laporan tahunan - kemenkumham.go.id · jalan h.r. rasuna said kav.6-7 kuningan, jakarta selatan . ....
TRANSCRIPT
LAPORAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
www.kemenkumham.go.id
2015
TAHUNAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah
memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan tugas dan fungsi bagi
kemajuan Hukum dan HAM melalui Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa target dapat
tercapai di tahun 2015, sebagaimana yang telah direncanakan, kendati masih banyak
pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan.
Sebagai bentuk akuntabilitas kami dalam mengemban amanah, kami
menyampaikan Laporan Tahunan, yang menggambarkan progres kinerja Kementerian
Hukum dan HAM selama kurun waktu Januari – Desember 2015, yang berisi capaian dan
permasalahan yang kami hadapi selama kurun waktu tersebut.
Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sangat heterogen, dan dalam
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dilaksanakan oleh 44.460 pegawai
yang tersebar di 836 satuan kerja di seluruh Indonesia dan Perwakilan Imigrasi RI di luar
negeri. Adapun cakupan tugas dan fungsinya meliputi 11 Unit Eselon I yaitu Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal
Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kami menyadari berbagai dinamika senantiasa muncul silih berganti dalam pencapaian
sasaran dan tujuan organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian hal tersebut
bukan menjadi penghalang bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berkarya
mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan
HAM.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Tekad kami dijajaran Kementerian Hukum dan HAM adalah mewujudkan karya
nyata yang mampu menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi yang
berkualitas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi kemakmuran bangsa.
Akhir kata semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi yang
akurat, tepat dan akuntabel bagi pembaca serta bermanfaat bagi masyarakat dan bagi
organisasi dalam rangka pengembangan kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan
datang.
Jakarta, 26 Februari 2016
Sekretaris Jenderal
Dr. Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 196012151988021001
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
DAFTAR ISI
Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Daftar Isi
Selayang Pandang Kementerian Hukum dan HAM RI
Visi
Misi
Tugas dan Fungsi
Unit Organisasi
Struktur Organisasi
Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM
Penghargaan
Capaian Kinerja
Kendala dan Upaya Pemecahan Masalah
Kendala
Upaya Pemecahan Masalah
Penutup
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-
05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
HAM, Landasan Hukum sebagaimana tersebut di atas, menjadikan payung bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM agar di tahun-tahun
mendatang kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin baik dan meningkat.
VISI
MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM.
MISI
1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan
HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan
berintegritas.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS
Menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
FUNGSI`
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
UNIT ORGANISASI
UNIT ORGANISASI TUGAS FUNGSI
SEKRETARIAT
JENDERAL
Melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan tugas,
pembinaan dan
pemberian
dukungan
administrasi kepada
seluruh unit
organisasi di
lingkungan
a. Koordinasi kegiatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Koordinasi dan penyusunan
rencana dan program Kementerian
Hukum dan Hak Asasi manusia;
c. Pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan
organisasi dan tata laksana, kerja
sama dan hubungan masyarakat;
e. Koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan
dan bantuan hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan
barang milik/kekayaan negara; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
INSPEKTORAT
JENDERAL
Melaksanakan
pengawasan
intern di
l ingkungan
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
a. Penyiapan perumusan
kebijakan pengawasan intern
di l ingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
b. Pelaksanaan pengawasan
intern di l ingkungan
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia terhadap
kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
d. Penyusunan laporan hasil
pengawasan di l ingkungan
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia; dan
e. Pelaksanaan administrasi
Inspektorat Jenderal.
DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI
Merumuskan serta
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi teknis di
bidang imigrasi
a. Perumusan kebijakan di bidang
imigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
imigrasi;
c. Penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang
imigrasi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang imigrasi; dan
e. Pelaksanaan administrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi
DIREKTORAT
JENDERAL
PEMASYARAKATAN
Merumuskan serta
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi teknis
a. Perumusan kebijakan di
bidang pemasyarakatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
di bidang
pemasyarakatan
bidang pemasyarakatan;
c. Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di
bidang pemasyarakatan;
d. Pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang
pemasyarakatan; dan
e. Pelaksanaan administrasi
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
DIREKTORAT
JENDERAL
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Merumuskan dan
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi teknis
di bidang hak
kekayaan intelektual
a. Perumusan kebijakan di bidang
hak kekayaan intelektual;
b. Pelaksanaan kebijakan di
bidang hak kekayaan
intelektual;
c. Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
hak kekayaan intektual;
d. Pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang hak
kekayaan intelektual; dan
e. Pelaksanaan administrasi
Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
DIREKTORAT
JENDERAL
ADMINISTRASI
HUKUM UMUM
Merumuskan serta
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi teknis
di bidang
administrasi hukum
umum
a. Perumusan kebijakan di bidang
administrasi hukum umum;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
administrasi hukum umum;
c. Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
administrasi hukum umum;
d. Pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang administrasi
hukum umum; dan
e. Pelaksanaan administrasi
Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum
DIREKTORAT
JENDERAL
PERATURAN
PERUNDANG
UNDANGAN
Merumuskan serta
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi teknis
di bidang peraturan
perundang-undangan
a. Perumusan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan;
c. Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
peraturan perundang-undangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang peraturan
perundangundangan; dan
e. Pelaksanaan administrasi
Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
DIREKTORAT
JENDERAL HAK
ASASI MANUSIA
Merumuskan serta
melaksanakan
kebijakan dan
standardisasi teknis
di bidang hak asasi
manusia
a. Perumusan kebijakan di bidang
hak asasi manusia;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
hak asasi manusia;
c. Penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang
hak asasi manusia;
d. Pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang hak asasi
manusia;
e. Pelaksanaan administrasi
Direktorat Jenderal Hak Asasi
Manusia
BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL
Melaksanakan
pembinaan hukum
nasional
a. Penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program pembinaan
hukum nasional;
b. Pelaksanaan pembinaan hukum
nasional;
c. Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pembinaan
hukum nasional; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan
Pembinaan Hukum Nasional
BADAN PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
Melaksanakan
penelitian dan
pengembangan di
bidang hak asasi
a. Penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program penelitian
dan pengembangan di bidang hak
asasi manusia;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
HUKUM DAN HAM
manusia b. Pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang hak
asasi manusia;
c. Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang hak
asasi manusia; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan
Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia
BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Melaksanakan
pengembangan
sumber daya
manusia di bidang
hukum dan hak asasi
manusia
a. Penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program
pengembangan sumber daya
manusia di bidang hukum dan hak
asasi manusia;
b. Pelaksanaan pengembangan
sumber daya manusia di bidang
hukum dan hak asasi manusia;
c. Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pengembangan sumber daya
manusia di bidang hukum dan hak
asasi manusia; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi
Manusia
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Direktorat Jederal
Hak Asasi Manusia
Direktorat Pelayanan
Komunikasi Masyarakat
Direktorat Kerja Sama Hak Asasi
Manusia
Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia
Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi 11
Unit Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia telah menghasilkan kinerja sebagai berikut :
PENGHARGAAN
1. Penganugerahan Apresiasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015,
dengan judul inovasi: Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online. (posisi 3
besar)
2. Dua Tahun Berturut-turut memperoleh Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik
Terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:
a. “Fidusia Online” Tahun 2014;
b. ”Pengesahan Badan Hukum Secara Online” Tahun 2015;
3. Untuk menstimulasi pelayanan publik Ditjen AHU tetap Prima, maka pelayanan
publik di Ditjen AHU akan melalui proses Sertifikasi ISO 9001:2015.
4. Terbaik I (Pertama) Implementasi Rekruitmen ASN Berbasis Teknologi Informasi
K/L dan Non Kementerian.
5. Posisi 2 (runner up) kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Bagi Kementerian
/Lembaga.
6. Terbaik I (Pertama) National Procurement Award Pada Kategori Pemenuhan
terhadap Standar LPSE.
7. Peringkat II (Kedua) LPSE Award Pada Kategori Kepemimpinan Dalam
Transformasi Pengadaan Secara Elektronik.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
8. Harapan II penghargaan Efisiensi Energi Nasional ke-4 Tahun 2015, untuk
kategori Penghematan Energi Dan Air Pemerintah Pusat Dari Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral RI.
9. Penghargaan dari BKN sebagai Kementerian yang Konsisten Menggunakan
Metode Computer Assisted Test BKN dalam Pelaksanaan Manajemen Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2015.
10. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Berdasarkan
UU No. 25 Tahun 2019 dari Ombudsmen Republik Indonesia kepada 16 Kantor
Imigrasi.
11. Hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB, atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh Predikat B.
12. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2015 memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
13. Apresiasi dari Museum Rekor
“MURI” atas penyediaan sumur
sebagai sarana air bersih ditengah
musim kemarau panjang yang
terjadi sampai dengan bulan
oktober 2015 sebanyak 275 sumur
dibeberapa lokasi di seluruh
propinsi yang mengalami
kekurangan air bersih.
CAPAIAN KINERJA
1. Deklarasi Gerakan Ayo Kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi,
Transparan, Inovatif)
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
dengan capaian dalam bentuk 2 dokumen, sebagai berikut :
a. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2015 yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja
Kementerian Hukum dan HAM pertriwulannya pada tahun 2015;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
b. Ditetapkannya Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
02.PR.01.04 Tahun 2015 tentang kesepakatan bersama Unit Eselon I dan
Kantor Wilayah dalam penyusunan anggaran Tahun 2016 dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, dari output tersebut akan dipergunakan
sebgai bahan acuan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2016;
2. Kegiatan Penelitian RKA-KL pergeseran Perjalanan Dinas Kementerian
Hukum dan HAM dengan capaian sebagai berikut :
a. Catatan Hasil Penelitian RKA-KL Pergeseran Perjalanan Dinas oleh Tim
Biro Perencanaan yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan
Unit Eselon I untuk melakukan perbaikan dokumen usulan RKA-KL dan
melengkapi kekurangan data pendukung.
b. Dokumen RKA-KL Pergeseran Perjalanan Dinas Kementerian Hukum dan
HAM TA 2015 yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan;
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKA/K-L satuan kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 dengan capaian sebagai berikut :
a. Rancangan RKA-KL Pagu Indikatif TA 2016 yang selanjutnya
dipergunakan sebagai dasar penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran TA
2016;
b. Berita Acara Penyusunan RKA-KL Satuan Kerja dilingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016
4. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 dan Penyusunan
Perencanaan 2016 dengan capaian sebagai berikut :
a. Optimalisasi kegiatan dan anggaran Biro Perencanaan TA.2015;
b. Jadwal pelaksanaan sisa kegiatan Biro Perencanaan TA.2015.
c. Revisi kegiatan Biro Perencanaan TA. 2015.
d. Kegiatan unggulan Biro Perencanaan TA.2016
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
5. Kegiatan Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019
telah dilaksanakan dengan hasil ditetapkannya Rencana Strategis
Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 yang telah didistribusikan ke
seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
6. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum dan
HAM dengan capaian Dokumen Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM
RI Tahun 2016 serta Dokumen Trilateral Meeting.
7. Kegiatan Penyusunan Disbursement Plan dengan capaian Dokumen
Disbursement Plan, Procuremen Plan dan Kalender Kerja Kementerian Hukum
dan HAM Tahun Anggaran 2016.
8. Kegiatan Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran dengan
hasil Catatan Hasil Penelitian dan Dokumen RKA-K/L Pagu Anggaran dan
Alokasi Anggaran Tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan/ prioritas pada
masing-masing Satuan Kerja yang akan dijadikan sebagai panduan bagi Unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Road Map/Grand
Design Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Tahun 2016 - 2020 yang akan dijadikan sebagai panduan bagi
Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam menyusun prioritas pemenuhan Sarana dan Prasarana.
10. Penyusunan Peta Bisnis Proses Kementerian Hukum dan HAM
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Peta Bisnis Proses Kementerian
Hukum dan HAM.
11. Tim Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kegiatan ini masih merupakan lanjutan dari kegiatan budaya kerja di tahun
sebelumnya. Budaya kerja bertujuan untuk mengubah paradigma berpikir
(mind set), nilai-nilai (values) dan perilaku, maupun kultur organisasi birokrasi
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik dalam melaksanakan tugas-
tugas administratif maupun pelayanan masyarakat.
Hasil dari kegiatan Tim Budaya Kerja dapat dilihat dari :
a. terciptanya sikap, perilaku dan etika yang baik dalam bekerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI;
b. berubahnya pola pikir dan cara kerja pegawai dalam bekerja;
c. terbangunnya kultur organisasi birokrasi yang efektif dan efisien di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
12. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelayanan Publik
Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kegiatan ini pun merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan
tujuan :
a. melakukan inventarisasi data dan informasi SOP Unit Pelayanan Publik
Kementerian Hukum dan HAM RI;
b. menganalisis dan mengevaluasi SOP yang ada di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM RI;
c. menyusun SOP Kementerian Hukum dan HAM RI.
Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari tersusunnya SOP Kementerian Hukum
dan HAM RI.
13. Penyusunan Analisa Jabatan Kementerian Hukum dan HAM.
Penyusunan analisa jabatan dilaksanakan dengan tujuan :
a. menginventarisasi data jabatan struktural dan fungsional, serta fungsional
umum yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
b. memperjelas tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;
c. mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Kementerian
Hukum dan HAM.
Hasil dari kegiatan penyususnan analisa jabatan adalah tersusunnya draft
uraian jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
14. Penataan Kelembagaan
a. Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tanggal 22 April
2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM;
b. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2015
tanggal 9 Juli 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
c. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2015
tanggal 4 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Penempatan Anak Sementara dengan Surat Persetujuan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :
B/2320/M.PANRB/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 ; (LPAS Medan, LPAS
Palembang, LPAS Serang, LPAS Makassar);
d. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015
tanggal 4 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pembinaan Khusus Anak dengan Surat Persetujuan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :
B/2320/M.PANRB/7/2015 tanggal 13 Juli 2015;
(LPKA Banda Aceh, LPKA Medan, LPKA Tanjung Pati, LPKA Pekanbaru,
LPKA Muara Bulian, LPKA Palembang, LPKA Pangkal Pinang, LPKA
Bengkulu, LPKA Bandar Lampung, LPKA Jakarta, LPKA Bandung, LPKA
Tangerang, LPKA Kutoarjo, LPKA Yogyakarta, LPKA Blitar, LPKA Sungai
Raya, LPKA Palangkaraya, LPKA Samarinda, LPKA Martapura, LPKA
Karangasem, LPKA Mataram, LPKA Kupang, LPKA Pare-Pare, LPKA
Palu, LPKA Tomohon, LPKA Gorontalo, LPKA Kendari, LPKA Ambon,
LPKA Ternate, LPKA Jayapura, LPKA Manokwari, LPKA Batam, LPKA
Mamuju);
e. Telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015
tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat
Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : B/2602/M.PANRB/8/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
f. Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
01.OT.01.01 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan Unit
Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi
Kelas I Banjarmasin, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
g. Telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
06.OT.01.02 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 tentang
Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi menjadi Kantor
Imigrasi Kelas II Bekasi dengan Surat Persetujuan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :
B/2601/M.PANRB/8/2015 tanggal 11 Agustus 2015;.
15. Pendayagunaan Telematika
a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kemenkumham dengan
pengembangan sistem informasi telematika; monitoring ruang kontrol
(Control Room) Menteri Hukum dan HAM, grand design sistem IT
Kemenkumham 2015-2019, pembangunan infrastruktur jaringan serta
pengembangan portal data dan informasi;
b. LPSE Kementerian Hukum dan HAM dengan melakukan Bimtek LPSE;
c. Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Kemenkumham.
16. Evaluasi dan Laporan
a. Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Tahun 2015.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk ketepatan rencana ialah
melalui analisa hasil pembangunan tahun sebelumnya dan kondisi serta
perkembangan pada saat sekarang. Sehingga diperoleh data tentang
keberhasilan dan kegagalan yang akan berpengaruh pada pembangunan
yang akan datang (untuk Tahun Anggaran selanjutnya).
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, antara lain evaluasi
pelaksanaan rencana dimana evaluasi dilakukan terhadap pencapaian
sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja
keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan.
Monitoring dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan
pasti apakah pelaksanaan rencana pembangunan dapat berjalan sesuai
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku serta mencapai target
hasil yang telah ditentukan.
Pada tahun 2015 telah dilakukan monitoring pada 33 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 33 Provinsi. hasil yang
diperoleh adalah fakta dan realita pelaksanaan rencana pembangunan
yang ditetapkan pada awal tahun dan mengarahkan pelaksanaan rencana
agar berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan tetap dalam koridor
kerangka pencapaian visi dan misi organisasi.
b. Rapat Kerja Evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015.
Telah dihasilakan dokumen Evaluasi internal organisasi Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2015 pada seluruh lapisan dan komponen yang
bergerak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen tersebut
dimaksudkan sebagai suatu gambaran yang jelas dan nyata adanya hal-
hal yang didapati perlu dibenahi dan ditindaklanjuti.
Dalam melakukan evaluasi diperlukan dukungan dan komitmen yang
berangkat dari pemahaman dan kesadaran akan arti penting evaluasi dan
pembenahan diri untuk kemajuan organisasi. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk memberikan laporan yang akurat kepada stakeholder
Kementerian Hukum dan HAM, serta sebagai dasar pengambilan
keputusan bagi pemegang kebijakan.
17. Pengadaan Calon Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi
Imigrasi (AIM)
Pada pengadaan AKIP dan AIM tahun 2015 berdasarkan surat persetujuan
prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/1246/M.PAN-RB/3/2014. Kementerian Hukum dan HAM
mendapatkan formasi sebanyak 136 dengan rincian untuk AKIP sebanyak 70
orang dan AIM sebanyak 66 orang. Bagi para pelamar AKIP-AIM wajib
melakukan pendaftaran secara online ke alamat
http://cpns.kemenkumham.go.id. Total pendaftar secara online sebanyak 8.330
dengan rincian untuk pelamar Calon Taruna AKIP sebanyak 3.051 orang dan
pelamar Calon Taruna AIM sebanyak 5.279 orang. Pengadaan ini dilakukan
dengan berbagai tahapan seleksi, yang dimulai dari seleksi administrasi.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Setelah dilakukan seleksi administrasi, jumlah ini menjadi berkurang yaitu,
pelamar Calon Taruna AKIP menjadi 708 orang dan pelamar Calon Taruna AIM
menjadi 1.289 orang.
Pada tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2015, dilakukan Test Kompetensi
Dasar (TKD) di 2 lokasi yaitu BKN Pusat da BKN Regional V Jakarta. Jumlah
peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 187 orang untuk pelamar Calon
Taruna AKIP dan 497 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM.
Pada tanggal 15 dan 16 Juni 2015, dilaksanakan Tes Kesamaptaan yang
pelaksanaannya di MAKO BRIMOB. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus
adalah sebanyak 163 orang untuk pelamar Calon Taruna AKIP dan 382 orang
untuk pelamar Calon Taruna AIM.
Pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 juli 2015, dilaksanakan Ujian Tulis
Psikotes dan Wawancara Psikotes, bertempat di BPSDM Hukum dan HAM.
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 114 orang untuk
pelamar Calon Taruna AKIP dan 266 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM.
Pada tanggal 7 sampai dengan 9 juli 2015, dilaksanakan Tes Pengamatan Fisik
dan Ketrampilan (PFK), bertempat di BPSDM Hukum dan HAM. Jumlah
peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 70 orang untuk pelamar Calon
Taruna AKIP dan 66 orang untuk pelamar Calon Taruna AIM.
Penentuan kelulusan terakhir didasarkan pada nilai hasil tes pengamatan fisik
dan ketrampilam yang diuji oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM, sehingga menghasilkan jumlah peserta yang dinyatakan lulus
sebanyak 70 orang untuk pelamar Calon Taruna AKIP dan 66 orang untuk
pelamar Calon Taruna AIM.
18. Mengusulkan peserta seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Lemhannas dan
peserta Diklat Kepemimpinan Pim Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tk. II, Sespimti
Polri, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Prajabatan Golongan III dan II, dan
Assesor:
a. Diklat Kepemimpinan Tingkat I sejumlah 2 orang dari 24 antrian yang belum
dipanggil
b. Diklat Kepemimpinan Tingkat II sejumlah 6 orang dari 111 antrian yang
belum dipanggil
c. Diklat Kepemimpinan Tingkat III sejumlah 90 orang dari 226 antrian yang
belum dipanggil
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
d. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sejumlah 180 orang dari 859 antrian yang
belum dipanggil
e. Diklat Lemhanas sejumlah 2 orang
f. Diklat Sespimti Polri sejumlah 1 orang
g. Data Diklat Prajabatan sejumlah 150 CPNS
h. Diklat lainnya 301 orang
19. Pemberian Penghargaan
Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus-menerus
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga
puluh) tahun. Pada tahun 2015 telah diberikan sebanyak 2595 Piagam SLKS.
Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Purna Pengayoman
(Purna Bakti), sebanyak 279 orang
20. Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar dalam dan luar negeri
No Unit Biaya Pribadi Biaya
Sponsor
Biaya
Negara Jumlah
1. Sekretariat Jenderal
1
1
2. Inspektorat Jenderal
3. Ditjen. Administrasi Hukum
Umum
4. Ditjen. Peraturan Perundang-
undangan 1
1
5. Ditjen. Imigrasi
1
1
6. Ditjen. Pemasyarakatan
7. Ditjen. Hak Kekayaan
Intelektual 1 1
2
8. Ditjen. HAM
9. Badan Pembinaan Hukum
Nasional
10. Balai Penelitian dan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Pengembangan HAM
11. Badan Pengembangan SDM
Hukum dan HAM
12. Kanwil Aceh
1
1
13. Kanwil Kepulauan Riau
14. Kanwil Sumatera Utara
1
1
15. Kanwil Riau
16. Kanwil Bangka Belitung
17. Kanwil DKI Jakarta 5 1
6
18. Kanwil Banten
1
1
19. Kanwil DI. Yogyakarta
1
1
20. Kanwil Jawa Tengah
1
1
21. Kanwil Jawa Barat
22. Kanwil Bali
23. Kanwil NTT
24. Kanwil Kalimantan Barat
25. Kanwil Kalimantan Selatan
26. Kanwil Lampung 1 1
27. Kanwil Sumatera Barat 1 1
JUMLAH 5 19 24
21. Pengembangan SDM melalui pelatihan di Luar Negeri
No Periode
S1 S2 S3 Lain -Lain
Bea
Siswa Pribadi
Bea
Siswa Pribadi
Bea
Siswa Pribadi
Bea
Siswa Pribadi
1 Triwulan I 4 34
2 Triwulan II 1 23
3 Triwulan III 4 12
4 Triwulan IV
82
Total 8 1 151
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
22. Seleksi Terbuka
Seleksi Terbuka telah dilaksanakan untuk mempersiapkan calon Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan Pratama yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan serta
menjamin independensi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang terbuka dan transparan guna pengisian Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur
Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktur Penindakan Keimigrasian, Direktur
Keamanan dan Ketertiban, Kepala Divisi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus. Pelaksanaan Seleksi Terbuka ini
dilaporkan menjadi 3 (tiga) gelombang:
a. Gelombang I untuk seleksi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi
Pratama yaitu untuk calon Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur
Penindakan Keimigrasian, Kepala Divisi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dengan jumlah pelamar
sebanyak 153 orang;
b. Gelombang II untuk seleksi Pimpinan Tinggi Pratama yaitu untuk seleksi calon
Direktur Keamanan dan Ketertiban, dengan jumlah pelamar 6 orang;
c. Gelombang III untuk seleksi Pimpinan Tinggi Madya yaitu untuk calon Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dengan jumlah pelamar sebanyak 13 orang.
23. Dilaksanakannya Uji kompetensi bagi Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat
Administrasi, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan
HAM. Untuk itu, perlu dilakukan uji kompetensi agar penempatan tugas jabatannya
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Uji Kompetensi yang dilaksanakan
berjumlah 686 orang, dengan rincian Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 246 orang
dan Pejabat Administrasi sebanyak 440 orang.
24. Terlaksananya Sidang baperjakat I dan baperjakat II dalam rangka menjamin kualitas
dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II, III, IV di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Hukum dan HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
a. Pengangkatan dan a lih tugas eselon II.a sebanyak 74 orang
b. Pengangkatan dan alih tugas eselon II.b sebanyak 59 orang
c. Pengangkatan dan alih tugas eselon III.a sebanyak 511 orang
d. Pengangkatan dan alih tugas eselon III.b sebanyak 98 orang
e. Pengangkatan dan alih tugas eselon IV.a sebanyak 1279 orang
f. Pengangkatan dan alih tugas eselon IV.b sebanyak 110 orang
g. Pengangkatan dan alih tugas eselon V sebanyak 90 orang
h. Mutasi JFU (Pejabat Imigrasi) sebanyak 328 orang
i. Alih status sebanyak 3 orang
j. Pemberhentian dari Jabatan Struktural menjadi JFU sebanyak 15 pejabat
k. Pembatalan Jabatan Struktural sebanyak orang
l. Perbantuan ke luar negeri sebanyak 1 orang
m. Pembebasan Sementara JFT Penyuluh Hukum, Pemeriksa Paten dan Dokter
sebanyak 3 orang
n. Pengangkatan dan kenaikan JFT Auditor sebanyak 2 orang
o. Penyesuaian (Impassing) JFT Penyuluh Hukum sebanyak 1 orang
p. Penyesuaian (Impassing) JFT Analis Keimigrasian sebanyak 5 orang
25. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat di lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM Tahun 2015 dalam 2 (dua) periode yaitu April dan Oktober :
a. Jumlah usul Kenaikan pangkat periode April sebanyak 736 berkas
b. Terealisasi sebanyak 692 SK
c. Tidak memenuhi syarat sebanyak 44 berkas
d. Jumlah usul Kenaikan pangkat periode Oktober sebanyak 430 berkas
e. Terealisasi sebanyak 400 SK
f. Tidak Memenuhi syarat sebanyak 30 berkas
Total Kenaikan Pangkat tahun 2015 yaitu sebanyak 1166 usul, yang terealisasi
sebanyak 1092 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 74 berkas
g. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 319 orang
h. Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas sebanyak 122 orang
i. Pembayaran Biaya Mutasi Dalam Negeri sebanyak 1214 orang.
j. Pembayaran Biaya Mutasi Luar Negeri sebanyak 22 orang.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
26. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional tertentu
Nama Jabatan Pengangkatan Kenaikan
Jenjang
Pembebasan
Sementara
Dokter Umum 16
Dokter Gigi 8
Perawat 15 80 5
Apoteker 2
Asisten Apoteker 3
Fisio Terapis 4
Perancang PP 66 22 1
Auditor 10 5
Pemeriksan Merek 30 2
Pemeriksa Paten 9 8
Widyaiswara 2
Penerjemah 1
Radiography 1
Pustakawan 1 2
Arsiparis 2
Pemeriksa Desain Industri 10
Pranata Komputer 1
Peneliti 3 6 2
Penyuluh Hukum 155
Analis Kepegawaian 9
Jumlah 297 167 15
27. Penyelesaian permohonan pensiun pegawai dan pelanggaran disiplin pegawai
a. Pemberhentian dan Pensiun Pegawai usulan masuk sebanyak 129 berkas,
terealisasi sebanyak 125 berkas, dan sedang dalam proses sebanyak 4 berkas.
b. Perceraian usulan masuk 48 berkas, semua terealisasi.
c. Penegakan Disiplin usulan masuk 190 berkas, terealisasi sebanyak 176 dan
masih dalam proses sebanyak 5 berkas
No Jenis Sanksi Pelanggaran Disiplin Jumlah
1. Pemberhentian Dengan Hormat 65
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 12
3. Penurunan Pangkat selama 3 tahun 96
4. Pembebasan Jabatan 15
5. Penurunan Pangkat selama 1 Tahun 1
6. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun 1
7. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 1
8. Tegoran Tertulis 1
9. Tegoran Lisan 1
Total 181
28. Dengan dibukanya Akses Aspirasi dan Pengaduan secara online telah diterima
Laporan sebanyak 376 dengan rincian Laporan yang belum ditindak lanjuti
sejumlah 40, yang sedang dalam proses tindak lanjut sejumlah 38, dan yang
telah diselesaikan sejumlah 297 (data tersedia di website per tanggal 17 Maret
2015)
29. Kebijakan One Gate Policy yaitu dengan semua bentuk kerjasama luar negeri yang
dilakukan oleh unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui
Biro Humas dan KLN
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Baik dan mudah diakses
“eye catching, easy to use, used friendly”
Masing-masing unit Eselon I dan Kantor Wilayah melakukan penguatan fungsi-fungsi pelayanan
serta menyajikan data yang akurat
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
30. Telah ditanda tangani Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan
Frederic Naumann Stiftung (Yayasan NGO dari Jerman) pada hari Selasa tanggal
17 Maret 2015
31. Menjadi focal point Kementerian Hukum dan HAM dibidang kerjasama luar negeri
Terselenggaranya permohonan Courtessy Call dari Pihak asing kepada Menteri
Hukum dan HAM (Duta Besar, Pejabat Negara/Tamu Negara lain)
32. Penjajakan Kerjasama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
33. Tersusunnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-34.UM. 01.01
Tahun 2015 tentang Grand Design Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM
34. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Ham RI Tahun
2015 di biayai dari dana APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-013.02.1.409241/2015
tanggal 14 November 2014 dengan pagu anggaran senilai Rp.36.148.148.000,00
(Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh
Delapan Ribu Rupiah). Hingga 31 Desember 2015, dari anggaran tersebut telah
direalisasikan senilai Rp.34.587.561.263,00 atau 95,68%.
a. Target Capaian Pengawasan per Output/ IKK
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KERJA
KEGIATAN (IKK) TARGET CAPAIAN
Pengawasa
n Kinerja
Inspektorat
Wilayah I
Terwujudnya kegiatan
pembinaan satuan kerja
di Lingkungan Inspektorat
Wilayah I dalam rangka
memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
Jumlah kegiatan pembinaan
satuan kerja di Lingkungan
Inspektorat Wilayah I dalam
rangka memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
65
Kegiatan
82
Kegiatan
Terwujudnya penetapan
satuan kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Inspektorat
Wilayah I
Jumlah penetapan satuan
kerja Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan
Inspektorat Wilayah I
1
Unit Kerja
2
Unit
Kerja
Terwujudnya pengaduan Persentase pengaduan 50% 100%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara
tepat waktu di Inspektorat
Wilayah I
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara tepat
waktu di Inspektorat Wilayah
I
Pengawasa
n Kinerja
Inspektorat
Wilayah II
Terwujudnya kegiatan
pembinaan satuan kerja
di Lingkungan Inspektorat
Wilayah II dalam rangka
memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
Jumlah kegiatan pembinaan
satuan kerja di Lingkungan
Inspektorat Wilayah II dalam
rangka memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
65
Kegiatan
89
Kegiatan
Terwujudnya penetapan
satuan kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Inspektorat
Wilayah II
Jumlah penetapan satuan
kerja Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan
Inspektorat Wilayah II
1
Unit Kerja
2
Unit
Kerja
Terwujudnya pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara
tepat waktu di Inspektorat
Wilayah II
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara tepat
waktu di Inspektorat Wilayah
II
50% 100%
Pengawasa
n Kinerja
Inspektorat
Wilayah III
Terwujudnya kegiatan
pembinaan satuan kerja
di Lingkungan Inspektorat
Wilayah III dalam rangka
memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
Jumlah kegiatan pembinaan
satuan kerja di Lingkungan
Inspektorat Wilayah III dalam
rangka memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
69
Kegiatan
69
Kegiatan
Terwujudnya penetapan
satuan kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Inspektorat
Wilayah III
Jumlah penetapan satuan
kerja Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan
Inspektorat Wilayah III
1
Unit Kerja
3
Unit
Kerja
Terwujudnya pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara
tepat waktu di Inspektorat
Wilayah III
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara tepat
waktu di Inspektorat Wilayah
III
50% 50%
Pengawasa
n Kinerja
Inspektorat
Wilayah IV
Terwujudnya kegiatan
pembinaan satuan kerja
di Lingkungan Inspektorat
Wilayah IV dalam rangka
memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
Jumlah kegiatan pembinaan
satuan kerja di Lingkungan
Inspektorat Wilayah IV dalam
rangka memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
65
Kegiatan
89
Kegiatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Terwujudnya penetapan
satuan kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Inspektorat
Wilayah IV
Jumlah penetapan satuan
kerja Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan
Inspektorat Wilayah IV
1
Unit Kerja
3
Unit
Kerja
Terwujudnya pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara
tepat waktu di Inspektorat
Wilayah IV
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara tepat
waktu di Inspektorat Wilayah
IV
50% 50%
Pengawasa
n Kinerja
Inspektorat
Wilayah V
Terwujudnya kegiatan
pembinaan satuan kerja
di Lingkungan Inspektorat
Wilayah V dalam rangka
memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
Jumlah kegiatan pembinaan
satuan kerja di Lingkungan
Inspektorat Wilayah V dalam
rangka memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
65
Kegiatan
68
Kegiatan
Terwujudnya penetapan
satuan kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Inspektorat
Wilayah V
Jumlah penetapan satuan
kerja Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan
Inspektorat Wilayah V
1
Unit Kerja
1
Unit
Kerja
Terwujudnya pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara
tepat waktu di Inspektorat
Wilayah V
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara tepat
waktu di Inspektorat Wilayah
V
50% 68%
Pengawasa
n Kinerja
Inspektorat
Wilayah VI
Terwujudnya kegiatan
pembinaan satuan kerja
di Lingkungan Inspektorat
Wilayah VI dalam rangka
memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
Jumlah kegiatan pembinaan
satuan kerja di Lingkungan
Inspektorat Wilayah VI dalam
rangka memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dan Peningkatan
Indeks Integritas
65
Kegiatan
67
Kegiatan
Terwujudnya penetapan
satuan kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Inspektorat
Wilayah VI
Jumlah penetapan satuan
kerja Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan
Inspektorat Wilayah VI
1
Unit Kerja
3
Unit
Kerja
Terwujudnya pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara
tepat waktu di Inspektorat
Wilayah VI
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti secara tepat
waktu di Inspektorat Wilayah
VI
50% 50%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
b. Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pengawasan terkait upaya mendukung
opini WTP
1 Inspektorat Wilayah I 17 Satuan Kerja
2 Inspektorat Wilayah II 26 Satuan Kerja
3 Inspektorat Wilayah III 12 Satuan Kerja
4 Inspektorat Wilayah IV 47 Satuan Kerja
5 Inspektorat Wilayah V 32 Satuan Kerja
6 Inspektorat Wilayah VI 67 Satuan Kerja
TOTAL: 201 Satuan Kerja
c. Pelaksanaan kegiatan terkait Peningkatan Indeks Integritas
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, selain melaksanakan audit
kinerja bersifat umum, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan audit kinerja yang
lebih spesifik yaitu audit Pelayanan Publik Pemasyarakatan dan audit Pelayanan
Publik Imigrasi, Pelaksanaan kegiatan Audit Pelayanan Publik diantaranya yaitu :
Sasaran audit pelayanan Pemasyarakatan TA 2014 s.d 2015 adalah
sebagian Lapas, Rutan dan Cabang Rutan serta audit pelayanan
keimigrasian pada beberapa kantor imigrasi dilingkungan Kemenkumham
dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Standar audit yang digunakan adalah Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Permenpan dan RB Nomor
PER/05/M.PAN/03/08 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jumlah satuan kerja yang diaudit
terdiri dari 23 (duapuluh tiga) Lapas, 9 (sembilan) Rutan dan 2 (dua) Cabang
Rutan, secara keseluruhan yang dilaksanakan audit pelayanan
Pemasyarakatan terealisasi sebanyak 34 (tigapuluh empat) satuan kerja.
Sedangkan audit pelayanan publik Keimigrasian dilaksanakan pada 18
(delapan belas) Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
dan audit pelayanan publik juga dilakukan pada unit eselon I yaitu pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Untuk hasil indeks integritas, Inspektorat Jenderal tidak melakukan survey
atas indeks integritas yang dalam hal ini melakukan indeks kepuasan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
masyarakat pada saat audit pelayanan publik pada satuan kerja dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.
d. Reviu
Dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Hukum dan Ham, Inspektorat Jenderal telah mereviu laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM untuk semester II TA 2014 berupa neraca per
tanggal 31 Desember 2014, yang dilaksanakan di BPSDM. Kegiatan ini
dilaksanakan sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI.
Hasil kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh
Inspektur Jenderal tanggal 27 februari 2015. Sebaai upaya hasil dari upaya
perbaikan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini WTP DPP atas Laporan
Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Terhadap RKA-KL revisi penghematan/pergeseran perjalanan dinas dan
meeting/konsinyering Kementerian Hukum dan HAM TA 2015 telah direviu oleh
Inspektorat Jenderal tanggal 11 februari 2015 pada 11 (sebelas) unit eselon I dan II
mandiri (Pusjianbang) dengan hasilnya berupa laporan kompilasi hasil reviu beserta
Catatan Hasil Reviu (CHR).
e. Evaluasi
Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Permen PAN
dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permen PAN dan
RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi
terhadap LAKIP 2014 pada 11 (sebelas) unit eselon 1 dan 1 (satu) unit eselon 2
mandiri, serta 6 (enam) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang
dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Sebagai hasil kegiatan tersebut adalah nilai
AKIP Kementerian Hukum dan HAM sebesar 75,94.
Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Inspektorat Jenderal
telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM dan hasilnya telah dilaporkan kepada Tim
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Evaluasi RB Kementerian/Lembaga. Berdasarkan penilaian dari tim tersebut
Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai 81,86 dan berhak untuk
memperoleh peningkatan tunjangan kinerja (remunerasi) dan hasil evaluasi
PMPRB online oleh Inspektorat Jenderal memperoleh nilai rata-rata 77,07.
Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan
pada 1 (satu) Unit eselon 2 mandiri dan 10 (sepuluh) Kantor Wilayah, yaitu
Pusjianbang, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Kantor Wilayah
Kemenkumham Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa
Tenggara Barat, Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Kantor Wilayah
Kemenkumham DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan
Selatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kantor Wilayah Kemenkumham
D.I Yogyakarta, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan Kantor Wilayah
Kemenkumham Gorontalo.
Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan
korupsi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 serta Permen PAN
dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umun Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Inspektorat Jenderal Kemenkumham
telah melaksanakan Evaluasi WBK/WBBM pada 27 (dua puluh tujuh) satker
dengan nilai rata-rata 70,11.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektur Jenderal menyampaikan surat
rekomendasi kepada Meneteri Hukum dan HAM untuk menetapkan 10 (sepuluh)
satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum untuk diusulkan sebagai Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Keberhasilan evaluasi zona integritas ini ditandai dengan terbitnya surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/3911/M.PANRB/12/2015 tanggal 07 Desember 2016, Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang dinyatakan memenuhi syarat untuk
memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Kegiatan Reviu Output Cadangan (OC), telah dilaksanakan di 4 (empat) unit
eselon I, yaitu Ditjen Imigrasi dan Sekretariat Jenderal pada bulan Maret tahun
2015, serta Ditjen HKI dan BPHN pada bulan April Tahun 2015.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kegiatan Verifikasi Tunggakan Dana Bantuan Hukum Tahun 2014 telah
dilaksanakan BPHN. Dasar pelaksanaan verifikasi atas tunggakan dana bantuan
hukum yaitu PMK RI Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun 2015 Bab II bagian ke empat Pasal 45 ayat (2) huruf b, dan
surat Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN.HN.03.03-18
tanggal 24 Februari 2015 perihal verifikasi pembayaran tunggakan kepada
Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan verifikasi adalah untuk memperoleh
keyakinan atas kelengkapan dan keandalan bukti permintaan pembayaran
tunggakan bantuan hukum TA.2013 dan TA.2014 yang diajukan oleh Organisasi
Bantuan Hukum pada TA.2014.
Pada bulan Mei telah dilaksanakan kegiatan pendampingan seleksi penerimaan
Calon Taruna AKIP/AIM Kementerian Hukum dan HAM TA.2015 pada Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik
Dalam rangka peningkatan kinerja satuan kerja Kantor Imigrasi dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menghasilkan pelayanan prima, maka
Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap kinerja
pelayanan publik pada Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Evaluasi kinerja pelayanan publik Kantor Imigrasi dilakukan hanya pada
pelayanan pembuatan paspor baru (WNI) dan pelayanan perpanjangan paspor
(WNI). Atas dasar tersebut Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pelayanan
publik pada 20 (dua puluh) Kantor Imigrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Evaluasi dilaksanakan pada 7 (tujuh) komponen evaluasi pelayanan publik,
meliputi :
- Standar Pelayanan Publik;
- Maklumat Pelayanan;
- Survey Kepuasan Masyarakat;
- Pengelolaan Pengaduan;
- Inovasi;
- Sumber Daya Manusia; dan
- Sarana Prasarana.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
f. Kegiatan Pemantauan
Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal telah
melakukan kegiatan pemantauan yaitu proses penilaian kemajuan suatu program
atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan harus
dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Selama
Tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan pemantauan
sebanyak 85 (delapan puluh lima) kegiatan pada satuan kerja dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.
Sasaran pemantauan adalah tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi
hasil audit Inspektorat Jenderal, hasil pemeriksaan BPK dan BPKP.
a) Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada
Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Semester II Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Jumlah rekomendasi yang diberikan BPK RI sebanyak 724 rekomendasi
dengan nilai keuangan sebesar Rp.225.894.809.260,33
Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan kondisi sebagai
berikut sebanyak 490 (67,68%) rekomendasi senilai
Rp.40.551.266.270,01 (17,95%) dinyatakan sesuai dengan rekomendasi
(tuntas), sebanyak 139 (19,20%) rekomendasi senilai
Rp.182.909.049.472,68(80,97%) dinyatakan belum sesuai rekomendasi
(proses). Sehingga masih tersisa sebanyak 95 (13,12%) rekomendasi
senilai Rp.2.434.493.517,95 (1,08%) dinyatakan belum ditindaklanjuti.
Progres tindaklanjut hasil pemeriksaan dapat dilihat secara rinci pada
lampiran.
b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II
Tahun 2015 sebanyak 44 temuan senilai Rp.764.526.354,80,-, telah
ditindaklanjuti sebanyak 22 temuan senilai Rp.336.332.724,63,- atau
44% dan belum ditindaklanjuti sebanyak 22 temuan senilai
Rp.428.193.630,17,- atau 56%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kej Nilai Kej Nilai Kej Nilai
1 Sumatera Utara 1 - 0 - 1 - 0% Adm
2 DKI Jakarta 8 137.670.162,38 4 66.652.304,63 4 71.017.857,75 48%
3 Banten 7 58.325.000,00 5 22.000.000,00 2 36.325.000,00 38%
4 Jawa Barat 2 - 1 - 1 - 0% Adm
5 Bali 1 - 0 - 1 - 0% Adm
6 Sulawesi Utara 5 34.700.668,22 1 4.162.210,00 4 30.538.458,22 12%
7 Gorontalo 6 67.334.652,00 5 60.534.652,00 1 6.800.000,00 90%
8 Sulawesi Tengah 8 102.683.372,20 5 52.703.648,00 3 49.979.724,20 51%
9 Maluku Utara 2 267.345.000,00 0 92.000.000,00 2 175.345.000,00 34% Dalam Proses
10 Papua 2 96.467.500,00 1 38.280.000,00 1 58.187.500,00 40%
11 Papua Barat 2 - 0 - 2 - 0% Adm
44 764.526.354,80 22 336.332.814,63 22 428.193.540,17 44%
% KetNo Uraian
Jumlah
Tindak Lanjut SaldoRekomendasi
Nilai temuan yang berkaitan dengan pengembalian ke kas negara
diantaranya disebabkan kelalaian bendahara, sehingga jenis tindak
lanjutnya berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan diselesaikan
dengan mencicil. Rincian saldo temuan hasil pemeriksaan BPKP sebagai
berikut :
Klasifikasi Hasil Pemeriksaan BPKP
c) Tindak Lanjut Temuan Audit Kinerja
Dari pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin/audit kinerja tahun
2015 yang dianalisis oleh Bagian Analisis I dan II terhadap 754 UPT/Satker
dan 11 Unit Eselon I terdapat temuan dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah
UPT
TP TPL TPB %
754 671 252 419 37.5 %
Nilai Rp.
