Kriteria PrioritisasiRencana dan Program

R i d o M I c h w a n

PELATIHAN PENENTUAN PRIORITISASI KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK

PENGEMBANGAN WILAYAH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

P O KO K B A H A S A N :

ou

tlin

e PendekatanPembangunan Infrastruktur PUPR dengan PengembanganWilayah

Kriteria PenentuanPrioritisasi

Kriteria KeterpaduanProgram Infrastruktur

Kondisi PenentuPenerapan Kriteria

01 02

03 04

Dengan Pengembangan Wilayah

Pendekatan KeterpaduanPembangunan Infrastruktur PUPR

01

4

Berbagai Tantangan Pembangunan yang menjadi Acuan Arah Kebijakan

Pengembangan Infrastruktur PUPR

Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat

Tahun

Ra

nk

ing

Indeks Daya Saing (GCI) Indonesia

Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia

GCI 2017-2018Rankings

Indonesia 36Singapore 3

Malaysia 23Thailand 32

Vietnam 55Philippines 56

Isu Strategis Kewilayahan 2020-2024

Sumber: Bappenas (2018)

Di akhir tahun 2024 harus terwujud rakyat yang mandiri, maju, adil, dan makmur (UU 17/2007)

Sumber : Bappenas (2018)

RPJM I

(2005-2009)

RPJM II

(2010-2014)

RPJM III

(2015-2019)RPJM IV

(2020-2024)

Menata kembali dan

membangun Indonesia di

segala bidang yang ditujukan

untuk menciptakan Indonesia

yang aman dan damai, yang

adil dan demokratis dan yang

tingkat kesejahteraan

rakyatnya meningkat

Memantapkan penataan

kembali Indonesia di segala

bidang dengan menekankan

upaya peningkatan kualitas

SDM termasuk

pengmbangan kemampuan

ilmu dan teknologi serta

penguatan daya saing

perekonomian

Memantapkan pembangunan

secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya

saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan

sumber daya manusia

berkualitas serta kemampuan

IPTEK yang terus meningkat

Mewujudkan masyarakat Indonesia

yang mandiri, maju, adil, dan makmur

melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetititf di berbagai

wilayah yang didukung oleh SDM

berkualitas dan berdaya saing

Empat fokus tahapan RPJMN 2020-2024:

1. Kelembagaan politik dan hukum

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat

3. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai

dengan daya saing perekonomian yang kompetitif

4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

dicapai melalui :

• Struktur Perekonomian yang Kokoh;

• Keunggulan Kompetitif Wilayah;

• SDM Berkualitas.

REPUBLIK INDONESIA

Makroekonomi

Pengembangan

Wilayah(Dukungan Infrastruktur)

Funding +

Financing

H.I.T.S(Holistik-Integratif-

Tematik-Spasial) 1. Funding –Pengembalian Investasi (Pemerintah, Swasta)

2. Financing – Skema Pembiayaan (RM, PLN, SBSN, BUMN, Swasta)

3. Five Case Model4. PPP (4 Pilar)5. PINA

Kerangka Infrastruktur RPJMN 2020-2024… mendukung pengembangan wilayah melalui penyediaan infrastruktur untuk

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi …

9

Pengembangan Wilayah

Pelayanan Dasar (Termasuk Daerah 3 T) 1. Air Baku

2. Air Minum

3. Sanitasi

4. Perumahan

5. Keselamatan Transportasi

6. Ketahanan Kebencanaan

Infrastruktur

Pusat Pertumbuhan (Konektivitas)1. Sektor Pertanian – Waduk dan

Irigasi

2. Sektor Industri – Pelabuhan,

Jalan, KA

3. Sektor Jasa/Pariwisata –

BandaraPerkotaan1. Pengembangan Kawasan

Perkotaan Berkelanjutan (Smart City)

2. Transportasi

Makroekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi2. Stok Infrastruktur3. Perkiraan kebutuhan

infrastruktur

Funding + Financing

Infrastruktur Pendukung• TIK

• Energi• Ketenagalistrikan

Sumber : Bappenas (2018)

10

Karakteristik Perkembangan Wilayah

Wilayah dengan kekurangan infrastruktur dan pelayanan dasar: a.l.

- Daerah tertinggal, terluar, terisolir

- Daerah kepulauan

- Daerah minus

- Daerah perbatasan

- Sebagian besar daerahperdesaan

WILAYAH TERTINGGAL

Wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan lokal yang berpotensi ekonomi tinggi: a.l.

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

WILAYAH MENENGAH

Wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi; a.l.

- Perkotaan(Metropolitan)

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

- Kawasan EkonomiKhusus (KEK)

- Kawasan Industri (KI)

- Kawasan StrategisPariwisata Nasional (KSPN)

WILAYAH MAJU

Sumber : Bappenas (2018)

11

Strategi Pengembangan Wilayah Maju, Menengah, dan Tertinggal

Sumber : Bappenas (2018)

1. Wilayah dengan potensi dan daya

ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi (wilayah maju)

3. Wilayah dengan kekurangan

infrastruktur dan pelayanan dasar

(wilayah tertinggal)

2. Wilayah dengan skala ekonomi wilayah

dan lokal yang berpotensi ekonomi

tinggi (wilayahmenengah)

Pengembangan Pusat-Pusat

Kegiatan Wilayah/Lokal

(PKW/PKL)

Pengembangan daerah tertinggal, terdepan, terluar

(3T).

Percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI),

Kawasan Strategis Pariwisata nasional

(KSPN), Pusat Kegiatan

Nasional (PKN)

Investor:Level

internasional dan nasional

Investor:Level provinsi, dan kab/kota(enterpreneur

ship lokal)

APBN, APBD

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah2. Percepatan pembangunan konektivitas

dan kemaritiman3. Peningkatan kemampuan SDM dan

IPTEK4. Penyederhanaan regulasi dan kebijakan5. Peningkatan iklim investasi dan iklim

usaha

1. Pengembangan potensi ekonomi lokal yang inklusif

2. Pengembangan UMKM3. Percepatan pembangunan aksesibiltas,

konektivitas, kemaritiman4. Penyiapan tenaga kerja lokal5. Pemakaian teknologi tepat guna

1. Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) untuk pelayanan dasar utamanya pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi listrik, perkim.

2. Penyiapan modal sosial dan pengembangan SDM3. Percepatan pembangunan aksesibilitas (darat dan

laut)4. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah5. Peningkatan nilai tambah SDA dan Pengembangan

UMKM

Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan

pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis

(WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis,

untuk meningkatkan daya saing dan

mengurangi disparitas antar wilayah

Esensi:

1.pengembangan wilayah terpadu dengan

“market driven”.

2.daya dukung dan daya tampung lingkungan

3.memfokuskan pengembangan infrastruktur

menuju wilayah strategis

4.mendukung percepatan pertumbuhan

kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS

5.mengurangi disparitas antar kawasan di

dalam WPS.

Untuk itu diperlukan:

• Keterpaduan Perencanaan antara

Infrastruktur dengan pengembangan

kawasan strategis dalam WPS.

• Sinkronisasi Program antar infrastruktur

(Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).

• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan.

Perkotaan

Industri

Metropolitan

PerkotaanPariwisata

Pelabuhan

Bandara

KawasanPerkotaan

Kawasanperdesaan

Arus PerdaganganEkspor &

Antarwilayah

Sekolah

Pasar

RumahSakit

Pasar

SekolahRumah Sakit

Pasar

PembangkitListrik

IPAL

ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS

35Wilayah

PengembanganStrategis (WPS)

14

17 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS +

12 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

10 KAWASAN STRATEGIS

PARIWISATA NASIONAL

40 KAWASAN

PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL

18 PROVINSI LUMBUNG PANGAN

PerbatasanNasional di

Kalimantan, NTT, dan Papua serta

10 PKSN

KONEKTIVITAS MULTIMODA

12 + 10KAWASAN STRATEGIS

METROPOLITAN + KOTA BARU

Cth : DanauToba, Tj.LesungCandiBorobudur, Mandalika

Cth : Sei Mangkei, Ketapang, Bitung

Cth : Kubu (Sungai Ambawang), Muncar(Banyuwangi), Komodo (Labuan Bajo)

Cth : Sumatera Utara, JawaBarat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

Cth : Bimindo (Baru), Mebidangro, Mamminasata

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

PUPR

PELABUHAN(Cth : Bitung, TanjungPriok, Kuala Tanjung)

PELABUHAN PERIKANAN(Cth : Kendari, Cilacap, Bitung)

BANDARA(Cth: Sam Rat, Hasanuddin,Kertajati)

KERETA API (Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Double track Jawa)

ASDP(Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang, Lembar,Liang)

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR

DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2015-2019

Jalan danJembatan

S

D

A

Perumahan

CiptaKarya

Struktur Organisasi Kementerian PUPR

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR

• PROGRAM SUMBER DAYA AIR: • Reguler: Bendungan, Bendung, Sistem Irigasi, Sistem Pengairan Rawa, Pengendalian Banjir, Penyediaan air baku,

• Khusus Masyarakat: P3TGAI (Program Percepatan Pembangunan Tata Guna Air Irigasi)

• PROGRAM BINA MARGA• Reguler: Pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan

• Khusus Masyarakat: Pemeliharaan rutin

• PROGRAM CIPTA KARYA• Reguler: Penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan sistem sanitasi, pengembangan kawasan

permukiman, penataan bangunan, pengelolaan bangunan negara dan rumah dinas

• Khusus Masyarakat: Pamsimas, Sanimas, PISEW, Perbaikan kawasan kumuh; Perbaikan GBK dan Jaka Baring (Asian Games 2018)

• PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN• Reguler: Penyediaan perumahan Umum, Perumahan khusus, rumah susun, PSU.

