1. Politik Luar Negeri.

1.1.Pengertian Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan

secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun

sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional

suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu

negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar

negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya

dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan

keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu

Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan

dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku

Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik

luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam

rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan

nasional”.Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya

ke dalam masyarakat antar bangsa”.Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui

bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional.

1.2.Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh

pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional.Kebijakan-kebijakan yang

diamksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan mencapai tujuan nasional.Melalui politik

luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya kedalam masyarakat

antar bangsa.Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk

mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai

keadaan negara di masa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

1

Proses pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersebut diawali dengan

penetapan kebijakan dan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang

didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor

internasional sebagai faktor eksternal.

Politik Luar Negeri yang dianut oleh Indonesia adalah Politik bebas aktif. Berikut ini

beberapa pengertian dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktf :

1. B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam

politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD

1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut

pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan

menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan

nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.

2. Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai  berikut : Bebas, dalam

pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya

tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.

Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak

bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifataktif.

3. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideology atau oleh

suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara

adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan

kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan

negara lain.

1.3.Landasan Hukum Politik Luar Negeri Indonesia

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia, yaitu Politik Bebas Aktif memiliki

beberapa landasan hukum, yaitu :

2

a.       Landasan ideal, yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia dipakai sebagai landasan ideal, karena

Politik Luar Negeri Indonesia bersifat bebas aktif, dimana Indonesia tidak terikat oleh

kekuatan dan ideologi luar ( bebas ).

b.      Landasan konstitusonal, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

Pembukaan, Pasal 11 dan Pasal 13.

a.       Pada pembukaan UUD 1945 alenia I dinyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu

ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”. dan pada

alenia ke IV dinyatakan tujuan bangsa Indonesia berkaitan dengan hubungan

internasional Indonesia, yaitu:

1.        Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

b.      Pada pasal 11 UUD 1945 dinyatakan:

                                                                           Sebelum amandemen

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”

                                                                           Sesudah amandemen

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.(****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang

luar dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.(***)

(3)     Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

c.       Pada pasal 13 UUD 1945 dnyatakan:

                                                                           Sebelum amandemen

(1)     Presiden mengankat duta dan konsul.

(2)     Presiden menerina duta negara lain.

                                                                           Sesudah amandemen

3

(1)     Presiden mengankat duta dan konsul.

(2)     Dalam hal mengankat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat.(*)

(3)     Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.(*)

c.       Landasan operasional.

Landasan operasional politik luar negeri berupa:

a.         Ketetapan MPR

b.        Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden ( Kepres ) yang

menyangkut politik luar negeri Indonesia.

c.         Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri.

Landasan operasional Politik Luar Negeri Indonesia dari masa ke masa mengalami

perubahan, yaitu :

1. Pada dasawarsa 1950-an landasan operasional prinsip bebas aktif mengalami perluasan

makna. Hal ini dinyatakan oleh pidato Bung Karno yang berjudul “Jalannya Revolusi

Kita” pada 17 Agustus 1960. Kemudian inti dari politik luar negeri kembali dinyatakan

oleh Presiden Soekarno dalam “PerincianPedomanPelaksanaan Manifesto Politik RI”,

yang berisi tentang sifat politik luarnegeri Indonesia yang bebas aktif, anti imperialisme,

dan kolonialisme. (Alami 2008:30)

2.        Padamasa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri ditetapkan dengan

ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan

Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia ,tanggal 22 Maret 1973, petunjuk

bulanan presiden sebagai ketua dewan stabilitas  politik  dan keamanan, keputusan-

keputusan Menteri Luar Negeri. Pada masa pasca ordebaru, landasan operasional

ditetapkan dengan ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan

Negara Tahun 1999-2004, UU No.37 tahun 1999 Hubungan Luar Negeri, UU No.24

tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perubahan UUD 1945 hingga Padamasa

reformasi selanjutnyayaituKabinet Indonesia BersatuditetapkandalamRencana

Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJM) tahun 2004-2009. (Alami 2008:31)

4

1.4.Prinsip-Prinsip Pokok Politik Luar Negeri Indonesia

Prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia adalah:

a.       Bebas aktif.