627.261.437
Rp.
107.523.766
Rp.
519.737.671 17.14 %
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
d) Tindak Lanjut Temuan Hukuman Disiplin
Penanganan Kasus khusus/ hukuman disiplin tahun 2015 sebanyak 416
hukuman disiplin dengan rincian :
NO. Hukuman
Disiplin
Jumlah
Kasus
Selesai
Ditindak
lanjuti
Belum
Ditindak
lanjuti
%
1. Ringan 87 63 24 72.4%
2. Sedang 169 75 94 44.4%
3. Berat 160 56 104 35.0%
Jumlah 416 194 222 46.6%
Untuk jenis pelanggarannya dapat diklasifikasikan sebanyak 13 jenis, yaitu :
NO JENIS PELANGGARAN 2015
1. Tidak Masuk Kerja 113
2. Penyalahgunaan wewenang 39
3. Perbuatan pribadi yang tercela 26
4. Hidup bersama 11
5. Melakukan perkawinan /perceraian tanpa ijin atasan 7
6. Pelarian napi 121
7. Pengeluaran napi tanpa prosedur 0
8. Pemukulan terhadap napi 0
9. Tindak pidana narkotika 45
10. Tindak pidana umum 0
11. Tindak pidana korupsi 0
12. Pungli, suap, penggelapan 10
13. Lalai 49
Jumlah Pelanggaran 421
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
35. KEIMIGRASIAN
Ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Bebas Visa Kunjungan pada tanggal 18 September 2015, yaitu terdapat
penambahan negara dari 45 (empat puluh lima) negara menjadi 75 (tujuh puluh
lima) negara yang warga negaranya dibebaskan dari visa kunjungan.
Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 31 Tahun 2015
tentang Tempat Pemeriksan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan pada tanggal 30
September 2015 yang menetapkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
tertentu sebagai tempat masuk ke wilayah Indonesia bagi orang asing warga
negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
kunjungan dalam rangka wisata yaitu 5 (lima) TPI di Bandara Udara dan 9
(Sembilan) TPI di Pelabuhan Laut dan TPI sebagai tempat ke luar wilayah
Indonesia bagi orang asing warga dari negara tertentu yang dibebaskan dari
kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata (semua TPI).
Dalam rangka memperlancar arus ekspor impor di Provinsi Gorontalo dan
Kabupaten Lhokseumawe, pada awal Oktober 2015 telah ditetapkan Pelabuhan
Laut Anggrek di Gorontalo dan Pelabuhan Laut Lhokseumawe sebagai TPI
Laut.
Penerapan Informasi Sistem Antrian Paspor di Kanim Kelas I Khusus Jakarta
Selatan, Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat, Kanim Kelas I Khusus Soekarno
Hatta, Kanim Kelas I Jakarta Pusat, Kanim, Kelas I Jakarta Utara, Kanim Kelas I
Tanjung Priok, ULP Pndok Pinang, ULP Karang Tengah, dan ULP Jakarta
Barat.
Penerapan Pemeriksaan Keimigrasian melalui Autogate di Bandara Ngurah Rai,
Soekarno Hatta dan Batam Center.
Rencana penerapan SIMKIM di 5 Perwakilan RI di Luar Negeri yaitu di Sydney
(Australia), Berlin (Jerman), Denhaag (Belanda), Tokyo (Jepang), dan Timor
Leste
Telah menerbitkan permohonan visa kunjungan sebanyak 17.684 orang dan
visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebanyak 25.963 orang dengan total
persetujuan sebanyak 43.647 orang.
Permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagai berikut:
No. Periode Visa Tinggal
Terbatas
Visa Tinggal
Terbatas
Work
and
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Saat Kedatangan Holiday
Visa
1. Januari 6137 266 0
2. Februari 5306 386 0
3. Maret 6298 455 0
4. April 6626 384 0
5. Mei 7975 279 0
6. Juni 7569 126 1
7. Juli 7724 284 0
8. Agustus 7478 336 0
9. September 3813 317 0
10. Oktober 5115 180 0
11. November 6467 402 0
12. Desember 6910 286 2
Total 77418 3701 3
Permohonan Visa Untuk Negara Tertentu sebanyak 8587 orang
Pencetakan blanko paspor dan SPLP sebanyak 4.139.758 buku atau Rp.
389.090.392.625atau 74,32 % dari total anggaran yang dialokasikan dengan
rincian sebagai berikut:
- Paspor biasa 24 halaman sejumlah 500.000 buku;
- Paspor biasa 48 halaman sejumlah 3.079.250 buku;
- Paspor elektronik 48 halaman sejumlah 380.000 buku;
- Surat Perjalanan Laksana Paspor sejumlah 180.508 buku.
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perbatasan (Dalam Negeri) dilaksanakan
dalam kurun waktu antara 3-5 hari per lokasi dalam tahun anggaran 2015, yaitu
sebagai berikut:
a) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada
Kantor Imigrasi kelas II Atambua pada tanggal 07 –
11 Juli 2015;
b) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada
Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang pada tanggal
29 Juli – 31 Juli 2015;
c) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada
Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan pada tanggal 06 –
09 Oktober 2015;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
d) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung
Balai Karimun pada tanggal 26 – 29 Oktober 2015;
e) Kegiatan monitoring dan evaluasi perbatasan pada Kantor Imigrasi Kelas II Entikong
pada tanggal 02 – 04 Desember 2015;
Kerjasama Keimigrasian Internasional (Bilateral dan Multilateral)
a) Pertemuan APEC First Senior
Official Meeting (SOM1) Business
Mobility Group ( BMG) yang
dihadiri 21 Negara di Subic
Philipina pada tanggal 30 Januari -
02 Februari 2015;
b) Pertemuan The 5th IMT-GT Customs Immigration ang Quarantine (CIQ)
Task Force Meeting yang dihadiri 3 negara di Hat Yai Songkhla Thailand
pada tanggal 07 April - 09 April 2015;
c) Pertemuan Dialog Mobilitas dan Migrasi RI – Uni Eropa yang dihadiri 3
negaradi Belgia, Polandia dan Perancis pada tanggal 28 – 31 Juli 2015;
d) Pelaksanaan 3rd Meeting on Immigration Cooperation IETO – TETO di
Jakarta pada tanggal 03-07 Agustus 2015;
e) Pertemuan APEC Third Senior Official Meeting (SOM3) Business Mobility
Group yang dihadiri 21 Negara di Cebu Philipina pada tanggal 22 – 24
Agustus 2015;
f) Monitoring Program Beasiswa DIBP Hasil Kerjasama Bilateral untuk
English Language Training (ELT) di University Queendsland dan Master
Program di Flinders University pada tanggal 24 – 28 Agustus 2015 di
Brisbane – Adelaide Australia;
g) Pertemuan The 11th ASEAN Immigration Inteligent Forum ( 11th AIIF), The
19th ASEAN Director General of Immigration and Head of Consular
Meeting (19th DGICM), The 11th DGICM+Australia Consultation di
Phonpenh Kamboja pada tanggal 07 – 10 September 2015;
h) Pertemuan Seminar Nasional : Peningkatan Partisipasi Aktif Pemerintah
Daerah dan Sektor Swasta Dalam Memanfaatkan Kerjasama Ekonomi Sub
Regional IMT-GT di Batam pada tanggal 30 September 2015;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
i) Pertemuan Pelaksanaan 9th Bilateral Meeting Indonesia – Singapore di
Singapore pada tanggal 07 Oktober 2015;
j) Pertemuan G20 Working Group on Anti Corruption Denial of Entry Expert
Meeting yang dihadiri 20 Negara di Paris Perancis pada tanggal 14 – 16
Oktober 2015;
k) Pertemuan Indonesia-United Kingdom di London pada tanggal 27 Oktober
– 01 Nopember 2015;
l) Pertemuan Konsultasi Kekonsuleran RI – Iran yang dihadiri 2 Negara di
Teheran Iran pada tanggal 09 – 11 Nopember 2015;
m) Pertemuan Rakor persiapan pertemuan Joint Business Council (JBC) RI –
Timor Leste di Kota Kupang pada tanggal 18 – 20 Nopember 2015;
n) Pertemuan Technical Meeting Ditjenim – ICA Singapore dan Rakor
Persiapan Indonesia bergabung menjadi anggota ICAO-PKD dan
Penerapan SIMKIM di Perwakilan RI yang dihadiri 2 Negara di Batam pada
tanggal 26 – 29 Nopember 2015;
o) Pertemuan Konsultasi Kekonsuleran ke 9 RI – Tiongkok yang dihadiri 2
Negara pada tanggal 01 – 03 Desember 2015 di Guangzhou RRT.
Pembekalan Teknis Keimigrasian bagi Pejabat Imigrasi dan Pejabat
Konsuler
PEMBEKALAN TEKNIS KEIMIGRASIAN BAGI PEJABAT IMIGRASI
JAKARTA, 16 MARET 2015
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
kerjasama pertukaran data antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan
Direktorat Kependukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Penyidikan dan penindakan keimigrasian.
pemberian persetujuan izin tinggal, Sub Direktorat Izin Tinggal, antara lain
memberikan persetujuan pelaksanaan pemberian izin tinggal kunjungan bagi
orang asing dari negara tertentu yang ingin tinggal di Indonesia lebih dari 6
(enam) bulan; izin tinggal terbatas dan perpanjangannya bagi orang asing dari
negara tertentu yang menetap di Indonesia, izin tinggal tetap bagi orang asing
dan keluarganya yang menetap di Indonesia serta izin tinggal terbatas bagi
awak kapal tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung yang beroperasi di
wilayah perairan Indonesia sebanyak 30.918 surat.
Pemberian persetujuan SKIM untuk Tahun Anggaran 2015 sebanyak 235
surat
Perpanjangan ITK (Ijin Tingga Kunjungan) dan ITAS (Ijin Tinggal Terbtas)
secara online
Terwujudnya APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing);
Pembentukan Sekretariat Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) baik dipusat
maupun di daerah
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara
Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tingggi tentang Layanan Izin Belajar dan Student Visa.
NO TAHUN PROJUSTITIA
TINDAKAN
ADMINISTRATIF
KEIMIGRASIAN
1 2011 11 2906
2 2012 4 12.113
3 2013 17 13.462
4 2014 54 15.340
5 2015 255 16.531
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) sebagai berikut:
1. 2 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;
2. 2 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
3. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya;
4. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;
5. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;
6. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;
7. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
8. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
9. 1 ULP Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
36. PEMASYARAKATAN
a. Peristiwa Penting tahun 2015
1) Kegiatan Art-Action in Rutan Pondok Bambu serta Perjanjian Kerja Sama
antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
DKI Jakarta
2) Penandatanganan MoU YNI dengan Ditjenpas
3) Peresmian LPKA Bandung
4) Upacara Pemberian Remisi Umum 17 Agustus
5) Perkemahan Pemasyarakatan
6) Kunjungan DPR ke Rutan Pondok Bambu
7) Upacara Sumpah Pemuda Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika
Jakarta
8) ASEAN Prisons Track & Field Championships 19th jakabaring Palembang
INDONESIA
9) Kegiatan Napi Berkebun, Pasar Festifal Jakarta
10) Pameran Hasil Karya Narapidana (Napi Craft 2015)
11) Kuliah Umum Pangkostrad, Rutan Salemba Jakarta
b. Pencegahan Penindakan selama Januari-Juli telah melaksanakan Satgas
Pencegahan Dan Penanggulangan Gangguan Kamtib di:
- LP Klas I Tangerang;
- LP Klas IIA Bekasi;
- LP Klas IIA Karawang;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
- LP Klas IIA Banceuy;
- LP Klas IIA Pemuda Tangerang;
- Rutan Salemba;
- Lapas Klas IIA Wanita Tangerang;
- Lapas Klas I Cipinang;
- Lapas Klas IIB Subang
- Lapas Klas IIB Indramayu.
Jumlah Gangguan Kamtib sampai Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Jenis Gangguan Kamtib Jumlah
2011 2012 2013 2014 2015
Pelarian 69 122 106 156 113
Penyelundupan Narkoba 98 145 90 213 79
Perkelahian 9 22 20 62
21 Penganiayaan/ Kekerasan
Kerusuhan 12 16 25 3
10 Pemberontakan
Lain-Lain - - 23 145 55
Jumlah 188 305 264 579 278
0
200
400
600
2011 2012 2013 2014 2015
188
305 264
578
278
Perbandingan Jumlah Gangguan Kamtib
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
c. Standar dan Modul
Standar yang dibuat :
1. Standar Pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiba
2. Standar Evaluasi Hunian
3. Standar Pelayanan Pengaduan
4. Standar Penyelenggara Sidang Kode Etik dan Pengelolaan Majelis
Kode Etik
Modul yang dibuat :
1. Modul Diseminasi Standar Pencegahan Gangguan Kamtib
2. Modul Diseminasi Standar Pelayanan Pengaduan
3. Modul Diseminasi Standar Evaluasi Hunian
4. Modul Diseminasi Standar Penyelenggara Sidang Kode Etik dan
Pengelolaan Majelis Kode Etik
d. Melaksanakan registrasi dan klasifikasi terhadap narapidana dan tahanan
DATA PENGHUNI DAN KAPASITAS HUNIAN TAHUN 2007- SEPTEMBER 2015
URAIAN
T a h u n
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
2014
2015
( Data
Septem
ber
2015)
Penghuni
Tahanan
Dewasa dan
Pemuda 51.949 54.628 56.083 47.617 48.785 47.538 49.398 50.336
55.184
Tahanan
Anak 2.360 2.966 2.188 1.932 2.201 1.862 2.049 839
609
Narapidana
Dewasa 71.507 75.447 79.023 79.953 86.905 96.568 106.531 106.452
115.210
Anak Didik 2.179 2.944 3.540 3.750 3.317 3.183 3.130 3.127 2.353
Jumlah 127.995 135.985 140.834 133.252 141.208 149.151 161.108 160.754
173.356
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Selisih
Penambahan
Penghuni
15.521 7.990 4.849 7.582 7.956 7.943 11.957 354
12.602
Kapasitas 86.550 88.599 90.853 95.908 96.491 101.759 108.321 109.372
119.380
Selisih
Penambahan
Kapasitas
10.000 2.049 2.254 5.055 583 5.268 6.562 1.051
10.008
Over
Kapasitas 41.445 47.386 49.981 37.344 44.717 47.392 52.787 51.382
53.976
GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT HUNIAN DAN KAPASITAS LAPAS/RUTAN
86550 88599 90853 95908 96491 101759 108321 109372 119380
127995 135985 140384 133252 141208 149151 161108 160754
173356
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014( Okt )
2015 (Sep )
Kapasitas Hunian Jumlah Napi/Tah
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
DATA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS
( PER SEPTEMBER 2015 )
NO TINDAK PIDANA KHUSUS JUMLAH
1. KORUPSI 3.287
2. NARKOBA BANDAR 35.611
3. NARKOBA PEMAKAI 22.734
4. TERORIS 212
5. ILEGAL LOGGING 949
6. HUMAN TRAFICKING 288
7. PENCUCIAN UANG 95
8. GENOSIDA 2
JUMLAH 63.178
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
JumlahPidanaKhusus
Korupsi NarkobaBandar
NarkobaPemakai
Teroris IllegalLogging
HumanTraficking
PencucianUang
Genosida
63178
3287
35611
22734
212 949 288 95 2
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
e. Melaksanakan program reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Asimilasi dan Cuti
Mengunjungi Keluarga
DATA PB, CMB, CB, ASIMILASI DAN CMK
TAHUN 2007 – SEPT 2015
NO URAIAN
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
( s/d
Sept)
2015
(s/d
Sept)
1. Pembebasan
Bersyarat 9.308 16.728 23.137 25.737 20.262 24.802 34.533 30.636
24.863
2.
Cuti
Menjelang
Bebas
2.044 597 446 310 1.024 622 600 233 168
3. Cuti Bersyarat 1.962 3.447 7.460 4.971 11.017 7.527 14.225 5.419 1.707
4. Asimilasi 1.168 705 999 2.011 2.282 4.397 2.738 1.883 2.729
5.
Cuti
Mengunjungi
Keluarga
254 340 223 68 109 38 13 30 42
Jumlah 13.568 21.817 32.265 33.097 34.694 37.386 52.109 38.201 29.509
GRAFIK PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI TAHUN 2007- SEPT 2015
020000400006000080000
100000120000140000160000180000200000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(s/d
Sept)
2015(s/d
Sept)
Jumlah Napi
PB
CMB
CB
Asimilasi
CMK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
f. Melaksanakan pemberian remisi umum dan khusus kepada narapidana
DATA REMISI UMUM I DAN REMISI KHUSUS I
TAHUN 2007- SEPT 2015
( PER SEPTEMBER 2015 )
NO URAIAN
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (s/d
Sep)
1. Remisi
Umum I 57.251 55.687 54.640 53.612 51.660 56.349 65.152 71.919
190.639
2.
Remisi
Khusus I
Hari Raya
Idul Fitri
49.944 51.442 47.822 41.408 43.423 48.988 53.555 55.884
53.889
3.
Remisi
Khusus I
Hari Raya
Natal
7.516 6.803 7.681 7.132 6.110 6.373 8.268
Belum
Dilaksan
akan
Belum
Dilaksan
akan
4.
Remisi
Khusus I
Hari Raya
Nyepi
355 343 359 333 374 328 538 55
472
5.
Remisi
Khusus I
Hari Raya
Waisak
830 756 749 716 521 736 377 542
412
6.
Remisi
Khusus I
Hari Raya
Imlek
0 7 11 7 11 11 5 15
16
7.
Remisi
Sakit
Berkepanj
angan I
- - - - - - - 187
32
8.
Remisi
Lanjut
Usia
(Lansia)
- - - - - - - 80
66
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Nasional I
9.
Remisi
Anak
Nasional I
- - - - - - - 713
Sudah di
Bimkem
as
JUMLAH 115.89
6
115.03
8
111.26
2
103.20
8
102.09
9 112.785 127.895 129.395
245.526
DATA REMISI UMUM II DAN REMISI KHUSUS II (REMISI BEBAS)
TAHUN 2007- SEP 2015
( PER SEPTEMBER 2015 )
NO URAIAN
TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (s/d
Sept)
1. Remisi Umum
Ii 6.641 5.797 5.232 4.788 3.584 2.246 2.197 2.549
5.682
2.
Remisi Khusus
Ii Hari Raya
Idul Fitri
2.373 1.880 1.793 1.415 1.229 793 841 820
545
3.
Remisi Khusus
Ii Hari Raya
Natal
312 221 247 192 170 118 161
Belum
Dilaks
anakan
Belum
Dilaksan
akan
4.
Remisi Khusus
Ii Hari Raya
Nyepi
16 5 12 11 15 5 8 2
5
5.
Remisi Khusus
Ii Hari Raya
Waisak
32 8 17 11 18 3 6 3
1
6.
Remisi Khusus
Ii Hari Raya
Imlek
0 7 0 0 0 0 1 -
1
7.
