laporan komite good governance bpjs … 2017... · choice dan 1 soal essay dengan durasi pengerjaan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIWULAN III 2016
EXECUTIVE SUMMARY
1. Penyelesaian Program Kerja Komite Good Governance Triwulan III Tahun 2016 Penyelesaian Program Kerja Komite Good Governance sampai dengan Triwulan III Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
2. Uji Pemahaman Good Governance Pelaksanaan Internal Governance Award (IGA) tahun 2016 mengalami beberapa perubahan parameter, diantaranya adalah penambahan parameter uji pemahaman good governance yang merupakan bagian dari parameter pelaksanaan sosialisasi good governance. Uji Pemahaman good governance ini diikuti oleh seluruh unit kerja, baik kantor cabang, kantor wilayah dan divisi (kantor pusat) yang dilakukan serentak pada tanggal 22 September 2016. Parameter ini yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman atas sosialisasi good governance. Uji pemahaman dilakukan dengan melibatkan 2 (dua) responden pada masing-masing unit kerja yang ditentukan secara acak oleh Komite Good Governance. Responden melakukan uji pemahaman pada aplikasi Learning Management System dengan jumlah peserta sebanya 312 orang di seluruh unit kerja. Uji pemahaman terdiri dari 2 (dua) tipe soal yang berbeda, yaitu 30 soal multiple choice dan 1 soal essay dengan durasi pengerjaan selama 35 menit.
No KETERANGAN REAL %
1 Pelaksanaan assessment GG 100%
2 Penyusunan gap analysis, monitoring dan evaluasi sesuai road map GG
0%
3 Penyempurnan infrastruktur GG serta peraturan internal
80%
4 Penyusunan materi sosialisasi GG 100%
5 Sosialisasi GG 80%
6 Workshop 100%
7 Penyusunan parameter Internal Governance Award 100%
8 Pelaksanaan Internal Governance Award 50%
9 Penyusunan laporan triwulanan Komite GG 50%
10 Pembuatan materi e-learning GG 0%
11 Penyusunan subsidiaries governance 0%
12 Self assessment 85 butir ISSA Guideline 40%
13 Update content website 50%
14 Expo Festival Anti Korupsi (KPK) 0%
Average Penyelesaian Program Kerja 54%
LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN II TAHUN 2016
1. DASAR PELAKSANAAN Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
q. Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2016 – 2021
r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/27/012016 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/173/032016 tentang Pembentukan Komite Good
Governance BPJS Ketenagakerjaan.
t. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/437/082016 tentang Penunjukan Wakil Ketua
Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRIN/437/082016 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM
KOMITE
1 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan Ketua
2 Rizani Usman Kepala Divisi Manajemen Risiko Wakil Ketua
3 I Made Gede Yagustana
Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus
Satuan Pengawas Internal
Koordinator Bidang Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4 Indrajid Nurmukti
Pjs. Kaur Komunikasi Internal
Divisi Komunikasi Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL
5 Dian Agung Senoaji
Pjs. Kaur Tata Kelola Divisi Sekretaris Badan
Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan
6 Ariani Arinamse Kaur Analisa Pasar Uang & Reksadana
Divisi Analisa Portofolio
Koordinator Bidang Investasi, TI dan SDM
7 Andri Bayumi Kaur Kebijakan dan Laporan Manajemen Risiko
Divisi Manajemen Risiko
Anggota
8 Harri Kuswanda Kaur Hubungan Industrial
Divisi Human Capital
Anggota
9 Suirwan Pjs. Kaur Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan Hukum
Anggota
10 Yusuf Kaur TJSL Divisi Komunikasi Anggota
11 Dadang Komarudin
Kaur User Services Divisi Operasional TI
Anggota
12 Edi Bawono Maedi
Penata Utama Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
13 Andrey Marzukin
Penata Madya Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
14 Ridho Marcell Penata Madya Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
