FAKTA

258 adalah jangka waktu terlama antara SK dan penayangan DH

HARI DH yang penayangannya dilakukan satu bulan setelah SK penetapan DH

42 %

Jangka Waktu Antara Surat Keputusan Daftar Hitam (DH) dan Penayangan DH

POLICY BRIEF KEBIJAKAN PENGADAAN

DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAANDEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

2. SOP Pencantuman Sanksi DH dalam Portal Pengadaan Nasional

Dasar Hukum :1. Perka LKPP No. 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam (Perka DH)

Pasal 15 (2) : Dokumen pendukung adalah surat usulan dari PPK/Pokja ULP/PP; surat keberatan Penyedia (apabila ada); dan surat rekomendasi APIP.

Pasal 15 (1) : LKPP mencantumkan DH ke Daftar Hitam Nasional setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan SK DH dan dokumen pendukung.

Pasal 14 (2) : PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) DH paling lambat 5 hari sejak tanggal SK untuk dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Jangka waktu antara SK DH dengan Penayangan DH

Jumlah DH

Persentase

18 %6 %

18 %51 %7 %

Rekap Jangka Waktu SK dan Penayangan DH T.A 2015 - 2017

Sumber data: inaproc.id pertanggal 20 Februari 2018

100 - 258 Hari50 - 99 Hari31 - 49 Hari11 - 30 Hari1 - 10 Hari

12743

12535441

PA/KPA tidak segera mengirimkan dokumen DH

PA/KPA tidak lengkap mengirimkan dokumen DH

PA/KPA menyampaikan dokumen lengkap DH > 5 hari sejak SK ditetapkan

PENYEBAB ADANYA JANGKA WAKTU

Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, dan PPK K/L/PD lain tidak tahu bahwa penyedia masuk DH karena belum tayang Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan menunjuk pemenang cadangan atau pemilihan ulang

Potensi kontrak dibatalkan

AKIBAT

Penyedia yang terkena sanksi DH masih bebas ikutpemilihan dan terpilih kembali pada masa sanksi

1 2

HARAPAN

Tidak ada lagi penyedia yang dapat ikut serta dalam pemilihan pada masa terkena sanksi DH

K/L/PD tidak mengalami kerugian waktu, tenaga dan biaya dalam proses pengadaan, sehingga pengadaan dapat berjalan dengan efektif dan e�sien

REKOMENDASI

Perlu pembaharuan Perka DH terkait wewenang PA/KPA dalam pencantuman DH dan aplikasi DH yang menghasilkan draf SK DH sehingga dapat diketahui tanggal penerbitan SK

Perlu dikembangkan media penyampaian informasi tentang prosedur DH

APIP aktif memonitor rekomendasi DH yang telah diajukan

3 4K/L/PD :

LKPP: