\

DISERTASIlrI'\rLl\trl\rl

}L{"K[KAT KEDUDUKAN HUKUM DEBITORSELAM,T IUENGUASAI OBJEK JAM}T{AN

FIDUSIA

Oleh:

DWI ISTAK SUBAGIYONIfrI: 133114200317

PROGRAVT STUDI DOKTOR HUKUMFAKUI-,TAS HUKUM

uNrvERSrrAs 17 AGUSTUS 1945 SURABAY420t8 '..

DISERTASI

HAKIKAT KEDUDUI(AN HUKUM DEBITORSELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAI\I

FIDUSIA

DWI IAIAK SUBAGIYONIM: 133114200397

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUMFAKUI,ITAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 STJRABAYA2018

'2'o'toA

Ot

at

"o* o-'u -{ !'

HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM DBBITORSELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN

FIDUSIA

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar DoktorDalam Program Studi DoktorHukum

Pada Program PascasarjanaUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

DWI TATAK SUBAGIYONIM : 133114200397

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUMFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945SURABAYA

2018

HAKIKAT KEDUDUI(AN IIUKUM DEBITORSELA11{A MENGUASAI OBJEK JAMINAN

F.IDUSIA

Oleh :

qwr TArAK sp*asrYoNIM : 1331142A$97

Disusun Untuk Ujian Terbuka DisertasiPada program Studi Doktor Hukum

Fakultas Hukum Universitas lZ Agustus lg45 Surabaya

Telah disetujui untuk diujiPada Tanggal 15 April 20tg

Prof Dr, H. Moch" Isnaeni, SH., M.S.Promotor

Dr.Hj. Endang Prasetyawati, SH., M"Hum.Ko, Promotor

MengetahuiKefua Program Studi Doktor Hukum

Dr.Hj, Endang prasetyawati, SH., M.Hum"

tu

HAKII(AT KEDUDUKAN HUKUM DEBITORSELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN

FIDUSIA

OIeh :

DWI TATAK SUBAGIYONIM: I33il4200397

Telah Disampaikan pada Ujian TerbukaPada Program Studi Dofttor Hukum

Fakultas.HukumUnivsrsitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah diserujuiPadaTanggal 4Juli 20lg

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH., M.S.Promotor

Dr.Hj. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.Ko. Promotor

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Hukum,

rtono, SII.MH. Dr.Hj. Endang prasetyawati, SH.MHum,

ii

IIAKIKAT KEDUST"}KAN HUKUM DEBITORSELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN

FIDUSIA

$leh:

DqI$AraK SUIASTYONIM I 1331142flI397

Telah nfrqii Di E*dapm Tim Fengqii Pada U$*n Ter&u*sDiser{asi Program Doktur Hukum Fakultar Hukum

Univsrsltas t? Agustus 1945 SurabayaPadaTanggal 4Juti 2018

TI&I PENGUJIKetua : Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI.

Anggota : *r. H. Slamet Suhartono, SH",MH,

PrDt DrMoch.Isnaeni" SH., MS.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., MHum.

Prof- Dr. Made Wa{kA SH., fuIHurn.

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM.

Dr. H. Slamet Riyadi" IWSi., Ak., CA.

Dr. Oas Yudianto, SH., MHu,

Dr. Fajar Sugianto, SH., MH.

Ih. H. Hufroa SH..:v{H.

lv

**K *;

)iilv has the right of

. .' o.f the debtor, legal

PERNYATAAN ORISINALITAS

*- : ::- :.nda tangan dibawah ini :

Dwi Tatak Subagiyo

t33114200391

Perum Perumahan Magersari Permai Blok BE-

04 Sidoarjo

08 133 14983 15-: ::On (HP)

l'I:ny atakan bahwa Disertasi yallg berjudul Hakikat

-,::;dukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan

" - r.ia adalah murni gagasan saya dan belum pernah saya

- - ..::.kan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan

.,:abi1a nantinya Disertasi tersebut rlitemukan adanya unsur

. . ''. '?i€ maupun maupun autoplagiari:;nte, saya siap menerima

' , :-:rden-iik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

I l:n-iikian pernvataan ini saya buat sebagai bentuk

:-- r=.rrllgjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di

Surabaya, 23 Maret 2018

Yang menyatakan,

Dwi Tatak Subagiyo

NIM: 133114200391

xxi

PERNYATAAN PERSETUJUANPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya qrahasiswalNama , - DWi T*r*t< Svs+aiqoNomorMahasiswa : 133 ll.{ZoO47J