15 Delvi Gusvianti Penata Senior Kebijakan Manajemen Risiko
Divisi Manajemen Risiko
Anggota
16 Tania Rastasari Auditor 3 Satuan Pengawas Internal
Anggota
17 Anindya Naomi Penata Utama Kepatuhan Internal
Divisi Kepatuhan dan Hukum
Anggota
NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM
KOMITE
18 Fajar Akhmadi Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota
19 Eral Veda Azhari
Penata Madya Helpdesk
Divisi Operasional TI
Anggota
20 Amrizal Penata Utama Analisa Pasar Utang dan Reksadana
Divisi Analisa Portofolio
Anggota
21 Ariyanto Penata Muda Dokumentasi
Divisi Komunikasi Anggota
22 Aditya Nugroho Auditor 1 Satuan Pengawas Internal
Anggota
23 Legi Handoko MT Pasaribu
Penata Utama Kemitraan Strategis Jaminan Sosial
Divisi Perencanaan Srategis
Anggota
24 Den Iman Dwi P Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota
25 Honggy Dwinanda Hariawan
Auditor 1 Satuan Pengawas Internal
Anggota
26 Rico Octoliano Penata Madya Pembinaan Karyawan
Divisi Human Capital
Anggota
STRUKTUR KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERAAN TAHUN 2016
Anggota
1. Yusuf 2. Fajar Akhmadi 3. Den Iman Dwi P 4. Ariyanto 5. Rico Octoliano
1. Suirwan 2. Andri Bayumi 3. Tania Rastasari 4. Anindya Naomi 5. Delvi Gusfianti 6. Honggy D.H
1. Edi Bawono M 2. Andrey Marzukin 3. Ridho Marcell 4. Legi MT Pasaribu
Anggota
1. Harri Kuswanda 2. Dadang Komarudin 3. Eral Veda Azhari 4. Aditya Nugroho 5. Amrizal
Indrajid Nurmukti
Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL
I Made Gede Y Yagustana
Koordinator Bidang Pengendalian Internal,
Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Koordinator Bidang TI, Investasi dan SDM
Ariani Arinamse
Koordinator Bidang Edukasi dan
Pengembangan
Dian Agung Senoaji
Ketua
Dedy Pramiadi
Naufal Mahfudz
Wakil Ketua
Rizani Usman
Direktur Umum dan SDM Selaku Penanggungjawab GG
Anggota Anggota
3. PROGRAM KERJA KOMITE GOOD GOVERNANCE a. Program Kerja Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016, adalah sebagai berikut:
No Program Kerja DIC Action Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelaksanaan assessment GG SPI
2 Penyusunan gap analysis, monitoring dan evaluasi sesuai road map GG
SBD
3 Penyempurnaan infrastruktur GG serta peraturan internal Komite GG
4 Penyusunan materi sosialisasi GG Komite GG
5 Sosialisasi GG SBD
6 Workshop/pelatihan GG SBD
7 Penyusunan parameter Internal Governance Award SBD
8 Pelaksanaan Internal Governance Award Komite GG
9 Penyusunan laporan triwulan Komite GG SBD
10 Pembuatan materi e-Learning GG Komite GG
11 Penyusunan subsidiaries governance SBD
12 Self assessment 85 butir ISSA Guideline SBD
13 Update content website SBD
14 Expo Festival Anti Korupsi Komite GG
b. Program Kerja Urusan GG BPJS Ketenagakerjaan Triwulan III tahun 2016, adalah sebagai berikut:
No Program Kerja Juli Agustus September
1 Sosialisasi Edukasi GG
1.1
Sosialisasi Good Governance dan asistensi Internal Governance Award (IGA) tahun 2016 dilakukan di Kantor Cabang Padang
15 Agustus
2016
1.2
Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 pada Rakornis Bidang Umum & SDM dan Pelayanan Kanwil Sumbagsel
23-24
September 2016
1.3 Sosialisasi Good Governance dan Internal Governance Award 2016 Pada Rakorda Kanwil Banuspa
29-30
September 2016
c. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan:
NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS %
1. Pelaksanaan Assessment GG
Satuan Pengawas Internal
Telah dilaksanakan Assessment GG di bulan Februari 2016
100%
2. Penyusunan gap analysis, Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG
Divisi Sekretaris Badan
- 0%
3. Penyempurnaan infrastruktur GG serta peraturan internal
Komite GG
Telah dilakukan harmonisasi PERDIR/01/042014 dengan UU BPJS dan produk hukum turunan
80%
4. Penyusunan materi sosialisasi GG
Komite GG
Telah disusun materi sosialisasi gabungan pilar GG BPJS Ketenagakerjaan
100%
5. Sosialisasi GG
a. Sosialisasi dan edukasi GG di Kantor Wilayah Sulama dan Kantor Cabang Makassar
b. Sosialisasi dan edukasi GG di
Rakorda Sulama
Dedy Pramiadi (Divisi Sekretaris Badan) Dedy Pramiadi, Dian Agung Senoaji dan Andrey Marzukin (SBD)
Tanggal 29 & 30 Januari 2016
Tanggal 19 Februari 2016
100%
100%
NO PROGRAM KERJA PIC PROGRESS %
c. Sosialisasi dan edukasi GG di
Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kantor Cabang Malang
d. Sosialisasi dan Edukasi GG di
Kantor Wilayah Sumbagut dan Kantor Cabang Banda Aceh
e. Sosialisasi dan Edukasi GG di
Kantor Wilayah Banuspa dan Kantor Cabang Bali Gianyar
f. Sosialisasi dan Edukasi GG di
Kantor Wilayah Jateng DIY dan Kantor Cabang Ungaran
g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Kantor Wilayah Kalimantan dan Kantor Cabang Pontianak
h. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Rakorda Sumbarriau
i. Sosialisasi Good Governance
dan Internal Governance Award 2016 di Divisi Sekretaris Badan
j. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Rakorda Jawa Barat
k. Sosialisasi Good Governance
dan Internal Governance Award 2016 di Divisi Perencanaan Strategis
Dian Agung Senoaji, Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan) Moonika Desianti (Divisi Sekretaris Badan) Dian Agung Senoaji, Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Dedy Pramiadi, Dian Agung Senoaji, Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan) Andrey M, Moonika Desianti Dedy Pramiadi, Dian AS, Andrey M (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M
Tanggal 3 & 4 Februari 2016 Tanggal 4 & 5 Februari 2016 Tanggal 4 & 5 Februari 2016 Tanggal 9 & 10 Februari 2016 Tanggal 10 & 11 Februari 2016 Tanggal 27 -29 April 2016 Tanggal 10 Mei 2016 Tanggal 19 & 20 Mei 2016 Tanggal 27 Mei 2016
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
l. Sosialisasi GG dan Internal Governance Award di Rakorda Jateng & DIY
m. Sosialiasai GG dan Internal Governance Award di Kantor Cabang Padang
n. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Sumbagsel
o. Sosialisasi GG dan Internal
Governance Award di Banuspa
Dedy Pramiadi, Dian AS, Andrey M, Ridho M (Divisi SBD) Dedy Pramiadi, Dian AS, Andrey M, Edi Bawono Maedi (Divisi SBD) Edi Bawono M Ridho Marcell (Divisi SBD) Dedy Pramiadi, Dian AS, Andrey M (Divisi SBD)
Tanggal 26 & 27 Mei 2016 Tanggal 15 Agustus 2016 23-24 September 2016 29 – 30 September 2016
100%
100%
100%
100%
Rata-rata sosialisasi 82%
6. Workshop/pelatihan GG
GG in Action Lesson to Learn from Public Sector and Corporation
Dian Agung Senoaji dan Andrey Marzukin (Divisi SBD)
Workshop dilakukan dengan mengirim perwakilan dari urusan GG ke Seminar GG in action (KNKG)
100%
7. Penyusunan Parameter Internal Governance Award 2016
Komite GG 9 Parameter IGA 2016 telah ditetapkan dan disampaikan kepada unit kerja per 28 April 2016
100%
8. Pelaksanaan Internal Governance Award (IGA) Tahun 2016
Divisi Sekretaris Badan
Dalam proses asistensi ke seluruh unit kerja
50%
9. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
Komite GG Telah dilaksanakan pembuatan laporan Triwulan III Komite GG
75%
10. Pembuatan Materi E-Learning GG Komite GG - 0%
11. Penyusunan Subsidiaries Governance
Divisi Sekretaris Badan
- 0%
12. Self Assessment 85 butir ISSA Guideline
Divisi Sekretaris Badan
Harmonisasi ISSA Guideline dengan UU BPJS serta produk hukum turunan confirm hingga guideline 34 dari 85.
53%
4. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN )
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Level I sampai dengan Pejabat Level III dan Direktur PT. Bijak. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Tanggal 07 September 2016 adalah sebagai berikut:
JML % JML %
1 Level 1 & 2 277 230 83,03% 47 16,97%
2 Level 3 704 614 87,22% 90 12,78%
TOTAL 981 844 86,03% 137 13,97%
NOPEJABAT WAJIB
LAPORJML
LHKPN s.d September 2016
SUDAH BELUM
LHKPN Dewan Pengawas dan Direksi telah disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 30 Maret 2016.
