paparan ofyar z tamin - balitbanghub fgd 13032015

8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015

1/47

PERAN DAN FUNGSI MASTERPLANDALAM PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI GUNA

MEWUJUDKAN KEMANFAATAN PELAYANAN

TRANSPORTASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGANJl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat

OLEH :OFYAR Z TAMIN

GURU BESAR TRANSPORTASI ITB BANDUNG


2/47

PENDAHULUAN


3/47

INDONESIA NEGARA KEPULAUAN

KONEKTIVITAS NASIONAL :

- TIDAK BISAMENGGUNAKAN SINGLE

MODE

- HARUS MENGGUNAKAN

ANGKUTAN MULTIMODA


4/47

KONEKTIVITAS NASIONAL :DIBUTUHKAN SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA YANG TERINTEGRASI


5/47

PERMASALAHAN & TANTANGAN


6/47

Kerangka Konektivitas Nasional(intra pulau, antar pulau dan international)

Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan

manfaat jangka panjangkonvergensi standar hidup

Mencapai pertumbuhan

inklusif

Menghubungkanpusat-pusat

pertumbuhan

Perekonomian yang berhasil...

Menghubungkandaerah

tertinggal denganpusat

pertumbuhan

Menghubungkandaerah terpencil

denganinfrastruktur& pelayanan

dasardalam mendapatkanmanfaat

pembangunan

Memperluas

pertumbuhan dengan

menghubungkan wilayah

melalui inter-modal

supply chain systems

Tumbuh maksimalmelalui

keterpaduan bukan

keseragaman(inclusive

development)

Surabaya

Jakarta Makassar

Makassar

Papua

Maluku

Sulawesi

Ambon

KendariMakassar

Manado

Konektivitas LOKAL Konektivitas NATIONAL Konektivitas GLOBAL

Intra-island

Inter-island International

2 3

Gerbang

Internasional

Indonesia

Asia

Europe

America

Town Pulau

Pulau

Pulau

Town

Town

Town

Town

Town

Town

Town

Kota

Kota

Kota

Kota

Kota

Town

Town

Town

Town

Kota

Kota

Kota

Kota

Dalam

PusatEkonomi

(urban)AntarPusat Ekonomi

1

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI:

Industri Perkapalan yang kuat

Jaringan Jalan yang terintegrasi

Keterpaduan antarmoda dan intermoda

Biaya transportasi yang terjangkau

Sistem pelayanan distribusi nasional yang efisien

Aksesibilitas pelayanan transportasi

6


7/47

KONEKTIVITAS NASIONAL LEMAH, MENIMBULKAN EKONOMIBIAYA TINGGI, DAYA SAING LEMAH :

PENANGGULANGAN KEMISKINAN RELATIF LAMBAT

•

Disparitas Harga Bahan Pokok (e.g.Harga minyak goreng di NTT 3 kali dariJawa, Harga semen di Papua 15-20 kali dari Jawa

• Frekuensi pelayanan perhubungan dan kualitasnya tidak merata, kawasanKTI realtif tertinggal

Tingginya disparitas

Harga dan Pelayanan

• 60% dari penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pedesaan di Jawa

dan tidak mempunyai akses ke pusat pertumbuhan

Akselerasi

penanggulangankemiskinan

Peningkatan

Daya Saing

• Biaya pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta US$ 600, sedangkandari Jakarta ke Singapura (lebih jauh) sekitar US$ 185

• Lebih murah mengapalkan jeruk ke Jakarta dari China dibanding Pontianak

• Kemacetan semakin meningkat di berbagai kota besar di Pulau Jawa dan diluar jawa

• Waktu tempuh transportasi antar kota dalam satu pulau semakin panjang,misalnya Jakarta – Surabaya berkisar antara 14-20 jam

• Kualitas konstruksi dan penegakan peraturan pemanfaatannya lemah,sehingga biaya pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur terusmeningkat


8/47

BIDANG PERMASALAHAN

Jalan dan KA • Minimnya pemeliharaan• Tidak adanya ruas/jalur baru• Lambatnya pertumbuhan kapasitas

jalan strategis (arteri dan jalan tol)

TransportasiLaut

• Minimnya large trading ports• Lemahnya armada pelayaran

nasional• Lambatnya pertumbuhan

perintisan

TransportasiUdara

• Perluasan kapasitasbandara, terutamahub luar Jawa

• Pengintensifanpartisipasiswasta

DAYA SAING INDONESIA DIPENGARUHI OLEH KONDISI

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

83

103

82

80

52

55

Daya Saing

KualitasJalan KA

KualitasTransportasi

UdaraInfrastruktur

SecaraKeseluruhan

KualitasPelabuhan

KualitasJalan

Peringkat

Daya Saing

Indonesia Rendah

Peringkat dari 139 Negara


9/479

TANTANGAN :

SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL

TANTANGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL :

• Menyesuaikan (adjusting) Planning dan Programming. MengacuTRI-SAKTI & NAWACITA, SERTA TUJUAN PEMBANGUNANJANGKA PANJANG NASIONAL

• Memperhatikan orientasi pembangunan yang semakin luas danberkembang, khususnya pembangunan prasarana angkutan lautuntuk memperkuat domestik inter -island connectivity serta inland

connectivity dalam transportasi nasional akan membutuhkankehandalan jalan koridor antara Jalan Trans dengan outlets (24ports utama), 15 Bandara dan 39 (ASDP Utama) Jalankepelabuhan lebih mengutamakan kapasitas daya dukung yangtinggi daripada lebar perkerasannya.

