laporan tahunan pengadilan negeri baturaja … tahunan... · bila dipandang perlu, menetapkan suatu...

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA

TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | I

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat

rahmat dan karunianya kami dapat menyusun laporan tahunan

ini. Laporan Tahun 2016kami buat sebagai bentuk

pertanggung jawaban kami selaku Ketua Pengadilan Negeri baturaja

yang meliputi tugas peradilan dan segala kegiatan rutin maupun

pembiayaan di Pengadilan Negeri Baturaja. Selain itu kami laporkan

juga program kerja yang telah kami susun bersama-sama Ketua

Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja untuk Tahun Anggaran 2016.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab

untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Laporan Tahun 2016ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan

Negeri Baturaja dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan

dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Dengan Tersusunnya Laporan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja ini, semoga dapat

menjadi tolak ukur bagi pencapaian dan Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Baturaja

selama Tahun 2016.Besar harapan kami, agar laporan ini dapat diterima dengan baik dan

selanjutnya permohonan kami atas segala petunjuk dan saran untuk perbaikan pelaksanaan

tugas-tugas mendatang.

Baturaja, 02 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA

SINGGIH WAHONO, SH

NIP. 19710104 199603 1 002

P

LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | II

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... I

Daftar Isi ......................................................................................................... IV

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Kebijakan Umum Peradilan

B. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

C. Visi dan Misi

D. Rencana Strategis 2015-2019

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 7

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

7

10

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 13

A. Sumber Daya Manusia

B. Keadaan Perkara

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

D. Pengelolaan Keuangan

E. Dukungan Teknologi Informasi

F. Regulasi Tahun 2016

13

15

20

13

15

20

BAB IV PENGAWASAN 22

A. Internal

B. Evaluasi

22

22

BAB V PENUTUP 22

A. Kesimpulan

B. Saran

22

22

LAMPIRAN

- SK Hakim Pengawas Bidang Tahun 2016

- SK Penunjukan Majelis Hakim Tahun 2016

- Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2016

LAPORAN PN.BTA TAHUN 2016 | 1

BAB I PENDAHULUAN

1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan

tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan

kedudukan Warga Negara dalam Hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban,

keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada

masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat

umum.Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan

Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat

Banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah

Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan merupakan barisan terdepan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan serta

dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta

penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan

integritas Negara. Aparat Penegak Hukum secara menyeluruh sebagai figur sentral dalam

proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan

moral dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan masyarakat.

Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Baturaja secara umum tidak dapat dipisahkan dari

kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan tertinggi dari

Badan Peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara umum sesuai tugas dan fungsi Badan

Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakimam sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 2

tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Baturaja yang merupakan

Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka

dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili / memutuskan setiap perkara

yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk keberhasilan Badan Peradilan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya kedepan, sudah saatnya Badan Peradilan beserta aparatur

pendukungnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala aspek tata manajemen

organisasinya secara menyeluruh untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut

dengan lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, maka perlu

adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur badan peradilan dalam upaya memberikan

layanan bagi masyarakat, membuka akses informasi kepada publik dalam rangka memberikan

kebutuhan informasi terhadap kepentingan publik, meningkatkan kualitas / mutu putusan

pengadilan, memperbaiki / menambah sarana dan prasarana yang didukung oleh anggaran

yang memadai, meningkatkan kwalitas Hakim dan Pegawai Peradilan yang memiliki standar

intelektual dan integritas moral yang tinggi dan dipercaya, memiliki tanggung jawab dan disiplin

kerja, serta melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap aparatur Badan Peradilan.

S


2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah

Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Baturaja sebagai

Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan

(Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

perkara yang masuk di tingkat pertama

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Baturaja antara lain:

• FUNGSI MENGADILI (JUDICIAL POWER) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

• FUNGSI PEMBINAAN

yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan

fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keterbukaan

informasi, teknologi informasi dan pembangunan.

• FUNGSI PENGAWASAN

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

• FUNGSI ADMINISTRATIF

yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi

umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).

• FUNGSI LAINNYA : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi

akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor :

1- 144/KMA/SK/I/2011tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilansebagai

pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.Dengan perubahan

perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas

kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun

bidang teknis yustisial.


3. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja. Visi Pengadilan Negeri Baturaja adalah "Mewujudkan Pengadilan Negeri Baturaja Yang Agung"

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada

dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan berkedudukan di Baturaja dan

Menangani Perkara Dalam 3 (Wilayah) yakni Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

- Agung menunjukan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan

keluhuran.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan Pengadilan Negeri Baturaja dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan

pada masyarakat.

- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

Tujuan adalah yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu

tertentu, adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kepastian Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat. - Meningkatkan Pengawasan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja - Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja - Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan - Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Baturaja

Bagan Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

MISI - Mewujudkan peradilan yang

sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

- Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

VISI "Mewujudkan Pengadilan Negeri Baturaja Yang Agung”

TUJUAN - Meningkatkan Kepastian

Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat.

- Meningkatkan Pengawasan terhadap hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja

- Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Baturaja

- Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan

- Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Baturaja


4. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Pengadilan Negeri Baturaja telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019. Penyusunan

Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional

/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014. Renstra Pengadilan

Negeri Baturaja berisi sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan

1. Pidana 90 % 90 % 95 % 95 % 95 %

2. Perdata 90 % 90 % 95 % 95 % 95 %

c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan

1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

d. Persentase Pelaksanaan Putusan Perdata 60 % 60 % 60 % 70 % 70 %

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan E.Doc Perkara

a. Persentase Kelengkapan E.Doc Dakwaan / Petitum yang di input pada aplikasi SIPP

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase Kelengkapan E.Doc Putusan yang di input pada aplikasi SIPP

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase Perkara Yang Dipublikasikan Pada Aplikasi SIPP / Website

1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase Putusan Yang Dipublikasikan Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

1. Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Perdata 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Peningkatan Kualitas Pengawasan

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Persentase Pegawai yang lulus diklat tekhnis yudisial

80 % 80 % 80 % 90 % 90 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat Non Yudisial 80 % 80 % 80 % 90 % 90 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung gedung dan kantor

Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada perma nomor 7 tahun 2015

tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dengan rincian

sebagai berikut

- KETUA PENGADILAN sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-

masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat

Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan

tetang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk

dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan

dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan

bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara

kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara

yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang

dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat dan menyusun

legal data tentang putusanperkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk

dijadikan regional data bank.

- WAKIL KETUA adalah melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas

yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. Serta wakil ketua pengadilan melaksanakana

tugas tugas kehakiman seperti menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas

perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Baturaja

- HAKIM adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikanpadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Baturaja melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakanpendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya

- PANITERA adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugasPanitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan


- PANITERA MUDA PERDATA adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan

berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah

perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkarayang diterima di

Kepaniteraan, mencatat setiap perkarayang diterima kedalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya

- PANITERA MUDA PIDANA - adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya,

- PANITERA MUDA HUKUM

adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,

mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan

perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya.

- PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang,

membuat penetapan terdakwa tetap ditahan / dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis

penahanannya, mengetik berita acara. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya

dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

- SEKRETARIS

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, keuangan,

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri

Baturaja.

- KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASIDAN PELAPORAN

mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, program dan anggaran serta

manajemen teknologi informasi baik hardware maupun software seperti aplikasi SIPP,

statistik dalam evaluasi dan dokumentasi pelaporan.

- KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Mempunyai tugas dalam administrasi kepegawaian seperti absensi, cuti, serta penataan

organisasi dan tata laksana pada lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja.

- KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

mempunyai tugas dalam hal pengelolaan surat masuk dan surat keluar, perpustakaan,

perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan pengelolaan keuangan.


Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Baturaja

HAKIM

1. Ade Syofian, SH.MH

2. Dedi Irawan, SH.MH

3. I Nyoman Ary Mudjana, SH.MH

4. Rakhmad Fajeri, SH.MH

5. Ferri Irawan, SH.MH

PANMUD

PIDANA Saiful Amri, SH

PANMUD

HUKUM Amirullah,SH

Sub Bagian Perencanaan IT dan

Pelaporan Parmono, SH

SEKRETARIS

Dwi Joko Handoyo, SH

PANITERA PENGGANTI

1. R.A Ganiasih 5. Suaibatul Islamiyah

2. Dra. Rosahanah 6. Ismayati, SE

3. Taheri 7. Mujianto, SH

4. Zamirsyah

Sub Bagian Umum

dan Keuangan M.Albar, SE

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 1.Ahmad Sulaiman, SH

2. Hendra Gunawan Saputra, S.Kom

3. Evi Yulianti, SE

4. Octo Tridiansyah

5. M. Budianto, SH

PARMUD

PERDATA Alidin,SH

PANITERA

Akhmad Hartoni, SH.MH

WAKIL PANITERA

Abunawas, SH

Sub Bagian Kepegawaian dan

Ortala Sadat Prayudi, SH

WAKIL KETUA

Dennie Arsan Fatrika, SH.MH

KETUA

Singgih Wahono, SH

BENDAHARA 1.Alfian Syahrowani

2. Neti Noprika Santi, Amd

PUSTAKAWAN : -

PRANATA KOMPUTER : ARSIPARIS : -


A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR alam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Baturaja

berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang

merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Rencana Standar

Operasional Prosedur dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum

Sumatera Selatan di Pengadilan Tinggi Palembang. Hasilnya dijadikan Standar Operasional

Prosedur Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Sumatera Selatan.

Yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan berlaku bagi Pengadilan

Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Sehingga Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mulai berlaku dan diwajibkan terhitung mulai tanggal 4

Januari 2016

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja disusun sebagai berikut :

1. Hakim

2. Panitera

3. Wakil Panitera

4. Sekretaris

5. Panitera Pengganti

6. Panitera Muda Pidana

7. Panitera Muda Perdata

8. Panitera Muda Hukum

9. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

10. Kasubag Umum dan Keuangan

11. Ksubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

12. Juru Sita

13. Staff

(SKP terlampir)

D


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2016 baik tenaga teknis yudisial maupun non

yudisial seluruhnya berjumlah 35 orang, yang terdiri dari Hakim 9 orang, Pejabat Teknis 5 orang,

Pejabat Struktural 4 orang, Panitera Pengganti 8 orang, Jurusita Pengganti 4, Jurusita 1 orang

dan Staf 10 orang. Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam

Pembukaan UUD 1945 umumnya dan untuk menwujudkan tujuan kekuasaan Kehakiman

khususnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya mencukupi dalam hal

jumlah (Kuantitas) tetapi juga mumpuni dalam hal kemampuan (Kualitas) yang juga memahami

dan memiliki hati nurani untuk mengimplementasikan etika kekuasaan kehakiman dalam hal

kehidupan sehari-hari.

Untuk memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) di lingkungan lembaga Peradilan) baik tenaga teknis maupun non teknis agar berkualitas

tinggi, bermoral dan mempunyai integritas yang dapat dibanggakan, serta memiliki pemahaman

dan tekad untuk senantiasa berpedoman pada etika kekuasaan kehakiman dalam segala

perbuatan dan tingkah lakunya didalam maupun diluar kedinasan, perlu diadakan pengelolaan

dan pembinaan dari Sumber daya Manusia tersebut.Sebagai Upaya pembinaan dan

pengelolaan Sumber Daya Manusia tersebut untuk Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja telah

mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut di bawah ini :

1. Pelatihan Teknis Yudisial Tahun 2016

NO NAMA JENIS PELATIHAN TANGGAL TEMPAT

PELATIHAN

1. Hartati, SH

Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia

15 s/d 20 Pebruari 2016

Pusdiklat Balitbang Diklatkumdil MA RI

Mega Mendung

2. Ade Sofyan, SH.MH

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem

Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Peradilan

(SPPA)

14 s/d 29 November 2016


Mega Mendung

3. Dedi Irawan, SH

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim

dalam Perkara Akses Perempuan Terhadap

Keadilan

28 November s/d

03 Desember 2016


Mega Mendung

2. Pelatihan Teknis Non Yudisial Tahun 2016

NO NAMA JENIS PELATIHAN TANGGAL TEMPAT

PELATIHAN

1. Dwi Joko Handoyo, SH Diklat PIM Tingkat III 24 Juli s/d 22 Nop 2016


Mega Mendung

2. Neti Noprika Santi A.Md Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

25 s/d 29 April 2016

Balai Pelatihan Kesehatan Batam


Rekruitmen Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional

adalah terletak pada proses rekruitmen, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Rekruitmen dilakukan untuk menjaring pelamar yang ingin

bekerja dan mengabdikan dirinya pada institusi tersebut. Pengadilan Negeri Baturaja sebagai

salah satu Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI hanya menerima CPNS yang telah

dilakukan Rekruitmen oleh Mahkamah Agung RI dengan dibuktikan Surat Keputusan

Pengangkatan sebagai CPNS Mahkamah Agung RI.

