dinas energi dan sumber daya mineral pemerintah … · pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri...

22
DISAHKAN OLEH Nama SOP 1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1. Pendidikan minimal S1 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Memahami undang-undang tentang kepegawaian 3. 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka Penilaian Pegawai terhambat TANGGAL EFEKTIF TANGGAL REVISI NOMOR SOP Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat TANGGAL PEMBUATAN 800/ /DESDM.SET-2 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 05 Juli 2017 Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME NIP. 19660719 199311 1 002 Pembina Utama Muda PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : SEKRETARIAT Pengisian Sasaran Kerja PNS (SKP) SUBBAG UMUM DAN APARATUR Bisa mengoperasionalkan komputer KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Upload: others

Post on 30-Dec-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

Nama SOP

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1. Pendidikan minimal S1

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Memahami undang-undang tentang kepegawaian

3.

1. DPA SKPD

2. Komputer

3. ATK

Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka Penilaian Pegawai terhambat

TANGGAL EFEKTIF

TANGGAL REVISI

NOMOR SOP

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Barat

TANGGAL PEMBUATAN

800/ /DESDM.SET-2

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

05 Juli 2017

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NIP. 19660719 199311 1 002

Pembina Utama Muda

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SEKRETARIAT Pengisian Sasaran Kerja PNS (SKP)

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Page 2: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

Staf Pejabat Atasan

Pelaksana Penilai Pjb. Penilai

1

Menyiapkan blanko dan menyiapkan SKP tahun

sebelumnya kemudian menyerahkannya kepada

pejabat penilai sesuai dengan jenjang jabatannya

Form SKP 10 menit Penyiapan berkas SKP

2

Memberikan penilaian dan menandatangani SKP

kemudian menyerahkannya secara langsung

kepada pegawai yang dinilai.

Berkas diserahkan

kepada pejabat

penilai

15 menitBerkas yang akan

dinilai

3

Memeriksa hasil SKP, apabila SKP disetujui

pegawai membubuhkan tanda tangan, jika tidak

disetujui pegawai mengkonfirmasikan kepada

pejabat penilai

Berkas yang akan

dinilai1 jam

Pegawai memeriksa

SKP yang telah dinilai

4SKP yang sudah dinilai diserahkan kepada pejabat

penilai ke atasan pejabat penilai.

Pegawai memeriksa

SKP yang telah

dinilai

15 menit

SKP yang telah dinilai

pejabat penilai dan

diserahkan ke atasan

pejabat penilai

5Menandatangani SKP sebagai pengesahan dan

mengembalikannya ke pejabat penilai

SKP yang telah

dinilai pejabat

penilai dan

diserahkan ke

atasan pejabat

penilai

30 menit

SKP yang telah dinilai

dan ditandatangani

oleh atasan pejabat

dikembalikan

7 Menyerahkan SKP kepada pegawai

SKP yang telah

dinilai dan

ditandatangani oleh

atasan pejabat

15 menit

SKP yang telah dinilai

dan diserahkan ke

pegawai bersangkutan

8 Menerima hasil penilaian SKP dari Pejabat penilai

SKP yang telah

dinilai dan

diserahkan ke

pegawai

bersangkutan

5 menitSKP yang telah dinilai

diserahkan ke pegawai

KegiatanNo. Keterangan

Output

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGISIAN SASARAN KERJA PNS (SKP)

Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan WaktuPegawai

Ya

Tidak

Page 3: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.

SOP Surat Keluar 1. Perangkat Komputer

2. Alat Tulis Kantor

3. Daftar Urut Kepangkatan

4. Daftar Monitor Kenaikan Pangkat

1. Usulan kenaikan pangkat disampaikan minimal 3 (tiga) bulan sebelum masuk TMT 1. Data jaga kenaikan pangkat

2. Kenaikan pangkat dapat ditunda bahkan dibatalkan apabila terdapat pelanggaran

disiplin PNS sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses kenaikan pangkat jadi terlambat

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

SEKRETARIAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

800/ /DESDM.SET-2

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NIP. 19660719 199311 1 002

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembina Utama Muda

10 Juli 2017

SUBBAG UMUM DAN APARATURNama SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Provinsi Kalimantan Barat

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya.

Memahami Undang-Undang Kepegawaian dan Prosedur Kepangkatan Pegawai

Page 4: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

- Surat Edaran dari BKD

tentang Periode

Kenaikan Pangkat

- SK Pangkat Terakhir

- SKP, 2 tahun terakhir

- Ijazah terakhir

2Mengajukan konsep surat pemberitahuan

Kenaikan Pangkat ke Bidang/Unit terkait.

Daftar usulan PNS yang

akan naik pangkat1 hari

Konsep surat edaran

dan daftar nama PNS

yang memenuhi syarat

3

Menandatangani konsep surat pemberitahuan

Kenaikan Pangkat untuk disampaikan ke

Bidang/Unit terkait.

Konsep surat edaran dan

daftar nama PNS yang

memenuhi syarat

1 hari

Surat Edaran Usulan

Kenaikan Pangkat dan

disposisi

4Menyampaikan surat pemberitahuan Kenaikan

Pangkat ke Bidang/Unit terkait.

Surat Edaran Usulan

Kenaikan Pangkat dan

disposisi

1 hari

Daftar nama-nama PNS

yang diusulkan

kenaikan pangkat

- SK Pangkat Terakhir

- SKP 2 tahun terakhir

- Ijazah terakhir

6

Mendisposisikan berkas nota usul Kenaikan

Pangkat ke staf pelaksana untuk diteruskan ke

BKD.

Berkas Persyaratan 30 menit Disposisi penugasan

- SK Pangkat Terakhir

- SKP 2 tahun terakhir

- Ijazah terakhir

8

Memeriksa kelengkapan dan melegalisir berkas

kemudian memaraf nota usulan dan pengantar

Kenaikan Pangkat tersebut untuk diteruskan

kepada Sekretaris Dinas.

Konsep Nota Usulan dan

Surat pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan

2 hari

Konsep Nota Usulan

dan Surat pengantar

usulan Kenaikan

Pangkat dan

kelengkapan yang

sudah diparaf

9

Meneliti dan memaraf Nota Usulan dan

pengantar Kenaikan Pangkat, jika sudah

lengkap diajukan ke Kepala Dinas untuk

ditandatangani.

Konsep Nota Usulan dan

Surat pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan

1 jam

Konsep Nota Usulan

dan Surat pengantar

usulan Kenaikan

Pangkat dan

kelengkapan yang

sudah diparaf

10Menelaah dan menandatangani Nota Usulan

dan pengantar Kenaikan Pangkat .

Konsep Nota Usulan dan

Surat pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan yang sudah

diparaf

1 jam

Nota Usulan dan Surat

pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan di

tandatangani Kepala

Dinas

11

Menerima Nota usulan Kenaikan Pangkat yang

sudah ditandatangani dan menugaskan staf

untuk mengagendakan dan memberi nomor surat

Nota Usulan dan Surat

pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan di

tandatangani Kepala

Dinas

1 jam Disposisi penugasan

12

Memberi nomor dan stempel pada Surat Keluar

dan mencatatnya dalam Buku Agenda Surat

Keluar. Serta Mengirim surat pengantar ke BKD

dan kelengkapan Usulan Kenaikan Pangkat

yang sudah distempel dan bernomor untuk

diproses lebih lanjut.

Nota Usulan dan Surat

pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan di

tandatangani Kepala

Dinas dan Pengiriman

Berkas

30 menit

dan 1 hari

Nota Usulan dan Surat

pengantar usulan

Kenaikan Pangkat dan

kelengkapan diberi

nomor dan stempel

serta usulan Kenaikan

pangkat PNS

SOP Surat

Keluar

1 hari

Konsep Nota Usulan

dan Surat pengantar

usulan Kenaikan

Pangkat dan

kelengkapan

7

7 hari Berkas Persyaratan

Mencatat dan meneliti kelengkapan berkas

usulan Kenaikan Pangkat dan meneruskan

kembali ke Kasubbag untuk dilegalisir disertai

dengan Konsep Nota Usulan dan Surat

Pengantar Kenaikan Pangkat.

Melengkapi syarat-syaratnya kemudian

menyerahkan berkas Kenaikan Pangkat kepada

Subbag. Umum dan Aparatur

5

Merekap dan membuat daftar usulan PNS yang

akan naik pangkat.

Staf

Mutu Baku

KelengkapanNo. Kegiatan

Waktu Output

Pelaksana

1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Bidang/ Unit

Terkait

2 hariDaftar usulan PNS yang

akan naik pangkat

KeteranganKasubbag

Umum dan

AparaturSekretaris

Kepala

Dinas

Ya

TidakYa

Tidak

Page 5: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Administrasi 1.

Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang 2.

Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

0661/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.

SOP Surat Keluar 1. Perangkat Komputer

2. Alat Tulis Kantor

KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Mampu Mengoperasionalkan Komputer

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses administrasi

Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

800/ /DESDM.SET-2

pegawai lainnya .

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nama SOP Pengurusan Kartu Pegawai

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NIP. 19660719 199311 1 002

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

Pembina Utama Muda

Provinsi Kalimantan Barat

Page 6: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

Staf

Kasubbag

Umum dan

Aparatur

SekretarisKepala

DinasKelengkapan Waktu Output

1

Menyiapkan, memeriksa dan meverifikasi

berkas yang diperlukan untuk pembuatan Kartu

Pegawai beserta Surat Pengantarnya,

kemudian diajukan kepada Kasubbag Umum

dan Aparatur.

1. Foto Copy SK CPNS

2. Foto Copy SK PNS

3. Foto Copy SPMT

4. Pas Photo 3x4

1 hari

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Pegawai dan Surat

Pengantar

2

Melegalisir berkas yang diperlukan untuk

pembuatan Kartu Pegawai dan memeriksa

surat pengantar untuk diajukan kepada

Sekretaris Dinas. Jika setuju surat pengantar

diparaf, jika tidak setuju dikembalikan kepada

staf untuk diperbaiki.

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Pegawai dan Surat

Pengantar

1 hari

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Pegawai dan Surat

Pengantar yang sudah

diperiksa dan diparaf

3

Memeriksa surat pengantar. Jika setuju surat

pengantar ditandatangani, jika tidak setuju

dikembalikan kepada kasubbag untuk

diperbaiki.

Surat Pengantar 30 Menit

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Pegawai dan Surat

Pengantar yang sudah

diperiksa dan diparaf

4Menandatangani surat pengantar pengurusan

Kartu PegawaiSurat Pengantar 10 Menit

Surat Pengantar yang sudah

ditandatangani

5

Memberikan nomor dan stempel dan

mencatatnya dalam agenda surat keluar,

kemudian mengirim berkas usulan pembuatan

Kartu Pegawai yang ditujukan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Pegawai dan Surat

Pengantar yang sudah

ditandatangani

10 menit

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Pegawai dan Surat

Pengantar sudah

ditandatangani diberi nomor

dan stempel terkirim

SOP Surat Keluar

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGURUSAN KARTU PEGAWAI

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Page 7: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. 1.

2.

2. PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS Jis PP No. 10/2008

tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP No. 7/1977

3. PP No. 32/1979 tentang Pemberhentian PNS Jo. PP No. 1/1994

tentang Perubahan Atas PP no. 32 /1979

4.

5.

SOP Surat Keluar 1. DPA SKPD

2. Komputer

3. ATK

Jika SOP pengajuan pensiun ini tidak dilaksanakan maka hak-hak pensiun 1. Daftar pensiun tahun terkait

menjadi terlambat 2. Data Batas Usia Pensiun

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SEKRETARIAT

Bisa mengoperasionalkan komputer

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Kepala BKN No. 14/2003 tentang Petunjuk Teknis

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Duda

sebagai pelaksanaan PP No.9/2003.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Memahami undang-undang dan peraturan kepegawaian

800/ /DESDM.SET-2

10 Juli 2017

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

NIP. 19660719 199311 1 002

SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM :

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

KUALIFIKASI PELAKSANA :

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

Pembina Utama Muda

Nama SOP Pengajuan Pensiun

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Provinsi Kalimantan Barat

Page 8: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

Kasubag

Umum dan

Aparatur

Staf Subbag

Umum dan

Aparatur

PNS yang

berkaitanSekretaris

Kepala

DinasKelengkapan Waktu Output

1Menugaskan staf untuk membuat data dan

usulan pegawai yang akan pensiun.

Surat Edaran dari BKD tentang Pegawai

yang memasuki Batas Usia Pensiun

(BUP)

1 jamData usulan pegawai

yang memasuki BUP

2

Membuat konsep usulan Daftar PNS yang

pensiun ke masing-masing bidang kemudian

diteruskan ke PNS yang bersangkutan.

Data usulan pegawai yang memasuki

BUP1 hari

Data usulan pegawai

yang pensiun yang Data

usulan pegawai yang

memasuki BUP

Mengisi formulir Daftar Penerima Calon

Pensiun (DPCP)

- Fotocopy SK CPNS

- Fotocopy SK Kenaikan Pangkat dan

SK Kenaikan Gaji Berkala

- Fotocopy Kartu Keluarga

- Fotocopy Surat Nikah

- Fotocopy Kartu Pegawai

- Fotocopy Akte Kelahiran Anak/ Surat

Adopsi Anak Angkat

- Pas Photo Hitam Putih Ukuran 4x6 cm

4

Memeriksa kelengkapan berkas usulan

pengajuan pensiun dan membuat nota usulan

pengajuan pensiun beserta surat pengantarnya

kemudian meneruskannya ke Kasubbag umum

dan aparatur.

Berkas usulan yang sudah dilengkapi

persyaratan1 hari

Konsep Nota Usulan

pengajuan pensiun dan

Surat pengantar beserta

kelengkapannya

5

Memeriksa dan Melegalisir usulan pengajuan

pensiun, jika usulan tidak lengkap dikembalikan

untuk dilengkapi dan memberi paraf untuk

diproses lebih lanjut jika sudah lengkap.

Konsep Nota Usulan pengajuan pensiun

dan Surat pengantar beserta

kelengkapannya

1 hari

Konsep Nota Usulan

pengajuan pensiun dan

Surat pengantar beserta

kelengkapannya yang

sudah diparaf

6

Memeriksa usulan pengajuan pensiun, jika

usulan tidak lengkap dikembalikan untuk

dilengkapi. Jika sudah lengkap pengantar

pengajuan pensiun ditandatangani untuk

diproses lebih lanjut .

Konsep Nota Usulan pengajuan pensiun

dan Surat pengantar beserta

kelengkapannya yang sudah diparaf

15 menit

Nota Usulan pengajuan

pensiun dan Surat

pengantar beserta

kelengkapannya yang

sudah ditandatangani

7Menandatangani Surat pengantar pengajuan

PensiunSurat Pengantar Pengajuan Pensiun 10 menit

Surat Pengantar

Pengajuan Pensiun yang

sudah ditandatangani

8

Mencatat dan memberikan nomor surat dan

mengembalikannya ke bagian aparatur,

kemudian berkas usulan pensiun pegawai

dikirim ke BKD Provinsi Kalimantan Barat.

