dinas energi dan sumber daya mineral pemerintah … · pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri...
TRANSCRIPT
DISAHKAN OLEH
Nama SOP
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1. Pendidikan minimal S1
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Memahami undang-undang tentang kepegawaian
3.
1. DPA SKPD
2. Komputer
3. ATK
Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka Penilaian Pegawai terhambat
TANGGAL EFEKTIF
TANGGAL REVISI
NOMOR SOP
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat
TANGGAL PEMBUATAN
800/ /DESDM.SET-2
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05 Juli 2017
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NIP. 19660719 199311 1 002
Pembina Utama Muda
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SEKRETARIAT Pengisian Sasaran Kerja PNS (SKP)
SUBBAG UMUM DAN APARATUR
Bisa mengoperasionalkan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Staf Pejabat Atasan
Pelaksana Penilai Pjb. Penilai
1
Menyiapkan blanko dan menyiapkan SKP tahun
sebelumnya kemudian menyerahkannya kepada
pejabat penilai sesuai dengan jenjang jabatannya
Form SKP 10 menit Penyiapan berkas SKP
2
Memberikan penilaian dan menandatangani SKP
kemudian menyerahkannya secara langsung
kepada pegawai yang dinilai.
Berkas diserahkan
kepada pejabat
penilai
15 menitBerkas yang akan
dinilai
3
Memeriksa hasil SKP, apabila SKP disetujui
pegawai membubuhkan tanda tangan, jika tidak
disetujui pegawai mengkonfirmasikan kepada
pejabat penilai
Berkas yang akan
dinilai1 jam
Pegawai memeriksa
SKP yang telah dinilai
4SKP yang sudah dinilai diserahkan kepada pejabat
penilai ke atasan pejabat penilai.
Pegawai memeriksa
SKP yang telah
dinilai
15 menit
SKP yang telah dinilai
pejabat penilai dan
diserahkan ke atasan
pejabat penilai
5Menandatangani SKP sebagai pengesahan dan
mengembalikannya ke pejabat penilai
SKP yang telah
dinilai pejabat
penilai dan
diserahkan ke
atasan pejabat
penilai
30 menit
SKP yang telah dinilai
dan ditandatangani
oleh atasan pejabat
dikembalikan
7 Menyerahkan SKP kepada pegawai
SKP yang telah
dinilai dan
ditandatangani oleh
atasan pejabat
15 menit
SKP yang telah dinilai
dan diserahkan ke
pegawai bersangkutan
8 Menerima hasil penilaian SKP dari Pejabat penilai
SKP yang telah
dinilai dan
diserahkan ke
pegawai
bersangkutan
5 menitSKP yang telah dinilai
diserahkan ke pegawai
KegiatanNo. Keterangan
Output
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGISIAN SASARAN KERJA PNS (SKP)
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan WaktuPegawai
Ya
Tidak
DISAHKAN OLEH
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.
SOP Surat Keluar 1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Daftar Urut Kepangkatan
4. Daftar Monitor Kenaikan Pangkat
1. Usulan kenaikan pangkat disampaikan minimal 3 (tiga) bulan sebelum masuk TMT 1. Data jaga kenaikan pangkat
2. Kenaikan pangkat dapat ditunda bahkan dibatalkan apabila terdapat pelanggaran
disiplin PNS sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses kenaikan pangkat jadi terlambat
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
SEKRETARIAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
800/ /DESDM.SET-2
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NIP. 19660719 199311 1 002
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembina Utama Muda
10 Juli 2017
SUBBAG UMUM DAN APARATURNama SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Provinsi Kalimantan Barat
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya.
Memahami Undang-Undang Kepegawaian dan Prosedur Kepangkatan Pegawai
- Surat Edaran dari BKD
tentang Periode
Kenaikan Pangkat
- SK Pangkat Terakhir
- SKP, 2 tahun terakhir
- Ijazah terakhir
2Mengajukan konsep surat pemberitahuan
Kenaikan Pangkat ke Bidang/Unit terkait.
Daftar usulan PNS yang
akan naik pangkat1 hari
Konsep surat edaran
dan daftar nama PNS
yang memenuhi syarat
3
Menandatangani konsep surat pemberitahuan
Kenaikan Pangkat untuk disampaikan ke
Bidang/Unit terkait.
Konsep surat edaran dan
daftar nama PNS yang
memenuhi syarat
1 hari
Surat Edaran Usulan
Kenaikan Pangkat dan
disposisi
4Menyampaikan surat pemberitahuan Kenaikan
Pangkat ke Bidang/Unit terkait.
Surat Edaran Usulan
Kenaikan Pangkat dan
disposisi
1 hari
Daftar nama-nama PNS
yang diusulkan
kenaikan pangkat
- SK Pangkat Terakhir
- SKP 2 tahun terakhir
- Ijazah terakhir
6
Mendisposisikan berkas nota usul Kenaikan
Pangkat ke staf pelaksana untuk diteruskan ke
BKD.
