kuis bpiw kementerian pupr rumuskan di hal. 61 program ......8 sinergi / edisi 26 februari 2018...

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 26/Februari 2018

Info Produk BPIW: Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru BimindoBPIW • Kementerian PUPR

Kementerian PUPR RumuskanProgram Infrastruktur Terpadu 2019

IkutiKuis BPIWdi hal. 61

SINERGI / Edisi 26 - Februari 20182

InfRasTRUKTUR PUPRTeRPadU UnTUK negeRI

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [email protected]. +6221-2751 5804

Badan PengemBangan InfRasTRUKTUR WIlaYaH (BPIW)KemenTeRIan PUPR

SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 1

Salam Redaksi

Salam Sinergi

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi edisi Februari 2018 ini

pada rubrik utama kita akan ulas kegiatan Pra Konsultasi Regional

(Pra Konreg) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW).

Dalam Laporan Khusus kami sajikan inovasi BPIW dalam teknologi

informasi. Rangkuman berita selama bulan Februari ditampilkan

dalam rubrik Kilas BPIW.

Kami sajikan wawancara Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi

Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR), Ir Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci. Dalam Rubrik Wawancara

tersebut di sampaikan beberapa hal seperti tujuan dan harapan atas

pelaksanaan Pra Konreg 2018.

Kami juga akan mengupas buku ke-4 Panduan Praktis Implementasi

Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda (NUA) “Tata Kelola

Perkotaan, Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang Inklusif,

Responsif dan Efisien”.

Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-

jalan yang membahas keindahan Kota Banjarmasin dan ulasan berita

yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi Februari 2018 dapat memenuhi

harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan dan informasi

pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi


04 Kabar Utama:Kementerian PUPR RumuskanProgram Infrastruktur Terpadu 2019

54 Potret:Pra Konsultasi Regional

Tim Penyusun:

Pelindung: Lana Winayanti

Pengarah: Firman Hatorangan Napitupulu

PenasehatBobby PrabowoIwan Nurwanto Hadi SucahyonoAgusta Ersada Sinulingga

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:Shoviah

editor :Hendra DjamalMutri Batul Aini

Tim Pembuat artikel:Indira Dwi KusumatutiDaris AnugrahAlis ListalatuRian FarhanFitri Selva

sekretariat:Untung PriyonoNur Wahyu

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruk-tur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected], [email protected]

Design : Heri HitoInfografis & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi

diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR

alamat Redaksi:Gedung G, BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110Email: [email protected], [email protected]: bpiw.pu.go.idNo. Telp. +6221-2751 5804


Perspektif

daftar isi

18 38

Edisi 26/Februari 2018

Wawancara:Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.SciBPIW Berperan Penting Menyinkronkan dan Memadukan Program Infrastruktur PUPR

Lapsus:Ciptakan Sibas Ripi, Terobosan Baru untuk Pengembangan Wilayah

62 Teknologi:Balitbang PUPR Terapkan Teknologi IPAL Tahu56 Serba Serbi

7 Taman Kota Cantik di Indonesia

Kabar Utama


Kementerian PUPRRumuskan ProgramInfrastruktur Terpadu 2019Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) kembali digelar di 4 kota. Program pembangunan infrastruktur dirumuskan melalui keterpaduan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik di pusat maupun daerah.

Pra Konsultasi Regional di 4 Kota

Kabar Utama


Kementerian PUPRRumuskan ProgramInfrastruktur Terpadu 2019

Setiap tahun Kementerian PUPR

menggelar Pra Konreg. Pada tahun

2018, kegiatan yang dilakukan sebelum

Konsultasi Regional tersebut membahas

pembangunan infrastruktur untuk tahun

2019 yang melibatkan stakeholder terkait

seperti bappeda provinsi, dinas provinsi

bidang PUPR, balai-balai di lingkungan

Kementerian PUPR yang ada di daerah,

dan unit organisasi (unor) yang ada di

Kementerian PUPR.

Pra Konreg kali ini dilaksanakan di 4

kota. Pra Konreg pertama dilaksanakan

di Semarang (12-14 Februari). Di kota ini

dibahas program infrastruktur PUPR untuk

wilayah Jawa-Bali. Pra Konreg kedua di

Kendari (21-23 Februari) yang membahas

program infrastruktur wilayah Sulawesi,

Maluku dan Papua.

Pra Konreg ketiga diselenggarakan di

Banjarmasin pada 28 Februari hingga

2 Maret yang membahas program

infrastruktur di Kalimantan dan Nusa

Tenggara. Pra Konreg keempat atau

yang terakhir dilaksanakan di Jambi

pada 7-9 Maret yang membahas program

infrastruktur untuk Pulau Sumatera.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pra

Konreg tahun 2018 diawali dengan kick

off atau Pembukaan Konsultasi Regional

bertempat di Universitas Diponegoro,

12 Februari lalu. Saat membuka kick

off tersebut Menteri PUPR, Basuki

Hadimuljono mengatakan kebijakan

program infrastruktur PUPR tahun 2019

diarahkan untuk mendukung pengentasan

kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan

program infrastruktur berbasis masyarakat

(Padat Karya).

Selain itu kebijakan tersebut untuk

menciptakan lapangan kerja dan

pemerataan hasil pembangunan sebagai

upaya mengurangi kesenjangan antar

wilayah. Ia juga mengingatkan kepada

seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di

daerah agar mempertajam program kerja

dengan beberapa target prioritas tahun

2019.

Dalam menyusun program, Basuki

menegaskan mengenai 3 pokok kebijakan

belanja infrastruktur 2019. Tiga pokok

Rumah Khusus Nelayan Desa Pulo Bajo Kab. Bima NTB Sumber: Dok. PUPR

Kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya). Selain itu kebijakan tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan

Kabar Utama


kebijakan tersebut pertama, besaran

belanja barang operasional sama dengan

realisasi tahun 2017 atau pagu 2018

apabila lebih rendah. Dilakukan penajaman

belanja barang yang akan diserahkan atau

hibahkan kepada pemerintah daerah dan

masyarakat.

Kedua, meningkatkan belanja modal yang

produktif untuk membiayai kegiatan atau

proyek prioritas. Membatasi belanja modal

dalam bentuk kendaraan bermotor dan

gedung baru. Mendorong belanja modal

yang meningkatkan kapasitas produksi

dan konektivitas. Ketiga, realokasi belanja

barang menjadi belanja produktif termasuk

menambah volume output kegiatan atau

proyek prioritas.

“Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk

memulai pekerjaan baru yang sifatnya

kontrak tahun jamak, kecuali bendungan

dan irigasi/air baku untuk mendukung

fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih

difokuskan pada penyelesaian proyek

infrastruktur, sehingga tidak ada yang

mangkrak (tidak terawat, red) di tengah

jalan, terutama Proyek Strategis Nasional,”

tegas Basuki.

Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita

Firmanti, instansinya terus melakukan

perbaikan pelaksanaan Pra Konreg,

seperti penyiapan materi dan juga konsep

penyelenggaraanya. “Bila tahun lalu

langsung dilaksanakan Pra Konreg, maka

tahun ini dimulai dengan kick off Konsultasi

Regional (Konreg,red). Dalam kick off tu,

ada arahan kebijakan dari Pak Menteri

untuk program 2019. Itu sangat penting,”

tutur Anita saat membuka pelaksanaan Pra

Konreg, Semarang, (12/2).

Anita berharap pembangunan infrastruktur

yang sudah direncanakan PUPR bisa

tercapai dengan dukungan pembiayaan

melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU). “Dengan bantuan

kerja sama pemerintah dan badan usaha

tersebut, bisa mempercepat pencapaian

target sebagaimana yang tercantum dalam

Renstra (Rencana Strategis. red),” ucap

Anita.

Saat memberikan paparannya di acara

tersebut, Plt. Kepala BPIW Kementerian

PUPR, Lana Winayanti menyatakan Pra

Konreg bertujuan untuk mengumpulkan

program, usulan dari pemerintah pusat

dan daerah. “Usulan program tersebut

"Tahun 2019 lebih difokuskan pada

penyelesaian proyek infrastruktur, sehingga

tidak ada yang mangkrak (tidak terawat,red) di

tengah jalan, terutama Proyek Strategis

Nasional,”tegas Basuki.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Sumber: Dok. PUPR

Kabar Utama


dikonsolidasikan melalui rangkaian

pembahasan, sehingga kita mendapatkan

program prioritas untuk tahun 2019,”

ungkap Lana.

Pra Konreg untuk pembangunan infra-

struktur 2019 ini fokus pada pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan.

“Infrastruktur PUPR diharapkan dapat

mengikis masalah tersebut, dan itu menjadi

kriteria untuk kita menentukan prioritas

pembangunan di 2019,” ucap Lana.

Lana juga mengatakan salah satu

permasalahan yang ada di Indonesia

adalah adanya disparitas atau kesenjangan

ekonomi dan sosial antar daerah, Data

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan,

tahun 2016, struktur perekonomian

Indonesia secara spasial, masih didominasi

oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang

memberikan kontribusi sebesar 58,49%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Presentase ini berbeda jauh dengan pulau-

pulau lain di Indonesia, seperti Pulau

Papua dan Maluku yang rata-rata kontribusi

PDRBnya hanya 7,4% serta Pulau Sulawesi

7,42%.

Untuk mengatasi hal itu, menurut Lana

Kementerian PUPR memfokuskan pada

pembangunan infrastruktur berbasis

pengembangan wilayah. Kemudian juga

percepatan pertumbuhan di wilayah

pengembangan strategis.

Lana juga menyebutkan bahwa

pengembangan wilayah dilakukan

Kementerian PUPR dengan membangun

konektivitas, penyediaan penampung

air baku, irigasi, penyediaan infrastruktur

permukiman, dan penyediaan perumahan.

Pembangunan infrastruktur berbasis

pengembangan wilayah ini menurutnya

mendukung pembangunan infrastruktur

di Kawasan Timur Indonesia, perbatasan,

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

(KPPN), Pulau Kecil Terluar, Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),

Kawasan Eknomi Khusus (KEK) dan

Kawasan Industri (KI).

Pengembangan wilayah

dilakukan Kementerian

PUPR dengan membangun

konektivitas, penyediaan

penampung air baku,

irigasi, penyediaan

infrastruktur permukiman,

dan penyediaan

perumahan

Sumber: Dok. Ditjen Penyediaan Perumahan PUPRWisma Atlet Kemayoran, Jakarta

Kabar Utama


“Diperlukan keterpaduan perencanaan dan

sinkronisasi program untuk pelaksanaan

program. Dukungan infrastruktur PUPR

sangat diperlukan untuk konektivitas multi

moda seperti bandara, kereta api dan

sebagainya,” ujar Lana.

Terkait penyusunan program 2019 menurut

Lana, tantangan BPIW adalah memilih

dan memprioritaskan pembangunan

infrastruktur. Hal ini mengingat terbatasnya

anggaran yang ada.

Meski demikian, pendekatan pembangunan

infrastruktur yang dilakukan BPIW

menurutnya sudah sesuai dengan yang

disarankan Bappenas, yakni pendekatan

pembangunan holistik, integratif, tematik,

dan spasial.

Tahun 2019, ada beberapa isu strategis

terkait pembangunan infrastruktur sektor

PUPR. Berikut uraiannya:

Pulau Sumatera

Di tahun 2019, beberapa isu strategis

di Pulau Sumatera seperti rencana

Pembangunan Bendungan Rokan Kiri

di Riau. Kemudian juga ada dukungan

konektivitas untuk pengembangan

industri di Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Lhokseumawe dan Kawasan

Strategis Langsa. Selanjutnya ada rencana

pengembangan aksesibilitas, air baku, air

bersih, sanitasi, dan pengendalian banjir

di Kawasan Metropolitan Mebidangro

(Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo.

Dukungan pembangunan infrastruktur

PUPR terkait pengembangan konektivitas

Pelabuhan Muaro Sabak di Jambi. Tak

hanya itu, dukungan infrastruktur PUPR

juga terkait konektivitas, penataan

kawasan, pengendali banjir, sanitasi di

Kawasan Metropolitan Patungraya Agung

(Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin,

Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten

Di tahun 2019, beberapa isu strategis di Pulau

Sumatera seperti rencana Pembangunan

Bendungan Rokan Kiri di Riau. Kemudian juga ada

dukungan konektivitas untuk pengembangan

industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Lhokseumawe dan Kawasan Strategis

Langsa.

Kabar Utama


Program padat karya tunai irigasi, di Desa Pasuruan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Ogan Komering Ilir). Tak hanya itu, di Pulau Sumatera ini

akan diselesaikan Jalan Tol Trans Sumatera. Kemudian

ada dukungan pengembangan konektivitas, air baku, air

minum, sanitasi, dan penataan lingkungan permukiman

untuk mendukung KEK dan Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung.

Beberapa arah pengembangan wilayah di Pulau Sumatera,

salah satunya pengembangan kawasan strategis seperti

KI, KEK, dan KSPN melalui pengembangan sektor ekonomi

unggulan dan penguatan konektivitas seperti peningkatan

jaringan jalan di Lintas Timur dan Jalan Tol Trans Sumatera.

Selain itu pengembangan wilayah di Pulau Sumatera

diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perkotaan

(Metropolitan dan Pusat Kegiatan Nasional) dan Kawasan

Perdesaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan

yang sejahtera. Hal ini dilakukan melalui penguatan simpul

transportasi darat serta pemenuhan infrastruktur dasar

perumahan dan permukiman.

Pulau Jawa

Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) beberapa isu

strategis di Pulau Jawa seperti Penanganan Daerah Aliran

Sungai (DAS) seperti Citarum, DAS Ciliwung (Bendungan

Ciawi dan Sukamahi), DAS Citanduy (Bendungan Leuwi

Keris) dan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi (Jabodetabek). Tidak hanya itu, ada juga

penyelesaian bendungan (Karian, Bajul Mati, Tukul, Tugu,

Bendo, Nipah, Gondang) dan tindak lanjut jaringan irigasi.

Sedangkan untuk sektor perumahan, beberapa isu

strategis seperti pembangunan rumah susun di Jakarta,

penanganan kumuh di sekitar Kali Code dan revitalisasi

kawasan Malioboro Yogyakarta.

Isu strategis lainnya di pulau ini seperti dukungan

kebutuhan infrastuktur untuk Kota Baru Maja dan

Kemayoran, pembangunan infrastruktur pendukung dan

konektivitas (Patimban, Kertajati, Kulon Progo, Wiriadinata,

Bandara Sukabumi), dan dukungan konektivitas KSPN

Bromo Tengger Semeru.

Sedangkan program arahan 2019 untuk Pulau Jawa

beberapa diantaranya adalah program mendukung KSPN

di Kepulauan Seribu, Borobudur, dan Bromo- Tengger-

Semeru. Program arahan untuk mendukung Metropolitan

seperti Pembangunan Rusun bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab. Sidoarjo dan

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Semarang (Kaliwungu

Yos Sudarso).

Bali

Beberapa isu strategis Pulau Bali yakni penanganan

bencana alam Gunung Agung, peningkatan pelayanan

ketercukupan air bersih sebagai penunjang sektor

pariwisata, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional di

Bali (energi asal sampah dari kota-kota besar, Bendungan

Sidan, Bendungan Telaga Waja). Kemudian juga ada isu

terkait Kemacetan Metropolitan Sarbagita (Denpasar,

Badung, Gianyar, dan Tabanan) dan Kawasan Ubud.

Kemudian juga ada isu strategis penanganan fenomena

banjir rutin di by pass Nusa Dua.

Program arahan 2019 terkait dukungan program prioritas

lumbung pangan, yaitu Peningkatan jaringan irigasi Daerah

Irigasi Tukad Ayung di Kab. Badung. Program arahan

lainnya yakni dukungan terhadap program Kawasan

Perdesaan Prioritas Nasiona (KPPN) Tabanan. Terkait hal

itu, program arahannya berupa Pembangunan Rumah

Swadaya di kabupaten tersebut.

Beberapa arah pengembangan wilayah

di Pulau Sumatera, salah satunya pengembangan

kawasan strategis seperti KI, KEK, dan KSPN

Kabar Utama


Sulawesi

Pulau Sulawesi ada beberapa isu strategis, seperti

pengembangan jalan nasional Palu – Parigi, Konektivitas

Manado Bitung (Tol Manado-Bitung), dukungan Kawasan

Industri (KI) Bantaeng (aksesibiltas, air minum, sanitasi,

air limbah, penanganan kumuh dan perumahan), dan

penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air

untuk pengembangan KSPN Wakatobi.

