laporan pinjaman pemerintah tahun 2010

5/13/2018 Laporan Pinjaman Pemerintah Tahun 2010 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-pinjaman-pemerintah-tahun-2010 1/37

DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LLAAPPOORRAANN PPIINNJJAAMMAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH

TAHUN 2010



2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. 2

RINGKASAN LAPORAN………………………………………………………... 3

BAB I: PENDAHULUAN………………………………………………………… 5

BAB II: PINJAMAN PROGRAM……………………………………………….. 7

I. PINJAMAN WORLD BANK (WB)…………………………... 7

II. PINJAMAN ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)……… 12

III. PINJAMAN JEPANG (JICA)………………………………… 13

IV. PINJAMAN PERANCIS (AFD)………………………………. 15

BAB III: PINJAMAN PROYEK…………………………………………………. 17

I. PINJAMAN MULTILATERAL………………………………... 17

a) Pinjaman World Bank 17

b) Pinjaman Asian Development Bank (ADB) 18

II. PINJAMAN BILATERAL……………………………………... 21

a) Pinjaman Bilateral Pemerintah Jepang (JICA) 21

b) Pinjaman Bilateral Pemerintah Perancis (AFD) 22

c) Pinjaman Bilateral Pemerintah Korea 23

d) Pinjaman Bilateral Pemerintah Arab Saudi 23

e) Pinjaman Bilateral Pemerintah Spanyol (ICO) 24

III. PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR…………….. 25

IV. PINJAMAN DALAM NEGERI………………………………… 35



3

RINGKASAN LAPORAN

Sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, Pinjaman Luar Negeri

harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

rangka asas transparan tersebut, maka perlu disusun sebuah laporan yangmenggambarkan kegiatan pinjaman pemerintah pada tahun 2010.

Laporan ini menyajikan realisasi pinjaman baru yang telah ditandatangani

sampai dengan 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pinjaman Program yang digunakan untuk membiayai defisit APBN, diperoleh

dari World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Jepang

melalui JICA dan Pemerintah Perancis melalui AFD.

b) Pinjaman Proyek yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan/proyek

terdiri dari Pinjaman Multilateral (WB, ADB dan IDB, IFAD), Pinjaman

Bilateral (Jepang, Perancis, Korea, Arab Saudi dan Spanyol), Pinjaman

Komersial dan Kredit Ekspor serta Pinjaman Dalam Negeri.

Pinjaman program untuk Tahun Anggaran 2010 berasal dari pinjaman ADB,

WB, Jepang dan Perancis dengan total komitmen sebesar USD4.154,98Juta dan

realisasi penarikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar

USD3.187,06juta.

Pinjaman Program dari WB yang telah ditarik sampai dengan 31 Desember

2010 berjumlah USD1.687,06juta untuk membiayai: 1) additional financing PNPM

Mandiri baik perdesaan maupun perkotaan sebesar USD515,76juta, 2) Climate

Change Program Loan sebesar USD200juta, 3) Additional Financing BOSKITA II

sebesar USD171,30juta, 4) Fourth Infrastructure Development Policy Loan sebesar

USD200juta dan 6) Seventh Development Policy Loan sebesar USD600juta.

Sedangkan selama tahun 2010, juga telah disepakati pemberian Pinjaman

Program dari ADB sejumlah USD700juta untuk membiayai 2 program kegiatan yaitu:

Countercyclical Support Facility sebesar USD500juta dan Infrastructure Reform

Sector Development Program-Subprogram 3 sebesar USD200juta.

Selain dua lembaga di atas, pada tahun 2010 Pemerintah Jepang dan

Pemerintah Perancis juga telah memberikan komitmen terhadap pelaksanaan

pembangunan dengan memberikan Pinjaman Program. Pinjaman Program dari

Pemerintah Jepang tahun 2010 sebesar USD500juta digunakan untuk membiayai

program kegiatan berikut: 1) Sixth Development Policy Loan sebesar USD100juta, 2)

Seventh Development Policy Loan sebesar USD100juta dan 3) Climate Change

Program Loan sebesar USD300juta. Sedangkan Pemerintah Perancis juga

memberikan Pinjaman Program sebesar USD300juta untuk membiayai Climate

Change Program Loan III.

Selama tahun 2010, Pemerintah Indonesia juga menerima Pinjaman

Proyek yang terdiri atas Pinjaman Multilateral (WB dan ADB) sebesar USD510juta,

Pinjaman Bilateral (Jepang, Perancis, Korea, Arab Saudi dan Spanyol) yang

berjumlah JPY40.537juta, USD178,60juta dan EUR3,69juta. Adapun Pinjaman

komersial/kredit ekspor yang diterima Pemerintah Indonesia sebesar EUR67,91juta,

USD436,31juta, CHF4,09juta dan JPY5.509,56juta. Sedangkan untuk tahun 2010

Pemerintah Indonesia tidak menerima pinjaman yang berasal dari Islamic

Development Bank (IDB) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD).



4

Dalam rangka pembiayaan alutsista TNI/Kementerian Pertahanan dan

alutsista Kepolisian Negera RI, Pemerintah memperoleh pembiayaan melalui

mekanisme Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Perbankan Nasional. Dalam

rangka implementasi PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) oleh Pemerintah, untuk Tahun Anggaran

2010 telah dialokasikan PDN sebesar Rp.1 Triliun, yang terdiri dari Rp200Milyaruntuk Alut Polri dan Rp800Milyar untuk Alutsista TNI/Kementerian Pertahanan. Dari

target 32 KJB senilai Rp1 Triliun, yang direalisasikan sebanyak 27 KJB sebesar

Rp855.705.379,32 (84%), sedangkan 5 KJB masih dalam proses di Kemenhan.



5

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, Pinjaman Luar Negeri

harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

sebagaimana amanat Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 yang

berbunyi ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang -

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Dalam rangka asas transparan

tersebut, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan kegiatanpinjaman pemerintah pada tahun 2010.

Laporan dalam rangka transparansi Pinjaman Pemerintah 2010 ini disusun

juga dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2006

pasal 27 ayat 1 yang berbunyi ”Menteri menyelenggarakan publikasi informasi

mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri”. Untuk menyusun laporan pinjaman

luar negeri ini, data dan dokumen yang dipergunakan adalah (i) Laporan

Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Triwulanan yang diterbitkan oleh Direktorat

Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, (ii) Penjelasan singkat yang disarikan darimasing-masing Perjanjian Pinjaman, dan (iii) Data APBN 2010.

Dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada

bagian Pembiayaan, Pinjaman dikategorikan menjadi dua yaitu Pinjaman Luar

Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri. Pinjaman Luar Negeri sendiri dibagi menjadi

dua kategori yaitu Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. Dalam Laporan ini Jenis

Pinjaman akan dikategorikan menjadi Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

Pinjaman Proyek sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Pinjaman Multilateral,

Bilateral, Pinjaman Komersial/Kredit Ekspor dan Pinjaman Dalam Negeri.

Pinjaman Program merupakan pinjaman yang terkait dengan program yang

telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya,

pinjaman program ini dikaitkan dengan pemenuhan matriks kebijakan yang telah

disepakati besama antara Lender dengan Pemerintah. Untuk pinjaman proyek

merupakan pinjaman yang terkait langsung dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Masing-masing pinjaman proyek mempunyai tujuan dan desain khusus untuk

membiayai kegiatan pembangunan tertentu.



6

Sesuai target pembiayaan utang APBN-P 2010, netto pinjaman luar negeri

ditetapkan sebesar minus 155.5 milyar rupiah dan pinjaman dalam negeri sebesar

1 trilyun rupiah. Dengan demikian, jumlah netto pinjaman adalah sebesar 844.5

milyar rupiah.

Ringkasan Pinjaman Pemerintah Sesuai Data APBN 2010

(dalam milyar rupiah)

Uraian APBN 2010 APBN-P 2010

Pinjaman (8,881.5) 844.5

i Pinjaman Luar Negeri (9,881.5) (155.5)

Penarikan pinjaman LN 57,605.8 70,777.1

a. Pinjaman Program 24,443.0 29,421.8

b. Pinjaman Proyek 33,162.8 41,355.3

Penerusan Pinjaman 8,643.8 16,796.6

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (58,843.5) (54,136.0)

ii Pinjaman Dalam Negeri 1,000.0 1,000.0

Laporan ini terdiri dari 3 Bab, yaitu (I) Pendahuluan, (II) Pinjaman Program

2010, (III) Pinjaman Proyek 2010. Pinjaman yang disampaikan dalam laporan ini

merupakan pinjaman-pinjaman yang ditandatangani atau ditarik pada tahun 2010.



7

BAB II

PINJAMAN PROGRAM

Pinjaman program untuk Tahun Anggaran 2010 berasal dari pinjaman ADB,

WB, Jepang dan Perancis dengan total komitmen sebesar USD4.154,98juta dan

realisasi penarikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar

USD3.187,06juta.

I. PINJAMAN PROGRAM WORLD BANK (WB)

a) PNPM Mandiri Perdesaan (Third National Program for Community

Empowerment in Rural Areas Project ) dan PNPM MandiriPerkotaan (Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project )

Dalam rangka lanjutan program pemerintah PNPM Mandiri, WB

memberikan pinjaman program untuk Refinancing Third National

Program for Community Empowerment in Rural Areas Project dan Third

National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project .

Pinjaman ini ditujukan untuk

i. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang

mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

ii. Memperkuat manajemen dan keuangan unit-unit Pengelola

Keuangan masyarakat agar menjadi basis pengembangan

ekonomi lokal.

iii. Meningkatkan kapasitas institusi lokal tingkat desa, kecamatan,

dan kabupaten dalam proses penyelenggaraan pembangunan

iv. Mengembangkan pusat/ media pengetahuan dan pembelajaran

antara lain dalam bentuk best practices dari berbagai mekanismeperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program

pemberdayaan masyarakat yang ada.

Adapun terms and condition pinjaman ini adalah sebagai berikut:

Uraian PNPM MandiriPerdesaan

PNPM MandiriPerkotaan

Loan No Ln. 7867-ID Ln. 7866-ID

Loan Amount USD 785.000.000 USD 149.980.000

Signing Date 9 April 2010 9 April 2010Closing Date 31 Desember 2012 31 Desember 2013



8

Grace Period 9 tahun 6 bulan 8 tahun 6 bulan

Repayment Period 15 tahun 6 bulan 15 tahun 6 bulan

Front end fee 0,25% of the total loan 0,25% of the total loan

Interest Rate LIBOR + Variable

Spread Loan

LIBOR + Variable

Spread Loan Executing Agency Kementerian Dalam

NegeriKementerian PekerjaanUmum

Jumlah BLM yangakan di-refinance

USD 629.180.000 USD 115.760.000

Jumlah BLMdengan mekanismeR/K

USD 54.820.000 -

Mengingat masa pengefektifan pinjaman terlambat maka refinancing

BLM sampai akhir Desember 2010 hanya dapat tertarik sebesarUSD515.760.708 dan sisanya akan ditarik pada tahun 2011.

b) Climate Change Development Policy Loan (CC-DPL)

Climate Change Development Policy Loan (CC-DPL) merupakan

pinjaman program dari WB yang ditujukan untuk membantu reformasi

kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia.

Selain dibiayai oleh WB, Program CC-DPL ini juga dibiayai oleh JICA

Jepang dan AFD Perancis. Adapun terms and condition pinjaman ini

adalah sebagai berikut:

Loan No. : 7915-ID

Loan Amount : USD 200,000,000

Signing Date : 23 Juni 2010

Effective Date : 7 September 2010

Closing Date : 31 Desember 2010

Grace Period : 9 tahun

Maturity : 24,5 tahunRepayment Period : 15,5 tahun

Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan

Front-end Fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akandibayar dimuka (up-front ) dan tidakdikapitalisasi dari pinjaman

Executing Agency : BKF, Kementerian Keuangan



9

c) Additional Financing for The Bantuan Operasional Sekolah- Knowledge Improvement for Transparency and Accountability II (BOS-KITA II)

Additional Financing for the Bantuan Operasional Sekolah-Knowledge

Improvement for Transparency and Accountability II (BOS-KITA II)

merupakan pembiayaan lanjutan dari pinjaman program Bank Dunia

yang sebelumnya telah dicairkan pada tahun 2008 dan 2009 sebesar

USD 600 juta.

Tujuan Program BOS-KITA II adalah untuk meningkatkan akses

terhadap pendidikan yang memadai untuk usia 7 s.d. 15 tahun, dengan

memperkuat sistem di sekolah dalam meningkatkan efektivitas

penggunaan dana BOS.

Adapun terms and condition pinjaman ini adalah:

Loan No. : 7906-ID



Effective Date : 14 Oktober 2010



Maturity : 24,5 tahun

Repayment Period : 15,5 tahun

Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan (0,24%)

Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayardimuka (up-front ) dan tidak dikapitalisasidari pinjaman (dibayar dari APBN)

Executing Agency : Kemendiknas

Dalam rangka proses pengefektifan Loan Agreement dibutuhkan

beberapa persyaratan yaitu:

i. Legal Opinion dari KemenkumHAMii. Surat Edaran Bersama (SEB) Mendiknas dan Mendagri tentang

optimalisasi peran Pemda dalam rangka pelaksanaan program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam pelaksanaannya pemenuhan salah satu persyaratan

pengefektifan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal (90 hari setelah

tanggal penandatanganan) karena penyusunan SEB Mendiknas dan

Mendagri yang membutuhkan waktu, sehingga masa pengefektifan

pinjaman diperpanjang menjadi 21 September 2010. Pinjaman ini



10

berlaku efektif pada tanggal 14 Oktober 2010 setelah syarat

pengefektifan lainnya yakni SEB Bersama Mendiknas dan Mendagri

disampaikan kepada WB pada tanggal 12 Oktober 2010.

Sampai dengan akhir Desember 2010, pinjaman ini telah tertarik

sebesar USD171.305.715.

d) Local Government And Decentralization Project 7914-ID

Pinjaman Local Government and Decentralization Project adalah

pinjaman program yang menggunakan mekanisme Output-Based

Disbursement , dimana Pemerintah Indonesia akan menarik pinjaman

berdasarkan hasil verifikasi output yang dihasilkan atas pelaksanaan

DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Verifikasi output atasproyek-proyek yang didanai DAK tersebut akan dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tujuan utama pelaksanaan pinjaman program ini adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, pelaporan, dan penguatan verifikasi output

DAK khususnya di bidang infrastruktur (jalan, irigasi, air bersih, dan

sanitasi). Sehingga pada akhir proyek ini diharapkan akan adanya

peningkatan kapasitas dan penguatan baik di tingkat pusat maupun

daerah dalam hal pelaporan dan monitoring penggunaan DAK. Masa

penarikan pinjaman progam ini selama 4 (empat) tahun untuk

pelaksanaan DAK tahun 2011-2014.

Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:

No. Loan : 7914-ID

Loan Amount : USD220,000,000


Closing Date : 30 Juni 2014Grace Period : 9 tahun



Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan (0,24%)

Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayardimuka (up-front ) dan tidak dikapitalisasidari pinjaman (dibayar dari APBN)

Executing Agency : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu



11

Adapun status pemenuhan persyaratan pengefektifan adalah sebagai

berikut:

No Persyaratan PIC Status

1. Legal Opinion DJPU Sudah diterbitkan oleh Menkumham

tanggal 15 November 2010 dan telahdisampaikan kepada Bank Duniamelalui surat direktur PH tanggal 23November 2010.

2. Project OperationalManual (POM) danProject Implementing Unit (PIU)

DJPK Sekretaris Ditjen PerimbanganKeuangan melalui surat No. S-1865/PK.1/2010 telahmenyampaikan kepada Bank Dunia:

- SK PIU No. 432/KMK.07/2010 tgl23 November 2010 yang sudahditandatangani MenteriKeuangan;

- Project Operation Manual (POM)

3. Surat Edaran (SE)tentang PetunjukTeknis PengendalianLingkungan dan Sosial

KemenPUmelaluiDJPK

Menteri Keuangan sudah menyuratiMenteri PU untuk menerbitkan SuratEdaran (S-585/MK.7/2010 tanggal23 November 2010). Draft SE belumditandatangani Menteri PU.

4. TOR Verification Output DJPKdanBPKP

Verificator Arrangement telahditandatangani oleh BPKP dan BankDunia pada tanggal 20 Desember2010

Bank Dunia telah menyetujui perpanjangan masa pengefektifan

pinjaman yang kedua menjadi tanggal 20 Januari 2011. Direncanakanpinjaman ini akan ditarik mulai tahun 2011.

e) Fourth Infrastructure Development Policy Loan (IDPL-4)

Fourth Infrastructure Development Policy Loan (IDPL-4) adalah

Pinjaman Program yang diberikan Bank Dunia yang ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kuantitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat

pada sektor infrastruktur melalui kebijakan public service obligation

(subsidi), perencanaan dan penganggaran;2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur daerah melalui peningkatan

belanja pemerintah daerah dan kerangka insentif;

3. Meningkatkan investasi swasta pada bidang infrastruktur melalui

pembentukan mekanisme public-private partnership (PPP) yang

secara fisik baik, transparan dan kredibel;

4. Menguatkan tata kelola untuk sektor infrastruktur melalui land

acquisition , perlindungan lingkungan, proses pengadaan dan audit

dalam Kementerian Pekerjaan Umum.



12

Adapun terms and conditions pinjaman dimaksud adalah sebagai

berikut:

Loan No. : 7974-ID


Signing Date : 24 November 2010

Effective Date : 10 Desember 2010

Closing Date : 31 Maret 2011




Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan

Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan

dibayar dimuka (up-front ) dan tidakdikapitalisasi dari pinjaman (dibayardari APBN)

Schedule Payment : 1 April dan 1 Oktober

First Repayment Date : April 2020

Executing Agency : Kementerian Keuangan

f) Seventh Development Policy Loan (DPL 7)

DPL-7 merupakan pinjaman program dari Bank Dunia yang mempunyai

sasaran utama untuk membantu Pemerintah Indonesia mencapai

pertumbuhan jangka menengah dan pengentasan kemiskinan dengan

mendukung kegiatan reformasi dengan:

a. Meningkatkan iklim investasi.

b. Menguatkan manajemen keuangan publik.

c. Meningkatkan pengurangan kemiskinan dan kegiatan pelayanan

publik.

Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:Loan No. : 7975-ID

Loan Amount : USD 600.000.000






Repayment Period : 15,5 tahunInterest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan (0,48%)



13

Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akandibayar dimuka (up-front ) dan tidakdikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dariAPBN)

Schedule Payment : 1 April dan 1 Oktober

First Repayment Date : 1 April 2020


Pinjaman DPL 7 sebesar USD600 juta telah ditarik seluruhnya pada

Desember 2010.

II. PINJAMAN PROGRAM ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

a) Countercyclical Facility Support Program (Loan No. 2563-INO)

Pinjaman program Countercyclical Facility Support Program 2563-INO

sebesar USD500 juta, ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2009,

namun penarikannya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2010. Pinjaman

CSF ini merupakan pelengkap pinjaman Public Expenditure Support

Facility Program . Penarikannya telah dilakukan pada tanggal 24 Maret

2010. Pinjaman CSF ini merupakan assistance fund dalam rangka

antisipasi krisis keuangan global dan juga sebagai stimulus fiskal yang

bertujuan untuk meningkatkan produksi dan permintaan domestik,

penguatan perlindungan sosial, fasilitas perdagangan dan perlindungan

lapangan pekerjaan. Melalui pinjaman CSF diharapkan dapat menjaga

kestabilan arus kredit dan pertumbuhan ekonomi selama masa krisis

keuangan global.

Pinjaman CSF ini bersumber dari Ordinary Capital Resources (OCR)

yang pendanaannya berasal dari pasar komersil sehingga mempunyai

terms and conditions yang berbeda dari pinjaman OCR yang berlaku

umum. Selain itu, pinjaman CSF merupakan pinjaman jangka pendek

dan bersifat sebagai pinjaman emergency . Adapun rincian terms and

conditions -nya adalah sebagai berikut:

No. Loan : 2563-INO

Amount : USD 500.000.000

Loan Signing Date : 31 Desember 2009


Maturity : 5 tahun termasuk grace period 3 tahun

Interest : LIBOR + 2%

Commitment Charge : 0.75% pa



14

Schedule of Payment : 15 Maret dan 15 September

First Repayment Date : 15 Maret 2013

Disbursement Date : 26 Maret 2010


b) Infrastructure Reform Sector Development Program-Subprogram 3

(IRSDP-SP3)

Pinjaman IRSDP Subprogram 3 ini bertujuan untuk meningkatkan iklim

investasi Indonesia dengan menghapus hambatan-hambatan di bidang

infrastruktur dan meningkatkan akses pada pelayanan infrastruktur,

sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan makroekonomi Jangka

Menengah, khususnya pertumbuhan rata-rata Gross Domestic Product

(GDP) 6% - 7% pertahun selama 2010-2014. Outcome yang diharapkan

dari IRSDP ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui

Private Sector Participation (PSP) utama dan memobilisasi resources

tambahan pada sektor publik. Pinjaman IRSDP Subprogram 3 memiliki

terms and conditions sebagai berikut:

No. Loan : 2708-INO

Amount : USD 200.000.000

Maturity : 15 tahun

Repayment Period : 12 tahun


Interest Rate : Libor + 0.30% p.a

Commitment Charge : 0.15% p.a


Loan Signing : 20 Desember 2010


Executing Agency : Bappenas

III. PINJAMAN PROGRAM JEPANG (JICA)

a) Development Policy Loan VI (DPL-VI)