Nota Usulan pengajuan pensiun dan

Surat pengantar beserta kelengkapannya

yang sudah ditandatangani

15 menit

Surat usulan pensiun

yang sudah dicatat, diberi

nomor dan stempel

terkirim

SOP Surat

Keluar

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PENSIUN

7 hari

Berkas usulan yang

sudah dilengkapi

persyaratan

Melengkapi persyaratan usulan pengajuan

pensiun dan menyerahkannya ke bagian umum

dan aparatur

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

3

No. Kegiatan

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Tidak

Page 9: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Administrasi 1.

Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang 2.

Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

0661/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.

SOP SURAT KELUAR 1. Perangkat Komputer

2. Alat Tulis Kantor

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Mampu Mengoperasionalkan Komputer

Nama SOP Pembuatan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)

Kalimantan Barat

10 Juli 2017

NIP. 19660719 199311 1 002

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

Pembina Utama Muda

800/ /DESDM.SET-2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Apabila yang bersangkutan telah berhenti menjadi PNS, maka kartu pegawai

dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi.

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN :

Page 10: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

Staf

Kasubbag

Umum dan

Aparatur

Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1

Menyiapkan, memeriksa dan meverifikasi berkas

yang diperlukan untuk pembuatan Kartu Istri (Karis)

/Kartu Suami (Karsu) beserta Surat Pengantarnya,

kemudian diajukan kepada Kasubbag Umum dan

Aparatur.

1. Foto Copy SK CPNS

2. Foto Copy SK PNS

3. Foto Copy SPMT

4. Pas Photo 3x4

1 hari

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami

(Karsu) dan Surat Pengantar

2

Melegalisir berkas yang diperlukan untuk

pembuatan Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami (Karsu)

dan memaraf surat pengantar untuk diajukan

kepada Sekretaris Dinas.

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Istri (Karis) /Kartu

Suami (Karsu) dan Surat

Pengantar

1 hari

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Istri (Karis) /Kartu Suami

(Karsu) dan Surat Pengantar

yang sudah diperiksa dan

diparaf

3 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar. Y

Berkas Usulan pembuatan

Kartu Istri (Karis) /Kartu

Suami (Karsu) dan Surat

Pengantar yang sudah

diparaf

30 Menit

Usulan pembuatan Kartu Istri

(Karis) /Kartu Suami (Karsu)

dan Surat Pengantar yang

sudah ditandatangani

4

Memberikan nomor dan stempel dan mencatatnya

dalam agenda surat keluar kemudian mengirim

Berkas Usulan pembuatan Kartu Istri (Karis) /Kartu

Suami (Karsu) yang ditujukan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Usulan pembuatan Kartu Istri

(Karis) /Kartu Suami (Karsu)

dan Surat Pengantar yang

sudah ditandatangani

15 menit

Usulan pembuatan Kartu Istri

(Karis) /Kartu Suami (Karsu)

dan Surat Pengantar yang

sudah ditandatangani diberi

nomor dan stempel terkirim

SOP Surat

Keluar

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN KARTU ISTRI (KARIS)/ KARTU SUAMI (KARSU)

Ya

Tidak

Page 11: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-undang Nomor 8 tahun Tahun 1999 perubahan atas UU No. 8 1.

tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Gubernur No.99 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

SOP Surat Keluar 1. DPA SKPD

2. Perangkat Komputer

3. Alat Tulis Kantor

Jika SOP Pengajuan Cuti tidak tidak dilaksanakan maka izin cuti mengalami 1. Catatan jumlah hari cuti bersama

keterlambatan. 2. Data Jaga Cuti

Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembina Utama Muda

NIP. 19660719 199311 1 002

SEKRETARIATNama SOP Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi

Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Page 12: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

1

Mengisi dan mengajukan usulan kepada atasan

langsung dan diparaf oleh Kasubag/Kasi masing-

masing bidang.

Mengisi Form

Permohonan Cuti1 hari

Form usulan cuti yang

sudah diisi

2

Membaca usulan cuti pegawai jika setuju diparaf dan

meneruskan ke Sekretaris/Kabid masing-masing

bidang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada pegawai

yang bersangkutan.

Form usulan cuti

yang sudah diisi15 menit Permohonan izin cuti

3Menandatangani jika setuju dan jika tidak

mengembalikan ke pegawai yang bersangkutan

Permohonan izin

cuti30 menit Permohonan izin cuti

4

Memproses penerbitan surat izin cuti. Jika draft surat

cuti belum sesuai dikembalikan ke staf, jika sudah diberi

paraf dan diteruskan ke Sekretaris.

Permohonan izin

cuti1 hari

Surat pengantar dan

permohonan izin cuti

5

Memeriksa surat izin cuti. Jika draft surat cuti belum

sesuai dikembalikan ke Kasubbag, jika sudah diberi

paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk

ditandatangani

Surat pengantar

dan permohonan

izin cuti

15 menit

Surat pengantar dan

permohonan izin cuti

yang sudah diparaf

6

Memeriksa surat izin cuti. Jika draft surat cuti belum

sesuai dikembalikan ke Kasubbag, jika sudah

ditandatangani dan dikembalikan ke staf.

Surat pengantar

dan permohonan

izin cuti yang sudah

diparaf

20 menit

Surat pengantar dan

permohonan izin cuti

yang sudah

ditandatangani

7

Mencatat dan memberikan nomor surat kemudian

menyampaikan persetujuan cuti kepada pegawai

pemohon dan mengirim tembusan ke BKD

Surat pengantar

dan permohonan

izin cuti yang sudah

ditandatangani

30 menit

Surat pengantar dan

permohonan izin cuti

yg sdh ditandatangani

dan diberi nomor

SOP Surat

Keluar

8 Menerima persetujuan cuti

Surat pengantar

dan permohonan

izin cuti yang sudah

ditandatangani

15 menit Surat cuti dan arsip

Waktu Output

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPegawai

Kasubag/

Kasi

Sekretaris/

Kabid

Kasubag

Umum dan

Aparatur

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Umum

dan

Aparatur

Kelengkapan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Page 13: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.

2.

SOP Surat Keluar 1. Perangkat Komputer

2. DUK.

Database Kepegawaian.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar tidak dilaksanakan maka

izin belajar dan tugas belajar menjadi terhambat

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya.

Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran

Pergub No. 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Barat

Pembina Utama Muda

NIP. 19660719 199311 1 002

SEKRETARIATNama SOP Pelayanan Usulan Izin Belajar dan Tugas Belajar

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 14: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

Pemohon

Kasubbag

Umum dan

Aparatur

Pengadministrasi

Umum

Sekretaris

Dinas

Kepala

DinasKelengkapan Waktu Output

1 Membuat surat permohonan ijin belajar dan Tugas

Belajar serta menyerahkan berkas permohonan ijin

belajar Kepada Kasubbag Umum dan Aparatur

Surat Pengantar , Surat Permononan Ijin Belajar,

Rekomendasi dari Unit Kerja, Rekomendasi dari

Perguruan Tinggi, SK Pangkat Terakhir, Daftar

Riwayat Hidup, DP 32 Tahun terakhir, Surat

Pernyataan Telah Membuat Penyesuaian Ijazah,

Seurat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja,

Surat Pernyataan Tidak Menuntut Fasilitas,

Rekapitulasi Absen 3 Bulan Terakhir, Kartu

Mahasiswa dan Ijazah Terakhir

5 Menit Berkas Surat

Permohonan Ijin Belajar

2 Menerima surat permohonan ijin belajar dan Tugas

Belajar, dan memerintahkan Pengadministrasi Umum

untuk mengumpulkan data dan membuat draft surat

usulan ijin belajar dan tugas belajar

Dokumen kelengkapan 10 Menit Disposisi perintah tugas

3 Mengumpulkan data dan mengetik draft surat usulan

ijin belajar dan tugas belajar, diserahkan kepada

Kasubbag Umum dan Aparatur

Dokumen kelengkapan 30 Menit Draft Surat Usulan Ijin

dan Tugas Belajar

beserta lampirannya

4 Memeriksa kelengkapan data lampiran dan draft surat

usulan ijin belajar dan tugas belajar, jika tidak setuju

dikembalikan kepada Pengadm. Umum untuk

dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki/ditolak,

jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris

Dinas

Draft Surat Usulan Ijin dan Tugas Belajar beserta

lampirannya

10 Menit Draft Surat Usulan Ijin

dan Tugas Belajar

beserta lampirannya

sudah diperiksa

Kasubbag Umum

Kepegawaian

5 Memeriksa kelengkapan data lampiran dan draft surat

usulan ijin belajar dan tugas belajar, jika tidak setuju

dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur

untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan

kepada Kepala Dinas

Draft Surat Usulan Ijin dan Tugas Belajar beserta

lampirannya

10 Menit Draft Surat Usulan Ijin

dan Tugas Belajar

beserta lampirannya

sudah diperiksa

Sekretaris

6 Memeriksa draft surat usulan ijin belajar dan tugas

belajar, jika tidak setuju dikembalikan kepada

Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani

dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur

Draft Surat Usulan Ijin dan Tugas Belajar beserta

lampirannya sudah diperiksa Sekretaris

10 Menit Surat Usulan Tugas dan

Ijin Belajar

7 Menerima surat usulan ijin belajar dan tugas belajar,

selanjutnya memerintahkan Pengaministrasi Umum

untuk mengagendakan surat tersebut dan disampaikan

kepada BKD

Surat Usulan Tugas dan Ijin Belajar 5 Menit Surat Usulan Tugas dan

Ijin Belajar SOP

Surat

Keluar

8 Menerima surat usulan ijin belajar dan tugas belajar,

mengagendakan surat tersebut dan diserahkan kepada

Caraka untuk dikirim kepada BKD

Surat Usulan Tugas dan Ijin Belajar 15 Menit Surat Usulan Tugas dan

Ijin Belajar yang sudah

diagendakan dan

didistribusikan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

PELAYANAN USULAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

tidak

Ya

Ya

Ya

tidak

Ya

tidak

Page 15: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.

