Modul A:Pendahuluan

Disampaikan Oleh : Suwasono Heddy Tunggul Sutan Haji Euis Elih Nurlaelih

2

Struktur Tim KLHS UB(Kerjasama antara Deputi I KLH-RI – Dirjen Bangda –

Kemendagri – PPLH – LLPM UB)

I. Board of Universitas (KLHS) ; anggota 9

Universitas. Wakil UB : Prof. Dr. Ir. Bambang

Guritno

II. Center Services of KLHS (Anggota 42 PT dan PTN)

Wakil PPLH - UB

1. Ir. Suwasono Heddy, MS (SDA & Lingkungan ; TOT KLHS Depdagri)

2. Ir. Bambang Rahadi, MS (Teknik Sumberdaya Air ; TOT KLHS Depdagri + KLH)

3. Dr. Ir. Tunggul Sutan Haji, MT (Hidrologi/ GIS)

4. Adi Susilo, Ph.D (Geofisika)

5. Euis Elih Nurlaelih, SP, MP (Lansekap ; TOT ITC/ SEA – Netherland)

6. Ir. Bambang Ismuyanto, MS (Kimia)

III. Kantor : PPLH – LPPM – UB

Jl. Veteran Malang

Telp/ Fax : (0341-575830)

Email : heddy_biofuel@yahoo.com

WEB : pplhub.ub.ac.id

Pokok Bahasan

Pendahuluan

Apa itu KLHS?

Landasan hukum

5

6

A1 (Pertanyaan)

Apa kelemahan utama yang dijumpai dalam

mengintegrasikan pertimbangan lingkungan

hidup atau keberlanjutan ke dalam proses

formulasi kebijakan (K), rencana (R), atau

program (P) di Indonesia?

Instrumen baru pengelolaan lingkungan

yang tercantum di dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

(UU PPLH)

7

Instrumen baru pengelolaan lingkungan dalam Pasal 14 UU 32 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

KLHS;

Penataan Ruang;

Instrumen ekonomi lingkungan hidup;

Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

Anggaran berbasis lingkungan hidup;

Analisis risiko lingkungan hidup;

Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan

ilmu pengetahuan.

8

9

Instrumen pengelolaan lingkungan yang sudah lama dikenal & tercantum dalam Pasal 14 UU PPLH

Baku mutu lingkungan hidup;

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

AMDAL;

UKL-UPL;

Perizinan;

Audit lingkungan hidup.

10

PENDAHULUAN

Kecepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan berlangsung melampaiui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikannya.

Salah satu faktor penyebab adalah kelembagaan (K=Kebijakan, R=Rencana dan P=Program), selain faktor demografis, etika, sosial, ekonomi dan budaya.

Dimana KRP cenderung bias ekonomi dan LH diposisikan sebagai penyedia SDA bukan sebagai batas daya dukung; dan pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi KRP pembangunan.

11

PENDAHULUAN

Salah satu jalan keluar : perlu tindakan strategik yang dapat menuntun, mengarahkan dan menjamin lahirnya KRP yang secara inheren mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan, yaitu dengan kelembagaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA).

12

PENGERTIAN KLHS

KLHS = Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi(s) : perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengembilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih.

Dalam konteks KLHS : perbuatan ini merupakan suatu kajian yang menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek LH dalam proses pengambilan keputusan pada aras KRP.

Bukan berarti untuk mencari tahu apa yang akan terjadi dimasa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah yang akan ditempuh sehingga terbangun route menuju masa depan yang diinginkan

13

PENGERTIAN KLHS

Kebijakan (policy): arah yang hendak ditempuh berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.

Rencana (plan): desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya

Program (programme): serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

14

PENGERTIAN KLHS

Proyek : pada aras ini terdapat proposal rinci perihal rancangan tapak, desain rinci enjinering atau teknis kegiatan pembangunan yang merefleksikan curahan investasi, pekerjaan konstruksi dan berbagai langkah-langkah implementasi tujuan KRP.

Apa KLHS / KLS itu ?Apa KLHS / KLS itu ?

Sebuah proses untuk mengidentifikasi Sebuah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi dan menganalisis konsekuensi (dampak lingkungan) akibat (dampak lingkungan) akibat kebijakankebijakan, , rencanarencana dan dan programprogram (KRP)(KRP), baik yang , baik yang sedang berjalan, baru, maupun revisi.sedang berjalan, baru, maupun revisi.

Contoh KRP: Rencana Tata RuangContoh KRP: Rencana Tata Ruang

Perbedaan KLS dan AMDALPerbedaan KLS dan AMDAL

AMDAL KLSKLSReaktif terhadap usulan rencana pembangunan

Pro-aktif dan informatif bagi Pro-aktif dan informatif bagi usulan usulan rencana rencana pembangunanpembangunan

Kajian dampak LH akibat rencana kegiatan proyek fisik

Kajian Kajian dampak LH akibat KRPdampak LH akibat KRP

Tertuju pada jenis kegiatan proyek spesifik

Tertuju pada wilayah/kawasan Tertuju pada wilayah/kawasan tertentutertentu

Lingkup kajian terhadap dampak komponen-komponen kegiatan proyek

Lingkup kajian tLingkup kajian tererhhaaddapap akumulasi dampak berbagai KRPakumulasi dampak berbagai KRP

