Tugas Kelompok Dosen Pengampuh

Kewarganegaraan GERRY ISWANTO, M. Hum

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGRAAN

REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh

ABDULLAH ARIEF (10951005565)

M. ADRI (10951008085)

M. RIDWAN (10951005514)

Kelas

A (Semester III)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2010

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT. yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah

ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW yang diutus untuk menjadi rahmat sekalian alam. Seiring dengan itu,

tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah

memberikan motivasi dalam menyelesaikan makalah ini.

Dalam makalah ini menjelaskan secara ringkas mengenai Pancasila

Sebagai.Ketatanegaraan Republik Indonesia Akan tetapi, Penulis menyadari akan

kekurangan dari makalah ini. Karena “Tak ada gading yang tak retak”. Setiap kesalahan

tidak akan luput dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, saran dan masukan dari

berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini dan semoga

dengan selesainya makalah ini dapat berguna bagi pembaca.

Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................... i

DAFTAR ISI........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................1

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………1

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………...…1

BABII PEMBAHASAN.......................................................................................2

1.2.1 Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI …………………………...2

1.2.2 UUD 1945 sebagai hukum tertib tertinggi……………………………….5

1.2.3 Pokok pikiran dalam UUD 1945………………………………………....7

1.2.4 Hubungan UUD1945 dengan Pancasila ………………………………....9

1.2.5 Konstitusi Negara RI yang pernah dipakai Indonesia…………………12

1.2.6 Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945………….. 20

1.2.7 Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945………………………...24

1.2.8 Hak asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945…………………...26

BAB III PENUTUP............................................................................................ 29

A. KESIMPULAN......................................................................................... 29

B. SARAN...................................................................................................... 29

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... iii

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan objek yang pembahasan yang memiliki ruang

lingkup yang besar terutama dalam system ketatanegaraan Republik

Indonesia saat ini yang telah menggunakan berbagai bentuk sistem

pemerintahan yang ada. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan asas

kerokhanian yang menjadi sumber hokum dasar Negara. Seiring berjalannya

waktu Pancasila telah merangkup peran penting dalam sistem hokum

tertinggi Negara, pokok pikiran dalam UUD 1945, hubungan dengan UUD

1945, konstitusi Negara, hingga aspek hak asasi manusia yang sekarang lagi

marak-mkaraknya dibincangkan di dunia. Dan pada kesempatan ini

pemakalah ingin membuat makalah yang bertema kan Pandangan Pancasila

dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga menjadi latar

belakang makalah yang akan kami dibuat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Beberapa yang menjadi topik sentral permasalahan dalam makalah ini

yang akan dibahas adalah:

1.2.9 Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI ?

1.2.10 UUD 1945 sebagai hukum tertib tertinggi ?

1.2.11 Pokok pikiran dalam UUD 1945?

1.2.12 Hubungan UUD1945 dengan Pancasila ?

4

1.2.13 Konstitusi Negara RI yang pernah dipakai Indonesia?

1.2.14 Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 ?

1.2.15 Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 ?

1.2.16 Hak asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945 ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK

INDONESIA

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian

dalam ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasar filsafat Negara

(Philosofische gronslai). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber

nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara,

termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara Republik Indonesia.

Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya

senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.

Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian

Negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, dan kaidah baik

moral maupun hukum dalam Negara Republik Indonesia. Kedudukan

Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok

sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila

merupakan sumbert hukum dasar Negara baik yang tertulis UUD 1945 negara

maupun hukum dasar tidak tertulis atau convensi.

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas

hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan

Negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian

inilah maka Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau

UUD Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi Negara, hak 5

dan kewajiban warga Negara, keadlian sosial, dan lainnya diatur dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam

pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi Pembukaan UUD

1945, yang merupakan deklarasi bangsa dan Negara Republik Indonesia,

yang memuat pancasila sebagai dasar Negara, tujuan Negara serta bentuk

Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dalam

konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat

penting karena merupakan staasfundamentalnorm (kaedah Negara yang

fundamental), dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara

Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-

pasal Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

Agustus 1945, dan di undangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II

No. 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum

mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan,

namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan

organis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea, dan

setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau berdasarkan isinya. Alinea pertama,

kedua dan ketiga memuat golongan pernyataan yang tidak memiliki

hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat

serangkaian pernyataaan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului

terbentuknya Negara Indonesia, apaun bagian keempat (alinea IV) memuat

dasar-dasar fundamental Negara yaitu : tujuan Negara, ketentuan UUD

Negara, bentuk Negara, dan dasar filsafat Negara pancasila. Oleh karena itu,

alinea IV ini memiliki hubungan “kausal organis” dengan pasal UUD 1945,

sehingga erat hubungannya dengan isi pasa-pasal UUD 1945 tersebut. Dan

Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

6

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampailah kepada

saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia

ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka

rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah

kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam

7

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Tertib Hukum

Tertinggi

Tertib hukum tertinggi terdapat dalam pembukaan Undang-undang 1945.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum

Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu : pertama,

memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia,

dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib

hukum tertinggi.