2.

3 Pergub Kalbar Nomor 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

SOP Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor

2. DUK.

3. Buku Ekspidisi

4. Buku Agenda

5. Surat Masuk

6. Stempel Tanggal

Database Kepegawaian.

Buku Agenda

Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembina Utama Muda

NIP. 19660719 199311 1 002

SEKRETARIATNama SOP Pelayanan Usulan Izin Perceraian

SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya. Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran

Pergub No. 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Barat

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses Pelayanan Usulan Izin Perceraian akan

terhambat

Page 16: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

PemohonKasubbag Umum

& Aparatur

Pengadministrasi

Umum

Sekretaris

DinasKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Ket.

1 Mengajukan permohonan ijin perceraian Surat Permohonan Ijin Perceraian 5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian

2 Menerima permohonan perceraian dan memerintahkan

Pengadministrasi Umum untuk meregister surat permohonan tersebut

Surat Permohonan Ijin Perceraian dan Lembar

disposisi

5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah

didisposisi

3 Meregister surat permohonan tersebut dan mendistribusikannya ke

Kasubbag Umum dan Aparatur

Surat Permohonan Ijin Perceraian dan Buku

Register Surat

5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah

diregister

3 Menerima dan menyampaikan surat permohonan perceraian ke

Sekretaris untuk mohon arahan

Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah

diregister

5 Menit Pengantar dari Kasubbag Umum

Kepegawaian

4 Menerima dan menyampaikan surat permohonan perceraian kepada

Kepala Dinas untuk mohon arahan

Surat Permohonan Ijin Perceraian 5 Menit Pengantar dari Sekretaris SKPD

5 Menerima surat permohonan ijin perceraian dan memberikan arahan

kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk membuat draft surat

pemanggilan

Surat Permohonan Ijin dan Arahan dari Kepala

SKPD

30 Menit Surat Permohonan Ijin dan Arahan dari

Kepala SKPD

6 Membuat draft surat pemanggilan untuk Pegawai yang bersangkutan,

selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas

Surat Permohonan Ijin dan Arahan dari Kepala

SKPD

60 Menit Draft Surat Pemanggilan diparaf Kausbbag

7 Memeriksa draft surat pemanggilan, jika tidak setuju dikembalilkan

kepada kasubbag umum kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju

memaraf draft pemanggilan tersebut selanjutnya disampaikan kepada

kepala Dinas

Draft Surat Pemanggilan diparaf Kasubbag 15 Menit Draft Surat Pemanggilan diparaf Sekretaris

SKPD

8 Memeriksa draft surat pemanggilan, jika tidak setuju dikembalilkan

kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani

dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan aparatur untuk

didistribusikan kepada yang bersangkutan

Draft Surat Pemanggilan diparaf Sekretaris

SKPD

30 Menit Surat Pemanggilan

9 Menerima surat pemanggilan dan memerintahkan pemroses

administrasi kepegawaian untuk mengagendakan dan mendistribusikan

surat panggilan

Surat Pemanggilan dan Lembar Disposisi 5 Menit Surat Pemanggilan sudah didisposisi

10 Mengagendakan dan mendistribusikan surat panggilan kepada PNS

yang bersangkutan

Surat Pemanggilan sudah didisposisi 10 Menit Surat Pemanggilan dikirim

11 Menerima dan mempelajari surat pemanggilan tersebut, serta

memenuhi panggilan sesuai jadwal yang terdapat dalam surat

pemanggilan

Surat Pemanggilan dikirim 5 Menit Surat Pemanggilan diterima

12 Melakuan introgasi terhadap pemohon dan istri/suami pemohon terkait

dengan permohonan ijin perceraian serta membuat berita acara hasil

introgasi dan Laporan Hasil Introgasi dan disampaikan kepada Kepala

Dinas

Surat Permohonan Ijin Perceraian 3 Hari Berita Acara Hasil Introgasi

13 Mempelajari BA dan Laporan Hasil Introgasi, dan memanggil pemohon

dan Kasubbag Umum Kepegawaian untuk diminta penjelasan lebih

lanjut, jika tidak setuju dikembalikan pemohon melalui Kasubbag

Umum Kepegawaian untuk ditolak, jika setuju memerintahkan kepada

kasubbag umum kepegawaian untuk membuat draft surat permohonan

izin perceraian kepada BKD

Berita Acara Hasil Introgasi 120 Menit Arahan dari Kepala SKPD

14 Membuat draft surat permohonan izin perceraian, selanjutnya

disampaikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas

Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian untuk

BKD

30 Menit Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian

untuk BKD

15 Memeriksa draft surat permohonan izin perceraian, jika tidak setuju

dikembalikan kepada kasubbag umum dan aparatur untuk diperbaiki,

jika setuju memaraf selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas

Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian untuk

BKD

5 Menit Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian

diparaf Sekretaris SKPD

16 Memeriksa draft surat permohonan izin perceraian, jika tidak setuju

dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju

ditandatangani selanjutnya memerintahkan kasubbag umum dan

aparatur untuk didistribusikan

Draft Surat Permohonan Ijin Perceraian diparaf

Sekretaris SKPD

10 menit Surat Permohonan Ijin Perceraian

17 Menerima surat permohonan izin perceraian, selanjutnya

memerintahkan pengadministrasi umum untuk diagendakan dan

didistribusikan

Surat Permohonan Ijin Perceraian 5 Menit Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah

didisposisi

18 Mengendakan dan mendistribusikan surat permohonan izin perceraian

ke BKD

Surat Permohonan Ijin Perceraian sudah

didisposisi

30 Menit Dokumentasi Berkas SOP Surat Keluar

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. AktivitasPelaksana Mutu Baku

