laporan shprb kementerian/lembaga tahun 2018 · prasarana pendukung pemberian pelayanan publik....

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 iii

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 i

ii Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018

Laporan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(SHPRB) Kementerian/Lembaga

Tahun 2018

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 i

Kata Pengantar

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB

adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan

tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga

maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan

evaluasi pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun,

yang dikenal sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB). Di lain pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi

eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah.

Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan

wewenang; praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN); dan lemahnya

pengawasan. Untuk itu Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi

eksternal juga terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan

RB dan pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan

Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan

Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik

(IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Kementerian/Lembaga

yang akan dievaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.

Jakarta, Desember 2018 Sekretaris Utama

Dr. Adi Lumaksono M.A.

Kata Pengantar

ii Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018


Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................i

Daftar Isi .................................................................................................... iii

Daftar Gambar .................................................................................................. v

Daftar Lampiran ........................................................................................... vii

Bab 1. Pendahuluan ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Ruang Lingkup ................................................................................. 2

1.3 Tujuan .................................................................................................. 2

Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi ..................................................................................... 3

2.1 Dimensi Pelayanan Publik ........................................................... 3

2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi .................................................. 7

Bab 3. Metodologi .......................................................................................... 9

3.1 Target Populasi ................................................................................ 9

3.2 Penentuan Sampel .......................................................................... 9

3.3 Metode Pencacahan .................................................................... 11

3.4 Metode Analisis ............................................................................. 12

Bab 4. Pengolahan Data ............................................................................. 17

4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data .......................................... 17

4.2 Tahapan Pengolahan Data ........................................................ 17

4.3 Hasil Pengolahan Data ............................................................... 18

4.3.1 Pengolahan Data SHPRB Tahap 1 ............................. 18

4.3.2 Pengolahan Data SHPRB Tahap 2 ............................. 18

Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Kementerian/Lembaga .................... 19

Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik .......................... 23

Daftar Pustaka .............................................................................................. 25

Lampiran 27

Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga, 2018 ........................................ 29

Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kementerian/Lembaga, 2018 ........................................ 33

Daftar Isi

iv Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 v

Daftar Gambar

Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel ............................................... 111

Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner ...................................................... 1212

Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK

………………………………………………………………………………….............. 14

Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP ………………………..….. 15

Gambar 5. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPP Tertinggi ....... 19

Gambar 6. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPAK

Tertinggi ............................................................................................................. 19

Gambar 7. Diagram Pencar IPP vs IPAK Kementerian/Lembaga .................... 20

Gambar 8. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik

pada K/L............................................................................................................. 21

Daftar Gambar

vi Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 vii

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga, 2018 29

Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kementerian/Lembaga,

2018. ............................................................................................................... 33

Daftar Lampiran

viii Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018

Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 1

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB

adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan

tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga

maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan

evaluasi pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun,

yang dikenal sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB). Di lain pihak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi

eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi mandiri (PMPRB oleh Instansi Pemerintah) maupun evaluasi

eksternal (oleh Kementerian PAN dan RB) diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan

wewenang; praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN); dan lemahnya

pengawasan. Untuk itu Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB

dan pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan

Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan

Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik

(IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Indeks yang diperoleh

Pendahuluan

2 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018

berfungsi sebagai pendukung penilaian “komponen hasil” yang tertuang

dalam Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE-RB). Kedua indeks

tersebut diharapkan mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan

perilaku anti korupsi Instansi Pemerintah. Selain itu, hasil survei juga

dijadikan dapat menjadi dasar bagi Instansi Pemerintah terkait untuk

melakukan perbaikan kualitas pelayanan publiknya.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(SHPRB) meliputi:

a. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk

evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit layanan di

Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota);

b. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk

evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja ZI di K/L.

1.3 Tujuan

Survei ini bertujuan untuk:

a. Memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum untuk

setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks

Pelayanan Publik (IPP);

b. Memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum untuk setiap

K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks Persepsi

Anti Korupsi (IPAK).


Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi

IPP dan IPAK yang dihasilkan dari survei ini dibentuk masing-masing

dari dimensi kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi. Agar dapat

diukur secara kuantitatif, dimensi kualitas pelayanan publik diuraikan ke

dalam beberapa unsur mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik dan PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sementara dimensi perilaku anti korupsi diuraikan berdasarkan UU No. 31

Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana tercantum dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak

Pidana Korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh KPK.

Unsur-unsur dari kedua dimensi tersebut dituangkan dalam kuesioner

untuk mendapatkan persepsi masyarakat/pengguna layanan. Subbab

berikut ini memberikan penjelasan singkat mengenai unsur-unsur dari

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik dan Dimensi Perilaku Anti Korupsi.

2.1 Dimensi Pelayanan Publik

a. Prosedur

Prosedur/alur pelayanan adalah tahap-tahap/tata cara pelaksanaan

tugas atau pelayanan. Prosedur ini dapat dikatakan mudah dilaksanakan

atau tidak berbelit-belit apabila memenuhi semua persyaratan:

• Informasi prosedur/alur pelayanan tersedia

• Informasi prosedur/alur pelayanan dipublikasikan

• Informasi prosedur/alur pelayanan jelas terlihat

• Prosedur/alur pelayanan sesuai dengan produk pelayanan

• Pelaksanaan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinfor-

masikan

Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi


b. Persyaratan

Persyaratan pelayanan/instruksi tentang hal untuk mendapatkan

pelayanan adalah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan

pelayanan. Persyaratan ini dapat dikatakan dapat dipenuhi dengan mudah

apabila informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diakses dengan

mudah dan dapat dipenuhi dengan mudah, dan memenuhi syarat:

Informasi persyaratan pelayanan tersedia

Informasi persyaratan pelayanan dipublikasikan

Informasi persyaratan pelayanan jelas terlihat

Persyaratan pelayanan sesuai dengan produk pelayanan

Persyaratan pelayanan yang dipenuhi sesuai dengan persyaratan

pelayanan yang diinformasikan

c. Biaya

Informasi tentang biaya pelayanan diketahui dengan jelas. Jika

pelayanan gratis, informasi bahwa tidak dipungut biaya diketahui dengan

jelas. Syarat biaya pelayanan dikatakan jelas yaitu:

Informasi biaya pelayanan tersedia

Informasi biaya pelayanan dipublikasikan

Informasi biaya pelayanan jelas terlihat

Biaya pelayanan terjangkau

Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya pelayanan yang

diinformasikan.

d. Waktu

Pelayanan dilakukan pada rentang waktu di antara jam buka dan jam

tutup yang telah ditetapkan oleh unit layanan. Waktu pelayanan yang

dilaksanakan dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan apabila memenuhi

persyaratan:

Informasi waktu pelayanan tersedia

Informasi waktu pelayanan dipublikasikan

Informasi waktu pelayanan jelas terlihat

Tidak ada jam istirahat pelayanan

Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.


e. Penyelesaian

Yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai

dengan ketentuan adalah pelayanan selesai tepat waktu, sesuai dengan

target waktu yang telah ditetapkan, dimana pengguna dipastikan menerima

produk/jasa layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kesesuaian

ini diukur dengan:

Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan tersedia

Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dipublikasikan

Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan jelas terlihat

Jangka waktu penyelesaian pelayanan wajar

Penyelesaian pelayanan tepat waktu

f. Respon

Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pelayanan yang

tidak memerlukan petugas. Yang dimaksud dengan petugas cepat dan

responsif yaitu petugas cekatan, memberikan layanan secara cepat, segera

memberikan tanggapan atas permintaan pengguna layanan dengan sigap.

Sedangkan yang dimaksud dengan aplikasi sistem pelayanan ramah

pengguna adalah bersifat user friendly, mudah dimengerti, mudah

digunakan, mempercepat dan mempermudah pengguna dalam

mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat dikategorikan menjadi:

Kategori 1 : Petugas tersedia/aplikasi sistem dapat diakses

Kategori 2 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat lambat (diatas 7 menit)

Kategori 3 : Respon Petugas/aplikasi sistem lambat (4-7 menit)

Kategori 4 : Respon Petugas/aplikasi sistem cepat ( 2-3 menit)

Kategori 5 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat cepat (tidak

membiarkan pengguna layanan menunggu)

g. Performa

Performa yang dimaksud berkaitan dengan petugas yang memiliki

keahlian memadai yaitu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang

memadai dalam bidang terkait pelayanan, kompeten, sehingga dapat

memberikan pelayanan untuk memenuhi keperluan pengguna. Sementara

itu aplikasi sistem juga dapat memenuhi keperluan pengguna yaitu aplikasi

sistem dapat melakukan proses atau prosedur layanan untuk memenuhi


kebutuhan pengguna. Dalam hal ini dimensi performa dikategorikan

menjadi:

Kategori 1 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali (memakai seragam,

tanda pengenal, dll)

Kategori 2 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali dan melayani dengan

senyum, salam, sapa, sopan, dan santun

Kategori 3 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu

menjawab pertanyaan dari pengguna dengan bantuan petugas

lain


menjawab pertanyaan dari pengguna tanpa dibantu petugas

lain


memberikan solusi

h. Sarana

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, diperlukan dukungan sarana dan

prasarana pendukung pemberian pelayanan publik. Tersedia sarana

pendukung pelayanan yang memadai (seperti : loket, komputer, meja, mesin

antrian, papan informasi, lahan parkir, dan lain-lain) dapat diukur dari

tersedianya sarana prasarana berikut:

Tersedia ruang khusus pelayanan

Tersedia ruang tunggu

Tersedia tempat parkir

Tersedia toilet khusus pengguna layanan

Tersedia sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus

Tersedia sarana pengaduan

i. Pengaduan

Fasilitas pengaduan merupakan prasyarat paling penting dalam

pelayanan publik. Fasilitas pengaduan dapat berbentuk apapun, misalnya

kotak saran, hotline, call center, petugas customer service, website

pengaduan, fitur pengaduan pada halaman website. Maksud dari fasilitas

pengaduan jelas dan mudah diakses yaitu fasilitas pengaduan jelas, selalu

tersedia, dan mudah diakses oleh pengguna layanan dengan syarat:


Media layanan pengaduan tersedia

Media layanan pengaduan beragam (tempat pengaduan/hotline/call

center/media online)

Media layanan pengaduan mudah di akses

Prosedur untuk melakukan pengaduan mudah dilakukan

Respon pengaduan cepat

Status proses penanganan pengaduan jelas

2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi

a. Integritas

Petugas yang berintegritas adalah petugas yang berfikir, berkata dan

berperilaku dengan baik sesuai etika dan memegang teguh prinsip-prinsip

moral. Hal ini ditunjukkan dengan sifat jujur, dapat dipercaya, konsisten,

bermartabat dan bertanggung jawab. Integritas yang dimaksud dalam

pertanyaan ini utamanya terkait dengan sikap-sikap pelayanan terhadap

masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

b. Diskriminasi

Yang dimaksud dengan diskriminasi dalam pemberian pelayanan oleh

petugas adalah petugas memberikan penanganan pengaduan secara khusus

atau membedabedakan penanganan pengaduan terhadap pelapor

pengaduan yang satu dengan lainnya.

c. Kecurangan

Petugas tergolong memberikan pelayanan di luar prosedur apabila

petugas pernah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan atau memberikan jenis layanan selain yang ditetapkan yang

mengindikasikan kecurangan.

d. Imbalan

Suap adalah pemberian sesuatu (uang/barang/fasilitas) untuk

memperoleh kemudahan/ keistimewaan dari petugas. Sedangkan gratifikasi

adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun kecil, yang

sifatnya tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak


menginginkan imbal balik apapun dari penerima, padahal pemberian

tersebut diberikan karena melihat posisi atau jabatan penerima. Misalnya:

pemberian hadiah/parsel kepada pejabat instansi pemerintah saat hari raya

keagamaan, pemberian diskon tiket perjalanan kepada pejabat instansi

pemerintah atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma,

pemberian hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak pejabat

instansi pemerintah, dan sebagainya.

e. Pungli

Setiap unit pelayanan publik memiliki ketentuan biaya yang harus

dibayarkan oleh masyarakat. Namun, terkadang masih ada petugas yang

meminta dan/atau menerima pembayaran atas pelayanan yang diterima

pengguna layanan di luar tarif resmi. Hal seperti ini biasa disebut pungutan

liar (pungli). Petugas meminta pungli untuk kewajiban yang seharusnya

sudah menjadi hak masyarakat. Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai

istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dan

lain-lain.

f. Calo

Setiap unit pelayanan publik memiliki diharapkan memiliki dan

menerapkan prosedur terukur dalam memberikan layanan kepada

masyarakat. Namun terkadang terdapat seorang calo/perantara yang dapat

mengakses layanan publik tanpa prosedur tersebut, misalnya waktunya

lebih cepat, syaratnya lebih sedikit, dan lain-lain. Keberadaan calo membuat

masyarakat terlanggar haknya karena petugas akan cenderung memberikan

pengistimewaan. Namun, hal ini berdampak pada tindakan pemberian

imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi dari pengguna layanan.

Calo/Perantara Perorangan adalah seseorang yang membantu

penyelesaian suatu urusan (perizinan, pelayanan, dsb) di instansi, bisa

berasal dari pegawai di instansi yang bersangkutan, orang yang dikenal dan

membantu pengurusan atas dasar surat kuasa, atau orang lain yang

memberikan jasa atas dasar upah tertentu.


Bab 3. Metodologi

3.1 Target Populasi

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat pengguna layanan publik

dan stake holder terkait yang menerima pelayanan dari unit pelayanan.

Survei ini dirancang untuk dapat menyajikan data secara deskriptif pada

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

dan satker yang menjadi unit penelitian. Unit penelitian dalam survei ini

dikategorikan dalam dua kelompok yaitu unit penelitian Zona Integritas (ZI)

dan Reformasi Birokrasi (RB).

3.2 Penentuan Sampel

Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada besarnya margin of

error untuk setiap domain penelitian sebesar 0,1 s.d. 0,2. Dengan demikian

jumlah sampel yang diperlukan sekitar 30 s.d. 90 responden untuk setiap

kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, dan satker zona integritas

yang selanjutnya dialokasikan secara merata ke setiap lokus sehingga setiap

lokus memperoleh alokasi sebanyak 30 responden.

𝑛 =𝑍2𝛼

2. 𝑝. (1 − 𝑝)

𝑒2

Keterangan:

n : jumlah responden untuk setiap kementerian/lembaga, provinsi, atau

kabupaten/kota

p : proporsi kejadian terhadap target populasi, diasumsikan sebesar 0,5

e : margin of error yang ditetapkan

Metodologi


Metode pemilihan sampel dilakukan secara nonprobability sampling

dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Customer List

Jika tersedia customer list, teknik pemilihan sampel dilakukan secara

purposive quota sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan

menentukan jumlah responden terlebih dahulu kemudian memilih

responden dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan responden diusahakan

agar memperhatikan aspek representatif dari profil/karakteristik pelanggan

yang memperoleh pelayanan, seperti jenis kelamin, kelompok umur (remaja,

dewasa, tua), level pelayanan (misal: untuk responden rumah sakit harus

memperhatikan kelas/level kamar pasien untuk yang rawat inap). Hal ini

dilakukan untuk menjaga agar sampel proporsional dan representatif. Selain

digunakan untuk pengumpulan data secara langsung, metode ini juga

digunakan untuk pengumpulan data secara tidak langsung yang dilakukan

melalui telepon atau email.

2. On the Spot

Jika tidak tersedia customer list, maka pemilihan responden survei

sesuai kejadian di lapangan (accidental/haphazard sampling). Metode ini

digunakan untuk survei yang dilakukan secara langsung. Caranya bisa

mengikuti aturan seperti berikut:

a. Jika diperkirakan rata-rata 1 hari pelanggan yang datang adalah 20

orang. Kemudian karena kita butuh minimal 30 responden selama 5 hari,

maka 1 hari kita mengambil 30/5 = 6 responden. Pengambilan 6

responden dalam 1 hari diurut saja dari 6 responden yang datang

pertama. Jika rata-rata sehari responden yang datang kurang dari 6,

maka seluruh responden yang datang, didata semuanya

b. Hal diatas adalah perumpamaan dan dapat disesuaikan di lapangan

nantinya.

c. Jika petugas dapat lebih dari 6 sehari, maka bisa menyesuaikan, sehingga

jika hal ini terjadi maka target responden bisa lebih.


Contoh mekanisme pemilihan sampel:

Misalkan, untuk pelayanan di rumah sakit terdiri dari pelayanan rawat

inap dan rawat jalan. Untuk pelayanan yang rawat inap, kamar pasien

diklasifikasikan menjadi Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Maka,

alternatif skema pemilihan sampel yang bisa dilakukan adalah:

Contoh di atas hanya sebagai ilustrasi saja, pembagian kuota sampel

dan mekanisme pemilihan responden untuk operasional di lapangan bisa

fleksibel disesuaikan dengan informasi yang ada pada customer list, variabel

kategorik yang dipandang perlu digunakan sebagai dasar penentuan

keterwakilan, serta karakteristik pelayanan di setiap lokus penelitian.

Prinsipnya, pemilihan responden diusahakan sedemikian rupa sehingga

sampel yang dipilih sebagai responden bisa lebih menjamin keterwakilan

dari karakteristik pengguna layanan yang menjadi target populasi.

3.3 Metode Pencacahan

Pelaksanaan pencacahan menggunakan dua metode, yakni survei

(wawancara) langsung kepada responden dan responden mengisi sendiri

(self enumeration) dengan rincian sebagai berikut:

Kelas VIP

(4 orang)

Kelas 1 (4 orang)

Jumlah responden (30 orang)

Rawat Jalan/ Inap (16 orang) -->

purposive quota sampling

Kelas 2 (4 orang)

Kelas 3 (4 orang)

IGD (14 orang) -->

accidental sampling, on the spot

Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel


1. Survei dengan wawancara langsung dilaksanakan terhadap instansi

pemerintah yang memiliki tugas utama melayani masyarakat secara

langsung maupun instansi pemerintah yang kegiatan utamanya tidak

terkait pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum namun

dapat dilakukan wawancara langsung dengan stake holder instansi

tersebut. Termasuk dalam kategori ini wawancara responden dengan

telepon.

2. Self enumeration dilakukan apabila responden diperoleh melalui

customer list dan tidak memungkinkan bagi responden untuk datang

langsung termasuk kuesioner yang dikirimkan melalui email

Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner

3.4 Metode Analisis

Output utama dari survei ini adalah angka Indeks Pelayanan Publik

(IPP) yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh

instansi pemerintah, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang

menggambarkan perilaku anti korupsi pada instansi pemerintah.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang ditanyakan kepada

responden dengan daftar pertanyaan sistematis dalam bentuk skala likert.

Skala likert dalam survei ini menggunakan 6 point pilihan jawaban, dimana

untuk setiap jawaban yang dipilih memiliki skor sebagai berikut:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Kurang setuju

4 = Agak setuju

5 = Setuju

6 = Sangat setuju

On The Spot Kuesioner SHPRB Apakah jumlah

masyarakat/ stake holder yang datang lebih dari

30?

Apakah lokus melayani publik secara langsung

kepada masyarakat?

1. Kombinasi On The Spot dan Customer List

2. Customer List

Kuesioner SHPRB

Kuesioner KISS idak

Ya

Ya

Tidak


Indeks yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dan

dianalisis secara deskriptif menggunakan 2 teknik analisis, yaitu Analisis

Indeks dan Analisis Gap. Subbab berikut ini memberikan penjelasan singkat

dari kedua teknik analisis tersebut.

a. Analisis Indeks

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

IPP memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum

oleh K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI kepada

masyarakat/ pengguna layanan.

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

IPAK penting untuk menggambarkan perilaku anti korupsi di instansi

pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI)

berdasarkan persepsi pengguna layanan.

Kedua indeks tersebut pada dasarnya merupakan rata-rata dari (sub)

indeks setiap unsur dalam dimensi kualitas pelayanan publik (untuk

penghitungan IPP) atau dimensi perilaku anti korupsi (untuk penghitungan

IPAK). Untuk mendapatkan IPP dan IPAK dari setiap unit instansi

pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI) dilakukan

penghitungan rata-rata tertimbang dari IPP dan IPAK satuan kerja di instansi

yang bersangkutan dengan penimbang jumlah sampel terpilih.

Hasil penghitungan IPP dan IPAK untuk setiap unit instansi pemerintah

tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran

umum mengenai kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi instansi

pemerintah di Indonesia.

b. Analisis Diagram Pencar

Analisis diagram pencar memetakan nilai IPP dan IPAK dari seluruh

instansi pemerintah untuk mengetahui performa relatif dari instansi

pemerintah tersebut. Diagram pencar dibuat untuk setiap kelompok instansi

pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/kota, dan unit kerja ZI) dimana sumbu

X memetakan nilai IPP, sementara sumbu Y memetakan nilai IPAK. IPP dapat

dianggap sebagai upaya perubahan secara fisik, sementara IPAK sebagai

upaya perubahan secara mental dari masing-masing instansi pemerintah.


Dengan mengambil nilai passing grade dari IPP atau IPAK sebagai acuan,

maka akan didapatkan empat kuadran yang menentukan performa dari

setiap instansi dalam upaya mereka melakukan reformasi birokrasi.

Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK

Seperti terlihat pada Gambar 1, Kuadran 1 merupakan capaian yang

diharapkan, karena pada kuadran ini, baik IPP maupun IPAK memiliki nilai

di atas passing grade yang ditetapkan. Kondisi pada kuadran ini patut untuk

dipertahankan dan instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini dapat

diusulkan sebagai yang instansi yang lulus pada penetapan WBK dan WBBM.

Kuadran 2 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP lebih rendah dan nilai IPAK

lebih tinggi dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Pada kondisi ini

peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan perlu

dilakukan peningkatan. Instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini

masih dapat diusulkan untuk mendapatkan kelulusan pada penetapan

wilayah Zona Integritas. Kuadran 3 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP

dan IPAK lebih rendah dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Instansi

pemerintah yang terletak pada kuadran ini perlu dilakukan pembinaan lebih

intens karena membutuhkan perbaikan ekstra baik pada aspek fisik

(pelayanan) maupun aspek mental (perilaku anti korupsi). Kuadran 4

menunjukkan kondisi yang berlawanan dengan kuadran 2, yaitu nilai IPP

lebih tinggi dan nilai IPAK lebih rendah dari pada nilai passing grade yang

ditetapkan. Instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini memerlukan


pembinaan secara mental terutama yang terkait dengan perilaku anti

korupsi.

c. Analisis Diagram Laba-laba

Analisis diagram laba-laba memetakan nilai indeks dari setiap unsur di

dalam IPP dan IPAK. Sebagai acuan untuk melakukan analisis digunakan nilai

IPP dan IPAK tertinggi dan terrendah yang dicapai oleh instansi pemerintah

sebagai acuan. Dalam diagram tersebut, indeks setiap unsur pelayanan dari

instansi pemerintah yang memiliki IPP tertinggi dibandingkan dengan

instansi pemerintah yang memiliki IPP terendah. Dengan demikian,

berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui unsur-unsur pelayanan mana

yang memiliki nilai selisih (gap) yang tinggi sebagai bahan rekomendasi

untuk melakukan perbaikan pelayanan publik ke depan. Analisis dilakukan

untuk masing-masing kelompok instansi pemerintah (K/L, Pemprov,

Pemkab/kota, dan Unit Kerja ZI).

Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP


Bab 4. Pengolahan Data

4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data

Pengolahan data SHPRB tahun 2018 menggunakan aplikasi yang sama

dengan yang digunakan pada SHPRB tahun 2017, namun ada modifikasi pada

kuesioner dan tabulasi. Aplikasi tersebut menggunakan infrastruktur yang

dimiliki BPS.

4.2 Tahapan Pengolahan Data

Pengolahan data dirancang sebagai berikut:

1. Estimasi pengolahan data dilakukan dimulai di akhir bulan September

2. Pengolahan data dilakukan secara terpusat dengan pertimbangan

efisiensi pada pelatihan petugas pengolahan, sumber daya, dan beban

kerja.

3. Petugas pengolahan data adalah mitra BPS (lulusan STIS), dan pegawai

BPS

4. Pengolahan data dilakukan ruang CSI (gedung 1 lantai 8)

5. Pengolahan data dilakukan dengan sistem ban berjalan, sesuai

dokumen yang telah diterima oleh sekretariat SHPRB pusat.

Rancangan pengolahan data tersebut tidah sepenuhnya dapat

direalisasikan. Adapun realisasi pengolahan data sebagai berikut:

1. Pengolahan data dilakukan dimulai bulan Agustus yaitu diawali dengan

pengolahan dalam rangka percepatan untuk lokus kepolisian.

2. Pengolahan data menggunakan 4 jenis server (aplikasi dan database)

sebagai dampak adanya perubahan kuesioner tipe pelayanan publik

(YANLIK) dan koordinasi (KISS) pada tanggal 16 September 2018.

3. Pengolahan data menggunakan ruang pelatihan, ruang rapat, dan

ruang perpustakaan.

4. Pengolahan data menggunakan softcopy kuesioner dalam rangka

percepatan pengolahan.

Pengolahan Data


5. Penguatan pengolahan data pada batching dan

pengawasan/pembagian dokumen.

6. Pengolahan data menggunakan sistem kolaborasi pada tahapan

batching dan pembagian dokumen.

7. Pengolahan data menggunakan Excel dalam rangka percepatan

tabulasi.

8. Pengolahan data meniadakan sistem double entry dalam rangka

percepatan hasil akhir pengolahan.

9. Pelaporan hasil pengolahan dalam bentuk spider chart, dan sccater

plot/kuadran disediakan berupa aplikasi hasil SHPRB yang terpisah

dari aplikasi pengolahan dan dapat diakses melalui link shprb-

dev.bps.go.id/chart.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah

pengumpulan data sehingga tahapan pengolahan data menyesuaikan dengan

tahapan pengumpulan data yang terbagi dalam dua tahap sebagai berikut:

4.3.1 Pengolahan Data SHPRB Tahap 1

Pengolahan data tahap 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 28-30

Agustus 2018 kepada seluruh lokus Kepolisian Republik Indonesia baik di

pusat dan daerah seluruh Indonesia. Realisasi pengumpulan data lokus

kepolisian untuk jenis survei Reformasi Birokrasi (RB) adalah 113 Lokus dan

seluruhnya sudah dilakukan pengolahan data.

