o akuiltabititas kiilerja o eirti hukum tlaiii tireaiiii$asi roren/3 laporan kinerja/es 2... ·...

oooooO

oooooaaaaoooooooooooO

oooooooo

LAPIIRAN AKUilTABITITAS KIilERJA

EIRTI HUKUM tlAIII TIREAIIII$ASI

TAHUH afrI 5

KEMENTERIAN

TAHUN

KESEHATAN

2015

ooO

oooaoaaooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooaoooo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya

dengan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat menerbitkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Hukum dan Organisasi Setjen

Kemenkes Tahun 2015. tAK ini berisi informasi tentang uraian

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Biro Hukum

dan Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun

2A|$. LAK ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung ada

hubungannya dengan hasil(oufput) dalam rangka mendukung kinerja manajerial Biro

Hukum Dan Organisasi.

Pembangunan hukum merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses

pembangunan kesehatan yang memerlukan kebijakan yang harus dipayungi oleh

hukum agar dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu proses pengembangan organisasi yang efektif dan efisien akan melahirkan

kebijakan yang sejalan dengan Rencana Strategis yang ditetapkan yang pada

akhirnya bermuara pada tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang

Undang Dasar Negara Republik tndonesia Tahun 1945, yailu kesejahteraan bagi

seluruh rakyat lndonesia khususnya dalam bidang kesehatan.

Pembangunan hukum tahun 2015 difokuskan pada penyelesaian peraturan

perundang-undangan yang menjadi amanat Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan dan Utrdang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit serta bermacam peraturan yang mengatur Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria. Sedangkan pengernbangan organisasi difokuskan uniuk menyelesaikan

proses reorganisasi Kementerian Kesehatan serta menyelesaikan perangkat

manajemennya antara lain penyusunan susunan jabatian, uraian jabatan dan

tatalaksana.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi

tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan

lintas sektor terkait.

Demikian, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Biro Hukum dan Organisasi ini dapat memberikan manfaat bagipihak-pihak

yang berkepentingan, baik sebagai informasi n evaluasi kinerja.

ukum dan Organisasi,

Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

O

oooooooooooaooooooooaO

ooooooooooO

TKHTISAR EKSEKUTIF

sesuai dengan Rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahu n 2015-201 9'

makaLaporanAkuntabilitasKinerjaBiroHukumdanorganisasiTahun20lSini disajikan merupakan tahun pertama capaian kinerja selama tahun 2015-

2019.

Bagi Biro Hukum dan organisasi, laporan akuntabilitas kinerja memiliki dua

fungsiutama.Pertama,merupakanSaranauntukmenyampaikanpertanggungjawabankinerjakepadaSekretarisJenderal,danseluruhpemangkukepentinganbaikyangterkaitlangsungmaupuntidaklangsung.Kedua,merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa

informasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (lAK) 2015

harusdapatmemenuhikebutuhanpenggunainternaldaneksternal.

LAK ini secara garis besar berisikan informasi rencana kineria dan capaian

kinerja yang telah clicapai selama tahun 2}1rc' Rencana kinerja 2015 dan

penetapankinerja2ollmerupakankinerjayangingindicapaiselamatahunzolsyangsepenuhnyamengacupadaRencanaStrategisKementerianKesehatanTahunzols- 2olgyangtelahdisarikandalamlndikatorKinerja

Utama dan Penetapan Kinerja tahun 2015'

secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa

BiroHukumdanorganisasimemenuhisasaranyangditargetkan.RealisasipencapaianSasaranBiroHukumdanorganisasiyangdiukurdenganmenggunakan lndikator Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran:Meningkatnyaproduk-produkhukumyangakanmendukungpenyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan

Akuntabilitas Kinerja .an Kesehatan

Biro Hukum Dan Organisasi Kementerlr

IoooIIIIoIoIIottIataoI

IttI

Meningkatrrya

produk-produk

hukum yang akan

mendukung

penyelenggaraan

pembangt!nan

bidang kesehatan

1. Jumlah produk hukum bidang

kesehatan yang diselesaikan

. ' : s. ,ftinCbngaii,undang'',' :.

Peraturan Femerintah,...: Rancangan Peraturan/' '

.

Keputusan Presiden

b. Peraturan/Keputusan

Menteri

,:lB

205

,: -', ,,l7$' '. n

75

masalah hukum terkait, ,: .J

asset

.i..'.;:..1i:];'::'....:...'...:i]::...,:.;...,..-'.

c.,Jumlah perjanjian kerjasama i 30 72: 'di bidang redehatan

,

3. Jumiah produk organisasi dan '12 11

tatakerja serta analisis jabatan

tooIat


oat

aoooooooooooooaooooaoaooooaoooO

oooo

1.

Sesuai dengan rencana kinerja 2015, selama periode ini Biro Hukum dan

Organisasi mempunyai sasaran meningkatnya produk-produk hukum yang

akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan melalui

empat indikator dengan anggaran Rp. 19.056.980.000,-. Yang direalisasikan

sebesar Rp. 14.279.525.258,- atau sebesar 74,93o/o.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan

Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan

anggaran kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.

Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2015, dapat dirumuskan

beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan

masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana

kinerja tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Meiakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar

Kementerian Kesehatan maupun dengan unit teknis lain di Kementerian

Kesehatan serta diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan

Organisasi khususnya daiam hal perencanaall dan pelaksanaan kegiatan.

Menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi untuk

menunjang kegiatan yang telah direncanakan.

Melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan

pelatihan teknis yang diperlukan.


2.

3.

oootol.l.l.l.l.l.

l:

t:

ooooooooooooooooooooooooooooaoooooa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan

sebuah system dengan (Performance-base Management) pendekatan

manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna

pengelolaan kinerja. Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian

kinerja pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai lvujud pertanggungjawaban

instansi pemerintahan yang baik, maka sebagaimana amanah dalam

Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 setiap instansi wajib menyusun

laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun, sebagai bagian dari

suatu proses system tersebut.

Penyusunan dan penyarrpianan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap satuan kerja dalam

mempertanggungjawabkan pencapaian penetapan sasaran strategis cian

indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja yang

ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran berjalan.