Remisi Sakit
Berkepanjanga
n Ii
- - - - - - - -
1
8. Remisi Lanjut
Usia (Lansia) - - - - - - - -
1
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Nasional Ii
9. Remisi Anak
Nasional Ii - - - - - - - 4
Sudah di
Bimkem
as
JUMLAH 9.374 7.918 7.301 6.417 5.016 3.165 3.214 3.378
6.236
g. Melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas/Rutan
1) Narapidana yang terserap dalam kegiatan bimbingan latihan keterampilan
sejumlah 5.186 dan bimbingan kerja lingkungan adalah 3.189 orang,
dengan perincian sebagai berikut :
NO KANWIL UPT
KEGIATAN
BIMBINGAN LATIHAN
KETERAMPILAN
KEGIATAN
BIMBINGAN KERJA
LINGKUNGAN
JUMLAH TENAGA
TERSERAP
JUMLAH TENAGA
TERSERAP
WBP INSTRUKTUR WBP INSTRUKTUR
1. NAD 22 33 7 14 2
2. SUMATERA
UTARA 37 105 28 64 16
3. SUMATERA
BARAT 19 0 0 0 0
4. RIAU 13 162 26 74 14
5. KEP. RIAU 7 17 0 0 0
6. JAMBI 10 92 30 90 24
7. SUMATERA 19 643 342 52 0
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
SELATAN
8. BANGKA
BELITUNG 5 92 30 46 4
9. LAMPUNG 16 18 8 25 1
10. BENGKULU 4 0 0 0 0
11. BANTEN 11 61 9 35 6
12. DKI JAKARTA 7 53 11 75 7
13. JAWA BARAT 30 580 190 315 28
14. YOGYAKARTA 7 23 12 3 0
15. JAWA TENGAH 44 716 171 915 54
16. JAWA TIMUR 38 1287 199 128 20
17. KALIMANTAN
BARAT 12 107 31 72 11
18. KALIMANTAN
TENGAH 9 49 13 65 16
19. KALIMANTAN
SELATAN 12 175 44 658 21
20. KALIMANTAN
TIMUR 11 123 4 0 0
21. SULAWESI
UTARA 13 21 16 137 4
22. GORONTALO 2 0 0 0 0
23. SULAWESI
TENGAH 10 35 24 58 3
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
2) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja industri dan jasa adalah
6.280 orang, dengan perincian sebagai berikut :
NO KANWIL UPT
KEGIATAN KERJA
INDUSTRI
KEGIATAN KERJA
JASA
JUMLAH TENAGA
TERSERAP
JUMLAH TENAGA
TERSERAP
WBP PEG WBP PEG
1. NAD 22 31 0 0 0
2. SUMATERA
UTARA 37 156 0 30 0
24. SULAWESI
SELATAN 24 152 42 68 8
25. SULAWESI
BARAT 5 84 10 50 22
26. SULAWESI
TENGGARA 6 19 5 0 0
27. BALI 9 91 22 32 6
28. NTB 8 50 1 28 7
29. NTT 18 381 38 146 41
30. MALUKU 13 13 3 4 2
31. MALUKU
UTARA 7 4 2 35 15
32. PAPUA 9 0 0 0 0
33. PAPUA BARAT 6 0 0 0 0
JUMLAH 459 5.186 1.318 3.189 332
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
3. SUMATERA
BARAT 19 0 0 0 0
4. RIAU 13 38 0 10 0
5. KEP. RIAU 7 35 0 3 0
6. JAMBI 10 35 7 19 4
7. SUMATERA
SELATAN 19 459 12 65 9
8. BANGKA
BELITUNG 5 80 0 6 0
9. LAMPUNG 16 28 0 8 0
10. BENGKULU 4 13 0 1 0
11. BANTEN 11 33 1 7 1
12. DKI JAKARTA 7 140 9 22 7
13. JAWA BARAT 30 537 10 71 11
14. YOGYAKARTA 7 92 27 33 2
15. JAWA
TENGAH 44 413 0 57 6
16. JAWA TIMUR 38 793 22 62 9
17. KALIMANTAN
BARAT 12 18 0 18 0
18. KALIMANTAN
TENGAH 9 17 0 2 0
19. KALIMANTAN
SELATAN 12 60 5 31 7
20. KALIMANTAN
TIMUR 11 17 14 17 0
21. SULAWESI
UTARA 13 29 6 16 0
22. GORONTALO 2 0 0 0 0
23. SULAWESI
TENGAH 10 23 0 3 0
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
24. SULAWESI
SELATAN 24 91 0 0 0
25. SULAWESI
BARAT 5 14 1 17 4
26. SULAWESI
TENGGARA 6 24 4 10 2
27. BALI 9 54 2 8 0
28. NTB 8 12 1 8 1
29. NTT 18 80 8 18 6
30. MALUKU 13 0 0 0 0
31. MALUKU
UTARA 7 24 8 6 0
32. PAPUA 9 5 1 13 7
33. PAPUA BARAT 6 15 1 0 0
JUMLAH 459 3.366 139 561 76
3) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja pertanian dan perkebunan
adalah 1.074 orang, dengan perincian sebagai berikut :
NO KANWIL UPT
KEGIATAN KERJA PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
JUMLAH TENAGA TERSERAP
WBP PEG
1. NAD 22 1 1
2. SUMATERA UTARA 37 17 10
3. SUMATERA BARAT 19 0 0
4. RIAU 13 66 15
5. KEP. RIAU 7 0 0
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
6. JAMBI 10 80 18
7. SUMATERA
SELATAN 19 66 23
8. BANGKA BELITUNG 5 10 5
9. LAMPUNG 16 27 5
10. BENGKULU 4 10 1
11. BANTEN 11 3 2
12. DKI JAKARTA 7 7 5
13. JAWA BARAT 30 120 26
14. YOGYAKARTA 7 13 3
15. JAWA TENGAH 44 51 18
16. JAWA TIMUR 38 48 10
17. KALIMANTAN BARAT 12 48 12
18. KALIMANTAN
TENGAH 9 17 5
19. KALIMANTAN
SELATAN 12 56 13
20. KALIMANTAN TIMUR 11 6 2
21. SULAWESI UTARA 13 14 6
22. GORONTALO 2 0 0
23. SULAWESI TENGAH 10 17 0
24. SULAWESI SELATAN 24 24 7
25. SULAWESI BARAT 5 8 2
26. SULAWESI
TENGGARA 6 18 1
27. BALI 9 24 6
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
28. NTB 8 29 13
29. NTT 18 44 23
30. MALUKU 13 8 2
31. MALUKU UTARA 7 6 2
32. PAPUA 9 0 0
33. PAPUA BARAT 6 0 0
JUMLAH 459 838 236
4) Narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja perikanan dan peternakan
adalah 508 orang, dengan perincian sebagai berikut :
NO KANWIL UPT
KEGIATAN KERJA
PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
JUMLAH TENAGA TERSERAP
WBP PEG
1. NAD 22 0 0
2. SUMATERA UTARA 37 5 10
3. SUMATERA BARAT 19 0 0
4. RIAU 13 8 4
5. KEP. RIAU 7 0 0
6. JAMBI 10 3 2
7. SUMATERA
SELATAN 19 95 45
8. BANGKA BELITUNG 5 4 3
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
9. LAMPUNG 16 9 1
10. BENGKULU 4 0 0
11. BANTEN 11 0 0
12. DKI JAKARTA 7 11 3
13. JAWA BARAT 30 25 13
14. YOGYAKARTA 7 8 1
15. JAWA TENGAH 44 42 24
16. JAWA TIMUR 38 45 14
17. KALIMANTAN BARAT 12 10 6
18. KALIMANTAN
TENGAH 9 1 1
19. KALIMANTAN
SELATAN 12 38 11
20. KALIMANTAN TIMUR 11 12 4
21. SULAWESI UTARA 13 0 0
22. GORONTALO 2 0 0
23. SULAWESI TENGAH 10 0 0
24. SULAWESI SELATAN 24 8 4
25. SULAWESI BARAT 5 6 5
26. SULAWESI
TENGGARA 6 5 3
27. BALI 9 2 1
28. NTB 8 2 2
29. NTT 18 6 3
30. MALUKU 13 0 0
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
31. MALUKU UTARA 7 0 0
32. PAPUA 9 1 2
33. PAPUA BARAT 6 0 0
JUMLAH 459 346 162
h. Melaksanakan pembinaan kepribadian di Lapas/Rutan
JUMLAH NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN
KEPRIBADIAN TAHUN 2015
Pembinaan Agama Olah
Raga Kesenian
Kejar
Paket
A,B,C
Pramuka
Islam Katolik Protestan Hindu Budha
55.160 2.041 6.254 606 382 74.01
0 58.016 1.707 2.521
i. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
No Judul Kegiatan /
Komponen
Progres/ Tempat/
Waktu pelaksanaan Hasil Keterangan
1 Nota
Kesepahaman
antara
Kementerian
Hukum dan HAM
dengan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan RI
Telah
ditandatangani
Nota
Kesepahaman
Bekerja sama
dengan instansi
Kementerian
Hukum dan HAM
dengan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan RI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
2. Melaksanakan
verifikasi program
pendidikan bagi
anak bekerja
sama dengan
Ditjen Pendidikan
Dasar dan
Menengah
Kemedikbud RI
Melaksanakan
verifikasi :
a. Lapas Anak
Bandung, 03 Juli
2015
b. Lapas Anak
Pekanbaru, 6
Juli 2015
c. Lapas Kelas I
Makassar, 6 Juli
2015
d. Lapas Anak
Pekanbaru, 4
Juli 2015
Hasil Laporan
verifikasi
Bekerjasama
dengan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Penyempurnaan
pedoman dan
modul
penanganan
teroris untuk
petugas Bapas
Waktu : Bulan
Februari 2015,
Tempat : Palu
pedoman dan
modul
penanganan
teroris untuk
petugas Bapas
Bekerja sama
dengan YPP
4 Penyusunan
Juknis
Pascarehabilitasi
di Bapas
Waktu : April – Juni
2015
Tempat : Ditjen
Pemasyarakatan
Peserta : 12 orang
(Tim Perumus
Juknis)
Juknis
Pascarehabilitasi
di Bapas
Bekerja sama
dengan BNN
5 Peningkatan
kompetensi
Program Manager
Layanan
Pascarehabilitasi
Waktu : 8 – 11
September 2015
Tempat : Hotel
Swissbell, Kalibata
Peserta : 65 orang
Bekerja sama
dengan BNN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
6 Peningkatan
Kompetensi
Pembimbing
Kemasyarakatan
Dan Konselor
Layanan
Pascarehabilitasi
Di Bapas
Waktu : 16 – 21
September 2015
Tempat : Hotel
Mercure
Peserta : 32 orang :
(27 orang PK Bapas
dan 5 orang
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan)
Bekerja sama
dengan BNN
7 Sinkronisasi
berkelanjutan
program layanan
pascarehabilitasi
Waktu : 29
September – 1
Oktober 2015
Tempat : Hotel
Bidakara
Peserta : 51 orang
(6 orang Ditjen
Pemasyarakatan
dan 25 orang
Kepala Bapas dan
20 orang Kanwil )
Bekerja sama
dengan BNN
j. Penerbitan 6 (enam) Edisi Newsletter Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
k. Kegiatan Tindak Lanjut MoU/Kerjasama/SKB Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2015
NO MITRA JUDUL MOU/PKS WAKTU TINDAK LANJUT
1.
RAOUL
WALLENBERG
INSTITUTE (RWI)
Memorandum Saling
Pengertian antara
Ditjenpas dengan RWI
tentang Peningkatan
Kapasitas Untuk
Memperkuat Implementasi
HAM di Lapas/Rutan
06 Februari
2015
Telah
dilaksanakan:
a. Pelatihan
tenaga asesor
dan
kepemimpinan
b. Seminar
Rancangan
Standar
Perlakuan
Minimum bagi
Tahanan dan
Narapidana
2.
INTERNATIONAL
CRIMINAL
INVESTIGATIVE
TRAINING
ASISTANT
PROGRAM
(ICITAP)
Memorandum Saling
PengertianAntara
Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Dan
Departemen Kehakiman
Amerika Serikat
MengenaiBantuan
Pengembangan Kapasitas
Manajamen Untuk
Narapidana Resiko Tinggi
17 Februari
2015
Telah
dilaksanakan:
a. Pelatihan ERT
b. Pelatihan
Intelijen
Pemaysarakat
an
3.
TENTARA
NASIONAL
INDONESIA (TNI)
Nota Kesepahaman
antara Kementerian
Hukum dan HAM RI dan
Tentara Nasional
Indonesia tentang
Kerjasama
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi
Pemasyarakatan
02 April
2015
Telah
dilaksanakan
penyusunan 2
(dua) PKS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO MITRA JUDUL MOU/PKS WAKTU TINDAK LANJUT
Nomor :
M.HH.07.HM.05.02 Tahun
2015
Nomor : Kerma/11/IV/2015
4. KODAM IV
DIPONEGORO
Perjanjian Kerja Sama
antara Ditjen
Pemasyarakatan dan
Komando Daerah Militer
IV/Diponegoro tentang
Karya Bakti TNI Dalam
Pekerjaan Pembukaan
Akses Jalan Penghubung
Pos Pengamanan di
Pulau Nusakambangan
Nomor : PAS-
47.HM.05.02 Tahun 2015
Nomor : 19/IX/2015
15
September
2015
Merupakan tindak
lanjut MOU
antara
Kemenkumham
dan TNI
5.
KEPOLISIAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
(POLRI)
Nota Kesepahaman
antara Ditjen
Pemasyarakatan dan
Asops Mabes Polri
Tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi
Pemasyarakatan.
Nomor : PAS-
25.HM.05.02 Tahun 2015
Nomor : B/15/IV/2015
27 April
2015
Telah
dilaksanakan
penyusunan
Pedoman
Pelaksanaan
Kerja Sama
Penyelenggaraan
Tugas dan
Fungsi
Pemasyarakatan.
6.
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI
Nota Kesepahaman
antara Kementerian
Hukum dan HAM RI dan
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan di Balai
Pemasyarakatan,
27 April
2015
Telah
dilaksanakan
penyusunan draft
awal PKS dengan
Direktorat Teknis
terkait
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO MITRA JUDUL MOU/PKS WAKTU TINDAK LANJUT
Lembaga Pembinaan
Khusus Anak, Lembaga
Penempatan Anak
Sementara, Rumah
Tahanan Negara, dan
Lembaga
Pemasyarakatan.
Nomor : M.HH-
08.HM.05.02 Tahun 2015
Nomor : 02/IV/NK/2015
7.
CENTER FOR
DETENTION
STUDIES (CDS)
Nota Kesepahaman
Antara Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dan
Center for Detention
Studies Tentang
Penguatan
Pemasyarakatan.
Nomor : PAS-48.HM.05.03
Tahun 2015
Nomor :
001/CDS/5/3/I/2015
31 Agustus
2015
1. Telah
dilaksanakan
penyusunan
PKS
2. Akan dibuat
Rencana
Kegiatan 2016
8.
LEMBAGA
PERLINDUNGAN
SAKSI DAN
KORBAN (LPSK)
PKS Ditjenpas dan LPSK
tentang Perlindungan
Bagi Tahanan dan Warga
Binaan Pemasyarakatan
Yang Menjadi Pelapor,
Saksi, Dan/Atau Korban.
Nomor: PAS-HM.05.02-56
Nomor : PKS-001
14.21LPSWX/2015
21 Oktober
2015
Merupakan tindak
lanjut MOU
antara
Kemenkumhan
dan LPSK
tentang
Peningkatan
Kapasitas
Perlindungan
Saksi dan Korban
Tindak Pidana
dari Aspek
Hukum dan HAM
No : M.HH-
09.HM.05.02 Th
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO MITRA JUDUL MOU/PKS WAKTU TINDAK LANJUT
2015
No : NK-
005/1.DIV4.2/LPS
K/04/2015
9.
ASOSIASI
PERGURUAN
TINGGI ILMU
KOMPUTER
(APTIKOM)
Nota Kesepahaman
antara Ditjen
Pemasyarakatan dengan
APTIKOM, Tentang
Bhakti Perguruan Tinggi
Dalam Peningkatan
Layanan Pemasyarakatan
Berbasis Teknologi
Informasi
Nomor : PAS-
HM.05.03.58
Nomor :
09/MOU/APTIKOM/X/201
5
30 Oktober
2015
Ditindaklanjuti
dengan :
1. SE untuk
seluruh
Kepala Divisi
Pemasyarakat
an se-
Indonesia.
2. Penyusunan
template/conto
h PKS antara
divisi pas dan
perguruan
tinggi
komputer di
wilayahnya
10.
INSTITUT
KEUANGAN
PERBANKAN DAN
INFORMATIKA
ASIA PERBANAS
(IKPIA
PERBANAS)
Nota Kesepahaman
antara Ditjen
Pemasyarakatan dan
IPKIA PERBANAS,
Tentang Peningkatan
Kapasitas Petugas
Pemasyarakatan Dalam
Bidang Kewirausahaan.
Nomor : PAS-HM.05.03-
06
Nomor
043/MOU/X/IKPIA/2015
30 Oktober
2015
Belum Ada
Tindak Lanjut
11.
INDONESIA
COMNET PLUS
(ICON +)
Nota Kesepahaman
antara Ditjen
Pemasyarakatan dengan
ICON+, Tentang
30 Oktober
2015
Sedang disusun
draft PKS berikut
dibuat Rencana
Kegiatan 2015-
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO MITRA JUDUL MOU/PKS WAKTU TINDAK LANJUT
Penyediaan Layanan
Jaringan Telekomunikasi
Berbasis Teknologi
Informasi di Lingkungan
Pemasyarakatan.
Nomor :
10301/MOU/061/ICON+/2
01 5
Nomor : PAS-HM. 05. 03-
57
2016
12.
KEPANITERAAN
MAHKAMAH
AGUNG
Nota Kesepahaman
Antara Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Dan
Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Tentang Pilot Project
Pertukaran Data Perkara
Pidana Pada Tingkat
Kasasi Dalam Rangka
Rintisan Sistem Peradilan
Pidana Terpadu Berbasis
Teknologi Informasi
Nomor : PAS-HM.05.01-
59
Nomor :
1454/PAN/HK.00/X/2015
30 Oktober
2015
1. Telah dibentuk
Tim Pokja
Ditjenpas.
2. Sedang
disusun
mekanisme
pertukaran
data secara
teknis.
13.
1. DIREKTUR
JENDERAL
PEMBINAAN
PELATIHAN
DAN
PRODUKTIVITA
S
Keputusan Bersama
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan
HAM RI dengan Direktur
Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan
05
November
2015
1. Telah
dilaksanakan
workshop
SKB 3
Menteri
2. Akan dibuat
surat edaran
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO MITRA JUDUL MOU/PKS WAKTU TINDAK LANJUT
KEMENTERIAN
KETENAGAKER
JAAN RI
2. DIREKTUR
JENDERAL
REHABILITASI
SOSIAL
KEMENTERIAN
SOSIAL RI
Produktivitas Kementerian
Tenaga Kerja RI dan
Direktur Jenderal
Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Pelatihan Kerja Bagi
Warga Binaan
Pemasyarakatan serta
Rehabilitasi Sosial dan
Reintegrasi Bekas Warga
Binaan Pemasyarakatan.
Nomor : PAS-64.HM.05.02
TAHUN 2015
Nomor :
KEP.268/LATTAS/XI/2015
Nomor : 27 Tahun 2015
ke Kepala
Divisi
Pemasyaraka
tan seluruh
Indonesia
14.
YAYASASAN
MITRA KENCANA
CENDEKIA
Nota Kesepahaman
Antara Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Dan
Yayasan Mitra Kencana
Cendekia Tentang
Pelayanan Rehabilitasi
Sosial Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan
Penyalahgunaan Narkoba
Nomor: PAS-35.HM.05.03
Tahun 2015
Nomor:
006/MoU/YAMIKA/062015
23 Juni
2015
Belum Ada
Tindak Lanjut
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
l. Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan
1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan (Preventif/KIE) kepada
77.554 orang napi/tahanan.
2) Melaksanakan pengobatan (Kuratif) melalui rawat jalan dan rawat inap di
dalam maupun luar lapas kepada 55.101 orang napi/tahanan.
Keadaan Kesehatan Narapidana Dan Tahanan
HIV/
AIDS TBC Hepatitis IMS
Penyakit
Percernaan
Peny.
Jantung &
Pembuluh
Darah
Kanker Peny.
Lain Jumlah
3.686 2.493 1.880 1.928 11.646 3.656 1.755 28.057 55.101
3) Melaksanakan perlindungan terhadap 751 kelompok rentan
4) Melaksanakan perlindungan kepada 1.570 orang tahanan/narapidana
rIsiko tinggi (Sirosis Hepatis, Gangguan Jiwa Berat, Kanker, Jantung,
Hipertensi, Stroke, DM, Gagal Ginjal, Cacat Tubuh)
5) Melaksanakan kegiatan perawatan kepada 126.872 tahanan/narapidana
(rawat dalam 31.317 orang dan rawat luar lapas 95.555 orang)
Data Kematian Tahun 2015
STATUS JUMLAH KEMATIAN
Narapidana 378 orang
Tahanan 87 orang
Jumlah 465 orang
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Jumlah Kematian Tahun 2012 sampai dengan 2015
6) Penguatan Standar Penyelenggaraan Makanan (Bahan Makanan, Nilai Gizi
Bama dan Standar Biaya, Proses dan Distribusi Makanan, Perlengkapan
Makanan dan Dapur)
7) Diseminasi Standar Penyelenggaraan Makanan di Lapas/Rutan
8) Diseminasi Buku Standarisasi Kesehatan di Lapas/Rutan
9) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Berbasis
Informasi Teknologi
10) Penyusunan Standar Pengendalian TB, Hepatitis, Skabies, Lepra dan
Penyakit Menular Lainnya
11) Penyusunan Modul Diseminasi Standar Pengendalian TB, Hepatitis,
Skabies, Lepra dan Penyakit Menular Lainnya
12) Penyusunan Standar Terapi Rehabilitasi Medik
13) Penyusunan Modul Diseminasi Standar Terapi Rehabilitasi Medik
14) Penyusunan Instrumen Assesment
15) Penyusunan Instrumen Skrining
16) Penyusunan Materi Rehabilitasi Sosial
17) Penyusunan Materi/Media
18) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di
Yogyakarta
19) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di
Palembang
20) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di Bandung
21) Diseminasi Instrumen (Assesment dan Skrining) dan Materi Ke Di Medan
2012 2013 2014 2015
506 530 441 465
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
22) Penguatan Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok
Rentan dan Risiko Tinggi
23) Diseminasi Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok
Rentan dan Risiko Tinggi
37. KEKAYAAN INTELEKTUAL
a. Pelayanan Kekayaan Intelektual
Penyediaan Layanan Elektronik Kekayaan Intelektual (e-KI) yang meliputi:
1) e-Hak Cipta
2) e-Perpanjangan Merek Terdaftar
3) e-Permohonan Paten
4) e-Permohonan Merek
5) e-Permohonan Desain Industri
6) e-Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual
7) e-status permohonan KI
Permohonan Kekayaan Intelektual Yang Mendapat Kepastian Hukum
Jenis HKI Realisasi
2015
Target
2015
Realisasi
2014
Realisasi
2013
Realisasi
2012
Realisasi
2011
Hak Cipta 6.642 1.500 4.475 5.071 7.302 4.117
Desain
Industri
3.482 4.000 4.456 5.011 6.991 5.367
Paten 4.031 2.916 2.030 2.552 2.252 2.825
Merek 56.581 50.000 51.939 34.264 37.482 56.993
Total 70.763 58.416 62.900 46.898 54.027 69.302
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
b. Perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual
No. BIDANG JUMLAH
1. Penerimaan Pengaduan 32
2. Penindakan 15
38. ADMINISTRASI HUKUM UMUM
a. Inovasi Pelayanan Publik dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum sebagai berikut :
1) Pengesahan Badan Hukum Yayasan Secara Online.
2) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Secara Online.
3) Unduh Data Perseroan Secara Online.
4) Unduh Data Fidusia Secara Online.
5) Pengangkatan Notaris Secara Online.
6) Unduh Data Protokol Notaris Secara Online.
7) Kemudahan Pembayaran Perjalanan Dinas Melalui Kartu Kredit BNI.
8) Sistem Pembayaran Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU).
9) Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga ketentuan one day service
dapat terwujud;
10) Layanan Pengesahan dan perubahan Perseroan Terbatas;
11) Layanan Pengesahan Badan Sosial;
12) Layanan Daftar Wasiat;
13) Layanan Formasi Notaris, perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar
tunggu;
14) Layanan pencarian data (protokol notaris, data PT, data jaminan fidusia);
b. Kerjasama ASEAN di bidang hukum
dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan
para Pejabat Tinggi ASEAN di bidang hukum
(ASEAN Senior Law Officials Meeting/ASLOM)
dan pertemuan para Menteri Hukum ASEAN
(ASEAN Law Ministerial Meeting/ALAWMM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
dimana Indonesia telah menjadi Tuan Rumah ASLOM ke 16 dan ALAWMM ke 9
pada tahun 2015 yang diselenggarakan di Bali.
c. Sidang Tahunan ke-54 AALCO di Beijing RRT
pada tanggal 11-14 April 2015 dan Pertemuan
Dengan Secretary Of Justice Hongkong Terkait
Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak
Pidana PT. Bank Century di Hongkong tanggal
tanggal 15-16 April 2016.
d. Kerja sama Internasional
1) Peningkatan kerja sama di bidang hukum antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Belanda.. Beberapa isu yang ingin saya diskusikan
dengan Belanda adalah peningkatan kerja sama di bidang hukum yang
meliputi Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan kerja sama bidang
hukum lainnya.
2) Kerja sama dalam bidang hukum antara Pemerintah Indonesia dengan
Secretary for Justice (SJ) Hong Kong, terutama penyelesaian-penyelesaian
kasus hukum dalam bidang arbitrase dan alternative dispute resolution.
"Kerja sama antara Indonesia dengan Hong Kong, kalau ada kontrak-kontrak
dagang, perselisihan business communities, dan lainnya.
3) Kerjasama dibidang hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
Tiongkok, Pemerintah Tiongkok berharap agar Indonesia segera meratifikasi
perjanjian ekstradisi tersebut untuk menjadi payung hukum yang sangat kuat
karena dapat membantu dalam pemberantasan kejahatan internasional.
4) Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ Mutual Legal
Assistance (MLA) in Criminal Matters antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Swiss.
5) Perjanjian bilateral dalam bidang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana/ Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Rusia.
6) Perjanjian Kerjasama MLA antara Republik Indonesia dan Perancis.
7) Perjanjian Kerjasama MLA antara Republik Indonesia dan Uni Eropa.
8) Perjanjian MLA dan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Iran
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
e. Pelayanan Administrasi Hukum Umum :
1) Permohonan Pelayanan Administrasi Perseroan Terbatas PT Terbuka dan PT
Tertutup (Dian 1, Dian 2 dan Dian 3) diselesaikan sebanyak 94.227
permohonan
2) Permohonan Pelayanan Administrasi Badan Hukum Sosial diselesaikan
sebanyak 33.221 permohonan
3) Permohonan Surat Keputusan Perkumpulan yang diselesaikan sebanyak
33.145 permohonan.
4) Penerbitan Legal Opinion sebanyak 14 permohonan
5) Persetujuan ijin Kerja Lawyer Asing sebanyak 45 permohonan
6) Permohonan Legalisasi sebanyak 68.930 dokumen
7) Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum sebanyak 336 permohonan
8) Pelayanan Proses Beracara Untuk Advokasi Keperdataan sebanyak 388
permohonan
9) Pelayanan Kenotariatan
PELAYANAN JUMLAH
Pengangkatan Notaris 733
Penerbitan Sertifikat Cuti 431
Penerbitan Surat Persetujuan
Penambahan atau Perubahan Nama
dan atau Gelar Akademik
73
Perpindahan Notaris 74
Perpanjangan Notaris 54
Pemberhentian Notaris 88
Penyampaian Berita Acara Sumpah
Jabatan Notaris, Alamat,
Contoh/Specimen Tanda Tangan
Notaris
357
Penunjukan Penampung Protokol 60
10) Harta Peninggalan sebagai berikut:
- Tindak lanjut pemberian rekomendasi boedoel sebanyak 23
- Pemberian tanda terdaftar sebagai kurator/pengurus sebanyak 146
- Kartu wasiat terdaftar sebanyak 9.598
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
11) Pendaftaran Fidusia sebagai berikut:
Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia
online
= 6.188.473 Pendaftaran
Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia
Online
= 9.903 berkas
Penghapusan Sertifikat Jaminan
Fidusia/Roya
= 94.799 berkas
12) Menerima surat-surat umum berkaitan dengan Hukum Tata Negara sebanyak
38 surat
13) Menerima surat-surat masuk lain berkaitan dengan partai politik sebanyak 228
surat
14) Menerima permohonan pendaftaran perubahan AD & ART dan perubahan
kepengurusan partai politik sebanyak 23 permohonan
15) Menerima permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum
sebanyak 4 permohonan
16) Menerima permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 332 permohonan
17) Menerima permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 129 permohonan
18) Menerima permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 8 permohonan
19) Menerima permohonan pendaftaran memilih kewarganegaraan Republik
Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 62 permohonan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
20) Permintaan MLA (incoming dan outgoing)
Statistik Permintaan MLA ke Dalam
No. Nama
Negara Jumlah
Permintaan
Permintaan Yang Ditindaklanjuti
Permintaan Yang sudah
ditindaklanjuti ke Penegak
Hukum
Permintaan Dalam Proses Komunikasi
dengan Negara Peminta Demi
Melengkapi Berkas dan Informasi Tambahan
Permintaan Selesai
1 Polandia
5 3 2
2 Jepang
1 1
3 Belanda
1 1
4 Rusia
1 1
5 Belgia
2 1 1
6 Republik Ceko
3 2 1
7 Australia
5 5
8 Hong Kong SAR
1 1
9 Thailand
1 1
10 Republik Korea
3 2 1
11 Turki
2 1 1
12 RRT
1 1
13 Lichtenstein
2 1 1
14 Filipina
2 2
15 Jerman
1 1
16 Swiss
3 1 2
17 Romania
2 2
18 Austria
1 1
19 Peru
1 1
20 Armenia
1 1
21 Perancis
2 2
Total 41 24 17
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Statistik Permintaan MLA Keluar
No. Nama
Negara
Jumlah Permintaan Keluar yang
diterima Kemenkumham
dari Penegak Hukum di Indonesia
Permintaan Yang Ditindaklanjuti
Permintaan Yang sudah
ditindaklanjuti ke Penegak
Hukum
Permintaan Dalam Proses
Komunikasi dengan Negara Peminta
Demi Melengkapi Berkas dan Informasi Tambahan
Permintaan Selesai
1 Hong Kong
4 4
2 Swiss 2
2
3 Korea 1
0 1
4 Viet Nam 1
1
5 Singapura 4
4
6 Inggris 4
4
7 British Virgin Island
1 1
8 Cayman Island
1 1
9 Amerika Serikat
4 2 2
10 Perancis 1
1
11 RRT 3
3
12 Australia 1
1
13 Selandia Baru
1 1
TOTAL 28 25 3
21) Melakukan pengelompokan data sidik jari perorang untuk dicatat kedalam
agenda dari Kantor Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Angkatan Darat, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Calon Pegawai Negeri Sipil, Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari Januari s.d. Desember 2015 sebanyak
113.797 slip sidik jari, sedangkan pada target tahunan Subdit Data dan
Informasi adalah 120.000 slip sidik jari
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
39. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a. Kerja sama bidang hukum antara Kementerian Hukum dan HAM dengan
yayasan politik Jerman Hanns Seidel Foundation Pimpinan HSF Pusat
Ursula Männle menjelaskan yang sudah terjalin antara HSF dengan
Kemenkumham khususnya dengan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan diantaranya adalah pelatihan legal drafting, litigasi,
dan penyusunan modul.
b. Penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan prakarsa
Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 sebanyak 56 rancangan
peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian atas rancangan
peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada
tahun 2015 sebanyak 363 rancangan peraturan perundang-undangan
c. Berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2019 tentang
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 serta Keputusan DPR RI Nomor 2/DPR
RI/II/2014-2019 tentang Penetapan 2 (dua) RUU tambahan dan 2 (dua) RUU
Pergantian dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 telah ditetapkan 40
RUU sebagai prioritas yang akan dibentuk tahun 2015. Dari jumlah tersebut,
10 RUU diantaranya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan
naskah akademik dan RUUnya. Menteri Hukum dan HAM selaku koordinator
Prolegnas di lingkungan Pemerintah, senantiasa melakukan koordinasi
dengan Kementerian/LPNK yang menjadi pemrakarsa RUU dalam Prolegnas
Prioritas Tahun 2015. Adapun perkembangan terhadap 10 RUU yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah adalah sebagai berikut :
NO JUDUL RUU PEMRAKARSA KETERANGAN
1.
RUU tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana
Kementerian Hukum dan
HAM
Pembahasan Tingkat
I di Komisi III DPR
2. RUU tentang Merek Kementerian Hukum dan
HAM
Pembahasan Tingkat
I di Pansus DPR
3. RUU tentang Paten Kementerian Hukum dan
HAM
Pembahasan Tingkat
I di Pansus DPR
4.
RUU tentang Jaring
Pengaman Sistem
Keuangan
Kementerian Keuangan Pembahasan Tingkat
I di Komisi XI DPR
5. RUU tentang Perubahan Kementerian Keuangan Pembahasan Tingkat
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
atas Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak
I di Komisi XI DPR
6. RUU tentang
Kekarantinaan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pembahasan Tingkat
I di Komisi IX DPR
7.
RUU tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE)
Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Sudah disampaikan
Presiden ke DPR
8.
RUU tentang Perubahan
Kelima Atas UU Nomor 6
Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan
Kementerian Keuangan Sudah disampaikan
kepada Presiden
(permohonan Surat
Presiden)
9.
RUU tentang Bea Materai Kementerian Keuangan Dalam tahap
harmonisasi di
Kementerian Hukum
dan HAM
10.
RUU tentang Komisi
Kebenaran dan
Rekonsiliasi
Kementerian Hukum dan
HAM
Dalam tahap kajian
Internal Pemerintah
d. Untuk meningkatkan kualitas naskah akademik yang menjadi dasar
penyusunan rancangan undang-undang, pada tahun 2015 Kementerian
Hukum dan HAM telah melakukan penyelarasan terhadap terhadap 26 (dua
puluh) enam naskah akademik rancangan undang-undang yang berasal dari
Kementerian/LPNK.
1) Naskah Akademik RUU tentang KUHP;
2) Naskah Akademik RUU tentang Merk;
3) Naskah Akademik RUU tentang Paten;
4) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
7) Naskah Akademik RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8) Naskah Akademik RUU tentang Jaringan Pengamanan Sistem
Keuangan;
9) Naskah Akademik RUU tentang NA RUU Karantina Kesehatan;
10) Naskah Akademik RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
11) Naskah Akademik RUU tentang Koperasi;
12) Naskah Akademik RUU tentang Bea Materai;
13) Naskah Akademik RUU NA RUU tentang Perampasan Aset Tindak
Pidana;
14) Naskah Akademik RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan
Uang Kartal;
15) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
16) Naskah Akademik RUU tentang Desain Industri;
17) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar
Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan
Batas ZEE;
18) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar
Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penerapan
Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura;
19) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antar
Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama di
Bidang Pertahanan;
20) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antar
Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Rakyat China tentang
Kerjasama Dalam Bidang Pertahanan;
21) Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman
(MoU) antara Kementerian Pertahanan Pemerintah RI dan Kementerian
Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang Kerjasama di Bidang
Pertahanan;
22) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
(Redeminasi);
23) Naskah Akademik RUU Pengesahan Maritime Labour Convention
(MLC);
24) Naskah Akademik RUU tentang Bahan Kimia;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
25) Naskah Akademik RUU tentang Rahasia Negara;
26) Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UP3 (IPTEK);
e. Seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan
HAM, pada saat ini telah dibentuk unit baru di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM yang menjalankan tugas analisis dan evaluasi hukum.
Tujuan dibentuk unit baru tersebut adalah untuk menganalisis dan
mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini (existing)
agar dapat diketahui apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan
kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah atau tidak. Selama
ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak pernah
diimbangi dengan pelaksanaan review untuk mengetahui daya guna dan
efektifitas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk tersebut,
akibatnya tidak terdeteksi dengan baik peraturan-perundang-undangan yang
dalam penerapannya justru menghambat sektor-sektor tertentu, misalnya
sektor perdagangan atau investasi.
f. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
DATA PERANCANG DI KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI DAERAH
(SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015)
NO PERANCANGAN JUMLAH (orang)
a. Kementerian Hukum dan HAM 341
Pusat 60
Kantor Wilayah 281
b. Kementerian Lain/LPNK/Lembaga Negara
107
Kementerian Lain 59
Kementerian Kehutanan 6
Kementerian Lingkungan Hidup 1
Kementerian Kelautan dan Perikanan 1
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kementerian Perhubungan 24
Kementerian Kesehatan 16
Kementerian Sosial 9
Kementerian Komunikasi dan Informatika 1
Kementerian Pekerjaan Umum 1
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
21
Badan Kepegawaian Nasional 3
LAPAN 2
LIPI 9
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1
ANRI 3
Bakorsurtanal 3
Lembaga Negara 27
DPD 2
Sekjen DPR RI 25
c. Instansi Daerah 1
Pemda Sumatera Selatan 1
JUMLAH 449
g. Penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia
h. kerja sama antara Direktorat Jenderal Peratruan Perundang-undangan
dengan Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (ELKAPE) dan
pendukung teknis implementasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
i. Penjajakan Tindak Lanjut MoU Kerja Sama Regulasi RI-Meksiko di Kemenko
Perekonomian
j. Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Diskusi
mengenai kuisioner dari JICA di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
k. Country Programme Document (CPD) Program Kerja Sama RI-UNICEF
l. Perpanjangan Kesepahaman Bersama LPSK dengan KEMENKUMHAM
m. Pembinaan Substansi Perancangan Peraturan Daerah pada 9 kantor
wilayah
n. Konsultasi langsung dan konsultasi tertulis baik dari Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten/ Kota, atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Instansi lainya
o. Penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 140
(seratus empat puluh) perkara
40. HAK ASASI MANUSIA
a. Penguatan HAM
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAA
N
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
011
.
Pedoman/panduan/modul bahan ajar HAM
1. Penyusunan Draft
Modul HAM Bagi
Tenaga
Pertanahan
Ditjen Ham, 14
Agustus 2015
17 5 32.351.000
1 keg
31.331.000
1 keg
2. Workshop Modul
Pelatihan HAM
Bagi Tenaga
Pertanahan
Ditjen HAM, 13
Oktober 2015
17 13 17.838.000
1 keg
16.721.650
1 keg
3. Penyusunan Draft
Modul HAM Bagi
TKI
Ditjen Ham, 21
Agustus 2015
18 4 32.351.000
1 keg
32.333.000
1 keg
4. Workshop Modul
Pela tihan HAM
Bagi TKI
Ditjen HAM, 15
Oktober 2015
18 12 17.838.000
1 keg
16.712.450
1 keg
5. Penyusunan
Modul Pelatihan
HAM Bagi
Penyusun dan
Peran-cang Perda
Ditjen Ham, 8
Juli 2015
16 6 32.351.000
1 keg
32.336.000
1 keg
6. Workshop Modul Ditjen HAM, tgl. 18 12 17.838.000 16.724.850
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAA
N
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
Pelatihan HAM
Bagi Penyusun
dan Peran-cang
Perda
12 Oktober 2015 1 keg 1 keg
7. Penyusunan
Bahan Ajar HAM
Bagi TKI
Ditjen Ham, 1
September 2015
18 7 32.351.000
1 keg
32.336.000
1 keg
8. Workshop Bahan
Ajar HAM Bagi
TKI
Ditjen HAM,
tgl.18 Agustus
2015
15 7 17.838.000
1 keg
17.669.00
1 keg
9. Penyusunan Draft
Bahan Ajar Ham
Bagi Tenaga
Pertanahan
Ditjen Ham, 18
Agustus 2015
14 8 32.351.000
1 keg
32.333.000
1 keg
10. Workshop Draft
Bahan Ajar Ham
Bagi Tenaga
Pertanahan
- 17 13 17.838.000
1 keg
16.709.000
1 keg
012
.
Penyelenggaraan Penguatan HAM di wilayah I
1. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Di Prov. Jawa
Timur
Hotel Pullman
Jln.Basuki
Rahmat, 26-28
Agustus 2015
22 8 110.757.000
1 keg
109.169.900
1 keg
2. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Di Prov.Bali
Hotel Santika,
Denpasar, tgl.
25-27 November
2015
22 8 105.165.000
1 keg
105.096.200
1 keg
3. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Di Prov.
Kalimantan Barat
Hotel Orchard
Pontianak, Tgl.
9-11 Juni 2015
24 6 104.366.000
1 keg
96.313.050
1 keg
4. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Di Prov. Sumbar
Hotel Pangeran
Beach, Padang,
14-16
September 2015
22 8 109.113.000
1 keg
99.114.700
1 keg
5. Evaluasi
Penguatan Ham
Bagi Siswa
SMA/SMK Di
Wilayah I
Jakarta, 7
Desember 2015
7 29 25.836.000
1 keg
22.661.000
1 keg
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAA
N
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
6. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Bagi Siswa
SMA/SMK di
Provinsi DKI
Jakarta
Hotel Best
Western
Premier The
Hive
Jln.Di.Panjaitan
Kav.3-4,Jakarta
Timur, 10-12
Agustus 2015
12 18 99.800.00
1 keg
96.087.400
1 keg
7. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
Bagi Tenaga
Kesehatan di
Jakarta DKI
Jakarta
Hotel Puri
Denpasar
Jakart, tgl.23-26
Oktober 2015
- - 120.540.000
1 keg
89.281.000
1 keg
013
.
Penyelenggaraan Pendampingan Penguatan HAM di wilayah
II
1. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
di Prov. Jawa
Tengah
Hotel Ciputra
Semarang, tgl.
27 – 29 Mei
2015
19 11 95.756.000
1 keg
91.157.000
1 keg
2. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Di Prov. NTB
Hotel Jayakarta
Senggigi, tgl.
15-17 Juni 2015
17 13 136.375.000
1 keg
128.042.500
1 keg
3. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Di Prov. Kep.Riau
Hotel Aston
Tanjung Pinang,
tgl. 29
September – 1
Oktober 2015
- - 112.005.000
1 keg
95.258.300
1 keg
4. Penyelenggaraan
Penguatan Ham
Bagi Siswa
SMA/SMK di
Provinsi DKI
Jakarta
Hotel Puri
Denpa-sar
Jakarta, 12-14
Agustus 2015
9 21 99.800.000
1 keg
97.102.000
1 keg
5. Evaluasi
Penguatan Ham
Bagi Siswa SMA
/SMK di Wilayah II
Jakarta, 7
Desember 2015
14 22 24.036.000
1 keg
22.661.000
1 keg
6. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
Hotel Emersia
Lampung, 15-17
20 10 103.250.000 86.892.600
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAA
N
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
di Provinsi
Lampung
September 2015 1 keg 1 keg
7. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
Bagi Guru di DKI
Jakarta
Hotel Aston
Marina Ancol,
tgl.4-6
November 2015
20 10 120.540.000
1 keg
93.218.00
1 keg
014
.
Penyelenggaraan Pendampingan Penguatan HAM di wilayah
III
1. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
di Provinsi
Bangka Belitung
Hotel Santika,
Pangkal Pinang,
4-7 Agustus
2015
28 2 108.812.000
1 keg
100.401.525
1 keg
2. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
di Provinsi Maluku
Utara
Hotel Corner
Palace, Ternate,
10-13 Agustus
2015
28 2 113.113.000
1 keg
109.121.075
1 keg
3. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
di Provinsi
Sumatera Utara
Hotel Swissbell
Medan, Tgl. 19-
22 Mei 2015
19 11 122.535.000
1 keg
108.815.050
1 keg
4. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
di Provinsi Jawa
Barat
Hotel
Genoferuci,
Bandung, tgl.6-9
Oktober 2015
17 13 107.102.000
1 keg
89,361.125
1 keg
5. Evaluasi
Penguatan HAM
Bagi Siswa
SMA/SMK di
Wilayah III
Jakarta, 8
Desember 2015
9 27 24.036.000
1 keg
22.661.000
1 keg
6. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
Bagi Siswa
SMA/SMK di
Provinsi DKI
Jakarta
Hotel Royal
Kuningan
Jakarta, 27 -29
Juli 2015
3 27 99.800.000
1 keg
95.844.300
1 keg
7. Penyelenggaraan
Penguatan HAM
Bagi Satpol PP di
DKI Jakarta
Hotel Puri
Denpasar,
Jakarta, tgl.2-4
November 2015
27 3 120.540.000
1 keg
94.280.000
1 keg
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
b. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAAN
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
011
.
Pengembangan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Komunikasi
Masyarakat
1. Penyusunan draft
penyempurnaan
standar prosedur
operasional
pelayanan
komunikasi
masyarakat
Ditjen HAM, tgl.
27-30 April 2015
15.560.000
1 keg
14,363,400
1 keg
2. Persiapan
Workshop Draft
Penyempurnaan
Standar Prosedur
Operasional
Pelayanan
Komunikasi
Masyarakat
Ditjen HAM,
tgl.20 Mei 2015
4.240.000
1 keg
4,117,300
1 keg
3. Pelaksanaan
Workshop Draft
Penyempurnaan
Standar Prosedur
Operasional
Pelayanan
Komunikasi
Masyarakat
Ditjen HAM, tgl.
21-23 Mei 2015
79.050.000
1 keg
70,830,000
1 keg
4. Finalisasi
Penyempurnaan
Standar Prosedur
Operasional
Pelayanan
Komunikasi
Masyarakat
Ditjen HAM, tgl.
25-28 Mei 2015
22.718.000
1 keg
22.494.400
1 keg
012. Penelaahan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan
1. Penelaahan
dugaan
pelanggaran HAM
yang
dikomunikasikan
pada wilayah I (12
Ditjen HAM,
Januari –
Desember 2015
1 3 51.340.000
140
telaahan
28.317.850
68 telaahan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAAN
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
bln)
2. Penelaahan
dugaan
pelanggaran HAM
yang
dikomunikasikan
pada wilayah II
(12 bln)
Ditjen HAM,
Januari –
Desember 2015
2 2 51.340.000
140
telaahan
30.207.000
100 telaahan
3. Penelaahan
dugaan
pelanggaran HAM
yang
dikomunikasikan
pada wilayah III
(12 bln)
Ditjen HAM,
Januari –
Desember 2015
4 4 51.340.000
140
telaahan
30.384.800
48 telaahan
013. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan
1. Koordinasi
Penanganan
Dugaan
Pelanggaran HAM
Yang Dikomunika-
sikan
Bulan Mei –
Desember 2015
845.772.00
0
33 Provinsi
682.538.850
24 Provinsi
015. Penyusunan laporan penangan an dugaan pelanggaran HAM yang
dikomunikasikan
1. Penyusunan
Laporan
Penanganan
Dugaan
Pelanggaran HAM
Yang
Dikomunikasikan
(3 Keg)
Bulan Mei –
Desember 2015
59.166.000
3 keg
55.836.480
3 keg
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
c. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Aktual
NO URAIAN
KEGIATAN
TEMPAT DAN
TANGGAL
PELAKSANAA
N
JUMLAH
PESERT
A Anggaran/
Kinerja Realisasi
L P
011
.
Penelaahan dugaan pelanggaran HAM Aktual
1. Penelaahan
dugaan
pelanggaran HAM
Aktual
Ditjen HAM,
Januari –
Desember 2015
51.340.000
140
telaahan
35.385.850
86 telaahan
2. Persiapan dan
Penyusun an
Laporan Forum
Diskusi Terfokus
Dugaan
Pelanggaran Ham
Aktual (6 Keg)
Ditjen HAM 20.880.000
6 keg
13.188.800
4 keg
3. Pelaksanaan
Forum Diskusi
Terfokus (6 Keg)
Ditjen HAM,
FGD I tanggal
13 November
2015, FGD II
tanggal 19
November 2015,
FGD III tanggal
1 Desember
2015, FGD IV
tanggal 4
Desember 2015
75.072.000
6 keg
43.436.000
4 keg
012
. Koordinasi Penanganan Dugaan pelanggaran HAM Aktual
1. Koordinasi
Penangan- an
Dugaan pelanggar
an HAM Aktual
Ditjen HAM,
Mei – 2015
218.980.00
0
11 Provinsi
210.886.860
9 Provinsi
013
. Penyusunan Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Aktual
Penyusunan
Laporan
Penanganan
Dugaan
Pelanggaran HAM
Aktual
Ditjen HAM,
Desember 2015
19.722.000
1 keg
18.612.160
1 keg
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
d. Kerja Sama HAM di Dalam dan Luar Negeri
1) Kerja Sama HAM Dalam Negeri
a) Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka
penyusunan Perpres RANHAM no 75 tahun 2015 tahun 2015
b) Kerja sama dengan 31 K/L Penanggungjawab dalam rangka
penyusunan Inpres no 10 tahun 2015 tentang Aksi HAM 2015
c) Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Penyusunan
dan Penerbitan SE Mendagri No 180/6317/SJ tentang Pelaksanaan
Pelaporan Aksi HAM tahun 2015
d) Kerja sama dengan Mitra Pemerintah, yaitu:
KONTRAS, dalam rangka diskusi tentang peran Lembaga Negara
dalam menentang penyiksaan
ELSAM terkait pengembangan Kriteria Kabupaten/Kota (Kab/Kota)
Peduli HAM
LSM terkait tentang Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Walikota
Palu dari konteks Legislasi Daerah
Institusi Criminal Justice Reform (ICJR) dan PUSHAM UI terkait
masukan Aksi HAM 2016
e) Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di 7 (tujuh)
Provinsi:
Provinsi Jogyakarta
Provinsi NTB
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provinsi Maluku
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Papua
f) Kerja sama dengan Provinsi, Kab/Kota terkait verifikasi serta
Penganugerahan Kabupaten/Kota Peduli HAM (Penetapan 132
Kabupaten/Kota sebagai Kab/Kota Peduli HAM, dari 27 Provinsi).
g) Melakukan kerja sama terkait penyusunan Perpres RANHAM 2015-
2019, Inpres no 10 tahun 2015, penyusunan aksi HAM 2016,
penginputan data ke sistem, pelaporan dsb di beberapa
Kementerian/Lembaga:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Kantor Staf Presiden
Bappenas
Kementerian Sosial
Kementerian Dalam Negeri
Kemenpolhukam
Kementerian Tenaga Kerja
Kementerian PDT
BNP2 TKI
h) Kerja Sama dalam rangka kunjungan konsultasi dari sejumlah
Pemda, Provinsi, Kabupaten/Kota terkait RANHAM 2015-2019, Inpres
no 10 tahun 2015 tentang Aksi HAM, SE Mendagri n0 180/6317/SJ
tentang pelaporan Aksi HAM 2015, Aksi HAM 2016 dan Kriteria
Kab/Kota Peduli HAM (sekitar 130 Kab/Kota)
2) Kerja Sama HAM dengan pihak Luar Negeri
a) Kerja Sama dengan Association for the Prevention of Torture Geneva,
dalam rangka Penyusunan Modul ToT bagi Aparat Penegak Hukum
dalam Menentang Penyiksaan
b) Kerja Sama dengan Association for the Prevention of Torture Geneva,
dalam rangka Workshop bagi Aparat Penegak Hukum dalam
Menentang Penyiksaan di Provinsi Kalimantan Timur dan Nusa
Tenggara Barat
c) Kerja sama dengan HRWG dalam rangka Penyusunan Panduan
Penanganan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi
Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia
d) Kerja sama dengan WHO dalam rangka orientasi dan konsultasi
nasional tentang hak atas kesehatan dalam perdagangan
e) Kerja sama dengan UNODC dalam rangka rapat koordinasi
pembahasan kejahatan kehutanan sebagai bagian dari peningkatan
kualitas lingkungan hidup
f) Kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris dalam rangka Rapat
Koordinasi tentang Pencegahan Kejahatan Seksual Anak
g) Kerja sama dengan UNICEF rapat koordinasi mengenai implementasi
UU SPPA Kerja sama dengan UN WOMEN dalam rangka workshop
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
mengenai hak perempuan dari aspek perjanjian internasional hak
asasi manusia.
h) Kerja sama dengan INFID dalam rangka Penyelenggaraan Konferensi
Nasional Kabupaten/Kota pada
i) Kerja sama dengan UNAIDS dalam rangka Rapat Koordinasi
mengenai pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana Penderita
HIV/AIDS
j) Kerja sama dengan IOM dalam rangka pengembangan kerja sama
tentang menentang penyiksaan bagi petugas rumah detensi imigrasi
k) Kerja sama dengan Kedutaan Besar Norwegia dalam rangka Rapat
Koordinasi pembahasan pengembangan bahan kerja sama luar
negeri mengenai HAM dan Bisnis
e. Telaahan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif HAM
1) Telaahan naskah akademik RUU Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga
2) Telaahan naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas
3) Telaahan naskah akademik RUU Sistem Pemasyarakatan
4) Telaahan naskah akademik RUU tentang Penyandang Disabilitas
5) Telaahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019
6) Telaahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
7) Telaahan RUU tentang Penyandang Disabilitas
8) Telaahan RUU tentang Sistem Pemasyarakatan
9) Telaahan dalam rangka Penyusunan Instruksi Presiden tentang Aksi HAM
2015
10) Telaahan dalam rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli
HAM
11) Telaahan Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayah
12) Telaahan Rancangan Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan
Aqidah
13) Telaahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2007
tentang Pendidikan Al-Qur’an
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
14) Telaahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 tahun 2009
tentang Penanggulangan Pelacuran
15) Telaahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat
16) Telaahan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Ketertiban Umum
f. Laporan Implementasi Instrumen HAM Internasional
1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
2) Konvensi Menentang Penyiksaan;
3) Kovenan Hak Sipil dan Politik;
4) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
5) Konvensi Pelindungan Pekerja Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya;
6) Konvensi Hak Anak;
7) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak;
8) Konvensi Penyandang Disabilitas;
9) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
41. PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
a. Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
Aksi yang di tugaskan BPHN adalah :
Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada pusat
data dan situs WEB (PDSW) melalui kerjasama antar Kementerian/Lembaga.
b. Program Kinerja Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2015
Ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHN, adalah :
NO
PROGRAM
UNGGULAN
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1. Sinkronisasi dan
harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan sektor
Teridentifikasi per-
masalahan peraturan
perundang-undangan sektor
kemaritiman yang saat ini
masih berlaku sehingga
Tersedianya data peraturan
perundang-undangan sektor
kemaritiman yang bermasalah
sebagai bahan penyusunan
rencana peraturan perundang-
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
kemaritiman menghambat terwujudnya
kedaulatan kemaritiman.
undangan dan peraturan
kebijakan
2. Penguatan
Sistem
Bantuan Hukum
dalam rangka
pe-ningkatan
jumlah penerima
bantuan hukum
1. Terwujudnya Sistem
Bantuan Hukum di Kan-
tor Wilayah (KANWIL).
2. Peningkatan jumlah
peneri-ma bantuan hu-
kum bagi orang atau
kelompok miskin
1. Terwujudnya perubahan
peraturan pelaksana :
a. Permenkumham No. 22
Tahun 2014.
b. Juklak penyaluran dana
bantuan hukum.
c. Juklak pengawasan
2. Terwujudnya SOP
Bankum
3. Terwujudnya sistem infor-
masi database (SID)
bantuan hukum
4. Jumlah penerima bantuan
hukum meningkat.
3. Target Kinerja Adanya perubahan
perilaku pegawai
terhadap kinerja, etika
dan kedisiplinan
Meningkatnya 20% tingkat
disiplin pegawai dilihat dari
indikator absensi dan
pembayaran tunjngan kinerja
c. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data
Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional.
Pembinaan dan Pengembangan JDIH
Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan
JDIH di 8 Daerah (Maluku Utara/Ternate, Sulawesi Selatan/Makasar,
Sumatera Utara/Medan, Riau/Pekan Baru, Nusa Tenggara
Timur/Kupang, Kalimantan Selatan / Banjarmasin, Papua dan
Jakarta).
Bimbingan Teknis JDIH Tingkat Pusat.
Penerbitan dan Publikasi.
Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan jaringan
informasi hukum.
Pemantapan dan pengembangan perpustakaan hukum online.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Pengelolaan perpustakaan dan alih media digital buku-buku hukum
langka peninggalan Hindia Belanda.
Pengelolaan dan pengembangan database informasi hukum berbasis
teknologi CD-ROOM, dilaksanakan dengan membentuk 2 (dua) tim,
yaitu :
- Pengelolaan dan Pengembangan Database Informasi Hukum
Berbasis Teknologi tentang Pengembangan Database Naskah
Lengkap Peraturan Pusat.
- Pengelolaan dan Pengembangan Database Informasi Hukum
Berbasis Teknologi Tentang Pengembangan Database Naskah
Lengkap Peraturan Daerah.
Pengelolaan website BPHN.go.id
Workshop penerapan aplikasi integrasi database di daerah.
Workshop penerapan aplikasi integrasi database hukum
Kementerian/Lembaga.
d. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian dan
Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem
Hukum Nasional
a) Kegiatan Pengkajian Hukum di bidang substansi hukum, sebanyak 3
(tiga) Tim, yaitu :
Tim Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi
Pelaksanaan Pemilu Indonesia.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip “Pencemar
Membayar” Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Kelautan.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Sistem Public Private
Partnership Dalam Proyek Pembangunan Energi Listrik.
b) Kegiatan Penelitian Hukum di bidang substansi hukum.
Tim Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Tim Penelitian Hukum Tentang Dampak Pilihan Model Kontrak
Karya Pertambangan dan Migas Terhadap Prinsip Kedaulatan
Nasional.
Tim Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Penerapan Metode Multi-
Door Approach Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan
Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
e. Penyusunan research brief hasil penelitian dan pengkajian.
Kegiatan penyusunan Research Brief hasil penelitian dan pengkajian hukum
dilakukan dalam rangka mengemas hasil penelitian dan pengkajian hukum
Puslitbang BPHN yang ringkas, mudah dipahami, berdesain menarik sehingga
diharapkan dapat mengoptimalkan penyebaran dan pemanfaatan hasil
penelitian dan pengkajian hukum yang selama ini masih dikemas secara
konvensional. Research Brief direncanakan akan berbentuk cetak A4 full
colour, keping CD dan e-book. Untuk tahun 2015 ini, Research Brief akan
dilakukan terhadap hasil-hasil kegiatan penelitian dan engkajian hukum
Puslitbang SHN BPHN tahun 2014.
f. Pengkajian di bidang kelembagaan dan penegakan hukum.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia
Impor Pangan.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan
Daerah Dalam Pengelolaan Laut.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Perlindungan HKI
Melalui Pembentukan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat (Small Claim
Court).
g. Penelitian di bidang kelembagaan dan penegakan hukum, ada 3 (tiga) tim,
yaitu :
Tim Penelitian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang
Wilayah Pesisir dan Lautan Menuju Pembangunan Maritim.
Tim Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar
Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
Tim Penelitian Hukum Tentang Penegakan Hukum Konflik-Konflik Agraria
yang terkait dengan Hak-hak Masyarakat Adat.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
h. Pengkajian konstitusi hubungan antar lembaga negara dalam UUNRI.
i. Pengkajian Hukum di bidang budaya dan masyarakat, ada 3 (tiga) tim, yaitu:
Tim Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Akitf Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Korupsi.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam
Pengembangan Hukum Laut di Indonesia.
Tim Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Hukum Adat.
j. Penelitian Hukum di bidang budaya dan masyarakat, ada (tiga) yaitu:
Tim Penelitian Hukum Tentang Hak Menguasai Tanah Negara di Bidang
Pertanahan.
Tim Penelitian Hukum Tentang Peraturan Daerah tentang Peran dan Fungsi
Peradilan Adat Dalam Mendukung Sistem Hukum Nasional.
Tim Penelitian Hukum Tentang Peran Penegak Hukum Dalam Rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan.
k. Inventarisasi dan pemantauan perkembangan hukum adat/kebijakan di
Gorontalo.
Kegiatan Inventarisasi dan Pamantauan Perkembangan Hukum Adat/
Kebiasaan di Daerah ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI dan bekerja selama 9 (sembilan) bulan.
Pada tahun 2015 akan dilaksanakan 1 (satu) judul kegiatan Inventarisasi dan
Pemantaun Perkembangan Hukum Adat/Kebiasaan di Daerah. Sedangkan
lokasi Inventarisasi dan Pemantauan Perkembangan Hukum Adat/kebiasaan
di daerah adalah di Provinsi Gorontalo.
l. Pertemuan Ilmiah bidang hukum.
Pertemuan ilmiah merupakan media penyebarluasan gagasan para peneliti
hukum dengan melibatkan masyarakat akademis dan para pemangku
kepentingan secara lebih luas. Pertemuan ilmiah ini pada tahun 2015
dilaksanakan dalam format seminar yang bermanfaat guna mendapat
masukan-masukan ataupun informasi-informasi dari forum yang lebih luas
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
dengan tujuan adalah mencari suatu pemecahan atas permalahan yang
dibahas. Untuk tahun 2015 direncanakan akan diadakan 4 kali seminar.
m. Pengujian kompetensi pejabat peneliti hukum.
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka pengujian kompetensi pejabat
peneliti hukum yang akan berpengaruh pada jenjang karier dan kepangkatan
fungsional para peneliti. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk sebuah tim
penilai yang terdiri dari para peneliti senior, para pimpinan lembaga
kelitbangan di lingkungan kementerian Hukum dan Ham, serta didukung oleh
sebuah kesekretariatan.
Tim bertugas selama 12 bulan tahun 2015 bertugas menilai angka kredit
jabatan fungsional peneliti, pembinaan karier peneliti, menetapkan Angka
Kredit bagi Peneliti di Lingkungannya, membantu, memeriksa dan meneliti
butir-butir kegiatan dalam DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit),
memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu,
mengikuti sidang penilaian peneliti, dan menyampaikan laporan kegiatan
pejabat fungsional peneliti Kementerian Hukum dan HAM RI.
n. Penerbitan jurnal ilmiah publikasi (jurnal rechtsvinding).
Kegiatan ini merupakan media ilmiah penyaluran gagasan dari para tenaga
peneliti hukum, sekaligus media yang efektif guna memberikan kontribusi
pemikiran pembangunan hukum nasional. Penerbitan ini diharapkan juga
makin mengasah ketajaman ilmu dan kualitas penulisan ilmiah para peneliti
hukum disamping sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.
o. Pendidikan hukum yang berkelanjutan (Countinuing Legal Education/CLE).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman ilmu
hukum serta perkembangannya bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan
Pembinaan Hukum Nasional, khususnya tenaga peneliti hukum. Untuk tahun
2015 akan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali CLE.
p. Workshop metode peneliti
Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan selama 2 (dua) hari tentang
berbagai macam metode penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
kapasitas dan kualitas sumber daya di lingkungan Badan Pembinaan Hukum
Nasional.
q. Penyusunan pola pengkajian dan penelitian hukum dalam rangka
pengembangan dan pembentukan SHN.
Kegiatan ini dibuat dalam sebuah tim yang dibentuk dengan sebuah Surat
Keputusan (SK) bertujuan untuk menyempurnakan pola penelitian dan
pengkajian hukum sebagai guideline bagi institusi pemerintah khususnya
Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kegiatan pengkajian dan
penelitian hukum yang difokuskan pada pembentukan sistem hukum nasional.
selain kegiatan rapat-rapat tim akan dilaksanakan juga beberapa kali kegiatan
Focus Group Discussion (FGD).
r. Forum dialog urgensi penelitian dan pengkajian hukum.
Kegiatan ini dimaksudkan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi
antara para peneliti dengan masyarakat luas mengenai pentingnya sebuah
penelitian dan pengkajian hukum sebagai bagian dari proses pembentukan
peraturan perundang-undangan.
s. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan
Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum.
Temu sadar hukum (Kementerian/LPND/Pelajar/ORMAS).
Peresmian desa sadar hukum di daerah.
Lomba KADARKUM tingkat pusat.
Koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusluh.
Pemetaan desa/kelurahan sadar hukum
Penyuluhan hukum tidak langsung dalam bentuk cetakan
Pembuatan film pendek dan dokumentasi penyuluhan hukum
Pembentukan jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya.
Ceramah penyuluhan hukum terpadu.
Perbincangan penyuluhan hukum di Radio Swasta dan RRI.
Pelaksanaan penyuluhan hukum keliling.
Pemberian pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Pameran penyuluhan hukum.
Talkshow di Televisi Swasta.
Pembuatan studio radio/tv streaming.
Pembuatan aplikasi jabatan fungsional penyuluh hukum.
Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum.
t. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan
Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan
Perundang-Undangan Serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka
pembinaan dan pengembangan hukum.
Penyusunan Analisis dan Evaluasi Hukum, terdiri dari :
- AE Bidang Kehutanan
- AE Bidang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- AE Bidang Perikanan
- AE Bidang Pertanahan
- AE Peraturan Perundang-undangan Kolonjual (Lanjutan)
- AE tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
- AE tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetika
- AE tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Kolonial (lanjutan)
Inventarisasi dan Analisis Permasalahan Hukum
Forum Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional
Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sektor
Kemaritiman
Penyusunan Tools Analisis dan Evaluasi Hukum dan Perundang-
undangan Dalamm Rangka Harmonisasi Hukum
Koordinasi Perencanaan Hukum Internal Maupun Eksternal
Inventarisasi Peraturan Kolonial Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Prolegnas (Pengarah dan Antar kementerian Perencanaan
Legislasi)
Pembahasan Tahunan Program legislasi Nasional
Penyusunan Materi dan Pedoman Prolegda
Pembahasan Tahunan Perencanaan PP dan PERPRES
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional 2014 Maupun
Perencanaan Prolegnas Prioritas 2015
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Peraturan (PP)
Pemerintah dan Perpres Baik Prioritas 2014/2015
Temu Konsultasi dan Diseminasi Pedoman Penyusunan Prolegnas
Forum Koordinasi Penyusunan Prolegnas Dengan Baleg DPR
Workshop Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Asistensi dan Evaluasi Penyusunan Prolegda
Penyusunan Naskah Akademik RUU, sebanyak 5 (lima) tim, yaitu :
- Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional
(lanjutan)
- Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun
2006 tentang bantuan Hukum Timbal balik
- Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU No. 1
Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata
- Naskah Akadedmik RUU Tentang Perubahan UU No. 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penyelarasan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yaitu:
- Pokja NA RUU KUHP
- Pokja NA RUU Merek
- Pokja NA RUU Paten
- Pokja NA RUU Ketentuan Umum Perpajakan
- Pokja NA RUU Kekarantinaan Kesehatan
- Pokja NA RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
- Pokja NA RUU Penerimaan Negara bukan Pajak
- Pokja NA RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- Pokja NA RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Pokja NA RUU Koperasi
- Pokja NA RUU Bea Materai
- Pokja NA RUU Perubahan UU No. 15 Prp Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Pokja NA RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
- Pokja NA RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
- Pokja NA RUU Desain Industri
- Pokja NA RUU Minyak dan Gas Bumi
- Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Singapura tentang penetapan Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura
- Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE.
- Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura
- Pokja NA RUU Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah RI dan
Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama di Bidang
Pertahanan.
Workshop Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-
undangan
42. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
Sebagai unit pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan HAM, maka
capaian pelaksanaan tugas, fungsi dan kinerja Badan Penelitian dan
Pengembangan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan evaluasi tahun
anggaran 2015:
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
1. Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik
Bidang
Penelitian
a. Penelitian tentang Aspek Kelembagaan pada
Pengakuan Hak Asal Usul Desa dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa direvisi menjadi Implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat
Bali,
Sumbar,
DIY, Sulut,
Kepri
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
Desa.
b. Penelitian tentang Kesetaraan Gender di Sektor
Kerja Ditinjau dari Perspektif Hak Sipil.
Aceh,
Maluku
Utara,
Kalsel,
Sulsel,
Jabar
c. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual
Hak-Hak Sipil dan Politik.
3 (tiga)
Provinsi
Bidang Evaluasi d. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Sipil dan Politik:
- Program Pemantauan, Pengendalian dan
Evaluasi
- Penyusunan Program Kerja, Laporan
Evaluasi dan Ketatausahaan
- Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dalam
Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan
terkait Akses Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin
- Telaahan Peraturan Perundangan dalam
Perspektif HAM.
Jabar,
Sumbar,
Sulsel,
DIY
-
Jatim,
NTT, Bali,
Sumut,
Sumsel
-
e. Evaluasi Penerapan Hasil Penelitian dan
Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik:
- Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan.
- Penyiapan Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Puslitbang
Jabar,
Jatim,
Sumut,
Sulsel,
Kalbar
-
Bidang
Pengembangan
f. Pedoman HAM Penanganan Tenaga Kerja
Indonesia yang Dideportasi di Wilayah
Sumut,
Kalbar,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
Perbatasan.
Kaltim
g. Workshop Pedoman HAM Penanganan Korban
Perdagangan Orang.
Sumut,
Kalbar,
Jatim,
NTB
h. Workshop Diseminasi Hasil-Hasil Puslitbang
Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 2015
-
i. Penyusunan Bahan Rancangan Naskah
Akademik Hak-Hak Sipil dan Politik.
-
2 Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Bidang
Penelitian
a. Penelitian tentang Peran Negara Terhadap
Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang
Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia.
Babel,
Sulsel,
Kalsel
b. Penelitian tentang Perlindungan Hak
Berkebudayaan Bagi Masyarakat Adat.
Maluku,
NTT,
Sulsel
c. Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi
Penyandang Skizofrenia.
Bali,
Sulsel,
DIY,
Jateng
d. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4 (empat)
Provinsi
Bidang Evaluasi c. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:
- Program Pemantauan, Pengendalian dan
Evaluasi
- Penyusunan Program Kerja, Laporan
Evaluasi dan Ketatausahaan
- Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah dalam
Kalsel,
Babel,
Papua,
Maluku,
NTT
-
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Babel,
Kepri,
Gorontalo
e. Evaluasi Penerapan Hasil Penelitian dan
Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya:
- Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan
- Penyiapan Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Puslitbang
Bali,
Sulsel,
DIY, Aceh
-
Bidang
Pengembangan
f. Buku Pedoman tentang Kurikulum Berbasis HAM
Bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
Bali,
Sulsel,
Jabar
g. Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Pemulihan
Kegiatan Usaha Bagi Masyarakat Ekonomi
Lemah di Daerah Pasca Gempa.
DIY, Aceh,
Sumbar
h. Penyusunan Bahan Rancangan Naskah
Akademik Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
-
i. Workshop Diseminasi Hasil-Hasil Puslitbang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun
2015.
-
3. Puslitbang Transformasi Konflik
Bidang
Penelitian
a. Penelitian Anatomi Sengketa Agraria yang
Menimbulkan Konflik Sosial (Studi tentang
Dampak Regulasi Pusat dan Daerah di Sektor
Agraria terhadap Pelanggaran Hak Asasi
Manusia).
Sumut,
Jatim,
Sumsel,
Papua
b. Penelitian Penanaman Budaya Anti Kekerasan
Sejak Dini Melalui Kearifan Lokal Permainan
Kalsel,
DIY,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
Tradisional pada Pendidikan Anak.
Babel,
Sultera
c. Penelitian Potensi Konflik Sosial yang Bersumber
dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi
Daerah.
NTT,
Kalbar,
Riau,
Kaltim
d. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual
Transformasi Konflik.
3 (tiga)
Provinsi
Bidang Evaluasi a. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Transformasi Konflik:
- Program Pemantauan, Pengendalian dan
Evaluasi
- Penyusunan Program Kerja, Laporan
Evaluasi dan Ketatausahaan
- Penilaian Aplikabilitas Hasil Penelitian
Implementasi Norma Standar HAM Rudenim
dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar
Deteni
Jatim,
Sumsel,
Babel,
Kalsel,
Riau
-
NTT,
Sulut,
Kalbar
b. Evaluasi Penerapan Hasil Penelitian dan
Pengembangan Transformasi Konflik:
- Penyusunan Indikator Hak Atas Rasa Aman
- Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan
- Penyiapan Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Puslitbang
-
Sumbar,
Kalteng,
Bengkulu,
Jabar
-
Bidang
Pengembangan
a. Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini
Gangguan Keamanan dan Ketertiban di
Lembaga Pemasyarakatan.
Aceh,
Lampung,
Bali
b. Lokakarya Implementasi Norma Standar HAM NTT,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya
Pencegahan Konflik Antar Deteni.
Kalbar,
Sulut, DKI
Jakarta
c. Workshop Diseminasi Hasil-Hasil Puslitbang
Transformasi Konflik Tahun 2015
-
d. Penyusunan Bahan Rancangan Naskah
Akademik Transformasi Konflik
-
4. Puslitbang Hak Kelompok Khusus
Bidang
Penelitian
a. Penelitian Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu
dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual
terhadap Perempuan Berbasis HAM direvisi
menjadi Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban
Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat
Pelayanan Terpadu.
Sulut,
Sumut,
Papua,
DKI
Jakarta
b. Penelitian Hak Atas Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin.
Kepri,
Gorontalo,
Kalbar,
DKI
Jakarta
c. Penelitian Implementasi Pendidikan Inklusif
dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi
Anak Berkebutuhan Khusus.
Sumsel,
Jatim,
Kalsel,
DKI
Jakarta
d. Penelitian Kesiapan Pemerintah dalam
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) dalam Perspektif HAM.
Jateng,
NTB,
Sulsel
e. Kajian dan Pembahasan Isu-Isu HAM Aktual
Hak-Hak Kelompok Khusus.
2 (dua)
Provinsi
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
NO Pusat/Bidang JUDUL LOKASI
Bidang
Evaluasi
a. Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Kelompok Khusus:
- Program Pemantauan, Pengendalian dan
Evaluasi
- Penyusunan Program Kerja, Laporan
Evaluasi dan Ketatausahaan
- Perlindungan Hukum dan HAM bagi
Perempuan Tindak Kekerasan
Kepri,
Jateng,
Sumsel,
Kalbar
-
Jatim,
Aceh,
Kalsel
b. Evaluasi Penerapan Hasil Penelitian dan
Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus:
- Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan
- Penyiapan Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Puslitbang
NTB,
Kalbar,
Kepri
-
Bidang
Pengembangan
a. Workshop Pemenuhan Hak Perempuan dan
Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
terhadap Pemulangan dan Reintegritas Sosial.
Papua
Barat,
Sulut, NTT
b. Pola Penanganan Anak Korban Eksploitasi Seks
Komersial di Indonesia.
Kalbar,
Bali, NTB
c. Workshop Proses Pengangkatan Anak dalam
Upaya Perlindungan Hak Atas Identitas Anak di
Indonesia.
Sumut,
Kepri,
Babel
d. Penyusunan Bahan Rancangan Naskah
Akademik Hak-Hak Kelompok Khusus.
-
e. Workshop Diseminasi Hasil-Hasil Puslitbang
Hak-Hak Kelompok Khusus Tahun 2015.
-
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
b. Kegiatan Penelitian Mandiri Terkait Kajian Isu HAM Aktual
a) Puslitbang Transformasi Konflik
NO JUDUL PENELITI
1 Hubungan Industrial antara Korporasi dengan
Tenaga Kerja dalam Kerangka Konflik Horisontal
Denny
Zainuddin
2 Peran Kebijakan Strategis Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam Lokalisasi Pedagang Kaki
Lima
Oksimana
Darmawan
3 Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Berlan
dengan Palmeriam
Yuliyanto
4 Ekuilibrium Perdamaian dan Keadilan: Legalitas
dan Legitimasi Amnesti terhadap Pelanggaran
HAM yang Berat Masa Lalu
Harison
Citrawan
b) Puslitbang Hak-hak Kelompok Khusus
NO JUDUL PENELITI
1 Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
Penny
Naluria
Utami
2 Proses Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum
dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Andi
Rahmansya
h
3 Kualitas Layanan dan Akses Informasi dalam
Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
Hakki
Fajriando
4 Mediasi Menuju Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA)
Arief R.
Kurniawan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
c) Puslitbang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
NO JUDUL PENELITI
1 Kajian dan Pembahasan Penelitian Mandiri tentang
Peran Negara terhadap Perumahan dan Permukiman
bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Timur
Firdaus
2 Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak
Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Niken
Sarwo Rini
3 Hak Hidup Pengungsi Bangladesh dan Etnis
Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi
Kasus : Aceh)
Hidayat
4 Kajian dan Pembahasan Isu HAM Aktual tentang
Peran Pemerintah dalam Upaya Memberikan
Perlindungan Hak Kesehatan Konsumen terhadap
Peredaran Beras Sintetis
Yuliana
Primawarda
ni
5 Kajian dan Pembahasan Isu HAM Aktual tentang Hak
Atas Kesejahteraan Nelayan di Jakarta
Saefullah
6 Koridor hak atas kebebasan berpendapat dan
berekspresi dalam Pasal 310 dan 311 KUHP
Fikri;
Marwan;
Hilmi.
7 Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Perlindungan
Kekayaan Intelektual atas Produk Batik di Kabupaten
Cirebon
Josefhin
Mareta
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
d) Puslitbang Hak-hak Sipil dan Politik
NO JUDUL PENELITI
1
Alternatif Kebijakan Pemerintah terhadap Diaspora
Indonesia: Studi tentang Overseas Cityzenship of
India (OCI)
Junaidi
Abdillah;
Galuh
Hadiningru
m; Antonio
Rajoli
Ginting
2
Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas
Pendidikan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA)
Dony
Michael
Situmorang
3
Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran terhadap Perlindungan Hak
Kebebasan Berekspresi
Tony Yuri
Rahmanto
4
Kepastian Hukum bagi Penghayatan Kepercayaan
sebagai Upaya Penghormatan HAM
Oki Wahju
Budijanto
5 Penerapan Hak Identitas Anak dalam Rangka
Pemenuhan Hak Sipil di Kabupaten Bandung
Okky Cahyo
Nugroho
c. Seminar Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Peringatan Hari Hak Asasi
Manusia Sedunia, pada tanggal 22 Desember 2015, di Hotel Manhattan,
dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, para pejabat eselon I di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI, anggota Forum Komunikasi Kelitbangan
(FKK), Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, para
pemenang lomba artikel popular, para wali kelas/wali murid pemenang
lomba, para pejabat strukural eselon III dan IV dan seluruh peneliti;
d. Seminar Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan tema
penguatan lembaga Balitbang Hukum dan HAM dilaksanakan di Hotel Swiss
Bell, Jakarta dengan peserta peneliti Balitbang HAM, Pusjianbang dan
BPHN;
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
e. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan pertemuan FKK pada Badan
Penelitian dan Pengembangan kementerian/lembaga sebagai berikut:
a) Kementerian Dalam Negeri;
b) Kementerian Luar Negeri;
c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d) Kementerian Pekerjaan Umum;
e) Kementerian Pertanian;
f) Kementerian Pertahanan;
g) Kementerian Kesehatan;
h) Kementerian Perhubungan;
i) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
j) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k) Kementerian Badan Narkotika Nasional;
l) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
m) Lembaga Administrasi Negara (LAN).
43. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
a. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen
Menyelenggarakan 40 (empat puluh) Pendidikan dan Pelatihan baik dengan
anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNBP Dijten Imigrasi dan
Ditjen Kekayaan Intelektual dengan jumlah target peserta sebanyak 1.985
orang yang menghasilkan lulusan sebanyak 1.047 orang
DIPA BPSDM HUKUM DAN HAM
NO DIKLAT TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
Pria wanita JUMLAH
1 DIKLAT PIM TK.I 5 Maret-28
Agustus 1 - 1
2 DIKLAT PIM TK.II Maret-Juli 5 - 5
3 DIKLAT PIM TK.III 9 Feb s/d 21 Mei
2015 26 4 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
4 DIKLAT PIM TK.IV
GEL 1
11 Feb s/d 29 Mei
2015 23 6 29
5 DIKLAT PIM TK.IV
GEL 2
25 Feb s/d 12 Juni
2015 19 10 29
6 KADER PIM GEL 1 23-29 Agustus 2015 24 6 30
7 KADER PIM GEL 2 27 September-3
Oktober 2015 22 7 29
8 PIMPINAN TINGGI
PRATAMA 1
13-19 September
2015 18 8 26
9 PIMPINAN TINGGI
PRATAMA 2
8-14 November
2015 27 3 30
10 COACH AND
MENTOR 4-10 Oktober 2015 19 6 25
11 PRAJABATAN GOL III 30 Juli s/d 7
September 2015 97 53 150
12 PENGELOLA
KEUANGAN I
18-24 Oktober
2015 31 13 44
13 PENGELOLA
KEUANGAN 2
18-24 Oktober
2015 35 6 41
14 PENGELOLA
KEUANGAN 3
1-7 November 2015 26 12 38
15 PENGELOLA
KEUANGAN 4
1-7 November 2015 33 6 39
16 AGEN PERUBAHAN I 15-21 November
2015 36 4 40
17 AGEN PERUBAHAN
2
22-28 November
2015 34 6 40
Total Peserta 476 150 626
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
DIKLAT METODE E-LEARNING
NO. DIKLAT OUTPUT
LULUS TIDAK LULUS JUMLAH
1 DIKLAT RB GEL 1 12 28 40
2 DIKLAT RB GEL 2 20 20 40
3 DIKLAT RB GEL 3 20 20 40
4 DIKLAT RB GEL 4 16 24 40
5 DIKLAT RB GEL 5 8 32 40
6 DIKLAT RB GEL 6 13 27 40
7 DIKLAT RB GEL 7 14 26 40
8 DIKLAT RB GEL 8 13 27 40
9 DIKLAT RB GEL 9 1 39 40
10 DIKLAT RB GEL 10 8 32 40
11 IMPLE PROG KEG WIL 1 20 20 40
12 IMPLE PROG KEG WIL 2 13 27 40
13 IMPLE PROG KEG WIL 3 27 13 40
14 IMPLE PROG KEG WIL 4 14 26 40
15 IMPLE PROG KEG WIL 5 20 20 40
16 IMPLE PROG KEG WIL 6 10 30 40
17 IMPLE PROG KEG WIL 7 12 28 40
Total 241 439 680
PNBP IMIGRASI DAN HKI
NO DIKLAT TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
Pria wanita Jumlah
1 Kepemimpinan TK III (PNBP Imigrasi) Gel I
18 Mei s/d 10 September 28 2 30
2 Kepemimpinan TK III (PNBP Imigrasi) Gel II
4 Agustus s/d 12 November 29 1 30
3 Kepemimpinan TK IV (PNBP Imigrasi) Gel I
20 Mei s/d 18 September 25 5 30
4 Kepemimpinan TK IV (PNBP Imigrasi)
12 Agustus s/d 27 November
22 8 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
b. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM
Menyelenggarakan 46(empat puluh enam) Pendidikan dan Pelatihan baik
dengan anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNBP Dijten
Imigrasi dan Ditjen Kekayaan Intelektual dengan target jumlah peserta
sebanyak 1.670orang, menghasilkan lulusan sebanyak 962 orang
DIPA BPSDM HUKUM DAN HAM
NO DIKLAT / BIMTEK TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
Pria Wanita JUMLAH
1 Diklat Penyuluh
Hukum Angkatan I
10 Februari s/d
2 Maret 2015 20 10 30
2 TOT Perancang 11 s/d 24
Februari 2015
19 11 30
3 Diklat Penyuluh
Hukum Angkatan II
25 Februari s/d
17 Maret 2015
20 10 30
4
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Tingkat Pertama
angkatan I
20 April s/d 3
juni 2015
16 14
30
5
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Tingkat Pertama
angkatan II
27 April s/d 10
Juni 2015
16 14
30
6 Analisa kepegawaian
22 April s/d 2
Mei 2015
16 14 30
7 Diklat Audit Investigatif 4 Mei sd 8 Mei 22 8
30
8 Penguatan Perancang 19 Mei s/d 1 Juni 19 11
30
Gel II
5 Kepemimpinan TK IV (PNBP Imigrasi) Gel III
19 Agustus s/d 4 Desember 27 3 30
6 Kepemimpinan TK IV (PNBP HKI)
22 april s/d 21 Agustus 2015
21 9 30
Total Peserta 152 28 180
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
I
9 Penguatan Perancang
II
21 oktober-3
November
23 7 30
10 Penguatan Perancang
III
28 oktober-10
November
17 12 29
11
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
Tingkat Pertama
angkatan III
10 Agustus s/d
23 Oktober
17 13
30
12 HAM Bagi Apgakkum I 18-31 Agustus 24 4
28
13 HAM Bagi Apgakkum II 27 Agustus-9
September
26 4 30
14 HAM Bagi Apgakkum
III
21 September-
20 November
24 4 28
15 HAM Bagi Apgakkum
IV
27 September-
10 Oktober
28 2 30
16 HAM Bagi Apgakkum
V
15-28 Oktober 25 4 29
TOTAL 332 142 474
DIKLAT METODE E-LEARNING
NO. DIKLAT Output
Lulus Tidak Lulus Jumlah
1 Dasar- Dasar HAM Angkatan I 25 15 40
2 Dasar- Dasar HAM Angkatan II 19 21 40
3 Dasar- Dasar HAM Angkatan III 21 19 40
4 Dasar- Dasar HAM Angkatan IV 20 20 40
5 Dasar- Dasar HAM Angkatan V 19 21 40
6 Dasar- Dasar HAM Angkatan VI 12 28 40
7 Dasar- Dasar HAM Angkatan VII 16 24 40
8 Dasar- Dasar HAM Angkatan VIII 19 22 41
9 Dasar- Dasar HAM Angkatan IX 19 21 40
10 Dasar- Dasar HAM Angkatan X 18 22 40
11 Dasar- Dasar HAM Angkatan XI 13 26 39
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
12 Dasar- Dasar HAM Angkatan XII 15 25 40
13 Dasar- Dasar HAM Angkatan XIII 6 33 39
14 Dasar- Dasar HAM Angkatan XIV 15 23 38
15 Dasar- Dasar HAM Angkatan XV 14 26 40
16 Dasar- Dasar HAM Angkatan XVI 13 27 40
17 Dasar- Dasar HAM Angkatan XVII 11 29 40
18 Dasar- Dasar HAM Angkatan XVIII 7 33 40
19 Dasar- Dasar HAM Angkatan XIX 11 29 40
20 Dasar- Dasar HAM Angkatan XX 11 29 40
21 Dasar- Dasar HAM Angkatan XXI 16 24 40
22 Dasar- Dasar HAM Angkatan XXII 7 33 40
23 Dasar- Dasar HAM Angkatan XXIII 11 29 40
24 Dasar- Dasar HAM Angkatan XXIV 11 29 40
25 Dasar- Dasar HAM Angkatan XXV 7 33 40
26 Dasar- Dasar HAM Angkatan XXVI 12 27 39
Total Peserta 368 668 1.036
DIPA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
NO DIKLAT / BIMTEK TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
Pria Wanita Jumlah
1 PPNS Imigrasi I (PNBP Imigrasi)
31 Agustus-29 Oktober
27 3 30
2 PPNS Imigrasi II (PNBP Imigrasi)
7 September-5 November
26 4 30
3 PPNS Imigrasi III (PNBP Imigrasi)
21 September-20 November
26 4 30
4 DIKLAT PEMERIKSA KI
19 Agustus-8 September
19 11 30
Total Peserta 98 22 120
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
c. Pusat Pengembangan Teknis
Menyelenggarakan 58 (lima puluh delapan) Pendidikan dan Pelatihan baik
dengan anggaran dari DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran dari
Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU dengan jumlah target peserta sebanyak 2.372
orang yang menghasilkan lulusan sebanyak1.667 orang
DIPA BPSDM Hukum dan HAM
NO DIKLAT / BIMTEK TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
PRIA WANITA JUMLAH
1 Pelatihan Assessment
WBP
03-17 Februari 29 11 40
2 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA)
Bagi Aparat Penegak
Hukum Dan Instansi
Terkait Angkatan I
23 Februari s/d
12 Maret
23 17 40
3 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA)
Bagi Aparat Penegak