• Memastikan terjadi keseimbangan antar-moda dalam mendukungpembangunan sentra produksi wilayah (25 kawasan industri + 25kawasan tujuan wisata)


10/47

RENCANA INDUK


11/47

PERAN DAN FUNGSI :

RENCANA INDUK TRANSPORTASI

PERAN :

Pembangunan & pengembangan infrastruktur transportasi

agar terencana, terintegrasi, tepat guna, efisien dan efektif

membutuhkan kerangka dasar rencana pembangunan/

pengembangan yang diwujudkan dalam suatu RencanaInduk.

FUNGSI :

Rencana induk transportasi nasional merupakan arah dankebijakan transportasi (dan/atau suatu prasarana

transportasi) pada tataran nasional, yang penyusunannya

diperintahkan dalam undang-undang transportasi


12/47

UU No. 22/2009 tentang LLAJ:

Pasal 14 (2): Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai

kebutuhan

Pasal 37: Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan

memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan

bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Pasal 40 ayat (1) c: Pembangunan terminal harus dilengkapi

dengan RENCANA INDUK TERMINAL

RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL DALAM

UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI


13/47



UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian:

Pasal 6 (1): Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. perkeretaapian nasional;

b. perkeretaapian provinsi; dan

c. perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 7 (1): Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN.


14/47

UU No. 17/2008 tentang Pelayaran:

Pasal 67 (3) rencana induk pelabuhan nasional adalah bagian dari tatanan

kepelabuhanan nasional

Pasal 71: Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan

lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, danpenyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 73 (1) SETIAP PELABUHAN WAJIB MEMILIKI RENCANA INDUK

PELABUHAN




15/47

UU No. 1/2009 tentang Penerbangan:

Pasal 193 (3): Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

b. rencana induk nasional bandar udara

Pasal 199 (1): RENCANA INDUK NASIONAL BANDAR UDARA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b merupakanpedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk,

pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara




16/47

PENYUSUNAN RENCANA INDUK


17/47

SINERGITAS DALAM PENYUSUNAN

RENCANA INDUK

RTRW

N/P/K

TATANANTRANS-

PORTASI

POTENSI(DEMAND)

TATARAN

TRANS-

PORTASI

KETER-

PADUAN

MASTER

PLAN /

RENCANA

INDUK


18/47

18

POLA SALING KETERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCY )

PELAYANAN ANGKUTAN


19/47

TINJAUAN RENCANA INDUK

TRANSPORTASI SAAT INI


20/47

RENCANA INDUK TRANSPORTASI DARAT

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalandalam proses penyusunan

Rencana Induk Terminal belum ada terminal yang

mempunyai rencana induk

Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danaubelum ada pelabuhan sungai dan danau yang

mempunyai rencana induk

Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan dari

156 pelabuhan penyeberangan hanya Pelabuhan

Merak-Bakauheni yang sudah memiliki dokumenRencana Induk (Tahun 2012)


21/47

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

• KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 369 / KPTS / M / 2005 TENTANG


• KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 567/KPTS/M/2010 TENTANG


• Menetapkan rencana umum jaringan jalan nasional, yang terdiri dari jaringan jalan

nasional bukan jalan tol dan jaringan jalan nasional jalan tol dan jaringan jalan

strategis nasional serta jaringan jalan strategis nasional rencana.

• Jaringan Jalan Strategis Nasional Rencana adalah jalan yang belum terhubung, dalam

proses pembangunan, berstatus jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota, yang

mendukung berfungsinya sistem jaringan jalan nasional

23


22/47

24

ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT - 2030


23/47

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL

• PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 43 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL

• Memuat :

1. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional

2. dalam keseluruhan moda transportasi;3. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut

4. asal tujuan perjalanan;

5. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional;

6. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional; dan

7. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

25


24/47

ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA PERKERETAAPIAN - 2030


25/47

27


26/47

RENCANA INDUK TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sudah selesaidisusun (PM 43 Tahun 2011)

Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/

Kota masih berupa kajian/studi


27/47

CETAK BIRU TRANSPORTASI PENGEMBANGAN

PENYEBERANGAN NASIONAL

• KM 6 TAHUN 2010, TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010 – 2030

• Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan 2010-2030

sebagaimana merupakan salah satu acuan dan merupakan pedoman

yang harns diikuti dalam proses perencanaan dan pengembangan

transportasi penyeberangan baik bagi unit kerja dilingkungan

Kementerian Perhubungan maupun Mitra Kerja yang terkaitdenganPengembangan Transportasi Penyeberangan.

