URGENSI PELAPORAN WASIAT SEBAGAI SUMBER PENERBITAN

SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW) PADA DAFTAR PUSAT WASIAT (DPW) DAN

LANDASAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS (SKHW) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN

& NOTARIS

Oleh Yennita Dewi, SH.MH. Kasi Daftar Pusat Wasiat – Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan HAM

KEHENDAK/KEMAUAN TERAKHIR SESEORANG

MEMBUAT WASIAT

NOTARIS

WASIAT

Notaris berkewajiban untuk melaporkan/menDAFTARkan WASIAT ke Daftar Pusat Wasiat – Ditjen AHU – Kementerian Hukum & HAM;

Ps. 16 huruf h,i dan j UU No 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU NO. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Dok laporan bulanan Notaris ttg wasiat

Sebagian data wasiat yang berasal dari laporan bulanan

manual sedang dilakukan entri data ke dalam Data Base

Wasiat

Th 2015 data wasiat yang

dilaporan secara online langsung ter-update ke dalam BETA

AHU/AHU ONLINE

DASAR HUKUM PELAPORAN WASIAT

1. Pasal 16 huruf h,i dan j Undang-Undang No 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU NO. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

2. Pasal 2 & 3 Bab II Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, menyebutkan :

“Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya secara elektronik melalui laman resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”

Pendaftaran Wasiat secara online

Klik ahu.go.id

Pilih menu Layanan “Wasiat” waktu

pelaporan dibuka tgl. 01 s/d 05 (24 jam)

tiap bulannya

Pendaftaran wasiat

Isi aplikasi

Teknis Pendaftaran

Ket. Cara isi laporan Lihat di Web ahu.go.id

Ps. 16 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 (laporan) wasiat

Sebelum Tahun 2015

DPW DIT PERDATA DITJEN AHU Kementerian Hukum dan

HAM RI

notaris

t

Pendaftaran wasiat secara online melalui www. ahu.go.id

setiap tgl. 1 s/d 5 (24 jam) tiap

bulannya

Kirim via

pos/tiki

Datang lgs ke

loket/TU(28 -03- 2014)

Tahun 2015

Akurasi data tidak vallid

TATA CARA PELAPORAN WASIAT

1. Pelaporan Wasiat dilakukan oleh Notaris melalui laman resmi Ditjen AHU : www.ahu.go.id (pilih menu “Wasiat”).

2. Waktu pelaporan dibuka 24 jam pada tgl. 01-05 setiap bulannya;3. Hal yang wajib dilaporkan Notaris: 1).DAFTAR AKTA adalah laporan Notaris atas akta yang dibuatnya berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya),yang meliputi pembuatan akta: a. Wasiat Umum

b. Wasiat Olografis c. Hibah Wasiat

d. Wasiat rahasia atau tertutupe. Pencabutan Wasiat

*catatan :Setiap pelaporan Daftar Akta dikenakan tarif PNBP Rp. 100.000,-/per-akta

2).DAFTAR NIHIL adalah laporan yang isinya tidak terdapat akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, setiap pelaporan Daftar Nihil tidak dikenakan tarif biaya PNBP/ Rp.0,-)

ISIAN FORMAT PELAPORAN WASIAT

(1) Pelaporan DAFTAR AKTA mengisi format isian yang memuat :a. Identitas Pemberi Wasiat yang meliputi:

1. nama lengkap, dahulu bernama atau alias2. tempat dan tanggal lahir3. pekerjaan4. alamat; dan5. nomor Kartu Tanda Penduduk

b. Nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat

c. Jenis akta Wasiatd. Nomor repertorium akta Wasiat

(2) Pelaporan DAFTAR NIHIL dilakukan dengan memilih keterangan NIHIL

Langkah-langkah Pelaporan (Pendaftaran) Wasiat Online

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN NOTARIS SETELAH PELAPORAN WASIAT BERHASIL DILAKUKAN :

Notaris wajib menyimpan :1. Tanda bukti pelaporan elektronik atas DAFTAR AKTA atau DAFTAR

NIHIL2. Bukti pembayaran PNBP (jika pelaporan terdapat DAFTAR AKTA)3. Menyampaikan tanda bukti pelaporan elektronik DAFTAR AKTA

atau DAFTAR NIHIL kepada Majelis Pengawas daerah Notaris setempat setiap bulannya.

(Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik)

CONTOH PELAPORAN WASIAT ONLINE (VERSI terbaru dengan BARCODE)

PELAPORAN WASIAT diluar waktu pelaporan Pasal 3 (2) Permenkumham No. 12/2016

Dapat diajukan dalam keadaan tertentu yaitu :1. Laman resmi Ditjen AHU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh

Menteri atau pejabat yang ditunjuk2. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan

sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tata Cara Pelaporan dalam keadaan tertentu :3. Disampaikan secara elektronik dengan mengunggah:

a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) dengan disertai alasan yang sah

b. Keterangan dari Pengurus Daerah INI setempatc. Bukti pembayaran penerimaan PNBP untuk Pelaporan Daftar Aktad. Bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh DPW

2. Permohonan pelaporan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan3. Tanda bukti pelaporan dalam keadaan tertentu wajib disimpan Notaris dan disampaikan kepada Majelis

Pengawas Daerah Notaris setempat

CONTOH BUKTI PELAPORAN WASIAT (LEWAT WAKTU - versi baru dg BARCODE)

DAMPAK TIDAK MELAKUKAN ATAU TERLAMBAT MELAKUKAN PELAPORAN WASIAT :

1. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab Notaris ybs;

2. Notaris akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. MENJADI TIDAK AKURATNYA :a. Surat Keterangan Wasiat (SKW) yang diterbitkan oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM b. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta peninggalan / Notaris/ Lurah

Pelaporan bulanan WASIAT merupakan

sumber informasi dalam pemberian

keterangan/informasi tentang Terdaftar/Tidak

Terdaftarnya sebuah wasiat dalam

SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW)

menjadi landasan /dasar dalam penerbitan

SURAT KETERANGAN HAK

WARIS (SKHW) yang dikeluarkan oleh

BHP/NOTARIS/LURAH

Keterkaitan Pelaporan (Bulanan)

Wasiat

Permasalahan

Terlambat menyampaikan laporan bulanan

Laporan bulanan tidak

terlapor/tersimpan pada Daftar Pusat

Wasiat

Kesalahan dalam membuat laporan

bulanan

Dampak pada SKW

SKW YG DITERBITKAN

TIDAK AKURAT

Bagaimana jika Notaris tidak menjalankan

kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16

UUJN?

sanksi

Pasal 84 UUJNTindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, …. yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris

Pasal 85 UUJNPelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….., Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, …. Dapat dikenai sanksi berupa:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. pemberhentian sementara;d. pemberhentian dengan hormat; ataue. pemberhentian dengan tidak hormat.

Permasalahan

Not Tdk Mendaftarkan wasiat

Terlambat mendaftarkan wasiat

Wasiat yang didaftarkan/dilaporkan tidak

sampai

SKW yang diterbitkan

menjadi Tidak terdaftar

Menjadi permasalahan hukum karena harta

warisan sudar terlanjur di bagi/ sdh

di jual dll.

NOTARIS IKUT BERTANGGUNG

- JAWAB

PELAPORAN WASIAT YANG DIBUAT DI LUARNEGERI

Ketentuan Pasal 11 Permenkum & HAM No.60 Tahun 20161. Dalam hal Wasiat dibuat WNI diluarnegeri, pemberi wasiat, penerima wasiat atau

kuasanya yang sah dapat melaporkan wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat melalui Notaris di Indonesia

2. Pelaporan wasiat tersebut juga ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat

3. Disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak wasiat dibuat4. Notaris di Indonesia memasukkan Pelaporan Wasiat tersebut ke dalam laman

resmi www.ahu.go.id (menu wasiat)5. Dikenakan tarif PNBP pelaporan wasiat (Daftar Akta)6. Pemberi Wasiat, Penerima Wasiat, Kuasanya yang sah atau Notaris wajib

menyimpan :a. Akta wasiatb. Bukti pengiriman Pelaporan wasiat danc. Bukti pembayaran biaya PNBP