• Khusus Masyarakat: Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya

17

RUANG LINGKUP PEKERJAAN/ PROGRAM UTAMABIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEM

ENTE

RIA

N P

UP

R

Bidang Sumber Daya Air

Ketahanan Pangan, Ketahanan Air,

Penyediaan Air Baku (Bendungan, bendung dll), Pengembangan Irigasi dan Pengendalian Banjir, P3TGAI

Bidang Bina Marga

Peningkatan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang1. Jalan dan Jembatan (Pembangunan, Preservasi, Jmbt&Trwng)2. Jalan Tol

Bidang Cipta Karya

1. Pencapaian sasaran SDG’s (air minum dan sanitasi) & NUA2. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Penataan Bangunan3. Mendukung Pengurangan Kemiskinan

Bidang Perumahan Rakyat

Pembangunan Berkelanjutan Perumahan Rakyat: 1. Penyediaan dan perbaikan perumahanan untuk MBR2. Pembiayaan Perumahan melalui Subsidi

Bidang WAS, Mnjmn,

Keterpaduan, JaKonLitbang, SDM

Keterpaduan Pembangunan, Pengawasan, Jasa Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, Kelembagaan dan SDM

18

RUANG LINGKUP PEKERJAAN/ PROGRAM UTAMA NONBIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO

N P

UP

R

Sistem Jaringan Perhubungan

1. Sistem Angkutan Massal Berbasis Jalan; Sistem Jaringan Jalur 2. Kereta Api Sistemjaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP).

3. Tatanan Kepelabuhanan

4. Tatanan Kebandarudaraan

Sistem Pembangkit ESDM1. Sistem Jaringan Transmisi Listrik2. Sistem Jaringan Pipa Migas

Sistem Lainnya Jaringan Sistem Komunikasi

Rencana Rinci Tata Ruang dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang, Sistem PerencanaanPembangunan Nasional & MP DP Infrastruktur PUPR

Rencana Pembangunan Rencana Tata Ruang WIlayah Rencana Rinci Tata Ruang

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RPJP Provinsi

RPJM Provinsi

RPJP Kabupaten/Kota

RPJM Kabupaten/Kota

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten

RTRW Kota

RTR Pulau/KepulauanRTR Kawasan Strategis Nasional

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RDTR KabupatenRTR Kawasan Strategis Kabupaten

RDTR KotaRTR Kawasan Strategis Kota

MP & DP KETERPADUAN INFRASTRUKTUR DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH (20 & 5 TAHUN)

Kebijakan Nasional, Kebijakan PUPR, RTRWN

RTRW Pulau/Kepulauan, Rencana IndukPengembangan Infrastruktur (RIPI)

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Prioritas

Kawasan Dalam WPS (Perkotaan dan Kawasan Strategis Prioritas

Area Inkubasi prioritas

KriteriaPenerapan Kriteria

KRITERIA PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

Input: RTRW Pulau, RIPI

Output: WPS Prioritas

Output: Kawasan Prioritas

Output: Area Inkubasi Prioritas

Jaknas Direktif), RPJPN, RPJMN,

RTRWN, RTRWP, Kebijakan PUPR

(Direktif, Renstra)MP & DP

BM

SDA

CK

PR

PENGAWASAN

PENGELOLAAN

SDM

LITBANG

PEMBIAYAAN

KETERPADUAN

KRITERIA PRIORITAS WPS,KAW, AREA

PrioritisasiKriteria Penentuan

02

Kriteria Ekonomi

Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan per Kapita

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran

Pasar Modal

Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)

Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)DEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTERPRETASI

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

• PDRB atas dasarharga berlaku

• PDRB atas dasarharga konstan

BPS Provinsi,Kabupaten,Kota,Kecamatan,

Tahunan Untuk menentukan kebijakanpembangunan ekonomiwilayah dan implikasinyakebutuhan infrastruktur

Penggunaan:Mendesak Perbaikan(Pemerintah)Rendahnya PDRB dan %-asePertumbuhannya rendah, Perlu Kombinasi APBN/D danKPBUMenengah PDRB dan %-asePertumbuhannya sedang, KPBUTinggi PDRB dan %-asePertumbuhannya cepat,

Sumber : Muta’ali (2015)

PDRB Jumlah nilai tambah yang dihasilkan olehseluruh unit usaha dalam suatu daerahtertentu, atau

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomipada suatu daerah

HARGA BERLAKU (Berdasarkan harga

tahun berjalan)

MengetahuiKemampuan Sumber

Daya Ekonomi

Mengetahui Pergeseranekonomi

Mengentahui Strukturekonomi

HARGA KONSTAN (Berdasarkan hargasatu tahun tertentu)

MengetahuiPertumbuhan ekonomisecara riil dari tahun ke

tahun

Mengetahuipertumbuhan ekonomiyang tidak dipengaruhi

oleh faktor hargaDepartemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/ atau http://www.bps.go.id/

26

Y = Income = PDRB

C = Konsumsi

G = Belanja Pemerintah

GFCF (Gross Fixed Capital Formation) = Pembentukan modal tetap bruto

∆ Invent = Perubahan inventori

X = Ekspor

M = Impor

Y = C + G + GFCF+ ∆ Invent + X – M di mana:

Peta PDRB Indonesia Tahun 2016

Interpretasi PDRB

Sumber :id.wikipedia.org

Tabel PDRB per ProvinsiTahun 2017

Interpretasi PDRBNo Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto

Per Kapita (Ribu Rupiah)

1 DKI JAKARTA 157684.47

2 KALIMANTAN TIMUR 126654.72

3 KEP. RIAU 79799.73

4 KALIMANTAN UTARA 78914.52

5 RIAU 70805.98

6 PAPUA BARAT 62168.72

7 PAPUA 45578.69

8 JAMBI 38849.52

9 JAWA TIMUR 37720.42

10 KEP. BANGKA BELITUNG 34949.31

11 KALIMANTAN TENGAH 34378.38

12 SUMATERA UTARA 34183.58

13 BALI 34137.11

14 SUMATERA SELATAN 34056.48

15 SULAWESI SELATAN 33244.98

16 BANTEN 32933.36

17 SULAWESI TENGAH 32886.36

18 SULAWESI UTARA 32301.68

19 SULAWESI TENGGARA 31908.56

20 KALIMANTAN SELATAN 29580.08

21 SUMATERA BARAT 29308.34

22 JAWA BARAT 27956.16

23 LAMPUNG 26618.65

24 JAWA TENGAH 26097.67

25 KALIMANTAN BARAT 25201.57

26 DI YOGYAKARTA 24533.91

27 DI ACEH 23367.00

28 SULAWESI BARAT 22060.72

29 BENGKULU 21755.00

30 GORONTALO 21480.01

31 MALUKU UTARA 19192.97

32 NUSA TENGGARA BARAT 19098.68

33 MALUKU 15941.06

34 NUSA TENGGARA TIMUR 11875.26Sumber :bps.go.id

Pendapatan Per-KapitaDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTEPRETASI

Pendapatan perkapitamerupakan pendapatanyang diterima oleh masing-masingpenduduk, diperolehdengan membagipendapatanregional/produkregional neto denganjumlah pendudukpertengahan tahun

• PDB• PDRB• Jumlah Penduduk

BPSWorld Bank

ProvinsiKabupatenKota

Tahunan Semakin tinggi PDRB/kapitasemakin tinggi tingkatperekonomian wilayah dan semakin maju, kebutuhaninfrastruktur lebih tinggi

Sumber : Muta’ali (2015); https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita

Pendapatan Per-Kapita

Sumber : caraharian.com/rumus-pendapatan-perkapita

Penghitungan Pendapatan per-kapita :

Dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita :

1. Berdasarkan harga yang sedang berlaku, jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya

disebut pendapatan per kapita nominal.

2. Berdasarkan harga tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan per kapita riil.

Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga

atau inflasi. Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan

tingkat kenaikan harga atau inflasi.

Interpretasi

Sumber : https://id.wikipedia.org

Pendapatan Per Kapita Tiap Negara Tahun 2017 :

Pertumbuhan EkonomiDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTEPRETASI

Pertumbuhan ekonomiadalah sebagai kenaikankapasitas dalam jangkaPanjang dari negara yang bersangkutanuntuk menyediakanberbagai barangekonomi kepadapenduduknya (Todaro dan smith, 2004)

Komponen utamayang memperngaruhipertumbuhanekonomi yaituakumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhanpenduduk (growth in population) dan kemajuan teknologi(techonologicalprogress). (Todaro dan smith, 2004)

BPSWorld BankADB

NasionalProvinsiKabupatenKota

Tahunan Semakin tinggi tingkatpertumbuhan ekonomi makasemakin cepat proses pertambahan output wilayahsehingga prospekperkembangan wilayahsemakin baik kebutuhaninrastruktur lebih tinggi

Sumber : Muta’ali (2015)

Pertumbuhan ekonomi

Sumber : www.ilmu-ekonomi-id.com

Penghitungan Pendapatan per-kapita :

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara membandingkan Gross National Product (GNP) tahun tertentu dengan tahunsebelumnya, sehingga dapat diketahui berapa pertumbuhannya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan nilaiProduk Domestik Bruto (PDB), yaitu PDB berdasarkan harga konstan, karena pengaruh perubahan harga atau inflasi dihilangkan.

Keterangan :Gt : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan )PDB(t) : Produk domestik bruto periode t (berdasarkan harga konstan)PDB (t-1) : Produk domestic bruto periode sebelumnya

Jika interval waktunya lebih dari satu periode, maka perhitungan pertumbuhan ekonominya menjadi sebagai berikut :

Keterangan :PDB(t) : Produk domestik bruto periode tPDB (o) : Produk domestik bruto periode awalr : Tingkat pertumbuhant : Jarak periode

Interpretasi

Sumber : https://id.wikipedia.org

Pertumbuhan Ekonomi TiapNegara Tahun 2017 :

Interpretasi

Sumber : bps.go.id

Persentase Pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2010 ) tahun 2011-2017 :

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACEH 1.13 1.74 0.56 -0.43 -2.61 1.39 2.32