Peningkatan produk-produk hukum dan organisasi yang akan mendukung

penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan menjadi sasaran yang

di amanahkan pada Biro Hukum dan Organisasi. Pada tahun 2015, Biro

Hukum dan Organisasi telah menetapkan target pencapaian sasaran

strategis melalui indikator sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran.

sebagaimana amanah tugas dan fungsi dalam Pengembangan hukum dan

organisasi memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan

kesehatan. Setiap kebijakan yang diambil dan segala usaha yang

dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum dan organisasi sesuat

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana indikator

utama Biro Hukum dan Organisasi maka pada tahun 2011 penyusunan

Laporan Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

ooooooooooO

O

ooooooooooooooooooooooo

peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tatalaksana

serta persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi fokus

pelaksanaan kegiatan di Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi merupakan organisasi yang berada di bawah

struktur Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1144lMenkes/PerA/llll2}10 tentang

Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2015

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran

2015 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro Hukum dan

Organisasi kepada Sekretaris Jendei'al Kementerian Kesehatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 1144lMenkes/PerAllill201} tentang

Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan

Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta

penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugaS,

menyelenggarakan fungsi :

1 . koordinasi dan penyusunan

Biro Hukum dan Organisasi

rancangan peraturan perundang-

undangan;

koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum

serta penyusunan rumusan perjanjian;

pembinaan dan penataan kelembagaan;

penyusunan analisis jabatan;

pembinaan ketatalaksanaan;


2,

3.

4.

5.

ooooooooooooooooaooaooO

oooooooooooo

koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

koordinasi dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang

kesehatan;

koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Adapun susunan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas :

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bagian Pelayanan Hukum;

3. Bagian Kelembagaan;

4. Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SISTIMATIKA

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi

tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Biro Hukum dan

Organisasi selama Tahun 2015. Capaian kinerja tersebut dibandingkan

juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan

kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka fikir seperti itu,

sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan

Organisasi sebagai berikut:

. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang,

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro

Hukum dan Organisasi, serta sistimatika penyajian laporan.

. Bab ll (Perencanaan dan Perjanjian Kinerya), menjelaskan tentang

visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan

Organisasi serta kebijakan dan program beserta anggaran yang

direncanakan tahun 2015.


6

7

B.

,9.

oooooO

aooooooaooO

oooO

ooooaoaooooooo

ixtl

M.##iifi*

Bab lll (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran

kinerja, capaian kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan

realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam

rangka pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama Tahun

2015.

Bab lV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja

tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas KineriaBiio Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

taaaooooooaIooaooooooITIooIaID

IID

at

tttjt .:!.

::ril:ltj

:i],:l]'".i

r:l: ii,i!i:j:i

ir:iiiir

t,. il

oO

ooO

oooO

oooaoooaoooooooooooooooooo

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan tahunan

dan indikator kinerja berdasarkan program/Kegiatan, kebijakan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana kinerja Biro

Hukum dan Organisasi tahun 2015 telah disusun lndikator Kinerja Kegiatan

dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran kegiatan

organisasi.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan

demikian. penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan

diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari

pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya

untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani

oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai

target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan

langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan

tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja

yang ctiajukan tesebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga keoua

belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, Sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai

target kinerja tahun 2015 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi termuat

dalam Rencana Lima Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.

Lapo, an Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

aoooaaoooooaaoooaoooaaooooaooooaoao

Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi

untuk mencapai target kinerja tahun 2015 di lingkungan Biro Hukum dan

Organisasi adalah sebagai berikut.

A, VISI DAN MISI

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran

berisikan cita-cita Yang ingin

yang menantang tentang masa depan

diwujudkan oleh Biro Hukum dan

Organisasi.

Visi Biro Hukum dan Organisasi adalah meningkatkan peranan

datam pelayanan prima hukum di bidang kesehatan serta

penataan organisasi dan manajemen yang efisien dan efektif.

Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan

menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum dan Organisasi untuk selalu

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukutn serta menata

organisasi untuk mencapai visi Kementerian Kesehatan.

2. Misi

Mis! merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan visi Biro Hukum dan Organisasi tersebut,

ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan

bidang kesehatan;

b. Memasyarakatkan dan menyebarluaskan produk-produk hukum

bidang kesehatan;

c. Memberikan bantuan hukum terhadap berbagai masalah hukum

bidang kesehatan;

d. Mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan;

Laporan Akuntabilitas KinerjaBiio Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

ooaooooooaoooooooooooooooooooooooO

o

"rtt"'rt""'N{'}lh:\j:} i!- \ \.',/ ..:

?..i-*-i ;f\i*-:*i-"''

e. Meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya

manusia di bic.lang hukum, organisasi dan manajemen;

Melakukan penataan kelembagaan dan tatalaksana organisasi

kesehatan;

Mempersiapkan juklak dan juknis.

f

g.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan

dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam

periode tahun 2015 - 2019 adalah:

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prcduk hukum di bidang

kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat

berjalan ciengan baik berdasarkatr landasan hukum yarlg pasti.

b. Tertatanya organisasi dan tatalaksana di berbagai tingkat daiam

penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas'asas

umum Pemerintahan Yang baik.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang

kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai

,payung' yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa

berlaku dan dinikmati oleh masyarakat lndonesia. Oleh karena itu,

perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum

mutlak diperlukan agar pembangunan kesehatan ber.ialan sesuai

dengan yang dicita-citakan. Selain itu, pembangunan kesehatan tidak

akan terwujud jika manajemen organisasi yang bersangkungan tidak

tertata dengan baik. oleh karena itu diperlukan penataan organisasi

dan tatalaksana yang terencana dan berkesinambungan agar

pembangunan kesehatan dapat berjalan optimal'

Laporan Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan organisasi Kementerian Kesehatan

aoaoaoooooO

oooooooooaoO

oO

oooO

ooaooo

lndikator Kinerja

Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang

d iselesaikan

a. Rancangan Undang Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan!

