MENEGUHKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN

PANCASILA

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Pendidikan Pancasila

yang dibina oleh Ibu Desinta D.R, S.Pd, S.H

Oleh

1. Siti Mukharomah (120432400574)

2. Moh.Hoiri Zen (120432400575)

3. Denis Dewantara (120432426949)

4. Yunindyo Sasmito (120432426954)

5. Lulus Gita Arini (120432426955)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

PROGAM STUDI EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

Januari 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan runtuhnya Uni Sovyet yang berideologi komunis, banyak orang meragukan

manfaat ideologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka

beranggapan bahwa ideologi tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi

rakyat yang menjadi penganut ideologi itu. Ideologi sekedar dipandang sebagai

pembenaran terhadap kebijakan yang diperjuangkan oleh para elit politik.

Bahkan di Indonesia setelah reformasi, kian luas kita rasakan adanya semacam

kegelisahan kolektif dalam kehidupan nasional kita. Kegelisahan itu berpangkal dari

meluasnya keengganan kita sendiri untuk berbicara tentang Pancasila. Bahkan ada kesan,

bahwa masyarakat terutama elit politiknya sungkan meskipun hanya sekedar menyebut

Pancasila, karena khawatir kalau dianggap akan menghidupkan Orde Baru. Hal ini

disebabkan adanya kekacauan epistemologis pada konteks politik, yang menyamakan

nilai-nilai Pancasila dengan sesuatu kekuasaan, rezim atau suatu orde.

Realita ini sebenarnya sangat kontradiktiif dengan apa yang dilakukan oleh Majelis

Permusyarawaratan Rakyat(MPR) RI pada awal reformasi di tahun 1998. Pada awal

reformasi, yang merupakan awal perubahan besar negara Indonesia, MPR mengeluarkan

ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang secara eksplisit menetapkan Pancasila

sebagai Dasar Negara. Konsekuensi dari ketetapan MPR tersebut sudah selayaknya

apabila segala agenda dalam era reformasi harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur

Pancasila.

Namun kita syukuri apabila akhir-akhir ini bangsa Indonesia mulai membicarakan

Pancasila lagi, karena dengan berlangsungnya reformasi yang dilanda oleh berbagai

paham atau ideologi seperti demokrasi yang bersendi pada paham kebebasan yang

individualistik, dan hak asasi manusia universal, justru mengantar rakyat Indonesia

kepada disintegrasi bangsa dan dekadensi moral. Bangsa Indonesia mulai mengevaluasi

lagi bahwa kejatuhan dari orde-orde terdahulu bukan karena orde tersebut menetapkan

Pancasila sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi

diduga karena orde-orde terdahulu justru menyalahgunakan Pancasila sekedar sebagai

1

alat untuk mempertahankan higemoninya, sehingga Pancasila tidak dilaksanakan secara

konsisten (Soeprapto, 2005:38).

Bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai

sekarang ini tetap dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) yang berbhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Hal ini patut diungkapkan

karena Uni Soviet sebagai salah satu negara adi kuasa di samping Amerika Serikat telah

mengalami kehancuran. Namun bangsa Indonesia harus tetap waspada dan jangan mudah

terombang-ambing dari tarikan ideologi bangsa lain, atau dengan kata lain bangasa

Indonesia harus memiliki visi yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

filosofi yang telah melekat pada bangsa Indonesia harus dipertahankan dalam rangka

meneguhkan NKRI.

2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai Dasar Negara?

2. Bagaimana Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila-UUD 1945?

3. Bagaimana Tantangan terhadap Integrasi Nasional?

2

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup

bangsa dan pandangan hidup negara yang disebut dengan Pancasila tidak bersifat statis.

Artinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ketiga bentuk pandangan

hidup itu terus menerus berinteraksi secara timbal-balik. Selalu ada benang merah yang tidak

boleh putus atau diputuskan diantara ketiganya. Rangkaian proyeksi dari pandangan hidup

masyarakat ke pandangan hidup bangsa, lalu kepandangan hidup negara itu, terutama

dibangun melalui jalur sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang pemikiran itulah, “Hukum” adalah satu kata kunci yang

sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang dasar dan rambu-rambu pembangunan

masyarakat Indonesia baru dalam era globalisasi. Norma hukum tentu saja bukan satu-

satunya norma yang harus dijadikan acuan, namun sebagai bentuk norma yang paling konkrit,

ia bersifat sangat efisien dan efektif dalam membentuk masyarakat Indonesia baru itu.