Berkas Persyaratan 30 menit Disposisi penugasan
- SK Pangkat Terakhir
- SKP 2 tahun terakhir
- Ijazah terakhir
8
Memeriksa kelengkapan dan melegalisir berkas
kemudian memaraf nota usulan dan pengantar
Kenaikan Pangkat tersebut untuk diteruskan
kepada Sekretaris Dinas.
Konsep Nota Usulan dan
Surat pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan
2 hari
Konsep Nota Usulan
dan Surat pengantar
usulan Kenaikan
Pangkat dan
kelengkapan yang
sudah diparaf
9
Meneliti dan memaraf Nota Usulan dan
pengantar Kenaikan Pangkat, jika sudah
lengkap diajukan ke Kepala Dinas untuk
ditandatangani.
Konsep Nota Usulan dan
Surat pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan
1 jam
Konsep Nota Usulan
dan Surat pengantar
usulan Kenaikan
Pangkat dan
kelengkapan yang
sudah diparaf
10Menelaah dan menandatangani Nota Usulan
dan pengantar Kenaikan Pangkat .
Konsep Nota Usulan dan
Surat pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan yang sudah
diparaf
1 jam
Nota Usulan dan Surat
pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan di
tandatangani Kepala
Dinas
11
Menerima Nota usulan Kenaikan Pangkat yang
sudah ditandatangani dan menugaskan staf
untuk mengagendakan dan memberi nomor surat
Nota Usulan dan Surat
pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan di
tandatangani Kepala
Dinas
1 jam Disposisi penugasan
12
Memberi nomor dan stempel pada Surat Keluar
dan mencatatnya dalam Buku Agenda Surat
Keluar. Serta Mengirim surat pengantar ke BKD
dan kelengkapan Usulan Kenaikan Pangkat
yang sudah distempel dan bernomor untuk
diproses lebih lanjut.
Nota Usulan dan Surat
pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan di
tandatangani Kepala
Dinas dan Pengiriman
Berkas
30 menit
dan 1 hari
Nota Usulan dan Surat
pengantar usulan
Kenaikan Pangkat dan
kelengkapan diberi
nomor dan stempel
serta usulan Kenaikan
pangkat PNS
SOP Surat
Keluar
1 hari
Konsep Nota Usulan
dan Surat pengantar
usulan Kenaikan
Pangkat dan
kelengkapan
7
7 hari Berkas Persyaratan
Mencatat dan meneliti kelengkapan berkas
usulan Kenaikan Pangkat dan meneruskan
kembali ke Kasubbag untuk dilegalisir disertai
dengan Konsep Nota Usulan dan Surat
Pengantar Kenaikan Pangkat.
Melengkapi syarat-syaratnya kemudian
menyerahkan berkas Kenaikan Pangkat kepada
Subbag. Umum dan Aparatur
5
Merekap dan membuat daftar usulan PNS yang
akan naik pangkat.
Staf
Mutu Baku
KelengkapanNo. Kegiatan
Waktu Output
Pelaksana
1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS
Bidang/ Unit
Terkait
2 hariDaftar usulan PNS yang
akan naik pangkat
KeteranganKasubbag
Umum dan
AparaturSekretaris
Kepala
Dinas
Ya
TidakYa
Tidak
DISAHKAN OLEH
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Administrasi 1.
Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang 2.
Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
0661/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.
SOP Surat Keluar 1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
KUALIFIKASI PELAKSANA :
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Mampu Mengoperasionalkan Komputer
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses administrasi
Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
800/ /DESDM.SET-2
pegawai lainnya .
SUBBAG UMUM DAN APARATUR
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM :
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nama SOP Pengurusan Kartu Pegawai
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
NIP. 19660719 199311 1 002
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
Pembina Utama Muda
Provinsi Kalimantan Barat
Staf
Kasubbag
Umum dan
Aparatur
SekretarisKepala
DinasKelengkapan Waktu Output
1
Menyiapkan, memeriksa dan meverifikasi
berkas yang diperlukan untuk pembuatan Kartu
Pegawai beserta Surat Pengantarnya,
kemudian diajukan kepada Kasubbag Umum
dan Aparatur.
1. Foto Copy SK CPNS
2. Foto Copy SK PNS
3. Foto Copy SPMT
4. Pas Photo 3x4
1 hari
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Pegawai dan Surat
Pengantar
2
Melegalisir berkas yang diperlukan untuk
pembuatan Kartu Pegawai dan memeriksa
surat pengantar untuk diajukan kepada
Sekretaris Dinas. Jika setuju surat pengantar
diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada
staf untuk diperbaiki.
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Pegawai dan Surat
Pengantar
1 hari
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Pegawai dan Surat
Pengantar yang sudah
diperiksa dan diparaf
3
Memeriksa surat pengantar. Jika setuju surat
pengantar ditandatangani, jika tidak setuju
dikembalikan kepada kasubbag untuk
diperbaiki.
Surat Pengantar 30 Menit
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Pegawai dan Surat
Pengantar yang sudah
diperiksa dan diparaf
4Menandatangani surat pengantar pengurusan
Kartu PegawaiSurat Pengantar 10 Menit
Surat Pengantar yang sudah
ditandatangani
5
Memberikan nomor dan stempel dan
mencatatnya dalam agenda surat keluar,
kemudian mengirim berkas usulan pembuatan
Kartu Pegawai yang ditujukan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Pegawai dan Surat
Pengantar yang sudah
ditandatangani
10 menit
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Pegawai dan Surat
Pengantar sudah
ditandatangani diberi nomor
dan stempel terkirim
SOP Surat Keluar
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGURUSAN KARTU PEGAWAI
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
DISAHKAN OLEH
1. 1.
2.
2. PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS Jis PP No. 10/2008
tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7/1977
3. PP No. 32/1979 tentang Pemberhentian PNS Jo. PP No. 1/1994
tentang Perubahan Atas PP no. 32 /1979
4.
5.
SOP Surat Keluar 1. DPA SKPD
2. Komputer
3. ATK
Jika SOP pengajuan pensiun ini tidak dilaksanakan maka hak-hak pensiun 1. Daftar pensiun tahun terkait
menjadi terlambat 2. Data Batas Usia Pensiun
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SEKRETARIAT
Bisa mengoperasionalkan komputer
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan Kepala BKN No. 14/2003 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Duda
sebagai pelaksanaan PP No.9/2003.
Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Memahami undang-undang dan peraturan kepegawaian
800/ /DESDM.SET-2
10 Juli 2017
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
NIP. 19660719 199311 1 002
SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM :
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
KUALIFIKASI PELAKSANA :
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
Pembina Utama Muda
Nama SOP Pengajuan Pensiun
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Provinsi Kalimantan Barat
Kasubag
Umum dan
Aparatur
Staf Subbag
Umum dan
Aparatur
PNS yang
berkaitanSekretaris
Kepala
DinasKelengkapan Waktu Output
1Menugaskan staf untuk membuat data dan
usulan pegawai yang akan pensiun.
Surat Edaran dari BKD tentang Pegawai
yang memasuki Batas Usia Pensiun
(BUP)
1 jamData usulan pegawai
yang memasuki BUP
2
Membuat konsep usulan Daftar PNS yang
pensiun ke masing-masing bidang kemudian
diteruskan ke PNS yang bersangkutan.
Data usulan pegawai yang memasuki
BUP1 hari
Data usulan pegawai
yang pensiun yang Data
usulan pegawai yang
memasuki BUP
Mengisi formulir Daftar Penerima Calon
Pensiun (DPCP)
- Fotocopy SK CPNS
- Fotocopy SK Kenaikan Pangkat dan
SK Kenaikan Gaji Berkala
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Nikah
- Fotocopy Kartu Pegawai
- Fotocopy Akte Kelahiran Anak/ Surat
Adopsi Anak Angkat
- Pas Photo Hitam Putih Ukuran 4x6 cm
4
Memeriksa kelengkapan berkas usulan
pengajuan pensiun dan membuat nota usulan
pengajuan pensiun beserta surat pengantarnya
kemudian meneruskannya ke Kasubbag umum
dan aparatur.
Berkas usulan yang sudah dilengkapi
persyaratan1 hari
Konsep Nota Usulan
pengajuan pensiun dan
Surat pengantar beserta
kelengkapannya
5
Memeriksa dan Melegalisir usulan pengajuan
pensiun, jika usulan tidak lengkap dikembalikan
untuk dilengkapi dan memberi paraf untuk
diproses lebih lanjut jika sudah lengkap.
Konsep Nota Usulan pengajuan pensiun
dan Surat pengantar beserta
kelengkapannya
1 hari
Konsep Nota Usulan
pengajuan pensiun dan
Surat pengantar beserta
kelengkapannya yang
sudah diparaf
6
Memeriksa usulan pengajuan pensiun, jika
usulan tidak lengkap dikembalikan untuk
dilengkapi. Jika sudah lengkap pengantar
pengajuan pensiun ditandatangani untuk
diproses lebih lanjut .
Konsep Nota Usulan pengajuan pensiun
dan Surat pengantar beserta
kelengkapannya yang sudah diparaf
15 menit
Nota Usulan pengajuan
pensiun dan Surat
pengantar beserta
kelengkapannya yang
sudah ditandatangani
7Menandatangani Surat pengantar pengajuan
PensiunSurat Pengantar Pengajuan Pensiun 10 menit
Surat Pengantar
Pengajuan Pensiun yang
sudah ditandatangani
8
Mencatat dan memberikan nomor surat dan
mengembalikannya ke bagian aparatur,
kemudian berkas usulan pensiun pegawai
dikirim ke BKD Provinsi Kalimantan Barat.
Nota Usulan pengajuan pensiun dan
Surat pengantar beserta kelengkapannya
yang sudah ditandatangani
15 menit
Surat usulan pensiun
yang sudah dicatat, diberi
nomor dan stempel
terkirim
SOP Surat
Keluar
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PENSIUN
7 hari
Berkas usulan yang
sudah dilengkapi
persyaratan
Melengkapi persyaratan usulan pengajuan
pensiun dan menyerahkannya ke bagian umum
dan aparatur
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
3
No. Kegiatan
Tidak
Ya
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
DISAHKAN OLEH
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Administrasi 1.
Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang 2.
Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
0661/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.
SOP SURAT KELUAR 1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Mampu Mengoperasionalkan Komputer
Nama SOP Pembuatan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)
Kalimantan Barat
10 Juli 2017
NIP. 19660719 199311 1 002
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
Pembina Utama Muda
800/ /DESDM.SET-2
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Apabila yang bersangkutan telah berhenti menjadi PNS, maka kartu pegawai
dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi.
SUBBAG UMUM DAN APARATUR
SEKRETARIAT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN :
Staf
Kasubbag
Umum dan
Aparatur
Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1
Menyiapkan, memeriksa dan meverifikasi berkas
yang diperlukan untuk pembuatan Kartu Istri (Karis)
/Kartu Suami (Karsu) beserta Surat Pengantarnya,
kemudian diajukan kepada Kasubbag Umum dan
Aparatur.
1. Foto Copy SK CPNS
2. Foto Copy SK PNS
3. Foto Copy SPMT
4. Pas Photo 3x4
1 hari
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami
(Karsu) dan Surat Pengantar
2
Melegalisir berkas yang diperlukan untuk
pembuatan Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami (Karsu)
dan memaraf surat pengantar untuk diajukan
kepada Sekretaris Dinas.
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Istri (Karis) /Kartu
Suami (Karsu) dan Surat
Pengantar
1 hari
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami
(Karsu) dan Surat Pengantar
yang sudah diperiksa dan
diparaf
3 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar. Y
Berkas Usulan pembuatan
Kartu Istri (Karis) /Kartu
Suami (Karsu) dan Surat
Pengantar yang sudah
diparaf
30 Menit
Usulan pembuatan Kartu Istri
(Karis) /Kartu Suami (Karsu)
dan Surat Pengantar yang
sudah ditandatangani
4
Memberikan nomor dan stempel dan mencatatnya
dalam agenda surat keluar kemudian mengirim
Berkas Usulan pembuatan Kartu Istri (Karis) /Kartu
Suami (Karsu) yang ditujukan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
Usulan pembuatan Kartu Istri
(Karis) /Kartu Suami (Karsu)
dan Surat Pengantar yang
sudah ditandatangani
15 menit
Usulan pembuatan Kartu Istri
(Karis) /Kartu Suami (Karsu)
dan Surat Pengantar yang
sudah ditandatangani diberi
nomor dan stempel terkirim
SOP Surat
Keluar
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN KARTU ISTRI (KARIS)/ KARTU SUAMI (KARSU)
Ya
Tidak
DISAHKAN OLEH
1. Undang-undang Nomor 8 tahun Tahun 1999 perubahan atas UU No. 8 1.
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Gubernur No.99 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
SOP Surat Keluar 1. DPA SKPD
2. Perangkat Komputer
3. Alat Tulis Kantor
Jika SOP Pengajuan Cuti tidak tidak dilaksanakan maka izin cuti mengalami 1. Catatan jumlah hari cuti bersama
keterlambatan. 2. Data Jaga Cuti
Provinsi Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembina Utama Muda
NIP. 19660719 199311 1 002
SEKRETARIATNama SOP Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil
SUBBAG UMUM DAN APARATUR
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi
Bisa mengoperasionalkan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1
Mengisi dan mengajukan usulan kepada atasan
langsung dan diparaf oleh Kasubag/Kasi masing-
masing bidang.
Mengisi Form
Permohonan Cuti1 hari
Form usulan cuti yang
sudah diisi
2
Membaca usulan cuti pegawai jika setuju diparaf dan
meneruskan ke Sekretaris/Kabid masing-masing
bidang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada pegawai
yang bersangkutan.
Form usulan cuti
yang sudah diisi15 menit Permohonan izin cuti
3Menandatangani jika setuju dan jika tidak
mengembalikan ke pegawai yang bersangkutan
Permohonan izin
cuti30 menit Permohonan izin cuti
4
Memproses penerbitan surat izin cuti. Jika draft surat
cuti belum sesuai dikembalikan ke staf, jika sudah diberi
paraf dan diteruskan ke Sekretaris.
Permohonan izin
cuti1 hari
Surat pengantar dan
permohonan izin cuti
5
Memeriksa surat izin cuti. Jika draft surat cuti belum
sesuai dikembalikan ke Kasubbag, jika sudah diberi
paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk
ditandatangani
Surat pengantar
dan permohonan
izin cuti
15 menit
Surat pengantar dan
permohonan izin cuti
yang sudah diparaf
6
Memeriksa surat izin cuti. Jika draft surat cuti belum
sesuai dikembalikan ke Kasubbag, jika sudah
ditandatangani dan dikembalikan ke staf.
Surat pengantar
dan permohonan
izin cuti yang sudah
diparaf
20 menit
Surat pengantar dan
permohonan izin cuti
yang sudah
ditandatangani
7
Mencatat dan memberikan nomor surat kemudian
menyampaikan persetujuan cuti kepada pegawai
pemohon dan mengirim tembusan ke BKD
Surat pengantar
dan permohonan
izin cuti yang sudah
ditandatangani
30 menit
Surat pengantar dan
permohonan izin cuti
yg sdh ditandatangani
dan diberi nomor
SOP Surat
Keluar
8 Menerima persetujuan cuti
Surat pengantar
dan permohonan
izin cuti yang sudah
ditandatangani
15 menit Surat cuti dan arsip
Waktu Output
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPegawai
Kasubag/
Kasi
Sekretaris/
Kabid
Kasubag
Umum dan
Aparatur
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Umum
dan
Aparatur
Kelengkapan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
DISAHKAN OLEH
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.
2.
SOP Surat Keluar 1. Perangkat Komputer
2. DUK.
Database Kepegawaian.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar tidak dilaksanakan maka
izin belajar dan tugas belajar menjadi terhambat
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya.
Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran
Pergub No. 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat
Pembina Utama Muda
NIP. 19660719 199311 1 002
SEKRETARIATNama SOP Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar
SUBBAG UMUM DAN APARATUR
Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemohon
Kasubbag
Umum dan
Aparatur
Pengadministrasi
Umum
Sekretaris
Dinas
Kepala
DinasKelengkapan Waktu Output
1 Membuat surat permohonan ijin belajar dan Tugas
Belajar serta menyerahkan berkas permohonan ijin
belajar Kepada Kasubbag Umum dan Aparatur
Surat Pengantar , Surat Permononan Ijin Belajar,
Rekomendasi dari Unit Kerja, Rekomendasi dari
Perguruan Tinggi, SK Pangkat Terakhir, Daftar
Riwayat Hidup, DP 32 Tahun terakhir, Surat
Pernyataan Telah Membuat Penyesuaian Ijazah,
Seurat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja,
Surat Pernyataan Tidak Menuntut Fasilitas,
Rekapitulasi Absen 3 Bulan Terakhir, Kartu
Mahasiswa dan Ijazah Terakhir
5 Menit Berkas Surat
Permohonan Ijin Belajar
2 Menerima surat permohonan ijin belajar dan Tugas
Belajar, dan memerintahkan Pengadministrasi Umum
untuk mengumpulkan data dan membuat draft surat
usulan ijin belajar dan tugas belajar
Dokumen kelengkapan 10 Menit Disposisi perintah tugas
3 Mengumpulkan data dan mengetik draft surat usulan
ijin belajar dan tugas belajar, diserahkan kepada
Kasubbag Umum dan Aparatur
Dokumen kelengkapan 30 Menit Draft Surat Usulan Ijin
dan Tugas Belajar
beserta lampirannya
4 Memeriksa kelengkapan data lampiran dan draft surat
usulan ijin belajar dan tugas belajar, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Pengadm. Umum untuk
dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/ditolak,
jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris
Dinas
Draft Surat Usulan Ijin dan Tugas Belajar beserta
lampirannya
10 Menit Draft Surat Usulan Ijin
dan Tugas Belajar
beserta lampirannya
sudah diperiksa
Kasubbag Umum
Kepegawaian
5 Memeriksa kelengkapan data lampiran dan draft surat
usulan ijin belajar dan tugas belajar, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur
untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan
kepada Kepala Dinas
Draft Surat Usulan Ijin dan Tugas Belajar beserta
lampirannya
10 Menit Draft Surat Usulan Ijin
dan Tugas Belajar
beserta lampirannya
sudah diperiksa
Sekretaris
6 Memeriksa draft surat usulan ijin belajar dan tugas
belajar, jika tidak setuju dikembalikan kepada
Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur
Draft Surat Usulan Ijin dan Tugas Belajar beserta
lampirannya sudah diperiksa Sekretaris
10 Menit Surat Usulan Tugas dan
Ijin Belajar
7 Menerima surat usulan ijin belajar dan tugas belajar,
selanjutnya memerintahkan Pengaministrasi Umum
untuk mengagendakan surat tersebut dan disampaikan
kepada BKD
Surat Usulan Tugas dan Ijin Belajar 5 Menit Surat Usulan Tugas dan
Ijin Belajar SOP
Surat
Keluar
8 Menerima surat usulan ijin belajar dan tugas belajar,
mengagendakan surat tersebut dan diserahkan kepada
Caraka untuk dikirim kepada BKD
Surat Usulan Tugas dan Ijin Belajar 15 Menit Surat Usulan Tugas dan
Ijin Belajar yang sudah
diagendakan dan
didistribusikan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PELAYANAN USULAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
tidak
Ya
Ya
Ya
tidak
Ya
tidak
DISAHKAN OLEH
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.
2.
3 Pergub Kalbar Nomor 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
SOP Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor
2. DUK.
3. Buku Ekspidisi
4. Buku Agenda
5. Surat Masuk
6. Stempel Tanggal
Database Kepegawaian.
Buku Agenda
Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembina Utama Muda
NIP. 19660719 199311 1 002
SEKRETARIATNama SOP Pelayanan Usulan Izin Perceraian
SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya. Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran
Pergub No. 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses Pelayanan Usulan Izin Perceraian akan
terhambat
PemohonKasubbag Umum
& Aparatur
Pengadministrasi
Umum
Sekretaris
DinasKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Ket.
1 Mengajukan permohonan ijin perceraian Surat Permohonan Ijin Perceraian 5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian
2 Menerima permohonan perceraian dan memerintahkan
Pengadministrasi Umum untuk meregister surat permohonan tersebut
Surat Permohonan Ijin Perceraian dan Lembar
disposisi
5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah
didisposisi
3 Meregister surat permohonan tersebut dan mendistribusikannya ke
Kasubbag Umum dan Aparatur
Surat Permohonan Ijin Perceraian dan Buku
Register Surat
5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah
diregister
3 Menerima dan menyampaikan surat permohonan perceraian ke
Sekretaris untuk mohon arahan
Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah
diregister
5 Menit Pengantar dari Kasubbag Umum
Kepegawaian
4 Menerima dan menyampaikan surat permohonan perceraian kepada
Kepala Dinas untuk mohon arahan
Surat Permohonan Ijin Perceraian 5 Menit Pengantar dari Sekretaris SKPD
5 Menerima surat permohonan ijin perceraian dan memberikan arahan
kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk membuat draft surat
pemanggilan
Surat Permohonan Ijin dan Arahan dari Kepala
SKPD
30 Menit Surat Permohonan Ijin dan Arahan dari
Kepala SKPD
6 Membuat draft surat pemanggilan untuk Pegawai yang bersangkutan,
selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas
Surat Permohonan Ijin dan Arahan dari Kepala
SKPD
60 Menit Draft Surat Pemanggilan diparaf Kausbbag
7 Memeriksa draft surat pemanggilan, jika tidak setuju dikembalilkan
kepada kasubbag umum kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju
memaraf draft pemanggilan tersebut selanjutnya disampaikan kepada
kepala Dinas
Draft Surat Pemanggilan diparaf Kasubbag 15 Menit Draft Surat Pemanggilan diparaf Sekretaris
SKPD
8 Memeriksa draft surat pemanggilan, jika tidak setuju dikembalilkan
kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan aparatur untuk
didistribusikan kepada yang bersangkutan
Draft Surat Pemanggilan diparaf Sekretaris
SKPD
30 Menit Surat Pemanggilan
9 Menerima surat pemanggilan dan memerintahkan pemroses
administrasi kepegawaian untuk mengagendakan dan mendistribusikan
surat panggilan
Surat Pemanggilan dan Lembar Disposisi 5 Menit Surat Pemanggilan sudah didisposisi
10 Mengagendakan dan mendistribusikan surat panggilan kepada PNS
yang bersangkutan
Surat Pemanggilan sudah didisposisi 10 Menit Surat Pemanggilan dikirim
11 Menerima dan mempelajari surat pemanggilan tersebut, serta
memenuhi panggilan sesuai jadwal yang terdapat dalam surat
pemanggilan
Surat Pemanggilan dikirim 5 Menit Surat Pemanggilan diterima
12 Melakuan introgasi terhadap pemohon dan istri/suami pemohon terkait
dengan permohonan ijin perceraian serta membuat berita acara hasil
introgasi dan Laporan Hasil Introgasi dan disampaikan kepada Kepala
Dinas
Surat Permohonan Ijin Perceraian 3 Hari Berita Acara Hasil Introgasi
13 Mempelajari BA dan Laporan Hasil Introgasi, dan memanggil pemohon
dan Kasubbag Umum Kepegawaian untuk diminta penjelasan lebih
lanjut, jika tidak setuju dikembalikan pemohon melalui Kasubbag
Umum Kepegawaian untuk ditolak, jika setuju memerintahkan kepada
kasubbag umum kepegawaian untuk membuat draft surat permohonan
izin perceraian kepada BKD
Berita Acara Hasil Introgasi 120 Menit Arahan dari Kepala SKPD
14 Membuat draft surat permohonan izin perceraian, selanjutnya
disampaikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas
Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian untuk
BKD
30 Menit Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian
untuk BKD
15 Memeriksa draft surat permohonan izin perceraian, jika tidak setuju
dikembalikan kepada kasubbag umum dan aparatur untuk diperbaiki,
jika setuju memaraf selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas
Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian untuk
BKD
5 Menit Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian
diparaf Sekretaris SKPD
16 Memeriksa draft surat permohonan izin perceraian, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani selanjutnya memerintahkan kasubbag umum dan
aparatur untuk didistribusikan
Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian diparaf
Sekretaris SKPD
10 menit Surat Permohonan Ijin Perceraian
17 Menerima surat permohonan izin perceraian, selanjutnya
memerintahkan pengadministrasi umum untuk diagendakan dan
didistribusikan
Surat Permohonan Ijin Perceraian 5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah
didisposisi
18 Mengendakan dan mendistribusikan surat permohonan izin perceraian
ke BKD
Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah
didisposisi
30 Menit Dokumentasi Berkas SOP Surat Keluar
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
No. AktivitasPelaksana Mutu Baku
PELAYANAN USULAN IZIN PERCERAIAN
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
DISAHKAN OLEH
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, TLN Nomor 3098)
sebagaimana telah Enam Belas kali diubah terakhir dengan PP Nomor 34
Tahun 2014
3. Peraturan Gubernur No.99 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1. Buku Agenda
2. Formulir yang diperlukan
3. Alat Tulis Kantor
4. Daftar Monitor Kenaikan Pangkat
5 Daftar Monitor Kenaikan Gaji Berkala
1. 1. Data jaga kenaikan pangkat
2. Data jaga kenaikan gaji berkala
2. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala terlambat
masuk masa kenaikan gaji berkala.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Usulan kenaikan gaji berkala disampaikan minimal 1 (satu) bulan sebelum
SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Memahami Undang-Undang dan Peraturan Kepegawaian
Mampu Mengoperasionalkan Komputer
Pembina Utama Muda
NIP. 19660719 199311 1 002
SEKRETARIATNama SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
Provinsi Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PemohonPengadministrasi
Umum
Kasubbag
Umum& Aparatur
Sekretaris
DinasKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan berkas permohonan Penerbitan Kenaikan
Gaji Berkala kepada Pegawai Pengadministrasi Umum
Pengantar dari Kepsek/Kepala UPTD,
Fotocopy SK CPNS, Fotocopy SK PNS,
Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir,
Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir,
Fotocopy DP3 Tahun Terakhir,
Rekomendasi Pengawas Sekolah (Khusus
Guru)
5 Menit Penyampaian berkas
permohonan SK Kenaikan
Gaji Berkala
Khusus
PNS Gol.
III/c
kebawah
2 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan
Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki, jika lengkap diproses draf SK Kenaikan Gaji
Berkala untuk disampaikan kepada Kasubbag Umum
dan Aparatur
.