Bebas artinya Indonesia tidak terikat oleh kekuatan, politik, ideology dari negara luar

( asing ) maupun dari negara adikuasa. Sedangkan aktif artinya Indonesia tidak bersifat

pasif dalam menanggapi masalah-masalah internasional, melainkan bersifat aktif.

b.      Anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Hal ini berarti bahwa Bangsa Indonesia menentang adanya penjajahan dan penguasaan

suatu negara oleh negara lain, karena tidak sesuai dengan perikemanuisaan dan

perikeadilan, seperti yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alenia I.

c.       Mengabdi Kepada Kepentingan Nasional

Hal ini berarti politik luar negeri Indonesia dilaksanakan dengan mengutamakan

kepentingan nasional dan menguntungkan rakyat banyak.

d.      Demokratis

Hal ini berarti polituik luar negeri Indonesia dilaksanakan secara demokratis berdasarkan

nilai-nilai demokrasi.

1.5.Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Tujuan Politik Luar Negeri yang bebas aktif adalah sebagai berikut:

a.       Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan

negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai

Merauke.

b.      Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c.       Pembentukan satu persahabatan yang baik terutama Republik Indonesia dan semua

negara di dunia.

2.      Bentuk-Bentuk Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yangBermanfaat Bagi Indonesia.

Adapun kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

antara lain:

a. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina pada tahun 1955

tentang penyelesaian dwikewarganegaraan. Disahkan tanggal 11 Januari 1958 dengan

5

keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan. Dala

Undang-Undang ini ada kejelasan dalam pengaturan kewarganegaraan keturunan Cina

yang sudah berumur 18 tahun, apakah mau menjadi warga negara Indonesia atau kembali

menjadi warganegara Cina dengan sukarela.

b.         Pembentukan negara non-blok melalui KTT yang pertama tahun 1961 di Beograd

( Yugoslavia ) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugoslavia, Mesir, India, dan

Ghana. Organisasi ini sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap solidaritas

negara-negara di kawasan Asia Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaannya

sekaligus melawan kolonialisme, rasialisme, dan zionisme. Selain itu, bertujuan untuk

mengurangi ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

c.         Persetujuan Indonesia-Belanda mengenai penyerahan Irian Barat ( Irian Jaya ) yang

ditandatangani di New York, 15 Januari 1962, disebut agreement. Akan tetapi, karena

pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka dianggap sama dengan

treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk

pernyataan pendapat.

d.        Persetujuan dibentuknya CGI ( Consultative Group On Indonesia ) yang terdiri dari

gabungan negara Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang,

Belanda, Selandia Baru, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat yang berupaya membantu

Indonesia dalam pengembangan berbagai proyek melalui dana pinjaman lunak. Tujuan

CGI antara lain terwujudnya berbagai proyek infrastruktur sarana transportasi seperti

jembatan dan jalan untuk membuka wilayah Indonesia yang terisolir, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan

meningkatkan gairah investor terutama dari negara-negara anggota CGI dalam

menanamkan investasinya di Indonesia.

e.         Masuknya Indonesia menjadi negara anggota PBB ( Tanggal 28 September 1950 ),

kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28

September 1966.

6

f.          Pembentukan ASEAN yang diprakarsai oleh pemimpin Indonesia, Filipina, Singapura,

Thailand, dan Malaysia melalui deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

g.         Perjanjian RI-Malaysia tentang penetapan garis landas kontinen dua negara ( di Selat

Malaka dan Laut Cina Selatan ) ditandatangani tanggal 27 Oktober 1969 dan mulai

berlaku tanggal 7 November 1969. Dalam perjanjian ini ada kejelasan dalam

pemanfaatan laut, baik sebagai sarana transportasi air maupun untuk kepentingan

penangkapan ikan, eksplorasi kekayaan laut, mineral, dan tambang.

h.         Perjanjian antara Indonesia dengan Thailand tentang garis batas Laut Andalas di sebelah

utara Selat Malaka pada tahun 1971.