Ajaran filsafat bernegara bangsa Indonesia yang dibingkai dalam sebuah ideologi

negara yang disebut Pancasila merupakan landasan utama semua sistem penyelenggaraan

negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya.

Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum pun tidak dapat dilepaskan dari pemikiran

filsafati dari negaranya.

Penjelasan lebih rinci tentang hal itu dapat dicermati dari pemikiran Noor Syam

(2000:68) sebagai berikut :

Penjabaran Filsafat Negara Pancasila

Sistem Hukum Nasional

Filsafat Hukum Pancasila

Filsafat Pancasila Dan UUD 1945

Skema Penjabaran Filsafat Negara Pancasila dalam Negara Hukum Masa Depan

3

Skema diatas menggambarkan posisi Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem

hukum. Atas dasar konsepsi tersebut, maka filsafat hukumnya pun harus berdasar pada ide

dasar yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya, aturan hukum yang dibentuk pun harus

berlandaskan pada pemikiran filsafat hukumnya yang mengacu pada ide dasar Pancasila.

Terkait dengan hal itu, menurut Moh. Mahfud MD (Konggres Pancasila I, 2009)

dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah

penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu : (1) kebijakan

umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara

ideologi maupun secara teritori, (2) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan

pada upaya membangun demokrasi(kedaulatan rakyat) dan nomokrasi(negara hukum)

sekaligus, (3) kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya

membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) kebijakan umum dan politik

hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Konsekwensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam

UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya dalam

kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi Filosofis, yuridis, dan politis.

Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan

kenegaraan dan kebangsaan.

Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat

diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu

tidak mungkin impelementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian

direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam

suatu norma yang jelas. Banyak kalanganmemandang hal tersebut secara rancu seakan-akan

memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai

konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya secara eksplisit

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menyatakan:”Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Namun tidak

dapat dipungkiri kenyataannya masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak

bersumber dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yang tentunya hal ini

sangat memprihatikan dan harus segera diakhiri.

Dari pengalaman sejarah telah terbukti apabila penyelenggaraan pemerintahan tidak

melaksanakan Pancasila secara konsisten, maka pemerintah tidak melaksanakan Pancasila

secara konsisten, maka pemerintahan itu akan mengalami kegagalan baik selama masa orde

4

lama maupun masa Orde baru. Tidak mustahil era reformasi ini pun akan mengalami nasib

yang sama dengan dua orde yang mendahuluinya, apabila pemerintahan era reformasi ini

tidak melaksanakan Pancasila secara konsisten dalam menerapkan kekuasaannya. Oleh

karena itu Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia yang dibenarkan secara

yuridis, teori-filsafati, maupun historis- sosiologis harus tetap dipelihara agar dapat bertahan

menjadi jati diri bangsa. Karena hanya bangsa yang memiliki jati dirilah yang akan dapat

mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hanya dengan jati

diri bangsa Pancasila inilah, eksistensi NKRI dapat dipertahankan. Untuk itu diperlukan

pendidikan untuk memeahami Pancasila, serta perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk

meewujudakn nilai-nilai luhur Pancasila dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945

yang antara lain menyatan :”....bahwa tidak ada weltanshaung dapat menjelma dengan

sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada weltanshaung dapat menjadi

kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan”.

2. Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila-UUD 1945

Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengdealkan

bentuk negara kesatuan(eenheidstaats-vorm), bentuk pemerintah republik (republijk

regerings-vorm), dan sistem pemerintahan presidensial(presidential system). Hal ini dapat

ditelusuridari sejarah pergerakan sebelum merdeka. Pada masa itu salah satu tokoh yang

pernah menginginkan bentuk negara federal apabila Indonesia merdeka dikemudian hari,

adalah bung Hatta. Beliau berpendapat, bahwa untuk bangsa Indonesia yang dikenal sangat

majemuk, lebih tepat apabila bentuk negaranya federal dan bukan negara kesatuan (unitary

state). Pandangan ini di kumandangkan terus sejak masa mudanya sampai pada saat Bung

Hatta menempuh pendidikan tinggi di Rotterdam Belanda pada tahun 1930 an. Bahkan

sampai dengan awal tahun 1945 Bung Hatta masih berpendirian,bahwa bentuk negara federal

yang tepat untuk Negara Republik Indonesia. Pendirian Bung hatta kemudian berubah,

setelah beliau banyak tentang pilihan sistem kenegaraan dengan para tokoh pergerakan.

