik modal dan jumlah dividen

yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.


kelengkapan SPT.

07 Data Digital Lampiran VI SPT


Badan/SPT Induk (Formulir 1771 -

VI atau 1771 - VI/$)

Wajib diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada

perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau

memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang



kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.

08 Data Digital

Daftar Penghitungan Penyusutan /

Amortisasi (Lampiran Khusus

1A/1B)


amortisasi.


09 Data Digital Perhitungan

Kompensasi Kerugian Fiskal




lalu.

10 Data Digital Pernyataan Transaksi

Dalam Hubungan Istimewa dan/atau




3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )



11 Data Digital Daftar Fasilitas

Penanaman Modal (Lampiran

Khusus 4A/4B)


penanaman modal.

12 Data Digital Daftar Cabang Utama

Perusahaan (Lampiran Khusus

5A/5B)



13 Data Digital Penghitungan Obyek

PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran

Khusus 6A/6B)


Usaha Tetap.

Catatan: SSP lembar ke-3 wajib dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4)


14 Data Digital Kredit Pajak Luar

Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)


memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar

negeri

15 Data Digital Transkrip Kutipan atas

Elemen-Elemen Laporan Keuangan

(Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-

2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-

5/8B-5, 8A-6/8B-6)


Wajib Pajak.







Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu

dilampirkan.

02 Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4)

(khusus Bentuk Usaha Tetap)




Keuangan yang telah Diaudit oleh

Akuntan Publik

Wajib disampaikan.


Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.

IV Lampiran Khusus




maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/$ dari Wajib

Pajak yang bersangkutan.


LAMPIRAN III.4.c







TAHUNAN


SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$


e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan melalui e-filing dinyatakan lengkap apabila

dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No. Nama/Bentuk

Lampiran/Formulir

Keterangan

I SPT e-Filing

1. Data Digital SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak Badan/SPT Induk

(Formulir 1771 atau 1771/$)

Wajib diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ Induk).

2. Data Digital Lampiran I SPT


(Formulir 1771 - I atau 1771 - I/$)

Wajib diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal.

Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen

tersebut diisi angka 0 (nol).

3. Data Digital Lampiran II SPT


(Formulir 1771 - II atau 1771 -

II/$)


huruf b, huruf c dan huruf f . Dalam hal terdapat elemen yang

tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).

4. Data Digital Lampiran III SPT


(Formulir 1771 - III atau 1771 -

III/$)

Wajib diisi dengan rincian bukti ppungut PPh Pasal 22 dan bukti

potong PPH Pasal 23 yang telah dibayar melalui

pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang

bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong

/dipungut diisi angka 0 (nol).

5. Data Digital Lampiran IV SPT


(Formulir 1771 - IV atau 1771 -

IV/$)

Wajib diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh

penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang

tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang

tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).

6. Data Digital Lampiran V SPT


(Formulir 1771 - V atau 1771 -

V/$)

Wajib diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan

rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah

Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan

Komisaris.


kelengkapan SPT.

7. Data Digital Lampiran VI SPT


(Formulir 1771 - VI atau 1771 -

VI/$)

Wajib diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada

perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau

memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang



kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.

8. Data Digital Daftar Penghitungan

Penyusutan / Amortisasi



amortisasi.

9. Data Digital Perhitungan

Kompensasi Kerugian Fiskal




(Lampiran Khusus 2A/2B) lalu.

10. Data Digital Pernyataan Transaksi

Dalam Hubungan Istimewa




3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )



11. Data Digital Daftar Fasilitas

Penanaman Modal (Lampiran

Khusus 4A/4B)


penanaman modal.

12. Data Digital Daftar Cabang Utama

Perusahaan (Lampiran Khusus

5A/5B)



13. Data Digital Penghitungan Obyek

PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran

Khusus 6A/6B)


Usaha Tetap.

Catatan:

SSP lembar ke-3 wajib dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4)


14. Data Digital Kredit Pajak Luar

Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)


memperoleh penghasilan & telah dikenakan pajak diluar negeri

15. Data Digital Transkrip Kutipan

atas Elemen-Elemen Laporan

Keuangan (Lampiran Khusus 8A-

1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3,

8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6


Wajib Pajak.







Pemerintah,

maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.

Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) yang dibayarkan melalui

Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah

dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib

Pajak secara hard copy

02 Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat

(4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)




Keuangan yang Diaudit oleh AP

Wajib disampaikan


Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.

05 Surat Pengantar Keterangan

dan/atau Dokumen Lain yang

Disyaratkan untuk dilampirkan

dalam SPT Tahunan yang tidak

dapat disampaikan secara

elektronik.





Lampiran II.

III Lampiran Khusus


Pajak"



Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka

lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/$ dari Wajib Pajak yang

bersangkutan.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI


Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Desember 1989

Alamat : Vila Pertiwi blok E1 No 13 RT 02 RW 13,

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Depok 16415

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : [email protected]

PENDIDIKAN

Taman Kanak-Kanak An-Nuriyah 1993-1995

Sekolah Dasar SD Pemuda Bangsa 1995-2001

SMP SMP Negeri 3 Depok 2001-2004

SMA SMA Negeri 2 Depok 2004-2007

Perguruan Tinggi STIE Indonesia Banking

School

2007-2011 (IPK: 3,48;skala 4)

PELATIHAN

Tahun Pelatihan Status Trainer

2011 Tax Brevet A&B Certified IAI

2011 Trade Financing Certified E-Depro

2010 Credit Analysis – UKM Certified E-Depro

2009 Basic Treasury Certified MatAir

2008 Customer Service and Selling Skill Certified E-Depro

2007 Service Excellent Certified E-Depro


mailto:[email protected]

pelaporan spt melalui media elektronik (e-spt dan e …

Documents