lab-hukum.umm.ac.idlab-hukum.umm.ac.id/files/file/modul plkh 2 cv.doc · web viewadanya risiko yang...

MODUL

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

“PROSEDUR PENDIRIAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)”

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2020

Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 0

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridhonya kepada kita

semua sehingga dapat terus untuk mencari ilmu yang bermanfaat Insya Allah bagi

dunia dan akhirat.

Melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) ini, kami

mengharapkan agar mahasiswa peserta yang kelak menjadi Sarjana Hukum, dapat

memiliki bekal kemampuan dan kompetensi yang mahir pada bidang praktik dan

bukan teori semata terkait isu-isu yang ada dimasyarakat dan terlebih lagi dapat

membuka lapangan kerja untuk masyarakat luas.

Sebagaimana peribahasa tiada gading yang tak retak, maka begitu pula adanya

modul atau buku panduan yang kami susun berikut ini tidak luput daripada kesalahan,

kekeliruan dan kekurangan. Maka kami sebagai tim penyusun mohon untuk

memberikan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dan

peningkatan kualitas di masa depan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Malang, 15 Maret 2020

Tim Penyusun

Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM


MODUL

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

“PROSEDUR PENDIRIAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)”

Penanggung Jawab

Dekan : Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

Wakil Dekan I : Catur Wido Haruni,S.H.,M.Si.,M.Hum.

Wakil Dekan II : Dr. Haris,S.H., M.H.

Kepala Program Studi

Ilmu Hukum: Nu’man Aunuh,S.H., M.Hum.

Sekretaris Program Studi

Ilmu Hukum: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Kepala Laboratorium

Bidang Litigasi: Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Kepala Laboratorium

Bidang Non- Litigasi : Cholidah, S.H., M.H.

Pelaksana

1. Intan Khoirun Nisa’, S.H.

2. Mardiana, S.H.

3. Siti Wulandari, SH

4. Radhityas K. Nuryasinta, S.H., M.Kn.

5. Nur Amalina Putri Aditiya, S.H.

6. Wahyu Bening, S.H.

7. Ilham Dwi Rafiqi, S.H.

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2020


BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Beberapa dekade ini, sektor ekonomi mengalami perkembangan yang sangat

pesat. Hal ini tidak terlepas dari fenomena modernisasi dan globalisasi yang tentu

saja membawa dampak pada seluruh sektor kehidupan manusia terlepas dari

perbedaan negara, tempat dan waktu diseluruh dunia.

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat

dipisahkan keberadaannya. Ekonomi merupakan fenomena sosial yang berkaitan

dengan kebutuhan manusia dan hukum merupakan landasan atau pijakan dari

segala aspek kehidupan manusia yang bersifat mengatur dan memaksa. Maka

ekonomi juga tak luput dari objek kajian hukum dan pengaturan-pengaturan

hukum.

Setelah menyatakan diri atas kemerdekaannya, berdasarkan asas konkordansi,

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun

masih menerapkan hukum-hukum Belanda sepanjang belum ada hukum yang

dibentuk sesuai nilai-nilai asli yang dianut oleh Indonesia. Pengaturan hukum

Belanda yang saat ini masih digunakan antara lain yaitu wetbook van straafrecht

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana), burgerlijk wetbook (Kitab Undang-

undang Hukum Perdata), (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), dll.

Masih berlakunya hukum Belanda juga membawa dampak pada bidang

ekonomi diantaranya yaitu adanya bentuk-bentuk badan usaha yang masih

berlaku di Indonesia. Badan usaha terbagi menjadi dua yaitu badan usaha yang

berbadan hukum seperti PT (perseroan terbatas) dan badan usaha non-badan

hukum seperti CV (Comanditer Venootschap/ Persekutuan Komanditer), firma,

dll.

Comanditer Venootschap atau yang lebih dikenal dengan CV oleh masyarakat

luas merupakan badan hukum yang sering ditemui dan diminati oleh pengusaha

yang bergerak pada bidang ekonomi baik sektor jasa, produksi, dll. CV dinilai

lebih fleksibel dalam beberapa hal salah satunya yaitu mengenai jumlah modal

awal yang disetorkan tidak terdapat jumlah minimal sebagaimana PT.

Berdasarkan pengamatan penyusun, prosedur pendirian CV sering menjadi

pertanyaan yang diajukan oleh calon pengusaha kepada seseorang yang bertitel

Sarjana Hukum dibelakang namanya, maka melalui PLKH ini, diharapkan

mahasiswa calon Sarjana Hukum dapat menguasai setiap prosedur ataupun tata

cara pendirian CV sebagai bentuk kompetensi dalam bidang praktik.


B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan PLKH adalah prosedur pendirian CV

(Persekutuan Komanditer);

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa mampu untuk memahami tentang pengertian CV (Persekutuan

Komanditer);

2. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perbedaan CV dengan badan usaha

yang lainnya seperti firma, Perseroan Terbatas, dll;

3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang subjek-subjek dalam (Persekutuan

Komanditer);

4. Mahasiswa menguasai persyaratan dan tahapan atau tata cara pendirian CV

(Persekutuan Komanditer);

5. Mahasiswa mengetahui mengenai permasalahan yang ada pada pendirian CV

(Persekutuan Komanditer).

D. Ketentuan Penilaian

Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut :

Materi Nilai

Pendidikan

a. Stadium General

b. Resume

c. Pre-test

25 %

Pelatihan

a. Pelatihan I

b. Pelatihan II

c. Pelatihan III

40 %

Target

a. Tugas Lapang

b. Laporan Observasi

c. Post-test

35 %

Total 100 %


E. Nilai Akhir

ANGKA HURUF

0-20 E

21-40 D

41-50 C

51-60 C+

61-70 B

71-80 B+

81-100 A


BAB II

TINJAUAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)

A. Pengertian CV

Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap untuk selanjutnya

disebut CV) dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu

atau beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer adalah perseroan

menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa

orang pesero yang secara lansung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu

pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.

CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai

pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang

bertanggung jawab secara tanggung renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih

orang sebagai pelepas uang.pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada sekutu

komanditer atau sekutu pasif (sleeping partner). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan

bahwa:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer,

didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung

menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu

orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Menurut Wijatno, Perseroan komanditer atau biasa disebut CV adalah suatu

bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan dan bertanggungjawab

penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan

pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab

terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan

Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, CV adalah

persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu

atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.


Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga pasal yaitu pasal 19,

20, dan 21 KUHD. Letak aturan persekutuan komanditer ditengah-tengah pasal-

pasal yang mengatur persekutuan firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan

komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekususannya itu

terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada.

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk

mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan

tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang

berwenang.1 Sehingga dengan dibuatkannya akta di bawah tangan antara para

pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat

berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut.

Namun sebagian besar pendiri dari CV sering kali menggunakan akta otentik

untuk mendirikan dan menjalakan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV

memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya.

Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer

dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai

sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu

yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para

sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah dengan serta merta.

Sekali pun memiliki karakteristik yang berbeda, tanggung jawab dari sekutu

komplementer tetap tidak terbatas seperti halnya persekutuan perdata maupun

persekutuan dengan firma. Hal ini yang kemudian membatasi kewenangan CV

untuk memperluas ekspansi usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat

membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV

tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang

sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal.

Adanya risiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer

tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap

bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHD

tidak mengharuskan pendirian CV mendapatkan pengesahan badan hukum dari

instansi yang berwenang. Sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan

kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan

1 Soekardono. Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua. Jakarta: Rajawali Pers. 1991. Hlm. 101.Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 7

perusahaan/persekutuan. Sehingga hal ini menuntut para sekutu meningkatkan

statusnya menjadi badan hukum agar dapat melindungi harta pribadinya.

B. Dasar Hukum CV

1. Pasal 19 s.d. Pasal 25 KUHD;

2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun

2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

3. Peraturan Menteri Huum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan

Perdata;

4. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan;

6. Surat Edaran Nomor: 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak

Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer.

C. Pendiri/ sekutu dalam CV

Dalam persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu yang menjadi unsur

penting yaitu :

1. Sekutu kerja (aktif) perusahaan yang disebut dengan sekutu

komplementer.

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus

persekutuan, oleh karena itu sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga.

Dilain pihak, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya

dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja, sebab yang

bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif.

2. Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan yang disebut dengan sekutu

komanditer.


Sedangkan sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan, dia hanya

dibelakang layar artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak

ketiga. Sekutu pasif atau sekutu komanditer ini hanya menyediakan

modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab

sekutu komanditer terhadap utang-utang yang dimiliki perusahaan

kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang

dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komanditer ini tidak

bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya

sekutu komplementer.

Menurut pasal 20 ayat 2 KUHD, sekutu komanditer ini tidak boleh

melakukan pengurusan dalam CV meskipun dia diberi kuasa untuk itu. Jika

sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sekutu

komplementer yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.

Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif masing masing memberikan

pemasukannya, yang berwujud uang, barang, atau tenaga (fisik atau pikiran) atas

dasar pembiayaan bersama. Artinya untung rugi dipikul bersma antara sekutu

kerja dengan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer

terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan Apabila perusahaan

komanditer mengalami banyak kendala yang berkenaan dengan hutang atau jatuh

pailit kisalnya, apabila harta benda perseroan tidak mencukupi untuk melunasi

hutang-hutang maka harta benda prive dari perseroan pengurus itu dapat pula

dipertanggung jawabkan untuk melunaskan utang persero. Sebaliknya para

komanditer paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang telah di

setorkan, sedangkan harta benda prive nya tidak dapat di ganggu gugat. Adapun

tanggung jawab yang di tangguhkan penuh yang di bebankan pada persero

pengurus adalah berdasarkan pendapatan, bahwa baik buruk dan maju mundurnya

perusahaan itu adalah bergantung dari usaha dan pimpinan mereka sendiri.

Keadaan demikian akan berubah, apabila seorang komanditer turut campur

tangan dalam penyelesaian dan penyusunan perseroan, ataupun apabila ia

mengizinkan namanya di pakai sebagai nama firma oleh persero-persero

pengurus. Dalam melakukan tindakan demikian ia akan menimbulkan kesan

kepada pihak ketiga seakan-akan ia juga menjadi anggota pengurus yang

bertanggung jawab untuk menghindarkan pihak ketiga akan menderita kerugian

oleh tindakan-tindakanya, maka dalam pasal 21 KUHD di tentukan, bahwa tiap-

tiap persero komanditer yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus atau


dengan demikian seorang komanditaris yang bertingkah lakku sebagai anggota

pengurus,mempunyai tanggung jawab seperti anggota pengurus terhadap pihak

ketiga, dan pertanggung jawabanya itu diperluas terhadap persetuan-setujuan

yang diadakan komanditaris dalam penyelanggarakan tersebut, dan terhadap

persetujuan –persetujuan yang telah dilakukan.

D. Jenis-jenis CV

1. Persekutuan Komanditer Murni

Didalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu

lainnya adalah sekutu komanditer

2. Persekutuan Komanditer Campuran

Persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma jika firma

memerlukan modal tambahan. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer

sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer

3. Persekutuan Komanditer Bersaham

Bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak

diperjualbelikan, dimana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil

satu saham atau lebih. Alasan dikeluarkannya saham adalah untuk mencegah

terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk

menarik modal yang telah diserahkan.

Catatan : Dalam praktiknya, persekutuan komanditer/ CV pada angka 2 dan 3

jarang digunakan


E. Tabel Perbandingan (Sumber : academia.edu)

PERBEDAAN PERSEKUTUAN PERDATA

FIRMA CV PT

Pengertian Perjanjian antara dua orsng atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkannya.

Suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham PT berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki.

Dasar hukum Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618-1652 BW.

Firma diatur dalam KUHD pada Pasal 16-35. Disamping itu,terdapat beberapa ketentuan lain yang berkaitan dan relevan dengan firma didalam BW, yaitu ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan.

CV diatur dalam Pasal 19-21 KUHD. Disamping ketentuan khusus tersebut, terdapat beberapa ketentuan umum yang berkaitan dan relevan dengan CV didalam BW, yaitu ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan.

PT diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendirian Persekutuan Perdata dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian saja, dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk mendirikan sebuah Persekutuan Perdata, dapat dilakukan secara lisan saja.

Firma harus didirikan dengan akta otentik, hal ini diatur dalam pasal 22 KUHD. Namun, jika Firma tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, pendirian tanpa akta notaris pun telah dianggap berdiri. Kenudian akta pendirian

Lihat BAB III Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 antara lain: 1. Pendiri minimal dua orang

atau lebih (Pasal 7 ayat 1)2. Akta notaris yang berbahasa

Indonesia 3. Setiap pendiri harus

mengambil bagian atas saham,


Jadi, dapat disimpulkan dalam Pendirian Persekutuan Perdata, tidak memerlukan suatu formalitas tertentu.

tersebut harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui berita negara, hal ini diatur dalam pasal 23 dan 28 KUHD. Walaupun pembuatan firma telah selesai dilakukan, namun untuk menjalankan operasi bisnisnya, masih perlu dilengkapi beberapa izin lainnya, seperti daftar perusahaan (UU Nomor 3 Tahun 1982, UKL-UPL/AMDAL (UU Nomor 32 Tahun 2009), dsb.

kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3)

4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4)

5. Modal dasar minimal lima puluh juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33)

6. Minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3)

7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA

Modal Modal dalam Persektuan Perdata terdapat pengaturannya di dalam Pasal 1619 BW, yaitu:1. Uang2. Barang3. Tenaga/ kerajinan

Tiap-tiap sekutu dalam firma diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang,benda atau tenaga. Pemasukan ini disebut dengan inbreng. Pengaturan mengenai hal ini juga terdapat dalam pasal 1619 BW.

Modal yang dimasukkan dalam CV berupa uang, benda, atau tenaga (inbreng).Sekutu Komanditer memasukkan modalnya kedalam CV dan hanya bertanggungjawab sebesar modal yang disetorkan kedalam CV. Para persero harus membuat kesepakatan

Modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Modal tersebut terdiri dari sekumpulan saham. 1. Modal dasar merupakan

keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan


tentang pembagian modal, karena CV tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dan kekayaan pribadi perseronya.

permodalannya. Menurut UUPT besarnya modal dasar adalah minimal Rp. 50.000.000,-.

2. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan. Menurut pasal 33 UUPT besarnya modal ditempatkan adalah minimal 25% dari modal dasar.

3. Modal disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar disetorkan kedalam PT. Menurut UUPT, besarnya modal disetor sebesar modal ditempatkan- paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (pasal 33 ayat 1 UUPT)

Laba/ Rugi Sesuai dengan tujuan dari Persekutuan Perdata yaitu memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi diantara para sekutu. Pembagian tersebut didasarkan pada Anggaran

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam firma, diatur dalam pasal 1633-1635 BW. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai cara pembagian keuntungan dan kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan, namun jika tidak diperjanjikan maka pembagiannya didasarkan pada Pasal 1633 BW.

Pembagian keuntungan dalam PT, antara lain:1. Pembagian deviden intern

tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajbannya pada kreditor atau


Dasar. Namun, jika tidak diperjanjikan di dalam Anggaran Dasar,maka perhitungan laba/rugi didasarkan pada pasal 1633 BW. Maka dari itu sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara tegas di dalam perjanjian pendiriannya. Namun di dalam BW dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut:1. Tidak diperbolehkan

memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja. Hal ini berdasarkan pasal 1635 BW

2. Diperbolehkan membebankan seluruh kerugian pada satu orang tertentu saja

3. Apabila cara pembagiannya tidak diatur secara jelas, maka pembagiannya didasarkan pada pemasukan dari

yang tidak diperjanjikan diantara para sekutu. Batasan ketentuan dari pembagian keuntungan dan kerugian yaitu: 1. Tidak diperbolehkan

memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja.

2. Diperbolehkan jika membagi kerugian pada salah seorang sekutu saja.

3. Penetapan pembagian keuntungan oleh pak ketiga tidak diperbolehkan .

Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugia n tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan berimbang. Mengenai sekutu yang memasukkan berupa tenaga, maka bagiannya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit.

Berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan 1132 BW, bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas bahkan harta pribadinya pun menjadi jaminan bagi seleuruh kerugian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambahkan pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Hal ini diatur dalam pasal 1625 BW dan Pasal 20 ayat 3 KUHD.

mengganggu kegiatan perseroa.

2. Deviden hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif

3. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden yang besarnya terantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas

4. Pembagian deviden atas keuntungan perusahaan akan diputuskan dalam RUPS

5. Apabila terjadi kerugian maka kerugian terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan.


masing-masing sekutu. Hal ini didaarkan pada pasal 1633 ayat 1 BW

Ciri-ciri Untuk mencari keuntungan Cara pendirian sederhana Cara pembubaran tidak

memerlukan persyaratan formal

Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri.

Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.

Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpi.

Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.

Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.

Pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian

Sulit untuk menarik modal yang telah disetor

Modal besar karena didirikan banyak pihak

Ada anggota aktif yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan

Relatif mudah untuk didirikan

Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu

Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi

Modal dan ukuran perusahaan besar

Kelangsungan hidup perusahaan PT ada ditangan pemilik saham

Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham

Kepemilikan mudah berpindah tangan

Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan/ pegawai

Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/ saham dalam bentuk deviden

Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham

Pajak berganda pada pajak penghasilan/ PPH dan pajak deviden


Jenis dan Macam Persekutuan perdata umum/ penuh: Dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun .

Persekutuan perdata khusus: Dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.

Menggunakan nama bersama (nama sekutu yang dijadikan nama perusahaan)

CV diam-diam: Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai peresekutuan komanditer

CV terang-terangan: Persekutuan Komanditer yang telah menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga

CV dengan saham: Persekutuan Komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham

PT tertutup: Perseroan Terbatas yang saham perusahannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembaranagan.

PT terbuka: Jenis PT dimana saham-saham tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah diperjualbelikan oleh masyarakat.

PT domestik: PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional didalam negeri sesuai dengan aturan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia

PT asing: PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi didalam negeri


berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dab hukum yang adadi Indonesia

PT publik/ umum: PT yang kepemilikan sahamnya bebas dimiliki oleh siapa saja dan terdaftar di bursa efek.

Tanggungjawab Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggungjawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya.

Pasal 1642-1645 KUHPER: a. Sekutu melakukan

hubungan dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggungjawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan

Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan AD (akta pendirian) firma.

Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan BNRI (supaya pihak ketiga mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.

Semua anggota dianggap dapat diperbolehkan bertindak keluar atas nama firma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya.

Tanggungjawab intern:a. Sekutu komanditer:

Tanggungjawab terbatas pada inbreng yang disetor

b. Sekutu biasa: Tanggunjawab secara pribadi untuk keseluruhan , meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga

Tanggungjawab ekstern: Sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas hubungan dengan pihak ketiga

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari pribadi para pemegang saham, bertindak atas nama dan untuk kepentingannya dan bertanggungjawab sendiri terhadap tindakannya tersebut.

Para pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan atas nama perseroan

Para pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi terhadap perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya


untuk kepentingan persekutuan.

b. Perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain, keuntungan yang didapat nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.

c. Beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihal ketiga,maka para sekutu bertanggungjawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada perimbangan inbreng dengan pertanggungjawaban.

d. Apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat

Semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dab untuk kepentingan firma .


langsung menggugat pihak ketiga itu.

Berakhirnya Persekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646 – 1651 KUHPerdata)1. Lewatnya waktu untuk

mana persekutuan telah di adakan.

2. Musnahnya barang atau di selesaikannya perbuatan yang menjadi poko persekutuan.

3. Kehendak semata – mata dari beberapa atau seorang sekutu.

4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah .

Salah seorang sekutu meninggal, di letakkan di bawah pengampuan atau di nyatakan pailit.

1. Lampaunya waktu yang di perjanjikan.

2. Pengakhiran oleh seorang sekutu.

3. Kematian salah seorang sekutu.

4. Adanya kepailitan.5. Menjalankan usaha yang

tidak sesuai dengan akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim.

Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan. Firma yang bubar di anggap masih tetap ada apabila maih ada hak dan kewajiban yang belum di selesaikan.

Pemberesan di lakukan oleh pemberes. Pemberes adalah mereka yang di tetapkan di AD.

Jika dalam AD tidak di

Lampaunya waktu yang di perjanjikan.

Pengakhiran oleh salah seorang sekutu.

Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah.

Selesainya suatu perbuatan. Musnahnya benda yang

menjadi objek persekutuan. Adanya pengampuan atau

kepailitan.

Menurut pasal 142 ayat (1) Undang – undang perseroan terbatas yang menyatakan pembubaran perseroan terjadi karena :1. Berdasarkan keputusan RUPS.2. Karena jangka waktu

berdirinya yang di tetapkan dalam AD telah berakhir.

3. Beradasarkan penetapan pengadilan.

4. Dengan di cabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

5. Karena harta pailit perseroan telah di nyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana di atur dalam undang – undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau ;


tentukan, maka pemberes adalah sekutu pengurus atau dapat juga menunjuk sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak.

Apabila suara terbanyak tidak tercapai maka pemberes di tetapkan oleh PN.

Tugas pemberes adalah menyelasaikan sema utang firma dengan menggunakan uang kas firma.1. Jika masih ada sisa

/saldo maka di bagi untuk para sekutu.

2. Jika ada kekayaan berupa barang maka sepeti pembagian warisan (pasal 1652 KUHPerdata).

3. Jika ada kekurangan maka berlaku pasal 18 KUHD.

6. Karena di cabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.


BAB III

PROSEDUR PENDIRIAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)

A. Prosedur Pendirian CV

Adapun prosedur pendirian CV adalah sebagai berikut (visualisasi langkah-

langkah dapat dilihat di manual book yang menjadi lampiran buku ini) :

1. Mempersiapkan 1 (satu) calon nama CV dan 2 (dua) nama alternatif;

2. Mempersiapkan AD/ART (Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) atau

Company profile (profil perusahaan) CV;

3. Mempersiapkan dokumen pribadi masing-masing para pendiri berupa:

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (Beserta aslinya);

b. Foto Copy Kartu Keluarga (Beserta aslinya);

c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi (Beserta aslinya);

d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak CV (dibuat setelah akta

dibacakan).

4. Notaris melakukan pengajuan nama CV (sebagaimana poin 1) ke dalam

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) https://sab.ahu.go.id/ ;

Catatan : Apabila nama belum dipakai, maka proses pengajuan nama

CV di setujui dan Proses CV dapat dilanjutkan. (Pembayaran PNBP di

aplikasi YAP Notaris)

5. Pembuatan akta pendirian CV dengan akta autentik dihadapan Notaris. Akta

pendirian CV terdiri atas:

a. Identitas diri para pihak atau para persero;

b. Kedudukan kantor CV;

c. Jumlah modal yang ditanamkan masing-masing persero;

d. Ruang lingkup usaha CV (sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia);

e. Batas waktu berdirinya CV (berdasarkan kesepakatan para pihak, dapat

dibatasi waktu atau selamanya) ;

6. Persero dengan membawa salinan akta mengurus dokumen lain yang

dibutuhkan yaitu NPWP CV (harus mengurus sendiri ke kantor pajak/

tidak dapat dikuasakan), surat keterangan domisili usaha;

7. Setelah semua persyaratan diatas terpenuhi, maka notaris melakukan

pendaftaran CV di https://sab.ahu.go.id/ dan mengisi :

a. Nama CV, singkatan CV, no telp, jangka waktu/ batasan waktu;

b. Kegiatan Usaha (KBLI);Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 10

https://sab.ahu.go.id/

https://sab.ahu.go.id/

c. Alamat lengkap Kantor CV;

d. Nomor NPWP Pribadi dan CV;

e. Nomor Akta dan data notaris;

f. Jumlah modal yang ditanamkan;

g. Data pribadi pendiri;

h. Data pribadi pengurus;

i. Data pemilik manfaat CV (Didasarkan pada Perpres 13 tahun 2018

tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Koorporasi

(PT, yayasan,Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma dll) dalam rangka

mencegah tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme;

j. Mengisi Pernyataan Elektronik Bahwa Data yang di isi Benar;

k. Konfirmasi Transaksi Daftar CV (Sudah Masuk);

l. Upload akta pendirian CV;

8. Melakukan pengunduhan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenkumham (Di

print dan di serahkan Notaris Ke Pemilik CV);

B. Pendaftaran pada Online Single Submision (OSS)

Online Single Submission (Selanjutnya disebut dengan OSS) adalah perizinan

berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui

sistem elektronik yang terintegrasi berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik. Tahapan ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau menggunakan

jasa notaris yang bersangkutan.

Setelah melakukan pendaftaran pada Sistem OSS maka nantinya akan

diterbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berisi KBLI (Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia), yaitu jenis usaha apa saja yang dapat dikerjakan oleh

Badan Usaha tersebut. NIB ini adalah single identity number sekaligus sebagai

Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), API (Angka

Pengenal Import), Akses Kepabeanan.

Berikut merupakan tata cara pendaftaran pada OSS :

1. Membuat akun dalam sistem OSS https://oss.go.id/

2. Setelah akun aktif, login ke dalam sistem OSS;

3. Ikuti langkah-langkah dengan mengisi formulir yang ada;


https://oss.go.id/

4. Isi seluruh data dengan benar dan harus sesuai dengan isi dari akta pendirian

CV;

5. Sebelum mengisi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

sebaiknya periksa terlebih dahulu daftar KBLI dan dicatat nomor dari KBLI

yang sesuai dengan usaha dari CV;

6. Pemilihan KBLI bisa lebih dari satu;

7. Setelah semua proses dan blanko terisi maka akan diterbitkan Nomor Induk

Berusaha (NIB);

8. Dilanjutkan dengan proses pengisian form Izin Usaha yang akan diterbitkan

izin usaha;

9. NIB dan Ijin Usaha tersebut di serahkan ke Kantor Perizinan setempat untuk

membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Catatan penting :

Untuk CV lama yang sudah didaftarkan dan tercatat secara manual di

Pengadilan Negeri tapi belum terdaftar secara elektronik, pemohon TIDAK

PERLU MELAKUKAN PENGAJUAN PERMOHONAN NAMA ke

AHU (SABU) terlebih dahulu. Bisa langsung melakukan pendaftaran dengan

Nama CV yang lama melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sama seperti

proses di atas. Akan tetapi ditambah dengan meng-upload Surat Keterangan

Terdaftar dari Pengadilan Negeri


BAB IV

PENUTUP

Comanditer Venootschap atau yang lebih dikenal dengan CV oleh masyarakat

luas merupakan badan hukum yang sering ditemui dan diminati oleh pengusaha

yang bergerak pada bidang ekonomi baik sektor jasa, produksi, dll. CV dinilai

lebih fleksibel dalam beberapa hal salah satunya yaitu mengenai jumlah modal

awal yang disetorkan tidak terdapat jumlah minimal sebagaimana PT.

Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap untuk selanjutnya disebut

CV) dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau

beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer adalah perseroan

menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa

orang pesero yang secara lansung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu

pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.

CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai

pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang

bertanggung jawab secara tanggung renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih

orang sebagai pelepas uang.pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada sekutu

komanditer atau sekutu pasif (sleeping partner). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan

bahwa:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer,

didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung

menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu

orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dorongan percepatan, maka

pendaftaran CV saat ini dilakukan secara sistematis dan sebagian besar berbasis

online melalui website resmi pemerintah, sehingga menghemat waktu, biaya dan

tenaga.


lab-hukum.umm.ac.idlab-hukum.umm.ac.id/files/file/modul plkh 2 cv.doc · web viewadanya risiko yang...

Documents