Laporan Akhir – dipersiapkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi (KDPDTT)

Kajian Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(KDPDTT) Republik Indonesia - 2017

LAPORAN AKHIR

Latar Belakang & Tujuan Survei

2

▪ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal &Transmigrasi (KDPDTT) sebagai kementerian yang membidangiurusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunandaerah tertinggal dan transmigrasi, berperan sebagai institusi yangmembantu Presiden dalam menyelengarakan pemerintahannegara.

▪ Dengan profil geografis yang terdiri dari puluhan ribu pulau,membuat pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunankhususnya di luar Pulau Jawa, untuk menciptakan sentra ekonomibaru yang memiliki daya saing. Sehingga KDPDTT membuatberbagai program kerja yang selaras dengan tujuan tersebut.

▪ Untuk memastikan program tersebut diimplementasikan denganbaik, maka diperlukan keselarasan strategis (strategic alignment)di internal KDPDTT sebagai suatu organisasi. Selain itu hal tersebutsejalan dengan tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi(RB) di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu, sebagaisalah satu komponen keselarasan strategis, maka diperlukan suatukajian komprehensif (survei eksternal) untuk mengukur persepsistakeholder khususnya Kepala Desa (Kades) dan juga masyarakattermasuk yang di kawasan perdesaan dan transmigrasi terhadappelaksanaan RB di KDPDTT khususnya berkait dengan kebijakanpencegahan KKN, pelaksanaan good governance (tata kelolapemerintahan yang baik) dan implementasi pelayanan publik.

Latar Belakang

Mengukur Perspektif Kepala Desa dan Masyarakat terhadapPelaksanaan Kebijakan Instansi yang Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN)

Mengukur Kepuasan terhadap Layanan Publik yang Diberikanoleh KDPDTT

Mengukur Penerapan / Implementasi Tata Kelola Pemerintahanyang Baik (Good Governance)

Mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi Wilayah

perbaikan untuk KDPDTT di masa mendatang

Menggali ekspektasi Kades dan masyarakat terhadap KDPDTT

Mengeksplorasi isu yang menjadi concern Kades dan

masyarakat terhadap KDPDTT

Mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan program KDPDTT

khususnya berkait dengan isu Dana Desa, BUM Desa dalam

implementasi dan pelaksanaan pendampingannya.

Tujuan Survei

Fase Pelaksanaan Survei

3

• Desain Kuesioner• Uji Coba Kuesioner• Pengecekan Redaksional • Persetujuan Klien

• Pembahasan Kuesioner

• Simulasi Wawancara• Pengumpulan Data• Proses Witness di

Seluruh Kota Survei

• Pengecekan Kualitas• Data Entry• Data Cleaning • Pemrosesan Data

• Analisis Data (Analisis Deskriptif)

• Penelusuran Data Sekunder

• Penyusunan Laporan • Pengembangan Insight

Tahapan Survey

Diskusi Intensif Tim Peneliti dengan

KDPDTT

Persiapan dan Implementasi Proyek

Pemrosesan Data Hasil Survei

Tahap Pelaporan

Konseptualisasi Isu Utama

Kontrol Manajemen Proyek

Transformasi Data menjadi Insight yang

Relevan

Detail Metodologi Survei

4

MetodologiWawancara Tatap Muka / Mengisi denganKuesioner Terstruktur

Ukuran Sample1.125 Responden (Catatan : Margin Error<2.95% atau Tingkat Kepercayaan >95%)

Metode

Pengambilan Data

1: Wawancara di lapangan (Desa Sangat Tertinggal / Tertinggal / Berkembang / Maju / Mandiri / Kawasan Perdesaan / Kawasan Transmigrasi)

2: Central Location Test (Responden diambil dari event / kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah 1 atau 2 atau 3)

Kriteria Responden

▪ Menjabat sebagai Kepala Desa (Kades)▪ Masyarakat (Umum / Kepala Dinas / Ka

Kaw. Perdesaan / Ka Kaw. Transmigrasi)▪ Tidak ada batasan usia, pendidikan dan

lama bekerja

Metode Sampling Purposive Random Sampling

Durasi Wawancara /

Mengisi KuesionerMaksimal 30 menit

Area Sampel

Area I (Jawa) 395

Area II (Sumatera) 314

Jawa III (Kalimantan, Sulawesi, dan bagian TimurIndonesia)

416

Total 1125

Area Sampel

Kategori 1 (Kades) 411

Kategori 2 (Aparatur Pemerintah) 406

Kategori 3 (Masyarakat Umum) 308

Total 1125

Sampel Responden berdasarkan Kategori / Posisi

Sampel Responden berdasarkan Kategori / Posisi

SAMPEL UNTUK

LAPORAN AKHIR

Pengukuran Persepsi Birokrat & Masyarakat Terhadap Kebijakan Institusi Kemendes / KDPDTT Yang BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) (1)

5

Evaluasi Tingkat Efektivitas Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi – Secara Keseluruhan (n=1.125)

❖ Responden menilai cukupefektif terhadap strategipencegahan danpemberantasan korupsi

❖ Dimensi Pencegahan menjadikontributor tertinggi bagipembentukan persepsiefektivitas ini. Di sisi lain, Harmonisasi Aturan dinilaisebagai hal yang perlu menjadifokus perhatian Kemendesdalam meningkatkan efektivitaspencegahan danpemberantasan korupsi

Pengukuran Persepsi Birokrat & Masyarakat Terhadap Kebijakan Institusi Kemendes / KDPDTT Yang BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) (2)

6

Evaluasi Kelaziman Tindak Korupsi – Secara Keseluruhan (n=1.125)

▪ Secara umum, respondenmenilai tidak lazim terhadapberbagai indikator kelazimantindak korupsi

▪ Beberapa hal yang dinilai lebihlazim dalam tindak korupsiadalah pemerasan, konflikkepentingan pribadi dalamproyek pemerintah dangratifikasi

Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes(KDPDTT)

7

Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes (KDPDTT) –Secara Keseluruhan (n=1.125)

▪ Masyarakat dan Birokratmenilai cukup puas atas kinerjaKemendes dalam hal LayananPublik

▪ Faktor kepuasan ini didorongoleh dimensi Sikap Pegawaidan dimensi KeamananLingkungan dan Layanan danAkses terhadap Kantor Layanan

▪ Di sisi lain, fokus perbaikanperlu ditujukan untuk dimensiPengenaan Sanksi/Denda atasPelanggaran terhadapKetentuan Layanan

Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes(KDPDTT)

8

Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes (KDPDTT) –Evaluasi Dimensi dengan Kinerja Tertinggi dan Kinerja Terendah (n=1.125)

Dimensi – Sikap PegawaiDimensi – Pengenaan Sanksi / Denda atas Pelanggaranterhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur)

▪ Dimensi Sikap Pegawai menjadi dimensi dengan kontributor kepuasan tertinggi. Capaian ini didorong oleh aspek profesionalisme pegawai. Di sisi lain, Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan menjadi dimensi dengan capaian indeks kepuasan terendah. Hal ini tidakterlepas oleh aspek mekanisme pengajuan keberatan yang diberikan, yang menunjukkan kinerja kepuasan terendah

Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT)

9

Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT) – Secara Keseluruhan SecaraKeseluruhan (n=1.125)

▪ Dalam hal Implementasi Tata Kelola, responden menilai cukup puas ataspraktik yang telah dilakukan.

▪ Dimensi Efektivitas menjadi dimensikontributor kepuasan tertinggi. Di sisi lain, Transparansi menjadi dimensi dengancapaian terendah sehingga perlu menjadifokus pembenahan Kemendes di masamendatang.

Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT)

10

Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT) – Evaluasi Dimensi dengan KinerjaTertinggi dan Kinerja Terendah (n=1.125)

Dimensi – Efektivitas Dimensi – Transparansi

▪ Dimensi Efektivitas menjadi dimensi dengan kontributor kepuasan tertinggi. Capaian ini didorong oleh aspek pemanfaatan sumber daya keuangan yang selaras dengan hasil program yang dilaksanakan. Di sisi lain, Transparansi menjadi dimensi dengan capaian indeks kepuasan terendah. Navigasi dalampencarian informasi perlu dilakukan perbaikan karena menunjukkan capaian indeks terendah

Masukan dan Saran

11

Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN) di Kemendes (KDPDTT) (n=1.125)

Pelaksanaan Tata Kelola (Good

Governance) di Kemendes (KDPDTT)

(n=1.125)

Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kemendes (KDPDTT) (n=1.125)

Kesimpulan (1)

12

Evaluasi Persepsi Tindak Korupsi

Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat Umum terhadapLayanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes (KDPDTT)

Kesimpulan (2)

13

Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola (Good Governance) yang Baik di Kemendes

Evaluasi Isu Dana Desa

Laporan Akhir – dipersiapkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi (KDPDTT)

Kajian Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(KDPDTT) Republik Indonesia - 2017

LAPORAN AKHIR