4.3.2 Pengolahan Data SHPRB Tahap 2

Pengolahan data tahap 2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 12

September-15 November 2018 kepada lokus kementerian/lembaga.

Realisasi pengumpulan data lokus kementerian/ lembaga untuk jenis survei

RB adalah 308 lokus yang terdiri dari 92 lokus prioritas dan 216 lokus bukan

prioritas, seluruh lokus tersebut sudah dilakukan pengolahan data.


Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Kementerian/Lembaga

Berdasarkan hasil SHPRB 2018, diketahui rata-rata nilai Indeks

Palayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah 3,38 dari skala

4. Dari seluruh K/L yang dicacah pada SHPRB 2018, sepuluh K/L dengan nilai

IPP tertinggi disajikan pada Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa

secara umum, sepuluh besar K/L memiliki kinerja pelayan publik yang tidak

terlalu beragam, ditunjukkan melalui nilai IPP yang berkisar di kisaran nilai

3,5. Namun demikian, instansi BIN menunjukkan kinerja pelayanan publik

yang lebih menonjol yaitu sebesar 3,70.

Gambar 5. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPP Tertinggi

Di sisi lain, rata-rata Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) K/L

menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPP K/L yaitu

sebesar 3,50. Jika K/L diurutkan berdasarkan nilai IPAK-nya, sepuluh K/L

dengan nilai IPAK tertinggi dapat diperlihatkan pada Gambar 4. Berbeda

dengan sebaran nilai IPP sepuluh K/L yang menunjukkan kinerja pelayanan

publik yang tidak terlalu beragam antar instansi, penilaian persepsi anti

korupsi di sepuluh besar K/L menunjukkan nilai IPAK yang sedikit lebih

bervariasi. Instansi dengan nilai IPAK tertinggi adalah LIPI dengan nilai 3,86

sedangkan Perpusnas menempati urutan kesepuluh dengan nilai IPAK 3,61.

Analisis IPP dan IPAK

Kementerian/Lembaga


Gambar 5 menunjukkan sebaran nilai IPP dan IPAK dari seluruh K/L

yang didata pada SHPRB 2018. Dari gambar tersebut terlihat bahwa secara

umum besaran nilai IPP suatu instansi K/L berbanding lurus dengan nilai

IPAK-nya. K/L pemerintah yang memiliki tingkat pelayanan publik yang

tinggi biasanya akan diikuti dengan tingkat perilaku anti korupsi yang tinggi,

demikian sebaliknya. Jika dilihat dari sebarannya, sebagian besar

kementerian menyebar di kuadran 4 (sebanyak 65 dari 82 K/L), dalam artian

mayoritas K/L masih memerlukan pembinaan secara mental terutama yang

terkait dengan perilaku anti korupsi. Sebanyak 7 K/L berada pada kuadran 3

yang merupakn kondisi paling tidak diharapkan. Kepada 7 K/L tersebut

perlu dilakukan pembinaan lebih intens karena membutuhkan perbaikan

ekstra baik pada aspek fisik (pelayanan) maupun aspek mental (perilaku anti

korupsi). Pada kondisi yang diharapkan (kuadran 1) hanya terdapat 10 K/L.

Kesepuluh K/L ini patut untuk menjadi teladan bagi K/L lainnya dalam hal

upaya perbaikan pelayanan public maupun perbaikan yang terkait dengan

perillaku anti korupsi.

Gambar 6. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPAK Tertinggi


Gambar 7. Diagram Pencar IPP vs IPAK Kementerian/Lembaga


Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik

Memperhatikan diagram laba-laba pada Gambar 19, untuk

kementerian/ lembaga, unsur pelayanan yang perlu untuk mendapatkan

perhatian dan sebagai rekomendasi perbaikan adalah pada unsur

Persyaratan dan Respon. Pada unsur Persyaratan terdapat beberapa hal

yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa persyaratan bagi pelayanan publik

yang diberikan semestinya: tersedia, dipublikasikan, jelas terlihat, sesuai

dengan produk pelayanan, dan sesuai dengan persyaratan yang

diinformasikan. Sementara unsur Respon banyak terkait dengan petugas

pelayanan dan system/aplikasi pelayanan yang diberikan. Petugas

pelayanan semestinya dapat bertindak cepat dan responsif, sedangkan

aplikasi/sistem semestinya bersifat user friendly, mudah dimengerti, mudah

digunakan, dan bersifat mempercepat proses pelayanan yang diberikan.

Gambar 8. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik pada K/L

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik


Daftar Pustaka

Barbieri, C. 2010. An Importance-Performance Analysis of The Motivations

Behind Agritourism And Other Farm Enterprise Developments In

Canada. Journal of Rural and Community Development 5, 1/2, pp. 1-20.

Deacon, A. and G.E. Du Rand. 2013. An Importance-Performance Assessment

of Deligates’ Satisfaction with The Catering Component of Courses

Offered by Continuing Education at The University of Pretoria. Journal

of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol. 41, pp. 95-103.

Dadi, Agustinus Ferdinandus Paskalino. 2011. Kepastian Hukum tentang

Status Keuangan Negara di Lingkungan BUMN Persero dan

Implikasinya terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian

Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. “Memahami untuk Membasmi” Buku

Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK

Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1985. A Conceptual Model of

Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of

Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 41-50. American Marketing Association

Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1988. SERVQUAL: A Multiple-

Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality.

Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.

Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1994. Alternative Scales for

Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on

Psychometric and Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, Vol. 70, No.

3, pp. 201-230.

Daftar Pustaka


Lampiran

Lampiran


Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga, 2018

Kementerian/Lembaga

Pro

sed

ur

Pe

rsy

ara

tan

Bia

ya

Wa

ktu

Pe

ny

ele

saia

n

Re

spo

n

Pe

rfo

rma

Sa

ran

a

Pe

ng

ad

ua

n

IPP

(S

ka

la 4

)

IPP

(%

)

Arsip Negara Republik Indonesia

3,2 3,24 3,19 3,21 3,12 3 3,32 3,07 3,15 3,17 79,25

Badan Ekonomi Kreatif 3,34 3,41 3,41 3,42 3,41 3,18 3,45 3,13 3,46 3,36 84,00

Badan Informasi Geospasial 3,37 3,24 3,24 3,21 3,35 3,32 3,32 3,29 3,06 3,27 81,75

Badan Intelijen Negara 3,71 3,68 3,69 3,67 3,75 3,69 3,7 3,59 3,85 3,7 92,50

Badan Keamanan Laut 3,37 3,44 3,32 3,47 3,46 3,39 3,52 3,4 3,42 3,42 85,50

Badan Kepegawaian Negara 3,41 3,43 3,39 3,5 3,24 3,39 3,45 3,35 3,57 3,41 85,25

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

3,5 3,43 3,53 3,38 3,33 3,17 3,47 3,35 3,41 3,4 85,00

Badan Koordinasi Penanaman Modal

3,31 3,27 3,37 3,26 3,21 3,19 3,32 3,29 3,19 3,27 81,75

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

3,52 3,47 3,41 3,42 3,44 3,36 3,42 3,17 3,28 3,39 84,75

Badan Narkotika Nasional 3,61 3,62 3,42 3,48 3,47 3,59 3,65 3,26 3,63 3,52 88,00

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3,36 3,43 2,91 3,43 3,32 3,32 3,44 3,29 3,85 3,37 84,25

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

3,48 3,44 3,39 3,31 3,33 3,42 3,43 3,42 3,55 3,42 85,50

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3,63 3,63 3,62 3,65 3,52 3,52 3,68 3,53 3,54 3,59 89,75

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

3,2 3,2 3,28 3,22 3,13 2,98 3,18 3,04 3,37 3,18 79,50

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

3,31 3,19 3,35 3,28 3,33 3,18 3,35 3,33 3,47 3,31 82,75

Badan Pemeriksa Keuangan 3,27 3,31 3,52 3,51 3,34 3,26 3,44 3,41 3,22 3,36 84,00

Badan Pengawas Obat dan Makanan

3,37 3,27 3,64 3,28 3,19 3,13 3,36 3,32 2,97 3,28 82,00

Badan Pengawas Pemilihan Umum

3,43 3,39 3,48 3,43 3,45 3,35 3,51 2,92 3,61 3,4 85,00

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

3,08 3,08 3,42 3,26 3,23 3,06 3,3 3,23 3,14 3,2 80,00

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3,52 3,55 3,6 3,57 3,55 3,5 3,61 3,49 3,6 3,55 88,75


Kementerian/Lembaga

Pro

sed

ur

Pe

rsy

ara

tan

Bia

ya

Wa

ktu

Pe

ny

ele

saia

n

Re

spo

n

Pe

rfo

rma

Sa

ran

a

Pe

ng

ad

ua

n

IPP

(S

ka

la 4

)

IPP

(%

)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

3,57 3,61 3,57 3,48 3,5 3,54 3,57 3,48 3,6 3,55 88,75

Badan Pusat Statistik 3,59 3,53 3,43 3,53 3,46 3,45 3,63 3,35 3,44 3,49 87,25

Badan Siber dan Sandi Nasional

3,42 3,44 3,44 3,46 3,4 3,26 3,52 3,26 3,34 3,39 84,75

Badan Standardisasi Nasional

3,29 3,3 3,42 3,31 3,18 3,12 3,29 2,81 2,98 3,19 79,75

Badan Tenaga Nuklir Nasional

3,45 3,46 3,41 3,5 3,48 3,42 3,51 3,33 3,04 3,4 85,00

Kejaksaan Agung 3,51 3,52 3,06 3,39 3,32 3,27 3,41 3,07 3,4 3,33 83,25

Kementerian Agama 3,33 3,36 3,26 3,32 3,21 3,25 3,32 3,04 3,75 3,32 83,00

Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

3,33 3,37 3,35 3,37 3,1 3,11 3,36 3,29 3,23 3,28 82,00

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

3,5 3,44 3,46 3,3 3,44 3,36 3,62 3,48 3,6 3,47 86,75

Kementerian Dalam Negeri 3,47 3,48 3,55 3,53 3,46 3,48 3,57 3,39 3,65 3,51 87,75

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3,53 3,53 3,39 3,38 3,47 3,38 3,47 3,45 3,15 3,42 85,50

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3,36 3,44 3,52 3,36 3,34 3,34 3,52 3,2 3,7 3,42 85,50

Kementerian Hukum dan HAM

3,28 3,26 3,34 3,29 3,08 3,09 3,28 3,19 3,21 3,22 80,50

Kementerian Kelautan dan Perikanan

3,38 3,4 3,73 3,4 3,39 3,34 3,58 3,36 3,32 3,43 85,75

Kementerian Kesehatan 3,31 3,3 3,39 3,32 3,22 3,27 3,28 3,17 2,98 3,25 81,25

Kementerian Keuangan 3,5 3,43 3,44 3,45 3,35 3,25 3,35 3,35 3,4 3,39 84,75

Kementerian Komunikasi dan Informatika

3,55 3,43 3,46 3,13 3,19 3,38 3,36 3,21 3,28 3,33 83,25

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

3,13 3,07 3,12 3,12 3,18 3,05 3,16 3,16 3,07 3,12 78,00

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3,41 3,28 3,4 3,31 3,36 3,21 3,29 3,34 3,37 3,33 83,25

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3,39 3,3 3,39 3,3 3,38 3,21 3,37 3,36 3,32 3,34 83,50


Kementerian/Lembaga

Pro

sed

ur

Pe

rsy

ara

tan

Bia

ya

Wa

ktu

Pe

ny

ele

saia

n

Re

spo

n

Pe

rfo

rma

Sa

ran

a

Pe

ng

ad

ua

n

IPP

(S

ka

la 4

)

IPP

(%

)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

3,49 3,46 3,53 3,46 3,37 3,48 3,45 3,36 3,59 3,47 86,75

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3,39 3,36 3,29 3,44 3,34 3,39 3,41 3,12 3,2 3,33 83,25

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3,33 3,28 3,17 3,31 3,17 3,13 3,23 2,95 4,95 3,39 84,75

Kementerian Luar Negeri 3,52 3,5 3,72 3,56 3,58 3,52 3,52 3,32 3,28 3,5 87,50

Kementerian Pariwisata 3,1 2,94 3,02 3,14 3 2,84 3,04 3,14 3,1 3,04 76,00

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3,35 3,31 3,44 3,41 3,35 3,21 3,46 3,34 3,49 3,37 84,25

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3,21 3,23 3,31 3,33 3,31 3,11 3,27 3,27 3,26 3,26 81,50

Kementerian Pemuda dan Olahraga

3,26 3,19 3,27 3,34 3,15 3,18 3,45 2,89 3,11 3,2 80,00

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3,4 3,36 3,43 3,36 3,31 3,42 3,33 3,43 3,38 3,38 84,50

Kementerian Perdagangan 3,26 3,15 3,26 3,3 3,02 3,24 3,35 3,17 3,23 3,22 80,50

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

3,47 3,41 3,79 3,28 3,29 3,4 3,6 3,3 3,43 3,44 86,00

Kementerian Perhubungan 3,1 3,18 3,21 3,28 3,15 3,12 3,27 2,98 3,3 3,18 79,50

Kementerian Perindustrian 3,51 3,47 3,64 3,45 3,28 3,64 3,51 3,39 3,15 3,45 86,25

Kementerian Pertahanan 3,54 3,5 3,64 3,46 3,58 3,44 3,48 3,44 3,55 3,51 87,75

Kementerian Pertanian 3,59 3,59 3,63 3,57 3,53 3,54 3,58 3,53 3,59 3,57 89,25

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3,19 3,23 3,33 3,15 3,11 3,01 3,3 3,15 2,83 3,14 78,50

Kementerian Sekretariat Negara

3,52 3,6 3,69 3,56 3,42 3,33 3,55 3,37 3,74 3,53 88,25

Kementerian Sosial 3,51 3,47 3,49 3,45 3,39 3,29 3,44 3,31 3,48 3,43 85,75

Kementerian Tenaga Kerja 3,67 3,54 3,66 3,57 3,47 3,36 3,54 3,27 3,14 3,47 86,75

Kepolisian Negara RI (POLRI)

3,58 3,59 3,56 3,52 3,5 3,46 3,55 3,45 3,57 3,53 88,25

Lembaga Administrasi Negara

3,49 3,45 3,43 3,47 3,43 3,34 3,45 3,43 3,42 3,44 86,00


Kementerian/Lembaga

Pro

sed

ur

Pe

rsy

ara

tan

Bia

ya

Wa

ktu

Pe

ny

ele

saia

n

Re

spo

n

Pe

rfo

rma

Sa

ran

a

Pe

ng

ad

ua

n

IPP

(S

ka

la 4

)

IPP

(%

)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

3,63 3,62 3,6 3,68 3,65 3,62 3,73 3,46 3,2 3,58 89,50

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3,16 3,27 3,32 3,32 3,33 3,13 3,32 3,34 3,27 3,27 81,75

Lembaga Ketahanan Nasional

3,54 3,46 3,7 3,58 3,6 3,38 3,56 3,42 3,51 3,53 88,25

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

3,47 3,42 3,44 3,45 3,44 3,33 3,45 3,41 3,4 3,42 85,50

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3,41 3,34 3,47 3,27 3,25 3,29 3,49 3,32 3,27 3,34 83,50

Mahkamah Agung (MA) 3,41 3,42 3,39 3,39 3,37 3,36 3,39 3,31 2,97 3,34 83,50

Ombudsman Republik Indonesia

3,36 3,43 3,48 3,39 3,17 3,24 3,23 3,11 3,13 3,28 82,00

Perpustakaan Nasional 3,46 3,45 3,38 3,46 3,51 3,47 3,49 3,06 3,67 3,44 86,00

Radio Republik Indonesia 3,57 3,58 3,44 3,54 3,57 3,5 3,4 3,27 3,65 3,5 87,50

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

3,52 3,46 3,4 3,28 3,51 3,3 3,32 3,34 3,7 3,43 85,75

Sekretariat Jenderal DPD 3,36 3,36 3,41 3,33 3,36 3,32 3,42 3,3 3,41 3,36 84,00

Sekretariat Jenderal DPR 3,53 3,51 3,51 3,47 3,41 3,45 3,46 3,26 3,25 3,43 85,75

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM

3,4 3,44 3,26 3,36 3,34 3,41 3,41 3,2 2,97 3,31 82,75

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

3,43 3,39 3,27 3,42 3,37 3,35 3,55 3,22 3,55 3,4 85,00

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

3,39 3,37 3,53 3,48 3,47 3,11 3,49 3,46 3,47 3,42 85,50

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

3,5 3,49 3,31 3,43 3,35 3,53 3,44 3,22 3,5 3,42 85,50

Sekretariat Jenderal MPR 3,42 3,39 3,49 3,46 3,43 3,34 3,43 3,31 3,43 3,41 85,25

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

3,4 3,33 3,29 3,38 3,39 3,38 3,4 3,33 3,5 3,38 84,50

Televisi Republik Indonesia 3,44 3,43 3,48 3,48 3,44 3,39 3,5 3,13 3,27 3,4 85,00

Tentara Nasional Indonesia 3,48 3,47 3,62 3,43 3,41 3,5 3,5 3,36 3,64 3,49 87,25


Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kementerian/Lembaga, 2018

Instansi Pemerintah

Inte

gri

tas

Dis

kri

min

asi

Ke

cura

ng

an

Imb

ala

n

Pu

ng

li

Ca

lo

IPA

K (

Sk

ala

4)

IPA

K (

%)

Arsip Negara Republik Indonesia 3,34 3,04 3,14 3,27 3,37 3,37 3,26 81,50

Badan Ekonomi Kreatif 3,61 3,42 3,44 3,57 3,6 3,58 3,54 88,50

Badan Informasi Geospasial 3,5 3,41 3,36 3,58 3,58 3,58 3,5 87,50

Badan Intelijen Negara 3,76 3,71 3,71 3,86 3,86 3,87 3,8 95,00

Badan Keamanan Laut 3,53 3,49 3,59 3,66 3,67 3,65 3,6 90,00

Badan Kepegawaian Negara 3,49 3,42 3,42 3,42 3,42 3,45 3,44 86,00

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

3,6 3,54 3,57 3,51 3,64 3,52 3,56 89,00

Badan Koordinasi Penanaman Modal

3,44 3,34 3,39 3,49 3,52 3,47 3,44 86,00

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

3,45 3,54 3,54 3,54 3,54 3,56 3,53 88,25

Badan Narkotika Nasional 3,62 3,41 3,47 3,55 3,58 3,55 3,53 88,25

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3,47 3,43 3,47 3,54 3,59 3,46 3,49 87,25

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

3,4 3,41 3,55 3,6 3,67 3,62 3,54 88,50

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

3,63 3,59 3,66 3,74 3,76 3,8 3,7 92,50

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

3,27 3,35 3,45 3,44 3,46 3,33 3,38 84,50

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

3,43 3,1 3,18 3,34 3,39 3,36 3,3 82,50

Badan Pemeriksa Keuangan 3,47 3,35 3,39 3,51 3,54 3,56 3,47 86,75

Badan Pengawas Obat dan Makanan

3,41 3,51 3,59 3,65 3,71 3,43 3,55 88,75

Badan Pengawas Pemilihan Umum

3,55 3,64 3,67 3,73 3,75 3,68 3,67 91,75

Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3,39 3,35 3,43 3,56 3,6 3,51 3,47 86,75

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3,67 3,52 3,52 3,52 3,52 3,57 3,55 88,75

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

3,59 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,54 88,50


Instansi Pemerintah

Inte

gri

tas

Dis

kri

min

asi

Ke

cura

ng

an

Imb

ala

n

Pu

ng

li

Ca

lo

IPA

K (

Sk

ala

4)

IPA

K (

%)

Badan Pusat Statistik 3,63 3,44 3,44 3,44 3,44 3,51 3,48 87,00

Badan Siber dan Sandi Nasional 3,56 3,36 3,34 3,52 3,56 3,58 3,49 87,25

Badan Standardisasi Nasional 3,43 3,47 3,53 3,61 3,64 3,6 3,55 88,75

Badan Tenaga Nuklir Nasional 3,55 3,56 3,57 3,53 3,56 3,57 3,56 89,00

Kejaksaan Agung 3,49 3,51 3,48 3,51 3,51 3,36 3,48 87,00

Kementerian Agama 3,37 3,33 3,35 3,38 3,38 3,23 3,34 83,50

Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

3,3 3,2 3,2 3,19 3,18 3,18 3,21 80,25

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

3,6 3,32 3,58 3,54 3,72 3,7 3,58 89,50

Kementerian Dalam Negeri 3,56 3,44 3,52 3,56 3,57 3,53 3,53 88,25

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3,45 3,43 3,46 3,45 3,46 3,47 3,45 86,25

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3,56 3,5 3,52 3,66 3,68 3,64 3,59 89,75

Kementerian Hukum dan HAM 3,37 3,35 3,38 3,36 3,42 3,39 3,38 84,50

Kementerian Kelautan dan Perikanan

2,59 3,81 3,81 3,8 3,81 3,75 3,59 89,75

Kementerian Kesehatan 3,43 3,46 3,48 3,44 3,53 3,39 3,45 86,25

Kementerian Keuangan 3,46 3,39 3,46 3,57 3,57 3,55 3,5 87,50

Kementerian Komunikasi dan Informatika

3,48 3,33 3,45 3,53 3,52 3,53 3,47 86,75

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

3,3 3,12 3,24 3,5 3,49 3,43 3,35 83,75

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3,45 3,41 3,45 3,53 3,55 3,58 3,5 87,50

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3,5 3,28 3,39 3,52 3,55 3,53 3,46 86,50

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

3,43 3,6 3,76 3,77 3,78 3,77 3,68 92,00

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3,46 3,45 3,42 3,46 3,45 3,45 3,45 86,25


Instansi Pemerintah

Inte

gri

tas

Dis

kri

min

asi

Ke

cura

ng

an

Imb

ala

n

Pu

ng

li

Ca

lo

IPA

K (

Sk

ala

4)

IPA

K (

%)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3,34 3,37 3,34 3,39 3,43 3,4 3,38 84,50

Kementerian Luar Negeri 3,52 3,44 3,46 3,46 3,46 3,38 3,45 86,25

Kementerian Pariwisata 3,12 3,18 3,24 3,44 3,42 3,48 3,31 82,75

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3,53 3,33 3,49 3,64 3,67 3,67 3,55 88,75

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3,29 3,27 3,33 3,48 3,49 3,51 3,4 85,00

Kementerian Pemuda dan Olahraga

3,41 3,37 3,36 3,37 3,39 3,37 3,38 84,50

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3,42 3,45 3,44 3,44 3,44 3,43 3,44 86,00

Kementerian Perdagangan 3,39 3,4 3,41 3,43 3,45 3,44 3,42 85,50

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

3,52 3,4 3,46 3,55 3,55 3,58 3,51 87,75

Kementerian Perhubungan 3,41 3,08 3,18 3,19 3,18 3,24 3,21 80,25

Kementerian Perindustrian 3,67 3,72 3,66 3,73 3,72 3,65 3,69 92,25

Kementerian Pertahanan 3,62 3,54 3,52 3,56 3,54 3,5 3,55 88,75

Kementerian Pertanian 3,57 3,55 3,59 3,59 3,59 3,6 3,58 89,50

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3,27 3,37 3,41 3,55 3,59 3,53 3,45 86,25

Kementerian Sekretariat Negara 3,64 3,52 3,59 3,61 3,59 3,61 3,59 89,75

Kementerian Sosial 3,47 3,49 3,48 3,59 3,62 3,61 3,54 88,50

Kementerian Tenaga Kerja 3,59 3,46 3,49 3,6 3,61 3,53 3,55 88,75

Kepolisian Negara RI 3,58 3,46 3,46 3,46 3,46 3,45 3,48 87,00

Lembaga Administrasi Negara 3,48 3,38 3,45 3,59 3,58 3,59 3,51 87,75

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

3,75 3,87 3,84 3,9 3,91 3,91 3,86 96,50

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3,46 3,29 3,36 3,49 3,5 3,49 3,43 85,75

Lembaga Ketahanan Nasional 3,58 3,4 3,48 3,66 3,66 3,6 3,56 89,00


Instansi Pemerintah

Inte

gri

tas

Dis

kri

min

asi

Ke

cura

ng

an

Imb

ala

n

Pu

ng

li

Ca

lo

IPA

K (

Sk

ala

4)

IPA

K (

%)

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

3,45 3,31 3,4 3,49 3,55 3,54 3,46 86,50

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3,47 3,85 3,84 3,87 3,9 3,89 3,8 95,00

Mahkamah Agung 3,43 3,37 3,37 3,37 3,37 3,4 3,39 84,75

Ombudsman Republik Indonesia 3,39 3,27 3,3 3,4 3,42 3,36 3,36 84,00

Perpustakaan Nasional 3,56 3,61 3,61 3,6 3,63 3,61 3,61 90,25

Radio Republik Indonesia 3,57 3,57 3,56 3,58 3,61 3,6 3,58 89,50

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

3,48 3,4 3,46 3,56 3,56 3,6 3,51 87,75

Sekretariat Jenderal DPD 3,54 3,12 3,3 3,48 3,55 3,57 3,43 85,75

Sekretariat Jenderal DPR 3,46 3,49 3,53 3,57 3,64 3,7 3,57 89,25

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM

3,43 3,65 3,69 3,73 3,72 3,71 3,66 91,50

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

3,55 3,34 3,39 3,42 3,44 3,49 3,44 86,00

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

3,55 3,45 3,49 3,47 3,47 3,49 3,48 87,00

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

3,43 3,43 3,42 3,42 3,46 3,46 3,44 86,00

Sekretariat Jenderal MPR 3,48 3,18 3,38 3,5 3,6 3,57 3,45 86,25

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

3,53 3,38 3,4 3,48 3,48 3,19 3,41 85,25

Televisi Republik Indonesia 3,59 3,52 3,49 3,54 3,56 3,63 3,55 88,75

Tentara Nasional Indonesia 3,53 3,7 3,7 3,7 3,7 3,69 3,67 91,75

laporan shprb kementerian/lembaga tahun 2018 · prasarana pendukung pemberian pelayanan publik....

Documents