Badan Perpustakaan LINTAG Surabaya ilmiah saya yang berjudul :

tl r{Kv

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan perpustakaan

LTNTAG surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentukmedia lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, menr,listribusikansecara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untukkepentingan akademis tanpa perlu meminta rjin dari saya maupunmemberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama sayasebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : ....0.KF4.8.F.&. Za 1 S

( Dtd i il. t t-+.ts. J$.6nGJrD

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada

Yang menyatakan

HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR

SELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

THE POSSIBILITY OF DEBITOR'S LAW

DURING THE OBJECT OF FIDUSIA WARRANTIES

RINGKASAN DISERTASI

Oleh :

DWI TATAK SUBAGIYO

NIM : 133114200397

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

i

UJIAN TERBUKA DISERTASI

HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR

SELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

THE POSSIBILITY OF DEBITOR'S LAW

DURING THE OBJECT OF FIDUSIA WARRANTIES

Oleh :

DWI TATAK SUBAGIYO

NIM : 133114200397

Disusun Untuk Ujian Terbuka

Pada Program Studi Doktor Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk diuji

Pada tanggal 2018

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. _________

Promotor

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. _________

Ko. Promotor

Mengetahui

Ketua

Program Studi Doktor Hukum

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

xi

ii

HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM DEBITOR

SELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

THE POSSIBILITY OF DEBITOR'S LAW

DURING THE OBJECT OF FIDUSIA WARRANTIES

Oleh :

DWI TATAK SUBAGIYO

NIM : 133114200397

Disertasi ini telah direvisi dan telah diuji pada ujian Tertutup

Program Doktor Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 23 Maret 2018

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS. .............

Anggota : Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. .............

Prof, Dr. Made Warka, S.H.., M.Hum. .............

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. .............

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. .............

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. .............

Dr. H. Hufron, S.H., M.H. .............

xi

iii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Alloh SWT., atas limpahan rahmat dan

hidayahNya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Karena kekuatan dari Alloh

SWT., maka pada akhirnya saya mampu menyelesaikan disertasi ini meskipun dari

sudut kualitas masih jauh dari kesempurnaan. Saya menyadari, bahwa dengan

keterbatasn saya yang membuat disertasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena

itu, saya masih memerlukan masukan dan kritik guna penyempurnaannya. Dengan

rasa rendah hati saya masih membuka diri atas segala masukan, kritik, dan saran bagi

perbaikan disertasi ini.

Pada kesempatan ini saya dengan rasa tulus menyampaikan ucapan terima

kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

dan Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku promotor dan ko-promotor

yang di tengah kesibukan beliau tiada hentinya memberikan dorongan, semangat,

dan bimbingan kepada saya untuk melakukan penelitian. Perhatian, saran, dan

koreksi selama proses pembimbingan oleh promotor dan ko-promotor saya, maka

pada akhirnya dapat menumbuhkan semangat dan keyakinan saya untuk

menyelesaikan disertasi ini meskipun kadang-kadang saya harus menghadapi

kendala.

Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

- Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma yang memberikan kesempatan untuk

melakukan studi lanjut di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

- Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp.THT.,KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya yang memberikan kesempatan untuk melakukan studi lanjut di

Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya;

- Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya maupun Bambang Yunarko, S.H., M.H., mantan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah

memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti studi lanjut, serta

memberikan dorongan moril maupun materiil kepada saya untuk mengikuti studi

lanjut di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

1945 Surabaya;

- Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk

melanjutkan studi pada Program Studi Doktor Hukum;

- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya maupun Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., mantan

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta

jajarannya dan seluruh staf karyawan atas segala dukungan dan bantuan selama

saya menyelesaikan studi;

iv

- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Doktor

Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa

memberikan dorongan, semangat, dan bantuan selama saya menyelesaikan studi;

- Para dosen Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya, yaitu: Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.; Prof. Dr.

Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.; Prof. Dr.

I.B.R. Supancana, S.H., M.H.; Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.;

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.; Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,

M.H.; Dr. Hari Purwadi, SH., M.H.; Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.; Dr. Otto

Yudianto, S.H., M.Hum.; Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.; Dr. Slamet

Suhartono, S.H., M.H.; Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.; Dr. H.

Hufron, S.H., M.H.; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., atas bekal ilmu dan

wawasan selama proses pembelajaran yang saya ikuti;

- Para penguji ujian kualifikasi, proposal, finalisasi, yaitu: Prof. Dr. H. Moch.

Isnaeni, S.H., MS.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Dr. Slamet Suhartono,

SH., M.H.; Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.; Dr. Otto Yudianto, S.H.,

M.Hum.; Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.; Dr. H. Hufron, S.H., M.H.; Dr.

Fajar Sugianto, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran untuk

perbaikan disertasi;

- Teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang

telah memberikan semangat dan dorongan;

- Khusnul Yakin, S.H., M.Kn., Notaris wilayah kerja kota Surabaya dan Sri Utari,

S.H., M.Kn., Notaris PPAT wilayah kerja kabupaten Sidoarjo, selaku konsultan

di bidang jaminan fidusia yang telah membantu saya dalam bertukar pikiran dan

diskusi mengenai materi disertasi ini;

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa

Timur, Bagian Pelayanan Pendaftaran Online Jaminan Fidusia yang telah

memberikan bahan hukum dalam membantu disertasi ini;

- Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah membantu

penyelesaian disertasi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang

telah diberikan kepada saya.

Akhirnya, secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada

keluarga atas dukungan dan keikhlasan untuk mengorbankan waktu keluarga dalam

penyusunan disertasi ini yaitu: istri saya Unik Lestari Ernaningsih, Amd.; anak-anak

saya Lorensia Resda Gestora, S.H., dan Dian Arlantika.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada

kita semua. Amien.

Surabaya, April 2018

Dwi Tatak Subagiyo

v

RINGKASAN

Dalam jaminan fidusia dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari

debitor (pemberi fidusia) ke kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan benda

jaminan, tetap berada di tangan debitor. Kemudian seseorang menjaminkan benda

untuk memperoleh dana pinjaman, tetapi tetap berkeinginan hak milik benda yang

dijaminkan tidak lepas dari kekuasannya. Hal inilah sebagai rasio logis dari hukum

jaminan fidusia. Benda yang dijaminkan hak miliknya tetap ada pada debitor hanya

saja di atas benda yang dijaminkan tersebut selain ada hak milik kepunyaan debitor,

kemudian ditumpuki/ditindih dengan hak jaminan kebendaan milik kreditor. Dalam

situasi tersebut maka debitor sebagai pemilik benda kewenangannya menjadi terbatas

sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jaminan kebendaan yang dibuat oleh

kreditor dan debitor.

Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, oleh lembaga legislatif

sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Salah satu

keistimewaan lembaga jaminan kebendaan adalah bahwa objek fidusia sebagai

agunan masih tetap dikuasai oleh debitor supaya tetap dapat melanjutkan usahanya,

dengan harapan hasil usahanya tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi utangnya

kepada kreditor. Hanya saja UUJF banyak mengundang permasalahan akibat antara

pasal yang satu dengan pasal yang lain sering bertentangan bahkan saling berbeda.

Ketidakjelasan itu antara lain tentang kedudukan debitor saat menguasai objek

jaminan fidusia, kedudukan hukum debitor sebagai pemilik atau sebagai menguasai

objek jaminan fidusia, ternyata UUJF tidak memberikan pengaturan yang jelas dan

lengkap.

Apabila terjadi ketidakjelasan norma yang ada dalam UUJF tersebut dalam

kenyataannya pembuatan akte pengikatan jaminan fidusia dengan meggunakan akte

notaris. Dalam akte notaris, penuangan jaminan fidusia tidak nampak adanya unsur

kepercayaan, karena benda objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tetap

dalam penguasaan debitor. Dalam akte notaris akan mengikatnya dengan perjanjian

pinjam meminjam, perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai, hal ini

dimaksudkan apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan penarikan

benda jaminan fidusia secara langsung.

Unsur kepastian hukum dalam UUJF juga menjadi masalah tersendiri, karena

walaupun benda jaminan fidusia telah berpindah tangan kepemilikannya dari debitor

kepada kreditor, tetapi secara faktual/nyata kedudukan bendanya masih berada dalam

penguasaan debitor. Tetapi dalam penentuan kepastian hukum UUJF mempunyai

asas tersendiri yaitu dengan asas spesialitas dan asas publisitas yang dapat

menciptakan situasi yang kondusif bagi kelancaran kegiatan bisnis.

Landasan teori yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai

berikut:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

vi

2. Teori Tujuan Hukum, yang didalamnya terdapat:

a. Teori Keadilan;

b. Teori Kepastian Hukum; dan

c. Teori Kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis

lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Eksistensi lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan

masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan

kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu

digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan

memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam

KUHPerdata yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi

masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga

keuangan. Kalaupun jaminan dalam bentuk gadai, maka persyaratan utama bagi

debitor untuk memperoleh dana harus menyerahkan benda kepada kreditor, hal

ini debitor tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk menjalankan aktifitas

usaha yang berakibat tidak dapat melakukan pelunasan utang kepada kreditor,

karena benda sebagai alat untuk menjalankan usaha harus diserahkan kepada

kreditor.