SUMATERA UTARA 5.11 4.96 4.65 3.88 3.81 3.94 3.95

SUMATERA BARAT 4.88 4.88 4.69 4.53 4.23 4 4.06

RIAU 2.78 1.06 -0.14 0.13 -2.24 -0.23 4.06

JAMBI 5.82 5.06 4.92 5.49 2.44 2.65 4.06

SUMATERA SELATAN 4.73 5.23 3.78 3.3 2.98 3.64 4.06

BENGKULU 4.97 4.98 4.28 3.74 3.44 3.64 4.06

LAMPUNG 5.16 5.09 4.48 3.85 3.95 4.02 4.06

KEP. BANGKA BELITUNG 4.52 3.18 2.92 2.43 1.89 1.95 4.06

KEP. RIAU 3.53 4.27 3.97 3.49 3.03 2.17 4.06

DKI JAKARTA 5.51 5.34 4.92 4.81 4.84 4.85 4.06

JAWA BARAT 4.78 4.82 4.7 3.52 3.52 4.16 4.06

JAWA TENGAH 4.4 4.47 4.27 4.46 4.68 4.52 4.06

DI YOGYAKARTA 3.94 4.11 4.23 3.95 3.75 3.87 4.06

JAWA TIMUR 5.66 5.9 5.37 5.18 4.8 4.96 4.06

BANTEN 4.53 4.4 4.31 3.24 3.24 3.14 4.06

BALI 5.31 5.63 5.4 5.47 4.8 5.12 4.06

NUSA TENGGARA BARAT -5.29 -2.92 3.73 3.78 20.2 4.51 4.06

NUSA TENGGARA TIMUR 3.85 3.67 3.65 3.32 3.22 3.48 4.06

KALIMANTAN BARAT 3.68 4.13 4.32 3.37 3.28 3.64 4.06

KALIMANTAN TENGAH 4.45 4.36 4.89 3.81 4.64 4.06 4.06

KALIMANTAN SELATAN 4.91 3.99 3.43 3.01 2.08 2.71 4.06

KALIMANTAN TIMUR 3.63 2.73 0.15 -0.58 -3.37 -2.48 4.06

KALIMANTAN UTARA - - - 4.11 -0.43 -0.05 4.06

SULAWESI UTARA 4.87 5.6 5.17 5.14 5 5.09 4.06

SULAWESI TENGAH 7.91 7.67 7.77 3.37 13.68 8.29 4.06

SULAWESI SELATAN 6.86 7.63 6.43 6.39 6.08 6.35 4.06

SULAWESI TENGGARA 8.18 9.22 5.2 4.03 4.68 4.36 4.06

GORONTALO 5.91 6.14 5.94 5.57 4.57 4.9 4.06

SULAWESI BARAT 8.59 7.15 4.89 6.79 5.3 4.04 4.06

MALUKU 4.4 5.22 3.37 4.77 3.66 3.94 4.06

MALUKU UTARA 4.41 4.64 4.09 3.29 3.94 3.67 4.06

PAPUA BARAT 0.91 0.93 4.6 2.71 1.56 1.96 4.06

PAPUA -6.19 -0.28 6.45 1.68 5.36 7.16 4.06

Provinsi[Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)

Tingkat PengangguranDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTEPRETASI

Tingkat PengangguranTerbuka (TBT) Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk

BPSWorld Bank

NasionalProvinsiKabupatenKota

Tahunan TPT yang tinggi menunjukkanbahwa terdapat banyakangkatan kerja yang tidakterserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatasyang tersedia untukmemproduksi barang dan jasa(angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakanpengangguran.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran

Sumber : www.ilmu-ekonomi-id.com

Penghitungan Tingkat Pengangguran Terbuka :

Definis Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatankerja :

Kegunaan TPT adalah mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran

Interpretasi

Pasar ModalDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTEPRETASI

Kegiatan yang bersangkutan denganPenawaranUmum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitandengan Efek yang diterbitkannya, sertalembaga dan profesiyangberkaitan dengan Efek

Instrument keuangan (produk) yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia:• Saham• Surat Utang

(Obligasi)• Reksa Dana• Exchange Traded

Fund (ETF)• Derivatif

• Bursa EfekIndonesia

• OtoritasJasaKeuangan

Nasional - Perkembangan pasar modal lebih pada skala nasional atauregional. Kemungkinanmemberikan KPBU lebih besar

Sumber : UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

S U M B E R P E N D A N A A N K E G I A T A N P E R U B A H A N I K L I M

• APBN/ APBD

• Insentif fiskal (Tax Holiday,

tax allowance,

Pembebasan PPN untuk

barang modal, PPh DTP

Geothermal,

Pembebasan Bea Impor

Barang Modal)

• Green Sukuk

• Global Environment

Facility (GEF)

• Green Climate Fund

(GCF)• Adaptation Fund

• Bilateral and Multilateral

agency

• Lainnya

• Swasta Murni

• Skema PPP

• Corporate Social

Responsibility (CSR)

Sumber : Workshop Pendanaan Perubahan Iklim, BKF, Januari 2017

PEMERINTAH INTERNASIONAL SWASTA

• GCF adalah entitas pelaksana dari mekanisme keuangan United

Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) dan

mulai beroperasi pada tahun 2015

• Misi signifikan target pencapaian target yang disepakati masyarakat

internasional untuk menanggulangi perubahan iklim.

• Board Member GCF sebanyak 24 anggota, terdiri dari negara maju

dan negara berkembang

P E N D A N A A N D A R I I N T E R N A S I O N A L

GREEN CLIMATE FUND (GCF)

• Target pengumpulan dana yang telah disetujui oleh negara-negara maju mulai tahun 2020

sebesar USD 100 miliar/ tahun

MOBILISASI

DANA

Mitigasi• Sektor energi: pembangkit dan

distribusi

• Kehutanan dan sektor berbasis

lahan lainnya

• Transportasi

• Bangunan hijau, perkotaan, sertaindustry and appliances

PROPORSI DAN

LINGKUP

PENDANAAN

Adaptasi

• Kesehatan dan Ketahanan pangan dan air

• Mata Pencaharian Penduduk dan

Komunitas/Masyarakat

• Ekosistem dan Jasa Lingkungan

• Infrastruktur lingkungan

• Proporsi pendanaan untuk mitigasi sebesar 50% dan adaptasi sebesar 50%

• Proporsi pendanaan adaptasi sebesar 50% untuk SIDS, LDCS, Afrika dan 50% untuk negara

berkembang

P E N D A N A A N D A R I I N T E R N A S I O N A L

GREEN CLIMATE FUND (GCF)

P E N D A N A A N D A R I A P B N

GREEN SUKUK (SUKUK HIJAU)

Green Sukuk selain merupakan salah satu inovasi pembiayaan untuk

perubahan iklim yang berbasiskan syariah juga merupakan salah satu skema

pembiayaan proyek APBN yang mendukung kegiatan perubahan iklim yang

bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta memenuhi beberapa tujuan

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

penerbitan Green Sukuk pertama kalinya di dunia dilakukan oleh

pemerintah negara (sovereign) pada tanggal

1 Maret 2018

Lembaga KeuanganDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU FUNGSI DAN PERAN

INTERPRETASI

Semua badan yang melaluikegiatan kegiatannya di bidangkeuangan, menarik uang daridan menyalurkannya ke dalammasyarakat

• Sistem Moneter• Otoritas Moneter

( Bank Sentral )• Bank Pencipta

Uang Giral ( Bank Umum )

• Luar sistem moneter• Bank Perkreditan

Rakyat• Lembaga

Pembiayaan• Perusahaan

Asuransi• Dana Pensiun• Pasar Modal• Pasar Valuta Asing• Perusahaan Reksa

dana

OJK - - • Pengalihan Aset (Assets Transmutation)

• Likuiditas (liquidity)• Realokasi Pendapatan (Income

Reallocation)• Transaksi (Transaction)

• Kelengkapan kelembagaankeuangan di suatu daerahmenunjukkan tingkat kebutuhanakan infrastruktur

Sumber : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967

Kriteria Sosial Budaya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat Kemiskinan

Koefisien GINI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)DEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTERPRETASI

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatuproses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (”a process of enlarging peoples’s choices”). fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia: ekonomi, social, budaya

▪ IPM mengukurpencapaian hasilpembangunan darisuatudaerah/wilayahdalam tiga dimensidasar pembangunanyaitu:

▪ lamanya hidup, pengetahuan/tingkatPendidikan dan standar hidup layak

▪ IPM merupakanindeks harapanhidup, indekspendidikan (harapandan Rata-rata Lama Sekolah) dan indeksstandar hidup layak(pengeluaran per bulan)

BPS ▪ Nasional▪ Provinsi▪ Kabupaten/

Kota

Tahunan Angka IPM memberikan gambarankomprehensif mengenai tingkatpencapaian pembangunan manusiasebagai dampak dari kegiatanpembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

Kondisi tahun 2017: TertinggiProvinsi: DKI Jakarta 80,06Kabupaten: Kab Sleman 82,85Kota: Kota Yogyakarta 85,49

TerendahProvinsi: Papua 59,09Kabupaten: Kab. Nduga 27,87Kota: Kota Sabulussalam (DI Aceh) 62,88

Indonesia 70,81

Sumber: BPS 2018

Sumber : Muta’ali (2015)

Keterangan Nilai IPM

Warna Rentangan Kategori[3]

≥80,00 Sangat tinggi

75,00–79,99Tinggi

70,00–74,99

65,00–69,99Sedang

60,00–64,99

≤59,99 Rendah

INTERPRETASI IPM

Daftar Provinsi di Indonesia Menurut IPM dan Komponennya

Peringkat

Nama

IPM Komponen IPM

2017 Perubahan NilaiPerubahan Umur Harapan Hidup

Harapan Lama Sekolah

Rata rata Lama Sekolah

Pengeluaran Per bulan

Nilai Perubahan Nilai Perubahan Nilai Perubahan Nilai Perubahan

29 ▲ (1) Nusa Tenggara Barat 66,58 ▲ 0,77 65,55 ▲ 0,07 13,46 ▲ 0,30 6,90 ▲ 0,11 9.877 ▲ 302

32 Nusa Tenggara Timur 63,73 ▲ 0,60 66,07 ▲ 0,03 13,07 ▲ 0,10 7,15 ▲ 0,13 7.350 ▲ 228

30 ▼ (1) Kalimantan Barat 66,26 ▲ 0,38 69,92 ▲ 0,02 12,50 ▲ 0,13 7,05 ▲ 0,07 8.472 ▲ 124