Berkas Permohonan Penerbitan SK
Kenaikan Gaji Berkala
10 Menit Berkas Permohonan SK
Kenaikan Gaji Berkala yang
sudah diperiksa dan Draft SK
Kenaikan Gaji Berkala
3 Memeriksa draft SK Kenaikan Gaji Berkala beserta
kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada
Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki ,jika setuju
diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas
Draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan Berkas
Permohonan Penerbitan SK Kenaikan Gaji
Berkala
10 Menit Draf SK Kenaikan Gaji
Berkala yang sudah diperiksa
4 Meneliti draft SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak
setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan
Aparatur untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan
disampaikan kepada Kepala Dinas
Draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan Berkas
Permohonan Penerbitan SK Kenaikan Gaji
Berkala
10 Menit Draf SK Kenaikan Gaji
Berkala yang sudah diperiksa
5 Meneliti draft SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak
setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk
diperbaiki, jika setuju ditandatangani
Draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan Berkas
Permohonan Penerbitan SK Kenaikan Gaji
Berkala
10 Menit SK Kenaikan Gaji Berkala
yang sudah ditandatangani
6 Memberi nomor SK Kenaikan Gaji Berkala, Mencatat
dalam buku agenda dan menyampaikan kepada
pemohon
Buku Agenda, SK Kenaikan Gaji Berkala
yang sudah ditandatangani
10 Menit SK Kenaikan Gaji Berkala
yang sudah diagendakan
7 Menerima SK Kenaikan Gaji Berkala dan
menandatangani tanda terima pada buku agenda
SK Kenaikan Gaji Berkala
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
DISAHKAN OLEH
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
1 SOP Surat Masuk 1. Buku Agenda
2. DUK.
Database Kepegawaian.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP Pengusulan Diklat tidak dilaksanakan maka tidak ada pegawai yang
diusulkan untuk mengikuti Diklat
Pembina Utama Muda
NIP. 19660719 199311 1 002
SEKRETARIATNama SOP Pengusulan Diklat
SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kasubbag
Umum Aparatur
Kepala
Bidang
Sekretaris
SKPD
Kepala
SKPD
Pengadministrasi
Umum
Pegawai yang
mengikuti DIKLATKelengkapan Waktu Output
1 Menerima dan mempelajari tawaran Diklat
dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dan
menginformasikan kepada Kepala Bidang
mengenai tawaran diklat
Surat dari
Kementerian/Lembaga/S
atuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi (K/L/D/I)
tentang Informasi DIKLAT
dan Lembar Disposisi
5 Menit Surat dari
Kementerian/Lembaga/Sat
uan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi (K/L/D/I)
tentang Informasi DIKLAT
yang sudah didisposisi
SOP Surat
Masuk
2 Membuat usulan pegawai yang akan
mengikuti Diklat Teknis sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi, mengajukan Telahaan
Staf, Surat Perintah Tugas, diserahkan
kepada Sekretaris Dinas
Surat dari
Kementerian/Lembaga/S
atuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi (K/L/D/I)
tentang Informasi DIKLAT
yang sudah didisposisi
3 Jam Usulan nama-nama
pegawai yang akan
mengikuti DIKLAT, Draft
SPT, Telahaan Staf
3 Memeriksa Telahaan Staf dan Surat Perintah
Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada
Kepala Bidang untuk diperbaiki dan jika
setuju diparaf, diserahkan kepada Kepala
Dinas
Draft SPT, Telahaan Staf 30 Menit Draft SPT, Telahaan Staf
4 Memeriksa Telahaan Staf dan Surat Perintah
Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada
Sekretaris Dinas untuk diperbaiki dan jika
setuju ditandatangani dan diserahkan
kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk
ditindaklanjuti.
Draft SPT, Telahaan Staf 5 Menit Draft SPT, Telahaan Staf
5 Menerima Surat Perintah Tugas DIKLAT,
kemudian diserahkan kepada
Pengadministrasi Umum
Draft SPT, Telahaan Staf Relatif Draft SPT, Telahaan Staf
6 Memberi nomor, mengagendakan,
mengarsipkan SPT dan menyerahkan SPT
kepada yang bersangkutan
SPT 5 Menit SPT
7 Menerima SPT yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas
SPT 5 Menit SPT, Dokumentasi Berkas
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PENGUSULAN DIKLAT
Tidak
Tidak
Ya
Ya
DISAHKAN OLEH
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.
2.
1. Buku Agenda
2. DUK.
3. Stemp[el Tanggal
4. Perangkat Komputer
5. Buku Ekspedisi
Database Kepegawaian.
Buku Agenda
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pengusulan perubahan status CPNS
menjadi PNS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya. Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran
Pergub No. 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat
Pembina Utama Muda
NIP. 19660719 199311 1 002
SEKRETARIATNama SOP Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS
SUBBAG UMUM DAN APARATUR
Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2
TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Menerima Surat masuk yang dikirimkan oleh BKD dan
didisposisi Kepala Dinas dan menginformasikan kepada
CPNS yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan
perubahan status
Surat dari BKD 5 Menit Surat BKD yang sudah
didisposisi
SOP Surat
Masuk
2 Melengkapi kelengkapan persayaratan perubahan status,
diserahkan kepada Pengadministrasi Umum
Fotocopy SK CPNS, Fotocopy
Sertifikat Prajabatan, DP-3 2
Thn, Pas Photo 3x4
60 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan, jika tidak
lengkap dikembalikan kepada CPNS ybs untuk dilengkapi, jika
lengkap disampaikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS
10 Menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
diverifikasi
4 Memeriksa berkas usulan, jika tidak setuju dikembalikan
kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki/dilengkapi,
jika setuju memerintahlkan Pengadministrasi Umum untuk
membuat draft Surat Pengantar ke BKD
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi
5 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
diverifikasi
5 Mengetik draft surat pengantar dan diserahkan kepada
Kasubbag Umum dan Aparatur
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi
15 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
6 Memeriksa draft Surat Pengantar, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk
diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada
Sekretaris Dinas
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi dan draft surat
pengantar
5 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
diverifikasi dan draft surat
pengantar7 Memeriksa draft Surat Pengantar, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk
diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala
Dinas
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi dan draft surat
pengantar
5 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
diverifikasi dan draft surat
8 Memeriksa draft Surat Pengantar, jika tidak setuju
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani diserahkan kepada Kasubbag Umum dan
Aparatur
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi dan draft surat
pengantar
5 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
diverifikasi dan surat
pengantar9 Menerima surat pengantar dan memerintahkan
Pengadministrasi Umum untuk mengagendakan
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi dan surat
pengantar
5 menit Berkas pengusulan
perubahan status CPNS
menjadi PNS yang sudah
diverifikasi dan surat
pengantar
10 Mengagendakan dan menyerahkan kepada Caraka untuk
dikirim kepada BKD
Berkas pengusulan perubahan
status CPNS menjadi PNS yang
sudah diverifikasi dan Surat
Pengantar
15 menit Dokumentasi Berkas SOP Surat
Keluar
SOP Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket.Kasubbag
Umum dan
Aparatur
CPNSPengadministrasi
Umum
Sekretaris
DinasKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya