lapora analisis beban kerja 2016

8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016

1/214

Laporan Analisis Beban KerjaSekretariat Jenderal


2/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l ii

KATA PENGANTAR

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang

keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lainmerencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan

negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya

dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal;

Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang

cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang

optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan

keuangan negara yang akuntabel.

Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan tersebut semakin hari semakin bertambah

berat dan kompleks serta dinamis, sehingga diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur(organisasi, proses bisnis, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan

teknologi informasi) yang handal dan selalu dapat mengikuti perubahan administrasi

publik, perkembangan dan tuntutan stakesholder .

Untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang handal dan baik (Good Governance)

tersebut , Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan program reformasi

birokrasi yang terdiri dari 3 pilar meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses

bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM yang saat ini telah disesuaikan dengan

Grand Design Reformasi Birokrasi (Perpres No.81/2010) dan Road Map Reformasi Birokrasi

(Permenpan No.20/2010) menjadi 8 area perubahan meliputi Organisasi, Tata Laksana,Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan

Publik, Pola Pikir dan Budaya Kerja. Bidang atau area tersebut pada prinsipnya merupakan

tugas, fungsi, dan peran Sekretariat Jenderal.

Agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas atau program Reformasi

Birokrasi tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan optimal tentunya perlu didukung oleh

suatu organisasi yang adaptif serta didukung SDM yang berintegritas dan mempunyai

kompetensi tinggi. Untuk mewujudkan organisasi dan SDM tersebut perlu selalu dilakukan

monitoring, evaluasi, dan perbaikan di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan.

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat di bidangpenataan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 53/KMK.01/2013 yang hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu alat yang

digunakan untuk untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui

secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan

serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja (ABK).

Program Reformasi Birokrasi di bidang penataan organisasi khususnya kegiatan

analisis beban kerja telah melaksanakan penyusunan aplikasi berbasis web dalam

pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat

http://www.bebankerja.depkeu.go.id, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkanobjektivitas, akurasi, efektivitas dan efisiensi unit/pejabat dan kebutuhan pegawai pada

http://www.bebankerja.depkeu.go.id/http://www.bebankerja.depkeu.go.id/http://www.bebankerja.depkeu.go.id/


3/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l iii

seluruh unit organisasi, kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja serta

pelayanan. Sistem aplikasi tersebut dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat

penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang

Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar,

Medan dan Makassar).

Pelaksanaan ABK di tahun ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK yang akurat, objektif,

transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi yang baik

serta pembahasan bersama secara intensif dengan seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji,

dan UPT Sekretariat Jenderal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, bekerja sama dalam melancarkan

pelaksanaan ABK serta memberikan masukan agar pelaksanaan ABK ke depan dapat

berjalan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2013Kepala Biro Organisasi danKetatalaksanaan

Charmeida TjokrosuwarnoNIP 195605141985011001


4/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu

pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan,

pemberian dukungan administrasi kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerakprogram Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Untuk itu diperlukan

organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta

dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM

yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor,

mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif jumlah kebutuhan pegawai

tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, prestasi kerja jabatan/unit adalah

Analisis Beban Kerja (ABK).

Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di

lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini

adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam

pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai,

efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan

Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar

norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan

ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya

mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring

dan evaluasi secara berkelanjutan.Hasil pengolahan data pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima

KPTIK-BMN sebagai UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan

prestasi kerja unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 tampak pada Tabel 1.Tabel 1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal

No.Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan

1 Biro Perencanaan dan Keuangan 216,272.17 144 orang 146 orang 2 0.98 B Baik

2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 101,746.11 71 orang 73 orang 2 0.92 B Baik

3 Biro Hukum 168,538.00 109 orang 98 orang -11 1.14 A Sangat Baik

4 Biro Bantuan Hukum 129,420.25 84 orang 76 orang -8 1.13 A Sangat Baik

5 Biro Sumber Daya Manusia 275,910.48 180 orang 167 orang -13 1.10 A Sangat Baik

6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 200,783.63 131 orang 124 orang -7 1.07 A Sangat Baik

7 Biro Perlengkapan 151,740.88 97 orang 92 orang -5 1.09 A Sangat Baik

8 Biro Umum 442,630.20 293 orang 284 orang -9 1.03 A Sangat Baik

9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 343,443.52 226 orang 207 orang -19 1.10 A Sangat Baik

10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 149,880.84 97 orang 91 orang -6 1.09 A Sangat Baik

11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 128,977.06 83 orang 68 orang -15 1.26 A Sangat Baik

12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 118,161.61 74 orang 63 orang -11 1.24 A Sangat Baik

13 Pusat Investasi Pemerintah 101,499.13 65 orang 54 orang -11 1.25 A Sangat Baik

14 Sekretariat Pengadilan Pajak 520,450.12 339 orang 337 orang -2 1.02 A Sangat Baik

15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 62,614.46 39 orang 27 orang -12 1.54 A Sangat Baik

16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 37,142.52 25 orang 13 orang -12 1.90 A Sangat Baik

17 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 1,417.67 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik

18 Tenaga Pengkaji Bidang Rencana Strategik 1,483.33 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik

19 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan

Negara 1,355.25 1 orang 1 orang 0 0.90 B Baik

20 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Barang Milik Negara 106,458.22 74 orang 56 orang -18 1.26 A Sangat Baik3,259,925.45 2,134 orang 1,979 orang -155 1.09 A Sangat Baik

Jumlah Pejabat/Pegawai

yang Ada

Jumlah Kebutuhan

Pejabat/Pegawai

Jumlah


5/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l v

Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012

memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,45 orang jam (OJ), dengan jumlah kebutuhan

pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang,

sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang pegawai dengan

perincian sebagai berikut:

• Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai.

• Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai.

• Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai.

• Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai.

• Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai.

• Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai.

• Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai.

•

Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai.• Pusintek kekurangan 19 orang pegawai.

• PPAJP kekurangan enam orang pegawai.

• Pushaka kekurangan 15 orang pegawai.

• Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai.

• PIP kekurangan sebelas orang pegawai.

• Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.

• Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai.

•

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kekurangan 12 orang pegawai.

• Tiga Tenaga Pengkaji tidak mengalami kekosongan jabatan.

• KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.

Adapun kekurangan pegawai terbesar pada Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal diantaranya adalah Pusintek (19 Orang), Pushaka (15 orang) dan Biro Sumber Daya

Manusia (13 orang), sedangkan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu KPTIK-BMN

juga kekurangan pegawai yang cukup besar pada tahun 2012 yaitu 18 orang.

Pusintek memiliki beban kerja sebesar 343.443,52 OJ. Dari jumlah pegawai yang ada

sebanyak 207 orang, Pusintek memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 311.949

orang jam (207 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 31.494,52

OJ. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka

meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat

seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan

pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan

permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat

Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Pusintek juga secara terus menerus

mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai

training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK

Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencanaimplementasi SPAN.


6/214


7/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l vii

Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan

tersebut menghasilkan beban kerja yang sangat besar dan menyebabkan Setjen kekurangan

pegawai sebanyak 155 orang. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal sebagai perumus dan

pembina serta peran Sekretariat Jenderal sebagai shaping dan safeguarding, belum

dilaksanakan secara optimal, misalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring

dan evaluasi, bimbingan teknis, dan lain-lain.

Perkembangan beban kerja Sekretariat Jenderal sejak tahun 2007 sampai dengan

tahun 2012 meningkat sebesar 63%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis

beban kerja hanya 13 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2012 telah dilakukan pada 16

unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal

sebagai akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang

melakukan pembentukan KPTIK-BMN sebagai UPT di lima kota besar dan secara efektif

beroperasi pada tahun 2012 serta pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang

juga secara efektif beroperasi pada tahun 2012 yang merupakan amanat Wakil Presiden

untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan.

Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012

tampak pada Grafik 1.

Tabel 2Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

Hukum Ekonomi Sosial Komputer/IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 11 - - - - - - -

4 5

1 (DIII Perpajakan),

2 (DIII Akuntansi

Pemerintah)

5 2 (Manajemen)1 (Psikologi), 1

(Statistik),

9 (DIII Anggaran &

Perbendaharaan)

6 11 (Ekonomi

Pembangunan)1 (Komunikasi) 1 (Desain Grafis)

1 (DIII Akuntansi

Pemerintah)

7 1 1 (Akuntansi)1 (Teknik Geodesi) 2

(Teknik Sipil)

8 2

2 (Administrasi/

Manajemen), 2

(Akuntansi)

1 (Desain Grafis) 2 (DII I Kebendaharaan),

9 1 (Manajemen)1 (IT), 1 (Sistem

Informasi)

1 (Psikologi), 1

(Kearsipan)

3 (DIII/DI A kuntansi

Pemerintahan/STAN)11 (DIII IT)

10 2 (Akuntansi) 4 (DIII Akuntansi)

114 (Hukum

Perdata)

1 (Akuntansi), 2

(Ekonomi

Pembangunan)

7 (DIII Akuntansi

Pemerintah)1

12 6 (Umum) 5 (DIII Keuangan)

133 (Ekonomi

Manajemen)4 (Komunikasi)

2 (Sistem

Informasi)

2 (DIII Akuntansi

Pemerintah)

14 2

15 11 (Organisasi), 1

(Statistik)

1 (DIII Akuntansi

Pemerintah), 1 (DIII

Perpajakan), 1 (DI

Administrasi Perpajakan)

3 (Bea dan

Cukai)

161 (Akuntansi), 1

(Manajemen SDM)1 (IT)

2(Umum), 1 (Statistik), 4

(SII Umum)

1 (DIII Akuntansi/

Keuangan), 1

(DIII Kebendaharaan)

17 - - - - - - - -

18 - - - - - - - -

19 - - - - - - - -

20 18

Sekretariat Komite

Pengawas Perpajakan

Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan

Tenaga Pengkaji Bidang

Sumber Daya Aparatur


Perencanaan Stategik

KPTIK-BMN


Pengelolaan Kekayaan

Negara

PIP

Pusat LPSE

Sekretariat Pengadilan

Pajak

Biro Perlengkapan

Biro Umum

Pusintek

PPAJP

Pushaka

Biro Hukum

Biro Bantuan Hukum

Biro Sumber Daya

Manusia

Biro Komunikasi dan

Layanan Informasi

Tanpa

Kualifikasi

Biro Perencanaan dan

Keuangan

Biro Organisasi dan

Ketatalaksanaan

N o. Uni t Org anis as i

Kualifikasi Pendidikan (orang)

Sarjana Diploma III/ Diploma I


8/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l viii

Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal

2,001 1,972

2,384 2,434

2,965

3,260

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Beban Kerja (dalam r ibuan)

Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka

kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan,

namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga

mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan

ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007

sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 2.

Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal

1,312 1,301

1,567 1,598

1,948

2,134

1,207 1,306

1,511 1,559

1,832

1,979

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jml Kebutuhan Pegawai

Jml Pegawai Yg Ada

Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat

Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai

mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon II tersebut

cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai Efektivitas Dan Efisiensi Unit (EU) di

lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 3.


9/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l ix

Grafik 3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B

(baik). Hal ini dikarenakan adanya penempatan komposisi pegawai pada masing-masing

unit Eselon II Sekretariat Jenderal berdasarkan beban kerja yang ada, kecuali pada Pusat

LPSE tahun 2009 mempunyai Efisiensi Unit sebesar 0,26 dengan kualifikasi E (kurang)

dikarenakan Pusat LPSE merupakan unit organisasi yang baru dibentuk berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Keuangan tangga l8 April 2010, sehingga efektivitas kegiatan pada Pusat LPSE

baru dimulai pertengahan tahun 2009 yang tidak mencerminkan beban kerja selama satu

tahun. Selain LPSE, Setkomwasjak pada tahun 2011 juga mempunyai EU sebesar 0,70

dengan kualifikasi C (Cukup) dikarenakan Setkomwasjak belum beroperasi secara optimal

dan volume pekerjaan belum besar di tahun 2011.

Selain itu dari form FP2, Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak

3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218. Adapun sepuluh produk yang mempunyai

beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.

Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal

maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan

efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan

proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para

stakeholders. Di samping itu ke depannya Kementerian Keuangan dapat melaksanakan ABK

dengan menggunakan Sistem Otomasi ABK agar hasilnya dapat lebih objektif dan akurat.


10/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l x

Tabel 3Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar

No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban

Kerja

% Beban Kerja

Eselon III

Jabatan yang Terlibat Status

1 Penanganan Perkara Gugatan

Terhadap Menteri Keuangan

Atau Unit Lainnya Pada

Pengadilan Umum, Pengadilan

Niaga Atau Pengadilan Agama

yang Mengandung Tuntutan

Ganti Rugi

B iro B antuan Hukum B agian B ant uan Hukum I A 31, 041.42 25.96% Ke pa la Bi ro Bantuan Hukum;

Kepala Bagian Bantuan Hukum I;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID;

Pelaksana

SNW

2 Pelaksanaan Pemilihan

Penyedia Barang dan Jasa

Biro Perlengkapan Bagian Bimbingan dan

Layanan Pengadaan

A 27,765.67 61.97% Kepala Biro Perlengkapan;

Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan

Pengadaan;

Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan

Pengadaan I;


Pengadaan II;


Pengadaan III;

Pelaksana

Non- SNW

3 Penatausahaan Surat Masuk

(Kelengkapan Berkas)

Sekretariat Pengadilan

Pajak

Bagian Umum A 24,477.90 42.83% Sekretaris Pengadilan Pajak;

Kepala Subbagian Tata Usaha;

Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;

Pelaksana

SNW

4 Pengadaan Jasa

Konstruksi/Jasa Lainnya di

Lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian

Keuangan Untuk Nilai

Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d.

Rp.100.000.000

Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 22,264.65 36.21% Kepala Bagian Rumah Tangga;

Kepala Subbagian Urusan Dalam;

Kepala Subbagian Pemeliharaan;

Kepala Subbagian Keamanan Dalam;

Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi

dan Kendaraan Dinas;

Pelaksana

Non-SNW

5 Penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM) pada Satker

Sekretariat Jenderal

Biro Umum Bagian Perencanaan dan

Keuangan

A 19, 938.33 33.29% Ke pa la Bi ro Umum;

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Kepala Subbagian Perbendaharaan;

Pelaksana

Non-SNW

6 Pelayanan Kerumahtanggaan

Untuk Keperluan

Dinas/Upacara Kementerian

Keuangan




Pelaksana

Non-SNW


Terhadap Menteri KeuanganAtau Unit Lainnya Pada




Ganti Rugi

Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 18,509.17 26.61% Kepala Biro Bantuan Hukum;

Kepala Bagian Bantuan Hukum II;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;

Pelaksana

SNW

8 Pelayanan Dokumen Paspor,

Visa dan Exit Permit untuk

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Biro Umum Bagian Tata Usaha

Kementerian

B 16,662.92 27.02% Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian;

Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;

Pelaksana

SNW

9 Penyelenggaraan Pengadaan

Barang/Jasa Konstruksi/Jasa

lainnya Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan di atas

Rp.100.000.000




Kepala Subbagian Keamanan Dalam;

Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi

dan Kendaraan Dinas;Pelaksana

Non-SNW


Terhadap Menteri Keuangan

Atau Unit Lainnya Pada




Ganti Rugi

Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum III A 13,384.50 27.63% Kepala Biro Bantuan Hukum;

Kepala Bagian Bantuan Hukum III;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB;

Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC;

Pelaksana

SNW


11/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... iv

DAFTAR ISI .................................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xv

DAFTAR GRAFIK .....................................................................................................xxiv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1

B. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................... 2 C. TUJUAN DAN MANFAAT .................................................................................. 2

D. OBJEK DAN PELAKSANAAN ............................................................................ 3

E. BAGAN PROSES KEGIATAN .............................................................................. 4

BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA ...................................... 5

A. ALAT UKUR ........................................................................................................... 5

B. WAKTU PELAKSANAAN ................................................................................... 6

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ...................................................................... 6

D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA ......................................................................... 6

E. STANDAR NORMA WAKTU .............................................................................. 7

BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL ............... 9

A. Biro Perencanaan dan Keuangan ........................................................................ 14

1. Bagian Perencanaan ..................................................................................... 16

2. Bagian Penganggaran .................................................................................. 17

3. Bagian Perbendaharaan ............................................................................... 18

4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ............................................ 20

B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ................................................................ 21

1. Bagian Organisasi I ....................................................................................... 22

2. Bagian Organisasi II ..................................................................................... 24

3. Bagian Ketatalaksanaan I............................................................................. 25

4. Bagian Ketatalaksanaan II ........................................................................... 26

5. Bagian Jabatan Fungsional .......................................................................... 27

C. Biro Hukum ........................................................................................................... 28

1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan ..................................................... 30


12/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xii

2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan,

Perbendaharaan, dan PNBP ........................................................................ 31

3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi

Hukum ........................................................................................................... 33

4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang ............................................................ 34

5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian ......................................... 35

D. Biro Bantuan Hukum ........................................................................................... 37

1. Bagian Bantuan Hukum I ............................................................................ 39

2. Bagian Bantuan Hukum II ........................................................................... 40

3. Bagian Bantuan Hukum III ......................................................................... 41

E. Biro Sumber Daya Manusia ................................................................................. 43

1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia ................ 45

2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ....................................... 463. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia ............................ 48

4. Bagian Mutasi dan Kepangkatan ............................................................... 49

5. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun ......................... 51

F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ......................................................... 52

1. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan ............................ 55

2. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara .................................................. 56

3. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah .................. 59

4. Bagian Manajemen Opini Publik ................................................................ 61

5. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan ......... 62

G. Biro Perlengkapan................................................................................................. 64

1. Bagian Perencanaan BMN ........................................................................... 66

2. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan ............................................ 67

3. Bagian Pengelolaan BMN ............................................................................ 68

4. Bagian Penatausahaan BMN ....................................................................... 70

H. Biro Umum ............................................................................................................ 71

1. Bagian Tata Usaha Kementerian ................................................................ 73

2. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan .............................. 753. Bagian Perencanaan dan Keuangan ........................................................... 77

4. Bagian Perlengkapan.................................................................................... 79

5. Bagian Rumah Tangga ................................................................................. 80

I. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ........................................... 82

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 86

2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.................................................................................................... 88

3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi ................................................. 89

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 90


13/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xiii

5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 91

J. Pusat Pembinaan Akuntan dan Penilai Publik ................................................. 93

1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 94

2. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik ....................................... 95

3. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik .......................................... 97

4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik ..................................100

5. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik .....................................102

K. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan .................................................... 104

1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 105

2. Bidang Program dan Kegiatan I ............................................................... 106

3. Bidang Program dan Kegiatan II ..............................................................108

4. Bidang Program dan Kegiatan III ............................................................109

5. Bidang Program dan Kegiatan IV ............................................................111L. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik ................................................. 112

1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 115

2. Bidang Registrasi dan Verifikasi ..............................................................116

3. Bidang Layanan Teknis Pengguna ...........................................................117

4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem .............................................118

M. Pusat Investasi Pemerintah ............................................................................... 119

1. Divisi Portofolio Investasi I ....................................................................... 120

2. Divisi Portofolio Investasi II ..................................................................... 1223. Divisi Keuangan dan Umum .................................................................... 123

N. Sekretariat Pengadilan Pajak ............................................................................. 125

1. Bagian Umum .............................................................................................127

2. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I .....................................................128

3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak II ....................................................129

4. Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data ..........................................130

5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi .............. 131

6. Sekretaris Pengganti ................................................................................... 132

O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ....................................................... 155

1. Bagian Umum ............................................................................................. 158

2. Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi .................................................. 159

3. Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring ........................................ 160

4. Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi ............................................. 162

P. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ............................................................. 163

1. Direktorat Keuangan dan Umum ............................................................ 167

2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana ................... 168

3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan .................................................... 1694. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan ................................ 171


14/214


15/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal ................ iv

Tabel 2 Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................. vii

Tabel 3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar...................... x

Tabel 3.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal .................. 9

Tabel 3.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................... 10

Tabel 3.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar.................... 13

Tabel 3.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan

Keuangan ....................................................................................................................... 15

Tabel 3.5

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan ............... 16

Tabel 3.6


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penganggaran ............ 17

Tabel 3.7


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perbendaharaan ......... 18


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan .................................................................................................... 20


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan

Ketatalaksanaan ............................................................................................................ 22

Tabel 3.10


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi I ................. 23

Tabel 3.11


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi II ............... 24


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian

Ketatalaksanaan I .......................................................................................................... 25

Tabel 3.13

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian

Ketatalaksanaan II ......................................................................................................... 26


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Jabatan

Fungsional ...................................................................................................................... 27


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum............................. 29

Tabel 3.16


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pajak

dan Kepabeanan ............................................................................................................ 30


16/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xvi


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum

Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP ........................ 32

Tabel 3.18



Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum........................................... 33



Pengelolaan Utang ........................................................................................................ 35


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Jasa

Keuangan dan Perjanjian ............................................................................................. 36

Tabel 3.21


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum ............. 37

Tabel 3.22

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan

Hukum I ......................................................................................................................... 39


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan

Hukum II ........................................................................................................................ 41


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan

Hukum III ...................................................................................................................... 42

Tabel 3.25

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya

Manusia .......................................................................................................................... 44


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan

Pengadaan Sumber Daya Manusia ............................................................................ 45


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengembangan

Sumber Daya Manusia ................................................................................................. 47

Tabel 3.28


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen

Informasi Sumber Daya Manusia ............................................................................... 48


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Mutasi dan

Kepangkatan .................................................................................................................. 49


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penghargaan,

Penegakan Disiplin dan Pensiun ................................................................................ 51


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi danLayanan Informasi ........................................................................................................ 53


17/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xvii



Strategi Komunikasi Kehumasan ............................................................................... 56

Tabel 3.33


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan

Kelembagaan Negara ................................................................................................... 57


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Non

Kelembagaan Negara/Pemerintah ............................................................................ 59



Opini Publik ................................................................................................................... 61

Tabel 3.36


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan,

Pengendalian Program, dan Perpustakaan ............................................................... 63Tabel 3.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan .................. 64


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan

Barang Milik Negara .................................................................................................... 66


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bimbingan dan

Layanan Pengadaan ..................................................................................................... 67

Tabel 3.40

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengelolaan



Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penatausahaan



Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum .............................. 72


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha

Kementerian................................................................................................................... 73

Tabel 3.44


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Dukungan

Program dan Kegiatan Pimpinan ............................................................................... 75


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan

Keuangan ....................................................................................................................... 78


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perlengkapan ............. 79

Tabel 3.47

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Rumah Tangga ........... 80


18/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xviii


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek .................................... 82

Tabel 3.49



Pusintek .......................................................................................................................... 86


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Perencanaan dan

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ..................................................... 88


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengembangan

Sistem Informasi ............................................................................................................ 89


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 90

Tabel 3.53

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Operasional

Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 92


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP ....................................... 93



PPAJP .............................................................................................................................. 94

Tabel 3.56


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang PembinaanUsaha dan Akuntan Publik ......................................................................................... 95


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan

Usaha dan Penilai Publik ............................................................................................. 97


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan

Usaha dan Akuntan Publik ....................................................................................... 100


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan

Usaha dan Penilai Publik ........................................................................................... 102

Tabel 3.60


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Analisis dan

Harmonisasi Kebijakan .............................................................................................. 103



Pushaka ........................................................................................................................ 105


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan

Kegiatan I ..................................................................................................................... 106


19/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xix



Kegiatan II .................................................................................................................... 108

Tabel 3.64



Kegiatan III................................................................................................................... 109



Kegiatan IV .................................................................................................................. 110


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Layanan

Pengadaan Secara Elektronik .................................................................................... 112

Tabel 3.67


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusat

LPSE .............................................................................................................................. 115Tabel 3.68 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Registrasi dan

Verifikasi ...................................................................................................................... 116


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Layanan Teknis

Pengguna ...................................................................................................................... 117


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Kebijakan dan

Pengelolaan Sistem ..................................................................................................... 118Tabel 3.71 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Investasi

Pemerintah ................................................................................................................... 119


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio I.................. 120


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio II ................ 122


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Keuangan dan

Umum ........................................................................................................................... 123

Tabel 3.75


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan

Pajak .............................................................................................................................. 125


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Set-PP ........... 127


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi

Sengketa Pajak I........................................................................................................... 128


20/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xx



Sengketa Pajak II ......................................................................................................... 129

Tabel 3.79


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Yurisprudensi

dan Pengolahan Data ................................................................................................. 130



Peninjauan Kembali dan Dokumentasi ................................................................... 131


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti I .......... 132


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti II ......... 132

Tabel 3.83


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti III ........ 133Tabel 3.84 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IV........ 133


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti V ......... 134


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VI........ 135


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VII ...... 135

Tabel 3.88

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris

Pengganti VIII .............................................................................................................. 136


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IX ........ 137


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti X ......... 137


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XI ........ 138

Tabel 3.92


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XII ...... 138

Tabel 3.93


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIII ..... 139


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris

Pengganti XIV .............................................................................................................. 140


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XV ...... 140


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) SekretarisPengganti XVI .............................................................................................................. 141


21/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxi



Pengganti XVII ............................................................................................................ 142

Tabel 3.98



Pengganti XVIII ........................................................................................................... 142



Pengganti XIX .............................................................................................................. 143



Pengganti XX ............................................................................................................... 143

Tabel 3.101



Pengganti XXI .............................................................................................................. 144Tabel 3.102 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan


Pengganti XXII............................................................................................................. 145



Pengganti XXIII ........................................................................................................... 145



Pengganti XXIV ........................................................................................................... 146Tabel 3.105 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan


Pengganti XXV ............................................................................................................ 147



Pengganti XXVI ........................................................................................................... 147



Pengganti XXVII .......................................................................................................... 148

Tabel 3.108



Pengganti XXVIII ........................................................................................................ 148



Pengganti XXIX ........................................................................................................... 149



Pengganti XXX............................................................................................................. 150


22/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxii



Pengganti XXXI ........................................................................................................... 151

Tabel 3.112



Pengganti XXXII .......................................................................................................... 151



Pengganti XXXIII......................................................................................................... 152



Pengganti XXXIV ........................................................................................................ 153

Tabel 3.115



Pengganti XXXV .......................................................................................................... 153Tabel 3.116 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan


Pengganti XXXVI ........................................................................................................ 154


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite

Pengawas Perpajakan ................................................................................................. 155


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum

Setkomwasjak .............................................................................................................. 158Tabel 3.119 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Analisa

dan Konsultansi .......................................................................................................... 159


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas

Pencegahan dan Monitoring ..................................................................................... 160


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas

Pengaduan dan Verifikasi.......................................................................................... 162

Tabel 3.122


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Lembangan Pengelola

Dana Pendidikan ......................................................................................................... 163


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Keuangan

dan Umum ................................................................................................................... 167


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perencanaan

Usaha dan Pengembangan Dana .............................................................................. 168


23/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxiii


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana

Kegiatan Pendidikan .................................................................................................. 169

Tabel 3.126


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana

Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan .............................................................................. 171


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang

Sumber Daya Aparatur .............................................................................................. 172



Perencanaan Strategik ................................................................................................ 173

Tabel 3.129



Pengelolaan Kekayaan Negara ................................................................................. 174Tabel 3.130 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan

Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN .......................... 175


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Medan ............. 175


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Semarang ........ 176


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Surabaya ......... 177

Tabel 3.134

Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Denpasar ........ 178


Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Makassar ........ 179


24/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxiv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................. viii

Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................. viii

Grafik 3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... ixGrafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................... 11

Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................... 12

Grafik 3.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan

Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 12


25/214

L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan performance Kementerian Keuangan dan sejalan dengan

tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Menteri Keuangan menetapkan

KMK Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Birokrasi

Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.

Dalam diktum pertama KMK Nomor 53/KMK.01/2013 tersebut program Reformasi

Birokrasi dan Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dilaksanakan

dengan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1.

Manajemen Perubahan.

2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan.3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

4. Penataan Tata Laksana.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

6. Penguatan Pengawasan.

7.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan

9. Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaan dan implementasi bidang-bidang tersebut, dipergunakan salahsatu alat yaitu Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai suatu teknik manajemen yang dapat

memperoleh informasi tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume

kerja. Pelaksanaan ABK juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme

sumber daya manusia serta menciptakan organisasi yang right-sizing, efektif, dan efisien

pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan

tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak

tahun 1992, yang kemudian ditetapkan pedomannya di dalam KMK Nomor

26/KMK.01/1995. Seiring dengan berjalannya program Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kementerian Keuangan, dilakukan penyempurnaan pedoman ABK melalui Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang

mengamanatkan agar setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan melaksanakan ABK

secara berkesinambungan setiap tahun sekali.

Selanjutnya dalam rangka menentukan standar produk dan norma waktu, perlu

dilakukan ABK minimal tiga tahun secara berturut-turut untuk memperoleh data series.

Pelaksanaan ABK pada tahun 2008 merupakan ABK tahun pertama yang dilaksanakan oleh

Tim Reformasi Birokrasi Pusat, dan ABK tahun 2013 merupakan perhitungan ABK tahun ke

enam.


26/214


B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.

Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan.

b.

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan.

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian

Keuangan.

d.

Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan

hubungan masyarakat.

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi

tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta

pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup

pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit

organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam laporan ini, data beban kerja

yang dipakai adalah data tahun 2012 (sejak awal hingga akhir tahun 2012).

Hasil ABK diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melakukan hal sebagai

berikut:

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi.

2.

Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.

3.

Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/unit, penyusunan Daftar Susunan Pegawai

(DSP) atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural.

6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi.

7. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan.

8. Program promosi pegawai.

9.

Bahan penyempurnaan program diklat.


27/214


D. OBJEK DAN PELAKSANAAN

Objek Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 adalah seluruh unit

organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal (unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan

Unit Pelaksana Teknis) yang meliputi unit-unit sebagai berikut:

1.

Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

3. Biro Hukum.

4. Biro Bantuan Hukum.

5. Biro Sumber Daya Manusia.

6.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

7. Biro Perlengkapan.

8. Biro Umum.

9.

Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan.

10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

12.

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

13.

Pusat Investasi Pemerintah.

14. Sekretariat Pengadilan Pajak.

15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

17.

Tiga Tenaga Pengkaji, dan

18. Lima KPTIK-BMN.

Tahapan pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis kepada para peserta wakil dari unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Sekretariat Jenderal masing-masing sebagai

calon analis.

2. Persiapan Pelaksanaan ABK, meliputi menyiapkan statute, SOP, urjab, kuesioner, dan

lain-lain.

3.

Pengumpulan Data ABK, meliputi: Form A, Form B, dan Form C.

4. Pengolahan data ABK, meliputi: Form FP1A, Form FP1B, Form FP2, Form FP3, dan

Form FP4.

5. Presentasi hasil pengolahan ABK dari seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan UPT

di lingkungan Sekretariat Jenderal di depan TRBTKP.

6. Pelaporan hasil ABK.


28/214


E. BAGAN PROSES KEGIATAN

Gambar 1 – Proses Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

Bigan Teknis ABK

Persiapan

Pelaksanaan ABK

Pengumpulan Data

ABK

Pengolahan DataBeban Kerja

Presentasi Hasil

Pengolahan ABK

Bimbingan Teknis

Dokumen Laporan

ABK

Pelaporan Hasil ABK kepada

Sekretaris Jenderal dan

Menteri Keuangan


29/214


BAB II

TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA

A. ALAT UKUR

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu

perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan

secara transparan dan Objektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu

jam kerja yang harus diisi dengan kerja untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat

konkrit atau abstrak (benda atau jasa).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja Kantor

Pemerintah jis. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor

68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu.

Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang

Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan adalah 42 jam 45 menit

per minggu.

Atas ketentuan tersebut, perhitungan jam kerja efektif yang digunakan sebagai alat

ukur dalam melakukan analisis beban kerja adalah:

Jam kerja formal per minggu :

Senin s.d Kamis 07.30 – 12.15 4 jam 45 menit X 4 = 19 jam

13.00 – 17.00 4 jam X 4 = 16 jam

Jum’at 07.30 – 11.30 4 jam = 4 jam

13.15 – 17.00 3 jam 45 menit = 3 jam 45 menit

Total = 42 jam 45 menit

= 2.565 menit

Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) 25%:

75/100 x 2.565 menit = 1.923,75 menit = 32 jam

Jam kerja efektif per hari:

5 hari kerja = 1923,75 menit: 5 = 384,75 menit = 6 jam 25 menit/hari

Jumlah hari kerja per tahun:

Jumlah hari per tahun 365 hari

Libur Sabtu-Minggu 104 hari

Libur resmi 14 hari

Hak cuti 12 hari

130 hari

235 hari

Jam kerja efektif per tahun:

5 hr kerja = 235 x 384,75 menit = 90.416,25 menit = 1507 jam


30/214


B. WAKTU PELAKSANAAN

Pengukuran beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. Apabila

dipandang perlu, pengukuran beban kerja pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan

sewaktu-waktu, misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkanperubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau lain-lain alasan sesuai

dengan kebijakan pimpinan.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya kepada

responden sebagai data primer.

2.

Melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran lengkap dataprimer di lapangan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan disertai

penjelasan kepada para responden.

3. Menggunakan Formulir yang disebut Form A, Form B, dan Form C.

D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B, dan

Form C, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai

dengan produk-produk/hasil kerjanya pada form A, form B, dan form C dengan

menggunakan rumus:

Beban Kerja = Volume x Norma Waktu

2. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan (menggunakan form FP2) untuk menghitung

jumlah beban kerja per jabatan dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada

masing-masing jabatan.

3. Menghitung kebutuhan pegawai dan efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan

formulir FP3 dengan menggunakan rumus:

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan

Jam kerja efektif per tahun

EJ = Jumlah beban kerja jabatan

Jumlah pemangku jabatan × jam kerja efektif per tahun


31/214


PJ (Prestasi Kerja Jabatan)

a. EJ di atas 1,00 = A (Sangat Baik)

b. EJ antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)

c.

EJ antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)d. EJ antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)

e. EJ di bawah 0,50 = E (Kurang)

4.

Membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan cara menjumlahkan kebutuhan

pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit dengan

menggunakan rumus:

EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit)

EU = Jumlah beban kerja unit

Jumlah pegawai unit × jam kerja efektif per tahun

PU (Prestasi Kerja Unit)

a. EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik)

b. EU antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)

c. EU antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)

d.

EU antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)

e. EU di bawah 0,50 = E (Kurang)

5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus:

Jumlah

kelebihan/

kekurangan

pegawai

= Jumlah Pegawai yang ada – Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

E. STANDAR NORMA WAKTU

Norma waktu merupakan waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara

efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu

tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan

norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan

lapora analisis beban kerja 2016

Documents