Pinjaman program ini merupakan pinjaman co-financing dengan Sixth

DPL No. 77840-IND pinjaman dari IBRD (ditandatangani tanggal 1

Desember 2009) dan Fifth DPSP Loan No. 2595-INO dari ADB

ditandatangani tanggal 16 Desember 2009). Terms and conditions

pinjaman program Development Policy Loan VI (DPL VI) adalah

sebagai berikut:



15

No Loan : INP-38

Loan amount : JPY 8,997,000,000 eq USD 100 juta

Repayment : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun

Interest rate : 0,7% p.a

Commitment charge : 0,1% p.a

Signing Date : 19 Maret 2010

Effective Date : 26 Maret 2010

First Repayment : 20 Maret 2015


b) Development Policy Loan VII (DPL-VII)

Pinjaman program Development Policy Loan VII bertujuan mendukung

program kerja pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas makro

ekonomi, meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pengelolaan

keuangan publik. Pinjaman ini merupakan co-financing dengan

Pinjaman World Bank seventh DPL Loan No.:7975-ID (yang

ditandatangani tanggal 24 November 2010) dan Sixth DPSP pinjaman

ADB.

Adapun terms and condition pinjaman DPL VII adalah sebagai berikut:

No. Loan : INP-40

Amount : JPY 8,391,000,000 eq USD 100 juta

Loan Signing : 10 Desember 2010


Interest Rate : 0,8% p.a

Repayment Period : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun

Commitment Charge : 0,1 % p.a

First Repayment : 20 Desember 2015

Schedule of

Payment

: 20 Juni dan 20 Desember

Pinjaman Program ini telah ditarik pada tanggal 28 Desember 2010.

c) Climate Change Program Loan III

Pinjaman program ini merupakan pinjaman co-financing dengan CCPL

III pinjaman dari AFD (ditandatangani tanggal 17 Juni 2010). Tujuan

program loan ini adalah dalam rangka pembiayaan defisit APBN

sekaligus untuk menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan

isu-isu climate change berdasarkan kerangka kerja Rencana AksiNasional untuk Climate Change yang disusun oleh Pemerintah



16

Indonesia. Adapun terms and conditions pinjaman program tersebut

adalah sebagai berikut:

No. Loan : INP-39

Amount : JPY 27,195,000,000 (eq USD 300 juta)

Interest Rate : 0.15%

Repayment Period : 15 tahun


Grant Element : 53.52 %

Effective Cost : 0.150 %


Effective Date : 28 Juni 2010

IV. Pinjaman Program PERANCIS (AFD)

Climate Change Program Loan Tahap III merupakan lanjutan tahap 1 dan 2

yang merupakan co-finance dengan Jepang melalui JICA. Adapun tahap 3

World Bank juga ikut memberikan kontribusi dalam CCPL ini. Tujuan program

loan ini adalah dalam rangka pembiayaan defisit APBN sekaligus untuk

menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu climate change

berdasarkan kerangka kerja Rencana Aksi Nasional untuk Climate Change

yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Adapun policy matrix untuk tahun

2010 mencakup:

- Area Mitigasi meliputi sektor kehutanan, energi and transportasi.

- Area Adaptasi yang meliputi prakiraan iklim, dampak serta penilaian

kerentanan, sektor sumber daya air, sektor pertanian serta sektor

kelautan dan perikanan.

- Area Cross Sectoral Issues meliputi pengarusutamaan perubahan iklim

dalam program pembangunan nasional, skema pendanaan, dan

koordinasi kebijakan untuk perubahan iklim serta pengurangan emisi gas

rumah kaca dan pengukuran penyerapan.


No. Loan : CID 1009 01 E

Amount : USD300.000.000

Interest Rate : LIBOR + 50bps (3,71%)

Repayment Period : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun

Signing Date : 17 Juni 2010Drawdown Date : 28 Juni 2010



17

BAB III

PINJAMAN PROYEK

I. PINJAMAN MULTILATERAL

a) Pinjaman World Bank (WB)

i. Indonesian Infrastructure Financing Facility (IIFF)

Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF) dimaksudkan untuk

mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan aliran investasi

bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan ADB

masing-masing sebesar USD 100 juta. Kedua pinjaman tersebut

selanjutnya akan diteruspinjamkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur

(PT. SMI) yang selanjutnya juga akan diteruspinjamkan lagi kepada

PT. Indonesian Infrastructure Finance (PT. IIF ) sebagai anak

perusahaan yang akan menghimpun modal dari berbagai pihak dalam

berbagai instrument guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di

Indonesia.

Adapun terms and conditions pinjaman IIFF adalah sebagai berikut:


Signing Date : 15 Januari 2010

Closing Date : 31 December 2013



Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan 0,24%

Front-end fee : 0,25% dari total pinjaman (dibayar melaluiAPBN)


Belum efektifnya Loan Agreement IIFF, dikarenakan hal-hal sbb:

a. Belum ditandatangani dan berlakunya Subsidiary Loan Agreement

(SLA) antara PT.SMI dan PT. IIF.

b. Belum ditandatangani dan berlakunya Project Agreement antara

PT.SMI, PT. IIF dan Bank Dunia.



18

Batas waktu effectiveness IIFF sebelumnya telah diperpanjang dari

semula 13 April 2010 menjadi 29 Oktober 2010, dan selanjutnya

diperpanjang sekali lagi menjadi 29 April 2011.

ii. Power Transmission Development Project

Power Transmission Development Project bertujuan untuk membantu

Pemerintah memenuhi permintaan tenaga listrik di Jawa, Bali dan

Sumatera Bagian Tengah dan Selatan. Pinjaman tersebut selanjutnya

akan diteruspinjamkan kepada PT PLN (Persero).

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk: (i) Transmisi Jawa-Bali yakni

perluasan 4 substation 50/150 kV dan 20-25 substation 150/20kV

termasuk pemasangan 2 transformer baru 60MVA dan peralatannya

dan (ii) Sumatera Tengah dan Selatan yakni peningkatan 5 substation

150kV melalui pemasangan transformer baru dan peralatannya serta

perluasan 10-15 substation 150/20kV melalui pemasangan transformer

baru dan peralatannya.

Terms and Conditions pinjaman adalah sebagai berikut:






Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan 0,24%

Repayment Period : 15,5Tahun

Front-end fee : 0,25% dari total pinjaman (dibayar melaluiAPBN)

Belum efektifnya Loan Agreement Power Transmission Development

Project , dikarenakan hal-hal sbb:

Legal Opinion masih proses di Kemenkumham.

Belum ditandatangani dan efektifnya Subsidiary Loan Agreement

(SLA) dengan PT.PLN (persero).

b) Pinjaman Asian Development Bank (ADB)

i. Indonesia Infrastructure Financing Facility

Indonesia Infrastructure Financing Facility ditujukan untuk memfasilitasi

pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia (PT



19

Sarana Multi Infrastruktur/PT. SMI) dengan bentuk pembiayaan berupa

pinjaman sebesar USD 100 Juta dan penyertaan modal sebesar USD

40 juta.

Pendirian PT. SMI adalah untuk mengerakkan sektor riil, di mana ada

keengganan dari lembaga keuangan dan perbankan untuk

menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur karena investasi untuk

proyek infrastruktur memiliki karakteristik tersendiri diantaranya masa

pengembalian investasi yang panjang (rata-rata di atas 20 tahun) dan

memiliki periode penyelesaian konstruksi rata-rata di atas 5 tahun.


No. Loan : 2516-INO

Jumlah Pinjaman : USD 100.000.000

Loan Signing Date : 20 Januari 2010



Interest : LIBOR + 0.2%



First Repayment Date : 1 September 2014

Pinjaman IIFF ini belum efektif karena masih terdapat beberapa

persyaratan pengefektifan yang belum terpenuhi yaitu:

a) Belum diperolehnya ijin usaha PT. Indonesia Infrastructure Finance

(PT. IIF);

b) Belum diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas

akta Pendirian PT. IIF;

c) Belum ditunjuknya CEO dan CFO PT. IIF;

d) Belum diunjuknya environmental and social staff ;

e) Manual Operasi oleh PT. IIF belum berlaku

Mengingat pinjaman ini merupakan co-finance dengan pinjaman WB

dan berdasarkan Loan Agreement yang menyatakan bahwa pinjaman

ADB dapat berlaku efektif setelah pinjaman WB dimaksud telah efektif.

ii. Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project

Java Bali Distribution Performance Improvement Project merupakan

proyek yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan transmisi dan

distribusi ketenagalistrikan dari pusat pembangkit kepada end-users .

Proyek ini ditujukan untuk (i) mengurangi biaya operasi pembangkit



20

tenaga listrik dan emisi gas buang CO2; dan (ii) meningkatkan efesiensi

distribusi ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta,

Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Proyek

Java Bali Distribution Performance Improvement Project dibiayai melalui

skema co-financing antara ADB dan Agense Francaise de

Developpement (AFD) Perancis. Adapun terms and conditions pinjaman

ini adalah:

No. Loan : 2619-INO

Jumlah Pinjaman : USD50Juta

Loan Signing Date : 22 Juni 2010

Closing Date : 30 November 2012

Maturity : 25 tahun termasuk grace period 5 tahunInterest : LIBOR + 0.2%


Schedule of Payment : 1 Agustus dan 1 Februari

First Repayment Date 1 Februari 2035

Pinjaman Java Bali Distribution Performance Improvement Project

belum efektif karena PT.PLN (Persero) belum menyampaikan Legal

Opinion untuk project agreement dan grant agreement kepada ADB.

Masa pemenuhan persyaratan pengefektifan pinjaman telahdiperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2011.

iii. Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)

Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)

merupakan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman ADB

sebesar USD35juta yang bertujuan untuk (i) pembangunan sanitasi

berbasis masyarakat, (ii) pengembangan infrastruktur saluran limbah,

dan (iii) pengembangan lembaga dan dukungan pelaksanaan sub-

proyek di Sumatera Utara dan DI Yogyakarta dengan membangun

28.000 saluran rumah dan 2 (dua) sistem pengelolaan air limbah

terpusat.

Adapun terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:

No. Loan : 2654-INO

Jumlah Pinjaman : USD35.000.000

Loan Signing Date : 21 September 2010

Effective Date : 22 November 2010

Closing Date : 30 Juni 2015



21


Interest : LIBOR + 0.2%



First Repayment Date : 1 Agustus 2015

Executing Agency : Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU

II. PINJAMAN BILATERAL

a) Pinjaman Bilateral Pemerintah Jepang (JICA)

i. Regional Solid Waste Management for Mamminasata

Regional Solid Waste Management for Maminasata bertujuan untuk

memperbaiki pengelolaan limbah padat di daerah metropolitanMamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengembangkan

sistem pengolahan limbah padat regional yang memadai termasuk

tempat pembuangan akhir sampah, sehingga berdampak pada

perbaikan hidup dan kondisi sanitasi masyarakat, perlindungan

lingkungan alam, dan peningkatan kapasitas administratif pemerintah

daerah.

No. Loan : IP-558

Jumlah Pinjaman : JPY 3,543,000,000

Loan Signing Date : 30 Maret 2010

Effective Date : 1 September 2010

Closing Date : 1 September 2018

Maturity : 40 th (termasuk grace period 10 th)

Interest rate : a. 0.65% p.a

b. 0.01% p.a

Commitment Charge : 0.1% p.aSchedule of Payment : 20 Maret dan 20 September

First Repayment Date : 20 Maret 2020

Executing Agency : Ditjen Cipta Karya, KementerianPekerjaan Umum

ii. Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (I)

Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (I) merupakan

pinjaman Pemerintah Jepang yang ditujukan untuk mengurangi beban

kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Sumatra dan meningkatkan

pasokan listrik dengan sistem interkoneksi dengan pembangunan



22

saluran transmisi, sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan iklim

investasi dan pembangunan ekonomi di kedua daerah.

No. Loan : IP-556


Loan Signing Date : 30-04-2010

Maturity : Repayment 20 tahun

Grace period 10 tahun

Interest : 1.4% p.a

Commitment Charge : 0.1%

Schedule of Payment : 20 April dan 20 Oktober

First Repayment Date : 20 April 2020

Executing agency : PT. PLN (Persero)

LA saat ini belum efektif dan menunggu penerbitan SLA oleh Dit. SMI-

Ditjen Perbendaharaan, adapun batas waktu pengefektifan LA telah

diperpanjang menjadi 27 Februari 2011.

b) Pinjaman Bilateral Pemerintah Perancis melalui AFD

Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project

merupakan proyek yang dibiayai melalui skema co-financing antara ADB dan

AFD dengan pembiayaan masing-masing sebesar USD50juta dan

pembiayaan PT. PLN selaku executing agency sebesar USD19juta. Proyek

ini ditujukan untuk (i) mengurangi biaya operasi pembangkit tenaga listrik dan

emisi gas buang CO2; dan (ii) meningkatkan efisiensi distribusi

ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Berdasarkan Credit Facility Agreement (CFA), terms and conditions pinjaman

ini adalah sebagai berikut:

No Loan : CID 1009 01F

Jumlah Pinjaman : USD50.000.000

Loan Signing Date : 3 Juni 2010

Closing Date : 30 November 2012


Interest : fixed rate LIBOR swap + 47 bps

Schedule of Payment : 1 Februari dan 1 Agustus


Executing Agency : PT. PLN



23

Status saat ini dalam proses pemenuhan conditions precedent , persyaratan

yang menjadi kewenangan Kemenkeu sudah disampaikan kepada AFD, dan

saat ini menunggu persyaratan pernyataan efektif untuk loan agreement yang

dibiayai oleh ADB.

c) Pinjaman Bilateral Pemerintah Korea

Development of Automation of Intellectual Property Rights

Development of Automation of Intellectual Property Rights (INA-16)

merupakan pinjaman dari Pemerintah Korea yang dibutuhkan oleh

masyarakat dalam rangka automatisasi pendaftaran hak cipta dan hak paten.

Proyek ini juga merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi, karena

negara asing melihat infrastruktur teknologi informasi dan perlindungan

kekayaan intelektual sebagai salah satu tolak ukur perekonomian. Untuk

tahun 2009 saja terdapat sekitar 15.000 pendaftaran hak cipta dan hak paten,

dan selama ini proses pendaftarannya dilakukan secara manual. Proyek ini

nantinya akan diimplementasikan di 33 Kantor Wilayah Kemkumham di

seluruh Indonesia, sehingga akan memudahkan proses pendaftaran hak cipta

dan hak paten.


No. Loan : INA-16

Jumlah Pinjaman : USD33.000.000 (equivalent Korean Won)

Loan Signing Date : 19 Agustus 2010

Maturity : 40 Tahun

Interest : 0.10 % pa

Service Charge : 0.10% flat


Executing agency : Kementerian Hukum dan HAM

d) Pinjaman Bilateral Pemerintah Arab Saudi

Development of Medical Education & Research Center and Two

University Hospitals (Andalas-Padang & Sebelas Maret-Solo) adalah

proyek yang dibiayai Saudi Fund for Development (SFD) dan Islamic

Development Bank (IDB) berdasarkan Aide Memoire antara Pemerintah

Indonesia dan IDB tanggal 11 Agustus 2009 yang mengatur share

pembiayaan untuk proyek dimaksud.



24


Jumlah Pinjaman : SFD135.000.000 eq. USD37.601.000

Loan Signing Date : 22 September 2010

Effective Date : 28 November 2010


Maturity : 25 tahun/5 tahun

Interest : 2,0%

Effective Cost : 2,01%

Grant Element : 62,56%

Executing Agency : Kementerian Pendidikan Nasional

Untuk pinjaman dari IDB, direncanakan akan ditandatangani pada tahun

2011.

e) Pinjaman Bilateral Pemerintah Spanyol (ICO)

Strengthening the Capacity Building Program of National Resilience

Institute (SCBP-Lemhannas) merupakan pembiayaan yang telah disepakati

melalui pinjaman Pemerintah Spanyol dengan mekanisme mix credit

(Pinjaman Campuran), yang terdiri dari 50% pinjaman lunak dari Instituto de Credito Oficial , Spanyol (ICO) dan 50% pinjaman komersial dari Fortis Bank ,

Spanyol (Fortis).

Berdasarkan hasil negosiasi, terms and conditions pinjaman ICO yang

disepakati adalah:

A m o u n t : EUR 3,695,046

Drawdown Period : 30 bulan setelah efektif

Maturity : 30 tahun

Repayment : 15 tahun setelah efektifInterest : 0.15 % p.a.

Signing Date : 2 Juli 2010 (Dirjen PU) dan 26 Juli 2010 (ICO)


Executing Agency : Lemhanas



25

III. PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR

a) Procurement of 30 Airport Rescue and Fire Fighting Vehicles by

Indonesia

Dalam rangka pengadaan dan pengiriman 30 unit kendaraan telah disepakati

pembiayaan dari ORET Grant Belanda dan Pinjaman ING Bank Belanda.

Sebagai salah satu syarat memperoleh ORET Grant dimaksud adalah

rencana pembiayaan sebesar 60,6% tidak dapat dibiayai dari grant . Untuk itu

telah dilakukan kesepakatan dengan ING Bank Belanda untuk dapat

memberikan pinjaman dari sisa yang tidak dapat dibiayai dari hibah. Adapun

terms and conditions pinjaman tersebut adalah sebagai beikut:

Jumlah Pinjaman : EUR13.490.503

Proposal Pembiayaan : 60% dari nilai kontrak

Tenor : 9 Tahun

Grace Period : 2 Tahun

Repayment : 7 tahun (14 kali per tengah tahunan)

Interest : 6 month EURIBOR + margin 1.75% p.a.

Fees : Seluruh biaya yang terkait dengan pinjaman ini(Insurance Premium , bank cost , dan biaya lainnya)dijadikan salah satu komponen dari nilai kontrak, yaituFinancing Costs sebesar € 2.303.125. Berdasarkanketentuan ORET, 75% dari Financing Costs dapatdibiayai dari hibah ORET. Dengan dimasukkannyaFinancing Costs ke dalam nilai kontrak, maka proporsihibah ORET untuk proyek tersebut naik dari semula 36%menjadi 40%.

Executing Agency : Kementerian Perhubungan


b) Pinjaman Credit Suisse AG, Switzerland untuk Kementerian Pertahanan

Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak : CHF4,815.000,00

Nilai Pinjaman : CHF4,092,750.85Interest rate : Libor (CHF) + 0.85% p.a.

Commitment Fee : 0.25% flat

Front-end Fee : 0.35% p.a.

Risk Premium : 7.43%

Repayment Period : 8 tahun (16 kali semi-annually)

Grace Period : 18 bulan

Effective Cost : 2.99%

Signing Date : 10 Januari 2010

Effective Date : 21 Oktober 2010



26

c) Pinjaman PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian

Pertahanan (A)

Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak : USD4,499,146.00

Jumlah Pinjaman : USD3,874,274,10

Interest Rate : USD LIBOR 6m+1.75% p.a.

Arrangging & Management Fee : 0.75%

Commitment Fee : 0.50%

Upfront Fee : 4.00%

Total Tenor : 60 bulan

Repayment Period : 4 Tahun (8 kali semi annually)

First Repayment : 6 bln setelah final disbursement

Availability Period : 15 bulan



d) Pengadaan PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian

Pertahanan (B)


Nilai Kontrak : USD2,999,218.81

Jumlah Pinjaman : USD2,549,335.99Interest Rate : USD LIBOR 6m + 1.75% p.a.

Arrangging and Management Fee : 0.75% p.a


Upfront Fee : 4.00%

Total Tenor : 60 bulan

Repayment Period : 4 tahun (8 kali semi-annually)

First Repayment : 6 bln setelah final disbursement

Availability Period : 13 bulan



e) Pinjaman PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian

Pertahanan (C)


Nilai Kontrak : USD 13,499,997.30

Nilai Pinjaman : USD 11,475,000.00

Interest rate : USD LIBOR 6m + 1.75% p.a.



27


Arrangging andManagement Fee

: 0.75% p.a.

Upfront Fee : 4.00%

Repayment Period : 4 tahun (8 kali semi-annually)First Repayment : 6 bulan setelah final disbursement

Availability Period : 30 bulan (from the date of entry of the Loan Agreement)


Signing Date : 31 Desember 2010

f) Pinjaman dari Kementerian Keuangan Rusia untuk Kementerian

Pertahanan (State Loan Rusia)

Sebagai bagian kesepakatan dalam Inter-governmental Agreement dan

Technical Arrangement untuk State Loan Rusia untuk pengadaan alutsista

TNI, maka sejak tahun 2009 telah disepakati total pinjaman sebesar

USD1Milyar. Adapun untuk tahun 2010 dan sebagai bagian dari kesepakatan

di atas, telah disepakati dua pinjaman dengan jumlah pinjaman masing-

masing sebesar USD56.000.000 dan USD3.000.000 dengan terms and

conditions sebagai berikut:

Nilai Komitmen Pemerintah Rusia : USD56,000,000&USD3,000,000.Loan Maturity : 15 tahun


Repayment Period : 10 tahun (20 kali tengah tahunan)

Interest Rate : 5,3% p.a

Late Interest : 6,3% p.a


Executing Agency : Kementerian Pertahanan

g) Pinjaman Societe Generale (SG), Perancis untuk Kementerian

Pertahanan

Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut :

Loan Amount : EUR 9,807,591.55

Loan Signing Date : 28 april 2010

Closing Date : 31 Juli 2013

Maturity : 8.5 tahun

Interest : EURIBOR + 1.70%

Arrangement Fee : 1 % flat



28

Commitment Fee : 0.80% p.a. (paid s.a. on undisbursed amount )

Insurance premium : Indikasi 6.8% flat + application fee

Schedule of Payment : 1st interest payment setelah dilakukanpenarikan.

First Repayment Date : 30 Oktober 2013

Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent

(Article 3 dalam Credit Agreement). Dokumen-dokumen pemenuhan

Conditions Precedent yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu telah

disampaikan kepada Societe Generale, Perancis melalui surat tanggal 31

Agustus 2010. Sementara itu, permintaan pemenuhan CP yang menjadi

tanggung jawab Kemenhan masih dalam proses karena tertunda oleh proses

pencairan tanda bintang di DPR.

h) Pinjaman CIC, Perancis untuk Kementerian Pertahanan

Pinjaman CIC Perancis untuk Kementerian Pertahanan terdiri atas 2 Credit

Facility Agreement (CFA). Adapun terms and conditions kedua pinjaman

tersebut adalah sebagai berikut:

Loan Amount : USD 10,625,000 & USD 5,100,000

Loan Signing Date : 12 Mei 2010

Closing Date : 12 Juli 2012 / 12 Februari 2013

Maturity : 7.5 tahun / 8 tahun

Interest : CIRR (2.96%) + margin (0.625%)

Management Fee : 0.75 % flat

Commitment Fee : 0.50% p.a. (paid s.a. on undisbursed amount )

COFACE premium : 3.94% flat

Schedule ofPayment

: 1st interest payment : 6 months after the First Disbursement Date, paid s.a.

First RepaymentDate

: 12 Oktober 2012 / 12 Mei 2013

Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent

(Article 3 dalam kedua Credit Facility Agreement). Dokumen-dokumen

pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu telah disampaikan

kepada CIC, Perancis terakhir melalui surat tanggal 16 Agustus 2010.

Sementara itu, permintaan pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab

Kemenhan masih dalam proses karena tertunda oleh proses pencairan tanda

bintang di DPR.



29

i) Pinjaman BNP Paribas, Perancis (mandated lead arranger ) dan Credit

Agricole, Perancis (co-lead arranger ) untuk Kementerian Pertahanan,

Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut :

Loan Amount : EUR 40,921,595.05, terdiri dari:ranche A EUR 39,639,795.05ranche B EUR 1,281,800.00


Closing Date : bulan setelah Starting Date of Repaymenttauranche A : 41 bulan setelah kontrak efektifranche B : 50 bulan setelah kontrak efektif

Maturity : Sekitar 12 tahun

Interest : CIRR (3.56%) + margin (0.500%)

Commitment Fee : 0.50% p.a. (paid s.a.)Management Fee : 0.85% flat

Coface Premium : ndikasi Tranche A : 5.38%ndikasi Tranche B : 5.59%

Schedule ofPayment

: 1st payment: 6 months after the First DisbursementDate, paid s.a.

First RepaymentDate

: ranche A : 42 bulan setelah kontrak efektifranche B : 51 bulan setelah kontrak efektif

Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent .

Persyaratan yang menjadi wewenang Kemenhan masih dalam proses karena

tertunda proses pencairan tanda bintang di Kemenhan. Permintaan

perpanjangan batas waktu pemenuhan Conditions Precedent dari

sebelumnya tanggal 11 November 2010 menjadi tanggal 11 Februari 2011

dan permintaan Notice of Payment telah disampaikan kepada BNP Paribas

pada tanggal 8 November 2010 namun hingga saat ini belum mendapat

jawaban.

j) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (A)


Jumlah Pinjaman : USD 6,799,524.00 (85% nilai kontrak)


Closing Date : 31 Agustus 2015

Maturity : 5 Tahun

Interest : CIRR =2.32% pa

Exposure Fee : 4.08% (OECD Country Risk Classification 4)




30

Management Fee 0.30 % flat


Executing agency : Kementerian Pertahanan

k) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (B)





Maturity : 3 Tahun







l) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (C)





Maturity : 5 Tahun







m) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (D)




Closing Date : 27 Agustus 2013Maturity : 5 Tahun



31





First RepaymentDate

: 27 Agustus 2015


n) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (E)


Loan amount : USD2.549.990,65 (85% kontrak)

Loan Signing : 12 Oktober 2010


Maturity : 3 Tahun

Interest Rate : CIRR=1,98% pa

Exposure Fee : 2,93% flat (OECD,CRC 4)

Commitment Fee : 0,50% pa

Management Fee : 0,30% flat



Executing agency : POLRI

o) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (F)


Loan amount : USD21.250.000,00 (85% Kontrak)

Loan Signing Date : 12 Oktober 2010


Maturity : 3 TahunAvailability Period : 22 months


Exposure Fee : 2,99% (OECD Country Risk Classification 4)




First repayment Date : 12 Oktober 2013



32

p) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (G)

Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai sebagai berikut:

Loan amount : USD4.250.000,00 (85% kontrak)Loan Signing Date : 12 Oktober 2010

Closing Date : 12 Mei 2012

Maturity : 3 Tahun

Interest Rate : CIRR= 1,98%

Exposure Fee : 2,91% Flat (OECD, CRC 4)



Effective cost : 3,69%


Executing agency : POLRI

q) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (H)


Loan amount : USD85.000.000,00 (85%kontrak)

Loan Signing Date : 9 November 2010

Closing Date : 9 September 2012

Repayment : 10 Tahun (20 installments)




Exposure Fee : 7,37% (OECD Country Risk Classification 4)

Effective cost : 4,85%

Executing Agency : POLRI

r) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian

Pertahanan (I)

Terms and conditions pinjaman yang disepakati adalah sebagai berikut:

Loan amount : USD2.549.988,24 (85% kontrak)


Closing Date : 17 Mei 2013

Repayment : 3 Tahun (6 installments )

Interest Rate : CIRR= 1,57% pa




33


Availability Period : 29 months

Exposure Fee : 3.16% flat (OECD, CRC 4)


First Repayment Date : 17 Desember 2013


s) Rehabilitation and Modernization Project of Saguling Hydro Electric

Power Plant (CLA No.3)-JBIC

Proyek ini merupakan bagian kesepakatan dalam General Agreement (GA)

antara Pemerintah Indonesia dan JBIC senilai JPY 27,500 milyar (eq.USD

200 juta) untuk pembiayaan proyek-proyek sektor kelistrikan melalui JBIC

Export Credit line ditandatangani tanggal 26 November 2004. Proyek ini

ditujukan untuk rehabilitasi dan modernisasi PLTA Saguling.


No. Loan : CLA No.3



Effective Date : 13-07-2010

Closing Date : 30-09-2012



Interest : 3,46% p.a





t) Rehabilitation of Paiton Steam Power Plant Unit 1&2 (CLA No.4)-JBIC

Proyek ini juga merupakan Bagian kesepakatan dalam General Agreement di

atas yang ditujukan untuk rehabilitasi Uni PLTU Paiton 1 dan 2. Adapun

terms and conditions yang disepakati adalah sebagai berikut:

No. Loan : CLA No.4



Effective Date : 13-07-2010

Closing Date : 30-09-2012




34


Interest : 3,29 % p.a





u) Strengthening the Capacity Building Program of National Resilience

Institute (SCBP-Lemhannas)

Sebagai Bagian pembiayaan melalui mix-credit yang dibiayai juga dari ICO

Spanyol maka pembiayaan juga diperoleh dari Fortis Bank Spanyol dengan

terms and conditions sebagai berikut:

A m o u n t : EUR 3,695,046

Drawdown Period : 18 bulan

Maturity : 9 tahun

Repayment : 7 tahun

Interest : EURIBOR + 1.75 %

Year calc. base : 360 hari

Delay Interest : 1 % flat

Prepayment fee : 1 %

Management Fee : 1 % flatCommitment Fee : 1 % pa

Insurance Premium : 5.033% (EUR 185,999.38)

(CRC 4; 95% Coverage )

Effective Cost : 4.75 %

Signing Date : 2 Juli 2010

Closing Date : 8 tahun 6 bulan setelah efektif

Mengingat Loan ICO telah efektif pada tanggal 20 Desember 2010 maka saat

ini menunggu pengefektifan untuk loan BNP Fortis Bank , Spain dimana masapemenuhan Conditions Precedent telah diperpanjang sampai dengan tanggal

8 Januari 2011.

v) Pinjaman dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hongkong

untuk Kementerian Pertahanan

Terms and conditions pinjaman yang disepakati adalah sebagai berikut:

Loan Amount : USD 3,272,500.00

Availability Period : 12 monthsRepayment Period : 5 tahun



35

Tenor : 6 tahun

Interest Rate : SIBOR + 1.70% p.a.

Commitment Fee : 0.25% p.a.

Management Fee : 1.90% flat

Upfront Fee : 6.35% flat

Effective Cost (EC) : 5.687%


w) Pinjaman BRI-Cayman Island untuk Kementerian Pertahanan (A)


Jumlah Pinjaman : USD 67,998,533.75

Loan Signing Date : 5 Oktober 2010

Maturity : 7 tahunInterest : LIBOR 6 months + Margin (3.25%)

Up Front Fee : 0.5% flat

First Repayment Date : 39 bulan setelah penarikan pertama


Status saat ini adalah dalam proses pengefektifan Loan Agreement.

x) Pinjaman BRI-Cayman Island untuk Kementerian Pertahanan (B)

Terms and conditions sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman : USD 120.699.998,73


Maturity : 8 tahun

Interest : LIBOR 6 months + Margin (3.25%)

Up Front Fee : 0.5% flat

First Repayment Date : 30 bulan setelah penarikan pertama


Status saat ini adalah dalam proses countersign Loan Agreement oleh BRI

Cayman Island (pihak BRI Cayman Island lupa untuk menandatangani bagian

yang berbahasa inggris).

IV. PINJAMAN DALAM NEGERI

Pembiayaan Alutsista TNI dan Alut Polri juga dibiayai melalui Pinjaman Dalam

Negeri Tahun Anggaran 2010.

a) Dalam rangka implementasi PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) olehPemerintah, untuk Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan PDN sebesar



36

Rp.1 (satu) triliun, yang terdiri dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar

Rupiah) untuk Alut Polri dan Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar

Rupiah) untuk Alutsista TNI/Kementerian Pertahanan.

b) Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, bahwa

pelaksanaan PDN ini adalah menjadi salah satu target prioritas kinerja

Pemerintah.

c) Menteri Keuangan dengan surat tanggal 15 Desember 2009 No: S-

192/MK.8/2009 kepada Menteri Pertahanan Repulik Indonesia telah

menyampaikan 20 kegiatan untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU

senilai Rp800 miliar dan dengan surat tanggal 15 Desember 2009 No: S-

193/MK.8/2009 kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiamenyampaikan 5 kegiatan senilai Rp200 miliar.

Pelaksanaan PDN tahun 2010

Sesuai Pasal 14 ayat (1) PP 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan PDN oleh Pemerintah dan PMK 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara

Pemilihan Calon Pemberi PDN, telah dilakukan Lelang pemilihan Calon Pemberi

PDN melalui dua tahap lelang:a) Lelang Pertama sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)

untuk Polri, TNI AL, dan TNI AD. Pemberi Pinjaman adalah PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan syarat dan ketentuan finansial

sebagai berikut:

No. Syarat dan Ketentuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1 Jumlah Komitmen maksimum Rp600.000.000.000,00 (enamratus miliar rupiah)

2 Masa PenarikanPinjaman sampai dengan Desember 2010, dan dapatdiperpanjang

3 Jangka Waktu Pinjaman(tenor )

8 (delapan) tahun

4 Masa tenggang (grace period )

6 (enam) bulan setelah penarikan terakhir

5 Tingkat Imbalan/Bunga JIBOR 3 bulan + 1,1% per tahun, dibayarsemi annual

b) Lelang Kedua sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah)

untuk Mabes TNI dan TNI AU. Pemberi Pinjaman adalah PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, dengan syarat dan ketentuan finansial sebagaiberikut:

http://bappenas.go.id/get-file-server/node/10033/






37

No. Syarat dan Ketentuan PT BRI (Persero) Tbk

1 Jumlah Komitmen maksimum Rp400.000.000.000,00 (empatratus miliar rupiah)

2 Masa PenarikanPinjaman

sampai dengan Juni 2011, dan dapatdiperpanjang

3 Jangka Waktu Pinjaman(tenor )

8 (delapan) tahun

4 Masa tenggang (grace period )

6 (enam) bulan setelah penarikan terakhir

5 Tingkat Imbalan/Bunga JIBOR 3 bulan + 1,1% per tahun, dibayarsemi annual

(Lelang tidak dapat dilaksanakan sekaligus karena adanya perubahan

kegiatan di Mabes TNI dan TNI AU Kemenhan)

Sesuai Bab VIII PMK Nomor 90/PMK.08/2010, setelah ditetapkan Pemenang

Lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen Kontrak Kerja, yang

kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian

Induk PDN dan Perjanjian Realisasi PDN untuk masing-masing kegiatan.

1. Kontrak Kerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama

Menteri Keuangan dengan Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk. telah

ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan Kontrak Kerja

Lelang Kedua dengan Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk. telah

ditandatangani pada tanggal 3 November 2010.

2. Implementasi Perjanjian PDN dilakukan dengan menggunakan mekanisme

Credit Line, dimana perjanjian dibuat dalam bentuk General Agreement

(Pinjaman Induk) yang mengatur Pinjaman secara umum dan Individual

Contract Loan Agreement (Perjanjian Realisasi) yang syarat dan

ketentuannya disesuaikan dengan masing-masing Kontrak Jual Beli (KJB)

untuk Alut Polri dan Alutsista TNI berkenaan.

3. Perjanjian Induk dengan PT BNI (Persero) Tbk. telah ditandatangani pada

tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan Perjanjian Induk dengan PT BRI

(Persero) Tbk. ditandatangani pada tanggal 11 November 2010.

4. Dari target 32 KJB senilai Rp1 triliun, yang direalisasikan sebanyak 27 KJB

sebesar Rp855.705.379,32 (84%), sedangkan 5 KJB masih dalam proses di

Kemenhan.

5. Sebagai tindak lanjut atas KJB di atas, telah ditandatangani 27 Naskah

Perjanjian Realisasi PDN senilai Rp855.705.863.379,32, yaitu dengan PT

BNI (Persero) Tbk. senilai Rp495.312.894.702 dan dengan PT BRI (Persero)

Tbk. senilai Rp360.392.485.161,32.

laporan pinjaman pemerintah tahun 2010

Documents