PELAYANAN USULAN IZIN PERCERAIAN

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Page 17: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, TLN Nomor 3098)

sebagaimana telah Enam Belas kali diubah terakhir dengan PP Nomor 34

Tahun 2014

3. Peraturan Gubernur No.99 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

1. Buku Agenda

2. Formulir yang diperlukan

3. Alat Tulis Kantor

4. Daftar Monitor Kenaikan Pangkat

5 Daftar Monitor Kenaikan Gaji Berkala

1. 1. Data jaga kenaikan pangkat

2. Data jaga kenaikan gaji berkala

2. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala terlambat

masuk masa kenaikan gaji berkala.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Usulan kenaikan gaji berkala disampaikan minimal 1 (satu) bulan sebelum

SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami Undang-Undang dan Peraturan Kepegawaian

Mampu Mengoperasionalkan Komputer

Pembina Utama Muda

NIP. 19660719 199311 1 002

SEKRETARIATNama SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARATDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 18: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

PemohonPengadministrasi

Umum

Kasubbag

Umum& Aparatur

Sekretaris

DinasKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Menyerahkan berkas permohonan Penerbitan Kenaikan

Gaji Berkala kepada Pegawai Pengadministrasi Umum

Pengantar dari Kepsek/Kepala UPTD,

Fotocopy SK CPNS, Fotocopy SK PNS,

Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir,

Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir,

Fotocopy DP3 Tahun Terakhir,

Rekomendasi Pengawas Sekolah (Khusus

Guru)

5 Menit Penyampaian berkas

permohonan SK Kenaikan

Gaji Berkala

Khusus

PNS Gol.

III/c

kebawah

2 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan

Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak

lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk

diperbaiki, jika lengkap diproses draf SK Kenaikan Gaji

Berkala untuk disampaikan kepada Kasubbag Umum

dan Aparatur

.

Berkas Permohonan Penerbitan SK

Kenaikan Gaji Berkala

10 Menit Berkas Permohonan SK

Kenaikan Gaji Berkala yang

sudah diperiksa dan Draft SK

Kenaikan Gaji Berkala

3 Memeriksa draft SK Kenaikan Gaji Berkala beserta

kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada

Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki ,jika setuju

diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas

Draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan Berkas

Permohonan Penerbitan SK Kenaikan Gaji

Berkala

10 Menit Draf SK Kenaikan Gaji

Berkala yang sudah diperiksa

4 Meneliti draft SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak

setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan

Aparatur untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan

disampaikan kepada Kepala Dinas

Draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan Berkas

Permohonan Penerbitan SK Kenaikan Gaji

Berkala

10 Menit Draf SK Kenaikan Gaji

Berkala yang sudah diperiksa

5 Meneliti draft SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak

setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk

diperbaiki, jika setuju ditandatangani

Draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan Berkas

Permohonan Penerbitan SK Kenaikan Gaji

Berkala

10 Menit SK Kenaikan Gaji Berkala

yang sudah ditandatangani

6 Memberi nomor SK Kenaikan Gaji Berkala, Mencatat

dalam buku agenda dan menyampaikan kepada

pemohon

Buku Agenda, SK Kenaikan Gaji Berkala

yang sudah ditandatangani

10 Menit SK Kenaikan Gaji Berkala

yang sudah diagendakan

7 Menerima SK Kenaikan Gaji Berkala dan

menandatangani tanda terima pada buku agenda

SK Kenaikan Gaji Berkala

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Page 19: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

1 SOP Surat Masuk 1. Buku Agenda

2. DUK.

Database Kepegawaian.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP Pengusulan Diklat tidak dilaksanakan maka tidak ada pegawai yang

diusulkan untuk mengikuti Diklat

Pembina Utama Muda

NIP. 19660719 199311 1 002

SEKRETARIATNama SOP Pengusulan Diklat

SUBBAG UMUM DAN APARATURDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Page 20: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

Kasubbag

Umum Aparatur

Kepala

Bidang

Sekretaris

SKPD

Kepala

SKPD

Pengadministrasi

Umum

Pegawai yang

mengikuti DIKLATKelengkapan Waktu Output

1 Menerima dan mempelajari tawaran Diklat

dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) dan

menginformasikan kepada Kepala Bidang

mengenai tawaran diklat

Surat dari

Kementerian/Lembaga/S

atuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi (K/L/D/I)

tentang Informasi DIKLAT

dan Lembar Disposisi

5 Menit Surat dari

Kementerian/Lembaga/Sat

uan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi (K/L/D/I)

tentang Informasi DIKLAT

yang sudah didisposisi

SOP Surat

Masuk

2 Membuat usulan pegawai yang akan

mengikuti Diklat Teknis sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi, mengajukan Telahaan

