PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

DISUSUN OLEH :

NAMA : ANGGI ILAHI SULTON

NAMA : HILMY SETYA PP

NAMA : JEA HANDYLAR W

NAMA : MOCH. SANDHYKA W

NAMA : NOVIA DWI HARDHINI

NAMA : SAIFUL ANAM

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Alloh SWT yang telah berkenan

melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan

makalah kelompok ini dengan judul “Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan”.

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah

Pendidikan Pancasila, pada program studi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan

benar tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan

ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan makalah ini.

Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengaharapkan saran dan

kritik dari pembaca.

Harapan penyusun semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................................................2

DAFTAR ISI....................................................................................................................................3

BAB I

PENDAHULUAN...........................................................................................................................4

1.1. LATAR BELAKANG...............................................................................................................4

1.2. RUMUSAN MASALAH..........................................................................................................4

BAB II

TINJAUAN TEORI.........................................................................................................................6

BAB III

PEMBAHASAN..............................................................................................................................8

2.1. MAKNA PEMBANGUNAN NASIONAL..............................................................................8

2.2. HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL...........................................................................8

2.3. ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL...................................................................................9

2.4. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLITIK................................9

2.5. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI..........................10

2.6. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA.............12

2.7. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTAHANAN KEAMANAN................................................................................................................................13

2.8. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA.................................................................................................................................14

2.9. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN IPTEK..................................15

BAB IV

PENUTUP.....................................................................................................................................19

3.1. KESIMPULAN.......................................................................................................................19

3.2. SARAN...................................................................................................................................19

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................................20

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kata paradigma (Inggris: paradigm) mengandung arti model, pola atau contoh.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, paradigma diartikan seperangkat unsur bahasa yang

sebagian bersifat konstan (tetap) dan sebagian berubah-ubah. Paradigma juga dapat diartikan

suatu gugusan sistem pemikiran. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah asumsiasumsi

teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), yang merupakan sumber hukum, metode

serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri dan

karakter ilmu pengetahuan tersebut.

Sedangkan kata pembangunan (Inggris: development) menunjukkan adanya

pertumbuhan, perluasan ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan yang

harus dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang.

1.2. RUMUSAN MASALAH1. Apa Makna, Hakikat, dan Asas dari Pembangunan Nasional ?

2. Apa saja Aspek dalam Paradigma Pembangunan ?

4

BAB II

TINJAUAN TEORI

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan.

Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut

menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma.

Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi

pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin

berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang

politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir,

kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu

dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur,

parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.

Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam

melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya

nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur

segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai

konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar

negara dan ideologi nasional.

Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara

Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka

tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan

bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat

manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang

monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain :

a) susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga

b) sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus social

5

c) kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan

martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga,pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara

singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.

Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia

secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma dalam

pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

6

BAB III

PEMBAHASAN

2.1. MAKNA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam

pembukaan undang – undang dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

ikut melaksankan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi dan keadilan

sosial.

Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan itu meliputi semangat, arah

dan gerak pembangunan sebagai pengalaman pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan

yang utuh. Pengalaman pancasila meliputi pengalaman atau penerapan nilai – nilai dari

pancasila; Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakillan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

2.2. HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya

dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia dilaksanakan secara berencana, menyeluruh,

terpadu, terarah, dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan nasional agar sejajar dengan

bangsa – bangsa lain.

Pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek kehidupan

bangsa, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain – lain. Dilaksanakan

bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Diselenggarakan secara bertahap dalam jangka

panjang, jangka menegah, dan jangka pendek.

7

2.3. ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Asas pembangunan nasional adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang

Maha Esa, demokrasi pancasila, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan

dalam kehidupan, hukum, kemandirian, kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Pembangunan nasional mengandung asas keterpaduan dalam arti keserasian dalam

semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi : bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HamKam, sehingga melahirkan ketangguhan

bangsa dan negara yang utuk menyeluruh, kukuh dan kuat.

Penerapan wawasan nusantara dan ketahanan nasional menurut asas asas, pola pikir

dan pola tindak yang sistematik, kompherensif dan integralistik. Penerapan dalam asa, pola

pikir dan pola tindak yang dijabarkan dalam wawasan nusantara dan ketahanan nasional

kedalam mekanisme dan metode perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta

pengawasan oleh para penyelenggara pembangunan nasional yang terutama meliputi aparatur

pemerintah dan masyarakat.

2.4. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLITIK

Warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik bukan objek

politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat

manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat dimana sistem politik indonesia yang sesuai dengan pancasila sebagai paradigma

adalah sistem politik demokrasi.

Sehingga, perlu dikembangkan berdasarkan asar kerakyatan dalam sila IV Pancasila,

kemudian pada asas-asas moral dari pada sila-sila Pancasila. Maka, secara berturut-turut,

sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dan penyelenggara negara

guna perilaku politik santun dan bermoral.

Sedangkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial diartikan bahwa

pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan

8

dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dilihat

secara berurutan terbalik:

a) Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya,

agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

b) Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) dalam pengambilan keputusan.

c) Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep

mempertahankan persatuan. 

d) Dalam pencapaiannya tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang

adil dan beradab.  

e) Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan

keberadaban) tersebut bersumber pada nilai ketuhanan Yang Maha Esa (YME). 

Di era globalisasi informasi dari implementasi perlu direkonstruksi kedalam

perwujudan masyarakat warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional

(berbagai asal etnik, agama dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna

industrial. Sehingga nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi

adalah sebagai berikut:

Nilai toleransi 

Nilai transparansi hukum dan kelembagaan 

Nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata) 

Bermoral berdasarkan konsensus (fukuyama dalam Astrid: 2003:3)

2.5. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI

Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada

nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasrkan pada dasar

moralitas ketuhanan pada Sila I Pancasila dan kemanusiaan pada Sila II Pancasila yang

menghasilkan sistem ekonom berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat

9

manusia, baik dari segi selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk

tuhan.

Sistem ekonomi berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang

hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi

ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan

individu.

Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Maka

dari itu, sistem ekonomi  harus dengan sistem dan pembangunan ekonomi dengan tujuan pada

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berasaskan kekeluargaan dengan nilai-nilai

kemanusiaan.

Pembangunan ekonomi harus menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas,

monopoli yang akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan

warga negara.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu Sila IV Pancasila,

sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu Pembangunan

Ekonomi Kerakyatan atau Pembangunan Demokrasi Ekonomi atau Sistem Ekonomi

Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi

warga Indonesia dimana politik ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan, dukungan,

dan pengembangan ekonomi rakyat mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah

sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas

kekeluargaan yang mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di

era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan

pemerataan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat

dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transaran, dan partisipatif. Dalam

ekonomi kerakyatan, Negara berperan melindungi warga negara dengan mengingkatkan

kepastian hukum.

10

2.6. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan

kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila Kemanusiaan Manusia

harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila

persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan

terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju

pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.

Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial

berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai

warga negara. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan

kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam

pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam

perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya

komuniti-komuniti terlibat di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan

hak asasi individu pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencaan dan pelaksanaannya

perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat,

disamping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara

berimbang (sila kedua).

Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak

negara dan hak asasi individu. Paradigma tersebut dapat mengatasi sistem perencanaan yang

sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman

kebudayaan Indonesia.

Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku

bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan pembangunan

regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan menjamin

keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI

(Sila Ketiga). Sebenarnya nila-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak

kebudayaan, sebagai kerangka acuan-acuan bersama, bagi kebudayan-kebudayaan di daerah.

11

 

2.7. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTAHANAN KEAMANAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa negara bertugas dan

bertanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia sehingga perlu memperkuat pertahanan dan

keamanan dengan membangun pertahanan dan keamanan Indonesia yang kini dikenal dengan

sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta).

Sistem pertahanan yang sifatnya semesta dengan melibatkan seluruh warga negara,

wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dengan mempersiapkan secara dini oleh

pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari

segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas

hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem tersebut pada dasarnya sesuai dengan nilai-nila Pancasila dimana rakyat

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan tertuang dalam UU No. 3

Tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Setelah ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang

dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi muatan konstitusi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan terhadap HAM

2. Adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar,

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar.

Sesuai dengan UUD 1945, yang terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945

sebagai bagian dari UUD 1945 atau bagian dari hukum positif yang mana kedudukan

Pancasila mengandung segi positif dan negatif. Segi positif kedudukan Pancasila adalah dapat

dipaksakan berlakunya oleh negara, sedangkan dalam segi negatif adalah pembukaan dapat

diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Hukum tertulis, contohnya UUD termasuk pada perubahannya, UU dan peraturan

perundang-undangan mengacu pada dasar negara (sila-sila Pancasila dasar negara). Dalam

12

kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum baik hukum 

 tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan sila-sila pada Pancasila

yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan demikian substansi hukum yang dikembangkan merupakan perwujudan atau

penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya substansi produk hukum

merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan

perwujuan aspirasi rakyat).

2.8. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa

Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun yang dikenal dimata

dunia Internasional. Indonesia dengan kemajemukan, binneka dan plural. Indonesia juga

terdiri dari suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja sama untuk meraih dan

mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.

Namun, keramahan Indonesia kini mulai banyak dipertanyakan karena banyak kasus

kekerasan yang bernuansa Agama.  Paradigma toleransi antar umat beragama untuk

menciptakan kerukunan dalam beragama perspektif Piagam Madina yang intinya adalah

sebagai berikut :

1. Semua umat Islam, meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan

wahidah).

2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan

komunitas lain didasarkan dari prinsip-prinsip yaitu:

a) Bertetangga dengan rukun 

b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama 

13

c) Membela yang teraniaya

d) Saling menasehati 

e) dan menghormati mengenai kebebasan beragama

Berdasarkan lima prinsip yang mengisyaratkan bahwa:

1. Adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa dengan

membedakan atas dasar suku dan agama.

2. Adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan

masalah bersama serta saling membantu menghadapi musuh bersama.

Hal yang mendasar dalam memperkokoh kerukunan hidup antara umat beragama

adalah dengan membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi

antara manusia yang berdasar dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan

eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan

interdependen.

Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi

manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia bukan sebagai benda

mekanik, melainkan sebagai manusia yang memiliki akal budi kreatif dan berbudaya. 

2.9. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN IPTEK

Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat

reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian Pancasilan mampu menyesuaikan

dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yaitu dengan

tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak

berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan

pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam

pemecahan masalah yang terjadi (inovasi teknologi canggih). Kekuatan suatu ideologi itu

tergantung pada kualitas dan dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri (Alfian, 1992)(dalam

internet). Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu:

A. Dimensi Reality.

14

Yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar

dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut

bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.

B. Dimensi Idealisme.

Yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan

tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan

bersama dengan berbagai dimensinya.

C. Dimensi Fleksibility.

Maksudnya dimensi pengembangan Ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang

memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang

relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat

atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakekatnya merupakan hasil

kreatifitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreatifitas akalnya, manusia mengembangkan

IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan YME.

Tujuan dari IPTEK ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat

dan martabat manusia, maka IPTEK pada hakekatnya tidak bebas nilai, namun terikat nilai –

nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai – nilai dalam pengembangan IPTEK, yaitu

didasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan memasuki kawasan IPTEK yang diletakan diatas Pancasila sebagai

paradigmanya, perlu dipahami dasar dan arah peranannya, yaitu

A. Aspek ontologi

Bahwa hakekat IPTEK merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti

dalam upayanya untuk mencari dan menentukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu

Pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai :

a) Sebagai masyarakat, menunjukkan adanya suatu academic community yang

dalam hidup keseharian para warganya untuk terus menggali dan

mengembangkan ilmu pengetahuan.

b) Sebagai proses, menggambarkan suatu aktivitas masyarakat ilmiah yang

melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi,

komparasi dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan.

15

c) Sebagai produk, adalah hasil yang diperoleh melalui proses, yang berwujud

karya – karya ilmiah beserta implikasinya yang berwujud fisik ataupun non-

fisik.

B. Aspek Epistemologi, bahwa pancasila dengan nilai–nilai yang terkandung didalamnya

dijadikan metode berpikir.

C. Aspek Askiologi, dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila

sebagai metode berpikir, maka kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu

pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan ideal dari pancasila dan secara

positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal pancasila.

Sila-sila pancasila yang harus menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK:

Sila ketuhanan yang mahaesa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan mencipta,

keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Berdasarkan sila ini

IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dibuktikan dan diciptakan tetapi juga

dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia disekitarnya atau tidak.

Pengolahan diimbangi dengan melestarikan.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa

manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradab karena IPTEK adalah

sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan

Iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan

untuk kesombongan dan keserakahan manusia. Namun, harus diabdikan demi peningkatan

harkat dan martabat manusia.

Sila persatuan Indonesia mengkomplementasiakan universalitas dan

internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK hendaknya

dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran  bangsa serta keluhuran bangsa sebagai

bagian umat manusia di dunia.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap ilmuan harus

memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK juga harus menghormati dan menghargai

kebebasan orang lain dan juga memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik dikaji ulang

maupun di bandingkan dengan penemuan lainnya.

16

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengkomplementasikan

pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan

kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannnya dengan dirinya senndiri

maupun dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat bangsa

dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya.

17

BAB IV

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipakai dalam paradigma (pandangan)

pembangunan nasional yang meliputi aspek Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, IPTEK, Dll.

Nilai-nilai dari Pancasila dipakai dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai

dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berdasarkan sila-silanya. Semua

aspek pembangunan berdasar pada Sila I-V. Sehingga Pancasila benar-benar diaktualisasikan

dengan tujuan kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercakup dalam

warga negara.

3.2. SARAN

Pancasila sebagai paradigma pembangunan diharapkan mampu menyejahterakan

rakyat Indonesia. Sehingga mampu menciptakan keadilan bagi seluaruh rakyat dan Pancasila

tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk mendominasi rakyat dan sebagai pelanggeng

kekuasaan.

Pancasila sebagai dasar negara tetap dipegang teguh dan tidak dipertanyakan

keabsahannya sebagai paradigma pembangunan yang sesuai jaman dan derasnya arus

globalisasi.

18

DAFTAR PUSTAKA

http://www.artikelsiana.com/2015/09/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan.html

https://ramramdani.wordpress.com/dunia-kampus/pancasila-sebagai-paradigma-

pembangunan/

http://quintanurannisa.blogspot.co.id/2015/04/pancasila-sebagai-paradigma-

pembangunan.html

http://galihyogawahyukuncoro.blogspot.co.id/2015/01/pancasila-sebagai-paradigma-

pembangunan.html

Hudiarini, Sri. 2014. Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan

Republik Indonesia. Malang: Aditya Media Publishing

19