Keputusan Presiden

b. Peraturan/KePutusan Menteri

a. Jumlah penanganan

masalah hukum terkait

asset

b. Jumlah penanganan

kasus-kasr,rs hukum

c. Jumlah pepjanjian kerjasama di bidang

3. Jumlah produk organisasi dan tatakerja serta

analisis jabatan

4. Jumlah pr<.rduk ketatalaksan?anl :,1: : ., ,' i :: i' . , !: rr. :.t,1..

penyelengg araan uiusan pemerihtahan bidang

kesehatah, okuntabilitas kinerja dan jabatan

fungsional

C. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN

Laporan Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan organisasi Kementerian Kesehatan

2. Sasaran

Sasaran dan indikator

penetapan kineria tahun

Sasaran

Meningkatnya

produk-produk

hukum yang

akan mendukung

penyelenggaraan

pembangunan

bidang

kesehatan

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

2015 adalah sebagai berikut.

Target 2015

15

75

60

35

30

15

1

2.

12

1) Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Biro Hukum

dan organisasi untuk mencapai tujuan. Kebijakan Biro Hukum

dan Organisasi tahun 2015:

a. Mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam

berbagaitingkatperundang-undangansebagailandasan

hukumuntukmendukungprogramkegiatanpembangunan

ooooooooO

oaO

ooO

ooooO

aoooooooaO

oooO

o

b.

kesehatan baik berupa Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden maupun

Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan;

Memberikan bantuan hukum dan telaahan terhadap berbagai

masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara

lain menyangkut masalah kepegawaian, perijinan dan

penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah dan

pengadaan barang/jasa;

Meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan

melalui Jaringan Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan

perundang-undangan bidang kesehatan baik melalui media

cetak seperti jurnal dan melalui website hukor.depkes.go.id;

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tatalaksana dengan

melakukan rpelllusuo?n peraturan di bidang jabatan

fungsional, uraian jabatan, analisa beban kerja, analisa

jabatan, penataan keiennbagaan di lingkungan Kementerian

Kesehatan serta menyusun pedoman ketatalaksanaan

pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan;

e. Dalam menunjang suksesnya otonomi daerah diperlukan

koordinasi dan kerjasama antara instansi baik di lingkungan

Kementerian Kesehatan maupun antara instansi terkait

dengan melakukan kegiatan fasilitasi kewenangan Pemda

Prov/Kab/kota, fasilitasi pelaksanaan sPM Bidang Kesehatan

di Kab/Kota, serta advokasi pengorganisasian kesehatan di

daerah.

f. Meningkatkan good governance melalui penyusunan Juklak

Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro, setjen dan

Kementerian Kesehatan serta mengembangkan organisasi

C.

ci .

Laporan Akuntabilitas KinerjaBiio Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

ooO

ooooooooaooaoaooooooooooooooaoO

o

2l

dan tatalaksana dengan menyempurnakan struktur organisasi

Kementerian.

Kegiatan-Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan

Organisasi yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun

2015 Biro Hukum dan organisasi melaksanakan Program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan

output sebagai berikut :

i-''' Uraian Kegiatan

i*p"r *;-peiiiuianPerundang-undangandanPembinaan

Organisasi Tatalaksana

!{ll

!

t

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Biro Hukum Dan organisasi Kementerian Kesehatan

O

ooO

oooooaooooooooaoooooooooooooooo

r.,.#,,;,,,t.:,,ii.(i!if,ii+,iii:1+:t+ltii:ii

/ffifliiid .rl.t, ldii: .1.11 L ,,.,f ffir,t td fii:*li t i:::::::::

I "tx*k'o.+"*li'cy 1 i;;':;r

I Y+,Hi--.ir.iY'/ $ ?:iri

t.q ru:ffi;..f <x, ii:i::I\ffid+

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini diperlukan

untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang

dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam kurun waktu Januari -Desember 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pencapaian Sasaran Kegiatan Biro

Hukum dan Organisasi daiam rangka nrendukung pencapaian Sasaran

Program yang dituangkan Calam Rencana Strategis Kernenterian

Kesehatan Tahun 2015-2019. Kegiatan pengukuran kinerja dilakukan

melalui rapat - rapat evaluasi secara periodik yang dlpimpin langsung oleh

Kepala Biro dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang

berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Evaluasi periodik ini membandingkan realisasi capaian dengan rencana

tingkat capaian (target) pada setiap indikator. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun

berikutnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi cialam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.


aoooooooooooooaooooO

aO

oooooooooaooa

Kegiatan pengukuran cjan pelaporan yang secara periodik disampaikan

kepada pimpinan adalah dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang

akan dicapai secara nyata oleh Biro Hukum dan Organisasi, dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun. Sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang

telah ditetapkan adalah:

MENINGKATNYA PRODUK.PRODUK HUKUM YANG AKAN

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi

dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja

output yaitu:

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan :

a. RU UiR.. PP/R. Kepres/ R. Prepres.iR. lnpres

b. Jumlah Permenkes/ Kepmenkes bidang kesehatan.

2, a. Jumlah Penanganan rnasalah hukum terkait aset

b. Jumlah penanganan kasus-kasus hukum

c. Jumlah perjanjian kerja sama bidang kesehatan

3. Jumlah produk organisasi dan tata kerja serta analisa jabatan

4. Jumlah produk ketetalaksanaan , penyelengaraan urusan pemerintahan

bidkes, akuntabilitas kinerja dan jabatan fungsional.

Selain penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang

kesehatan, bantuan pelayanan hukum, juga dihasilkan (output) produk

organisasi dan tatalaksana yang substansinya bersifat member tata aturan

terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasijuga menjadi lokomotif


t:

t:

t:

t:

l:l.l.l.l.I.l.l.l.O

o,o

.*..-'*l\.*/. "i '?-" '\3'o.r,s

']3 '1.1* 1:- r.