Staf, Surat Perintah Tugas, diserahkan

kepada Sekretaris Dinas

Surat dari

Kementerian/Lembaga/S

atuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi (K/L/D/I)

tentang Informasi DIKLAT

yang sudah didisposisi

3 Jam Usulan nama-nama

pegawai yang akan

mengikuti DIKLAT, Draft

SPT, Telahaan Staf

3 Memeriksa Telahaan Staf dan Surat Perintah

Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada

Kepala Bidang untuk diperbaiki dan jika

setuju diparaf, diserahkan kepada Kepala

Dinas

Draft SPT, Telahaan Staf 30 Menit Draft SPT, Telahaan Staf

4 Memeriksa Telahaan Staf dan Surat Perintah

Tugas, jika tidak setuju dikembalikan kepada

Sekretaris Dinas untuk diperbaiki dan jika

setuju ditandatangani dan diserahkan

kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk

ditindaklanjuti.

Draft SPT, Telahaan Staf 5 Menit Draft SPT, Telahaan Staf

5 Menerima Surat Perintah Tugas DIKLAT,

kemudian diserahkan kepada

Pengadministrasi Umum

Draft SPT, Telahaan Staf Relatif Draft SPT, Telahaan Staf

6 Memberi nomor, mengagendakan,

mengarsipkan SPT dan menyerahkan SPT

kepada yang bersangkutan

SPT 5 Menit SPT

7 Menerima SPT yang sudah ditandatangani

Kepala Dinas

SPT 5 Menit SPT, Dokumentasi Berkas

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

PENGUSULAN DIKLAT

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Page 21: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

DISAHKAN OLEH

1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 1.

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2.

2.

1. Buku Agenda

2. DUK.

3. Stemp[el Tanggal

4. Perangkat Komputer

5. Buku Ekspedisi

Database Kepegawaian.

Buku Agenda

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pengusulan perubahan status CPNS

menjadi PNS

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya. Memahami tentang penyusunan dan administrasi perkantoran

Pergub No. 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Barat

Pembina Utama Muda

NIP. 19660719 199311 1 002

SEKRETARIATNama SOP Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS

SUBBAG UMUM DAN APARATUR

Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME

NOMOR SOP 800/ /DESDM.SET-2

TANGGAL PEMBUATAN 10 Juli 2017

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Page 22: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH … · Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Peraturan

1 Menerima Surat masuk yang dikirimkan oleh BKD dan

didisposisi Kepala Dinas dan menginformasikan kepada

CPNS yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan

perubahan status

Surat dari BKD 5 Menit Surat BKD yang sudah

didisposisi

SOP Surat

Masuk

2 Melengkapi kelengkapan persayaratan perubahan status,

diserahkan kepada Pengadministrasi Umum

Fotocopy SK CPNS, Fotocopy

Sertifikat Prajabatan, DP-3 2

Thn, Pas Photo 3x4

60 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS

3 Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan, jika tidak

lengkap dikembalikan kepada CPNS ybs untuk dilengkapi, jika

lengkap disampaikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS

10 Menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

diverifikasi

4 Memeriksa berkas usulan, jika tidak setuju dikembalikan

kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki/dilengkapi,

jika setuju memerintahlkan Pengadministrasi Umum untuk

membuat draft Surat Pengantar ke BKD

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi

5 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

diverifikasi

5 Mengetik draft surat pengantar dan diserahkan kepada

Kasubbag Umum dan Aparatur

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi

15 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

6 Memeriksa draft Surat Pengantar, jika tidak setuju

dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk

diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada

Sekretaris Dinas

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi dan draft surat

pengantar

5 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

diverifikasi dan draft surat

pengantar7 Memeriksa draft Surat Pengantar, jika tidak setuju

dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk

diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala

Dinas

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi dan draft surat

pengantar

5 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

diverifikasi dan draft surat

8 Memeriksa draft Surat Pengantar, jika tidak setuju

dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju

ditandatangani diserahkan kepada Kasubbag Umum dan

Aparatur

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi dan draft surat

pengantar

5 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

diverifikasi dan surat

pengantar9 Menerima surat pengantar dan memerintahkan

Pengadministrasi Umum untuk mengagendakan

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi dan surat

pengantar

5 menit Berkas pengusulan

perubahan status CPNS

menjadi PNS yang sudah

diverifikasi dan surat

pengantar

10 Mengagendakan dan menyerahkan kepada Caraka untuk

dikirim kepada BKD

Berkas pengusulan perubahan

status CPNS menjadi PNS yang

sudah diverifikasi dan Surat

Pengantar

15 menit Dokumentasi Berkas SOP Surat

Keluar

SOP Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kasubbag

Umum dan

Aparatur

CPNSPengadministrasi

Umum

Sekretaris

DinasKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya