Oleh:PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI

SEMINAR NASIONAL PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSISAMARINDA, 29 FEBRUARI 2020

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

2

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

DASAR HUKUM

1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG sebagaimana diubah dengan UU 10/2016 [PASAL 157 AYAT (3)]

2) PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK) TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARAPERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

3) PMK TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAMDAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DANWAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 sebagaimana diubahdengan PKPU NOMOR 16 TAHUN 2019

3

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

LATAR BELAKANGPENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

❖ Semula, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah: keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yangmempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

❖ Pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), dalam Pasal 236Cmenetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah olehMahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulansejak undangundang ini diundangkan”;

❖ Pada 29 Oktober 2008, Ketua MA dan Ketua MK bersama-sama telah menandatangani BeritaAcara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

❖ Pada 19 Mei 2014, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 236C UU 12/2008dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) yang sebelumnya menjadidasar hukum MK mengadili perkara Pilkada;

❖Namun, kemudian adanya ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (1/2015 jo.UU 10/2016) khususnya Pasal 157 ayat (3) maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkaraPerselsihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sampai dibentuknya BadanPeradilan Khusus).

4

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1) Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014 membatalkan Pasal 236C UU 12/2008 (UUPemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) yang sebelumnya menjadi dasarhukum MK mengadili perkara Pilkada;

2) Putusan Nomor 105/PUU-XIII/2015 bertanggal 11 November 2015 (“hari” adalah hari kerja; dan “sejakditerimanya permohonan” adalah sejak dicatatnya perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi)

3) Putusan 54/PUU-XIV/2016 bertanggal 14 Juni 2017 (syarat dukungan calon perseorangan mengacu padajumlah penduduk yang memiliki hak pilih, bukan nama dalam DPT)

4) Putusan 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017 (Hak Konstitusional Terdakwa dan/atau MantanNarapidana Untuk Dipilih Menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah)

5) Putusan 92/PUU-XIV/2016 bertanggal 10 Juli 2017 (Konsultasi Kepada DPR Dan Pemerintah Dalam MembuatPeraturan KPU)

6) Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 bertanggal 29 Januari 2020 (jumlah anggota bawaslu Prov dan Kab/Kota diUU Pilkada dan UU Pemilu)

7) Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 bertanggal 28 Maret 2029 (Suket sebagai pengganti KTP elektronik)

8) Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Des 2019 (Masa Tunggu Mantan Terpidana untuk dapatmenjadi Calon Kepala Daerah)

5

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

JUMLAH DAERAH MENYELENGGARAKAN PILKADA PADA TAHUN 2020

DAERAH JUMLAH

Provinsi 9

Kabupaten 224

Kota 37

TOTAL 270

6

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

PARA PIHAK

PEMOHON:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau

3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

TERMOHON:

KPU/KIP PROV,

KPU/KIP KAB, atau

KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT:

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau

3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

yang memperoleh suara terbanyak

7

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

PARA PIHAK(untuk Pilkada dengan satu Pasangan Calon)

TERMOHON:

KPU/KIP PROV,

KPU/KIP KAB, atau

KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

Peserta Pemilihan:

1.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang

memperoleh suara terbanyak “setuju”,

2.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara

terbanyak “setuju”.

dalam hal diajukan oleh Pemantau.

PEMOHON

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur,

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati atau Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota,

3. Pemantau Pemilihan dalam negeri

yang terdaftar dan memperoleh

akreditasi dari KPU/KIP Provinsi

untuk pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur,

4. Pemantau Pemilihan dalam negeri

yang terdaftar dan memperoleh

akreditasi dari KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota.

8

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

OBJEK PERKARA

Terpilihnya Pemohon sebagai:

▪ pasangan calon Gubernur

dan Wakil Gubernur,

▪ pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati, atau

▪ pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota

Keputusan KPU/KIP

Prov/Kab/Kot

tentang

(Penetapan

Perolehan Suara

Hasil Pemilihan

oleh KPU/KIP

Prov/kab/kot)

yang mempengaruhi

9

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

PASAL 7A UU 8/2011 (UU MK)

(1) KEPANITERAAN SEBAGAIMANA MERUPAKAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENJALANKAN TUGAS TEKNIS ADMINISTRATIF PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(2) TUGAS TEKNIS ADMINISTRATIF PERADILAN MELIPUTI:

a. KOORDINASI PELAKSANAAN TEKNIS PERADILAN DI MK

b. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA

c. PEMBINAAN PELAYANAN TEKNIS KEGIATAN PERADILAN DI MK

d. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KETUA MK SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA 2020

TAHAPAN

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon

3. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Permohonan

4. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon

5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK

6.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon,

Pihak Terkait, dan Bawaslu

7. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak

8. Pemeriksaan Pendahuluan

10

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

PASAL 7A UU 8/2011 (UU MK)

(1) KEPANITERAAN SEBAGAIMANA MERUPAKAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENJALANKAN TUGAS TEKNIS ADMINISTRATIF PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(2) TUGAS TEKNIS ADMINISTRATIF PERADILAN MELIPUTI:

a. KOORDINASI PELAKSANAAN TEKNIS PERADILAN DI MK

b. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA

c. PEMBINAAN PELAYANAN TEKNIS KEGIATAN PERADILAN DI MK

d. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KETUA MK SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA 2020

TAHAPAN

9.Pengajuan dan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan

Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

10. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;

11. Pengucapan Putusan dismissal;

12. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;

13. Pengucapan Putusan; dan

14. Penyerahan salinan Putusan.

3 hari kerja

1

Telah Memenuhi

Syarat Kelengkapan

3 harikerja

Pemohon

ARPKPemohon

2

12

7 8

11

Kamis, 15 Mei 2014

PengumumanKeputusan

tentang hasil rekapitulasi

penghitungan suara Pemilihan

PemeriksaanKelengkapanPermohonan

Dan Pemberitahuan

Hasil pemeriksaan

PengajuanPermohonan

Pemohon

BRPK

(Bupati/Walikota)

(Gubernur)

APBL

Belum Memenuhi Syarat Kelengkapan

10

69

Pemohon Memperbaiki/Melengkapi Permohonan

(Gubernur)

(Bupati/Walikota)

(Gubernur)

(Bupati/Walikota)

APL

11

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Keterangan:Mekanisme ini berlaku pula untuk permohonan online. (waktu 6 hari termasuk untuk menyerahkan permohonan asli dan perbaikan permohonan)

Pencatatan dalam

BP2K

(Bupati/Walikota)

(Gubernur)

Penyampaian AP3

(Bupati/Walikota)

(Gubernur)

34

5

Pasangan Calon, Termohon, Pihak Terkait

Permohonan diakses melalui:www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penyampaian PEMBERITAHUANpermohonan yang telah dicatat dalam BRPK

Paling lambat 2 hari kerjasejak permohonan dicatat dalam BRPK

PUTUSAN MKPaling lambat 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

TERMOHON

Pengiriman Salinan Permohonanmelalui KPU

Paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

JAWABAN TERMOHON

Paling lambat 2 hari kerja setelah sidang pertama MK

SIDANG I MK23 Mei 2014

•Pemohon,•Termohon,•Pihak Terkait, atau

Kuasa Hukum

•Surat•Faksimili•Surat elektronik (email)•Telepon•Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PemberitahuanHari Sidang Pertama MK

Paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

Paling cepat 3 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK

SIDANG

PERTAMA MK

PUTUSAN MK

PIHAK TERKAIT Paling lambat 2 hari kerja setelah

sidang pertama MK

BRPK

Pemberitahuan

Permohonan

KETERANGAN PIHAK TERKAITPengiriman Salinan Permohonan

melalui KPU

Paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

MEKANISME PEMBERITAHUAN PERMOHONAN,

PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA MK DAN

SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MK

12

13

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Lanjutan …

SIDANG

PANEL/PLENO

Pemeriksaan

Pendahuluan

SIDANG

PANEL/PLENO

Pemeriksaan

Persidangan

SIDANG

PLENO

PutusanRPH SIDANG

PLENORPH

SIDANG

PANEL/PLENO

Pemeriksaan

Persidangan

a. Memeriksa

kelengkapan

dan kejelasan

materi

permohonan

b. Memeriksa

dan

mengesahkan

Alat Bukti

Pemohon

a. Mendengar

Jawaban

Termohon,

Keterangan

Pihak

Terkait, dan

Keterangan

Bawaslu;

b. Memeriksa

dan

mengesahkan

Alat Bukti

Termohon,

Pihak

Terkait, dan

Bawaslu

a. Mendengar

keterangan

saksi/ahli

b. memeriksa dan

mengesahkan

alat bukti

tambahanPutusan

Akhir

Pembahasanperkara danpengambilan

putusan(dismissal)

Pembahasanperkara danpengambilan

putusan

Putusan

dismissal

Putusan

Sela

14

Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

SEKIANTERIMA KASIH