Rupanya argumen-argumen yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pergerakan dapat

meyakinkan Bung Hatta, bahwa untuk Republik Indonesia yang merdeka di kelak kemudian

hari bentuk negaranya yang paling tepat adalah negara kesatuan.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Hatta akhirnya tidak lagi

memperjuangkan bentuk negara federal bagi Indonesia yang dikemudian hari Merdeka. Bung

Hatta yakin bahwa negara kesatuan yang hendak di bangun, sudah dengan sendirinya juga

5

mencakup pembangunan daerah-daerah atas dasar prinsip desentralisasi. Suatu negara

kesaatuan tentunya dapat dikembangkan dengan tetap menjamin otonomi daerah-daerah yang

tersebar diseluruh tanah air Indonesia yang sangat luas dan majemuk. Semangat Negara

Kesatuan dengan prinsip Otonomi Daerah yang luas inilah yang sebenarnya

meyakinkanBung Hatta sehingge ide “Negara Federal”dinilai menjadi tidak lagi memiliki

relevansi(Asshidiqie,2006:262). Suasana kebatinan seperti itu yang kemudian tercermin

dalam perumusan Pasal 18 UUD 1945 naskah asli, yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di

seluruh Indonesia. Dalam UUD 1945 naskah asli pengaturan mengenai bentuk negara

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Bentuk Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang terdiri dari satu negara saja

betapapun besar maupun kecil, dan ke dalam maupun ke luar merupakan kesatuan.

Pembagian wewenang dalam Negara Kesatuan pada garis besarnya telah ditentukan oleh

pembuat undang-undang di pusat, serta weweang secara terperinci terdapat pada propinsi-

propinsi, dan residu powernya ada pada pemerintah pusat Negara Kesatuan. Adapun ciri-ciri

Negara Kesatuan adalah: (1) Mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan kesatuan unity.

Kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat,

(2) Hanya mempunyai satu negara serta hanya mempunyai satu pemerintahan, satu kepala

negara, satu badan legislatur bagi seluruh daerah negara. Wewenang legislativ tertiggi

dipusatkan dalam satu badan legislativ nasional/pusat(3) merupakan negara tunggal yang

monosentris(berpusat satu), (4)Hanya ada satu pusat kekuasaan yang memutar seluruh mesin

pemerintahan dari pusat kekuasaan yang memutar seluruh mesin pemerintahan dari pusat

sampai ke pelosok-pelosok, hingga segala sesuatunya dapat diatur secara sentral, seragam

dan senyawa dalam keseluruhannya, (5) Pengaturan oleh pusat kepada seluruh daerah

tersebut lebih bersifat koordinasi saja namun tidak dalam pengertian bahwa segala-galanya

diatur dan diperintahkan oleh pusat, (6) pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk

menyerahkan sebagian kekuasaanya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara

kesatuan dengan sistem desentralisasi).

Setelah kemerdekaan RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah berubah yaitu

pada tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan berlakunya konstitusi Republik Indonesia

Serikat(KRIS)1949. Sejak saat itulah NKRI berubah bentuknya menjadi Negara Republik

Indonesia Serikat(NRIS). Konstitusi RIS di samping hasil konferensi Meja Bundar(KMB),

6

sebenarnya juga sebagai hasil tekanan dan paksaan dari negara-negara Barat seperti USA,

Inggris dan lain-lain terhadap Belanda dan Indonesia yang sedang sengketa. Pemegang

kedaulatan di dalam R.I.S. adalah pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Senat(Pasal 1 ayat (2))K.R.I.S 1949, yang sekaligus merupakan badan

pembentuk undang-undang khusus yaitu mengenai satu, beberapa, atau semua daerah

bagianAtau bagiannya, ataupun yang khusus mengenai hubungan antara R.I.S dan daerah-

daerah yang tersebut dalam pasal 2, dan pasal 127 a.

Adapun yang dimaksud dengan negara federal adalah negara yang merupakan

gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing-masing dengan perlengkapannya

yang cukup, dengan kepala negara sendiri dan dengan badan-badab legislatif dan yudikatif

sendiri. Dalam negara federal, negara-negara yang bergabung yang disebut dengan negara

bagian, mempunyai kedudukan yang sama kuat. Disamping itu ada sebagian kekuasaan

negara-negara bagian yang diserahkan kepada negara federal atau sebaliknya ada yang

kekuasaan pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu baru sisanya diserahkan kepada

negara-negara bagian.

NRIS yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan menganut sistem kabinet

parlementer ternyata tidak berumur panjang, karena bentuk tersebut tidak berakar kepada

kehendak rakyat dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Konstitusi RIS yang isinya

lebih lengkap dibandingkan UUD 1945 naskah asli (UUD 1945 hanya memuat 37 pasal,

sedang konstitusi RIS memuat sampai 197 pasal), tetapi isinya konstitusi RIS yang lengkap

itu telah menyimpang jauh dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu tidak memuat

cita-cita proklamasi tentang Negara Kesatuan, apalagi cita-cita demokrasi pancasila. Oleh

karena itu akibatnya banyak muncul tuntutan untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan.

Negara- negara gabungan yang bernaung dibawah R.I.S satu-persatu menggabungkan diri

dengan Republik Indonesia (di Yogyakarta). Kemudian untuk mengatasi situasi tersebut pada

akhirnya diadakan permusyawaratan antara Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang

menghasilkan Piagam persetujuan antara R.I.S dan Republik indonesia yang di tandatangani

oleh hatta dan A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950.

Piagam tersebut memuat persetujuan untuk kembali ke bentuk “negara kesatuan”

sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya dengan Undang-Undang federal No.

7 tahun 1950, ditetapkan perubahan K.R.I.S. menjadi Undang-Undang Dasar Sementara

7

berdasar pada pasal 190, pasal 127 a, dn pasal 191 ayat (2) K.R.I.S. sejak tanggal 17 Agustus

1950 bentuk Negara Republik Indonesia Serikat berganti menjadi bentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam

UUDS 1950 ini walaupun bentuk negaranya kesatuan, ternyata juga menganut sistem kabinet

parlementer, seperti halnya konstitusi RIS. UUDS 1950 ini tidak berlaku lagi setelah presiden

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memuat tiga diktum:

1.Pembubaran konstituante, 2. Penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak

berlakunya UUDS 1950, 3. Pembentukan majelis Permusyawaratan Rakyat Sememtara

(MPRS) dan Dewan Pertimbangan agung Sementara (DPAS).

Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah

gagalnya konstituante melaksanakan tugas membentuk UUD sebagai pengganti UUDS 1950.

Kegagalan konstituante dikarenakan dua kubu yang berhadapan tetap pada pendiriannya

masing-masing, yang satu bersikap memakai rumusan dasar negara sebagaimana tercantum

dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Pancasila, sedang kubu lainnya bertahan dengan sikap

memilih Islam sebagai dasar negara (Mahfud M.D., 1998:133). Sejak Dekrit presiden 5 juli

1959 dengan kembali ke UUD 1945, maka bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara

Kesatuan yang kemudian lebih populer dengan sebutan NKRI.

Pada awal reformasi yang ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dari

jabatannya, kebijaksanaan otomi daerah mulai menjadi bagian dari wacana publik pada masa

transisi pemerintahan di Indonesia antara 1998-1999. Pada saat itu muncul berbagai macam

pendapat tentang kehendak untuk menghidupkan kembali pemerintahan yang berdasarkan

federalisme di satu pihak, dan di pihak lain menghendaki sistem desentralisasi dalam negara

kesatuan tetap dipertahanka dengan modifikasi tertentu sesuai dengan semangat dan irama

reformasi nasional.

Berbagai macam argumen dikemukakan guna mendukung posisi masing-masing.

Namun demikian, kekuatan-krkuatan politik yang ada di Indonesia dalam masa transisi ini

tidak memberikan dukungan yang positif terhadap kemungkinan untuk menciptakan

pemerintahan yang federalistik. Bahkan hampir semua partai politik yang ada di DPR tidak

mendukung munculnya ide pembentukan pemerintahan yang federalis. Hal ini nampak

bahwa pada saat proses pembahasan perubahan perubahan UUD 1945, panitia ad Hoc I

8

menyusun kesepatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar

tersebut terdiri dari lima butir, yaitu :

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan

kedalam pasal-pasalPerubahan dilakukan dengan cara “adendum” (Sekretariat Jendral

MPR RI 2003:25)

Dengan demikian jelas bahwa negara kesatuan tetap dipertahankan dengan memberikan

otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Memang didalam masyarakat yang sangat tinggi

fragmentasinya, pilihan negara kesatuan sebagai bentuk negara merupakan pilihan yang tepat

dari pada bersifat federalisme.

Disamping hal tersebut diatas, yang lebih penting dalam pemilihan semua bentuk negara

akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam

negara tersebut. Sebuah negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit

mempraktekkan federalisme, terutama yang menyangkut derajat pembilahan sosialnya.

Sebaliknya dalam masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya, diperlukan

sebuah pemerintahan nasional yang kuat.

Namun, menurut Jimly Asshiddiqie (2002:22-23) merujuk Pasal 18 ayat (5) UUD 1945

perubahan yang isinya: “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat”,

berarti pasal tersebut mempunyai pengertian bahwa otonomi yang seluas-luasnya kecuali

urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, juga

mengandung konsekuensi pengertian kearah pengaturan yang bersifat federalistis. Asumsi

dasarnya adalah bahwa kekuasaan asal justru berasal di daerah, kecuali jika undang-undang

menentukan lain. Prinsip kekuasaan asal yang berada didaerah ini adalah prinsip yang biasa

dikenal dalam lingkungan negara yang menganut federalisme. Sejalan dengan pendapat

tersebut Ryaas rasyid menyatakan bahwa UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memiliki

unsur federalisme. Secara material mirip federal namun secara konseptual tidak sama dengan

federalisme. Dengan demikian berdasarkan teori yang lazim Negara Kesatuan Republik

Indonesia sekarang merupakan Negara Kesatuan yang menerapkan pemerintahan federal.

9

Oleh karena itulah banyak muncul perdebatan tentang perlu tidaknya diadakan perubahan

lagi terhadap UUD1945 hasil perubahan. Khusus berkaitan dengan bentuk Negara Kesatuan

sebagaimana telah ditentuakn dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 setelah

perubahan,dikategorikan sebagai bukan objek perubahan yang diatur dalam mekanisme

perubahan sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945

dinyatakan: “Khusus mengenai bentuk Neagar Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat

dialkukan peruabahan”. Dengan demikian jelas bahwa pasal ini mengandung komitmen dan

tekad bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 akan

tetapberbentuk Negara Kesatuan selamanya. Artinya apabila bangsa Indonesia taat pada

hukum konstitusi maka tidak akan terjadi perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan.

Bagi bangsa Indonesia, dalam rangka mempertahankan NKRI tidak ada pilihan lain

kecuali mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar keragaman bangsa dapat dijabarkan sesuai

prinsip Bhineka Tunggal Ika. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika

mencerminkan bahwa meskipun dalam realitanya Indonesia memiliki sifat yang sangat

heterogen dalam aspek suku,ras,agama,dan lain-lain tetapi tetap berintegrasi dalam kesatuan.

Bangsa Indonesia meyakini bahwa perbedaan merupakan suatu kodrat manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa disamping itu bangsa Indonesia meyakini bahwa perbedaan

itu tidak untuk dipertentangkan dan diperuncing, melainkan untuk dipersatuakan dalam suatu

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini divisualisasikan pada lambang negara dan

bangsa yang kita kenal sebagai “Burung Garuda Pancasila” dengan sekola “Bhineka Tunggal

Ika” yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan diundangkan pada

tanggal 28 Nopember 1951 yang kemudian diganti dengan UU RI No.24 Tahun 2009 tentang

Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan yang diundangkan tanggal 9

Juli 2009. Dalam lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

3. Tantangan Terhadap Integrasi Nasional

Dalam mempertahankan NKRI agar tetap tegak berdiri ada beberapa faktor yang dapat

mengintegrasikan bangsa Indonesia namun ada pula faktor yang dapat menjadi penyebab

disintegrasi bangsa Indonesia.

Faktor-faktor yang dapat mengintegrasikan antara lain:

1. Nilai-nilai luhur Pancasila (fundamental,instrumental,praksis)

2. Hukum yang ditegakkan secara konsisten dan adil

10

3. Kepemimpinan yang efektif

4. Pembangunan yang bermuatan harmoni

5. Kekuatan (force)

Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegarsi antara lain :

1. Kekuatan neoliberalisme yang mengubah negara kesejahteraan menjadi negara korporasi

2. Kesenjangan struktural

3. Separatisme

4. Kekerasan politik

Dampak globalisme Untuk mempertahankan NKRI, tiada lain Bangsa Indonesia harus

memperkuat faktor yang dapat mengintegrasikan bangsa Indonesia dan memperlemah faktor

yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa Indonesia. Padahal secara faktual faktor yang

dapat mengintegrasikan bangsa sekarang ini cenderung melemah sedangkan faktor

disintegrasi bangsa sangat terasa mengancam keutuhan NKRI.

11

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

NKRI sebagai negara bangsa adalah merupakan perwujudan wawasan nasional yaitu Sila

Persatuan Indonesia yang dijiwai dan diliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan Yang

dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan bersendi pada jati diri Pancasila bukan berarti bangsa Indonesia tidak

menghendaki perubahan. Karena perubahan terletak pada cara dan teknik dalam

mengatisipasi tantangan yang dihadapi. Atau dapat pula dikatakan bahwa perubahan bukan

pada tatanan dasar tetapi pada tatanan instrumental.

Bagi bangsa Indonesia yang sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka

meneguhkan NKRI berdasarkan Panacasila adalah menegakkan supremasi hukum

berdasarkan Panacasila dengan tanpa pandang bulu dan mengimplementasikan nilai-nilai

luhur Pancasila dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya mencetak manusia-

manusia cerdas, terampil namun juga mempertahankan, mengembangkan nilai-nilai filosofi

bangsa yang merupakan ciri khas dan identitas bangsa.

12

DAFTAR PUSTAKA

Asshidiqie.Jimly, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat, Pusat

Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Darmodiharjo. Dardji, 1999, Dasar dan Rambu-rambu Pembangunan Masayrakat Indonesia

Baru pada Milenium II Berdasarkan Ideologi Nasional Pancasila, Laboratorium

Pancasila Universitas Negeri Malang

Diponolo. T.S., 1975, Ilmu Negara, Jilid 2, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta

Hadjon. Pjilipus, 1998, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Hukum Tata Negara, Yustika,

Media Hukum dan Keadailan. Vol I No.2 Desember Fakultas Ubaya, Surabaya

Joeniarto, 2001, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta

Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1983, Pancasila dalam Pemikiran dan

Pemasyarakatannya, Malang

------------------------------------------------------, 1981, Pancasila dalam kedudukan dan

Fungsinya dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya

Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Penerbit : PT Pustaka LP3ES, Jakarta

-------------------------------------, 2009, Pancasila Sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama,

Makalah Pelengkap Atas Naskah: Keynote Speech”pada Konggres Pancasila yang

diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

dan Universitas Gajahmada, 30 Mei, Yogyakarta

Noor Syam. Mohammad,2000, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum, Cet. II

Universitas Negeri Malang

------------------------------------,2006, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem

kenegaraan Pancasila ( Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional untuk kebudayaan

Wawasan Nasional), 24 Mei 2006, UNAIR Surabaya

Sekretariat Jenderal MPR, 2003, Membangun Karakter Bangsa Sebagai Upaya memperkokoh

Jati Diri Bangsa Menghadapi Peluang dan Tantangan Post Modernisme, Seminar

Nasional, LKPKB bekerja sama dengan Unibraw Malang

Wiyono.Suko, 2006, Supremasi Hukum dalam Berbagai Perspektif, Gaung Persada Press,

Jakarta

13