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik

Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian

dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan

tertib hokum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber

hukum Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang isi pembukaan UUD 1945, yang termuat

dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, dijelaskan bahwa “…

Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran,

yang meliputi Susana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia, serta

mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis

(UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (convensi).

Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi Pembukaan

UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkritisasikan ke dalam pasal-

pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan

dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti Ketetapan

8

MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia

harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung

Asas Kerohanian Negara atau Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia.

Dan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD1945, termuat unsur-

unsur yang menurut ilmu hokum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hokum

di Indonesia (rechts order), atau (legal order), yaitu suatu keterbulatan dan

keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Adapun syarat-syarat tertib hokum yang dimaksud adalah meliputi empat

hal yaitu :

1. Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan

hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintahan Negara

Republik Indonesia (Pembukaan UUD 1945 al. IV).

2. Adanya kesatuan asas kerohanian, yang merupakan suatu dasar dari

keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari

segala sumber hukum. Hal in terpenuhi oleh adanya dasar filsafat Negara

pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

3. Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku,

terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana

tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

4. Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu

berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV Pembukaan UUD

1945, “… maka disusubnlah kemerdekaan Negara Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” Hal ini

menunjukkan saat mulai berdirinya Negara Republik Indonesia yang

disertai dengan suatu tertib hokum, sampai seterusnya selama

kelangsungan hidup Negara RI.

9

Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada di dalam

wilayah Negara Republik Indonesia sejak saat di tetapkannya Pembukaan

UUD 1945 secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945, telah memenuhi

syarat sebagai suatu tertib hukum Negara.

C. Pokok-Pokok yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat

dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, dijelaskan bahwa

Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok pikira ini mewujudkan

cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara baik

hukum tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (convensi).

Berdasarkan isi dari penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 tersebut

bahwa dengan Pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung

dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif

dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Pokok pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan,

dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “Pembukaan” diterima aliran

pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi

segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala

faham golongan, mengatasi segala faham perorangan, negara menurut

pengertian Pembukaan UUD1945 tersebut menghendaki persatuan,

meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Pokok pikiran ini

merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

2. Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

10

Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin

dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kausa finalis (sebab

tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang

harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada

tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Pokok pikiran ini

merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila

3. Pokok pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan

atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung konsekuensi logis

bahwa sistem negara terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus

berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawararan/

perwakilan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan

bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah merupakan Dasar Politik

Negara. Pokok ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.

4. Pokok pikiran keempat : negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok pikiran keempat dalam “Pembukaan” ini mengandung konsekuensi

logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang

mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, untuk

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan

pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan

yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat

martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran

kempat ini merupakan Dasar Moral Negara dan merupakan suatu

penjabaran dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancsila.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaanUndang-

Undang Dasar ini, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat

Pembukaan UUD1945. Dengan kata lain pokok pikiran tersebut

merupakan Dasar Filsafat Negara,Pancasila.

11

Kemudian bilamana kita pahami secara sistematis maka pokok pikiran

ke- I, II, III memiliki makna kenegaraan sebagai berikut : Negara ingin

mewujudkan suatu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran I). Selain itu tujuan negara

harus didasarkan pada suatu dasar politik negara yaitu negara republik

yang ber kedaulatan rakyat (pokok pikiran I dan III).1

D. Hubungan UUD1945 dengan Pancasila

Pembukaan Undang-undang 1945 bersama-sama dengan Undang-undang

dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7,

ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan Undang-

Undang 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alinea IV. Sebab segala aspek

penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat

dalam Pembukaan alinea IV.

Oleh karena itu, dalam pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis

Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Maka

hubungan antara pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbale balik sebagai

berikut :

1. Hubungan secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan

UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar

hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya

bertopang pada asas social, ekonomi, politik akan tetapi dalam

perpaduannya asas yang melekat padanya, yaitu unsurnya terdapat dalam

Pancasila.

Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1 (Notonagoro, 1974 : 16 )12

a. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

adalah seperti yang tercantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea

IV.

b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah,

merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap

tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu :

- Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang

memberikan factor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

- Memasukkan dirinya di dalam tertib hokum tersebut sebagai tertib

hokum tertinggi.

c. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan

berfungsi, selain sebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan , juga kedudukan sebagai suatu yang

bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda

dengan pasal-pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya

adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD

1945, bahkan sebagai sumbernya.

d. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulka mempunyai

hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara

yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar

kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan

tanggal 17 Agustus 1945.

e. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian

mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan

terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia

Dengan demikian pancasila sebagai substansi esensial Pembukaan dan

mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan, sehingga baik

rumusan maupun yuridiksinya sebagaui dasar Negara adalah sebagaimana

terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka perumusan yang

13

menyimpang dari Pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan

mengubah secara tidak sah pembukaan UUD 1945, bahkan berdasarkan

hokum positif sekalipun dan hal ini sebagaimana ditentukan dalam

ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, (juncto Tap No. V/MPR/1973).

2. Hubungan secara Material

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan

yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara

material sebagai berikut.

Ketika ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan

UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI

yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian

Pembukaan UUD 1945. Setelah pada siding pertama pembukaan UUD

1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat Negara Pancasila berikutnya

tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud

bentuk pertama Pembukaaan UUD 1945.

Jadi, berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan

UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib

hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain

perkataan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.

Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan

Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok Kaidah Negara yang fundamental,

maka sebenarnya secara material merupakan esensi atau inti sari dari

pokok Kaidah Negara fundamental tersebut tidak lain adalah pancasila.

14

E. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Adapun konstitusi negara Indonesia yang pernah berlaku sebagai berikut :

1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara

Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari

kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah

satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut

UUD 1945. Mengapa UUD 1945 tidak ditetapkan oleh MPR sebagaimana

diatur dalam pasal 3 UUD 1945? Sebab, pada saat itu MPR belum

terbentuk. Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai

penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II

1946. UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang

Tubuh, dan Penjelasan.

Perlu dikemukakan bahwa Batang Tubuh terdiri atas 16 bab yang

terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan

Tambahan. Bagaimana sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 saat itu?

Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, antara lain tentang bentuk

negara, kedaulatan, dan system pemerintahan. Mengenai bentuk negara

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “negara

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai

Negara UUD Negara RI UUD Sementara 1950 UUD 1945

Urutan periode pelaksanaan UUD di Indonesiakesatuan, maka di

negara Republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintahan

negara, yakni di tangan pemerintah pusat. Di sini tidak ada pemerintah

negara bagian sebagaimana yang berlaku di negara yang berbentuk negara

serikat (federasi). Sebagai negara yang berbentuk republik, maka kepala

negara dijabat oleh Presiden. Presiden diangkat melalui suatu pemilihan,

bukan berdasar keturunan.

Mengenai kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan

“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

15

Majelis Permusywaratan Rakyat”. Atas dasar itu, maka kedudukan Majelis

Permusywaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai lembaga tertinggi negara.

Kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara yang lain berada di bawah

MPR.

Mengenai sistem pemerintahan negara diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. Pasal tesebut

menunjukkan bahwa system pemerintahan menganut sistem presidensial.

Dalam system ini, Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai

kepala pemerintahan. Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas

pemerintahan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada

Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perlu diketahui, lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara

menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b. Presiden

c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

f. Mahkamah Agung (MA)

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan

pihak Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda

berusaha memecahbelah bangsa Indonesia dengan cara membentuk

negaranegara ”boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia

Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara

RepubIik Indonesia. Bahkan, Belanda kemudian melakukan agresi atau

pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer

I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas kota Yogyakarta pada tahun

1948. Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan RepubIik

Indonesia, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) turun tangan dengan

16

menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag

(Belanda) tanggal 23 Agustus – 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri

oleh wakil-wakil dari RepubIik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal

Overleg, yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda),

dan Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. KMB tersebut

menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:

1. Didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;

2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan

3. Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi Negara serikat

mengharuskan adanya penggantian UUD. Oleh karena itu, disusunlah

naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat

oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar.

Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai

27 Desember 1949 diberlakukan suatu UUD yang diberi nama Konstitusi

Republik Indonesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah

yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta

sebuah lampiran. Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat

(1) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Republik Indonesia Serikat yang

merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan

berbentuk federasi”. Dengan berubah menjadi negara serikat (federasi),

maka di dalam RIS terdapat beberapa Negara bagian. Masing-masing

memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya.

Negara-negara bagian itu adalah : negara Republik Indonesia, Indonesia

Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera

Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri

sendiri, yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat,

Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan

Timur.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi

hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara bagian itu

17

meliputi Jawa dan Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta. Sistem

pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS

adalah sistem parlementer.

Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 Konstitusi

RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ”Presiden tidak dapat diganggu-

gugat”. Artinya, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas

tugas-tugas pemerintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi

bukan kepala pemerintahan. Kalau demikian, siapakah yang menjalankan

dan yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat

(2) ditegaskan bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh

kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun

masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”.

Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

tugas-tugas pemerintahan adalah Menteri-menteri. Dalam sistem ini,

kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Dalam sistem

pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada

parlemen (DPR).

Perlu kita ketahui bahwa lembaga-lembaga Negara menurut Konstitusi

RIS adalah :

a. Presiden

b. Menteri-Menteri

c. Senat

d. Dewan Perwakilan Rakyat

e. Mahkamah Agung

f. Dewan Pengawas Keuangan

3. Periode Berlakunya UUDS 1950

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan Negara-negara bagian dalam

negara RIS, sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara

Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera

Timur.

18

Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS

yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur

dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara esatuan.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan

tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara

kesatuan diperlukan suatu UUD Negara kesatuan. UUD tersebut akan

diperoleh dengan cara memasukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian

yang baik dari Konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal

No.7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950,

yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak

tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan

terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan

Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Mengenai dianutnya

bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950

yang berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah

suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950

adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS

1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat

diganggu-gugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa ”Menteri-

menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik

bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya

sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh

kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri

tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.

Perlu kita keahui bahwa lembaga-lembaga Negara menurut UUDS

1950 adalah :

19

a) Presiden dan Wakil Presiden

b) Menteri-Menteri

c) Dewan Perwakilan Rakyat

d) Mahkamah Agung

e) Dewan Pengawas Keuangan

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat sementara. Sifat

kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan

bahwa ”Konstituante (Lembaga Pembuat UUD) bersama-sama dengan

pemerintah selekaslekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang

akan menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih melalui

pemilihan umum bulan Desember 1955 dan diresmikan tanggal 10

November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih selama dua setengah

tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah

UUD. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya

pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante

dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan

amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Pada dasarnya,

saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para

anggota Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda.

Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diadakan

pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga kali pemungutan suara,

ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden tersebut belum

memenuhi persyaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.

Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara,

pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit

Presiden yang isinya adalah:

20

1. Menetapkan pembubaran Konsituante

2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya

lagi UUDS 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS Dengan dikeluarkannya Dekrit

Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai

landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan

Republik Indonesia.

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya UUD 1945 sejak

5 Juli 1959- 19 Oktober 1999 ternyata mengalami berbagai pergeseran

bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan

UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua periode

yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-

1999).

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan

pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan

juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan

pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya

kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan

Presiden.

Selain itu muncul pertentangan politik dan kon- flik lainnya yang

berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan

ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah

munculnya pemberontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan

keselamatan bangsa dan negara.

Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir. Soekarno selaku

Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat

Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan

yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan

21

serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut

dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan

UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Apakah tekad tersebut menjadi

suatu kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi, prinsip

negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal

yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan pada masa Orde Lama,

sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR

terhadap kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah. Selain itu, kelemahan

tersebut terletak pada UUD 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan

luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai

penyimpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan UUD

1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan pemerintahan Orde Baru

bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.

5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 – Sekarang

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden

Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan

perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945

sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000,

2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih

lengkap, yaitu : Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami

perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan

negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil

Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan

ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

Perlu kita ketahui bahwa setelah melalui serangkaian perubahan

(amandemen), terdapat lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk.

Sebaliknya terdapat lembaga negara yang dihapus, yaitu Dewan

Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga-lembaga Negara menurut UUD

22

1945 sesudah amandemen adalah : UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Sumber: Setjen MPR

a) Presiden

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Dewan Perwakilan Rakyat

d) Dewan Perwakilan Daerah

e) Badan Pemeriksa Keuangan

f) Mahkamah Agung

g) Mahkamah Konstitusi

h) Komisi Yudisial

F. Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang mana dalam

arti rakyat sebagai asal muasal kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut

serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu

pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu

sendiri yaitu filsafat Pancasila.

Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat

adalah sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sekaligus sebagai tujuan

kekuasaan Negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan oleh karena itu, dalam

pengertian demokrasi kebebasan individu diletakkan demi tujuan

kesejahteraan bersama.

Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa

mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu ;

1. Keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan politik.

2. Tingkat persamaan tertentu di antara warganegara.

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai

oleh warganegara.

23

4. Suatu sistem perwakilan

5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka demokrasi mengandung ciri yang

merupakan patokan prinsip yaitu setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa

warganegaranya harus terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan

keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

melalui wakil pilihan nereka.

Oleh karena itu di dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem

demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya supra strukutr politik dan

infra struktur politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi.

Adapun supra struktur politik antara lain meliputi lembaga legislative,

lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Dari segi infra struktur politiknya

terdiri atas lima komponen yang meliputi partai politik, Golongan, Golongan

penekan, alat komunikasi politik, tokoh-tokoh politik.

Dengan demikian dalam sistem demokrasi proses pembuatan kebijakan

politik merupakan keseimbangan dinamis antara pra karsa pemerintah dan

partispasi aktif rakyat. Selain itu rumusan kedaulatan di tangan rakyat

menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral.

Oleh karena itu, rakyat adalah paradigma sentral kekuasaan Negara. Adapun

rincian structural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi

menurut UUD 1945 adaalah sebagai berkut ;

1. Konsep Kekuasaan

A. Kekuasaan di tangan Rakyat

Teradapat dalam :

1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

24

“… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-undang dasar Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat…”

2. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1 dan 2):

Pasal 1:

Negara Indonesi8a adalah Negara kesatuan yan berbentuk

Republik.

Pasal 2 :

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut

Undang-Undang Dasar.

B. Pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan menurut demokrasi yang tecantum dalam UUD

1945 adalah sebagai berikut :

a. Kekuasaan Eksekutif berada ditangan Presiden (pasal 4 ayat 1)

b. Kekuasaan Legislatif berada ditangan Presiden, DPR, dan DPD (pasal

5 ayat 1)

c. Kekuasaan Yudikatif berada ditangan Mahkamah Agung (pasal 24 ayat

1)

d. Kekuasaan Inspektif atau penguasaan berada ditangan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan), dan DPR

C. Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan Kekuasaan diatur menurut UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

25

a. “Kedaulatan ditangan rakyat….” (pasal 1 ayat 2). Kedaulatan rakyat

dilaksanak lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5

tahun sekali.

b. “MPR memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap

UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta melakukan

impeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi”.

c. “DPR memiliki fungsi pengawasan, yang berarti melakukan

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh

presiden dalam jangka waktu 5 tahun”. (Pasal 20 A ayat 1)

d. Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan

DPR (rangkaian kegiatan 5 tahunan sebagai realisasi periodesasi

kekuasaan).

D. Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan diatur menurut UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya

segala keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

mencapai mufakat.

2. Jika mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan

dengaan pengambilan suara terbanyak.

E. Konsep Pengawasan

Pada UUD 1945 dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh rakyat,

karena kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, namun secara formal

ketatanegaraan pengawasan berada ditangan DPR

F. Konsep Partisipasi

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, maka konsep partisipasi

menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan

partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga Negara Indonesia.

26

G. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945

Lembaga-lembaga negara atau kelengkapan negara menurut UUD 1945

adalah sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR terdiri dari anggota DPR dan

anggota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 UUD 1945

menyebutkan kewenangan MPR sebagai berikut:

a. Mengubah dan menetapkan UUD

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

c. Henya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas-tugas DPR adalah sebagai berikut:

a. Membentuk undang-undang.

b. Membahas rancangan RUU bersama Presiden

c. Membahas RAPBN bersama Presiden

Fungsi DPR adalah sebagai berikut:

a. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan

undang-undang

b. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN

bersama presiden

c. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah

DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara

lain:

a. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden

b. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu

kebijakan Presiden/ Pemerintah

27

c. Hak menyampaikan pendapat

d. Hak mengajukan pertanyaan

e. Hak Imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan

f. Hak mengajukan usul RUU

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi

melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan

jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota

DPR. Lembaga DPD bersidang sedikitnya sekali dalam se-tahun.

4. Presiden Hasil UUD 1945 tentang kepresidenan berisi hal-hal berikut:

a. Presiden dipilih rakyat secara langsung

b. Presiden memiliki legitimasi (pengesahan) yang lebih kuat

c. Presiden setingkat dengan MPR

d. Presiden bukan berarti menjadi dictator

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah salah satu badan bebas dan

madiri yang diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.

6. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh:

a. Mahkamah Agung (MA). Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-

undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap

undang-undang.

28

b. Mahkamah Konstitusi (MK) Kewenangan MK adalah sebagai berikut:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

2. Menguji undang-undang terhadap UUD

3. Memutuskan sengketa lembaga negara

4. Memutuskan pembubaran partai politik

5. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

c. Komisi Yudisial (KY) Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim

dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang

mengusulkan pengangkatan hakim agung.

H. Hak-Hak Asasi Dalam Undang-undang Dasar 1945

Telah di jelaskan pada pembangian sebelumnya bahwa Undang-Undang

Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yang mempunyai kedudukan yang sama,

yaitu pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37.

A. Dalam Pembukaan

Sesungguhnya pembukaan undang-undang dasar 1945 banyak

menyebutkan hak-hak asasi sejak alinia pertama sampai alinia keempat.

- Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan

adanya kebebasan untuk merdeka.pengakuan akan perikemanusiaan

adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia,

- Alinea kedua : Indonesia sebagai negara yang adil

29

- Alinea ketiga : Dapat disimpulkan bahwa rakyat indonesia menyatakan

kemerdekaannya supaya tercapai kehidupan bangsa indonesia yang

bebas.

- Alinea ke empat: berisikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi dalam segala bidang.

B. Dalam Batang Tubuh

Undang-undang dasar 1945 mengatur hak-hak asasi manusia dalam 7

pasal, yaitu Pasal-Pasal yang langsung berbicara mengenai hak-hak asasi.

Ketujuh pasal tersebut adalah :

1. Pasal 27: Tentang persamaan dalam hukum dan

penghidupan yang layak bagi manusia.

2. Pasal 28: Tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan.

3. Pasal 29: Tentang kemerdekaan untuk memeluk agama

4. Pasal 31: Tentang hak untuk mendapat pengajaran

5. Pasal 32: Perlindungan yang bersifat kulturil

6. Pasal 33: Tentang hak ekonomi

7. Pasal 34: Tentang kesejahteraan sosial

Namun dalam hal ini yang perlu dicatat, bahwa dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam batang tubuh UUD 1945. Hak-hak

asasi itu telah ada. Karena itu tidak heranlah bahwasannya Negara

30

Indonesia saat ini telah mengatur masalah UUD 1945, dan yang harus

dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya segera menyusun

undang-undang pelaksanaannya.

31

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pancasila merupakan sumber nilai serta sumber norma dalam setiap aspek

penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tata tertib hukum di

Negara Republik Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan

serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila

pancasila. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas

hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan

Negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan yaitu UUD 1945.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber

pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung Asas Kerohanian

Negara atau Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, karena tertib hukum

tertinggi terdapat dalam pembukaan Undang-undang 1945. Pada UUD 1945

juga diatu mengenai system pemerintahan Indonesia. Yang mana Indonesia

menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dalam arti rakyat sebagai asal

muasal kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam

pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Mengenai Sistem

pemerintahan di Indonesia, UUD 1945 juga telah mengatur mengenai konsep

kekuasaan di Indonesi, konsep pengambilan keputusan di Indonesia, konsep

pengawasan di Indonesia, serta konsep Partisipasi di Indonesia, semuanya

telah dietur dalam UUD 1945.

B. SARAN

Kami selaku pemakalah mohon maaf atas segala kekurangan yang

terdapat dalam makalah ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan

saran dari teman-teman semua agar makalah ini dapat dibuat dengan lebih

baik lagi.

32

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, 2008, Pendidikan Pancsila, Paradigma, Yogyakarta.

..........., 1995, Hakikat Sila-sila Pancasila. Paradigma, Yogyakarta.

Yamin Muhammad, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

Suhadi, 1998, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah, Yogyakarta.

Sinar Grafika, 1998, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998-2003, Tap MPR Nomor

II/MPR/1998, Jakarta.

Pubopranoto Kuntjoro, Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasia,. Pradnya Paramitha,

Jakarta.

Notonagoro, 1974, Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaedah

fundamentil Negara Indonesia), Universitas Airlangga, Surabaya.

33