Program tahun anggaran 2019 di pulau ini yang mendukung

kawasan industri seperti Pembangunan Jaringan Intake

Air Baku Desa Laikit di Bitung, pembangunan fly over

Pantoloan di Palu, dan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Penyediaan Air Baku Kota Unaaha di Konawe.

Kepulauan Maluku

Pulau Maluku juga memiliki beberapa isu strategis di

2019, seperti penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar

Morotai, penyelesaian Bendungan Way Apu, Kab. Buru,

dan pembangunan jalan Trans Maluku. Selain itu juga ada

isu mengenai penyediaan infrastruktur air minum, sanitasi

dan penanganan kumuh untuk mendukung kawasan

pariwisata Morotai.

Sedangkan program yang mendukung Kawasan Industri

Buli di tahun 2019 seperti Pelebaran Jalan Buli Maba di

Halmahera Timur. Kemudian juga ada dukungan KSPN

prioritas seperti Pembangunan Unit Air Baku di Morotai

Selatan Barat dan Pembangunan Seawall Pantai Morotai.

Terkait program 2019 yang mendukung pengembangan

Kota Baru Sofifi seperti Penataan/Peningkatan Infrastruktur

Permukiman Kumuh Kec. Oba Selatan dan Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya.

Papua

Pulau Papua merupakan pulau terujung dari Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di pulau ini juga menjadi

perhatian Kementerian PUPR. Beberapa isu strategis

di Papua seperti penyediaan infrastruktur air baku,

pengendalian daya rusak air, air minum, sanitasi dan

penanganan kumuh untuk mendukung KSPN Raja Ampat,

dan Penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua

(Nabire- Enarotali, Lanny Jaya-Jayawijaya).

Kemudian juga ada pembangunan prasarana dasar

permukiman Asmat dan dukungan air baku, pengaman

pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-pulau


kecil terluar. Selanjutnya juga ada pembangunan dan

dukungan konektivitas serta air baku untuk PLBN Sota-

Merauke.

Untuk program 2019 yang mendukung kawasan industri

di Teluk Bintuni seperti Pengendalian Banjir Sungai Tubhi

di Kab. Teluk Bintuni. Selain itu ada Pembangunan Baru/

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di kabupaten

tersebut.

Dukungan infrastruktur PUPR untuk KEK Sorong,

dimana tahun 2019 diprogramkan Pembangunan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Sorong Raya.

Dukungan PUPR juga terkait pengembangan perbatasan

negara yakni Perbatasan Papua-Merauke. Program 2019 di

daerah tersebut yakni Pembangunan Akses Jalan ke Kota

Terpadu Mandiri (KTM) Muting.

Dalam membangun infrastruktur tahun depan itu,

Kementerian PUPR memiliki 6 prioritas. Keenam prioritas

itu yakni, pertama, pelaksanaan pekerjaan yang sudah

committed proyek yang multiyears, Middle Years

Programme (MYP) maupun proyek dari Pinjaman dan Hibah

Luar Negeri (PHLN). Prioritas kedua yakni pembangunan

bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan

lanjutan dan irigasi. Selanjutnya, prioritas yang ketiga

adalah pembangunan konektivitas antar wilayah, kawasan

perbatasan Kalimantan dan NTT, dan Jalan Trans Papua.

Prioritas yang keempat adalah program kerakyatan seperti

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

(P3TGAI), Jembatan Gantung, Kotaku, Pengembangan

Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW),

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Untuk prioritas yang kelima adalah pembangunan

dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur

permukiman dan perumahan. Sedangkan prioritas yang

keenam adalah pembangunan berbasis kawasan strategis.

Dengan keterpaduan dan sinkronisasi program yang

melibatkan seluruh stakeholder terkait infrastruktur PUPR

diharapkan program infrastruktur tersebut benar-benar

dapat dilaksanakan dengan optimal. (Tim Redaksi)

Dengan keterpaduan dan sinkronisasi program yang melibatkan seluruh

stakeholder terkait infrastruktur PUPR

diharapkan program infrastruktur tersebut benar-

benar dapat dilaksanakan dengan optimal.

Simpang Susun Jombang


Kata mereka Tentang Pra Konreg Pra Konreg yang digelar Kementerian PUPR yang melibatkan ratusan peserta, memberikan ruang keterpaduan seluruh stakeholder terkait infrastruktur dalam membahas program infrastruktur 2019. Beberapa kalangan juga menyambut positif agenda tahunan tersebut, karena dapat mewujudkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Berikut rangkuman pendapat mereka saat diwawancarai reporter Hendra Djamal dan Indira.

Keterpaduan Program Infrastruktur PUPR semakin Baikarie setiadi moerwanto

Plt. dirjen Bina marga Kementerian PUPR

“Melalui Pra Konreg ini BPIW mengambil perannya menjadi lead terkait integrasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Selain itu dengan Pra Konreg, program infrastruktur

PUPR dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait infrastruktur baik pusat maupun daerah. Menurut saya setiap tahun keterpaduan dalam

membahas program infrastruktur melalui Pra Konreg ini semakin baik. Bina Marga sendiri selalu mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar untuk pembangunan infrastruktur

PUPR, tetapi kita harus bertanggung jawab penuh menggunakan anggaran tersebut untuk menggerakan semua jalur logistik. Penggunaan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tugas Bina Marga bisa dilakukan secara optimal, bila dilakukan dengan lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah”.

Pembangunan Jalan Baru di Bali diperlukan dewa ayu Puspa dewi

sekretaris dinas PUPR Provinsi Bali

“Pra Konreg bermanfaat untuk mensinkronkan kebutuhan infrastruktur di daerah dengan pogram pemerintah pusat. Sehingga program-program yang dilaksanakan pusat bisa tepat sasaran di daerah. Prioritas program infrastruktur PUPR yang kita harapkan dapat direalisasikan tahun 2019 terkait isu-isu yang ada di Bali, salah satunya masalah kemacetan lalulintas. Untuk itu dibutuhkan penyempurnaan alinyemen jalan, baik alinyemen vertikal maupun horizontal. Hal ini lebih mengarah pada keamanan pengguna jalan. Pembangunan jalan baru sangat dibutuhkan di Bali, mengingat sudah hampir 10 tahun lebih belum ada ruas jalan baru. Sedangkan saat ini pertumbuhan kendaraan di Bali sangat pesat, terutama di kawasan Bali Selatan yang masuk WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay. Kita berharap pembangunan jalan baru dapat masuk dalam program infrastruktur PUPR 2019”.


melalui Pra Konreg seluruh daerah di sumatera dapat Bekerja samafachrori UmarWakil gubernur Jambi

“Pelaksanaan Pra Konreg saat baik sekali untuk kita mengusulkan program infrastruktur PUPR untuk tahun 2019. Kita berharap di tahun 2019, kita fokuskan pada program infrastruktur jalan dan penyediaan air minum. Disamping itu kita juga berharap teknologi aspal dengan menggunakan karet dapat segera diterapkan Kementerian PUPR terutama di Jambi. Meski saat ini sedang di uji coba oleh Kementerian PUPR, namun kita sangat berharap teknologi tersebut segera direalisasikan. Dengan teknologi tersebut diyakini kandungan aspal akan semakin kokoh. Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh daerah di Pulau Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung dapat saling bekerja sama”.

diharapkan Proyek nasional dilaksanakan sesuai Target

sri Puryonosekda Provinsi Jawa Tengah

Harapan saya proyek strategis nasional di bidang PUPR di Jawa Tengah dapat dilaksanakan sesuai target seperti Jalan Tol Trans Jawa, Bendungan, Sistem

Penyediaan Air Minum atau SPAM, dan juga jalan tol Semarang-Demak. Untuk jalan tol tersebut sudah mendapat persetujuan Menteri Badan Pertanahan Nasional/ Agraria

dan Tata Ruang (ATR). Selanjutnya kita menunggu kajian analisis dampak lingkungan dari pemerintah pusat. Setelah kajian itu selesai dilakukan pemerintah pusat, kemudian

diproses oleh kita, pemerintah daerah.

Kawasan Pesisir dan Pantai Perlu menjadi Prioritasla Ode andi Pili Plh. sekda Provinsi sulawesi Tenggara

Di Sulawesi Tenggara ada 17 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut banyak yang berada di pesisir dan pantai dibandingkan dengan daratan. Mudah-mudahan dari acara Pra Konreg ini dapat memprioritaskan akses di kawasan pesisir dan pantai tersebut. Hal ini sangat penting karena barang dan jasa jadi mahal, karena ketidak ketersediaan infrastruktur. Salah satu contohnya di Wakatobi yang juga merupakan kawasan pariwisata. Penduduk di Wakatobi tinggal di pesisir dan pantai. Kita berharap adanya konektivitas di destinasi wisata itu. Saya juga melihat keterpaduan dalam membangun infrastruktur PUPR berjalan bagus. Keterpaduan dan sinkronisasi program ini perlu ditingkatkan, misalnya keterpaduan dan sinkronisasi program antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Kehutanan. Dengan dukungan infrastruktur PUPR dapat mendukung program-program dari Kementerian Kehutanan tersebut. Saya juga berharap kinerja BPIW dapat terus berjalan dengan bagus.


selayang Pandang

segera menindak lanjuti Hasil-hasil Pra Konreg Pahri Yamsul

Kepala dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang sulawesi Tenggara

Penyelenggaraan Pra Konreg ini sangat bagus, karena program-program yang disusun dapat berdampak positif bagi masyarakat di daerah kami. Untuk itu, kami segera menindak lanjuti hasil-

hasil dari Pra Konreg ini dengan mengadakan pertemuan internal di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan internal tersebut melibatkan beberapa instansi teknis seperti

lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk bidang keciptakaryaan, program yang paling prioritas adalah air bersih di kawasan permukiman kumuh, terutama di Kota Kendari. Selain itu itu kami juga memprioritaskan perbaikan drainase di kota ini, mengingat sering terjadi banjir.

Sedangkan untuk BPIW, kami berharap BPIW dapat terus memperhatikan daerah tertinggal akan pembangunan infrastrukturnya, terutama di provinsi kami.

Pengembangan Pariwisata di sulawesi Utara membutuhkan dukungan Kementerian PUPR Ricky s. ToemandoekKepala Bappeda sulawesi Utara

Kita sangat berterimakasih, karena Pra Konreg menghimpun masukan-masukan dari daerah. Pra Konreg ini juga memadukan program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi kita. Realisasi dari pelaksanaan Pra Konreg ini, akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi daerah. Program yang kita harapkan dapat berjalan di tahun 2019 beberapa diantaranya adalah pengembangan pariwista yang didukung dengan adanya Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan demikian, akan tersedianya air bersih di daerah kami. Air bersih merupakan salah satu yang menjadi prioritas kita. Tahun depan akan dibuat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Kupang, itu yang menjadi salah satu andalan kita. Banyak usulan yang sudah direspon dengan baik oleh BPIW seperti pembangunan jalan dan jembatan.

air minum Jadi Kebutuhan Prioritas di Papua BaratYustus Indou

Kepala Bidang Cipta Karya dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Barat

Pra Konreg ini sangat penting untuk Provinsi Papua Barat, karena selain menyusun program di 2019, kita bisa mereview program yang sudah dilaksnakan. Bagi kita di

Papua Barat, infrastruktur PUPR sangat penting, karena mendukung konektivitas dari provinsi hingga ke kampung-kampung. Salah Program infrastruktur PUPR yang sangat

penting di provinsi kita seperti jalan dan penyediaan air minum. Untuk air minum, memang kita sangat memerlukan dibangunnya SPAM, karena banyak daerah yang

belum terlayani dengan baik. Harapan saya seluruh kawasan di Papua Barat dapat dibangun infrastruktur PUPR secara merata, sehingga dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat.


selayang Pandang

Pra Konreg mewujudkan Harapan Presidensahbirin noor

gubernur Kalimantan selatan

Sangat penting sekali Pra Konreg ini, karena menyerap aspirasi masyarakat dari bawah terkait pembangunan infrastruktur PUPR di 2019. Dengan adanya Pra Konreg,

ini berarti mewujudkan harapan Presiden yakni adanya sinergi dan keterpaduan program antara pusat dan daerah. Untuk tahun 2019, kita berharap Kementerian

PUPR memprioritaskan program pembangunan jalan tol di Kalimantan Selatan. Hal ini penting karena dapat membuka akses jalan bagi masyarakat. Selain itu juga butuh

dukungan Kementerian PUPR terkait pembangunan jembatan dan rumah susun atau rusun. Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga telah memberikan dukungan

pembangunan 3 ribu rumah. Terkait proyek infrastruktur PUPR ini, saya berperan untuk semua pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran atau melakukan

korupsi, karena bila korupsi dilakukan maka dapat merugikan diri sendiri dan juga negara.

WidiartoKepala Biro Perencanaan dan Kerja sama luar negeri Kementerian PUPR

“Pembangunan infrastruktur PUPR diprioritaskan pada program kerakyatan. Terkait hal itu, Kementerian PUPR punya program infrastruktur berbasis masyarakat mulai dari irigasi

hingga rumah khusus. Hal itu yang menjadi prioritas program infrastruktur PUPR 2018-2019. Sementara BPIW berfungsi membumikan perencanaan berbasis wilayah. BPIW menjadi

kompas bagi seluruh direktorat jenderal dalam menentukan prioritas pembangunan. Misalnya, tahun 2019 Pak Presiden membangun pelabuhan Patimban di Sumedang.

Untuk itu Kementerian PUPR memberi dukungan, mulai dari akses jalannya. Selain itu dibutuhkan sanitasi dan air bersih. BPIW harus memandu direktorat jenderal untuk

mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Melalui Pra Konreg keterpaduan juga dilakukan, dengan melibatkan stakeholder terkait infrastruktur PUPR baik pusat maupun daerah. Kita juga akan sempurnakan pelaksanaan Pra

Konreg agar hasilnya lebih baik lagi”.

Program Kemasyarakatan menjadi Prioritas 2018-2019

Infrastruktur Jalan di Perbatasan Jadi Prioritas Kalimantan Utara di 2019Tri Wahyu WibowoKasubid Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Bappeda dan litbang Provinsi Kalimantan Utara

Pelaksanaan Pra Konreg sudah banyak kemajuan. Dalam Pra Konreg kita membahas program infrastruktur PUPR 2019, baik program yang masuk dalam baseline maupun stock program. Pada tahun 2019, untuk provinsi kita, difokuskan pada program infrastruktur jalan di perbatasan. Selain itu juga bisa mendukung kawasan prioritas di Kalimantan Utara, seperti Kota Baru Mandiri. BPIW sebagai bidang yang membuat perencanaan dari Kementerian PUPR, sangat berperan dan sangat penting, karena dari BPIW sinkronisasi program nasional dan daerah dapat terlaksana. Dengan adanya keterpaduan antar stakeholder, maka program infrastruktur dapat saling mendukung dan harmonis.


selayang Pandang

Perumahan swadaya Prioritas Program Infrastruktur Provinsi lampung di 2019

darwin efendidinas Perumahan,Pengawasan Pemukiman, dan Pengelolaan

sumber daya air Provinsi lampung

“Dengan kegiatan ini sangat membantu kami dari daerah, sehingga ada sinkronisasi program antara pusat dengan daerah. Program infrastruktur PUPR di tahun 2019 yang kita prioritaskan di Provinsi Lampung yakni program perumahan

swadaya.

Hal ini dikarenakan banyak sekali unit rumah yang perlu ditingkatkan sehingga menjadi rumah yang layak huni. Peranana BPIW cukup strategis untuk

menggabungkan pengembangan wilayah di daerah, sehingga program-program antara pusat dan daerah dapat terintegrasi dengan optimal”.

Tuan Rumah Pra Konreg, momen Penting Bagi Jambim.alfiansyah Kabid Pengembangan Wilayah sumber daya alam dan lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Jambi

“Pra Konreg merupakan permintaan Gubernur kepada Pak Menteri PUPR dan merupakan momen penting bagi Jambi. Ada beberapa alasan mengapa penyelenggaraan Pra Konreg diusulkan dilaksanakan di Jambi. Salah satunya agar para pejabat atau petinggi dari pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi Jambi, sehingga dapat diketahui infrastruktur yang perlu dibangun di provinsi ini.

Dengan kata lain, kita berharap pembangunan infrastruktur di Jambi dapat didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Untuk pembangunan infrastruktur kita prioritaskan pada dukungan untuk mendorong outlet distribusi kita yaitu pelabuhan Muara Sabak.

Hal ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur. kita juga berharap BPIW dapat tetap pada koridor perencanaan infrastruktur berbasis pengembangan kawasan”.


Tata kelola menjadi salah satu komponen yang turut menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan perkotaan

dan permukiman, khususnya dalam mewujudkan visi, prinsip, dan komitmen yang disepakati dalam Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda-NUA). Buku ini akan memberikan panduan yang fokus pada aspek tata kelola perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA dengan mengkaitkan pada isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal.

Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep besar dari aspek tata kelola seperti pengertian, urgensi tata kelola, dan prinsip-prinsip yang diusung. Dalam bagian ini juga disampaikan kondisi tata kelola perkotaan ideal yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs).

Bagian kedua menguraikan isu-isu terkait tata kelola perkotaan yang sering dihadapi oleh aktor pelaku pembangunan di tingkat lokal, serta akan dilengkapi dengan pilihan kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menata kembali tata kelola perkotaan. Dalam bagian ini, dijelaskan bagaimana cara membentuk kelembagaan yang baik dan kuat. Hal ini karena lembaga adalah salah satu sarana implementasi tatakelola perkotaan. Baik/buruknya kelembagaan akan mempengaruhi performance sebuah kota. Selain tentang kelembagaan, juga dipaparkan:

- Strategi koordinasi antara lembaga dan antar aktor, - Strategi mewujudkan pemerintah yang responsif,- Pembiayaan pembangunan perkotaan,- Kemitraan, dan- Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Pada bagian akhir, panduan ini memberikan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh aktor pelaku pembangunan yang ingin turut aktif berperan dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik lagi. Pembagian peran disuguhkan dalam bentuk table, sehingga terlihat jelas perbedaan peran yang diambil masing-masing pihak. Ada 7 pihak yang dipaparkan di sini, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi/ Perguruan Tinggi, Swasta-Bisnis-Filantropi, Komunitas/ Kelompok Masyarakat, dan Lembaga Internasional.

Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang Inklusif,Responsif, dan Efisien

Judul Buku :

Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan

(New Urban Agenda): Buku 4 Mengembangkan Sistem

Pengelolaan Kota yang Inklusif, Responsif, dan Efisien

Pengarang : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

bekerjasama dengan Kemitraan Habitat dan Ruang Waktu

Penerbit : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Tahun Terbit : 2017

Jumlah Halaman : 68 halaman

Buku ini akan memberikan panduan yang fokus pada aspek tata kelola perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA

Review


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BPIW Berperan Penting Menyinkronkan dan Memadukan Program Infrastruktur PUPR

Iwan nurwanto

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW

Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) kembali digelar pada tahun ini. Seluruh pihak yang berkaitan dengan

infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) baik pusat maupun daerah, selama 4 minggu penuh, urun rembuk berkoordinasi untuk keterpaduan dan sinkronisasi program infrastruktur PUPR tahun 2019. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan BPIW

punya kepentingan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan Pra Konreg, yakni menyinkronkan dan memadukan program infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya program-program yang disusun dapat mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas yang pada akhirnya mewujudkan tujuan pengembangan wilayah yang diinginkan. Berikut wawancara Buletin Sinergi dengan Ketua Panitia Pra Konreg tersebut.

Wawancara


Adakah perbedaan Pra Konreg tahun ini dengan sebelumnya?

Pada tahun ini pelaksanaan Pra Konreg sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana bila dulu Pra Konreg seolah-olah berdiri sendiri, tapi sekarang kita integrasikan menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan dari proses Konsultasi Regional atau Konreg.

Oleh karenanya pelaksanaan Pra Konreg tahun ini, diawali dengan kick off atau pembukaan Konreg dan dibuka langsung oleh Bapak Menteri PUPR.

Dalam acara kick off yang kita laksanakan di Semarang, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberi arahannya terkait program infrastruktur PUPR sebagai awal dilaksanakannya Pra Konreg yang merupakan bagian dari proses Konreg PUPR.

Pra Konreg tahun ini dilaksanakan di 4 kota, yakni Semarang, Kendari, Banjarmasin, dan Jambi. Kemudian nanti sekitar bulan Juni akan dilaksanakan Konreg, dimana kita sudah mendapatkan data dan infromasi mengenai pagu indikatif.

Pada pelaksanaan Pra Konreg tahun ini, juga kita lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan Biro

Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementerian PUPR yang nantinya bersama-sama BPIW akan mengawal proses penganggaran seluruh program yang kita susun.

Dari sisi tingkat peran serta pemerintah daerah (pemda) terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan dinas bidang PUPR Provinsi, kami melihat mereka cukup antusias dan aktif untuk mengikuti seluruh proses atau kegiatan Pra Konreg.

Ratusan peserta hadir dalam setiap Pra Konreg di empat kota tersebut. dan keikutsertaan stakeholder terkait infrastruktur PUPR ini, menjadi pemicu semangat mendukung BPIW mewujudkan keterpaduan infrastruktur di kawasan-kawasan prioritas di Indonesia.

Bagaimanapun juga mereka memiliki kepentingan pada kegiatan itu yakni untuk mengidentifikasi program PUPR yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan secara sinergi untuk pengembangan kawasan di masing-masing provinsi.

Pada pelaksanaan Pra Konreg tersebut, BPIW memiliki kepentingan memadukan perencanaan dan menyinkronkan program pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR.

Wawancara

“Pada pelaksanaan Pra Konreg tersebut, BPIW memiliki kepentingan memadukan perencanaan dan menyinkronkan program pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR”


Wawancara

Masing-masing daerah memiliki isu strategis yang perlu ditangani dalam bentuk program yang dapat dimasukkan menjadi program infrastruktur yang akan direalisasikan di tahun 2019.

Misalnya, untuk wilayah Jawa- Bali ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait konektivitas di kawasan pantai selatan Pulau Jawa, Jawa Barat Selatan dan Jawa Timur Bagian Selatan. Kemudian juga kita mendukung konektivitas akses menuju pelabuhan laut maupun bandara, seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Bandara Kulonprogo.

Selain itu, dalam upaya untuk mendukung pariwisata nasional, kita optimalkan program-program PUPR yang mendukung pengembangan pariwisata seperti di Borobudur.

Untuk pengembangan kota-kota baru, di Pulau Jawa, kita terus mendorong program PUPR untuk mendukung pengembangan Kota

Baru Maja, karena kota yang berada di Provinsi Banten tersebut, sudah kita rencanakan sejak awal sebagai pusat pertumbuhan baru mengantisipasi pertumbuhan kota Jabodetabek dan Banten. Untuk saat ini kita optimalkan dukungan infrastruktur jalan dan air baku untuk Kota Baru Maja.

Tantangan apa yang dihadapi untuk merealisasikan program infrastruktur PUPR?

Banyak tantangan yang harus kita tindak lanjuti dan lakukan. Dalam arahannya Pak Menteri meminta kita untuk mengoptimalkan program-program yang sudah committed seperti proyek multiyears, pendampingan dan loan. Tantangan

yang lain adalah tidak ada program multiyears baru, kecuali bendungan. Untuk itu, kita harus merealisasikan arahan tersebut menjadi prioritas utama.

Disamping itu, banyak prioritas program yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti

pembangunan jalan Trans Kalimantan, Trans Papua, perbatasan Kalimantan serta konektivitas antar wilayah.

Program-program kerakyatan juga menjadi perhatian kita seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas, Sanitasi atau

sanitasi berbasis masyarakat, dan proyek jembatan gantung.

Untuk merealisasikan banyak program itu, tentu dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun kita dihadapkan pada masalah klasik yakni keterbatasan anggaran.

Untuk itu kita harus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk seefisien

“Didalam keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dibutuhkan komitmen dan konsistensi dukungan terutama dari pemerintah daerah dalam memastikan

infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR berfungsi optimal”


Wawancara

“Dengan alokasi anggaran yang

ada, kita berharap program-pro-

gram yang diusulkan betul-betul

optimal, sehingga dapat mendu-

kung pengembangan kawasan-

kawasan prioritas, serta ang-

garan yang ada bisa digunakan

secara efisien dan efektif.”

dan seefektif mungkin mendorong pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur terpadu. Kita harus melaksanakan keterpaduan program dengan optimal, tepat sasaran dan tentu saja efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

Tantangan lain adalah komitmen dan konsisten pemerintah daerah terkait kesepakatan dengan pemerintah pusat mengenai realisasi pembangunan infrastruktur. Misalnya ketika pemerintah pusat sudah membuat jembatan, maka pemerintah daerah yang membuat jalan penghubungnya. Jangan sampai, ketika jembatan sudah dibuat, namun pemerintah daerah tidak membuat jalan penghubung tersebut.

Kemudian, tantangan yang tak kalah penting adalah konsisten penetapan status pelabuhan. Jadi jangan sampai ketika Kementerian PUPR sudah mendukung akses ke pelabuhan besar, tetapi tiba-tiba status pelabuhan diturunkan jadi pelabuhan lokal atau pengumpul.

Intinya, di dalam keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dibutuhkan komitmen dan konsistensi dukungan terutama dari pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR berfungsi optimal. Jadi jangan sampai proyek-proyek yang sudah dibangun Kementerian PUPR belum bisa difungsikan, karena dukungan pemerintah daerah belum optimal.

Apakah Pra Konreg ini, bisa merekomendasikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastrutur diluar APBN seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU?

Tentunya APBN dipergunakan untuk program pembangunan yang benar-benar prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Berdasarkan diskusi di beberapa desk pada Pra Konreg ini, tentunya kita dapat melihat adanya

pembicaraan mengenai alternatif pembiayaan tersebut.

Namun untuk saat ini kita hanya mengarahkan saja, karena skema pembiayaan melalui KPBU atau sumber dana lain itu membutuhkan proses yang panjang dan tahapan tersendiri. Jadi diskusi di dalam Pra Konreg itu tidak semata-mata mengenai berapa anggaran dan program apa yang akan dijalankan, tapi kita juga mengarahkan, mana program-program yang sekiranya bisa didukung pendanaan di luar APBN.

BPIW diharapkan memberikan guide terkait masalah daya dukung lingkungan. Apakah hal itu bisa dimasukkan di Pra Konreg ini?

Bisa, karena pelaksanaan Pra Konsultasi Regional ini melibatkan unsur-unsur perencanaan dan pemrograman daerah, dengan harapan mereka dapat memberikan saran atau masukan terkait kesiapan lahan lokasi dimana pembangunan infrastruktur tersebut berada.

Harusnya pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi atau catatan mengenai kondisi lingkungan di lokasi tempat infrastruktur yang akan dibangun. Tentunya hal itu menjadi bahan diskusi yang harus dibahas secara mendetail juga didalam Pra Konreg. Dalam pembahasan di desk, semua hal dan informasi terkait program dan kesiapannya akan diungkapkan dan dicarikan solusinya. Jadi bukan hanya mendata program, tapi juga membahas apakah suatu program bisa dilanjutkan atau tidak.

Harapan besar apa dari penyelenggaraan Pra Konreg di 4 kota?

Dengan alokasi anggaran yang ada, kita berharap program-program yang diusulkan betul-betul dioptimalkan, sehingga dapat mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas serta anggaran yang ada bisa digunakan secara efisien dan efektif. (Tim Redaksi)

"Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional ini melibatkan unsur-unsur perencanaan dan pemrograman daerah, dengan harapan mereka dapat memberikan saran atau

masukan terkait kesiapan lahan lokasi dimana pembangunan infrastruktur tersebut berada”


Teropong Media

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu,dapat berguna sebagai media

monitoring BPIW. Berikut ini 2 potongan pemberitaan terpilih pada bulan Februari.

Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook

Infrastruktur PUPR dalam media Cetak


Teropong Media

Ulasan Teropong Media pertama yang dibahas dalam

rubrik “Teropong Media” kali ini adalah berita dari

Koran Tempo edisi Jumat 2 Februari 2018, halaman

22. Berikut ulasannya:

BPIW Ambil Peran Mendukung Isu Mitigasi Bencana

Berita pada rubrik Bisnis ini mengulas upaya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam membangun infrastruktur yang tahan

bencana. Untuk mensukseskan misi ini, Kementerian

PUPR berkolaborasi dengan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), karena fungsi

tanggap bencana dari BMKG dinilai mendukung

perencanaan proyek-proyek infrastruktur strategis.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan

bahwa kerjasama antara Kementerian PUPR dan

BMKG bersifat timbal balik. Kementerian PUPR

membutuhkan data-data dari BMKG untuk menjadi

pedoman perencanaan proyek infrastruktur,

sedangkan BMKG juga membutuhkan infrastruktur

untuk memantau lokasi rawan bencana.

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW)

juga mengambil peran untuk mendukung isu

kebencanaan ini. BPIW memprakarsai penyusunan

Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR

tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana

(RAN MAPI PRB) Kementerian PUPR.

Rapermen RAN MAPI PRB diharapkan dapat menjadi

pedoman dalam menghasilkan infrastruktur PUPR

yang memiliki kemampuan pengurangan risiko

dan kerugian dari bencana dalam kehidupan, mata

pencaharian, kesehatan, aset ekonomi, fisik, sosial,

budaya, lingkungan, bisnis, masyarakat dan negara.

Progress terakhir per Januari 2018 ini, BPIW telah

menyusun draft Rapermen RAN MAPI PRB dan akan

diagendakan untuk pembahasan selanjutnya dari

setiap unit-unit organisasi di Kementerian PUPR.

(Mutri)


Teropong Media


Teropong Media

Ulasan kedua yang dibahas dalam rubrik “Teropong

Media” kali ini adalah berita dari Harian Bisnis

Indonesia edisi Kamis 15 Februari 2018, halaman 27.

Masterplan Kota Baru Harus Dilakukan SInergis

Berita yang dimuat dalam rubrik “Properti” ini

membahas mengenai usulan Kementerian PUPR

mengenai 4 wilayah yang berpotensi didukung

menjadi kota baru mandiri di luar 10 kota baru yang

telah dicanangkan di dalam RPJMN 2015-2019, yaitu:

Padang, Palembang, Maja, Pontianak, Banjarbaru,

Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung

Selor.

Dalam berita tersebut, Direktur Rumah Umum dan

Komersial (RUK) Ditjen Penyediaan Perumahan

Kementerian PUPR, Dadang Rukmana menyatakan

bahwa 4 wilayah tersebut adalah: Sofifi di Maluku

Utara, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Sei Mangkei

di Sumatera Utara, dan Bandar Kayangan di Lombok.

Pembentukan kota baru ini didasari atas kebutuhan

ruang baru seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan masih

tingginya arus urbanisasi menyebabkan berbagai

masalah di perkotaan. Sementara ruang kota yang

ada tidak bertambah (terbatas). Hal ini menyebabkan

pertumbuhan penduduk merambah kemana-mana.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lokasi baru berupa

kota mandiri sebagai alternatif tempat tinggal dan

tempat bekerja penduduk.

Pengerjaan masterplan kota baru ini harus

dilakukan sinergis dengan berbagai pihak, termasuk

pengembang yang menguasai lahan di wilayah

masing-masing. Pembangunan perumahan di kota-

kota baru juga diharapkan mendukung program 1 juta

rumah, yang menyediakan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

Inisiasi pembentukan Kota Baru di Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

dilakukan di Pusat Pengembangan Kawasan

Perkotaan. Selain itu, BPIW juga yang membentuk

Masterplan dan Development Plan (MPDP) kota-kota

baru tersebut.

Pembangunan wilayah perkotaan harus berpedoman

pada prinsip Cerdas Berkelanjutan. Daengan prinsip

"Cerdas", maka pembangunan kawasan perkotaan

dialokasikan secara efektif, efisien, serta dapat

menjawab kebutuhan masyarakat dalam era teknologi.

Kemudian, "Berkelanjutan" dalam mewujudkan

kawasan yang nyaman, layak huni saat ini dan dimasa

yang akan datang. (Mutri)


Kunjungi BPIW, Mahasiswa Unbraw Serap Pengetahuan Praktis PWK

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan belajar dari mahasiswa program studi sarjana Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK/Planologi), Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/2).

Kunjungan mahasiswa dalam rangka kuliah tamu “Managing Our Capital City” ini, diterima langsung Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu beserta jajaran. Pada kuliah tamu tersebut hadir nara sumber Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Dr. Eko Budi Kurniawan.

Firman menyatakan, Indonesia sebagai negara besar memiliki rentang wilayah sangat luas akan memerlukan banyak planner. Hal itu dalam rangka mewujudkankan pengembangan wilayah yang lebih baik dan ideal.

Terlebih, perkembangan kota saat ini bergerak sangat cepat seiring

dengan tingginya populasi penduduk yang tinggal di perkotaan. Dari kondisi tersebut, tentunya memerlukan peraturan pemerintah yang mengatur batas ruang, serta perencanaan tata kota yang lebih baik, agar keberadaan kota-kota di Indonesia semakin tertib dan ideal lagi,” ujar Firman.

Ia juga mendorong, para mahasiswa PWK Universitas Brawijaya untuk rajin belajar dan senantiasa mengembangkan kapasitas diri, agar dapat menjadi sosok professional dalam bidang PWK.

Menurutnya, persoalan tata wilayah negeri ini juga akan menjadi tanggung jawab generasi muda. “Iya termasuk mahasiswa zaman Now ini,” ujar Firman diiringi riuh tawa peserta.

Selain itu, Firman menganjurkan para mahasiswa untuk dapat segera menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Banyak hal di BPIW yang dapat dijadikan bahan skripsi. “Cepat selesaikan kuliahnya, jangan khawatir BPIW membutuhkan banyak planner. Hidup PWK!” ungkap Firman menyemangati mahasiswa.

Di tempat sama, Dr. Eko Budi Kurniawan mengatakan, saat ini Jabodetabekpunjur menjadi satu dari 13 Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan di Indonesia. “Malah Jabodetabekpunjur merupakan kota metropolitan terbesar di negeri ini dengan populasi penduduk mencapai 29,6 juta jiwa,” ungkap

Eko yang menyampaikan materi “Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jakarta dalam Konstelasi Metropolitan Jabodetabekpunjur”.

Diungkapkan Eko, sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Jabodetabekpunjur antara lain, perkembangan yang tak terkendali atau Urban Sprawl, krisis air baik banjir atau kekeringan. “Termasuk persediaan air baku yang terbatas, kemacetan lalu lintas, serta meluasnya permukiman

Kilas BPIW

Kunjungan mahasiswa dalam rangka kuliah tamu “Managing Our Capital City” ini, diterima

langsung Sekretaris BPIW Kemen-terian PUPR, Firman Napitupulu

beserta jajaran.


kumuh,”ujarnya. Menurut Eko, dalam menghadapi persoalan perkotaan, BPIW telah melakukan penanganan dengan menyusun konsep dan perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan yang layak huni, green serta kota cerdas berdaya saing yang berbasis teknologi.

Menurutnya, konsep itu salah satu pendekatannya adalah WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. WPS merupakan metode pengembangan berbasis wilayah. “Hasil kajian BPIW menunjukkan, seluruh wilayah di Indonesia cocok untuk dikelompokan pada 35 WPS,” jelas Eko. Premisnya, lanjut Eko, ekonomi tidak tumbuh di setiap tempat, namun tumbuh di tempat-tempat tertentu, sehingga pengembangan infrastrutur

juga harus selektif sesuai tempat tumbuhnya ekonomi. “Harapannya agar biaya belanja infrastruktur lebih efektif dan efisien. Terlebih, keuangan negara saat ini masih mengalami keterbatasan,” jelasnya.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Mahasiswa PWK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Aris Subagyo mengakui, tujuan kunjungan ke BPIW Kementerian PUPR sebagai upaya

menambah pengetahuan mahasiswa dalam dunia praktisi PWK.

Ia menjelaskan, mahasiswa yang turut dalam rombongan merupakan angkatan menengah hingga akhir, yakni

mulai 2014, 2015 hingga 2016.

“Kami harapkan juga, selain mendapat pengetahuan dunia praktisi, terjalin juga silaturahmi serta kerja sama dengan Kementerian PUPR,” terang Aris. Terlebih, saat ini banyak Universitas Brawijaya, khususnya alumni PWK yang telah tergabung di Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)

BPIW telah melakukan pen-anganan dengan menyusun

konsep dan perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan yang layak huni

Kilas BPIW

Sesi tanya jawab pada saat kunjungan mahasiswa Unbraw Sumber: Dok. BPIW


Kilas BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki peran

penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pasalnya, BPIW berperan untuk memastikan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Dengan pembangunan yang terpadu, akan membuat belanja infrastruktur yang dilakukan negara menjadi efektif dan efisien," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/2).

Dalam sesi yang dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono ini hadir juga pembicara, Widyaiswara Utama BPIW, Rido Matari Ichwan.

Lana menjelaskan, tugas BPIW sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Dengan begitu, BPIW berfungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur

di bidang PUPR. Salah satunya menerpadukan pembangunan infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Perumahan dengan prioritas nasional sektor lain, seperti intermoda pelabuhan, bandar udara dan lainnya.

"BPIW melakukan penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR," terangnya. Selain itu,

melakukan pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.

Termasuk, lanjut Lana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. "Selain itu, pelaksanaan administrasi BPIW serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PUPR," papar Lana.

Hingga saat ini BPIW telah melakukan berbagai kegiatan, seperti penyusunan dan review Rencana

Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan strategis, antarkawasan strategis (WPS) dan Kawasan perkotaan/perdesaan.

"Kemudian penyusunan, sinkronisasi, dan pembahasan program pada kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konreg Kementerian PUPR," terang Lana.

Ada juga penyiapan Integrated Tourism Master Plan di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok/Mandalika. Kemudian, penyiapan dan koordinasi pengembangan kota baru, seperti Kota Baru Maja.

"Termasuk penyiapan inkubasi pengembangan kawasan, contohnya pembangunan pilot project Anjungan Cerdas. Serta ada juga penyiapan Policy Brief untuk isu-isu strategis pengembangan wilayah,î jelasnya.

Terkait struktur organisasi BPIW, Lana menerangkan, BPIW dipimpin Kepala BPIW dibantu Sekretaris BPIW dan 4 Pusat. "Pusat 1, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat 2, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Pusat 3, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis serta Pusat 4, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan," papar Lana.Untuk Sumber Daya Manusia (SDM)

Hingga saat ini BPIW telah melakukan ber-bagai kegiatan, seperti penyusunan dan review Rencana Strategis (Renstra) PUPR

2015-2019, penyusunan rencana pengem-bangan infrastruktur terpadu di kawasan

strategis

BPIW Berperan Wujudkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur


BPIW, saat ini terdapat 167 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 168 orang staf profesional non-PNS atau kontrak serta 100 orang tenaga pendukung non-PNS seperti pramubakti, satpam, sekretaris dan sopir.

Menurutnya, berdasarkan analisis beban kerja (ABK) kebutuhan pegawai BPIW yaitu sebanyak 303 orang, sehingga, terdapat selisih kebutuhan PNS sebanyak 127 orang. Adapun kekurangan PNS BPIW tersebut ditutupi oleh staf profesional sebanyak 168 orang.

Lana juga menjelaskan, hingga awal tahun ini, produk yang telah dihasilkan BPIW antara lain, Renstra PUPR 2015-2019, Rencana Induk Pulau/Kepulauan, Dokumen Master Plan / Development Plan (MPDP), Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Perdesaan. Produk BPIW lainnya yakni Inkubasi Kawasan dengan Pilot Project Anjungan Cerdas, Program Jangka

Pendek dan Program Tahunan serta Evaluasi Keterpaduan, Sistem Informasi, Website, Buletin dan lainnya.

Di tempat yang sama, Rido Matari Ichwan mengatakan, dalam mewujudkan sasaran pembangunan

infrastruktur PUPR 2015-2019, BPIW Kementerian PUPR melakukan inovasi pendekatan yang berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Saat ini, terang Rido, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya sudah terkelompokan menjadi

35 WPS. Penerapan metode WPS tersebut dilakukan untuk mendapat prioritas wilayah strategis. "Salah satu tujuannya agar wilayah strategis yang disentuh pengembangan infrastruktur PUPR, memberi efek berantai yang dapat mendukung percepatan berkembangnya wilayah-wilayah di

sekitarnya," papar Rido.

Ia juga mengakui, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur PUPR.

Sehingga, dalam belanja infrastruktur diperlukan strategi, supaya pengembangan infrastruktur yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien dan memberi efek berantai pada pengembangan wilayah.(ris/infoBPIW)

Sumber: Dok. BPIW

Hingga awal tahun ini, produk yang telah dihasilkan BPIW antara lain, Renstra PUPR 2015-2019, Rencana Induk Pulau/Kepulau-an, Dokumen Master Plan/Development

Plan (MPDP), Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Perdesaan.

Paparan Plt. Kepala BPIW, Lana Winayanti


Sebanyak 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 yang

memasuki masa habituasi di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diminta untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Pasalnya, tantangan tugas Kementerian PUPR, termasuk BPIW akan semakin kompleks.

Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu saat memberikan arahan dalam "Habituasi CPNS 2017 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah" di Kantor BPIW, Senin (26/2).

Hadir juga dalam penyampaian arahan pimpinan BPIW tersebut, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto, serta Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga.

Lebih lanjut Firman menyatakan, tugas yang diemban BPIW memiliki karakteristik berbeda dengan tugas pada Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR. "Dalam hal ini, BPIW sebagai unor perencana selalu dituntut terdepan dan menjadi arah dalam pengembangan infrastruktur PUPR bagi seluruh unor teknis," jelasnya.Untuk itu, lanjutnya, jajaran BPIW

senantiasa dituntut inovatif, kreatif, mumpuni dalam pekerjaan unor teknis lain, memiliki pemikiran-pemikiran maju dan terkadang diperlukan berfikir "out of the boxî (di luar kebiasaan,-red).

"Saya percaya semua yang memasuki masa habituasi di BPIW ini merupakan kumpulan manusia pilihan. Orang pintar-pintar lulusan universitas bagus

di Indonesa. Kendati demikian, jangan sampai cepat merasa puas diri, namun teruslah tanamkan tekad untuk bisa mengembangkan kapasitas diri," harap Firman.

Ia juga menyatakan, saat ini dunia sudah mengglobal, sehingga persaingan pun sudah berubah. "Persaingan bukan lagi antar sesama anak bangsa, namun persaingan itu sudah semakin terbuka antar anak bangsa di dunia," paparnya.

Menurutnya, salah satu modal untuk memenangkan persaingan adalah pengetahuan. Sehingga setelah

bergabung di BPIW ini silakan belajar dan pelajari persoalan-persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya.

"Selain itu, hal yang penting adalah cari kesempatan kuliah lagi pada universitas ternama di berbagai belahan dunia, agar kelak dengan pengalaman dan pengetahuan yang didapat bisa berkontribusi besar pada

republik tercinta ini. Terlebih, jalan kalian ke depan masih panjang dan tanggung jawab pembangunan infrastruktur sudah menempel pada pundak kalian" terangnya.

Di tempat sama, Bobby Prabowo mengarahkan, seluruh CPNS 2017 yang memasuki masa habituasi di BPIW agar dapat membentuk kelompok dan mencari buku-buku penting mengenai keBPIWan. "Kemudian, beberapa saat kedepan, setiap kelompok membuat laporan yang paling

sederhana tapi lengkap. Kemudian presentasi di depan forum. Sebab, metode tersebut ini akan menjadi salah satu percepatan dalam belajar menghayati tugas BPIW," terangnya.

Kemudian, Bobby juga menyarankan, setelah CPNS tersebut digabungkan ke bidang atau bagian masing-masing, untuk senantiasa aktif melakukan diskusi-diskusi santai dengan PNS seniornya. "Selain cepat untuk menyerap ilmu, hal itu juga bagus dalam rangka membangun hubungan baik dengan rekan-rekan kerja" jelasnya.

Kilas BPIW

Firman menegaskan, tugas yang diem-ban BPIW memiliki karakteristik berbe-da dengan tugas pada Unit Organisasi

(Unor) teknis di Kementerian PUPR. “Dalam hal ini, BPIW sebagai unor per-

encana selalu dituntut terdepan dan menjadi arah dalam pengembangan infrastruktur PUPR bagi seluruh unor

teknis,”

40 CPNS 2017 Laksanakan Habituasi di BPIW


Di sisi lain, Iwan Nurwanto mengatakan, dunia kerja PNS tidak bisa lepas dari birokrasi. Sehingga, jangan heran walaupun CPNS memiliki keahlian dalam teknik sipil dan teknik lainnya, namun atasan kadang menugaskan untuk pembuatan surat dan hal-hal lainnya yang bersifat administratif.

Menurut Iwan, selama penugasan dari atasan terkait kelancaran kerja hukumnya wajib dituruti. "Yakinlah dengan kita bekerja tulus serta menjalankan tugas dari pimpinan dengan baik, kita akan mendapat banyak pengetahuan sebagai bekal menjalani dunia kerja sebagai PNS," terangnya.

Selain itu, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan, bekerja sebagai PNS juga perlu kesiapan diri untuk ditempatkan dimana saja. Saat ini penempatan di Jakarta, namun beberapa tahun ke depan bisa saja bertugas di wilayah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Misalkan tugas di ujung Indonesia Timur atau Barat,î terangnya.

Menurutnya, bekerja ditempatkan dimana saja sebenarnya tetap bisa nyaman dan menyenangkan. "Asalkan, kita dapat pandai menempatkan diri dan terus mengembangkan kapasitas diri. Pengalaman saya, pernah

penempatan di Jakarta, kemudian ke Papua yang alamnya penuh tantangan dan saat ini di Jakarta. Ya kerja itu memang pengabdian yang perlu dinikmati dan dijalani dengan tulus,î terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW, Hasna Widiastuti

menerangkan, ada sebanyak 42 CPNS 2017 ditempatkan sementara di BPIW untuk mendapatkan pembinaan.

Menurutnya, pada masa habituasi ini sejumlah materi umum yang

akan disampaikan, antara lain pengarahan dari pimpinan BPIW, penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, proses bisnis BPIW, profil Sumber Daya Manusia (SDM) BPIW, administrasi kepegawaian seperti cuti, izin, absensi, gaji, tunjangan kinerja serta penilaian kinerja.

"Ada juga penjelasan tentang prasarana dan sarana di BPIW. Kemudian, penjelasan tentang

administrasi pemrograman dan anggaran, penjelasan tentang layanan informasi, penjelasan tentang produk-produk BPIW dan lainnya,î terang Hasna.(ris/infoBPIW)

Bekerja sebagai PNS juga perlu kesiapan diri untuk ditempatkan di-mana saja. Saat ini penempatan di Jakarta, namun beberapa tahun ke depan bisa saja bertugas di wilayah

yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya

Para pimpinan memotivasi CPNS BPIW Sumber: Dok. BPIW


Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Bimindo

Info Produk BPIW

Executive Summary

Berdasarkan amanat Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu sasaran utama pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 yaitu pembangunan 5 kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali.

ßKawasan metropolitan baru tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa. Kawasan Metropolitan Bitung-

Minahasa-Minahasa Utara-Tomohon - Manado (Bimindo) sebagai salah satu metropolitan baru ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional perkotaan atau sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Sulawesi. Dalam kawasan metropolitan ini, Kota Manado dan Kota Bitung berkembang sebagai kota inti pelayanan yang di dalamnya melayani kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan, tiga wilayah lainnya yaitu Minahasa, Minahasa Utara, dan Tomohon merupakan hinterland yang bergerak di sektor-sektor primer.

Dengan jumlah penduduk 1.557.047 jiwa dan luas ± 3.363,51 Ha (BPS, 2015) serta kontribusi ekonomi mencapai

68,18% terhadap Provinsi Sulawesi Utara, Kawasan Bimindo layak untuk dipersiapkan menjadi kawasan m e t r o p o l i t a n . K o n t r i b u s i signifikan Kawasan M e t r o p o l i t a n Bimindo terhadap p e r e k o n o m i a n Provinsi Sulawesi Utara yaitu melalui p e n g e m b a n g a n kawasan industri, pariwisata, jasa, pertanian, dan kegiatan ekonomi p e r k o t a a n lainnya. Kawasan M e t r o p o l i t a n B i m i n d o b e r o r i e n t a s i

meningkatkan spesialisasi fungsi pariwisata dan industri pengolahan dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Kawasan ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta didukung oleh infrastruktur Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung.

Dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo, isu yang berkembang yaitu bertambahnya jumlah penduduk di kawasan metropolitan yang mencapai 1,13%. Hal tersebut berdampak pada kebutuhan terhadap tempat tinggal dan lahan untuk bekerja sehingga meningkatkan persentase angka lahan terbangun menjadi 5%.

Selain itu, pertumbuhan penduduk juga menyebabkan urban sprawl pada Kawasan Metropolitan Bimindo. Kawasan permukiman di Bimindo yang terpusat di Kota Manado menyebar di pusat-pusat kegiatan Ibukota Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon.

Pada Tahun 2000, luas lahan permukiman Kawasan Metropolitan Bimindo sebesar 7.425,47 Ha dan mengalami peningkatan sebesar 38,34% pada Tahun 2014. Selain itu, isu dan permasalahan lainnya yang berkembang antara lain:

Kemacetan lalu lintas: Kemacetan terjadi terutama pada salah satu kota inti Kawasan Metropolitan Bimindo yaitu Kota Manado. Titik kemacetan antara lain di Jl. Boulevard, Jl. Pierre Tendean, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Yos


Sudarso, ruas Pal Dua – Kairagi, Girian (Jalur Bitung-Manado), Air Madidi (Jalur Bitung – Manado), dan Maumbi (Jalur Bitung Manado). Kemacetan telah dicoba diatasi dengan pemberlakuan jalan satu arah pada beberapa ruas jalan, namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Penyebab kemacetan bukan hanya akibat tingginya volume kendaraan, namun juga perilaku berkendara dan belum tersedianya halte atau terminal untuk kendaraan angkutan umum.

Banjir dan Longsor: Tercatat pada bulan Februari 2017, terjadi banjir dan longsor di Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon.

Penyebab utama adalah perubahan fungsi lahan yang semula daerah resapan menjadi kawasan terbangun, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan kurang terintegrasinya saluran drainase perkotaan.

Perubahan ruang terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi luas daerah resapan air di Kota Manado yang mengakibatkan wilayah ini berada dalam wilayah dengan resiko

yang tinggi dalam menghadapi bencana banjir, sedangkan Kabupaten Minahasa Utara termasuk dalam wilayah resiko tinggi menghadapi bencana tanah longsor.

Persampahan: Permasalahan persampahan yang terjadi di Kawasan Metropolitan Bimindo antara lain dikarenakan pengelolaan persampahan di Kawasan Bimindo yang masih menggunakan sistem open dumping, tidak

semua daerah memiliki peraturan terkait persampahan, kurangnya armada untuk melakukan operasi pengangkutan sampah, dan beberapa daerah tidak memiliki master plan/outline plan persampahan. Selain itu, telah disusun berbagai rencana penanganan persampahan yaitu pengolahan sampah berbasis modern dan limbah B3 di Kota Bitung dan pengembangan konsep

Non Destructive Testing (NDT) atau pembangunan sistem composting pada pengelolaan sampah Kota Manado dengan melakukan kerja sama dengan World Bank.

Kawasan kumuh: Kawasan kumuh di Kawasan Metropolitan Bimindo terletak pada 2 kota inti yaitu Kota Manado dan Kota Bitung. Kota Manado memiliki 26 titik kawasan kumuh, sedangkan kawasan kumuh di Kota Bitung terletak di sekitar

Pelabuhan Bitung.

Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo telah tercantum dalam Keputusan Presiden maupun dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1998 menetapkan Kawasan Andalan Manado – Bitung sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Kawasan Metropolitan Bimindo menempati posisi yang cukup strategis dalam Kawasan Timur Indonesia bagian utara maupun kawasan BIMP-EAGA (East ASEAN Growth Area) atau ASEAN bagian timur.

Posisi strategis tersebut yaitu terletak di Pasifik Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara

Metropolitan Bimindo menem-pati posisi yang cukup strategis dalam Kawasan Timur Indone-sia bagian utara maupun ka-

wasan BIMP-EAGA (East ASEAN Growth Area) atau ASEAN ba-

gian timur


Info Produk BPIW

Asia Timur dan negara-negara Pasifik. Keuntungan letak geografis tersebut menjadikan Provinsi Sulawesi Utara, terutama Kawasan Bimindo, sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi komoditas ekspor daerah hinterland seperti olahan kelapa, perikanan, dan logistik.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado merupakan salah satu dari kawasan perkotaan (metropolitan) yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi dengan tujuan rehabilitasi/revitalisasi kawasan.

Kawasan Perkotaan Manado-Bitung di dalam RTRWN juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota pertumbuhan Nasional melalui pengembangan/peningkatan fungsi.

Selain itu, dalam konteks pengembangan wilayah berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Kawasan Metropolitan Bimindo berada dalam WPS 24 Manado – Bitung – Kawangkoan – Tumpaan – Amurang – Inoboto/

Bolaan Mongondow.

Pengembangan Kawasan Bimindo paling banyak dipengaruhi oleh pengembangan kegiatan perekonomian pada setiap kabupaten/kota yang tercakup dalam Kawasan Metropolitan Bimindo.Selain itu, pola dan struktur ruang Kawasan Metropolitan Bimindo tergantung dari fungsi masing-masing kabupaten/kota dalam struktur pengembangan metropolitan.

Untuk itu, pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo dilakukan dengan mengintegrasikan rencana pola ruang yang sudah tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disetiap kabupaten/kota kedalam satu sistem perkotaan yang terpadu, baik dalam aspek aksesibilitas maupun infrastruktur lainnya.

Kawasan Metropolitan Bimindo memiliki pola pengembangan multiple nuclei, yaitu 2 inti atau titik

yang menjadi kutub pergerakan dan mempengaruhi pola jaringan yang ada. Kedua titik tersebut adalah Kota Manado dan Kota Bitung. Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan pusat berbagai aktivitas, pemerintahan, dan perdagangan.

Sedangkan Kota Bitung didominasi kegatan industri dan pelabuhan. Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon berfungsi sebagai hinterland dengan kegiatan utama di bidang pertanian dan mensuplai bahan baku untuk diolah di Kota Bitung dan Manado. Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten penghubung antara Kota Manado dan Kota Bitung. Posisi tersebut memberikan keuntungan pada Kabupaten Minahasa Utara untuk mengembangkan kegiatan jasa perdagangan atau pengembangan kawasan permukiman. Selain itu, Kabupaten Minahasa Utara berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan kawasan pariwisata.

Kawasan Metropolitan Bimindo dikembangkan dengan konsep metropolitan hijau yaitu konsep pengembangan metropolitan konvensional dengan menekankan pada pencadangan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, dan peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan serta berkeseimbangan dengan tetap mengembangkan intensifikasi fungsi dan peran metropolitan secara efektif dan

efisien namun tetap terkendali.

Berdasarkan konsep pengembangan ekonomi dan pengembangan spasial di Kawasan Metropolitan Bimindo, perlu dukungan pengembangan infrastruktur yang dapat mengitegrasikan perkembangan kawasan maupun mendorong pengembangan kegiatan ekonomi serta pengembangan ruang yang telah diarahkan di dalam RTRW kabupaten dan kota. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan

Kawasan Metropolitan Bimindo dikembangkan dengan konsep metropolitan hijau yaitu

konsep pengembangan metropolitan konvensional dengan menekankan pada pencadangan

sumber daya alam


kawasan metropolitan Bimindo mencakup infrastruktur PUPR maupun infrastruktur non PUPR. Pengembangan infrastruktur bertujuan untuk: mendorong percepatan pengemba-ngan Pelabuhan Bitung dan kawasan sekitarnya;

Mengintegrasikan pengembangan antarwilayah dalam Metropolitan Bimindo; dan Mengintegrasikan pengembangan infrastruktur antarkawasan dalam wilayah kabupaten kota.

Adapun sasaran Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo

pada Tahun 2025 yaitu: 1) Kawasan Metropolitan Bimindo berdaya dukung lingkungan yang berkelanjutan; serta 2) Kawasan Metropolitan Bimindo sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. Untuk mencapai sasaran pengembangan kawasan metropolitan tersebut, disusun Skenario Rencana


Pembangunan Metropolitan termasuk Bimindo, sangat tergantung kepada kerja sama dan koordinasi multi stakeholder, baik

dengan kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, dan juga pihak swasta. Untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang

lebih komprehensif, maka perlukan mekanisme koordinasi yang baik. (Alis/Farhan/Fitri)

Skenario Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan strategis di Kawasan Metropolitan Bimindo yang dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan dalam Masterplan

Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Bimindo dan arahan program yang tertuang dalam Masterplan (Gambar 5 ).

Selain itu, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kawasan Metropolitan Bimindo berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yaitu sebagai berikut:


Gambar 8.a Program Cipta Karya Metropolitan Bimindo 2019-‐2021

Gambar 8.b Program Cipta Karya Metropolitan Bimindo 2019-‐2021


Laporan Khusus

Perkembangan teknologi informasi kini telah begitu pesat. Bahkan, kemajuan teknologi

tersebut hingga menembus seluruh sendi kehidupan. Kini, kemajuannya memang sudah

tidak bisa dibendung. Terlebih, teknologi tersebut juga dapat memberikan kemudahan dan

manfaat untuk mendukung tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seperti apakah inovasi Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugasnya? Berikut ulasannya.

Ketika BPIW Respons Kemajuan Teknologi

Ciptakan Sibas Ripi, Terobosan Baru untuk Pengembangan Wilayah


Laporan Khusus

Siang itu, sejumlah peserta tampak serius menyimak

paparan sosialisasi tentang Sistem Informasi dan Data

Base Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur

(Sibas Ripi). Ya, kegiatan yang berlangsung di salah satu

sudut Kota Semarang, Jawa Tengah itu disambut peserta

dengan penuh antusias.

Para peserta sosialisasi mengikuti dengan seksama

paparan nara sumber. Informasi yang disampaikan nara

sumber dapat menjawab rasa

penasaran peserta terhadap

teknologi informasi yang

kini memang bukan hanya

berkembang pesat, namun juga

kerap hadir dengan penemuan

baru yang sangat cepat. Hampir

setiap saat ada penemuan baru

yang bertujuan memperbaiki atau

menyempurnakan hasil teknologi

sebelumnya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sudah masuk pada

beragam kepentingan sendi kehidupan. Salah satunya

untuk kebutuhan organisasi pemerintahan. Bagi organisasi

pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dapat

digunakan untuk mendukung tujuan yang diinginkan,

antara lain mencapai keunggulan kompetitif.

Organisasi pemerintahan yang juga memungkinkan

menggunakan teknologi informasi, salah satunya sektor

perencanaan pengembangan wilayah, seperti yang

dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR). Teknologi informasi dapat banyak

membantu dalam mengolah, memproses, mendapatkan,

menyusun, serta menyimpan data untuk perencanaan

pengembangan wilayah.

Hal itu tentunya dapat

dimanfaatkan untuk menghasilkan

informasi yang berkualitas, yaitu

informasi relevan untuk keperluan

perencanaan pengembangan

wilayah dan informasi yang

strategis untuk para pimpinan

dalam mengambil keputusan.

Banyak fungsi teknologi informasi

dalam menunjang kerja perencanaan, diantaranya sebagai

alat bantu dalam pemetaan. Hal itu sangat membantu

untuk dapat mengetahui kondisi terkini dan menentukan

prioritas pembangunan di lokasi tertentu.

Kemudian, untuk mengetahui penataan ruang serta

pembangunan sarana-prasarana yang diperlukan.

Termasuk, analisis dampak lingkungan, daerah serapan air,

“Inovasi terbaru BPIW ini diharap-kan dapat memberikan banyak manfaat terhadap perencanaan pengembangan wilayah. Hal itu juga menjadi salah satu tugas

yang diemban BPIW Kementeri-an PUPR,”

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo saat memimpin rapat terkait Sibas Ripi Sumber: Dok. BPIW


dan hal lainnya lagi. Dalam merepons

perkembangan teknologi informasi

yang pesat dan kebutuhan kerja

perencanaan dalam menerpadukan

pembangunan infrastruktur, BPIW

kini berupaya membuat inovasi. Kali

ini, BPIW menciptakan aplikasi sistem

informasi baru, yakni Sistem

Informasi dan Data Base Online

Rencana Induk Pengembangan

Infrastruktur (Sibas Ripi).

“Inovasi terbaru BPIW ini

diharapkan dapat memberikan

banyak manfaat terhadap

perencanaan pengembangan

wilayah. Hal itu juga menjadi

salah satu tugas yang diemban

BPIW Kementerian PUPR,”

papar Kepala Pusat Perencanaan

Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby

Prabowo dalam Sosialisasi Sibas

Ripi kepada jajaran pejabat BPIW di

Semarang, beberapa waktu lalu.

Sibas Ripi merupakan aplikasi untuk

membantu penyusunan perencanaan

jangka panjang dan menengah.

Sarana komputerisasi yang

memudahkan dalam penyusunan

rencana induk pengembangan

infrastruktur PUPR secara terpadu

dengan pengembangan wilayah, baik

untuk pulau dan kepulauan.

Keberadaan Sibas Ripi, terang Bobby,

dapat juga nantinya difungsikan

sebagai media koordinasi antar

unit organisasi (Unor) di lingkungan

Kementerian PUPR. Bahkan,

koordinasi antar lembaga pemerintah

yang melakukan perencanaan. “Baik

yang berada di tingkat pusat hingga

daerah serta pelaku pembangunan

lainnya,” terang Bobby.

Sibas Ripi termasuk akan mempunyai

sistem informasi dan database yang

relatif lengkap, sehingga dapat

dioptimalkan sebagai perangkat

Decision Making Support System

(Sistem Pendukung Pengambilan

Keputusan,-red). “Hal itu terkait

analisis data yang dapat disediakan

kepada pimpinan di Kementerian

PUPR secara cepat dan tepat,

untuk pengambilan keputusan

lebih lanjut,” ungkapnya.

Saat ini aplikasi Sibas Ripi telah

ditautkan pada Website BPIW

dalam menu “Aplikasi” bersama-

sama aplikasi Bank Data BPIW,

Sipro dan Sominah. menampilkan

informasi tentang rencana induk

pengembangan infrastruktur.

Aplikasi ini juga menyediakan

informasi yang disajikan di tiap provinsi

Laporan Khusus

BPIW menciptakan aplikasi sistem informasi baru, yakni Sistem Informasi dan Data

Base Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur

(Sibas Ripi)


Laporan Khusus

terdiri dari Profil, Kondisi Eksisting

dan Gap Analysis yang berbentuk

narasi (flat file). Bahkan, terdapat juga

informasi per-kota/kabupaten dimana

di dalamnya terdapat informasi

profil dan informasi Matriks Indikasi

Program yang disajikan dalam

bentuk tabular. Informasi Matriks

Indikasi Program tersebut juga

ditampilkan dalam bentuk peta

pada menu Data Spasial.

Bobby menegaskan, secara

garis besar Sibas Ripi telah siap

dioperasikan, meski masih ada

hal-hal yang perlu disempurnakan

serta dikembangkan. “Desainnya

masih perlu perbaikan-

perbaikan, agar dapat tampil makin

menarik serta aplikasinya juga

perlu penyempurnaan agar dapat

digunakan pada semua jenis piranti

atau multi platform,” tambahnya.

Ke depannya, Bobby berharap,

keberadaan teknologi tersebut akan

membantu jajaran BPIW maupun

lembaga perencana pengembangan

infrastruktur dan wilayah di provinsi

dan kabupaten/kota untuk menyusun

perencanaan yang efektif, efisien

dan implementatif. Sehingga,

pembangunan yang dilakukan dapat

sesuai harapan pemerintah dan

masyarakat luas.

Penggunaan aplikasi Sibas Ripi

sendiri, resminya akan dimulai

setelah Rancangan Peraturan Menteri

(Rapermen) PUPR tentang Rencana

Induk Pengembangan Infrastruktur

PUPR secara Terpadu dengan

Pengembangan Wilayah disahkan

menjadi Peraturan Menteri (Permen)

PUPR. Sebab, Permen tersebut

merupakan landasan hukum dalam

pelaksanaan perencanaan induk

pengembangan infrastruktur

PUPR termasuk pemanfaatan

aplikasi teknologi informasi Sibas

Ripi sebagai alat bantunya. (Ris/

info BPIW)

Secara garis besar Sibas Ripi telah siap

dioperasikan, meski masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan serta

dikembangkan


Tahun 2019, pemerintah memiliki 3 kebijakan program khusus, yakni pengentasan kemiskinan, menciptakan

lapangan kerja, dan pemerataan. Untuk kebijakan pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan

kerja, Kementerian PUPR mendukung penuh dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya). Untuk kebijakan khusus terkait pemerataan, Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Tujuannya, untuk menanggulangi disparitas.

LATAR BELAKANG Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satunya akibat dari ketimpangan kesempatan sosial dan ekonomi. Dalam Buku Rencana Induk Kebijakan Pemerataan Ekonomi (Komenko Bidang Perekonomian, 2017) disajikan Landasan Teori Ketimpangan. Dari teori tersebut, terdapat lima dasar ketimpangan. Kelima dasar ketimpangan itu adalah:

a. Berdasarkan PengeluaranKoefisien ini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan sesuai dengan distribusi

pendapatan, dan sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu negara/daerah. Perhitungan ketidakmerataan ini didasarkan pada Kurva Lorenz yang membandingkan distribusi dari suatu variabel.

Berdasarkan data BPS ketimpangan pengeluaran antara kaya dan miskin di Indonesia mencapai 0.391 di bulan September 2017. Turun sebesar 0.017 dari bulan Ma-ret tahun 2015. Ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan pengeluaran di kalangan menengah ke bawah. Membaiknya indeks ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

(1) Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah bawah;(2) Meningkatnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian;(3) Kenaikan upah buruh;(4) Meningkatnya pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah.

b. Berdasar pendapatan (income)Kualitas penduduk Indonesia ditentukan dari besar

Iwan Nurwanto & Doedoeng Z. Arifin

Kebijakan Program Kerakyatan Kementerian PUPR

Penanggulangan Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja, dan

Pemerataan Pembangunan

*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

Opini


tingkat pendapatan yang diperoleh. Tingkat penghasilan/pendapatan suatu negara diukur dari pendapatan per kapita terhadap jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara.

Penyebab dari rendahnya pendapatan per kapita adalah karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk, jumlah penduduk yang banyak sehingga persaingan untuk lapangan pekerjaan semakin ketat, dan besarnya angka ketergantungan angka pengangguran.

c. Berdasakan AsetSalah satu penyebab dari meningkatnya ketimpangan di Indonesia adalah karena adanya ketimpangan dari sisi kepemilikan aset yang semakin terkonsentrasi kepada beberapa orang kaya dan sebagian besar terkonsentrasi dalam skala yang besar. Beberapa orang yang menguasai sebagian besar aset ini biasanya akan terus berkembang dan melahirkan generasi yang mapan sejak lahir sehingga kesenjangan tetap terjadi.

d. Berdasarkan Penguasaan LahanTanah merupakan sumberdaya yang sangat vital. Tanah bukan hanya sekedar aset namun dapat juga sebagai sarana berlangsungnya kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Pengakuan hak atas tanah sangat dibutuhkan agar adanya jaminan kepastian akan kepemilikan tanah.

Pengakuan diperlukan baik dari masyarakat maupun dari pemegang kekuasaan tertinggi (pemerintah) agar dapat terlindungi. Permasalahan

agraria pada dasarnya terletak pada adanya ketimpangan dan ketidakselarasan.

Dalam aspek ketimpangan merupakan permasalahan yang sangat serius, karena terjadi ketidak seimbangan kepemilikan lahan, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Data menunjukkan terdapat 73% petani hanya memiliki luas lahan kurang dari 0,1 ha hingga

Opini

Penyebab dari rendahnya pendapatan per kapita adalah

karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk


0,9 ha. Sedangkan 27% petani memiliki luas lahan 1 ha hingga 3 ha (Sensus Pertanian, 2013).

e. Inklusi Keuangan dan Pendapatan Sektor InformalSalah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia ialah masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan akses kepada lembaga keuangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan akses bank (unbanked) yaitu jumlah kantor per 100.000 penduduk yang masih minim.

Bank Indonesia memiliki target keuangan inklusif pada tahun 2019 sebesar 75 %. Lembaga Penjamin Simpanan (2016) menyajikan data jumlah rekening pada bank umum dapat bahwa pemilik rekening bank dari tahun ke tahun terus meningkat. Tercatat terakhir pada tahun 2015 sebesar 175.501.916 akun rekening. Pada prinsipnya satu orang diasumsikan memiliki dua akun rekening bank, sehingga dari 250 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 80 juta penduduk yang memiliki rekening bank.

1. TEORI KETIMPANGAN SOSIAL; BELAJAR DARI PENULIS BUKU WORLD ON FIREKetimpangan sosial merupakan bentuk ketidakadilan yang terjadi selama proses pembangunan. Konflik sosial

bisa terjadi, karena adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat terutama masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah akibat perbedaan pendapatan maupun kesempatan.

Persaingan ekonomi yang terjadi adalah karena sebagian kecil etnis pendatang dapat lebih menguasai perekonomian dibandingkan dengan etnis lokal. Dalam buku Amy Chua yang berjudul World on Fire – How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred And Global Instability, studi akademis terhadap kaum minoritas yang menguasai pasar dan pembagian pasar dalam sistem ekonomi dan politik di beberapa kelompok masyarakat menerangkan bahwa free-market democracy dapat menyebabkan konflik di tatanan masyarakat, berupa kekerasan etnis yang didasari oleh kebencian antar etnis.

Amy Chua memaparkan bahwa konflik etnis ini terjadi, karena warga pribumi Filipina menganggap etnis Tionghoa yang minoritas, sebagian besar menguasai sektor perekonomian. Amy Chua mengemukakan fakta, hanya 1% etnis Tionghoa dari total populasi di Filipina menguasai 60% perekonomian. Di Indonesia 3% etnis Tionghoa dari total populasi menguasai hampir 70% perekonomian.

O p i n i

Presiden Jokowi meninjau proyek saluran irigasi tersier di Lampung Selatan


tFOTO KUNJUNGAN KERJA PKT DI KAB. TABANAN, BALI

FOTO KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN DAN MENTERI PUPR DI KAB. TABANAN, BALI

O p i n i

Konflik etnis terjadi tidak hanya di Filipina, Amy Chua menjelaskan bahwa juga terjadi di Kroasia di negara-negara pecahan Yoguslavia, juga pada tahun 1994 terjadi Rwanda karena diversifikasi suku, di Indonesia pada 1998. Amy Chua menyimpulkan bahwa terjadinya konflik etnis di dunia di disebabkan tiga hal yang sedang berlangsung, yaitu: pasar, demokrasi, dan kebencian etnis.

Dampak yang disebabkan dari market-domination minoritie ini menyebabkan demokrasi pasar bebas berubah menjadi sumber konflik antar etnis, Dimana etnis minoritas sebagian besar bergantung kepada pasar dan menjadikan ketimpangan sosial yang tinggi terhadap etnis lokal (penduduk pribumi). Sehingga kebijakan pemerataan ekonomi perlu dilakukan untuk mempertahankan ekonomi berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial.

2. PROGRAM KERAKYATANUntuk mengatasi kemiskinan, maka upaya penanggulangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berdasarkan penciptaan lapangan kerja seluas-seluasnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

· Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidilan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;

· Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasis hubungan industrial yang setara antara pekerja dengan pengusaha;

· Perlindungan pekerja Indonesia sebagai bagian dari perlindiungan sosial, bukan hanya diberikan kepada pekerja formal tetapi juga kepada pekerja informal;

· Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha;

· Pembinaan dan perlindungan sektor informal, karena sektor informal memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan ribuan bahkan jutaan penduduk untuk kelangsungan hidup.

· Fakta yang ditemukan dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor informal dapat dijadikan

Kunjungan Presiden Jokowi dan meteri PUPR di Kabupaten Tabanan Bali


sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Namun yang menjadi permasalahan adalah upah pekerja fomal relatif lebih tinggi dari pada upah pekerja informal.

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu:

· Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;

· Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan corporate social resonsibility (CSR);

· Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat, dan daerah.

3. KEBIJAKAN PROGRAM KERAKYATAN BIDANG INFRASTRUKTUR PUPRPenanganan penanggulangan kemiskinan yang sistematika dan terencana serta terukur akan berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan menikmati hasil pembangunan. Salah satu faktor yang

menyebabkan kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keterampilan, kapasitas, dan kemampuan kerja masyarakat (sesorang). Hal tersebut menjadi masalah dan/atau kendala untuk akses ke pasar tenaga kerja.

Fakta menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang secara umum terbuka bagi anggota masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah adalah sektor informal. Misalnya dalam sektor perekonomian adalah kegiatan pasar kaki lima (PKL). Di sektor konstruksi berupa buruh bangunan di mana pendapatan mereka relatif lebih kecil dibandingkan mereka yang berkerja di sektor ekonomi formal.

Dampak rendahnya pendapatan masyarakat yang berkerja di sektor informal menyebabkan mereka menghadapi keterbatasan untuk membeli dan/atau membangun rumah yang layak huni. Akibatnya di banyak lokasi di kota-kota besar timbul secara sporadis permukiman kumuh yang dipenuhi rumah-rumah yang tidak sehat (tidak layak huni).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kementerian PUPR telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan permukiman dan/atau penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program-program yang dilaksanakan meliputi skala regional (wilayah) dan perdesaan. Program-program tersebut


terutama terfokus pada penyediaan prasarana dan sarana (infrastruktur) dasar yang dapat menyediakan masyarakat untuk akses lebih mudah kegiatan ekonomi dan sosial termasuk ke prasarana dan sarana pendidikan. Program-program infrastruktur yang telah dilaksanakan antara lain PPIP, RIS-PNPM, PANSIMAS, AGROPOLITAN, dan banyak lagi program lainnya.

Khususnya untuk meningkatkan kualitas permukiman dan penanganan kawasan kumuh, dilaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 2016 5– 2019. Program KOTAKU adalah implementasi percepatan penanganan kumuh yang melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan dan pencegahan timbulnya kawasan permukiman kumuh baru. Skala kegiatan KOTAKU mencakup kegiatan kelurahan/desa, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota.

Kegiatan program KOTAKU meliputi aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Tujuan utama program ini meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam buku Rencana Induk Kebijakan Pemerataan Ekonomi (Komenko Bidang Perekonomian, 2017) diuraikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, dalam kurun waktu hingga 2019 ke depan akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN menggariskan beberapa langkah-langkah pembaruan dalam perencanaan, kebijakan, dan proyek-proyek prioritas dan strategis.

4. IMPLEMENTASI PROGRAM KERAKYATAN KEMENTERIAN PUPR TA. 2018Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 11,2 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash. Program ini untuk mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Program tersebut yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemeliharaan rutin jalan.

Program padat karya tahun 2018 mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi. Upah yang diterima sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 160 ribu per orang per hari.

Program padat karya di Kementerian PUPR antara lain terdapat (P3-TGAI) dengan nilai Rp 1,1 triliun dengan belanja upah Rp 379,7 miliar di 5.000 lokasi, tenaga kerja yang terserap 62.400 orang.

Proyek OP irigasi nilainya Rp 1,6 triliun dengan belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang. Lalu pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp 986,7 miliar, belanja upahnya Rp 418,5 miliar dengan target 44.366 km, 397.657 meter jembatan dan mampu menyerap 26.151 orang.

Rumah Khusus nilai anggarannya Rp 699,2 miliar dengan belanja upah Rp 157,3 miliar di 4.550 unit dan mampu menyerap 6.390 orang tenaga kerja.

Di bidang peningkatan kualitas permukiman melalui program Kotaku, Pisew, Sanimas, Pamsimas, dan TPS-3R dialokasikan anggaran Rp 3,5 triliun dengan belanja upah Rp 800,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 115.569 orang.

Kementerian PUPR membagi program padat karya menjadi dua tipe. Padat Karya Tipe 1 dengan alokasi anggaran Rp. 6,8 triliun yang terdiri dari komponen upah & bahan, sedikit alat bantu. Padat Karya Tipe 2 dengan anggaran Rp 4,4 trilun yang hanya komponen bantuan bahan/ Material Bangunan, Sedangkan Tenaga Kerjanya dilakukan Swadaya oleh Masyarakat Mandiri seperti Program Pamsimas dan Rumah Swadaya.

Alat bantu yang digunakan juga sederhana seperti Cangkul, Sekop, Cetok, Molen, dan Perkakas Tukang lainnya. Sementara peralatan untuk Rumah Khusus dilaksanakan secara kontraktual dan umumnya berlokasi di daerah terpencil (Nelayan, Perbatasan, MBR).

Khususnya untuk meningkatkan kualitas permukiman dan pen-

anganan kawasan kumuh, dilak-sanakan Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) 2016 5– 2019. Program KOTAKU adalah imple-

mentasi percepatan penanganan kumuh yang melakukan pening-katan kualitas, pengelolaan dan pencegahan timbulnya kawasan

permukiman kumuh baru.


Infografis


Kebijakan Program Tahun Anggaran 2019, memiliki 3 kebijakan khusus, yakni pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan

kerja, dan pemerataan. Untuk itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah program. Untuk pengentasan kemiskinan, PUPR mendukung dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya). Dengan program Padat Karya ini diharapkan menciptakan lapangan kerja. Untuk kebijakan khusus terkait pemerataan, Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah untuk menanggulangi disparitas.


Menikmati PesonaKota Seribu Sungai

Jalan-jalan

Jika kita berbicara mengenai kota Seribu Sungai, pasti tak lepas dari icon

wisata terapung. Yap, kota Seribu Sungai merupakan julukan bagi kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota dari Kalimantan Selatan. Pada edisi 26 kali ini, sesuai dengan kota ketiga dilaksanakanya Pra Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kami mengangkat pesona di Kota Banjarmasin.

Kota ini memiliki luas wilayah 98,46 km2 dimana wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, dan Pulau Insan.

Banjarmasin merupakan salah satu pintu gerbang kegiatan ekonomi nasional yang memiliki sebuah bandar pelabuhan besar dan sudah puluhan tahun menjadi pintu keluar masuk bagi kegiatan perekonomian pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Berikut berbagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Kota Banjarmasin:

Pasar Terapung Lok BaintanPasar Terapung di Lok Baintan merupakan pasar terapung yang ada sejak zaman kesultanan Banjar yang tepat berada di desa sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk. Barang dagangan berupa hasil bumi dan kebun yang dibawa penduduk yang

didominasi perempuan dengan memakai tutup kepala yang dinamakan tanggui. Pembeli dan pedagang berada dalam perahu masing-masing, dan transaksi pun berlangsung di atas perahu. Saat ini diperkirakan jumlah perahu pedagang mencapai 70 hingga 100 perahu. Para wisatawan yang ingin mengunjungi pasar terapung Lok Baintan, wajib berangkat sebelum matahari terbit dengan menggunakan klotok (perahu khas Kalimantan).

Perjalanan menggunakan perahu itu dapat ditempuh selama 40 menit dari kota Banjarmasin. Selain menggunakan klotok, juga dapat menggunakan kendaraan bermotor yang ditempuh sekitar 1 jam. Kenikmatan berkunjung di pasar ini semakin terasa ketika kita disambut

dengan wajah-wajah ceria para ibu-ibu penjual diatas perahu kayu dengan dayung kecil.

Diwajah mereka tergores bedak dingin dan juga topi capil yang menutupi kepalanya sebagai penghalau panas jika matahari mulai menyingsing. Tentunya banyak yang dijual di pasar terapung, mulai dari sayur, buah, kue, mainan hingga topi tradisional, purun. Harga jual di

pasar terapung ini juga sangat terjangkau. Untuk wisatawan yang akan berbelanja, agar transaksi lebih mudah mungkin bisa disiapkan uang pecahan.

Museum WasakaMuseum Wasaka merupakan museum perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang diresmikan pada 10 November 1991 oleh Gubernur Kalimantan Selatan, HM Said. Wasaka merupakan singkatan dari Waja

Terdapat berbagai destinasi pariwisata yang cu-

kup menarik jika kita berkunjung di kota banjar-

masin, diantaranya pasar terapung lok baintan

yang merupakan icon dari kota banjarmasin,

museum wasaka, masjid sultan suriansyah yang

merupakan masjid tertua di kota banjarmasin,

dan juga menara pandang banjarmasin.


Menikmati PesonaKota Seribu Sungai

Pasar terapung di Banjarmasin

Sunrise di Sungai Martapura

Sampai Ka Puting yang merupakan motto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan.

Museum ini beralamat di Jalan Kampung Kenanga Ulu dan telah dialihfungsikan dari hunian menjadi museum sebagai upaya konservasi bangunan tradisional. Di museum ini juga, para pengunjung dapat menyaksikan jejak-jejak perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang melawan penajajah Belanda serta melihat koleksi senjata – senjata modern hingga tradisional rakyat Banjar. Terdapat pula pakaian berajah seperti baju kaus dalam, baju luar, ikat kepala dan babat yang bertuliskan mantra-mantra tertentu agar pemakaianya kebal dari serangan musuh.