MANFAAT Surat Keterangan

Wasiat

Dasar/Landasan Pembuatan Surat

Keterangan Ahli Waris (Surat Keterangan Hak

Mewaris)

PENGERTIAN SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW)

Adalah surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftar nya akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat wasiat (Pasal 1 angka 6 Permenkum & HAM R.I No. 60 Tahun 2016)

SKW dapat berupa keterangan :a. Tidak Terdaftar akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan

keterangan wasiatnya;b. Terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan

keterangan wasiatnya. Pencantuman akta Wasiat yang disebutkan dalam SKW adalah mencantumkan seluruh akta wasiat yang dilaporkan dan terdaftar pada database Daftar Pusat Wasiat.

(Pasal 17 Permenkum & HAM R.I No. 60 Tahun 2016)

Tata Cara Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat (elektronik):

1. Pemohon (perseorangan atau Notaris atau instansi ex. BHP) mengajukan permohonan dengan mengisi format isian pada laman www.ahu.go.id (pilih menu “Wasiat” kmd “Permohonan Surat Keterangan Wasiat”)

2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan:a. Asli/fotokopi sesuai asli dari Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya b. Surat Penetapan/Pernyataan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang atas nama orang yang

dimohonkan keterangan wasiatnyac. Bukti pembayaran PNBP SKW atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya

Isi Surat Keterangan

Wasiat : Tidak Terdaftar

Isi Surat Keterangan

Wasiat : Terdaftar

Akta Wasiat

Harta Warisan di bagi sesuai ketentuan

Dipisahkan harta yang menjadi

wasiat, selanjutnya sisa harta dibagi sesuai ketentuan

Pribumi

Keturunan Erapa dan Timur Asing

(Tionghoa)

Keturunan Timur Asing Non

Tionghoa (Arab, India dan Pakistan)

Lurah diketahui Camat

Notaris

Balai Harta Peninggalan

Pembuatan Surat Keterangan

Hak/Ahli Waris

Dasar Hukum

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria (kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969;

2. Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991;

3. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jnderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor:Dpt/12/63/12/69) ;

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Surat Keterangan Wasiat ELEKTRONIK “Terdaftar(VERSI baru online – ada Barcode)

Contoh Surat Keterangan Wasiat ELEKTRONIK “Terdaftar(VERSI online – ada barcode)”

Contoh Surat Keterangan Wasiat ELEKTRONIK “Terdaftar(VERSI online – ada barcode)”

Contoh Surat Keterangan Wasiat “Tidak Terdaftar Akta Wasiat”

PERMOHONAN SKW SECARA MANUAL

PERMOHONAN SKW SECARA ELEKTRONIK

Surat Permohonan Penerbitan SKW diajukan langsung ke Ditjen AHU

Dokumen persyaratan Permohonan Penerbitan SKW dilampirkan dengan Surat Permohonan Penerbitan SKW

Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan (tgl 1-5 setiap bulan berikutnya), Pemohon belum dapat mengajukan permohonan SKW dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya

Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW dilakukan oleh Seksi Daftar Pusat Wasiat secara manual

Jangka waktu pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU

Produk/keluaran SKW diambil di loket pelayanan Ditjen AHU atau dikirim melalui Pos ke alamat Pemohon

Surat Permohonan Penerbitan SKW diunggah pada laman resmi Ditjen AHU

Dokumen persyaratan Permohonan Penerbitan SKW diunggah pada laman resmi Ditjen AHU

Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan (tgl 1-5 setiap bulan berikutnya), Pemohon belum dapat mengajukan permohonan SKW dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya

Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW dilakukan oleh Seksi Daftar Pusat Wasiat secara elektronik

Jangka waktu pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan SKW paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima

Produk/keluaran SKW dicetak mandiri oleh Pemohon dengan mengunduh (download)

SEMOGA BERMANFAATTERIMA KASIH