2. Keberadaan UUJF apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung

kepastian hukum baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu: faktor sejarah perkembangan peraturan jaminan fidusia,

faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia dan faktor penormaan. Berdasarkan

teori kepastian hukum dari Lon Fuller, UUJF dalam rumusan pasal-pasalnya

terdapat tumpang tindih, menjadikan tidak terwujudnya kepastian hukum yang

berakibat adanya pemahaman norma yang berbeda dalam pelaksanaanya. UUJF

sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat berdiri

sendiri, karena di dalamnya dimasukkan juga ketentuan Undang-Undang Hak

Cipta sebagai jaminan, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia menurut

Undang-Undang Jaminan Fidusia, sangat dipahami adanya prinsip bahwa selama

benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap

ada pada debitor. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya

sekadar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan. Bahkan

diperjanjikan sejak awal membuat perjanjian jaminan sekalipun, bahwa dengan

wanprestasinya debitor disepakati agunan otomatis menjadi milik kreditor, adalah

dilarang. Dalam praktik pembuatan akta notariil kreditor dan debitor telah

memperjanjikan sejak semula dengan perjanjian pinjam meminjam, perjanjian

sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai supaya menghindari larangan yang

ada dalam UUJF. Ini penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan

hukum kepada debitor yang punya posisi relatif lemah, saat mengajukan

vii

permohonan utang kepada kreditor. Bermula karena itu, oleh penguasa, dalam

gadai dihadirkan Pasal 1154 KUHPerdata dan dalam hipotek dikemaslah Pasal

1178 KUHPerdata, tidak lain semua itu sebagai upaya untuk memberikan

perlindungan hukum eksternal kepada pihak yang lemah, yaitu pihak debitor

yang terdesak dan dihimpit kebutuhan dana pinjaman. Kedua pasal tersebut

berperan sebagai belenggu bagi kekuatan kreditor yang relatif besar dalam

menguasai kehendak debitor.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis

kemukakan sebagai berikut:

1. Menurut sejarahnya fidusia dilahirkan dari munculnya sengketa hukum, yang

dalam penyelesaian hukumnya dilakukan dengan dasar yurisprudensi, yang

merupakan hasil penemuan hukum oleh hakim dalam memutus suatu sengketa,

kemudian diadopsi menjadi UUJF. Dalam pasal-pasal UUFJ tersebut terdapat

berbagai pertentangan di dalam pelaksanaanya. Karena itu penulis menyarankan

kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan UUJF, supaya dapat

memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam

penggunaan UUJF, sehingga dapat mewadahi kebutuhan masyarakat bisnis

utamanya kebutuhan dana, khususnya kalangan usaha mikro, usaha kecil, dan

usaha menengah yang hingga saat ini merupakan kalangan usaha yang mampu

bertahan dan bersaing dengan kalangan usaha besar.

2. Perlunya pemerintah menggali rumusan peraturan pembaharuan UUJF dengan

penggunaan bahasa hukum yang sederhana dalam pasal-pasal dalam UUJF,

sehingga mudah dipahami oleh para pihak, yang berakibat pencapaian tujuan

hukum yaitu kepastian hukum yang pasti.

3. Perlunya pemerintah memasukkan dalam pasal-pasal UUJF untuk memberikan

perlindungan hukum yang layak bagi pihak debitor yang tetap menguasai barang

jaminan fidusia, dengan pengimplementasikan asas kepercayaan, itikad baik, dan

informasi yang benar terhadap benda yang diikat dengan jaminan fidusia.

viii

ABSTRAK

Penelitian disertasi yang berjudul Hakekat Kedudukan Hukum Debitor Selama

Menguasai Objek Jaminan Fidusia, dengan latar belakang bahwa adanya kebutuhan

modal dari para pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya. Modal digunakan

meningkatkan kesejahteraan hidup, di samping usahanya tetap berjalan. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitor (pemberi fidusia) ke

kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan, tetap berada di

tangan debitor.

Berdasarkan pernyataan di atas ditemukan rumusan masalah yaitu: 1. Apa dasar

filosofis eksistensi lembaga jaminan fidusia; 2. Apakah dengan penuangan lembaga

jaminan fidusia dalam bentuk undang-undang dapat menjamin kepastian hukum; 3.