Promosi dan Mutasi Promosi dan Mutasi bagi Hakim merupakan suatu hal yang lumrah, karena itu kesiapan mental

sejak mendaftar sebagai Calon Hakim, sudah siap dimana saja ditugaskan di wilayah Republik

Indonesia, karena itu patut disayangkan bila masih ada Hakim yang melakukan peninjauan

kembali kepada Ketua Mahkamah Agung setelah ditempatkan pada suatu daerah dengan

berbagai alasan yang tidak rasional, demikian hal mutasi karena promosi jabatan juga suatu hal

yang wajar sebab promosi merupakan jenjang karir yang harus dilalui jika prestasi kerja seorang

hakim selalu baik tanpa cacat.

Mutasi Hakim

NO NAMA /NIP JABATAN SK MUTASI TEMPAT MUTASI

1. Mimi Haryani, SH Hakim 1070/DJU/SK/KP04.5/7/2016 PN. Palembang

2. Rama Wijaya Putra, SH Hakim 1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 PN. Gunung Sugih

3. Hartati, SH Hakim 1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 PN. Muaraenim

Mutasi Karyawan

NO NAMA /NIP JABATAN SK MUTASI TEMPAT MUTASI

1. M Roesli, SH Panitera Pengganti 55/DJU/SK/KP.04.5/1/2016 PT. Palembang

2. Marisa Destriana Indah, SH Panitera Pengganti 876/DJU/SK/KP.04.5/5/2016 PN. Pangkal Pinang

3. Bambang Sugeng Riyadi, SH Panitera Pengganti 906/DJU/SK/KP.04.5/5/2016 PN. Muaraenim

4. Yulianti, SH Staff W6-U/006/KP.04.4/VIII/2016 PT. Palembang

Usul Pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional

NO NAMA /NIP JABATAN USUL PROMOSI

1. Parmono, SH Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Panitera Pengganti

2. Hendra Gunawan Saputra, S.Kom Jurusita Pengganti Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

3. M. Budianto Staff Jurusita Pengganti

4. Fitrika, SH Staff Jurusita Pengganti


B. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016

PERKARA PIDANA TAHUN 2016

JENIS PERKARA SISA TAHUN LALU

MASUK TAHUN INI

PUTUS TAHUN INI

SISA TAHUN INI

Pidana Biasa 94 663 646 111

Pidana Khusus Anak 2 58 51 9

Pidana Singkat 0 0 0 0

Pidana Cepat / Tipiring 0 3 3 0

Pra Peradilan 0 2 2 0

Pelanggaran Lalu Lintas 0 13139 13139 0

UPAYA HUKUM PERKARA PIDANA TAHUN 2016

JENIS UPAYA HUKUM

MASUK TAHUN INI

DICABUT TAHUN INI

BELUM DIKIRIM

TELAH DIKIRIM

Banding 22 1 1 20

Kasasi 10 0 0 10

Peninjauan Kembali 0 0 0 0

Grasi 0 0 0 0

2. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016

Perkara Pidana Tahun 2016

JENIS PERKARA Sisa Tahun Lalu

Masuk Tahun Ini

Putus Tahun Ini

Sisa Tahun Ini

Perdata Gugatan 14 29 29 14

Perdata Gugatan Sederhana 0 1 1 0

Perdata Permohonan 3 85 86 2

UPAYA HUKUM PERKARA PERDATA TAHUN 2016

JENIS UPAYA HUKUM

MASUK TAHUN INI

DICABUT TAHUN INI

BELUM DIKIRIM

TELAH DIKIRIM

Banding 6 0 0 6

Kasasi 3 0 0 3

Peninjauan Kembali 0 0 0 0

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA TAHUN 2016

EKSEKUSI THN LALU YANG BELUM

DILAKSANAKAN PERMOHONAN EKSEKUSI

TAHUN INI EKSEKUSI

DILAKSANAKAN TAHUN INI

SISA EKSEKUSI

6 2 3 5


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Dalam Rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Baturaja kepada

masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Baturaja berupaya melayani masyarakat

meskipun gedung dan kantor masih dalam tahap renovasi sarana yang tersedia antara lain :

1. Tersedianya Meja Informasi dan Pengaduan

Gambar Meja Informasi Pengadilan Negeri Baturaja

2. Tersedianya Ruang Sidang Anak

Gambar Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Baturaja


3. Pembuatan Ruang Mediasi

Gambar Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Baturaja

4. Pembuatan Ruang Tunggu Anak dan Ruang Laktasi (Menyusui)

Gambar Ruang Tunggu Anak dan Ruang Laktasi Pengadilan Negeri Baturaja


D. PENGELOLAAN KEUANGAN Pada Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja Tahun mendapatkan alokasi anggaran sebesar

dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Capaian

Belanja Pegawai 4.425.206.000 3.943.524.896 481.681.104 89.12 %

Belanja Barang 865.445.000 779.796.799 85.648.201 90.10 %

Belanja Modal 2.673.500.000 2.600.569.400 72.903.600 97.27 %

Total 7.964.151.000 7.323.918.095 640.232.905 91.96 %

a. Rincian Realisasi Belanja Pegawai (DIPA 01)