21 Kalimantan Tengah 69,79 ▲ 0,66 69,59 ▲ 0,02 12,45 ▲ 0,12 8,29 ▲ 0,16 10.492 ▲ 337

22 Kalimantan Selatan 69,65 ▲ 0,60 68,02 ▲ 0,10 12,46 ▲ 0,17 7,99 ▲ 0,10 11.600 ▲ 293

3 Kalimantan Timur 75,12 ▲ 0,53 73,70 ▲ 0,02 13,49 ▲ 0,14 9,36 ▲ 0,12 11.612 ▲ 257

20 Kalimantan Utara 69,84 ▲ 0,64 72,47 ▲ 0,04 12,79 ▲ 0,20 8,62 ▲ 0,13 8.643 ▲ 209

7 Sulawesi Utara 71,66 ▲ 0,61 71,04 ▲ 0,02 12,66 ▲ 0,11 9,14 ▲ 0,18 10.422 ▲ 274

26 Sulawesi Tengah 68,11 ▲ 0,64 67,32 ▲ 0,01 13,04 ▲ 0,12 8,29 ▲ 0,17 9.311 ▲ 277

14 Sulawesi Selatan 70,34 ▲ 0,58 69,84 ▲ 0,02 13,28 ▲ 0,12 7,95 ▲ 0,20 10.489 ▲ 208

19 Sulawesi Tenggara 69,86 ▲ 0,55 70,47 ▲ 0,01 13,36 ▲ 0,12 8,46 ▲ 0,14 9.094 ▲ 223

28 Gorontalo 67,01 ▲ 0,72 67,14 ▲ 0,01 13,01 ▲ 0,13 7,28 ▲ 0,16 9.532 ▲ 357

31 Sulawesi Barat 64,30 ▲ 0,70 64,34 ▲ 0,03 12,48 ▲ 0,14 7,31 ▲ 0,17 8.736 ▲ 286

25 Maluku 68,19 ▲ 0,59 65,40 ▲ 0,05 13,91 ▲ 0,18 9,38 ▲ 0,11 8.433 ▲ 218

27 Maluku Utara 67,20 ▲ 0,57 67,54 ▲ 0,03 13,56 ▲ 0,11 8,61 ▲ 0,09 7.792 ▲ 247

33 Papua Barat 62,99 ▲ 0,78 65,32 ▲ 0,02 12,47 ▲ 0,21 7,15 ▲ 0,09 7.493 ▲ 318

34 Papua 59,09 ▲ 1,04 65,14 ▲ 0,02 10,54 ▲ 0,31 6,27 ▲ 0,12 6.996 ▲ 359

- - Indonesia 70,81 ▲ 0,63 71,06 ▲ 0,16 12,85 ▲ 0,13 8,10 ▲ 0,15 10.664 ▲ 244

Daftar Provinsi di Indonesia Menurut IPM dan Komponennya

Peringkat

Nama

IPM Komponen IPM

2017Peruba

hanNilai

Perubahan Umur Harapan Hidup Harapan Lama SekolahRata rata Lama

SekolahPengeluaran Per

bulan

Nilai Perubahan Nilai Perubahan NilaiPerubaha

nNilai Perubahan

11 Aceh 70,60 ▲ 0,60 69,52 ▲ 0,01 14,13 ▲ 0,24 8,98 ▲ 0,12 8.957 ▲ 189

12 ▼ (1) Sumatera Utara 70,57 ▲ 0,57 68,37 ▲ 0,04 13,10 ▲ 0,10 9,25 ▲ 0,13 10.036 ▲ 292

9 Sumatera Barat 71,24 ▲ 0,51 68,78 ▲ 0,05 13,94 ▲ 0,15 8,72 ▲ 0,13 10.306 ▲ 180

6 Riau 71,79 ▲ 0,59 70,99 ▲ 0,02 13,03 ▲ 0,17 8,76 ▲ 0,17 10.677 ▲ 212

16 Jambi 69,99 ▲ 0,37 70,76 ▲ 0,05 12,87 ▲ 0,15 8,15 ▲ 0,08 9.880 ▲ 85

23 Sumatera Selatan 68,86 ▲ 0,62 69,18 ▲ 0,02 12,35 ▲ 0,12 7,99 ▲ 0,16 10.220 ▲ 285

18 Bengkulu 69,95 ▲ 0,62 68,59 ▲ 0,03 13,57 ▲ 0,19 8,47 ▲ 0,10 9.778 ▲ 286

24 Lampung 68,25 ▲ 0,60 69,95 ▲ 0,01 12,46 ▲ 0,11 7,79 ▲ 0,16 9.413 ▲ 257

16 ▲ (1)Kepulauan Bangka Belitung

69,99 ▲ 0,44 69,95 ▲ 0,03 11,83 ▲ 0,12 7,78 ▲ 0,16 12.066 ▲ 106

4 Kepulauan Riau 74,45 ▲ 0,46 69,48 ▲ 0,03 12,81 ▲ 0,15 9,79 ▲ 0,12 13.566 ▲ 207

1Daerah Khusus Ibukota Jakarta

80,06 ▲ 0,46 72,55 ▲ 0,06 12,86 ▲ 0,13 11,02 ▲ 0,14 17.707 ▲ 239

10 Jawa Barat 70,69 ▲ 0,64 72,47 ▲ 0,03 12,42 ▲ 0,12 8,14 ▲ 0,19 10.285 ▲ 250

13 Jawa Tengah 70,52 ▲ 0,54 74,08 ▲ 0,06 12,57 ▲ 0,12 7,27 ▲ 0,12 10.377 ▲ 224

2Daerah Istimewa Yogyakarta

78,89 ▲ 0,51 74,74 ▲ 0,03 15,42 ▲ 0,19 9,19 ▲ 0,07 13.521 ▲ 292

15 Jawa Timur 70,27 ▲ 0,53 70,80 ▲ 0,06 13,09 ▲ 0,11 7,34 ▲ 0,11 10.973 ▲ 258

8 Banten 71,42 ▲ 0,46 69,49 ▲ 0,03 12,78 ▲ 0,08 8,53 ▲ 0,16 11.659 ▲ 190

5 Bali 74,30 ▲ 0,65 71,46 ▲ 0,05 13,21 ▲ 0,17 8,55 ▲ 0,19 13.573 ▲ 294

Provinsi/Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACEH 67,09 67,45 67,81 68,30 68,81 69,45 70,00 70,60

Simeulue 60,60 61,03 61,25 61,68 62,18 63,16 63,82 64,41

Aceh Singkil 62,36 63,13 64,23 64,87 65,27 66,05 66,96 67,37

Aceh Selatan 61,22 61,52 61,69 62,27 62,35 63,28 64,13 65,03

Aceh Tenggara 63,82 64,27 64,99 65,55 65,90 66,77 67,48 68,09

Aceh Timur 61,75 62,35 62,93 63,27 63,57 64,55 65,42 66,32

Aceh Tengah 69,17 70,00 70,18 70,51 70,96 71,51 72,04 72,19

Aceh Barat 66,05 66,47 66,66 66,86 67,31 68,41 69,26 70,20

Aceh Besar 69,76 69,94 70,10 70,61 71,06 71,70 71,75 72,00

Pidie 66,75 66,95 67,30 67,59 67,87 68,68 69,06 69,52

Bireuen 66,42 67,03 67,57 68,23 68,71 69,77 70,21 71,11

Aceh Utara 63,56 64,22 64,82 65,36 65,93 66,85 67,19 67,67

Aceh Barat Daya 60,91 61,75 62,15 62,62 63,08 63,77 64,57 65,09

Gayo Lues 60,93 61,91 62,85 63,22 63,34 63,67 64,26 65,01

Aceh Tamiang 64,67 64,89 65,21 65,56 66,09 67,03 67,41 67,99

Nagan Raya 63,57 64,24 64,91 65,23 65,58 66,73 67,32 67,78

Aceh Jaya 64,75 65,17 66,42 66,92 67,30 67,53 67,70 68,07

Bener Meriah 67,29 68,24 69,14 69,74 70,00 70,62 71,42 71,89

Pidie Jaya 68,38 68,69 68,90 69,26 69,89 70,49 71,13 71,73

Kota Banda Aceh 80,36 80,87 81,30 81,84 82,22 83,25 83,73 83,95

Kota Sabang 69,70 70,15 70,84 71,07 71,50 72,51 73,36 74,10

Kota Langsa 71,79 72,15 72,75 73,40 73,81 74,74 75,41 75,89

Kota Lhokseumawe 71,55 72,35 73,55 74,13 74,44 75,11 75,78 76,34

Kota Subulussalam 58,97 59,34 59,76 60,11 60,39 61,32 62,18 62,88

Tren Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM) Menurut

Kabupaten/Kota

Provinsi Aceh, 2010-2017

Tingkat KemiskinanDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTERPRETASI

Kemiskinan dibagi menjadidua yaitu kemiskinanabsolute dan relatif. Kemiskinan absolut dapatdiukur dengan angka atauheadcount tentangseberapa banyak orang yang berada di bawah gariskemiskinan absolute. Kemiskinan relatif adalahsuatu kondisi perbandinganantara kelompokpenghasilan dalammasyarakat (Todaro dan smith, 2003)

• Indikator kemiskinanmenggunakan kriteriagaris kemiskinan(poverty line) untukmengukurkemiskinan absolute

• Menurut BPS, gariskemiskinan terdiridari 2 komponenyaitu garis kemiskinanmakanan (food line) dan garis non makanan

▪ BPS▪ World

Bank

▪ Global▪ Regional▪ Nasional▪ Provinsi▪ Kabupaten

/Kota▪ Kecamata

n▪ Desa/Kelur

ahan

Tahunan ▪ Jumlah dan presentasependuduk miskin (headcount index) : nilainya antara 0-100%, menunjukkan proporsipenduduk miskin di suatuwilayah. Presentase pendudukmiskin yang tinggi menunjukkantingkat kemiskinan yang tinggi

▪ Indeks kedalaman kemiskinan(poverty gap index), semakintinggi nilai indeks, semakin jauhrata-rata pengeluaranpenduduk miskin dari gariskemiskinan

▪ Indeks keparahan kemiskinan(poverty severity index), semakin tinggi ketimpanganpengeluaran diantara pendudukmiskin

Sumber : Muta’ali (2015)

Penghitungan Presentase Kemiskinan :

Konsep presentase kemiskinan : Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah GarisKemiskinan (GK)

Tingkat Kemiskinan

Sumber data : Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel ModulKonsumsi dan Kor

Rumus penghitungan :

Keterangan :α = 0z = garis kemiskinan.yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < zq = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.n = jumlah penduduk.

Tingkat Kemiskinan

6.996-9.305

10.365-12.6739.306-10.364

12.674-17.707

Peta Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Provinsi, 2017 (Ribu Rupiah/Tahun)

Koefisien GINIDEFINISI DATA-DATA SUMBER

DATA LEVEL WAKTU INTERPRETASI

Gini index adalahukuran ketimpanganpendapatan agregatyang angkanya berkisarantara 0 (nol) (pemerataan sempurna) hingga 1 (satu) (ketimpangansempurna).Dikembangkan olehstatistikusItalia, Corrado Gini, dandipublikasikan padatahun 1912 dalamkaryanya, Variabilità e mutabilità.