Bagaimana hakekat kedudukan hukum debitor selama menguasai objek jaminan

fidusia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif,

dengan menggunakan analisis dari berbagai bahan hukum. Teori yang digunakan

dalam penelitian disertasi adalah teori pembentukan peraturan perundang-undangan,

teori tujuan hukum, yang didalamnya terdapat teori keadilan, teori kepastian hukum,

dan teori kemanfaatan.

Kesimpulan dari penelitian disertasi sebagai berikut: Pertama, eksistensi

lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan

pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang

ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam

mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana.

Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdata yaitu gadai dan

hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat yang mengembangkan

usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Kedua, keberadaan Undang-

undang jaminan fidusia apabila diteliti dan dicermati ternyata tidak mengandung

kepastian hukum (rechtszekerheid). Berdasarkan teori kepastian hukum dari Lon

Fuller, UUJF dalam rumusan pasal-pasalnya terdapat tumpang tindih, menjadikan

tidak terwujudnya kepastian hukum yang berakibat adanya pemahaman norma yang

berbeda dalam pelaksanaanya. Ketiga, hakikat kedudukan hukum debitor dalam

menguasai benda jaminan fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia, sangat

dipahami adanya prinsip bahwa selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik

benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor dan debitor selaku peminjam

pakai benda. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar

mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan.

Kata Kunci: dasar filosofis, fidusia, kedudukan debitor, kepastian hukum.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN ................................................... i

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ................................................ ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii

RINGKASAN ....................................................................................................... v

ABSTRAK ............................................................................................................ viii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Permasalahan ......................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 7

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................. 7

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................... 7

1.5 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .......................................................... 8

1.5.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ......................... 8

1.5.2 Teori Tujuan Hukum ........................................................................... 9

1.5.2.1 Teori Keadilan ......................................................................... 9

1.5.2.2 Teori Kepastian Hukum .......................................................... 10

1.5.2.3 Teori Kemanfaatan Hukum ..................................................... 13

1.5.3 Penjelasan Konsep ............................................................................... 14

1.5.3.1 Konsep Filosofis Fidusia ......................................................... 14

1.5.3.2 Konsep Ambiguitas ................................................................. 15

1.5.3.3 Konsep Debitor ....................................................................... 16

1.5.3.4 Konsep Fidusia ........................................................................ 16

1.5.3.5 Konsep Jaminan Fidusia ......................................................... 17

1.6 Metode Penelitian ........................................................................................... 18

1.6.1 Jenis Penelitian .................................................................................... 18

1.6.2 Pendekatan Masalah ............................................................................ 18

1.6.2.1 Sumber Bahan Hukum ............................................................ 18

1.6.2.2 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ............ 20

1.6.3 Analisis Bahan Hukum ........................................................................ 20

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .................................................................... 20

BAB II DASAR FILOSOFIS EKSISTENSI

LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA ........................................................ 22

2.1 Perjanjian Kredit ............................................................................................ 22

2.2 Dasar Filosofis Lembaga Jaminan Fidusia ..................................................... 28

x

2.3 Konstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999) ................................................... 31

2.4 Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Dalam Pembaharuan

Undang-Undang Jaminan Fidusia Menurut Keadilan Pancasila ..................... 33

BAB III KEPASTIAN HUKUM DIATURNYA LEMBAGA JAMINAN

FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG ............................................ 37

3.1 Jaminan Fidusia Sebagai Perjanjian Accessoir dari Perjanjian Pokok ........... 37

3.2 Kepastian Hukum Jaminan Fidusia

Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan Hukum .......................................... 38

3.3 Hakikat Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Dalam

Undang-Undang Jaminan Fidusia ................................................................... 39

3.4 Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum ............................................. 41

3.5 Konsekuensi Yuridis dari Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)

Status Kreditor Konkuren Menjadi Kreditor Preferen .................................... 42

3.6 Sistem Pendaftaran Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia Mewujudkan Kepastian Hukum ............................. 43

BAB IV HAKIKAT KEDUDUKAN DEBITOR

DALAM MENGUASAI BENDA JAMINAN FIDUSIA

MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA .................... 45

4.1 Kedudukan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitor ........................................... 45

4.2 Kepemilikan Atas Benda Jaminan Fidusia ..................................................... 46

4.3 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia

yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitor yang Sama .................................. 48

4.4 Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan ............................................. 52

4.5 Pengaturan Perlindungan Penerima Jaminan Fidusia ..................................... 54

4.6 Analisa Kedudukan Hukum Debitor Dalam Menguasai Benda Jaminan

Fidusia Berdasarkan Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan ........................ 55

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 58

5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 58

5.2 Saran ............................................................................................................... 59

DAFTAR BACAAN

BIODATA