5. Uji Pemahaman Good Governance Dalam rangka pelaksanaan Internal Governance Award (IGA) tahun 2016, Komite Good Governance melakukan beberapa perubahan parameter penilaian. Perubahan parameter bertujuan untuk dapat terus memotivasi insan BPJS Ketenagakerjaan dalam penerapan good governance di seluruh unit kerja. Uji pemahaman Good Governance merupakan salah satu parameter baru untuk mengukur tingkat pemahaman atas sosialisasi good governance. Uji pemahaman ini diselengarakan secara online dengan menggunakan aplikasi Learning Management System bekerjasama dengan Learning Office. Pelaksanaan Uji Pemahaman Good Governance telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016, yang diikuti oleh 1 orang pejabat struktural dan 1 orang staff di masing-masing unit kerja (Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang). Uji pemahaman terdiri dari 30 soal multiple choice dan 1 soal essay dengan durasi pengerjaan 35 menit. Dengan mengedepankan prinsip independency dan obyektivitas, maka proses penilaian uji pemahaman (penilaian essay) melibatkan pihak expert good governance.
13. Update content website Divisi Sekretaris Badan
- 50%
14. Expo Festival Anti Korupsi Komite GG - 0%
15. Board Update Komite GG Workshop dilakukan dalam rangka orientasi Direksi dan Dewan Pengawas baru mengenai materi good governance dan risk management
100%
Total Average 59%
6. Konsinyering Penyusunan Board Manual Penyusunan Board Manual BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan di Hotel Shangril-La Jakarta pada tanggal 25-27 Agustus 2016, dengan melibatkan konsultan good governance, Divisi Kepatuhan dan Hukum dan Divisi Perencanaan Strategis. Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai peran yang sangat krusial dan strategis dalam Pengawasan dan mengelola jalannya Institusi, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja (Board Manual) sebagai pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Dengan adanya Board Manual ini, diharapkan Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip good governance (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Predictability, Participation dan Dynamism) secara konsisten, sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pakta Integritas Dewan Pengawas dan Direksi
a. Pakta Integritas Dewas Pengawas Sebagai bukti komitmen Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Dewan Pengawas
sesuai dengan PER-03/DEWAS/092015 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas menandatangani pernyataan komitmen dalam bentuk Pakta Integritas dengan maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPJS Ketenagakerjaan.
b. Pakta Integritas Direksi Sebagai bukti komitmen dalam penerapan kode etik BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan menandatangani pernyataan komitmen dalam bentuk Pakta Integritas. Pernyataan komitmen kedua organ BPJS Ketenagakerjaan ini diupload dalam website BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan pakta integritas bersifat mengikat, oleh karena itu Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menandatangani dan melaksanakan Piagam Pakta Integritas.
Pakta Integritas Dewan Pengawas dan Direksi
8. Kegiatan Lain
a. Sosialisasi good governance pada Diklat Orientasi Persiapan Kerja (OPK) gelombang I dan
IV BPJS Ketenagakerjaan tanggal 06 - 28 September 2016 di Learning Office Bogor.
Diklat Orientasi Persiapan Kerja (OPK) gelombang II
Diklat Orientasi Persiapan Kerja (OPK) gelombang III
Diklat Orientasi Persiapan Kerja (OPK) gelombang IV
b. Sosialisasi Good Governance pada karyawan/ti perusahaan afiliasi, yaitu PT. Bina Jasa
Abadi Karya (BIJAK) tanggal 08 September 2016 di Gedung Menara Jamsostek.
c. Sosialiasasi Good Governance pada Divisi Investasi Langsung tanggal 21 September 2016 di
ruang rapat kantor pusat lantai 12.
9. Agenda Rapat
Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan II Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO TANGGAL RAPAT AGENDA
1 21 Juli 2016 Pembahasan Board Manual
2 25 – 27 Agustus 2016 Pembahasan Board Manual melibatkan pihak konsultan good governance, Divisi Kepatuhan dan Hukum dan Divisi Perencanaan dan Strategis.
3 08 September 2016 Rapat Pembuatan Uji Pemahaman Good Governance
4 27 September 2016 Rapat Penilaian Uji Pemahaman Good Governance
a. Rapat Komite BPJS Ketenagakerjaan
Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama 3 Triwulan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO NAMA UNDANGAN RAPAT KEHADIRAN %
1 Dedy Pramiadi 6 6 100,00
2 Rizani Usman 0 0 -
3 I Made Gede Yagustana 3 3 100,00
4 Indrajid N 3 3 100,00
5 Dian Agung Senoaji 7 7 100,00
6 Ariani Arinamse 3 2 66,67
7 Andri Bayumi 3 2 66,67
8 Harri Kuswanda 3 2 66,67
9 Suirwan 5 3 60,00
10 Yusuf 3 2 66,67
11 Dadang Komarudin 3 1 33,33
12 Edi Bawono Maedi 7 7 100,00
13 Andrey Marzukin 7 7 100,00
14 Ridho Marcell 7 7 100,00
15 Delvi Gusfianti 3 1 33,33
16 Tania Rastasari 3 2 66,67
17 Anindya Naomi 3 2 66,67
18 Fajar Akhmadi 3 2 66,67
19 Eral Veda Azhari 3 3 100,00
20 Amrizal 3 2 66,67
21 Ariyanto 3 2 66,67
22 Aditya Nugroho 3 3 100,00
23 Legi Handoko MT Pasaribu 4 4 100,00
24 Den Iman Dwi 3 0 -
25 Honggy D. Hariawan 3 3 100,00
26 Rico Octoliano 0 0 -
10. Monitoring Dan Evaluasi Sesuai Road Map 2016 (Trusted)
Sesuai dengan road map GG tahun 2016, dimana lembaga memperoleh kepercayaan
publik atas infrastruktur tata kelola khususnya aspek Transparansi, Akuntabilitas, dan
independensi, Lembaga melakukan beberapa aktivitas yang mendukung pencapaian
sebagai most trusted institution antara lain adalah:
1. Review Kelengkapan content GG website;
2. Assessment GG oleh lembaga Independen;
3. Membuat Master Plan CSR (citizenship);
4. Review kematangan Risk Management;
5. Sosialisasi GG;
6. Internal Governance Award;
7. Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA);
8. Mengikuti lomba Sustainability Reporting.
NO MAIN INDIKATOR AKTIVITAS HASIL
1 Governance Infrastructure
Melakukan Harmonisasi PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Draft PERDIR/KEPDIR telah dikirim Divisi Kepatuhan dan Hukum dan sedang dilakukan review
2 Transparency & Disclosure
Pengungkapan informasi dan update Good Governance
Update info GG pada website
3 Internal Stakeholder Engagement
Membangun awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka Pengembangan individu
Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di 2 Divisi, 9 Kantor Wilayah dan 7 Kantor Cabang
Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Entitas/perusahaan afiliasi PT. Bijak
Workshop seminar Implementasi Good Governance di Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan
4 Internal Governance Award & Initiative
Asistensi ke seluruh unit kerja terkait parameter IGA 2016
Telah dilakukan kunjungan dan sosialisasi di Kanwil Sumbarriau, Jabar, Jateng & DIY, Sumbagsel, Banuspa dan Kacab Padang.
Komunikasi via telepon, email dan grup WA masing-masing Kanwil terkait
parameter IGA 2016
5 Governance Assessment
Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal
Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,49 (SANGAT BAIK)
6 Master Plan CSR Kegiatan dijalankan berdasarkan program kerja sebagaimana RKAT 2016 dan pedoman program TJSL
Masih dilakukan review oleh Direksi
11. Kegiatan Lain
a. Manajemen Risiko Dibawah ini adalah kegiatan-kegiatan di Divisi Manajemen Risiko yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan pemahaman kualitas penerapan manajemen risiko bagi insan BPJS Ketenagakerjaan:
No Tanggal Tempat Kegiatan
1. 29 – 30 September 2016
Serang Pembekalan Manajemen Risiko bagi Risk Agent Kanwil Banten. Memberikan pembekalan Manajemen Risiko kepada risk agent Kanwil Banten untuk meningkatkan pengelolaan risiko di unit kerja masing-masing.
2. 28 - 30 September 2016
Denpasar
Menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema cara mudah menentukan KRI. Tujuan workshop adalah untuk mempelajari dan melatih cara menyusun indikator-indikator kunci (KRI) dari risiko yang sedang atau akan dihadapi guna mengetahui lebih awal kemungkinan terjadinya risiko dalam mencapai sasaran Badan.
3. 21 - 23 September 2016
Batam
Pertemuan MRI dengan Group Head Manajemen Mutu & Risiko serta Penata Manajemen Risiko Wilayah. Evaluasi efektifitas pemantauan risiko prioritas dan pemantapan fungsi Kepala Bagian MMR Wilayah sebagai second line of defence serta strategi persiapan asesmen maturity level tahun 2016
4. 5 - 8 September 2016
Jakarta
Sertifikasi CRMO (Certified Risk Management Officer) bagi personil MRI. Program sertifikasi manajemen risiko officer bertujuan untuk menghasilkan personil di Divisi Manajemen Risiko, rumpun manajemen risiko di Kantor wilayah ataupun unit kerja lain menguasai tehnik dan proses manajemen risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri.
5. 22 - 23 Juli 2016
Yogjakarta dan Padang
Uji Dokumen BCP (Business Continuity Plan) di Kantor Cabang. Kegiatan Uji Dokumen BCP di Kantor Cabang bertujuan untuk mengetahui awarness unit kerja, mengetahui apakah dokumen BCP yang ada di unit kerja sudah terkinikan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan, sebagai dasar pengembangan dokumen BC Plan.
6. 11 - 13 Agustus 2016
Lombok
Sosialisasi dan pembinaan manajemen risiko kepada risk agent Kanwil Banuspa. Memberikan pembekalan manajemen risiko kepada risk agent Kanwil Banuspa untuk meningkatkan pengelolaan risiko di unit kerja masing-masing.
7. 7 - 9 September 2016
Padang
Uji Dokumen BCP (Business Continuity Plan) di Kantor Cabang. Kegiatan Uji Dokumen BCP di Kantor Cabang bertujuan untuk mengetahui awarness unit kerja, mengetahui apakah dokumen BCP yang ada di unit kerja sudah terkinikan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan, sebagai dasar pengembangan dokumen BC Plan.
8. 30 Agustus - 2 Sept 2016
Semarang
Kunjungan evaluasi dan edukasi manajemen risiko Kanwil Jateng DIY. Melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko di Kanwil Jateng DIY dan memberikan konsultasi untuk peningkatan pengelolaan risiko pada periode berikutnya
9. 1 - 6 Agustus 2016
Jakarta
Sertifikasi CRMP (Certified Risk Management Proffesional) bagi personil MRI & GH MMR Wilayah. Merupakan Program sertifikasi ahli manajemen risiko terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan personil di Divisi Manajemen Risiko, rumpun manajemen risiko di Kantor wilayah ataupun unit kerja lain menguasai tehnik dan proses manajemen risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri.
b. Kepatuhan dan Hukum 1. Unit Pengendali Gratifikasi
Divisi Kepatuhan dan Hukum selaku Unit Pengendali Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/13/082015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan : a) Pengiriman surat laporan gratifikasi dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan ke KPK
atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di unit kerja hingga bulan Oktober 2016: sebanyak 450 pelapor dengan nilai estmasi sebesar Rp. 81.432.800,- (delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Atas pelaporan tersebut beberapa pelapor sudah mendapatkan
Surat Keputusan Atas Penetapan Status Barang Gratifikasi dari KPK. Atas Surat Keputusan Atas Penetapan Status Barang Gratifikasi dari KPK dimaksud pelapor sudah mengembalikannya kepada KPK ataupun menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
b) Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (SiPatuh) :
sipatuh.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan memasukan :
1) Materi gratifikasi kedalam questioners self-assessment yang bertujuan
adanya early warning system dalam penerimaan gratifikasi di unit kerja.
2) UPG juga telah membuat modul pelaporan gratifikasi yang dapat di akses
oleh setiap insan BPJS Ketenagakerjaan, modul ini bertujuan untuk
mempermudah unit kerja dalam melaporkan gratifikasi kepada UPG secara
online, sehingga UPG dapat langsung melaporkan ke KPK .
3) Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi maka dalam aplikasi
SiPatuh dimasukan juga modul pelaporan benturan kepentingan, dan link
menuju website Whistle Blowing System;
c) Memasukan parameter penilaian dalam acara IGA (Internal Governance Award) Tahun
2016 terkait :
1) Inisiatif pengendalian gratifikasi, suap dan korupsi di masing-masing unit kerja
dan laporan penolakan atau penerimaan atas pemberian benda gratifikasi
yang telah dikirim ke Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan/atau pelaporan
melalui aplikasi SiPatuh.
2) Ketepatan waktu dan partisipasi unit kerja dalam pengisian self compliance
test pada aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (SiPatuh) setiap bulannya,
dimana pengisian dilakukan oleh seluruh pejabat struktural di unit kerja setiap
tanggal 10 s/d 15 setiap bulannya dan dilakukan approval oleh Kepala Unit
Kerja. Hasil pengisian self compliance test pada aplikasi Sistem Informasi
Kepatuhan (SiPatuh) akan mendapatkan nilai atau tingkat kepatuhan dari
masing-masing unit kerja.
d) Menyusun strategi dalam meningkatkan partisipasi pelaporan gratifikasi dengan
memberikan apresiasi baik berupa pernyataan dari UPG ataupun KPK atas kontribusi
atas pelaporan gratifikasi di unitkerjanya, maupun pemberian apresiasi cendramata
“tanda lapor gratifikasi” kepada seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan yang telah
melaporkan gratifikasi kepada UPG BPJS Ketenagakerjaan.
e) Hingga bulan September 2016 telah dilaksanakannya internalisasi FCS dan gratifikasi
pada 10 unit kerja baik Kanwil, Kacab maupun KCP dibawahnya (Kanwil DKI; Kantor
Cabang Jakarta Menara Jamsostek; Kantor Cabang Tangerang BSD, KCP Mandiri
Ciputat dan KCP Mandiri Bintaro; Kanwil Sumbariau; Kantor Cabang Padang; KCP
Pariaman, Kantor Cabang Tanjung Morawa, KCP Serdang Bedagai dan Kantor Cabang
Ambon; Kantor Cabang Tasikmalaya, KCP Garut, Kantor Cabang Tasikmalaya, KCP
Garut Kerkof, Kantor Cabang Jambi, KCP Tanjung Jabung Barat, Kantor Cabang
Kudus, KCP Jepara).
f) Melakukan internalisasi pelaporan gratifikasi melalui whistle blowing system kepada
security, office boy/office girl dan cleaning service. Bahwa untuk menciptakan
lingkungan yang bersih dari korupsi maka diperlukan pengawasan dari berbagai
pihak, baik dari atasan, teman kerjanya ataupun dari pihak ekstenal. Dalam hal ini
pihak terdekat dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan adalah security, office boy/office
girl dan cleaning service.
g) Bahwa untuk menunjukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra strategis
KPK yang berkomitmen mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari segala
kegiatan korupsi, maka Divisi Kepatuhan dan Hukum bersama Komite Good
Governance mengadakan Kampanye Launching BPJS Ketenagakerjaan Anti Korupsi,
dengan melakukan beberapa kegiatan :
1) Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi antara Ketua
KPK, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
2) Pendistribusian video motion graphic terkait antikorupsi BPJS Ketenagakerjaan
dan handbook anti gratifikasi ke seluruh unit kerja.
3) Workshop anti korupsi yang akan dihadiri oleh 170 peserta dari seluruh unit kerja
Kapu/Kanwil/Kacab dengan mengundang narasumber dari KPK, BPKP dan LPSK.
h) Terkait dengan pelaksanaan Kampanye Launching BPJS Ketenagakerjaan Anti Korupsi
diatas, maka pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Hotel Royal Kuningan Jakarta,
telah dilaksanakan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi
antara Ketua KPK, Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
yang disaksikan oleh 200 (dua ratus) stakeholder dan CEO dari mitra kerja di investasi
dan Pengadaan.
i) Atas penandatanganan tersebut, maka UPG membuat surat edaran Nomor:
SE/15/092016 tentang Tindak lanjut Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dimana
Direktur Utama meminta seluruh unit kerja terutama Kantor Cabang untuk
melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi.
j) Terkait pelaksanaan Kampanye Launching BPJS Ketenagakerjaan Anti Korupsi, untuk
menciptakan kader antikorupsi maka dibentuklah Change Agent yang akan menjadi
Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Surat Perintah Nomor :
SPRIN/476/092016 tanggal 6 September 2016 tentang peserta Tunas Integritas BPJS
Ketenagakerjaan. Change Agent - Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan
sebagai agent yang dapat memberikan informasi dan mengkoordinir pelaksanaan anti
korupsi di masing-masing unit kerjanya. Berkaitan peningkatkan informasi mengenai
pengendalian anti korupsi di unit kerjanya maka, UPG bersama Komite Good Governance
akan mengadakan “Bimbingan Teknis Anti Korupsi: Peran Tunas Integritas Dalam
Implementasi Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi” yang menghadirkan
narasumber dari KPK, BPKP dan LPSK serta pemberian sertifikasi dari ASAHI (Asosiasi
Auditor Hukum Indonesia).