Fokus pada upaya mitigasi dampak

Fokus pFokus paaddaa upaya upaya mempertahankan/ meningkatkan mempertahankan/ meningkatkan tingkat kualitas LH yang telah tingkat kualitas LH yang telah ditetapkanditetapkan

Kajian rinci dan mendalam Kajian bersifat makro/strategisKajian bersifat makro/strategis

17

DEFINISI KLHS

Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

(UUNo. 32 Thn 2009 Tt. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 10)

Landasan hukum KLHS di Indonesia

18

KLHS adalah alat pendukung perencanaanPemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

UU 32, 2009 PPLH Pasal 15 ayat (1)

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

UU PPLH Pasal 15 ayat (3)

19

KLHS mencakup analisis dan konsultasi• KLHS memuat kajian antara lain:

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

UU PPLH Pasal 16

• KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan .

UU PPLH Pasal 18 ayat (1)

20

Hasil KLHS

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program dalam suatu wilayah.

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui:

a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan

b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

UU PPLH Pasal 17

21

KLHS:Peluang untuk mengarusutamakan

pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan

22

KLHS pada dasarnya untuk meningkatkan mutu perencanaan

KLHS merupakan suatu cara untuk mengintegrasikan pertimbangan

lingkungan atau keberlanjutan, serta media konsultasi dengan para

stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

KLHS harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan tim perencana –

KLHS dapat membangun dan memperkuat kajian lingkungan hidup

yang menjadi bagian dari proses perencanaan.

KLHS tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan - dalam

mekanisme konsultasi seperti yang umum dijumpai dalam proses

perencanaan – tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka.

23

KLHS dapat memperkuat proses perencanaan melalui.....

Identifikasi masalah-masalah lingkungan hidup dan kendala pembangunan di

wilayah studi.

Menganalisis implikasi berbagai opsi perencanaan terhadap lingkungan dan

memberi rekomendasi untuk optimasi atau pengembangan berbagai alternatif

yang berkelanjutan:

Diawali dengan komentar terhadap visi/tujuan,

Diakhiri dengan komentar terhadap rancangan KRP.

Merekomendasikan langkah untuk minimisasi risiko lingkungan dan

maksimalisasi manfaat, termasuk di:

Rekomendasi desain proyek dan studi AMDAL proyek bersangkutan,

Penataan kelembagaan, dan

Inisiatif untuk mengendalikan dampak kumulatif.24

Lebih jauh tentang KLHS

• KLHS bukan “mega-AMDAL” - KLHS dapat dilakukan dengan

metode penilaian cepat (quick appraisal) meski analisis yang

lebih komprehensif dimungkinkan dan dibutuhkan

• KLHS bukan merupakan “prosedur yang berdiri sendiri” -

KLHS dapat dilakukan sebagai bagian dari proses

perencanaan.

25

Lebih jauh tentang KLHS

KLHS bukan evaluasi daerah oleh pusat

KLHS bukan proses perizinan kelayakan

KLHS bukan ancaman pembangunan daerah

KLHS bukan alat pengambilan keputusan (decision-making)

26

Berbagai bentuk KLHS

Dapat berupa:

fokus (i) hanya pada dampak lingkungan dari KRP, atau (ii)

mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup, sosial dan

ekonomi;

melibatkan (i) banyak pemangku kepentingan, atau (ii) terbatas

dilakukan oleh kalangan pakar, atau

dilakukan (i) dalam jangka waktu pendek, atau (ii) jangka panjang

27

KLHS lebih dari sekedar membuat dokumen

Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi terbentuknya berbagai opsi

perencanaan dan mencari opsi yang menang-menang (win-win solution)

Proses KLHS tidak dapat direduksi menjadi pembuatan dokumen KLHS.

Apabila hal ini terjadi maka KLHS hanya “macan kertas” belaka.

Dokumen KLHS hanya merupakan sarana jaminan mutu. Dokumen KLHS harus

memuat bagaimana KLHS dilaksanakan, bagaimana KLHS mempengaruhi

rancangan KRP, serta apa isu-isu penting untuk pengambilan keputusan.

Dokumen KLHS dan dokumen KRP harus dapat diakses oleh masyarakat.

Dokumen KLHS dan AMDAL yang telah terbit di suatu wilayah harus dapat

diakses & dimanfaatkan oleh KLHS yang tengah dalam proses analisis.

28

Perkembangan KLHS di Asia

Indonesia adalah negara ke-3 di antara negara-negara transisi Asia

yang memutuskan untuk mengembangkan sistem KLHS

Cina (sejak 2003) dan Vietnam (sejak 2005) telah memiliki kerangka

hukum, panduan teknis dan praktek-praktek KLHS;

Malaysia sedang merancang dokumen internal untuk melakukan

KLHS.

Thailand dan Filipina telah mempersiapkan rancangan peraturan

perundang-undangan KLHS & menunggu diundangkannya; dan

Laos, Kamboja dan Fiji sedang bereksperimen dengan KLHS dengan

dukungan donor.

29

KLHS Wajib/SukarelaPasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,

rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

30

A2 (Pertanyaan)

Siapa saja harus terlibat dalam KLHS ?

31

TERIMA KASIH