29


28/47

30


29/47

31

ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA PENYEBERANGAN - 2030


30/47

RENCANA INDUK KEPELABUHANAN NASIONAL

• KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUKPELABUHAN NASIONAL

• KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 725TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

MENTERI NOMOR KP 414 TAHUN 2013 PENETAPAN TENTANGRENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

• Memuat Ketentuan :

1. Berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dandapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakanpedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan,pengoperasian, pengembangan pelabuhan, danpenyusunan Rencana Induk Pelabuhan

32


31/47

33


32/47

ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT - 2030


33/47

RENCANA INDUK TRANSPORTASI LAUT

Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) telah

selesai disusun (KP 414 Tahun 2013 yang diubah menjadi

KP 725 Tahun 2014)

Rencana Induk Pelabuhan dari total 1238 Pelabuhan

Umum Laut, terdapat 33 pelabuhan laut yang telahmemiliki Rencana Induk Pelabuhan


34/47

RENCANA INDUK KEBANDARUDARAAN NASIONAL

• PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 69 TAHUN 2013

TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

36


35/47

37

ARAH PENGEMBANGAN BANDAR UDARA NASIONAL - 2030


36/47

38


37/47

RENCANA INDUK TRANSPORTASI UDARA

Rencana Induk Nasional Bandar Udara (RINBU) dalam proses

penyusunan

Berdasarkan PM 69/2013 tentang Tatanan Kebandar-udaraan Nasional

terdapat 237 bandar udara eksisting

Terdapat 68 bandar udara memiliki Rencana Induk Bandar Udara (dalam

bentuk keputusan menteri)

Terdapat 13 bandar udara memiliki Rencana Induk Bandar Udara (dalambentuk Peraturan daerah)


38/47

TANTANGAN & TINDAK LANJUT :PERLUNYA KETERPADUAN MASTERPLAN /


KONSEP KETERPADUAN/INTEGRASI


39/47

KONSEP KETERPADUAN/INTEGRASI


41

• UU NO.33/2004 TENTANG JALAN

• UU NO.22/2009 TENTANG LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

• UU NO.23/2008 PERKERETAAPIAN

• UU NO.17/2009 TENTANG PELAYARAN

• UU NO.1/2009 TENTANG PENERBANGAN

1. TATARAN

TRANSPORTASI

NASIONAL

(TATRANAS)

2. TATARAN

TRANSPORTASI

WILAYAH (TATRAWIL)

3. TATARAN

TRANSPORTASI

LOKAL (TATRALOK)

BLUE PRINT /

RENCANA INDUK

TRANSPORTASI:

1. JALAN;2. PERKERETAAPI

AN;

3. PELAYARAN;

4. PENERBANGAN.


TATARAN TRANSPORTASI

MODA TRANSPORTASI

KELEMBAGAAN

TERPADU/

TER-

INTEGRASI

• RENCANA TATA RUANG WILAYAH

NASIONAL

• RENCANA TATA RUANG PULAU

• RENCANA TATA RUANG PROVINSI

• RENCANA TATA RUANG KABUPATEN /

KOTA

UNDANG-UNDANG KERUANGAN


40/47

PROSES INTEGRASI RENCANA INDUK

•

INTEGRASI JARINGAN, yaitu terintegrasinya sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan baik intra moda maupun antar moda.

• INTEGRASI FUNGSI, yaitu terintegrasinya rencana pengembangan fungsi dari

sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan

yang besar dalam pelayanan transportasi multi moda, juga terintegrasinya

rencana pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan

pusat, juga antara pemerintah dan masyarakat (swasta)• INTEGRASI WAKTU PELAKSANAAN (WAKTU PENGOPERASIAN), yaitu

terintegrasinya rencana waktu pelaksanaan dari setiap moda baik dari proses

perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasiannya.

• INTEGRASI PEMBIAYAAN, yaitu terintegrasinya rencana pembiayaan

khususnya dalam skema pembiayaan pembangunan sedemikian sehinggaterwujud sinergi yang saling mendukung antar moda.

• INTEGRASI KELEMBAGAAN, yaitu tersinerginya koordinasi antar lembaga

dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari

berbagai moda yang saling terintegrasi.

42


41/47

INTEGRASI JARINGAN

43


42/47

INTEGRASI FUNGSI

44


43/47

TIME FRAME PELAKSANAAN (OPERASI)

PRA FSSTUDI

KELAYAKANBED / DED AMDAL

TAHAPKONSTRUKSI

TAHAPOPERASI

MONITORINGDAN

EVALUASI

45

INTEGRASI WAKTU PELAKSANAAN


44/47

INTEGRASI PEMBIAYAAN

46


45/47

INTEGRASI KELEMBAGAAN:

JABODETABEK

47


46/47

INTEGRASIJARINGAN

(PRASARANADAN PELAYANAN)

INTEGRASIFUNGSI

INTEGRASIPEMBIAYAAN

INTEGRASI

KELEMBAGAAN

INTEGRASIPELAKSANAAN

(OPERASI)

48

INTEGRASI RENCANA

INDUK

SINERGI


47/47

paparan ofyar z tamin - balitbanghub fgd 13032015

Documents