Hukum Dan Instansi
Terkait Angkatan II
16 Maret s/d 2
April
26
14
40
4 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak
Bagi Aparat Penegak
Hukum Dan Instansi
Terkait Angkatan III
06 s/d 23 April 25 14 39
5 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak
Bagi Aparat Penegak
Hukum Dan Instansi
Terkait Angkatan IV
27 April s/d 12
Mei
19 20 39
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
6 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak
Bagi Aparat Penegak
Hukum Dan Instansi
Terkait Angkatan V
18 Mei s/d 1
Juni
25 15 40
7 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak
Bagi Aparat Penegak
Hukum Dan Instansi
Terkait Angkatan VI
Tahun Anggaran 2015
14 s/d 28
September
25 11 36
8 Pelatihan Terpadu
Sistem Peradilan Pidana
Anak bagi Aparat
Penegak Hukum dan
Instansi terkait Angkatan
VII Tahun Anggaran
2015
06 s/d 20
Oktober
25 13 38
9 Pelatihan terpadu Sistem
Peradilan Pidana Anak
bagi Aparat Penegak
Hukum dan Instansi
terkait Angkatan VIII
Tahun Anggaran 2015
26 Oktober s/d
09 Nopember
28 10 38
10 Pelatihan terpadu Sistem
Peradilan Pidana Anak
bagi Aparat Penegak
Hukum dan Instansi
terkait Angkatan IX
Tahun Anggaran 2015
11 s/d 25
Nopember
27 13 40
11 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan I
16 Feb s/d 15
Maret
26 14 40
12 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
09 s/d 26 Maret 28 12 40
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Pemasyarakatan
Angkatan II
13 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan III
06 s/d 23 April 27 13 40
14 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan IV
28 April s/d 12
Mei
27 13 40
15 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan V Tahun
Anggaran 2015
26 Mei s/d 12
Juni
28 12 40
16 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan VI Tahun
Anggaran 2015
18 Agst s/d 4
September
31 8 39
17 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan VII Tahun
anggaran 2015
09 s/d 26
Nopember
28 12 40
18 Pelatihan Pembimbing
Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan
Angkatan VIII Tahun
Anggaran 2015
16 November
s/d 03
Desember
25 15 40
19 Bendaharawan I 24 Feb s/d 16
Maret
22 8 30
20 Bendaharawan II 09 s/d 28 Maret 15 13 28
21 Manajemen Arsip 06 s/d 12 Mei 14 16 30
22 Perencana Anggaran 03 s/d 9 juni 17 13 30
23 SistemAplikasiKeuangan
BMN
06 s/d 12
Agustus
22 6 28
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
24 ManajemenKepegawaian
ASN
19 s/d 25
Agustus
24 6 30
25 Pelatihan Teknis Basic
Trauma And Cardiac Life
Support (BTCLS) Tahun
Anggaran 2015
28 September
s/d 03 Oktober
2 28 30
26 Assesor 10 s/d 29
September
2015
4 13 17
27 Pelatihan teknis
Pengelolaan BMN Tahun
Anggaran 2015
07 – 13 Oktober 21 7 28
28 Pelatihan Teknis
Advanced Trauma life
Support (ATLS) tahun
Anggaran 2015
09 Oktober s/d
11 oktober
9 22 31
29 Training Of Trainer Diklat
Terpadu Sistem
Peradilan Pidana Anak
bagi Aparat penegak
Hukum dan Instansi
terkait Tahun anggaran
2015
18 nopember
s/d 05
Desember 2015
22 21 43
30 Pelatihan Teknis Sistem
Peradilan Pidana
Terpadu bagi Aparat
Penegak Hukum Tahun
Anggaran 2015
25 nopember
s/d 01
desember 2015
26 14 40
Total Peserta 670 404 1.074
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
PNBP DITJEN IMIGRASI DAN AHU
NO DIKLAT / BIMTEK TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
PRIA WANITA JUMLAH
1 Bendaharawan (PNBP
Imigrasi) angkatan I
06-26 Mei 2015 15 13 28
2 Bendaharawan (PNBP
Imigrasi)
Angkatan II
27 Juli s/d 15
Agustus
23 7 30
3 Intelejen Imigrasi
Dasar
2 Akt (PNBP Imigrasi)
11 Agustus s/d
08 September
2015
60 - 60
4 Intelijen Imigrasi
Lanjutan
(PNBP Imigrasi)
26 Agustus s/d
22 September
2015
30 - 30
5 Pelatihan teknis
Perencanaan
Anggaran (PNBP AHU)
Tahun Anggaran 2015
21 – 27 Oktober
2015
17 13 30
Total 145 33 178
Diklat Metode E-learning
NO DIKLAT Output
Lulus Tidak Lulus Jumlah
1 Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Akt I 26 14 40
2 Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Akt II 17 23 40
3 Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk
III
23 17 40
4 Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk
IV
17 23 40
5 Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk
V
23 17 40
6 Diklat Pelayanan Publik Tk Dasar Angk
VI
9 31 40
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
7 Diklat Pelayanan Publik Tk. Lanjutan
Akt. I
22 18 40
8 Diklat Pelayanan Publik Tk. Lanjutan
Akt. II
21 19 40
9 Diklat Pelayanan Publik Tk. Lanjutan
Akt. III
15 18 33
10 MTSL Akt I 16 24 40
11 MTSL Akt II 14 26 40
12 MTSL Akt III 8 32 40
13 MTSL Akt IV 7 33 40
14 MTSL Akt V 21 19 40
15 MTSL Akt VI 23 17 40
16 MTSL Akt VII 7 33 40
17 Administrasi Perkantoran ModernAkt I 22 18 40
18 Administrasi Perkantoran ModernAkt II 21 19 40
19 Administrasi Perkantoran ModernAkt III 23 17 40
20 Administrasi Perkantoran ModernAkt IV 7 33 40
21 Administrasi Perkantoran ModernAkt V 21 19 40
22 Administrasi Perkantoran
ModernLanjutan Akt I
29 11 40
23 Administrasi Perkantoran
ModernLanjutan Akt II
23 17 40
Total 415 505 913
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
d. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)
- Penerimaan calon taruna
sebanyak 67 orang;
- Kegiatan Pendidikan,
Pelatihan dan
Pengasuhan bagi Taruna
AKIP dari bulan Januari-
Desember;
- Tersedianya kebutuhan
ATK dalam rangka
menunjang Kegiatan
belajar mengajar bagi 258
Taruna AKIP;
- Menjuarai beberapa kejuaran dan kompetisi yang diikuti oleh Taruna
- Pada tahun 2015 tidak ada Wisuda Kelulusn dikarenakan jadwal
pelaksanaan penerimaan Calon Taruna AKIP mundur dari jadwal yang
telah ditetapkan;
- Sejak tanggal 12 September 2014 sesuai dengan keputusan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Nomor 782/MPK.E/KL/2014, Akademi
Ilmu Pemasyarakatan mengalami perubahan dan peningkatan status
menjadi Politeknik Pemasyarakatan Indonesia yang berarti setara dengan
D-IV.
- Untuk menyambut perubahan status ini AKIP akan melakukan beberapa
langkah antara lain : perubahan struktur kelembagaan, kurikulum sesuai
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia serta rekrutmen tenaga
pengajar sesuai dengan Ditjen DIKTI.
- Mempersiapkan tiga jenis program studi pada Politeknik Pemasyarakatan
Indonesia diantaranya : Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Program
Studi Manajemen Pemasyarakatan dan Program Studi Bimbingan
Kemasyarakatan. Banyaknya program studi yang ditawarkan akan
membuat masyarakat umum lebih tertarik mendaftar di Politeknik
Pemasyarakatan Indonesia
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
e. Akademi Imigrasi (AIM)
- Penerimaan calon taruna
sebanyak 63 orang;
- Tersedianya kebutuhan
ATK dalam rangka
menunjang Kegatan
belajar mengajar bagi 180
Taruna AIM dan 130
orang peserta Diklat
Khusus Keimigrasian;
- Pada tahun 2015 tidak ada Wisuda Kelulusn dikarenakan jadwal
pelaksanaan penerimaan Calon Taruna AIM dan Diklat Khusus
Keimgrasian mundur dari jadwal yang telah ditetapkan;
f. Penyelenggaraan Diklat/Bimtek Kantor Wilayah
Penyelenggaraan Diklat/Bimtek pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM sebanyak 179kegiatan diklat/bimtekmenghasilkan lulusan sebanyak
5.501 orang dengan target lulusan sebanyak 5.719 orang
NO KEGIATAN REALISASI
TANGGAL JML
PESERTA
1. Aceh
1 Pelatihan Teknis Perawatan
Kesehatan WBP
30 Agustus-5
September
29
2 Diklat Kesamaptaan 12-26 April 30
3 Diklat Pengelola Sarana dan
Prasarana Pemasyarakatan
22-28 Maret 30
4 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP 12-14 Agustus 30
5 Bimtek Pengelolaan Keuangan 26-28 Mei 30
6 Diklat Prajabatan Gol. II 16
2. SUMATERA UTARA
1 Diklat Perencanaan Anggaran 25-31 Oktober 30
2 Pelatihan Teknis Perawatan
Kesehatan WBP
Belum
ada
laporan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
3 Diklat Kesamaptaan 2-15 Juni 30
4 Diklat Pengelola Sarana dan
Prasarana Pas
19-25 april 30
5 Prajabatan Gol. II 13 Agustus-9
September
87
6 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik 23-29 Maret 30
7 Bimtek Peningkatan Kapasitas
HAM bagi Petugas PAS
Belum
ada
laporan
8 Bimtek Penyusunan Peraturan
Daerah
Belum
ada
laporan
9 Bimtek Pengelolaan BMN 20-22 April 30
10 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 13 Agustus-9
September
30
11 Bimtek LAKIP 20-22 ei 30
3. SUMATERA BARAT
1 Pelatihan Dasar Pemasyarakatan 13-27 April 30
2 Bimtek Pengelolaan Keuangan 3-5 Juni 30
3 Bimtek Pengelolaan BMN 02-04 September 30
4 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 9-11 Juni 30
4. RIAU
1 Diklat Kesamaptaan 26 Maret-9 April 30
2 Diklat Pengelola Sarana dan
Prasana Pas
19-25 Mei 30
3 Bimtek Pengelolaan Keuangan 23 s/d 25 Mei 2015 30
4 Diklat Prajabatan Gol. II 16 Sept-6 Oktober 51
5. KEPULAUAN RIAU
1 Pelatihan Teknis Perawatan
Kesehatan WBP
Belum
ada
laporan
2 Diklat Kesamaptaan 4-17 November 30
3 Pelatihan Teknis Dasar
Pemasyarakatan
6 -19 April 30
4 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik 17-23 Mei 30
5 Bimbingan Teknis Tata Naskah
Dinas
4-6 Juni 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
6 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan
di LAPAS/RUTAN
10-12 Agustus 30
6. JAMBI
1 Pelatihan Teknis Perawatan
Kesehatan WBP
Belum
ada
laporan
2 Diklat Kesamaptaan 31 Maret-13 April 30
3 Diklat Pengelola Sarana dan
Prasarana Pas
04-10 Mei 30
4 Pelatihan Protokoler dan MC 19-25 Oktober 30
5 Bimtek Manajemen Perubahan 8-10 September 30
6 Bimtek Pengelolaan Keuangan 18-20 Mei 30
7. BENGKULU
1 Diklat Kesamaptaan 03-16 Maret 30
2 Pelatihan Teknis Dasar
Pemasyarakatan
12-25 Mei 30
8. BANGKA BELITUNG
1 Diklat Kesamaptaan 10-23 Maret 30
2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
7-20 April 30
3 Bimtek Pengelola Kepegawaian 19-21 Agustus 30
4 Bimtek Pengelola Keuangan 20-22 Mei 30
9. SUMATERA SELATAN
1 Diklat Bendaharawan 10-30 Maret 30
2 Diklat Kesamaptaan 24 Maret-6 April 30
3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan
10-16 Maret 30
4 Diklat Prajabatan 7 September-10
Oktober 81
10. LAMPUNG
1 Diklat Kesamaptaan 02-15 September 30
2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
Belum ada
laporan
3 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN
7-9 April 30
4 Bimtek Pengelola Keuangan 31 Maret-2 April 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
11. BANTEN
1 Diklat Kesamaptaan 27 Mei-9 Juni 48
2 Bimtek Pengelolaan BMN 11-13 Mei 40
3 Bimtek Protokoler dan MC 3-5 Juni 40
12. JAWA BARAT
1 Diklat Bendaharawan 15-28 Oktober 30
2 Diklat Teknis Perawatan Kesehatan WBP
9-15 Agustus 30
3 Diklat Kesamaptaan 13-26 April 30
4 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Lapas/Rutan
14-16 September 30
5 Diklat Pelayanan Publik 20-26 April 30
6 Diklat Prajabatan Gol. II (Angkatan I) Juli 107
7 Bimtek Pengelolaan BMN 07 s/d 09 April 2015 30
8 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN
10-12 Juni 30
9 Bimtek Pengelolaan Keuangan 11-13 Mei 30
10
Bimtek Pengelolaa Kepegawaian 30
11
Diklat Barang dan Jasa 6
12
Diklat Prajabatan Gol II (angkatan II) 14
13. DKI JAKARTA
1 Diklat Pelayanan Publik 4-10 Mei 35
2 Diklat Bendaharawan 1-21 September 35
3 Diklat Prajabatan Gol. II 20 Agustus-26
September 35
4 Bimtek Pengelolaan BMN 03-05 Juni 50
5 Bimtek LAKIP 24-26 November 70
6 Bimtek Pengelolaan Keuangan 10-12 Juni 40
7 Bimtek Penilaian Kinerja PNS 27-29 Mei 60
8 Bimtek Barang dan Jasa 21-23 April 40
14. JAWA TENGAH
1 Diklat Kesamaptaan 21 Mei-3 Juni 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan / 2 akt
9-22 Agustus/18-31 Agustus
60
3 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 25-31 Oktober 30
4 Bimtek pembuatan laporan/LAKIP 8-10 Juni 30
5 Bimtek Tata Naskah 24-26 Maret 30
6 Bimtek/Pelatihan Manajemen Perubahan
20-22 April 30
7 Bimtek Pengelolaan Keuangan 11-13 Mei 30
15. DI YOGYAKARTA
1 Diklat Perencanaan Anggaran 13-19 September 30
2 Diklat Kesamaptaan 15-28 April 30
3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
3-16 Juni 30
4 Bimtek Pengelolaan Keuangan I 24-26 Agustus 30
5 Bimtek Pengelolaan Keuangan II 26-28 Agustus 30
16. JAWA TIMUR
1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
19-25 April 60
2 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP
Oktober 30
3 Diklat Kesamaptaan 18-31 Mei 30
4 Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I 3- 29 Agustus 65
5 Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I 15 Agustus – 10
September 64
6 Bimtek Protokoler dan MC 2-4 Desember 30
7 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP I 14-16 September 30
8 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP II 14-16 Desember 30
17. KALIMANTAN BARAT
1 Diklat Kesamaptaan 18 April-1 Mei 30
2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
17-30 Mei 27
3 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP 9-11 September 30
4 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 11-13 November 30
5 Bimtek Pengelolaan Keuangan 8-10 Juni 30
18. KALIMANTAN TENGAH
1 Diklat Bendaharawan 20 April-9 Mei 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
2 Diklat Kesamaptaan 24 Mei-6 Juni 30
3 Prajabatan Gol. II 18 Mei-17 Juni 19
4 Bimtek LAKIP 24-26 Agustus 30
5 Bimtek Tata Naskah Dinas Elektronik 19-21 Agustus 30
19. KALIMANTAN SELATAN
1 Diklat Kesamaptaan 26 Mei-9 Juni 30
2 Diklat Prajabatan Gol II 28 juli-23 agustus 44
3 Bimtek Pengelolaan BMN 16-18 November 30
4 Bimtek Pengelolaan Keuangan 29 Juni-1 Juli 30
5 Diklat Teknis Dasar Pemasyarakatan 24 Mei-06 Juni 30
20. KALIMANTAN TIMUR
1 Diklat Kesamaptaan 6-19 September 30
2 Diklat Teknis Perawatan WBP 9-15 Agustus 30
3 Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS dan Imigrasi
11-13 Oktober
30
4 Pelatihan Manajemen Perubahan 11-13 Oktober
30
21. GORONTALO
1 Diklat Kesamaptaan 23 Maret-5 April 30
2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
27 Mei-9 Juni 30
3 Bimtek Pengelolaan BMN 18-20 Mei 30
4 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP 31 Agustus-2
September 30
22. SULAWESI UTARA
1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP
Belum ada
laporan
2 Diklat Kesamaptaan 7-20 April 30
3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
30 Juni-14 Juli 30
4 Diklat Prajabatan Gol. II Belum
ada laporan
5 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 3-6 November 30
23. SULAWESI TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
1 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
27 April-3 Mei 30
2 Diklat Kesamaptaan 18-31 Mei 30
3 Bimtek Pengelola Kepegawaian 5-7 Mei 30
24. SULAWESI BARAT
1 Diklat Kesamaptaan 19 April-02 Mei 30
2 Bimtek Manajemen Perubahan 05-07 Oktober 30
25. SULAWESI SELATAN
1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
12-18 April 5
2 Diklat Kesamaptaan 24 Mei-6 Juni 30
3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
24 Mei-6 Juni 30
4 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan
23-29 Maret 30
5 Diklat Prajabatan Gol. II 3 Agustus-2
September 39
6 Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah
16-18 November 31
7 Bimtek Pengelolaan BMN 9-11 November 30
8 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN
5-7 November 30
9 Bimtek Pengelola Kepegawaian 2-4 November 30
10
Bimtek Pengelolaan Keuangan 12-14 November 30
26. SULAWESI TENGGARA
1 Diklat Kesamaptaan 7-20 April 30
2 Pelatihan Dasar Pemasyarakatan 20 April-3 Mei 30
3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas
5-11 Agustus 30
4 Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas PAS dan Imigrasi
25-27 Juni 30
5 Bimtek Pengelolaan Gizi dan Makanan di Lapas/Rutan
29-31 Juli 30
6 Bimtek Pengelola BMN 23-25 Juni 30
27. BALI
1 Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
7-13 Mei 30
2 Diklat Kesamaptaan 16-31 Maret 30
3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
14-27 April 30
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
4 Pelatihan Protokoler dan MC 23-29 Agustus 30
5 Bimtek Pengelolaan BMN 4-6 Mei 30
6 Prajabatan Gol. II 25 Mei-24 Juni 3
5
28. NTB
1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP
30 Agustus-5 September
30
2 Diklat Kesamaptaan 8-21 April 30
3 Bimtek Pengelolaan Keuangan 11-13 Juni 30
27. NTT
1 Diklat Kesamaptaan 02-15 Maret 30
2 Pelatihan dasar Pemasyarakatan 16-29 Oktober 30
3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan
27 Mei-2 Juni 30
4 Bimtek Pengelolaan Keuangan 20-22 Mei 30
5 Diklat Barang dan Jasa Pemerintah 9-15 Juni 30
MALUKU
1 Diklat Kesamaptaan 30
2 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2
3 Bimtek Pengelolaan BMN 26
4 Bimtek Pengelolaan Keuangan 30
MALUKU UTARA
1 Diklat Perencanaan anggaran 7-13 Juni 29
2 Diklat Kesamaptaan 17-30 Mei 30
3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan
18-31 Oktober 28
4 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pemasyarakatan
30
5 Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS
30
6 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 18-20 Agustus 30
7 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN
30
8 Bimtek Pengelolaan Keuangan 20-22 April 30
PAPUA BARAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
1 Diklat Kesamaptaan 14-27 April 30
2 Diklat Perencana Anggaran 9-15 Agustus 30
PAPUA
1 Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
01 - 07 September 2015
30
2 Diklat Kesamaptaan 21 April-4 Mei 30
3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana Pas
28 Oktober-03 November 2015
30
4 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik 15-17 Juni 30
5 Diklat Prajabatan Gol. II 19 Agustus-15
September 36
6 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN
28
7 Bimtek Pengelolaan Keuangan 29
Total Peserta 5.501
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
KENDALA
Dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa
hambatan/permasalahan. Akan tetapi kendala/permasalahan tersebut dapat dijadikan
sebagai upaya peningkatan kinerja tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Adapun
kendala/permasalahan tersebut diantaranya :
1. Masih terlihat ego sektoral di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga
menghambat jalur koordinasi dan tidak berjalannya fungsi manajemen kinerja
dengan baik.
2. Kuranganya SDM teknis maupun administrasi terutama pada Direktorat Jenderal
Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Kuranganya SDM yang menguasai anggaran dan BMN pada Divisi di Kantor
wilayah disebabkan oleh restrukturisasi program dan anggaran.
4. Over Kapasitas pada UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan).
UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1. Membangun Hubungan Lintas Sektoral. Tahapan ini dilakukan dengan
menggunakan metode pendekatan (approach metod) secara konsisten yang
melibatkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan jumlah peserta Diklat Teknis Keimigrasian dan Diklat Teknis dibidang
Pemasyarakatan pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
3. Mengajukan usulan peneriamaan pegawai bagi petugas jaga pada UPT
Pemasyarakatan.
4. Meningkatkan jumlah Diklat anggaran dan BMN pada BPSDM Kementerian Hukum
dan HAM.
5. Mengajukan penambahan anggaran pada tahun 2016 untuk penambahan kapasitas
pada UPT Pemasyarakatan.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
LAP
OR
AN
TAH
UN
AN
(AN
NU
AL R
EPO
RT)
Demikian laporan tahunan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan
HAM selama kurun waktu Januari-Desember 2015.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.