No Kode Akun Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.768.769.000 1.756.204.960 99.29 %

2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.000 27.732 85.73 %

3. 511121 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 125.161.000 125.298.510 99.54 %

4. 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 41.721.000 41.594.080 99.70 %

5. 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 30.550.000 30.550.000 100 %

6. 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.793.020.000 1.366.925.000 76.24 %

7. 511125 Belanja Tunjangan PPH PNS 177.177.000 168.805.894 95.28 %

8. 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 110.699.000 102.691.560 92.77 %

9. 511129 Belanja Uang Makan PNS 304.720.000 291.268.000 95.59 %

10. 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 33.053.000 22.860.000 69.16 %

11. 512211 Belanja Uang Lembur 38.304.000 38.224.000 99.79 %

Total 4.425.206.000 3.944.449.736 89.14 %

b. Rincian Realisasi Belanja Barang (DIPA 01)

No Kode Akun Uraian Pagu (Rp) Realisasi

(Rp) Capaian

1. 521211 Belanja Bahan 10.562.000 10.476.000 99.19 %

2. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 61.738.000 61.594.000 99.77 %

3. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.720.000 1.060.000 61.63 %

4. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 248.544.000 242.969.562 97.76 %

5. 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 16.780.000 16.248.460 96.83 %

6. 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 42.120.000 41.620.000 98.81 %


7. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29.000.000 29.000.000 100 %

8. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 40.020.000 39.960.000 99.85 %

9. 522111 Belanja Langganan Listrik 210.000.000 145.776.440 69.42 %

10. 522113 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 1.993.444 16.61 %

11. 522113 Belanja Langganan Air 3.600.000 2.587.300 71.87 %

12. 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.822.000 75.780.500 99.95 %

13. 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 9.000.000 8.838.000 98.20 %

14. 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 104.539.000 101.893.093 97.47 %

Total 865.445.000 779.796.799 90.10 %

c. Rincian Realisasi Belanja Modal (DIPA 01)


(Rp) Capaian

1. 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 20.000.000 19.700.000 98.50 %

2. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (996) 86.000.000 86.000.000 100 %

3. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (997) 67.500.000 67.250.000 99.63 %

4. 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 2.500.000.000 2.427.646.400 97.11 %

Total 2.673.500.000 2.600.569.400 97.27 %

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Capaian

Belanja Barang 265.611.000 258.014.135 7.596.865 97.14 %

Total 265.611.000 258.014.135 7.596.865 97.14 %

a. Rincian Realisasi Belanja Barang (DIPA 03)


(Rp) Capaian

1. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (003) 3.510.000 3.445.000 98.15 %

2. 522131 Belanja Jasa Konsultan 36.000.000 36.000.000 100 %

3. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (004) 1.401.000 880.000 62.81 %

4. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.000.000 167.921.000 99.95 %

5. 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.250.000 414.335 12.75 %

6. 521211 Belanja Bahan 20.000.000 17.273.800 86.37 %

7. 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 32.000.000 30.630.000 95.72%

8. 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.450.000 1.450.000 100 %

Total 265.611.000 258.014.135 97.14 %


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Dukungan Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Baturaja berupa Perangkat Keras (Hardware)

dan Perangkat Lunak (Software) sebagai berikut :

- Perangkat Keras Untuk menunjang keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Baturaja telah mempunyai 1

komputer untuk server dan unit-unit terhubung untuk melaksanakan aplikasi perkara / SIPP.

Dengan jumlah yang masih terbatas setiap ruang ada 1 (satu) unit komputer untuk

melaksanakan aplikasi baik aplikasi perkara maupun aplikasi yang lain, Perangkat Mikrotik,

Anjungan Informasi Mandiri juga telah dimiliki Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai media

informasi masyarakat secara mandiri mencari informasi di AIM yang terletak di Ruang Tunggu

- Perangkat Lunak Untuk Sistem Operasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baturaja menggunakan OS

Centos yang telah terinstal pada Server SIPP Lokal yang terintegrasi dengan aplikasi database

seperti phpmyadmin. Website Pengadilan Negeri Baturaja bisa diakses pada tautan http://pn-

baturaja.go.id dan telah disesuaikan dengan template website peradilan umum, Aplikasi

Penelusuran Perkara CTS/SIPP yang saat ini telah diupgrade ke versi 3.1.5 dan dapat diakses

pada tautan http://sipp.pn-baturaja.go.id, serta aplikasi pendukung seperti Aplikasi SAKPA,

Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Kepegawaian / SIKEP dari BKN.