i.           Perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai garis batas antara Indonesia

dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam

bentukagreement. Namun, karena pentingnya materi yang diatur dalam agreement

tersebut maka pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam

bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 6 tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia

dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New

Guinea.

j.           Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Singapura tentang Selat

Singapura ( 25 Mei 1973 ). Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting, namun

dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam

bentuk keputusan Presiden.

k.         Perjanjian Ektradisi antara RI dengan Malaysia tahun 1974.

l.           Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia mengenai pertahanan dan

keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.

m.       Pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi

rasial 1965 dengan dikeluarkannya UU No. 29 tahun 1999 tentang Konvensi

Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Dengan

adanya Undang-Undang ini masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa sebagai

7

bagian dari masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung

tinggi prinsip dan tujuan piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

3.      Manfaat Kerjasama internasional Bagi Indonesia

Suatu kerja sama internasional harus dibuat dengan berdasarkan atas asas timbak

balik yang turut serta dalam perjanjian tersebut dan tidak merugikan negara-negara yang

menandatangai perjanjian tersebut. Pelaksanaan kerjasama dengan  negara lain baik

dalam bentuk bilateral, regional, maupun internasional ( perjanjian dan hukum

internasional ) bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang

merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara di dunia. Kerja sama internasional

mempunyai arti untuk mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Cukup banyak manfaat kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain,

yaitu :

a.         Bidang Politik

1.    Meningkatkan ekstensi bangsa Indonesia di mata Internasional.

2.    Kerjasama dalam bidang politik dapat menjadi alat untuk mempertahankan kedaulatan

Indonesia sebagai bangsa.

3.    Memberikan akses bagi Indonesia untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

4.    Meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia

yang terkandung dalam Pancasila.

b.         Bidang Sosial Budaya

1.    Lebih memperkenalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Insonesia kepada dunia

internasional.

2.    Lebih mengenal kubudayaan bangsa-bangsa lain.

3.    Meningkatkan serta memajukan pariwisata di Indonesia

4.    Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan

negara-negara lain.

c.         Bidang Ekonomi

8

1.      Meningkatkan perekonomian Indonesia.

2.      Membantu pemasaran produk-produk Indonesia ke luar negeri.

3.      Memperlancar arus perdagangan.

d.        Bidang Militer

1.      Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan militer Indonesia.

2.      Meningkatkan infrastruktur militer melaui pembelian pesawat tempur dan senjata.

4.      Sikap Positif Terhadap Kerjasama dan Perjanjian yang Bermanfaat.

Untuk meningkatkan kerja sama internasional, maka perlu dkembangkan sikap-sikap

positif, diantaranya :

a.         Adanya kemauan dan kesiapan diri untuk memperkenalkan kebudayaan nasional,

pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olahraga.

b.         Kesiapan dan kemampuan diri untuk menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

c.         Mewujudkan tata ekonomi yang berdasarkan keadilan dan kemerdekaan.

d.        Mengikuti perkembangan dunia dengan cermat, sehingga dapat mengambil langkah-

langkah nyata secara dini jika terjadi masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

9

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia

Depdikbud. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Kaelan. 2003. Pendidikan pancasila. Yogyakarta. Paradigma Manan, Bagir. 2003. Teori dan Politik

Konstitusi. FH UII Press

Muchson AR. 2000. Dasar-dasar Pendidikan Moral, Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan. FIS UNY

Moctar Kusumaatmadja, Etti R. Agoes. 2001. Pengantar Hukum Internasional. Bandung. PT. Alumni

Retno Listyarti, Setiadi. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMK dan MAK Kelas XI. Jakarta:

Erlangga

Soehardi. 2005. Kamus Populer Kepolisian. Jakarta: Koperasi Wira Raharja

Suprapto, dkk. 2005. Kewarganegaraan untuk SMA kelas 2. Jakarta: Bumi Aksara

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

A. Hakim. 2005. Intisari Kewarganegaraan untuk SMA. Bandung: CV Pustaka Setia

10