/ ir\ .# r",ri

i '\li';t$t"..:) i . 1 c?-'',,rl, LJ "li..1 .u;i;,t_l-^

l"--'"1 i1'..:^:r.'

dan penyelenggaraan reformasi birokrasi. Berikut disampaikan besarantarget dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera pada

tabel berikut ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi Biro Hukum dan Organisasi

Sasa ran

Men ingkatnya

produk-produk

hukum yang

akan rnendukung

pen yelengga raa n

pem ba ng unan

bidang

kesehatan

lnd!kator Kinerja



a. Rancangan Undang 15

Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah,

Rancangan Peratu ranl

Keputusan Presiden

b. Peraturan/Keputusan 7 s

i/lenteri

2. a. Jumlah penanganan S0

, masalah nukurrn terKait

ASSET

kasus-kasus hukum

c. Jumlah perjanjian kerjasama 30

di bidang kesehatan

3. Jumlah produk organisasi dan 12

tatakerja serta analisis jabatan

4 Jumiah produk 15

,

penyelengg iraan u rusan

kesehatah, Bkuntabilitas

kinerja dan jabatan'iUh$Sfbn5l ,,,,,,,f i::,i' .,

1

Ta rg et Realisas i Ta rget

2015 2015 2019

3513

I

245"

7B

31

72

26

699

475

325

194

119

75

11


aol.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.

l:l:l:l:l:

l:

B. ANALISTS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun, diukur melalui indikator dan pencapaian target

baik tahunan maupun kumulatif. Pada tahun 2015 Biro Hukum dan

Organisasi menetapkan target sebagaimana indicator - indicator yang telah

ditetapkan. Berikut disampaikan capain dan analisa hasil tahun 2015

melalui indicator yang merupakan "core business " Biro Hukum dan

Organisasi sebagai berikut:

1. INDIKATOR PERTAMA

Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan

Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan adalah

produk perundang-undangan baik yang dirancang dan diselesaikan oleh

Biro Hukum dan Organisasi ataupun usulan yang masuk dari unit kerja

untuk dilakukan harmonisasi dan diselesaikan sesuai tugas pokok dan

fungsi.

Untuk mencapai indikator tersebut beberapa kegiatan yang berkaitan

langsung adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan

Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden

(R PerPres) Bidang Kesehatan.

Penyusunan rancangan ini menjadi unsur utama dalam mendukung

pencapaian indikator kinerja ini.

Kondisi yang dicaPai :

Dalam penyusunan RUU, RPP dan R PerPres bidang kesehatan

ditargetkan 15 buah sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun

2015, dan dihasilkan RUU sebanyak 2 (dua) buah, RPP 7 (tujuh)


aaooooaoooooocoO

ooooaaooooooooooaoo

buah, dan R Perpres 4 (empat) buah, total pencapaian di tahun 2015

ini sebanyak 13 (tiga belas) buah atau setara dengan 86,7o/o.

Jika dibandingkan dengan target maka masih terdapat 2 (dua)

raniangan yang belum dapat terealisasikan, hal tersebut

dikarenakan masih diperlukannya kesepahaman dalam pembahasan

antar kementerian daiam penyusunan rancangan dimaksud. Namun

demikian pencapaian target tahunan tersebut masih dapat

diselesaikan untuk memenuhi target secara kumulatif yakni di akhir

tahun renstra. Biro Hukum dan Organisasi dalam penyusunan target

indikator dan anggaran selalu memperhatikan usulan dan

keterlibatan lintas sektor dan lintas program.

Permasalahan:

Daiam pembahasan RUU, RPP dan R Perpres keterlibatan sejumlah

kementerian sangat bei'peran dalar"n pencapaian hasil suatu

rancangan peraturan. Kehadiran perwakilan dari kementerian

tersebut secara lengkap sangat sulit diharapkan, sehingga

pembahasan terhambat karena terdapat beberapa materi yang harus

mendapatkan klarifikasi.

Usul Pemecahan masalah:

1. Meminta masukan secara tertulis melalui surat elektronik atau fax.

2. Pertenruan koordinasi diawal dan akhir tahun anggaran, untuk

sinkronisasi dan penyusunan program legislasi khususnya

dibidang kesehatan.

3. Pertemuan informal/ sarasehan hukum dengan melibatkan para

pakar dan Pejabat Publik.

Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan organisasi Kementerian Kesehatan

b.

O

oooO

ooooO

oO

ooooooooaaaoaoooooooooo

Penyusunan Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan.

Kondisi yang dicaPai:

Penyusunan Kep/PerMenkes pada tahun 2015 ditargetkan

sebanyak 75 (tujuh puluh tima) dan telah terealisasi sebanyak 205

(dua ratus lima) KeP/PerMenkes.

Jika dibandingkan dengan target maka terdapat peningkatan

jumlah realisasi sebanyak 130 (seratus tiga puluh buah)

Kep/PerMenkes dengan demikian pencapaian target pada tahun

2015 ini 2730/o atau sepertiga dari target akhir tahun Renstra'

Dengan demikian penetapan target ini masih dimungkinkan untuk

di sesuaikan.

Permasalahan:

IVlasih terdapat rancangan prcduk hukum dari unit teknis yang

masuk ke Biro Hukrrm dan Organisasi belum jelas sehingga harus

dipelajari kembali. oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lebih

lama dalam PenYelesaiannYa.


a) Pertemuan meningkatkan koordinasi dengan unit organisasi

eselon I melalui pertemuan formal dan informal untuk

peningkatan pemahaman konteks dan konten produk hukum.

b) Melakukan pendampingan penyusunan rancangan awal produk

peraturan.

c)Mengingatkan dan mensosialisasikan pedoman penyusunan

rancangan Produk hukum.


ooooooooooooaooooaooooooooooooooooo

Jika digambarkan dalam grafik produk - produk hukum yang diselesaikan

pada tahun 2015 dan pembandingannya dengan target akhir tahun

Renstra adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan RUU/RPP/RPerpres/R Kepres

35r",

30

25

20

15

10

5

0

700

500

s00

400

300

200

r00

0


b.