2. Unit Pengendali Fraud Divisi Kepatuhan dan Hukum selaku Unit Pengendali Fraud BPJS Ketenagakerjaan bersama semua penanggungjawab atribut Fraud Control System (FCS) sesuai dengan Peraturan Direksi nomor: PERDIR/31/092015 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan (Fraud Control System) : 1) Dalam pelaksanaan implementasi Pelaksanaan FCS di lingkungan BPJS
Ketenagakerjaan kegiatan FCS telah dilakukan oleh penanggungjawab atribut FCS dalam hal ini :
Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaksanaan
Atribut
a. Divisi Kepatuhan dan Hukum Unit Pengendali Fraud
b. Divisi Manajemen Risiko Fraud Risk Assessment
c. Divisi Human Capital Kepedulian Karyawan
d. Divisi Pelayanan dan Pengaduan Kepedulian Peserta dan Masyarakat
e. Satuan Pengawas Internal Sistem Pelaporan Kejadian Fraud
f. Divisi Kepatuhan dan Hukum Perlindungan kepada Pelapor
g. Satuan Pengawas Internal & Divisi
Human Capital
Prosedur Investigasi
h. Divisi Human Capital & Divisi
Kepatuhan dan Hukum
Penindakan dan Pengungkapan kepada
Pihak Eksternal
i. Divisi Human Capital Standar Perilaku dan Disiplin Karyawan.
Atas pelaksanaan tersebut, sesuai pedoman FCS perlu dilakukan Evaluasi Fraud
Control System (FCS) atas implementasi atribut Fraud Control System (FCS).
2) Terkait hal tersebut telah dilakukan joint meeting di Ruang Rapat Deputi Investigasi BPKP pada tanggal: 24 Februari 2016 terkait permintaan Bimbingan teknis dalam pelaksanaan Evaluasi Fraud Control System (FCS) di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
3) Berdasarkan Surat Divisi Kepatuhan dan Hukum kepada BPKP Nomor: B/2028/022016 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Fraud Control System (FCS) di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka BPKP mengeluarkan Surat Tugas untuk Tim BPKP, dengan Nomor: S-208/D6/02/2016. Dimana BPKP akan melaksanakan evaluasi FCS selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2016;
4) Pembentukan Tim counterpart dalam pelaksanaan Evaluasi Implementasi Fraud Control System (FCS), dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/185/032016, yang terdiri KHK, SPI, MRI, LDU, SDM dan SBD;
5) Dilaksanakannya diagnostic assessment untuk melakukan pemetaan atas kondisi organisasi yang rentan terhadap penyimpangan, dengan melakukan : a. Pengumpulan data, baik Peraturan Internal, Rencana Strategis, Standar
Operating Procedur, Struktur Organisasi dan Job desc BPJS Ketenagakerjaan,
serta data-data pendukung lainnya
b. Pengisian kuesioner oleh Pejabat struktural dan staff di seluruh Unit Kerja
Kantor Pusat, untuk mengetahui pemahaman atas implementasi FCS
c. Joint Meeting pemaparan bisnis proses dan produk BPJS Ketenagakerjaan,
pada tanggal 6 April 2016 dengan menghadirkan : Divisi Pelayanan &
Pengaduan, Divisi Pengembangan Jaminan, Divisi Hubungan Antar
Lembaga, Divisi Perluasan Kepesertaan, Divisi Pengelolaan Kepesertaan dan
Divisi Renstra;
d. Joint Meeting pemaparan bisnis proses Investasi, pada tanggal 11 April 2016
dengan menghadirkan : Divisi PUPM, Divisi Analisa Portofolio dan Divisi
Investasi Langsung;
e. Joint Meeting pemaparan peranan Manajemen Risiko, pada tanggal 13 April
2016 dengan menghadirkan : Divisi Manajemen Risiko;
f. Wawancara unit kerja atas implementasi FCS di Kantor Cabang Salemba,
Depok, Tangerang Cikokol, Bogor Kota dan Bogor Kabupaten Cileungsi.
6) Pada tanggal 11 – 14 September 2016 di Hotel Sultan telah dilakukan konsolidasi pembahasan rekomendasi hasil evaluasi implementasi FCS antara Tim Counterpart BPJS Ketenagakerjaan dan Tim BPKP, dimana pada saat ini tim BPKP dalam proses pembuatan laporan hasil evaluasi implementasi FCS kepada Tim Counterpart BPJS Ketenagakerjaan.
Jakarta, 15 Oktober 2016 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan
selaku Ketua Komite Good Governance