- • BPS• World

Bank

Nasional Tahunan Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, idealnya adalahsemakin mendekati satu. Dukungan penyediaaninfrastruktur PUPR melaluiAPBN dibutuhkan terkait padatingkat Gini rasio. Makin rendah nilai Gini, akan makinmembutuhkan dukunganterhadap kelancaranpenanggulangan kemiskinan

Sumber : Muta’ali (2015)

• Pada gambar diatas, besarnya ketimpangandigambarkan sebagai daerah yang diarsir. Sedangkan Koefisien Gini atau Gini Ratio adalahrasio (perbandingan) antara luas bidang A yang diarsir tersebut dengan luas segitiga BCD.

Pengertian Indeks Gini

Luthfi Muta’ali, Teknik Analisis Regional; https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien-gini/8371

GINI Ratio Menurut

Kabupatendan Kota

Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016

Kabupaten/Kota Gini Ratio

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bogor 0.41 0.42 0.42 0.39 0.42 0.4

Sukabumi 0.3 0.35 0.35 0.32 0.36 0.33

Cianjur 0.29 0.33 0.33 0.28 0.28 0.36

Bandung 0.36 0.36 0.36 0.37 0.4 0.4

Garut 0.3 0.34 0.34 0.33 0.31 0.35

Tasikmalaya 0.37 0.33 0.33 0.29 0.3 0.3

Ciamis 0.31 0.31 0.31 0.31 0.33 0.33

Kuningan 0.33 0.36 0.36 0.37 0.34 0.33

Cirebon 0.27 0.36 0.36 0.28 0.33 0.36

Majalengka 0.31 0.39 0.39 0.34 0.35 0.36

Sumedang 0.33 0.37 0.37 0.33 0.35 0.37

Indramayu 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.26

Subang 0.28 0.33 0.33 0.31 0.33 0.35

Purwakarta 0.34 0.39 0.39 0.37 0.35 0.36

Karawang 0.33 0.34 0.34 0.3 0.34 0.34

Bekasi 0.33 0.36 0.36 0.33 0.35 0.31

Bandung Barat 0.29 0.37 0.37 0.33 0.34 0.36

Pangandaran - - - - 0.36 0.34

Kota Bogor 0.39 0.45 0.45 0.36 0.47 0.43

Kota Sukabumi 0.34 0.4 0.4 0.36 0.43 0.42

Kota Bandung 0.41 0.42 0.42 0.48 0.44 0.44

Kota Cirebon 0.38 0.41 0.41 0.4 0.41 0.4

Kota Bekasi 0.37 0.37 0.37 0.33 0.41 0.39

Kota Depok 0.36 0.4 0.4 0.37 0.4 0.4

Kota Cimahi 0.34 0.37 0.37 0.39 0.4 0.42

Kota Tasikmalaya 0.37 0.4 0.4 0.37 0.49 0.42

Kota Banjar 0.37 0.39 0.39 0.32 0.42 0.37

JAWA BARAT 0.422 0.423 0.423 0.433 0.433 0.423

JumlahPendudukMiskinIndonesia 2017

Provinsi

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)

JumlahPerkotaan Perdesaan

2017 2017

Semester 2 (September) Semester 2 (September)ACEH 166.77 829.80 996.57

SUMATERA UTARA 663.27 1,326.57 1,989.84

SUMATERA BARAT 114.59 359.99 474.58

RIAU 176.98 496.39 673.37

JAMBI 118.49 278.61 397.10

SUMATERA SELATAN 379.72 1,086.76 1,466.48

BENGKULU 97.15 302.62 399.77

LAMPUNG 211.97 1,083.74 1,295.71

KEP. BANGKA BELITUNG 23.04 76.20 99.24

KEP. RIAU 96.77 128.43 225.20

DKI JAKARTA 393.13 393.13 786.26

JAWA BARAT 2,391.23 3,774.41 6,165.64

JAWA TENGAH 1,815.58 4,197.49 6,013.07

DI YOGYAKARTA 298.39 466.33 764.72

JAWA TIMUR 1,455.45 4,405.27 5,860.72

BANTEN 415.67 699.83 1,115.50

BALI 96.07 176.48 272.55

NUSA TENGGARA BARAT 368.55 748.12 1,116.67

NUSA TENGGARA TIMUR 119.04 1,134.74 1,253.78

KALIMANTAN BARAT 83.89 388.81 472.70

KALIMANTAN TENGAH 48.34 137.88 186.22

KALIMANTAN SELATAN 66.21 194.56 260.77

KALIMANTAN TIMUR 102.39 218.67 321.06

KALIMANTAN UTARA 21.81 48.56 70.37

SULAWESI UTARA 59.95 194.85 254.80

SULAWESI TENGAH 81.56 423.27 504.83

SULAWESI SELATAN 166.50 825.97 992.47

SULAWESI TENGGARA 67.96 313.16 381.12

GORONTALO 21.23 200.91 222.14

SULAWESI BARAT 30.02 149.47 179.49

MALUKU 47.83 320.42 368.25

MALUKU UTARA 12.93 78.28 91.21

PAPUA BARAT 19.02 212.86 231.88

PAPUA 41.06 910.42 951.48

INDONESIA 10,272.55 26,582.99 36,855.54

Kriteria Lingkungan

Emisi Karbon/Gas Rumah Kaca/PerubahanIklim

Daya Dukung

Kebencanaan

Komitmen Presiden melalui NDC pada COP-21 (2015)Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030

29% 29%

12%

41%Upaya sendiri

Upaya sendiri dan dukungan internasional

Revisi Perpres

61/ 2011

Acuan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian PUPR (hingga 2030)

1. Menunjang kelancaran tugas Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat dalam penanganan dan antisipasi dampakperubahan iklim, serta

2. Kelancaran koordinasi antar unit kerja di lingkungan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tugas dan fungsinyaberhubungan dengan penanganan perubahan iklim.

Emisi Karbon/Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim

Terwujudnya Indonesia Asri dan Lestari, memberdayakan SDA dan Lingkungan Hidup untukkemajuan Indonesia. Pendayagunaan Kawasan Budi Daya dengan Meningkatkan Daya Dukung,Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (CO), Mitigasi Bencana (longsor, banjir, gempa bumi, gunungMeletus

Kegiatan yang mendukung penururan emisi karbon/gas rumah kaca perlu lebih diprioritaskan

Daya Dukung

Sumber : Muta’ali (2015)

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkunganhidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia danmakhluk hidup lain.

Daya Dukung Bio Ekologi

Daya Dukung JasaEkosistem

Daya DukungLingkungan

BerdasarkanValuasi Ekonomi

Daya TampungLingkungan denganPendekatan Baku Mutu Lingkungan

D e f i n i s i

D a y a D u k u n g Te r d i r i A t a s :

Konsep daya dukunglingkungan yang popularyaitu Ecological Footprint(tapak ekologi). Tapakekologi mengukurpermintaan penduduk atasalam dalam satuan metrikyaitu area globalbiokapasitas.

Keuntungan yangdiperoleh dari alam yangsifatnya bukan barangmelainkan fungsilingkungan seperti tataair, iklim, air bersih,biodiversitas, keindahan,kesejukan dsb.

Penentuan daya dukungdan daya tampinglingkungan hidup jugadapat dilakukan melaluipendekatan valuasiekonomi. Prinsip inididasarkan pada kaidah“service-to-value”.

Baku mutu lingkungan adalah

ukuran batas atau kadar

makhluk hidup, zat, energi atau

komponen yang ada atau harus

ada dan/atau unsur pencemar

yang ditenggang keberadaannya

dalam suatu sumber daya

tertentu sebagai unsur

lingkungan hidup.

Konsep Ecological Footprint

Daya Dukung

Sumber : Muta’ali (2015)

NO INDEK RUMUS SATUAN

INTERPRETASI

1 Daya Dukung BioEkologi(Ecological Footprint)

DDB = BKT / JET

DDB = Daya Dukung Biologi

BKT = BioKapasitas Total (Ha/Kapita)

JET = Nilai Jejak Ekologi Total

Hektar

2 Daya Dukung JasaEkosistem

3 Daya Dukung LingkunganBerdasarkan ValuasiEkonomi

4 Daya TampungLingkungan denganPendekatan Baku MutuLingkungan

Ecological Footprint; adalah alat bantu untukmengukur penggunaan sumberdaya dan kemampuan

menampung limbah dari populasi manusiadihubungkan dengan kemampuan lahan, biasanya

dinyatakan dalam hektar.

DAYA DUKUNG BIOLOGI (DDB)

Kebutuhan Lahan danPenduduk Optimal

JejakEkologi

(JET)

Bio Kapasitas

(BKT)

DDB = BKT / JET

DDB = Daya Dukung Biologi

BKT = BioKapasitas Total (Ha/Kapita)

JET = Nilai Jejak Ekologi Total

Kemampuan ekosistem menyediakan danmemproduksi bahan alami serta

menyerap materi limbah yang dihasilamanusia (supply-side

Interpretasi• Hasil penelitian Globalfootprint Network (GFN) tahun 2006 dengan populasi penduduk dunia 6,6

milyar jiwa, menunjukan

• total biocapacity (kapasitas produksi secara hayati) adalah 11,9 milyar global hektar (gha) atau 1,8 gha perkapita, sedangkan total jejak ekologi adalah 17,1 milyar gha atau 2,6 gha perkapita. (Note: Gha = Global Hectare yang di Indonesia disetarakan sebutannya dengan Hektar)

• Hal ini berarti rata-rata penduduk bumi mengalami defisit 0,8 gha, yang berarti diperlukan 1,44 planet bumi untuk menopang kehidupan manusia. Penggunaan bumi berdasarkan jejak ekologitahun 2006 adalah jejak karbon (carbon footprint) sebanyak 9,1 milyar gha, jejak pertanian(cropland footprint) 3,7 gha, jejak hutan (forest footprint) 1,8 gha, jejak penggembalaan(grazingfootprint) 1,4 gha, jejak perikanan (fisheries footprint) 0,6 gha dan jejak terbangun (build footprint) 0,4 gha (Globalfootprint network, 2006).

• Hal ini juga telah memperhitungkan pola-pola tingkah laku manusia yang baik di bidang makanan, tempat tinggal, emisi karbon, energi yang dipakai dan yang diperbaharui, tingkah laku manusiaterhadap air, pola tingkah laku terhadap barang-barang yang ada di lingkungannya, dll.

• Kebutuhan sumber daya makin meningkat, efisiensi dan efektifikat penyediaan infrastrukturadalah untuk meningkatkan daya dukung lingkungan

https://nnnnhayati.wordpress.com/2013/09/10/cara-menghitung-tapak-ekologi-tapak-ekologi-indonesia/

66

Menurut data yang diperoleh dari http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint , nilai tapak ekologi Indonesia adalah 1,21 gha/ orang dan biokapasitasnya 1,35 gha/orang. Berarti rata-rata setiap individu yang ada di Indonesia membutuhkan lahan produktif seluas 1,21 hektar yang didalamnyajuga terdapat air yang dapat digunakan manusia untuk memproduksi sesuatu yang berguna untukkebutuhan hidupnya serta untuk mengolah limbahnya sendiri.

Amerika memiliki nilai tapak ekologi semesar 9.7 gha/orang , eropa sebesar 4.7 gha/orang, china 1.6 gha/orang, India 0.8 gha/orang , dan Jepang 4.8 gha/orang ( sumber : Miller Jr., G.T. & S.E. Spoolman. Living in the Environment. 17th. Edition. Brooks/Cole: Belmont, CA, USA. 2012 ).

Normalnya, nilai tapak ekologi maksimal yang masih diizinkan agar bumi bekerja secara normal adalah 1 gha/ orang. Dengan nilai 1 gha/orang maka dibutuhkan 1 bumi untuk melakukan produksi danmemanfaatkan hasilnya tanpa menghabiskan modal alam. Berdasarkan data diatas, India termasuk Negara yang nilai tapak ekologinya bagus.

Biokapasitas: adalah kemampuan ekosistem untuk menyediakan dan

memproduksi bahan alami serta menyerap materi limbah yang dihasilkan olehmanusia (supply-site)

BKi = (0,88 x LPLi x FPi)/JP

BKt = σ𝑖−1𝑘 𝐵𝐾𝑖

BKt = Bio-Kapasitas lahan Total (Ha/Kapita)BKi = Bio-Kapasitas lahan i (Ha/Kapita)LPLi = Luas Penggunaan Lahan i (Ha)0,88 = Konstanta, 12%nya digunakan untuk menjamin keberlangsungan biodiversitas

(WCED, 1987; WWF, ZSL, dan GFN, 2006, Habert, Krausmann, 2001, Weckemagel, et al, 1998)

FPi = Faktor Produksi i (Ferguson, 1998)JP = Jumlah Penduduk (jiwa)

Muta’ali, 2015

Analisis Matematis Dengan Pendekatan JejakEkologi (Global Footprint Network (GFN) dan World

Wildlife Fund (WWF)

• JEi =JP x KJEi x EFi

• JEt= σ𝑖=1𝑘 JE𝑖

• Keterangan: • JEt = Nilai Jejak Ekologi Total

• JEi = Nilai Jejak Ekonomi untjuk penggunaan lahan i hektar

• JP= Jumlah Penduduk (jiwa)

• KJEi = Nilai Kebutuhan lahan i, untuk memenuhi kebutuhan konsumsipenduduk per kapita (Ha/Kapita). Sumber: WWF (2002), WWF , ZSL dan GFN (2006)

• EFi = Faktor Ekuivalen WWF , ZSL dan GFN

Muta’ali, 2015

Faktor Ekuivalen dan Faktor Produksi Menurut Penggunaan lahan

No Penggunaan Lahan KJEi EFi FPi Keterangan

1 Lahan Pertanian 0,29 0,94 0,94

2 Hutan 0,14 1,71 1,71

3 Padang Rumput/Peternakan/Ladang

0,02 1,31 1,31

4 Perairan 0,18 0,35 0,81

5 Lahan Terbangun 0,06 1,02 1,02

6 Hutan Produksi 0,05 1,89 1,71

Sumber : WWF, SL, & GFN (2006) dan Ferguson (1998) dengan modifikasi oleh Rachmawati Tika dan Mutaáli, Lutfi (2013)

Island/

Archipelago

TE

(gha/People)

BK

(gha/People)

ED

(gha/People)Category

Sumatera 1.56 1.96 0.40 Surplus

Jawa 1.01 0.20 -0.81 Defisit

Bali 1.76 0.24 -1.52 Defisit

Kalimantan 1.26 4.05 2.79 Surplus

Sulawesi 1.46 1.63 0.17 Surplus

Nusa Tenggara 0.45 0.47 0.02 Surplus

Maluku 1.20 1.25 0.05 Surplus

Papua 0.79 7.43 6.64 Surplus

Indonesia 1,07 1,12 0,05 Surplus

Jejak Ekologi (Ecological Footprint) Analysis in the feetPalm of Indonesia 2010

Ecological footprint is an overview of the use of natural resources and

environment that needed to support the life of every person for

1 year. For the current condition of Indonesia on average each

person consume 1.07 gha / person, while carrying an average

of 1.12 gha / person. In Java and Bali Ecological footprint

already exceeded the carrying capacity of the existing.

Daya Dukung Lingkungan

70

Kebencanaan

Sumber : Muta’ali (2015)

INDEK RUMUS SATUAN Interpretasi

Indek Kawasan Rawan BencanaPotensial

= Luas Area KRBiLuas Wilayah

Rasio Kawasan bencana untuk di hindari

Indek Kawasan Rawan BencanaAktual

= Luas Area TerdampakLuas KRBi

Rasio

Indek Potensi Kerusakan di Kawasan Rawan Bencana

= Jumlah PendudukLuas KRBi

Jiwa/km2

= Jumlah RumahLuas KRBi

Rumah/km2

Keterangan :KRBi : Kawasan Rawan Bencana untuk jenis bencana ii : Jenis bencana (Gerakan tanah/longsor, banjir, gelombang pasang, bencana alam geologi, gunung berapi, gempa bumi, zona,

patahan aktif, tsunami, abrasi, gas beracun)

Kriteria Pertahanan dan Keamanan

Perbatasan Darat

Pulau Terluar

LANDASAN KEBIJAKAN PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR

UU 17 Tahun 2007

RPJPN : Arah kebijakanpembangunan perbatasanoutward looking

UU 26 Tahun 2007

Penataan Ruang WilayahNasional, mencakup ruangdarat, ruang laut, dan ruangudara

UU 43 Tahun 2008

Mengatur pengelolaan danpemanfaatan wilayah negaradan kawasan perbatasan

PP 26/2008 (direvisioleh PP 13/2017)

Penetapan Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional

UU 23 Tahun 2014

Pemerintah pusat memilikikewenangan penuh dalampengelolaan kawasanperbatasan

Perpres RTR KPNPerpres No.179/2014Perpes No.31/2015,Perpres No.32/2015,Perpres No.33/2015,Perpres No.34/2015,

Nawacita

Pemerataan pembangunanantarwilayah terutama desa,kawasan Timur Indonesia, danKawasan Perbatasan.

Perpres 2/2015

Mewujudkan halaman depannegara sebagai pintu gerbangaktivitas ekonomi danperdagangan. Penetapan 10PKSN

Inpres 6/2015

Prioritas pembangunan 7 PosLintas Batas Negara : Aruk,Entikong, Badau, Wini,Mota’ain, Motamasin danSkouw

Perpres 58/2017 (Perubahan atas Perpres 3/2016)

Pemerintah melakukan percepatan ProyekStrategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atauBadan Usaha (Pembangunan Pos Lintas BatasNegara (PLBN) merupakan PSN)

Kondisi Daerah

Ddaerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan belum berkembang, Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya

jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh

tertinggal dibandingkan dengan wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya jauh

lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga.

Kondisi Pembangunan Infrastruktur

Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. Kondisi infrastruktur yang ada tidak dapat dipelihara dengan baik sehingga

banyak terjadi kerusakan. Tingkat kerusahan jaringan pengairan dan transportasi cukup parah. Penyediaan perumahan serta air minum dan

penyehatan lingkungan menjadi terhambat.

Kondisi Wilayah dan Tata Ruang

Wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi

pertahanan dan keamanan negara. pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolasi dan

sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum banyak tersentuh oleh

pelayanan dasar dari pemerintah.

Kondisi Pertahanan dan Keamanan

Potensi dan ancaman (terorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan) terhadap kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi

laut Indonesia dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya variasi tindak kriminal konvensional

KONDISI DAN PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR DALAM RPJPN 2005-2025

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional di perbatasan tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) dari 8 (delapan) misi pembangunan

nasional, yaitu :

1. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Pembangunan infrastruktur yang maju seperti pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan

sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (community based) dan wilayah.

2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Kawasan perbatasan dan dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan

kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan.

3. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam kawasan perbatasan diarahkan untuk melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal, yaitu wilayah–wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis terisolir,

termasuk kawasan di pulau-pulau terpencil dilakukan melalui

1. penyediaan sarana dan prasarana, terutama perhubungan dan telematika, melalui penyediaan angkutan perintis, pelayanan

universal service obligation bagi pembangunan telematika;

2. penciptaan insentif usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam; dan

3. pengembangan sumberdaya manusia. Kawasan perbatasan dikembangkan sebagai serambi depan negara untuk memudahkan

masyarakat setempat memanfaatkan peluang yang ada di perbatasan dan untuk mencegah aktivitas illegal antar negara.

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR DALAM RPJPN 2005-2025

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR DALAM UU WILAYAH NEGARA (UU 43/2008)

• Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang

batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan

Perbatasan berada di kecamatan.

• Pengaturan Wilayah Negara bertujuan menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan

ketertiban di Kawasan Perbatasan serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara

dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Batas Wilayah Negara, meliputi

(1) di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste (2) di laut

berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan (3) di

udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar

ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

• Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi

berwenang melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan, melakukan pembangunan

Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak

ketiga; dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program InfrastrukturKriteria Keterpaduan

03

KERANGKA BERPIKIRPengukuran Evaluasi Kinerja Program Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR (tahun ke-n)

Keterpaduan Spasial (Antar Daerah)

Keterpaduan Antar Sektor

Keterpaduan Antar Level Pemerintahan

Keterpaduan Perencanaan

Keterpaduan Pelaksanaan

Keterpaduan/SinkronisasiProgram

Pemerintah Pusat, PemProv, dan PemKab/PemKot

Sumber Daya Air,Bina Marga, Cipta Karya

dan Penyediaan Perumahan

Dalam Kawasan,Antarkawasan Dalam WPS, dan AntarWPS

KeterpaduanInfrastruktur PUPR

Meningkatnya KehandalanInfrastruktur PUPR untuk

Kesejahteraan Masyarakat

Jenis: 1.Hard component (program fisik)

Type:2. Program dari dokumen RPJMN, RTRWN, RENSTRA & Ctt Kaki Renstra, Program Arahan Pengembangan Wilayah MP/DP

79

RANCANGAN RENSTRA-KL 2010-2014

RANCANGAN RENSTRA-SKPD

RANCANGANRPJMN 2010-2014

RANCANGANRPJMD

RENSTRA-KL

RENSTRA-SKPD

MUSRENBANG DAERAH

MUSRENBANG NASIONAL

2 B

ULA

N

RANCANGAN AKHIRRPJMN 2010-2014

3 B

ULA

N

RPJPN2005-2025

RPJPD2005-2025

RANCANGAN AWAL RPJMN 2010-2014

RANCANGAN AWAL RPJMD

KO

RD

& K

ON

S.

VISI, MISI, PROGRAMPRESIDEN YANG TERPILIH

VISI, MISI, PROGRAMKEPALA DAERAH YANG

TERPILIH

RANCANGANAKHIRRPJMD

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dia

cu

Dip

erh

atik

an

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL| UU NO. 25/2004|

80

SINERGI & SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

RPJMN

*) WPS = PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS

RPJP(UU 25/2004)

RTRWN(UU 26/2007 dan PP

26/2008

RENSTRA K/L(SEKTOR)

RTRW PULAU PROV/KAB/KOTA

WPS & KAWASAN PROV/KAB/KOTA

RKP RKP

RENCANA

INVESTASI DAN

BISNIS BADAN

USAHA (KPBU/PINA)

WPS + ANTAR WPS, KAWASAN, ANTAR KAWASAN

81

• RPJPN• RPJMN• RTRWN• Ren.

IndukPulau

MP (10 thn)-DP (5 thn)

• WPS• Antar WPS• Kawasan• Antar

Kawasan

PROGRAM 5 TAHUN/RENSTR

A

• APBN• APBD• KPBU• Swasta

PROGRAM 3 TAHUNAPBN• Fungsi

• Lokasi• Besaran• Readiness

criteria

PROGRAM TAHUNAN

• ReadinessCriteria FS, Dokling, Lahan, DED

• DirektifPresiden• Menteri• DPR/DPD• RPJMN dan

RKP

Budget Constrain

Proses DIPA

• New Development (Belanja tidak mengikat)

• Kegiatan Lanjutan

Pelaksanaan

Kegiatan Prioritas yang belum tersedia dananya

Keterpaduan Rencana Sinkronisasi Program Sinkronisasi Pelaksanaan

WPS danKawasanStrategis

KebutuhanOptimal Tahunan

PROSES PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

BOBOTKETERPADUANPROGRAM

KriteriaKondisi Penentu

04

POLA PIKIR PENYUSUNAN KEGIATAN PRIORITAS

PROFIL INFRASTRUKTUR

PUPR PULAU/ KEPULAUAN

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

PUPR JANGKA MENENGAH DAN

PANJANG

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

PUPR

PROGRAM PRIORITAS INFRASTRUKTUR PUPR JANGKA MENENGAH

DAN PANJANG

RIPI PUPR P. SUMATRA

RIPI PUPR P. JAWA-BALI

RIPI PUPR P. KALIMANTAN

RIPI PUPR KEP. NUSTRA

RIPI PUPR P. SULAWESI

RIPI PUPR KEP. MALUKU

RIPI PUPR P. PAPUA

RPJP, RTRWN, RTR PULAU, RENCANA SEKTORAL

INTEGRASI RIPI PUPR PULAU/KEPULAUAN

KELUARAN

Program Jangka Pendek dan Program Tahunan

FungsiVolume, LokasiWaktu, Biaya, Kewenangan

Readiness Criteria

PENGEMBANGAN ALUR PIKIR PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS

Daftar ArahanProgram MP20(NPWK, WPS PT,WPS SB,

WPS PB)

PDRB

Pertumbuhan Ekonomi

EKONOMI

Kesenjangan pendapatan

LINGKUNGAN

Emisi Karbon/GRH

Daya Dukung

Perbatasan Darat

Kebencanaan

SOSBUD

DAFTAR PROGRAM

PRIORITAS 5 tahunan yang

terpadu

MODEL OPTIMASI

IPM

Tingkat Kemiskinan

KRITERIA

KemampuanAnggaran dan

Skema Pembiayaan

KETERPADUAN RENCANA 20 dan 5

TAHUN WPS (Kriteria: fungsi,

waktu, lokasi, besaran, anggaran,

skema pembiayaan)

Arah Kebijakandan Strategi

Nasional

KETERPADUAN RENCANA 20 dan 5

TAHUN KPS (Kriteria: fungsi,

waktu, lokasi, besaran, anggaran,

skema pembiayaan)

KETERPADUAN ANTAR WPS

DALAM PULAU DAN NASIONAL 20 dan 5 tahun (Kriteria:

fungsi, waktu, lokasi, besaran,

anggaran, skema pembiayaan)

Daftar ArahanProgram DP5

HANKAM DAN NKRI

Koefisien GINI

Pulau Terluar

Program 3 tahunan dan

tahunan (kriteria:

fungsi, lokasi, waktu,

besaran, anggaran, RC, kewenangan)

Pengangguran

TERIMA KASIH

IlustrasiLampiran

REPUBLIK INDONESIA

88

Sebaran Kawasan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Industri

Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Pariwisata

Koridor MP3EI

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Jalan Nasional

Rencana Jalan Tol

Pelabuhan Utama

Pelabuhan Lokal/Regional

Aerocity/ Aerotropolis

Mebidangro – Kuala Tanjung

Jabodetabek - Cirebon

Gerbangkerto Susila - Malang

Manado - Bitung

Sumber : diolah dari Bappenas (2018)

Patung Raya Agung –Pangkal Pinang

Pontianak - Sambas

Palangkaraya -Banjarbakula

Mamminasata

Kupang

Ternate - Morotai

Sorong – Raja Ampat

Wilayah Pengembanganarahan Bappenas

Wilayah Pengembanganarahan BPIW

Wilayah Pengembangan Strategis No 2

WPS2MEDAN-TEBINGTINGGI-

DUMAI-PEKANBARU

B-2

WPS 2

KOTA METROPOLITAN MEBIDANGRO, CALON METRO PEKANSIKAWAN

KOTA OTONOM PEKANBARU, TEBING TINGGI, PEMATANG SIANTAR DAN DUMAI

KOTA BARU SEI MANGKEI

KEK SEI MANGKEI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DANAU TOBA

KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG

KAWASAN PRIORITAS PERDESAAN NASIONAL DOLOK MASIHUL

KONEKTIVITAS PELABUHAN SAMUDERA BELAWAN DAN KUALA TANJUNG

PUSAT-PUSATE STRATEGIS DALAM WPS PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU 2METRO MEDAN – TEBING TINGGI – DUMAI - PEKANBARU

90

Kawasan Strategis PariwisataDANAU TOBA - SAMOSIR

• Kab Balige (PKW)• KSPN Danau Toba• KSN Danau Toba

Kawasan Pertumbuhan BaruSEI MANGKE KUALA TANJUNG• Kota Tebing Tinggi (PKW)• Pelabuhan Kuala Tanjung• KI Kuala Tanjung• KI Sei Mangke• KEK Sei Mangke• Kota Baru Sei Mangke

Kawasan Industri DUMAI• Kota Dumai (PKN dan

PKSN)• KSPN Rupat• Pelabuhan Dumai• KI Dumai (Pelintung)• KI Lubuk Gaung

Kawasan MegapolitanMEBIDANGRO • Kota Medan (PKN)• Kota Binjai (PKN)• Kab Deli Serdang (PKW)• Kab Karo (PKW)• KI Medan• KI Medan Star Industrial

Park• Pelabuhan Belawan• KI Lamhotma Belawan• KI & Pergudangan Pantai

Labu• KSN Mebidangro• KI Tanjung Morowa (KI

Star)• KI Hamparan Perak• KI Binjai• KPS Dolok Masihul, Kab

Serdang Bedagai• Bandara Kualanamu

Kawasan Pertumbuhan UtamaPEKANSIKAWAN (PEKANBARU, SIAK, KAMPAR, PELALAWAN)• Kota Pekanbaru (PKN)• Kab Siak (PKW)• Kab Kampar (PKW)• Kab Pelalawan (PKW)• KI Tanjung Buton• KI Penayan

5

Terbangunnya keterkaitan rantai pasok

antar kawasan

Berkembangnya pusat pertumbuhan

baru Sei Mangkei dan Dumai

Perkembangan wilayah yang inklusif

Keseimbangan

antar wilayah

1

2

3

Meningkatnya konektivitas wilayah4

Ultimate

KONSEP

PENGEMBANGAN WPS

WPS2

MEDAN-TEBINGTINGGI-DUMAI-PEKANBARU

Barang Mentah

Barang Mentah

Kondisi saat ini rantai nilai komoditas di WPS MEDAN TEBING TINGGI DUMAI PEKANBARU

• Penguatan backbone• Peningkatan system logistic• Peningkatan aksesbilitas

• Ketahanan air

• Ketahanan energi

• Penguatan sistemjaringan primer-sekunder-tersier

• Integrasi infrastrukturtransportasi

Peningkatan standarpelayanan sarana

perkotaan terutama

medukung fungsi jasadan perdagangan

Peningkatan standar

pelayanan sarana danprasarana di perdesaan

terutama dalam mendukungfungsi kawasan produksi dan

ketahanan pangan

• Peningkatan standar pelayanansarana dan prasarana di permukiman

• Penyediaan rumah layak huni untuk

mendukung pengembangankawasan strategis

Peran Strategi

PengembanganInfrastruktur Wilayah

PengembanganInfrastruktur

1Mendukung Kawasan

Strategis Nasional

2Mendukung Pembangunan

Kawasan Perkotaan

• Pengembangan sumber air baku di Kawasan Ekonomi Khusus,

kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan kawasan industri.

• Pengendalian daya rusak pada kawasan pantai

• Pembangunan prasarana pengendali banjir

• Peningkatan aksesbilitas di kawasan strategis pariwisata dan

kawasan ekonomi

• Peningkatan konektivitas pada kawasan

• Penataan kawasan pariwisata

• Pengembangan kualitas perumahan pada kawasan strategisnasional dan kawasan industri

• Pengembangan jaringan air bersih pada kawasan strategisnasional dan kawasan ekonomi

• Mengembangkan Sumber Air Baku di Kawasan Ekonomi Khusus,

kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan kawasan industri.

• Pengendalian daya rusak pada kawasan pantai

• Pembangunan prasarana pengendali banjir

• Pengembangan kualitas perumahan pada kawasan perkotaan

skala nasional dan regional

• Pengembangan Pengelolaan persampahan skal regional

STRATEGI

WPS2MEDAN-TEBINGTINGGI-

DUMAI-PEKANBARU

3Pembangunan Komunitas

4Pembangunan Konektivitas

Antar Kawasan

5 Penguatan Hinterland

• Pembangunan prasarana pengendali banjir

• Penyediaan prasarana sumber air baku di IKK

• Peningkatan kualitas perumahan pada kawasan pesisir

• Penataan kawasan perkotaan

• Pengembangan Infrastruktur Permukiman

• Peningkatan konektivitas kawasan ekonomi dan kawasan

industri menuju pelabuhan

• Peningkatan konektivitas dari kawasan perdesaan menuju

kawasan ekonomi khusus

• Pengembangan konektivitas antar kawasan pada kawasan

strategis nasional perkotaan dengan kawasan ekonomi dan

kawasan perkotaan baru

• Peningkatan aksesbilitas di kawasan perdesaan

• Pengembangan kawasan perdesaaan sebagai kawasan

sumber bahan baku

WPS2MEDAN-TEBINGTINGGI-

DUMAI-PEKANBARU

Infrastruktur

Sumber Daya Air

Infrastruktur

Bina Marga

Ruas Jalan Nasional Prov Riau1. Batas Prov. Sumut - Bagan Batu2. Bagan Batu - Simpang Balam

3. Simpang Balam - Simpang Batang4. Simpang Batang - Batas Kota Dumai

5. Jalan Pinang Kampai (Dumai)6. Duri - Kandis7. Kandis - Batas Kab. Bengkalis

8. Sp. Palas - Bts Kab/Bts. Kota (Pkbaru/Siak)9. Jalan Siak II (Pekanbaru)

10.Batas Kab. Kampar - Sikijang Mati

Waduk/Embung Prov Riau1. Waduk Krenceng 2. Embung Rupat

3. Bendung Tampan

Bendungan Prov Sumut:

1. Lau Simeme2. Sigura-Gura

3. Siruar4. Tangga

Embung Prov Sumut:1. Sinapi Samsoir2. Binanga Bolon Samosir

3. Ular Serdang Begadai4. Belutu Serdang Begadai

5. Perkotaan Batubara6. Sungai Padang Serdang

Begadai

7. Bandar Sidoras Deli Serdang

1. Bts. Prov Ceh – Simpang Pangkalan Susu

2. Simpang Pangkalan Susu –

Tanjung Pura3. Bts Kota Binjai – Bts. Kota Medan

4. Bts Kota Medan – Lubuk Pakam

5. Medan – Belawan6. Akses Tol Medan – Belawan

7. Bts Kota Medan – Karo 8. Sei Rampah – Bts Kota Tebing

Tinggi9. Bts Kota Tebing Tinggi – KP. Binjai

10.KP. Bingjai – Kab. Batu Bara11.Bts Kab. Serdang Begadai –

Tanjung Kasau

12.Limah Puluh – Sei Bejangkar13.Aek Kanopan – Bts Kota Rantau

Prapat14.SP. Kawat – Aek Kanopan –

Rantau Prapat – Aek Nabara –

SP. Kota Pinang1

1. Jamin Ginting (medan) –Mariam Ginting

2. Kabanjahe – Merek

3. Bts Kab. Karo – Saribu Dolok –Tiga Runggu – Tanjung dolok

2

1. Pematang Siantar –Prapat – Bts – Kab. Tobasa

2. Bts. Kab. Simanlungun –Silimbat – Tapanuli Utara

3. Prapat – Pelabuhan Aji 4. Jl. Lingkar Luart Prapat5. Jl Lingkar Danau Toba

3

4

WPS2MEDAN-TEBINGTINGGI-

DUMAI-PEKANBARU

Infrastruktur

Cipta KaryaInfrastruktur

Perumahan

SPAM Prov Riau1. IKK Kandis

2. IKK Koto Gasib3. IKK Tualang4. IKK Minas5. IKK Sunagi Apit6. IKK Mempura

7. IKK Siak8. Cab. Sei. Pakning9. Cab. Duri10. Cab. Bengkalis11. IKK Payung Sekaki

12. IKK Tampan13. IKK Rumbai14. IKK Dumai Barat&Dumai

Timur15. Kec. Dumai Kota & Kec.

Dumai Timur16. IKK Medang Kampai

Rokan Hilir:

1. Rumah Khusus2. Rusunawa

Kota Pekanbaru :

Rusunawa Pekanbaru

65IPAL/IPLT Prov Riau:1. Kawasan Perum

Kartama Raya2. Kawasan Kota

Pekanbaru3. Kawasan Kota Dumai4. RSH Mandau

TPA Sampah Prov Riau:1. Muara Fajar

Pekanbaru2. Mekar Sari Dumai3. T Bagan Besar

Pekanbaru4. Bagan Batu Siak

5. Tj. Belit Siak6. Ujung Batu Siak7. Merempan Hulu8. Bukit Ganjau

SPAM Prov Sumut1. Kawasan Guru Kinayan

2. Kawasan Guru Benua3. Kawasan Kota Dumai4. RSH Mandau 5. SPAM Regional

Mebidang

Kota Medan:

1. Rumah Kayu Putih2. Rusunawa Sei Mati

1Kota Tebing Tinggi:

Rusunawa Tebing Tinggi

Kota Binjai:

Rusunawa BInjai

Asahan:

Rusunawa Asahan

2 3

4

IPLT Prov Sumut:1. Binjai

2. Tanjung Slamet Deli Serdang

3. Tanjung Pinggir Pematang Siantar

4. Asahan

TPA Sampah Prov Sumut:1. Sei Rengas Asahan

2. Pematang Terap Serdang Begadai

3. Terjun Medan4. Mencirim Kota Binjai

12

3

5

6

WPS2MEDAN-TEBINGTINGGI-

DUMAI-PEKANBARU

3. Rencana Aksi Nasional Mitigasi Perubahan Iklim(Perpres 61/2011)

Latar Belakang Penggantian Perpres 61/2011(Paparan Rapat-3 PAK RPERPRES Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Dinamika nasional yang mengindikasikan bahwa Perpres 61/2011 sudah tidak relevan dengan kondisisaat ini, antara lain:

a. Telah ditetapkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

b. Adanya penggabungan dan penggantian nama beberapa kementerian dan lembaga.

c. Perpres No.61 tahun 2011, fokus kepada penurunan emisi di tingkat nasional dan provinsi, sementara kab/kota dan pelaku usaha belum terakomodir.

d. Belum adanya pengaturan dan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan

e. Sedang dilakukannya kaji Ulang RAD-GRK.

f. Diterbitkannya Perpres 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dinamika internasional yang mengindikasikan bahwa Perpres 61/2011 sudah tidak relevan dengankondisi saat ini, antara lain:

a. Artikel 3.4 UNFCCC → Penanganan perubahan iklim harus terintegrasi kedalam perencanan pembangunan nasional.

b. Paris Agreement → Penanganan perubahan iklim dilaksanakan harus dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya penanggulangan kemiskinan (komitmen Indonesia disampaikan pada dokumen Nationally Determined Contribution sesuai dengan UU 16/2016) tentang

c. Sustainable Development Goals → memenuhi target Indonesia ke-13 yang termuat dalam penanganan perubahan iklim secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2030.

1.Menjaga keseimbangan antara pencapaian pertumbuhanekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

2.Memenuhi komitmen Indonesia dalam rangka menurunkanemisi GRK 26% di tahun 2020 dan 29% di tahun 2030dengan usaha sendiri dan 41% dengaan bantuaninternasional tanpa menurunkan target pencapaianpertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

3.Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutanIndonesia.

Tujuan RPerpres PPRK(Paparan Rapat-3 PAK RPERPRES Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

COP 13 menurunkan Perpres61/2011 dan Perpres 71/2011

Perpres 61/2011• Sasaran dan Target Penurunan

GRK pada 5 Bidang (dalam Mton CO2e)• Pertanian 8 (CM1), 11

(CM2);• Kehutanan dan Lahan

Gambut 672 (CM1), 1390 (CM2);

• Energi dan Transportasi 38 (CM1), 56 (CM2),

• Industri 1 (CM1), 5 (CM2);• Pengelolaan Limbah 48

(CM1), 78 (CM2)

Perpres 71/2011• Inventarisasi GRK• Skema Pelaporan GRK K/L dan

Pemerintah Daerah

COP 21

1. Mengurangi emisi hingga mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C dan diupayakan ditekan hingga 1,5°C

2. Sistem penghitungan emisi karbon dan pengurangan emisi secara transparan

3. Memperkuat Kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim

4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim

5. Bantuan pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan

• Mengurangi emisi hingga mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C dan diupayakan ditekan hingga 1,5°C

• Sistem penghitungan emisi karbon dan pengurangan emisi secara transparan

• Memperkuat Kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim

• Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim

• Bantuan pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan

First Nationally Determined Contribution (NDC)

1. Komitmen Para Pihak untukmencapai titik puncak emisi GRKsecepat mungkin dan melakukanupaya penurunan emisi secaracepat melalui upaya mitigasi

2. Kewajiban negara majumenyediakan sumber pendanaanuntuk membantu negaraberkembang dalam melaksanakanmitigasi dan adaptasi

3. Pengakuan pentingnyameminimalkan dan mengatasikerugian dan kerusakan akibatdampak buruk perubahan iklim

4. Target reduksi emisi GRK (dalamMton CO2e):- Energi 314 (CM1), 398 (CM2)- Limbah 11 (CM1), 26 (CM2)- IPPU 2,75 (CM1), 3,25 (CM2)- Pertanian 9 (CM1), 4 (CM2)- Kehutanan 497 (CM1), 650

(CM2)

Penjabaran Rencana Aksi Nasional Mitigasi Perubahan Iklim