2AL5 zoL9

Penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri

2015 2019

[J Target

ffitr Realisasi

tr Target

N Realisasi

aooooooooO

oaoaO

ooaooO

aaoooO

oO

ooooO

O

Kegiatan lain yang mendukung indikator kinerja pertama

Dalam mencapai indikator pertama, diperlukan kegiatan-kegiatan

pendukung yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses

penyelesaian peraturan perundang-undangan. 'Kegiatan-kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan

Sasaran Kegiatan:

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Kegiatan:

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

kesehatan di provinsi/kabupaten kota dengan sasaran petugas dinas

kesehatan, biro/bagian hukum pemda, organisasi profesi, rumah sakit,

dan institusi pendidikan.

Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak

Sasaran Kegiatan:

Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau

dari Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dokumentasi dan Penerbitan Kataiog Hukum Bidang Kesehatan

Sasaran Kegiatan:

Terpantaunya pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian catalog

dokumen.guna mempermudah administrasi dan pencarian


2)

3)

4l

aooaaoooO

O

ooooooaooO

aaooO

oaoaO

oooaa

5) Sistim Jaringan Dokumentasi lnformasi (SJDI)

Sasaran Kegiatan:

Tujuan kegiatan irii adalah peningkatan pengetahuan SJDI hukum

secara nasional dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan SJDI

hukum bidang kesehatan oleh instansi kesehatan daerah.

6) Penerbitan Himpunan Peraturan Bidang Kesehatan

Sasaran Kegiatan:

Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun semua produk hukum bidang

kesehatan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan selama I

tahutr.

7l Penguatan Website

Sasaran Kegiatan:

Tujuan kegiatan ini adalah penataan dan penguatan website sebagai

sarana informasi dari produk dibidang hukum dan organisasi.

Daiam rangka pencapaian sasai'an melalui indikator pertama ini anggaran yang

dialokasi sebesar Rp. 6.470.325.000,- dapat direalisasi untuk memperoleh

sejumlah output yang dihasilkan tersebut diatas sebesar Rp. 4.406.217.475,'

atau setara (68. 1C%). Adanya efisiensi penggunaan anggaran pada output ini

antara lain dikarenakan kemampuan para perancang di Biro Hukum dan

organisasi yang dapat menyelesaikan penyusunan peraturan dengan cepat

secara simultan.

2.INDIKATOR KEDUA

;alahUS-ama

Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan Organisasi Kementerian l'(esehatan

atIS

ISa

a

mki

a:

rli

ooaooooO

aoooooO

oaooaaoO

ooooooO

oooaa

b)

;::+itr':i:ij{t','!iii!:+ii::f; ',":ir ;t.::: : . :4. |

:,:..,iii,i{,,:nr!:iiiiii'.ii:i!:ilji;ii:i :ii r,iii;rii ::;;i,

#ffiffiif #fu Bi#, J,Il \ t;::,i, {i$i'ii{ s liliJ.r:{ t ,ii;I ffi*n"h#:4 I i+,.t E€$fi f f +ir,,;,

t"", tffi#.fl oI ti,:.:

\ffi:,e't+

lndikator Kedua adalah sejumlah penanganan kasus dan permasalahan

hukum di bidang kesehatan. Penanganan tersebut baik berupa masalah

hukum terkait asset, kasus - kasus hukum dan perjanjian kerjasama.

Pengukuran terhadap indikator ini dengan cara menghitung jumlah kasus

dan permasalahan hukum di bidang kesehatan baik dalam proses

penanganan dan atau yang telah diselesaikan.

a. Jumlah penanganan masalah hukum terkait asset

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan

penanganan terhadap asset Kementerian Kesehatan melalui kegiatan

sosialisasi, pemantauan, advokasi, penanganan dan sertifikasi.


1-arget dari kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan asset

Kementerian Kesehatan terutama yang dihadapi di daerah. Pada tahun

2015 dari target sebanyak 60 ( enampuluh) dapat dilakukan penanganan

sebanyak 78 (tujuh puluh delapan), dengan demikian maka capaian

kinerjanya mencapai 130%. Dukungan dari para pihak dalam

penanganan permasalahan hukum terkait asset Sangat membantu

penyelesaian Permasalahan ini'

Permasalahan:

a) Adanya kesulitan dalam penelusuran dokumen kelengkapan sebagai

persyaratan dalam pengajuan permohonan sertifikasi tanah;

Kurangnya informasi bagi satuan kerja terkait sehingga mereka tidak

mengetahui secara pasti mengenai cara penyelesaian

sengketa terkait perkaranya dan dalam penyimpanan sertifikat

kepemilikan asset;


ooooaaoooaaO

oaoaooooaoooooooooO

oooo

c) Tidak tertibnya administrasi pendokumentasian surat-surat

kepemilikan/ status tanah dan asal-usulnya;

Usul Pemecahan Masalah :

a) Perlu koordinasi dan sosialisasi secara intensif tentang penyimpanan

dokumen dan sertifikat kepemilikan asset serta proses penyelesaian

sengketa.

b) Advokasi pentingnya bukti - bukti kepemilikan dan pengetahuan

hukum terkait aset.

b. Jumtah penanganan kasus kasus hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menangani perkara perdata, tata usaha

dan uji materiil baik di Pengadilan, PTUN dan diluar Pengadilan.


Dari target yang ditetapkan sebanyak 35 buah, pada tahun 2015 ini

ditangani sebanyak 31 buah perkara, yang terdiri atas :

1) Perkara Perdata, sebanyak 17 perkara,

2) Perkara Tata Usaha Negara, sebanyak 6 perkara,

3) Permohonan uji materiil sebanyak 8 perkara.

Penanganan perkara tersebut dapat dikelompokan dalam kasus-

kasus administrasi negara, kasus-kasus perdata dan kasus-kasus

judicial review.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya koordinasi penanganan perkara'

Z. Masih kurang tertibnya pendokumentasian berkas dan data dukung.


ooaoO

O

aoooooooooooO

oaaooaoooO

ooooO

a

3. Perlunya di advokasi ke Kementerian keuangan dalam hal penetapan

standar pembiayaan untuk ahli dan saksi'

Usul Pemecahan Masalah :

1. Peningkatan koordinasi penanganan perkara dengan pihak - pihak

yang dapat mempercepat penanganan perkara.

2. Advokasi tertib administrasi dokumen dan data dukung.

3. Advokasi ke Kementerian Keuangan melalui tim penyusun rencana

anggai-an di Biro Hukum dan organisasi dalam penetapan

pernbiayaan ahli dan saksi.

c. Jumlah perjanjian kerjasama di Bidang Kesehatan

Kegiatan ini ber-tujuan untuk menangani penyusunan perjanjian kerjasama

yang berkaitan dengan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian

Kesehatan, dan Kementerian/Lembaga Negara lainnya ataupun dengan

Organisasi KemasYarakatan/LSM.

Kondisi Yang dicaPai:

Target dari tertangani/tersusunnya perjanjian di bidang Kesehatan yang

direncanakan sebanyak 30 perjanjian dan telah terealisasi sebanyak 72

perjanjian. Dengan demikian capaian realisasi sebesar 240%.

Peningkatan capaian dikarenakan baik antar kementerian maupun

lembaga non kementerian meningkatkan kerjasama lingkup tugasnya

dengan bidang kesehatan.

Permasalahan:


aoooooaooooooaooooooaO

ooooaooooaoao

-,-T\-.di,t''";'\

1 i\'t -:i i'ji \.

L** ,J"{"'.[/

Belum adanya evaluasi kemanfaatan atas perjanjian yang tekah disusun.


perlu disusun panduan/pedoman caku terkait evaluasi atas kemanfaatan

perjanjian di bidang kesehatan.

pada indicator kedua inijika digambarkan dalam grafik penanganan kasus

dan perjanjian yang diselesaikan pada tahun 2015 dan pembandingannya

dengan target akhir tahun Renstra adalah sebagai berikut :

a. Jumlah penanganan masalah hukum terkait asset

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

020L5 20L9

Jumlah penanganan kasus-kasus hukurnb

Akuntabilitas KineriaBiro Hukum Dan organisasi Kementerian Kesehatan

aoooooaO

oaooooooooooO

aoaooaooooooaa

350

300

2s0

200

150

100

50

z0L5 20L9

C. Jumlah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan

200

180

150

L40L20100

80

60

40

20

020L5 2AL9

Dalam rangka pencapaian sasaran melalui indikator kedua ini anggaran yang


sejumlah output yang dihasilkan tersebut diatas sebesar Rp. 2.259.526.618'-


atau setara (57.21%). Realisasi anggaran pada output ini tidak seluruhnya

dapat diserap karena alokasi untuk antisipasi tindaklanjut dan koordinasi

dengan para pihak belum dapat terealisasi mengingat proses hukumnya belum

selesai.

3. INDiKATOR KETIGA

oooaooaoooO

ooaooooO

O

ooooO

ooooooooO

o

J u m I a h p ro d u R o rganisasi d a n tatq k9,1!E*:e (a i? eli:i s i a O at4 n.

lndikator ini merupakan kumpulan kegiatan yang bertujuan untuk menata

Organisasi dan Tata Kerja (Ortak) unit utama dan dilanjutkan dengan

penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan

analisis jabatan, penempatan jabatan dan analisis beban kerja.

Kondisi yang dicapai :

Pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebanyak 12, dapat

terealisasi sebanyak 11 buah atau setara 92o/o, mengingat rancangan

peraturan mengenai penempatan jabatan masih dalam proses verbal.

Namun terdapat output yang sangat signifikan yakni ditetapkannya

Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No

64 Tahun 2015. Selain itu produk yang menonjol lainnya dari indikator ini

adalah fasilitasi ABK online.

Kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian indikator ini secara tidak

langsung adalah implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan ini menjadi

pendukung peningkatan kualitas dan capaian kinerja terhadap 8

(delapan) area perubahan.

Permasalahan:


oooooooaoooooooaO

oO

oooooooO

oooooooO

1. Belum seluruh UPT mempunyai standar baku tentang kriteria

klasifikasi UPT sehingga menyulitkan penilaian dalam penataan

organisasi dan tata kerjanya.

2. Masih diperlukan sinkronisasi penataan organisasi dengan

organisasi perangkat daerah

Upaya Pemecahan Masalah :

1. Fasilitasi penyusunan standar baku tentang kriteria klasifikasi UPT

2. Sinkronisasi penataan organisasi dengan organisasi perangkat

daerah

Pada indikator ketiga inijika digambarkan dalam grafik Jumlah Organisasi

dan tatakerja serta analisis jabatan yang diselesaikan pacia tahun 2Ai5

dan pembandingannya ciengan target akhir tahun Renstra adalah sebagai

berikut:

Jumlah organisasi dan tata kerja serta analisis jabatan


ooooooooooooooooooooooooooO

o)

oooooO

L20

100

80

60

40

2A

0201,5 2019

Dalam rangka pencapaian sasaran melalui indikator ketiga ini anggaran yang


sejumlah output yang dihasilkan tersebut diatas sebesar Rp. 3.118.330.974,-

atau setara (92.72%). Penggunaan anggaran pada outpr"rt ini telah optimal

untuk ntendukung seluruh kegiatan yang dicanangkan. Ketidakterserapan sisa

anggaran dikarenakan adanya sisa selisih biaya perjalanan (tiket) dan sisa

hotel yang dilebih dibawah nilai pagu alokasi dalam satuan biaya keluaran.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Jumlah produk ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan

. ,,bilang keseltatan, akuntabilitas kineria dan iabatan fungsional

lndikator ke empat merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi "core

business" bidang ketatalaksanaan ini bertujuan untuk melaksanakan

pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional

pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.


:119

D Target

El Realisasi

oooO

ooooooooooooooooooooooO

oooooooo

lndikator keempat ini mempunyai kegiatan utama pada ketatalaksanaan

dari kegiatan koordinasi dan fasilitasi akuntabilitas kinerja, pelayanan

publik, fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi serta penataan

jabatan fungsicnal.

Kondisi yang dicapai :

Pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebanyak 15 buah, dapat

terealisasi sebanyak 26 buah atau setara 170o/o, jika memperhatikan

target akhir tahun renstra yakni sebanyak 75 buah, maka pencapaian

sebanyak 26 buah bukan merupakan bagian dari jumlah kumulatif

namun berupa pengembangan dari output yang diperlukan Kegiatan

pengembangan terutama dalam penataan jabatan fungsional ini

dikarenakan kebutuhan dari organisasi profesi dalam mengembangkan

organisasinya namun masih dalam koridor kewenangan untuk

melakukan koordinasi dan fasilitasi dari Biro Hukum dan Organisasi.

Pencapaian di atas masih belum optinral mengingat masih terdapat

proses penyelesaian yang terkendala untuk menjadi suatu produk.

Permasalahan:

1. Masih diperlukan koordinasi optimal dalam penyelesaian SPM

Bidang Kesehatan.

2. Masih diperlukan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja untuk lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Upaya Pemecahan Masalah :


ooooooooooooooooO

ooaoooooooooooooao

Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh unit

penanggungjawab SPM Bidang Kesehatan di lingkungan

Kementerian Kesehatan untuk penyelesaian dokumen SPM .

2. Pertemuan koordinasi penyusunan dokumen penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja dengan melibatkan pakar.

Pencapaian indikator keempat ini jika digambarkan dalam grafik Jumlah

produk ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

kesehatan, akuntabilitas kinerja dan jabatan fungsional yang diselesaikan

pada tahun 2015 dan pembandingannya dengan target akhir tahun

Renstra adalah sebagai berikut:

80

70

60

50

40

30

20

r0

020r5 20L9

Dalam rangka pencapaian sasaran melalui indikator keempat ini anggaran

yang dialokasi sebesar Rp. 2.158.240.000,- dapat direalisasi untuk

memperoleh sejumlah output yang dihasilkan tersebut diatas sebesar Rp.

1.697.324.877,- atau setara (78.640/o). Penggunaan anggaran pada output ini

telah optimal untuk mendukung seluruh kegiatan yang dicanangkan.

Ketidakterserapan sisa anggaran dikarenakan adanya kegiatan yang tidak

1


,,.t2O., ..:,.:,,.;i

::,.,r,,4 V. ::.:i,"ii'l(r:;lr'!r:- - l---.;: . .- :: .' . i:)i

. r ..::.:4.':--:.....]:... _.".,

oooooaooO

aoooO

oIoaaooaoaoooaoooooO

a

dapat dilaksanakan yakni penegmbangan kapasitas, kegiatan tersebut tidak

terlaksana dikarenakan kesulitan mendapatkan pelaksana penyedia jasa

pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Disamping itu terdapat sisa selisih biaya perjalanan (tiket) dan sisa hotel yang

dilebih dibawah nilai pagu alokasi dalam satuan biaya keluaran.

5. INDIKATOR PENUNJANG

Selain kegiatan utama dalam pencapaian sasaran kegiatan Biro Hukum dan

Organisasi maka hal terpenting lainnya yang dapat mendukung keberhasilan

adalah faktor penunjang. Memperhatikan hal tersebut maka indikator

penunjang menjadi salah satu factor yang perlu disampaikan juga. lndikatior

tersebut adalah :

{{

i Prosenfas e dukungan manajemeni'

ad m inis tras i pe rka nto ranI

ti'i:

!

.*.;*r.q-,.Gs.*si;6"*'r...,^i..j-iln?l:l:lEii!.i*ti:i::l+d\ilij,.ii4nai*iia,

Kegiatan dalam rangka dukungan manajemen

berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2015

dalam tabel berikut .

administrasi perkantoran yang

adalah sebaEaimana diuraikan

Kegiatan tahun 2015 dalam rangka dukungan manajemen administrasi

perkantoran

Jenis Kegiatan/Sub kegiatan

tahun 2015

Operasional perkantoran dan

pimpinan

Dokumen perencanaan dan

Pengelolaan Anggaran

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

2 dok 2 dok 100%

Target

1PT

Presentase

100%

' ii.

RealisasiNo

'.

1 1PT


1PT 1PT 1A0%

ooooO

ooooooaO

oO

oaoooaoooooooaO

oaoaO

Sasaran kegiatan:

Tujuan dari indikator/kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan manajemen

administrasi bagi penyelenggaraan kegiatan utama dan pelaksanaan

pembinaan dari pimpinan Biro Hukum dan Organisasi .

Hasil yang diharapkan:

Pada tahun 2O15 hampir seluruh kegiatan untuk mencapai indikator

"dukungan manajemen administrasi perkantoran" telah dapat direalisasikan,

namun demikian, masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi yaitu

penataan ruang kerja Biro Hukum dan Organisasi.

Permasalahan:

Kurangnya waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelelangan

penataan ruangan kerja.

Usul pemecahan masalah:

Peningkatan kemampuan penyusunan dan koordinasi perencanaan kegiatan

yang lebih baik melalui pengembangan kapasitas perencana.

C. REALISASI ANGGARAN

Secara umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan

Organisasi telah dapat terlaksana. Alokasi anggaran melalui DIPA Biro

Hukum dan Organisasi Tahun 2015 sangat mendukung terselenggaranya

seluruh kegiatan yang direncanakan. Alokasi sebesar Rp. 19.056.980.000,-

yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.279.525.258,- atau setara 74,93o/o

memperlihatkan adanya sisa anggaran yang berupa sisa yang tidak dapat di

pergunakan kembali, ketidakterserapan dan efisiensi pada beberapa

pelaksanaan kegiatannya.


O

ooooooooooooO

oooooooooooooooO

ooooa

Tabel . Reaiisasi Anggaran

No. Uraian kegiatan

01. Penyusunan PeraturanPerundang-undangan

02. Layanan Hukum danPerjanjian /MoU BidangKesehatan

03. Kajian dan PenyusunanOrganisasilKelembagaan

04. Ketatalaksaaan danAkuntabilitas Kinerja

05. Dlrkungan fulanajemen

tahun 2015 per bidang

Rencana tingkat

capaian (target)

Rp. 6.47A325.000,-

Rp. 3.949.000.000,-

pelaksanaan

Realisasa %

Rp . 4.401 .217 .000,- 68,02

Rp . 2.259.526.618,- ST,Z1

Rp 3.360.880.000.- Rp. 3.1 18.330.974,- 92,78

Rp . 2.1 58 .240.0C0,-

Rp. 3.1 1 8.000.000,-

Rp . 1.697 .324,877,- 78,64

Rp . 2.798 .125.31 1,- 89,74

Rp . 14.279.525.258 74,93Total Rp. 19.056.980.000,-

Perbandingan RealisasiAnggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2015 (dalam %)

100.00

90.00

60.00

70.00

60.00

50,00

40.00

30.00

20.00

10.00


[--I

i

1

I o Realisasi Anggari

I

I

I

I

I

I

oCapaian KinerjaI

I

L---. _-: -

t:

t:

l:l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.ooO

o

a. Menurut Jabatan :

1) Jabatan Struktural

2) Staf/Jabatan Fungsional

JFT/Angka Kredit

JFU/Non Angka Kredit

b. lt/enurut Golongan :

1 ) Golongan II

2) Golongan lll

3) Golongan lV


17 orang

4 orang

56 orang

12 orang

55 orang

10 orang

g**riiii*1$,ii{t'.{if,:,:ii:r.i

*:$ry #ii

flffi"ffimt* \Hffi"lrfr 'J .fYv T:f;#l{il ", $ig\;s:i:#r #g

Dari gambar tersebut, tampak bahwa dalam hal penyelesaian kegiatan-kegiatan di Biro Hukum dan organisasi, masih terdapat sisa anggaran yang

dapat berupa sisa yang tidak dapat dipergunakan kembali, sisa akibat belumterlaksananya kegiatan dan adanya faktor efisiensi anggaran.

D. SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi tidakterlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia, berikut disajikan uraian

tentang sumberdaya manusia yang ada di Biro Hukum dan organisasi.

Keadaan Pegawai Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal sampai

dengan Tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang

dengan rincian sebagai berikut:

T

oooooaO

ooIaooO

aooooaoooooo

Dilihat dari pembagian tenaga teknis dan administratif maka ketenagaan

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tenaga Teknis sebanyak 5g orang atau setara76,6 %

b. Tenaga Administratif sebanyak 1B orang , atau setara 23,4o/o

tl A dministratif

S Tenaga Administratif

Jumlah dan jenis ketenagaan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Biro Hukum dan !

Organisasi. Dengan proporsi SDM vang ada, dirasakan perlu penambahan baik kuantitas i

maupun kualitas terutama pada kualitas substansi, melalui pelatihan - pelatihan, workshop, studi i

banding dan sejenisnya. ;

li ruamrn demikian khususnya dalam koordinasi penyusunan peraturan perundangan dengan i, tingkat kebutuhan ,yang !ingg!, masih. diperlukan, kelompok - kelompok kerja pe-nyusun Ian i

pembahas yang handal melalui kegiatan penin$katan femampuan kapasitas peianian! Ii


aoaoaaoao

O

oooooaaoO

oO

ooooooooooooooO

aO

oooooa

ooooooaooO

O

ooooooaooaooooooooooooao

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2O1S

nierupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

kebijakan, program, dan kegiatan Biro Hukum dan organisasi kepada

pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan khususnya di bidang hukum dan organisasi.

secara umum dapat disimpulkan bahwa Bagian dan subbagian di Biro

Hukum dan Organisasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan

tahun 2015 untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kementerian Kesehatan 2015-20i9 dan memperhatikan penetapan kinerja

yang telah ditandatangani pimpinan di awal tahun anggaran. Hal ini didukung

dengan fakta bahwa kinerja Biro Hukunr dan Organisasi pada tahun 2015

telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari

program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam rangka dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan

produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang kesehatan. Sehubungan dengan sasaran tersebut di

atas, Biro Hukum dan Organisasi menitikberatkan pada peningkatan kualitas

produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan, penanganan kasus-

kasus hukum bidang kesehatan dan penataan organisasi dan tatalaksana

yang lebitr tertata di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015 merupakan titik awal untuk

melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan

pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-

kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan

efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat

tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta


t:

Itl.I.

l:l.l.t:l.l.l.I.l.l.l.l.l.l.l.lol.l.l.o

loooo

diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di

lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.


aooO

ooooooaoooooaooO

aooooO

oooo

PENGUKURAN KINERJA

: Biro Hukum dan Organisasi: 2015

Unit Eseion llTahun

Sasaran,::

Meningkatnya

produk-produk

hukum yang

akan mendukung

penyelenggaraan

pembang u nan

bidang

kesehatan

lndikator Kinerja2015



Realisasi

2015

205

, 78,,,,,,,,..,,,,,,,,,.

Prosentase

86, 7 0/o.

273%

.," 1,30o/or'i:,r,,,:,r,,. rr,r.

, ,,,,,,,. .,,,'.Rahcan9an Undang ,

Undang, Rancangan

,' Peraturan Pemerintah,

, , ,Rancangan Peraturanl

Keputusan Presiden

b. Peraturan/Keputusan

lvlenteri

.2,1i:,,1.;;;,?r;;,;;.J umfah, penanganaD,,.,

15 13

75

60l::'.

asset

b. Jumlah penanganan 35

kasus-kasus hukum; :: l

c. Jumlah perjanjian kerjasama 30

3. Jumlah produk organisasi cian 12

tatakerja serta ana!isis jabatan

4. Jumlah produk 15

ketatatat<sanabn, ,,. : "

' Denyelehggaraan uiusan ' ; ..'. :i

I : i: .. ._ _:.:.r::.:. :... ; .;.

kesehatan, akuntabilitas.,.,..

kinerja dan jabatan fungsionat

31

72

26

11

rotoI

Akuntabilitas KinerjaBiro Hukum Dan Organisasi Kementerial , Kesehatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2o1sJumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun zols

: Rp. 19.056.980.000,-: Rp. 14.279.525.2S8, - (74,93%)

toIoaotaooootooaoooaotIoIotaIooIota

Akuntabilitas KinerjaSiro Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan

o akuiltabititas kiilerja o eirti hukum tlaiii tireaiiii$asi roren/3 laporan kinerja/es 2... ·...

Documents