F. REGULASI TAHUN 2016 Suatu Peraturan dalam suatu organisasi sangatlah penting, yang merupakan salah satu cara

untuk mengendalikan manusia dan pegawai dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai

pada tahun tersebut.Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Regulasi dalam Tahun 2016,

diantaranya sebagai berikut :

1. Disiplin Kerja Pegawai

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Hakim Pengawas dan Pengamat

4. Susunan Majelis Hakim

5. Petugas Informasi Pengadilan Negeri Baturaja

6. Hakim Pengawas Bidang

7. Penanggung Jawab Informasi

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

9. Baperjakat


BAB IV PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL engingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan

pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan

pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan

untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana,

dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi.

Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menunjuk hakim untuk

melaksanakan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6-U4/07/233/KP.04.6/IXI/2016 Tanggal 01

Nopember 2016 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang PN. Baturaja sebagai berikut :

1. Dennie Arsan Fatrika, SH.MH sebagai Koordinator Pengawasan

2. Ade Syofian, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana dan Perdata.

3. Dedi Irawan, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum& Administrasi

Kepegawaian dan Ortala

4. I Nyoman Ary Mudjana, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan

Keuangan / Perpustakaan.

5. Rakhmad Fajeri, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala.

(SK Hakim Pengawas Bidang Tahun 2016 Terlampir)

B. EVALUASI Dalam rangka monitoring dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang

dihadapi, setiap 1 (satu) bulan dilaksanakanlah Rapat Kerja Rutin, dan wajib dihadiri oleh para

Hakim, Panitera dan Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat

Fungsional dan Struktural serta seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Baturaja. Dari

hasil rapat kerja rutin tersebut dibuat notulen rapat sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang

telah dilaksanakan. (Notulen Rapat Dinas Tahun 2016 Terlampir)

M


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Laporan Pertanggung Jawaban

Pengadilan Negeri Baturaja dalam 1 (satu) tahun terakhir sehingga dengan laporan ini hal-hal

yang menjadi kekurangan dan kelemahan Pengadilan Negeri Baturaja dapat dievaluasi serta

ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Dari uraian Laporan Tahun 2016 Pengadilan Negeri Baturaja tersebut diatas telah tergambarkan

pelaksanaan tugas kami dalam penanganan manajemen perkara dan administrasi peradilan

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengawasan Struktural yang

melekat telah dilaksanakan, baik oleh Hakim pengawas dari Pengadilan Tinggi Palembang,

Hakim-hakim pengawas Bidang dengan Koordinator Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dan

teman-temannya telah dilakukan perbaikan dengan pembenahan seperlunya.

B. SARAN 1. Bidang sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Baturaja terdapat kekurangan pegawai

Golongan II dan III sebagai pelaksana tata usaha dan staff kepaniteraan kurang lebih

membutuhkan 10 orang pegawai agar pembagian tugas berdasarkan Tupoksi dapat

terlaksana dengan baik. Untuk itu agar dilakukan penambahan pegawai untuk persiapan

mengisi kekosongan tersebut.

2. Peingkatan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui bimbingan teknis,

pelatihan workshop, dan lain-lain. Bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat

Fungsional dan Struktural baik ditingkat wilayah dan pusat.

3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka

menerma, memeriksa dan memutuskan perkara perlu di dukung sarana dan prasarana yang

memadai di antaranya :

- Pengadaan rehab gedung Pengadilan Negeri Baturaja sesuai prototype atau

pembangunan gedung kantor baru sesuai dengan prototype.

- Pengadaan alat pengolah data bagi para Panitera Pengganti dalam rangka penyelesaian

berkas perkara.

- Penambahan Daya Listrik Kantor Pengadilan Negeri Baturaja

- Peningkatan jaringan internet / speedy guna input data perkara ke dalam CTS/SIPP

laporan tahunan pengadilan negeri baturaja … tahunan... · bila dipandang perlu, menetapkan suatu...

Documents