Masjid Sultan SuriansyahMasjid Sultan Suriansyah ini merupakan salah satu masjid tertua dan sangat bersejarah di Kalimantan Selatan. Masjid ini merupakan objek wisata religi yang dibangun di tepi sungai Kuin di masa pemerintahan Sultan Suriansyah yang merupakan Raja Banjar pertama dan menganut agama Islam.

Diperkirakan usia masjid ini mencapai 500 tahun dan memiliki bentuk bangunan yang unik, mimbar dan kaligrafi menjadi objek

utama yang dapat dinikmati oleh wisatawan asing maupun mancanegara. Model dan atap bangunan masjid ini juga hampir mirip dengan masjid Demak dimana masjid ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksu panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk.

Menara Pandang BanjarmasinMenara Pandang Banjarmasin merupakan salah satu tempat wisata di Kota Banjarmasin, sekaligus ikon baru di kota ini yang diresmikan pada juni 2014. Menara setinggi 21 meter ini merupakan tempat favorit bagi para wisatawan yang berkunjung, karena dari menara ini, wisatawan bisa melihat dan menikmati pemandangan yang indah kota Banjarmasin dan Sungai Martapura.

Menara yang terletak di Jalan Kapten Tendean ini berlantai empat dan dibagian atasnya terdapat area yang terbuka. Tidak jarang tempat ini juga digunakan untuk kegiatan permainan tradisional khas Banjar dan juga sering digunakan untuk pengambilan video klip lagu-lagu daerah Banjar.

Untuk para wisatawan tidak perlu khawatir dengan ketinggian menara ini, karena pihak pengelola sudah menjamin keamanan para pengunjung. Meski bangunan cukup tinggi, tetapi terdapat pagar besi yang mengelilingi mereka. (Indira)


Potret


Serba-Serbi

7 Taman Kota Cantik di Indonesia

Taman kota merupakan taman yang berada di lingkungan perkotaan. Keberadaan taman kota tersebut dapat dinikmati

seluruh warga kota. Taman kota juga sangat bermanfaat bagi masyarakat kota. Pasalnya, taman kota memiliki sejumlah fungsi, antara lain untuk menjaga kualitas lingkungan serta sarana sosial.

Dalam menjaga kualitas lingkungan, keberadaan taman kota dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen, filter debu serta asap kendaraan bermotor, sehingga dapat meminimalisir polusi udara.

Kemudian, taman kota dapat menjadi tempat penyimpanan air tanah, sehingga mencegah datangnya banjir dan erosi. Termasuk, menjamin pasokan air tanah. Selain itu, peredam kebisingan kota yang padat aktivitas serta pelestarian lingkungan ekosistem di lingkungan perkotaan.

Taman kota juga memiliki fungsi sosial, yakni sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Bahkan, sebagai landmark sebuah kota. Taman kota mampu menambah nilai estetika sebuah lingkungan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.

Kota-kota di Indonesia ternyata telah memiliki taman yang cantik. Bahkan, tidak kalah elok dengan taman kota yang ada di negara lain. Buktinya, jika Anda pergi ke taman-taman kota dijamin betah untuk berlama-lama.

Berikut tujuh taman kota cantik yang berada di Indonesia

1. Taman Bukit Bougenville, Singkawang, Kalimantan Barat Ketika berada ke Singkawang, Kalimantan Barat, ada baiknya untuk menyempatkan pergi ke Taman Bukit Bogenville. Di taman ini Anda bisa menikmati kecantikan bunga aneka warna dan udara yang sejuk. Cocok dijadikan tempat rekreasi. Taman Bougenville terletak di Desa Sijangkung ini berada di kaki bukit Gunung Pasi. Kawasan wisata ini terasa begitu asri

karena dikelilingi oleh hutan dan perkebunan.

Taman kota ini sesuai dengan namanya didominasi oleh bunga bougenville beraneka warna. Bougenville yang biasa disebut dengan nama bunga kertas, adalah koleksi utama Taman Bukit Bougenville. Tak tanggung-tanggung, aneka bougenville yang ditanam berasal dari dalam dan luar negeri.

2. Taman Bungkul, Surabaya, Jawa TimurTaman Bungkul sudah diakui keindahannya di mata dunia. Taman ini telah menyabet gelar sebagai ìThe 2013 Asian Townscape Sector Awardî atau taman terbaik se-Asia dari PBB.

Keberadaan Taman Bungkul ditata sedemikian rupa dengan banyak rumpun bunga, pepohonan yang rindang, sarana olahraga plus berbagai fasilitas penunjang rekreasi lainnya. Taman yang ada di Jalan Raya Darmo ini benar-banar di rawat dengan baik. Salah satu buktinya dapat dilihat dari kebersihan taman. Taman ini memang sangat cocok untuk piknik atau sekedar bersantai dengan keluarga.

3. Taman Kota Batu, Batu, Jawa TimurAlun-alun Kota Batu atau disebut juga taman Kota Batu telah

Foto: via Pegi-pegi


menjadi landmark pariwisata kota tersebut. Alun-alun Kota Batu ini memiliki konsep yang sangat unik dan menjadi satu-satunya alun-alun di Indonesia yang memiliki Bianglala.

Keunikan dari taman ini bisa dilihat dari adanya berbagai fasilitas seperti ruang informasi yang berbentuk buah stroberi serta toilet berbentuk apel. Tak hanya itu saja, alun-alun kota Batu dilengkapi pula dengan sebuah playground untuk anak-anak. Jika mencari tempat rekreasi gratis yang menyenangkan langsung datang saja ke alun-alun Kota Batu.

4. Taman Kota Pecangakan, Bali Ketika Anda =jalan-jalan ke Bali, ada baiknya untuk bisa mendatangi Taman Kota Pecangakan yang terletak di Jalan

Jenderal Sudirman, Negara, Jembrana, Bali. Taman ini terkenal sebagai salah satu taman terindah di Indonesia. Hal yang membuat unik dari taman ini adalah adanya kolam air mancur serta patung-patung tokoh Mahabarata di sekitar taman.

Taman Kota Pecangakan sebenarnya merupakan taman kota yang berada di sekitar area perkantoran.

Di tengah taman terdapat kolam air mancur dengan patung Dewa Ruci di tengahnya. Dewa Ruci merupakan wujud lain dari Bima, salah satu anggota Pandawa. Selain patung Dewa Ruci, terdapat pula patung tokoh Mahabarata seperti Arjuna, Drupadi, Srikandi dan lain-lainnya. Taman yang disebut-sebut sebagai peninggalan Jepang ini menjadi alternatif tempat rekreasi bersama keluarga.

5. Taman Alam Lumbini, Brastagi, Sumatera UtaraTaman ini terletak di Desa Tongkoh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Taman ini sudah banyak dikenal wisatawan

lokal maupun mancanegara. Jika Anda ingin bersantai menikmati taman kota yang asri sambil melihat Pagoda. Hal itu dapat dilakukan sekalihus di Taman Alam Lumbini.

Di taman ini Anda bisa melihat replika Pagoda Shwedagon yang ada di Myanmar. Meski statusnya hanya replika, pagoda ini

juga menjadi pagoda termegah dan tertinggi di Indonesia. Di dekat pagoda ini terdapat taman super cantik dengan aneka bunga yang tertata rapi.

6. Taman Kota Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara baratSelain pantai-pantainya yang memiliki nilai eksotis berbagai spot wisata, Lombok juga ternyata memiliki taman kota yang keren. Salah satunya adalah tempat wisata gratisan Taman Kota Giri Menang yang kecantikannya sudah kesohor.

Taman Kota Giri Menang menjadi salah satu landmark dan kebanggan Lombok Barat. Keelokan taman ini bisa dilihat sepanjang waktu, namun saat malam tiba kecantikan taman ini bisa berlipat ganda dengan paduan lampu warna-warni menghiasi taman. Di dalam Taman Kota ini terdapat Tugu Giri Menang yang berdiri dengan anggunnya. Masalah fasilitas tak usah diragukan lagi, taman ini difasilitasi dengan berbagai perlengkapan seperti lapangan basket, tempat bermain anak, lapangan voli bahkan tempat wisata kuliner juga ada di sana.

7. Taman Kota Regol, Bandung, Jawa BaratTaman Alun-alun Regol berada di Jalan Pasirluyu Selatan, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Taman kota ini menjadi alternatif wisata khususnya bagi warga yang tinggal di daerah Bandung selatan.

Taman yang berlokasi di bantaran Sungai Cikapundung ini merupakan merupakan jalur lintas Soekarno Hatta-Buah Batu. Lokasi taman ini perbatasan antara Kecamatan Regol dan Lengkong. Lokasinya memanjang sekitar satu kilometer dengan lebar rata-rata mencapai 20 meter. Di tempat ini terdapat sejumlah ornamen yang menjadi ciri khas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, seperti kolam cetek atau kolam dangkal dan taman bunga berwarna-warni. Selain itu terdapat area bermain anak sebagai penunjang di sisi lainnya. Satu spot yang menarik perhatian juga adalah jembatan warna-warni. Jembatan ini berfungsi sebagai penyambung antara satu taman ke taman lainnya. Warna dan bentuknya unik, sehingga menjadikan salah satu tempat favorit bagi warga untuk berfoto.(*/berbagai sumber)


T i p s

Membagi waktu dengan baik antara anak, keluarga dan

pekerjaan bukanlah hal yang mudah dilakukan terutama oleh seorang wanita karir. Pilihan berkarir menuntut kita untuk mampu menghargai dan membagi waktu, serta menjalankan peran secara seimbang antara keluarga dan lingkungan pekerjaan.

Tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kegiatan profesional dapat menyebablan salah satunya berakhir dengan kegagalan. Nah untuk menghindari kegagalan tersebut, berikut terdapat beberapa tips untuk menyeimbangkan kehidupan anda antara anak, keluarga dan pekerjaan:

1. Membuat Jadwal KegiatanPilihan pada dasarnya terbagi dua antara lain : Membatasi jumlah kegiatan yang bisa dilakukan dalam satu hari atau melakukan semua

kegiatan dalam satu hari dengan cepat. Untuk memutuskan pilihan di atas ada beberapa hal yang perlu Anda dilakukan adalah membuat daftar tujuan yang ingin Anda raih dalam jangka waktu pendek dan panjang.

Daftar hal yang harus dilakukan hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini. Dari daftar tujuan di atas, Anda bisa membaginya lagi dalam 3 kolom yakni, Yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan dan, tidak penting untuk dilakukan. Dengan membuat skala prioritas maka sebagai seorang wanita karir, Anda akan bisa melihat dengan jelas apa yang perlu dilakukan segera.

Dengan bekerja mengikuti jadwal maka satu demi satu pekerjaan akan terselesaikan dengan tepat waktu. Tanpa adanya bagan skala prioritas

maka Anda akan kebingungan harus memulai dari mana dan hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Berusahalah dengan keras untuk mentaati bagan skala prioritas yang sudah Anda buat. Pastikan apapun yang Anda pilih untuk dilakukan, Anda akan melakukannnya sampai selesai dengan sangat baik.

2. Berani Mengatakan TidakSebagai seorang wanita karir, Anda tentu banyak mendapatkan undangan dari lingkungan tempat bekerja, misalnya rapat dengan bos, makan siang atau makan malam dengan rekan kerja atau bahkan kegiatan dinas luar kota. Sebagai seorang ibu pun Anda kerap mendapatkan undangan menghadiri acara-acara sekolah yang diadakan di sekolah anak Anda.

Bila Anda kebingungan dalam menentukan jawabannya, maka Anda

TIPS MEMBAGI WAKTU PEKERJAAN DAN KELUARGA


harus kembali melihat daftar tujuan yang ingin Anda raih dalam waktu pendek dan panjang. Apakah dengan menghadiri undangan tersebut Anda akan lebih cepat meraih posisi pekerjaan yang Anda inginkan? Apakah Anda akan menikmati kegiatan yang akan Anda hadiri tersebut?

Berani untuk berkata tidak akan sangat membantu anda dalam membagi waktu. Tentu saja Anda ingin menghadiri semua undangan itu, tapi Anda juga harus sadar bahwa Anda harus selektif dalam menggunakan waktu Anda.

3. Jangan Segan Untuk Meminta Dukungan dari Orang LainJangan segan-segan untuk meminta bantuan atau dukungan kepada suami dan anak-anak di rumah. Jika Anda benar-benar sibuk, membutuhkan bantuan tenaga dan memiliki uang

lebih, Anda juga dapat menggunakan jasa pengasuh anak atau pembantu. Suami misalnya dapat membantu menggantikan popok anak atau memandikan anak. Tugas mengurus anak adalah tugas kedua belah pihak, suami dan istri. Percayalah, suami tidak akan merasa ini adalah beban/tugas untuk dikerjakan.

Suami akan dengan senang hati memandikan anak, membantu anak mengerjakan pekerjaan sekolah, menjaga anak sambil bermain bersama karena suami juga ingin menghabiskan waktu dengan si kecil. Anak-anak juga bisa membantu Anda, misalnya memasukan cucian ke mesin cuci, menata meja makan selama Anda memasak atau membersihkan kamar tidurnya sendiri.

Dengan begitu bukan saja Anda akan mendapatkan tambahan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain,

tapi secara tidak langsung Anda juga mengajarkan anak-anak untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan rumah dan mengajar anak untuk lebih mandiri.

4. Istirahat yang cukup agar kondisi badan selalu primaAnda harus ingat bahwa Anda bukanlah robot yang bisa bekerja tanpa henti. Istirahat atau tidur yang cukup dan berkualitas berperan penting dalam menjaga agar tubuh anda tetap prima. Tidak perlu membandingkan diri Anda dengan “supermoms”.

Jangan memaksa diri Anda bekerja melakukan semuanya sampai jatuh sakit. Kesehatan anda jauh lebih penting, karena bila Anda sakit justru tidak akan dapat melakukan apapun. Segera istirahat bila Anda merasa lelah dan usahakan pergi tidur cepat setiap malam.

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari “Sinergi”.

Obrolan Santai



Teknologi

Pengolahan kacang kedelai untuk menghasilkan tahu, menimbulkan persoalan, seperti bau dari limbah tahu

yang menyengat serta memicu terjadinya luapan, ketika limbah tersebut dibuang ke sungai. Persoalan lain yang muncul adalah saluran pembuangan limbah cair pabrik tahu tergabung dengan saluran drainase dan limbah rumah tangga. Kondisi itu mengakibatkan saluran pembuangan yang ada, tidak mampu menampung limbah ketika sedang mencapai beban puncak.

Salah satu contoh sentra industri tahu yang belum melakukan pengolahan limbah cair terletak di Dusun Ponalan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di dusun ini terdapat 17 pengrajin tahu dengan total produksi 2000-2500 kg/hari. Dengan produksi sebesar itu limbah cair yang dihasilkan belum dapat diolah dengan baik.

Saluran yang digunakan untuk pembuangan limbah, mengalir menuju Kali Bangkong yang melewati kompleks perumahan Tamanagung. Penghuni kompleks perumahan sudah mulai terganggu dengan keberadaan limbah tahu yang menimbulkan bau cukup menyengat tersebut.

Mengingat permasalahan yang cukup kompleks, maka dibutuhkan solusi alternatif untuk pengolahan limbah tahu sebelum terjadi pencemaran yang lebih berat. Keluhan warga telah disampaikan aparat pemerintah Desa Tamanagung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan Kementerian PUPR. Oleh karena itu, pada tahun 2017, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman menerapkan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengatasi pencemaran limbah industri tahu di daerah tersebut..

Limbah cair dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu, sehingga jumlahnya

cukup banyak. Dengan karakteristik limbah yang mengandung bahan organik tinggi, kadar BOD dan COD yang dihasilkan juga cukup tinggi. Limbah dengan karateristik seperti ini membutuhkan perlakuan khusus, yaitu harus diolah dan dibuang disaluran tertutup, guna menghindari penguapan yang menimbulkan bau sangat menyengat. Selain itu, sukses tidaknya pengolahan limbah organik juga sangat tergantung pada bakteri yang sengaja ditanam pada setiap kompartemen dalam sistem IPAL.

Bakteri inilah yang menjadi lakon utama dalam proses pengolahan limbah organik, sehingga tipe pengolahannya disebut sebagai pengolahan anaerobik. Setidaknya terdapat beberapa keunikan atau kekhasan bakteri yang menjadi pengurai alami limbah, yaitu bakteri tidak menyukai tempat berbentuk kotak dengan sudut tajam.

Oleh karena itu, desain kompartemen yang ada dalam sistem ini rata-rata memiliki lengkung atau curve. Selain itu, agar bakteri tetap tumbuh subur dibutuhkan suplai makanan yang stabil, dalam hal ini adalah pasokan limbah tahu. Disamping pasokan makanan, bakteri juga harus seminimal mungkin, terekspos oleh sinar matahari. Ada anekdot sederhana yang muncul dalam proses pengolahan limbah organik seperti yang ada di Dusun Ponalan tersebut yakni, pengelola IPAL harus bersahabat dengan bakteri agar sistem yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik.

IPAL yang diterapkan di Dusun Ponalan merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa teknologi. Teknologi tersebut telah melalui adjustment (pengaturan,red) untuk disesuaikan dengan kondisi yang ditemui di lapangan.

Teknologi yang diterapkan dalam IPAL adalah sebagai berikut:

Bak EkualisasiBak ekualisasi di desain berdarsarkan debit air limbah tahu (maksimum, rata – rata, minimum) yang dihasilkan setiap harinya, diasumsikan berapa

lama waktu tinggal air limbah di dalam bak Ekualisasi. Umumnya waktu tinggal di bak ekualisasi berkisar antara 2 - 5 Jam. Asumsi selanjutnya, yaitu perbandingan ukuran panjang dan lebarnya dan di tetapkan kedalaman yang direncanakan berdarsarkan kontur tanah.

BiodigesterBiodigester merupakan teknologi pengolahan air limbah dengan sistem anaerobik dimana pada teknologi ini dapat air limbah tahu yang dikelola dapat menghasilkan produk sampingan berupa gas methan (CH4), dan Pupuk cair. Biodigester dapat di desain berdarsarkan debit air limbah tahu (maksimum, rata – rata, minimum) yang dihasilkan setiap harinya.

Balitbang PUPR Terapkan Teknologi IPAL Tahu

Pengecekan kompartemen bak ekualisasi oleh Ketua KSM Sumber: Balai Litbang PTP/Nanda

IPAL yang diterapkan di Dusun Ponalan merupakan satu sistem yang terdiri dari

beberapa teknologi. Teknologi tersebut telah melalui

adjustment (pengaturan,red) untuk disesuaikan dengan

kondisi yang ditemui di lapangan


Teknologi

Pembangunan biodigester dapat dilakukan langsung di lokasi dengan menggunakan asumsi volume digester yang diinginkan dengan waktu tinggal air limbah di dalam digester minimal 7 hari untuk dapat menghasilkan produk sampingan berupa gas methan (CH4). Produk biodigester telah terdapat di jual di pasaran baik berbahan dasar plastik, plat baja, dan lain sebaginya, dengan berbagai ukuran.

Anaerobic Baffled Reactor (ABR)ABR merupakan unit pengolahan air limbah yang diolah dengan sistem anaerobik dimana jumlah dari masing – masing kompartemennya disesuaikan berdasarkan debit yang dihasilkan, maupun waktu tinggal air limbah di dalam kompartemen. Pada umumnya unit ABR dapat dibangun secara di lapangan dengan menggunakan bahan berupa beton bertulang pada bagian kerangka ABR dan pasangan bata bagian sekat ABR yang dilengkapi dengan perpipaan aliran Up Down Flow.

BiofilterBiofilter merupakan teknologi pengolahan air limbah yang mempunyai sekat berupa filter pada setia kompartemennya, sama halnya dengan teknologi biodigester, teknologi biofilter dirancang untuk mengurangi bahan pencemar yang terkandung dalam air limbah tahu, dimana teknologi ini merupakan pabrikasi yang berbahan fiberglass.

Kolam SanitaKolam sanita dibangun secara langsung di lapangan dengan berdasarkan kriteria desain. Kolam sanita dalam perencanaannya menggunakan media koral setinggi 80 cm yang ditanami tumbuhan air (Hydrophyte) seperti : Papyrus, Soluna, Melati Air, Lavender, Flagmites, Alica, Siperus Sp, Kana air, pisang – pisangan. Selanjutnya dialirkan air limbah, air harus dijaga berada pada ketinggian 70 cm atau 10 cm dibawah permukaan koral agar terhindar dari bau dan lalat serangga lainnya.

Untuk menghindari penyumbatan pada koral maka air limbah sebelum masuk unit wetland (kolam sanita) harus dilewatkan pada unit pengendap partikel discrate. Unit kolam sanita mampu mengurangi bahan pencemar berupa BOD (80-90)%, COD (86-96)%, TSS (75-95)%, Total N (50-70) %, Total P (70-90) %, dan bakteri coliform 99 %.

Rangkaian teknologi yang diterapkan dalam IPAL memiliki tujuan utama untuk menurunkan kadar pencemar dalam effluent (tembusan,red) sebelum dibuang ke badan air.

Selain itu, penerapan teknologi ini juga memiliki manfaat lanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi limbah menjadi biogas melalui instalasi biodigester dan juga menjadi pupuk cair.

Di sisi lain, keberadaan IPAL ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang sosial baru bagi warga mengingat Desa Tamanagung termasuk permukiman padat yang masih kurang ruang interaksi warganya. Persepsi warga yang mengidentikkan IPAL dengan hal-hal kotor dan bau kini pelan-pelan diubah bahwa limbah jika diolah dengan baik tidak akan menjadi masalah, bahkan menjadi berdaya guna.

Pada tanggal 28 Februari 2018 lalu, IPAL Tahu telah resmi diserahkan oleh Kepala Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya Bappeda memberikan IPAL Tahu ini kepada Pemerintah Desa Tamanagung selaku pembina dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan mengelola IPAL Tahu tersebut.

Penerapan sistem IPAL di Dusun Ponalan juga memiliki tujuan jangka panjang, yakni memberikan edukasi

bagi warga dan masyarakat pada umumnya mengenai pengolahan limbah, sehingga warga terutama para pengrajin tahu memiliki kesadaran untuk mengolah limbah hasil produksinya. Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman melibatkan secara aktif warga dan para pengrajin tahu dari proses perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan.

Balai menggandeng paguyuban pengrajin tahu yang kini sudah dibentuk menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan memberikan edukasi mengenai pemeliharaan sistem IPAL. KSM ini yang kelak akan memegang estafet pemeliharaan aset teknologi IPAL dengan supervisi dari pemerintah Desa Tamanagung. Dengan demikian penerapan teknologi IPAL yang ada di Dusun Ponalan itu, tidak hanya menjadi monumen proyek semata, akan tetapi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan penerapan teknologi litbang. (Nanda Ika Dewi Kumalasari/Hendra)

Sumber: Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian PUPR

Balai menggandeng paguyuban pengrajin tahu yang kini sudah

dibentuk menjadi Kelompok Swa-daya Masyarakat (KSM) dan mem-berikan edukasi mengenai pemeli-

haraan sistem IPAL.


Keberadaan ahli jembatan di Indonesia memang dapat dikatakan cukup langka. Pasalnya bidang tersebut cukup sempit namun mendalam, sehingga orang-orang lebih menyukai bidang transportasi, perkerasan, atau manajemen lalu lintas..

Adalah Ir. Brawijaya, SE, MEIE, MSCE, Ph.D, salah seorang yang memilih untuk menekuni bidang tersebut pada awal karirnya. Pria yang juga Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Strategis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengungkapkan, dalam mencapai posisi kariernya dijalani dengan waktu yang panjang, ketekunan serta kerja keras.

Sejak awal berkarier di Kementerian PUPR, suami dari Evi Sofia, SE, MBA, MSM ini mengakui, telah turut “melahirkan” lebih dari 70 jembatan. Beberapa di antaranya Jembatan Bengawan Solo, Flyover Purwodadi, Flyover Simpang Polda Palembang, Pra Desain Jembatan Maluku (Cikal Bakal Jembatan Merah Putih), Jembatan Barito, Flyover Akses Tanjung Priuk, Flyover Lawang serta evaluasi jembatan di banyak daerah. Termasuk juga di tiga negara bagian Amerika Serikat, yaitu di New York, Connecticut dan Massachusetts.

Selain itu juga ikut melahirkan stuktur jembatan yang secara penuh menggunakan sistem pracetak, dan juga struktur perkerasan pracetak pratekan pertama di Indonesia, yang diberi nama Sistem Sangkuriang dan Rorojonggrang karena didesain untuk dikerjakan hanya malam hari pada jalan perkotaan padat.

Dari sejumlah proyek jembatan yang turut ditanganinya, pengerjaan jembatan Flyover Lawang di Malang merupakan pengalaman yang paling mengesankan. “Sebab, proyek tersebut merupakan proyek pertama dirinya yang memiliki tantangan cukup besar, yaitu rintangan rel kereta api dan tebing,” ujar Brawijaya saat dijumpai Sinergi beberapa waktu lalu.

Sebagai insan BPIW, Brawijaya mengatakan, dalam upaya menerpadukan infrastruktur sangat penting dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) berwawasan lengkap. Artinya, SDM yang mempunyai latar belakang ilmu tata ruang agar mau belajar dasar-dasar ilmu lain yang berkaitan perencanaan dan pemrograman, seperti teknik sipil, teknik lingkungan dan ilmu lainnya. Begitupun sebaliknya.

“Tak bisa hanya belajar ilmu tata ruang, karena menerpadukan

infrastruktur adalah program. Dan pemrogramanpun sudah teknis karena mencakup volume, biaya, dan waktu serta lokasi. Jadi tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan perencanaan tanpa pengetahuan teknis dan sebaliknya,” ungkap Brawijaya.

Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas insan BPIW, pihaknya sudah pernah mengusulkan kepada pimpinan BPIW dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melakukan pelatihan-pelatihan yang menunjang. “Adapun yang sudah di tingkat admistrator dapat melakukannya secara informal atau dari modul-modul,” terang PNS yang sempat bertugas di Direktorat Bina Teknis, Bina Marga Kementerian PUPR ini.

BPIW dibentuk untuk merencanakan infrastruktur PUPR secara menyeluruh, terpadu, dan tersinkronkan program-program arahannya. Sebelum ada BPIW basis perencanaan dan pemrograman di Kementerian PUPR sangat sektoral. Bahkan, perencanaan itu dimulai Satuan Kerja (Satker). “Walaupun ada basis perencanaan ilmiah programan, namun itu lebih seperti backup, maka istilahnya kita waktu itu bekerja seperti pemadam kebakaran, ada kerusakan ini dan itu baru kerja dan seterusnya,” ungkap pria yang dikenal murah senyum ini.

Hadirnya BPIW diharapkan dapat menghentikan pola kerja seperti pemadam kebakaran, agar dalam pengembangan infrastruktur menggunakan pola merencanakan apa yang akan dikerjakan, dan mengerjakan apa yang direncanakan (plan what you want to do, and do what you plan)

Brawijaya mengakui, saat ini sistem BPIW belum seluruhnya sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Salah satunya sistem informasi perencanaan. “Dalam sistem itu belum ada list yang menginformasikan, program mana yang terlaksana dan program mana yang belum. Namun itu akan ditindaklanjuti oleh kita semua di BPIW, dengan semangat kebersamaan,” terangnya.

Kendati demikian, Ia menilai, kekurangan yang ada itu dapat diperbaiki secara bertahap. “Tidak perlu pergantian sistem secara keseluruhan di BPIW, lantaran hal itu akan terlalu mahal. Apalagi kalau belum ada konsepnya yang matang,” terangnya.

Ke depan, Brawijaya menyatakan, bidang yang dipimpinnya akan memperbanyak quick assessment (penilaian cepat) untuk mempersiapkan masterplan dan development plan

Sosok

Berkesan denganPembangunanFlyover Lawang

Ir. Brawijaya, SE, MEIE, MSCE, Ph.D


Di samping rutinitasnya sebagai abdi negara di BPIW, pria yang menyelesaikan pendidikan formal untuk program Doktoralnya di Renssalaer Polytechnic Institute, jurusan Transportation & InFrastructure Engineering, Amerika Serikat tahun 2005 ini memiliki hobi motret.

“Saya suka motret, sebetulnya sejak zaman kuliah di Bandung (Institut Teknologi Bandung/ITB,-red) dulu. Hobi itu semakin saya hayati saat kuliah di Amerika Serikat sejak tahun 1997 Profesor pembimbing kebetulan selalu menekankan, agar setiap mahasiswanya menekuni hal lain yang menjadi minat di luar bidang akademisnya, seperti hobi dan lain-lain,” papar Brawijaya.

Menurutnya, memotret merupa-kan salah satu kegiatan yang mendatangkan kepuasan batin. “Apalagi kalau jepretan kita itu hasilnya bagus. Kan dulu itu hasil motret baru bisa diketahui setelah proses cuci film menjadi foto. Terlebih lag fotografi menuntut penggunaan otak kanan dan otak kiri, perimbangan teknik, seni dan juga kondisi fisik yang harus baik,” terang Brawijaya yang juga jebolan S1 Universitas Padjajaran jurusan Manajemen tahun 1992 ini.

Hobi dunia fotografi, ungkap Brawijaya, hingga kini terus ditekuni. Terlebih, teknologi yang ada semakin memudahkan untuk melakukan pemotretan. “Setiap berkunjung ke luar kota atau daerah mana, saya selalu menyempatkan diri untuk menyalurkan hobi saya itu. Dengan memotret, saya dapat mengenal lebih mendalam suatu daerah karena kita harus memperlambat pergerakan kita dan mengamati,” ujar Brawijaya.

Di sisi lain, sebagai kepala keluarga yang memiliki banyak kesibukan, Brawijaya memiliki trik tersendiri agar hubungan dengan istri dan anak-anak tetap terjalin baik dan hangat. “Saya terbiasa melibatkan keluarga dengan berbagai kegiatan saya,” akunya.

Pria beranak tiga ini mencontohkan, dirinya aktif mendekatkan keluarga dengan komunitasnya. “Nah saat ada pertemuan komunitas, saya kadang mengajak istri dan anak-anak untuk kenal dengan teman-teman di komunitas. Iya keluarga juga agar tahu seperti apa komunitas yang saya ikuti serta seperti apa kegiatannya,” papar Brawijaya.

Saat ini dua anak laki-lakinya juga mempunyai hobi fotografi. Terkait pola asuh anak di keluarga, diakui Brawijaya, sentuhan lembut sang istri lebih banyak berperan. “Untuk hal domestik keluarga, mulai dari sekolah anak, les anak dan lainnya, saya lebih banyak mempercayakan kepada istri, ya berbagi peran,” terang pria yang menyelesaiakan studi S2 Civil & Environmental Engineering, USA, 1999 dan Decision Scince & Engineering Studie, USA, 1998.

Kendati begitu, diakui pria lulusan S3 bidang transfortasi 2015 di Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York ini, dirinya tidak lepas tangan baik untuk sekadar mengerjakan Pekarjaan Rumah (PR) atau memberikan pandangan kepada anak-anak kalau ada hal-hal yang dipilih. (Ris/infoBPIW)

Terbiasa Melibatkan Keluarga,Sejak Kuliah Suka Motret

“Saya suka motret, sebetulnya sejak zaman kuliah di Bandung (Institut Teknologi Bandung/ITB,-red) dulu. Hobi itu semakin saya hayati saat

kuliah di Amerika Serikat sejak tahun 1997 Profesor pembimbing kebetulan selalu menekankan, agar setiap ma-hasiswanya menekuni hal lain yang menjadi minat di luar bidang aka-

demisnya, seperti hobi dan lain-lain,” papar Brawijaya.

(MPDP) atau Rencana Induk Kawasan. Termasuk, memperbanyak kajian-kajian strategis untuk membantu pemrograman. “Melakukan kajian strategis untuk menghasilkan policy brief. Seperti dalam pembiayaan, di satu sisi kemampuan APBN terbatas, namun di sisi lain cita-cita pembangunan infrastruktur tinggi. Untuk itu ada skema KPBU, namun teknis KPBU seperti apa, hal itu yang sedang kami susun,” terangnya. Ia juga berharap, hal yang tengah digarapnya akan memberikan dorongan kepada teman-teman lain di BPIW untuk melakukan hal yang sama.(Ris/Hen/infoBPIW)


Buletin sinergi ini dapat didownload melalui:bpiw.pu.go.id

Badan PengemBangan InfRasTRUKTUR WIlaYaH (BPIW)KemenTeRIan PUPR

bpiw.pu.go.id

kuis bpiw kementerian pupr rumuskan di hal. 61 program ......8 sinergi / edisi 26 februari 2018...

Documents